Rabu, 31 Mei 2017

Launching ESDM One Map dan Amora, Menteri ESDM: Pelayanan Agar Terbuka dan Lebih Baik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen), Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) dan Kepala Biro Keuangan, hari ini, Rabu (31/5), meluncurkan aplikasi ESDM One Map Indonesia dan Aplikasi Monitoring Realisasi Anggaran (Amora) di Gedung Kementerian ESDM Jakarta.

Dalam sambutannya Menteri Jonan menyampaikan bahwa peluncuran kedua aplikasi berbasis web ini menjadi perwujudan pemerintahan yang terbuka dan memberikan manfaat optimal untuk rakyat.

"ESDM One Map ini manfaatnya apa buat rakyat? Governance yang terbuka dan lebih baik, penggunaan anggaran negara dimanfaatkan dan dikembalikan lagi bagi masyarakat," ujar Menteri Jonan.

Selain keterbukaan, Menteri Jonan menambahkan, aplikasi basis web ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan semua unit teknis di lingkungan Kementerian ESDM, agar dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik, terutama di Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Ditjen Mineral dan Batubara.

"Saya sampai sekarang sering medengar pelayanan kurang cepat, sistem tata kerja kurang efektif. Khususnya SKK Migas yang harus menjadi mitra yang baik bagi KKKS, (agar) bekerja lebih cepat," lanjut Menteri ESDM.

ESDM One Map Indonesia adalah suatu sistem informasi berbasis web yang mampu menampilkan berbagai informasi peta tematik sektor ESDM secara online (webGIS) yang dapat diakses pada alamat https://geoportal.esdm.go.id. Pembangunan ESDM One Map Indonesia merupakan perwujudan dari salah satu tujuan kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Energi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KESDM yaitu pembangunan sistem data yang terintegrasi, serta sebagai implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Sementara itu, Amora merupakan aplikasi berbasis web yang menampilkan data-data transaksi pelaksanaan anggaran, meliputi monitoring pagu anggaran, realisasi anggaran, proses pencairan anggaran, dan monitoring kontrak pengadaan barang/jasa yang terhubung ke database Sistem Aplikasi Satker (SAS) 30 satker di lingkungan Kementerian ESDM dan database Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Kementerian Keuangan. Data-data ini yang dapat dimonitor setiap waktu dengan data yang up to date pada jaringan intranet di lingkungan Kementerian ESDM.

Mengingat ESDM One Map dan Amora baru saja diluncurkan, pada kesempatan tersebut Menteri Jonan kembali menegaskan pentingnya aspek keamanan dan pengembangan teknologi, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Karena baru diluncurkan, (aplikasi) ini harus diimprove teknologinya. terutama security-nya, harus ada improvement," ujar Menteri Jonan.

Tak lupa Menteri Jonan berpesan kepada pimpinan unit di lingkungan Kementerian untuk selalu memonitor pengelolaan agar jangan sampai salah dalam menginput data pada kedua aplikasi tersebut.

"Ini adalah tanggung jawab semua pimpinan unit, jangan sampai input data keliru. Sekali garbage in, garbage out," pungkas Menteri Jonan.

Selasa, 30 Mei 2017

Industrialisasi Picu Pemerataan Ekonomi

Kementerian Perindustrian fokus mendorong pemerataan pembangunan dan ekonomi nasional melalui penumbuhan industri baik skala besar maupun kecil dan menengah. Langkah ini perlu dukungan berbagai pihak, termasuk aparatur pemerintahan baik di pusat maupun daerah.

“Kebijakan kami tidak bisa jalan sendiri. Untuk mewujudkan industrialisasi, dibutuhkan pula aparatur yang bisa memberikan pelayanan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Misalnya, terkait teknologi dan informasi data,” kata Plt. Sekjen Kemenperin Haris Munandar ketika memberikan kuliah umum di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Senin (29/5).

Sampai periode triwulan III 2016, jumlah perusahaan industri besar yang tumbuh sebanyak 1.228 unit dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 15,54 juta orang. Adapun di sektor IKM, penambahan unit usaha hingga tahun 2016 sebanyak 165.983 IKM atau meningkat 4,5 persen dibandingkan tahun 2015.

Kepada lebih dari 2.000 Wasana Praja IPDN yang hadir dalam kuliah umum, Haris menyampaikan, kontribusi terbesar dalam perekonomian Indonesia berasal dari sektor manufaktur. “Pada kuartal I tahun 2017, industri pengolahan non-migas mampu menyumbangkan bagi PDB nasional sebesar 18,08 persen atau tertinggi dibanding sektor lain,” ungkapnya.

Haris berharap agar para calon pamong praja muda yang akan lulus dan menempati posisi di lingkungan pemerintahan tersebut, ikut berperan aktif menjalankan visi dan misi pembangunan industri nasional. Upaya ini sebagai salah satu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat karena salah satu efek berganda dari industri adalah penyerapan tenaga kerja

“Visinya menjadikan negara industri tangguh,” tegasnya. Misi yang diimplementasikan, antara lain memacu industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian, memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional, serta meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Guna menyukseskan program hilirisasi industri, Haris pun menyatakan, perlu adanya langkah sinergi antara pemangku kepentingan dan perubahan pola pikir. “Jangan terus jual sumber daya alam lokal kita. Jadi, harus melalui pengolahan di dalam negeri, sehingga nilai tambah produk semakin tinggi dan menerima devisa dari ekspor,” ujarnya. Selain itu, ditopang dengan program cinta produk domestik.

Kemenperin mencatat, total ekspor sektor industri pada Januari-Maret 2017 mencapai USD30,57 miliar, sedangkan nilai impor sekitar USD27,69 miliar sehingga neraca perdagangan mengalami surplus sebesar USD 2,88 miliar. “Saat ini, impor masih pada bahan baku dan bahan penolong yang belum bisa dihasilkan di dalam negeri. Namun, itu menunjukkan aktivitas industri masih jalan karena berproduksi,” jelas Haris.

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan IPDN Hyronimus Rowa menuturkan, di era otonomi daerah, pamong praja dituntut dapat mengembangkan keterampilan masyarakat khususnya di sektor industri sehingga mampu meningkatkan ekonomi daerah. “Setelah wisuda, para lulusan ini akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Mereka harus mampu bangun industrialisasi di daerah-daerah,” ucapnya.

Hyronimus juga berharap, agar Indonesia tidak menjadi negara pengimpor produk industri, tetapi bisa menjadi basis produksi dan tuan rumah di negeri sendiri. “Maka diperlukan kompetensi sumber daya manusia yang qualified serta pemahaman tentang pengembangan industri nasional. Pasalnya, lulusan SMK sekarang banyak yang mengangggur. Untuk itu, kami meminta kepada Kemenperin dapat memfasilitasi melalui program pendidikan dan pelatihan. Apalagi, Kemenperin tengah menginisiasi program pendidikan vokasi industri,” paparnya.

Indonesia sentris

Di kesempatan yang berbeda, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pembangunan kawasan industri khususnya di luar Jawa berperan signifikan untuk mengakselerasi cita-cita pemerintah mewujudkan Indonesia sentris. Apalagi, Indonesia berhasil meraih rating investment grade atau layak investasi yang diberikan oleh S&P.

“Pemerintah telah menyiapkan beberapa wilayah menjadi pusat industri baru. Misalnya, kawasan industri Kuala Tanjung dan Sei Mangkei yang bisa menarik investasi untuk wilayah Sumatera. Kemudian, kawasan industri Bitung di Sulawesi Utara diharapkan untuk pengembangan industri di wilayah Timur, dan kawasan industri di Kalimantan Utara bisa sebagai relokasi industri smelter karena ada sumber energi yang lebih dekat dan hijau,” paparnya.

Airlangga menilai, prospek pengembangan kawasan industri di Indonesia masih menjanjikan seiring permintaan lahan kawasan industri yang semakin meningkat. Untuk itu, kawasan industri harus saling terkoneksi dan terintegrasi. “Maka pengelola kawasan industri harus bersinergi dengan pemerintah daerah setempat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul," jelasnya.

Airlangga meyakinkan, apabila upaya-upaya tersebut terlaksana dengan baik, dapat meningkatkan daya saing kawasan industri sekaligus membawa dampak berganda terhadap perekonomian daerah dan nasional.

Sebanyak 73 perusahaan kawasan industri terdaftar menjadi anggota Himpunan Kawasan Industri (HKI) dengan total area seluas 54.650,52 hektare (Ha). "Kawasan industri telah berhasil merealisasikan beroperasinya industri manufaktur di dalamnya sebanyak 9.200 perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3,68 juta orang,” papar Airlangga.

Namun demikian, Ketua Umum HKI Sanny Iskandar menyatakan, pengelola mulai merasa khawatir dengan rencana pengurangan batas lahan untuk kawasan industri menjadi hanya seluas 200 Ha. Wacana ini sempat dimunculkan dalam pembahasan RUU Pertanahan yang masih bergulir di parlemen.

Menurut Sanny, kawasan industri umumnya memerlukan luas lahan di atas 400 Ha. “Karena, satu perusahaan petrokimia saja di sebuah kawasan industri, paling tidak membutuhkan lahan seluas 150-200 Ha,” ujarnya.

Selain itu, pengembang kawasan industri juga dihadapkan dengan kesulitan untuk urusan pembebasan lahan yang selalu diikuti dengan munculnya spekulan tanah. Padahal, pengembang kawasan industri sudah bersusah payah untuk mencari pendanaan investor. “Kami berharap konsep bank tanah untuk kawasan industri dapat diwujudkan sehingga menjadi solusi atas masalah pembebasan lahan, termasuk kepastian harga lahan,” tuturnya.

Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menilai adanya ketidakberpihakan kebijakan terhadap industri manufaktur. “Coba bayangkan, lahan kawasan industri dibatasi 400 Ha. Tetapi untuk satu lahan perkebunan sawit dibolehkan maksimal 100.000 Ha,” ucapnya.

Faisal mengungkapkan, industri manufaktur menjamin peningkatan nilai tambah yang jauh lebih tinggi daripada sektor perkebunan. Pengaruh industri manufaktur terhadap PDB Indonesia bahkan mencapai 20 persen. “Dan perlu dicatat, tidak ada negara yang bisa maju tanpa industri yang kuat. Ujung tombak ekonomi itu ada di pertumbuhan industri,” tegasnya.

Senin, 29 Mei 2017

Pemerintah Terus Jaga Ketersediaan Pangan untuk Puasa dan Lebaran 2017

Diskusi Media melalui Forum Merdeka Barat 9 mengangkat tema 'Ketersediaan dan Distribusi Pangan saat Ramadhan' telah terselenggara pada hari Minggu, 28 Mei 2017 di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat. Diskusi Media tersebut  menghadirkan narasumber Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih, Direktur Jenderal Holtikultura Spudnik Kementerian Pertanian Sujono Kamino, dan Direktur Operasional dan Pelayanan Publik BULOG Karyawan Gunarso.

Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan ketersediaan stok/pasokan barang kebutuhan pokok selama Puasa dan Lebaran 2017. Ketersediaan stok/pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok akan memberikan ketenangan bagi masyarakat selama menjalani ibadah puasa. Kepala Negara mengharapkan dengan adanya persiapan lebih awal dan lebih baik maka masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa secara nyaman.

“Saya berharap pada puasa tahun ini, kaum muslimin dan muslimat dapat menjalankan ibadah puasanya dengan tenang aman dan nyaman. Karena itu, meskipun masih 2,5 bulan, alangkah baiknya apabila kita memberikan perhatian bersama, terutama dalam rangka persiapan yang semakin baik dari tahun ke tahun,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan Jakarta, April 2017 lalu.

Oleh karena itu Forum Merdeka Barat  9 (FMB 9) mengadakan Diskusi Media  dengan Tema “Ketersediaan dan Distribusi Pangan Selama Ramadhan 2017” yang bertujuan memberikan gambaran terkini upaya-upaya yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan sebelum dan selama Ramadhan 2017 serta dalam menghadapi Lebaran 2017 ini. Upaya-upaya tersebut tentu dimaksudkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat khususnya kaum muslimin dan muslimat dapat menjalankan ibadah puasanya dengan tenang aman dan nyaman melalui terjaganya stok/pasokandan stabilitas harga barang kebutuhan pokok.

Sebelumnya, Mendag Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa kementeriannya bersiaga penuh mencegah kelangkaan dan lonjakan harga barang kebutuhanpokok, selama Puasa hingga Lebaran.“Langkah-langkah yang telah diambil yaitu rapatkoordinasi dengan instansi terkait dan pelaku usaha, pemantauan ke pasar rakyat, pasar ritel modern, gudang Bulogdan distributor barang kebutuhan pokok di 34 propinsi serta penugasan Bulog untuk stabilisasi harga,” jelas Mendag. Langkah-langkah tersebut termasuk fasilitasi penyediaan gula, minyak goreng kemasan sederhana, dan daging beku sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Mendag juga mengungkapkan, dalam sebulan terakhir pemantauan Kemendag, perkembangan harga barang kebutuhan pokok umumnya stabil bahkan cenderung turun, kecuali harga bawang putih yang sedikit naik akibat berkurangnya pasokan ke pasar.

Hasil rakor dan pantauan lapangan di pasar rakyat, pasarr itel modern, gudang Bulog, PT. PPI, dan distributor barang kebutuhan pokok di 34 propinsi menunjukkan, stok/pasokan barang kebutuhan pokok khususnya beras, gula, tepung terigu, dan minyak goreng cukup untuk memenuhi kebutuhan Puasa dan Lebaran 2017.

Dalam upaya mendukung ketersediaan stok/pasokandan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, pemerintah melarang pelaku usaha melakukan penimbunan/spekulasi sesuai amanat Perpres 71/2015 dan akan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

“Distributor, subdistributor, dan agen yang memperdagangkan barang kebutuhan pokok wajib melakukan pendaftaran usahanya dan melaporkan volume stok, pengadaan dan penyalurannya setiap bulan sebagaimana diatur melalui Permendag No 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok,” jelas Mendag.

Mendag menyatakan bahwa stok/pasokan barang kebutuhan pokok selama Puasa dan Lebaran 2017 sudah dalam posisi aman. Ia juga telah mengintruksikan kepada  seluruh petugas Dinas Perindag Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk turut turun ke lapangan melakukan sosialisasi kepada para distributor barang kebutuhan pokok per propinsi untuk memenuhi ketentuan wajib daftar dan wajib lapor stok tersebut.“Jelang puasa stok aman. Semua distributor barang kebutuhan pokok harus lapor/daftar usahanya. Lapor posisi stok-nya, termasuk juga harganya, jadi bisa terpantau," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pasar ritel modern adalah price leader atau acuan harga, oleh kerena itu harus dikendalikan. Saat ini, para ritel modern tidak boleh menjual gula, minyak goreng kemasan sederhana dan daging beku dengan harga di atas harga yang sudah ditetapkan harga eceran tertinggi (HET)-nya."Aturan wajib lapor ini sudah dimulai, dan sudah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," ujar Menteri Perdagangan.

Dalam Diskusi Media, Sekretaris Jenderal Kemendag Karyanto Suprih menjelaskan bahwa Kemendag bersama Kementerian dan Lembaga lain sigap menjalankan perintah Presiden Joko Widodo untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok, serta serap produksi dalam negeri. Karyanto memaparkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemendag dalam menjaga standarisasi harga dan ketersediaan bahan pokok, yaitu penguatan regulasi dengan menerbitkan peraturan menteri, penatalaksanaan dengan BULOG dan pelaku usaha, pemantauan dan pengawasan ke 34 provinsi di Indonesia, serta upaya khusus dalam penetrasi pasar ke pasar rakyat dan ritel modern.

“Dari sisi regulasi, diterbitkan Permendag No. 20/2017 terkait kewajiban distributor mendaftar dan melaporkan kebutuhan dan ketersediaan bahan pokok, serta Permendag No. 30/2017 tentang tata tertib impor produk hortikultura,” jelasnya.

Kemendag juga menerbitkan harga acuan pembelian bahan pokok di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen yang dituangkan dalam Permendag No. 27/2017.

Karyanto juga meminta agar media turut andil dalam menjaga situasi dalam pemberitaan terkait situasi pangan. “Teman-teman media tolong bantu kami, jangan sampai ada framing kalau mau Puasa, mau Lebaran itu harga naik,” tegas Karyanto

Jumat, 26 Mei 2017

Jaga Stabilitas Harga Selama Ramadan, Pemerintah Koordinasi dengan TPID

Jakarta – Pemerintah berupaya agar inflasi tetap terjaga selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi April tahun ini 0,09 persen. Inflasi sepanjang tahun tercatat 1,28 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 4,17 persen. 
 
Dilihat dari komposisinya, komponen volatile food mengalami deflasi 1,26 persen sementara komponen administered price masih mengalami inflasi sebesar 1,27 persen. Penyumbang inflasi terbesar berasal dari kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tahap kedua, serta kenaikan tarif angkutan udara, bensin dan rokok. ​
 
“Tidak ada hal yang mengkhawatirkan mengenai inflasi mulai dari memasuki bulan Puasa hingga Lebaran,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi, Jumat (26/5), di Jakarta.
 
Hadir pada rapat tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Kepala Badan Pusat Statistik Kecuk Suhariyanto dan Kepala Badan Usaha Logistik Djarot Kusumayakti. 
 
Menko Perekonomian menyatakan harga bahan pokok sampai Lebaran masih cukup terjaga. Meskipun ada kecenderungan kenaikan harga di beberapa komoditas. "Untuk komponen volatile food sampai hari ini masih cukup rendah. Tapi adabeberapa komoditi yang bisa mengganggu pergerakan harga volatile food, seperti bawang putih juga telur ayam dan daging ayam”, kata Darmin. 
 
Menjelang bulan Ramadan, beberapa jenis komoditas pangan pun mengalami kenaikan harga seiring dengan meningkatnya permintaan. Komoditas bawang putih mengalami kenaikan harga tertinggi (28,79%), disusul cabai merah (14,97%), telur ayam ras (8,34%) dan daging ayam ras (4,20%).
 
Sedangkan harga cabai rawit mengalami penurunan harga tertinggi pada Mei 2017 namun masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan harga pada bulan April dan Mei tahun sebelumnya.  
 
Ada kenaikan harga daging sapi secara tidak merata di beberapa daerah seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Barat telah melaporkan adanya kenaikan harga daging sapi dengan kenaikan tertinggi sebesar Rp.156.450 atau rata-rata sebesar Rp.138.250.  
 
Menurut Darmin, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian akan banyak melakukan koordinasi kebijakan dengan TPID untuk menjaga stabilitas harga. 
 
“Kita akan melakukan koordinasi dengan TPID karena pada akhirnya inflasi itu diukur dari tiap daerah. Info ini yang akan berguna sebab TPID itu ada di setiap provinsi bahkan di beberapa daerah ada di kabupaten/kota,” ungkapnya.

Kamis, 25 Mei 2017

Launching INDO EBTKE dan ICEF 2017: Terobosan Percepatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Perhelatan "The 6th Indo EBTKE Conference & Exhibition" dan "Indonesia Clean Energy Forum (ICEF)" tahun 2017 resmi diluncurkan hari ini, Rabu (24/5) di Jakarta oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana. Forum energi baru terbarukan yang mengangkat tema "Renewable Energy is a Solution for Energy Security and Paris Agreement" tersebut akan dilaksanakan pada 13-15 September 2017, merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal EBTKE, Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM dan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI).

Dalam sambutannya, Dirjen EBTKE menyampaikan bahwa forum Indo EBTKE dan ICEF 2017 nanti akan memfasilitasi high level meeting dan menghadirkan para CEO perusahaan sektor EBT. Diharapkan melalui forum tersebut akan ada agreement untuk energi bersih, sehingga menjadi terobosan bagi percepatan pengembangan energi baru terbarukan Indonesia.

"Energi baru terbarukan adalah suatu keharusan. Dari sisi pemerintah kami berharap ada usulan program agar terjadi percepatan EBT di Indonesia", ujar Rida.

Pada tahun 2017 ini, Indo EBTKE diselenggarakan bersamaan dengan pelaksanaan ICEF yang merupakan kelanjutan Bali Clean Energy Forum (BCEF) 2016. ICEF 2017 bertujuan memberikan solusi dalam mencapai keberlanjutan energi dan kesejahteraan bagi dan masyarakat dunia. Hal ini diwujudkan dengan menstimulasi kerjasama global dengan berbagai negara dan sektor swasta, keterlibatan masyarakat sipil dan pengembangan inovasi.

Rangkaian acara Indo EBTKE meliputi High Level Meeting (Ministry Meeting), Stakeholder Forum, Youth & CSO Forum dan Pameran. Akan diadakan pula Focus Group Discussion, khususnya membahas mengenai tema-tema energi baru terbarukan seperti Panas Bumi, Angin, Surya, Arus Laut, Mikrohidro, dan Bioenergi.

Rabu, 24 Mei 2017

Dukung Sembalun Menjadi Sentra Bawang Putih Nasional, BUMN Serahkan Bantuan Rp2,49 Miliar

Lombok, 24 Mei 2017 –  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus unjuk gigi dan tunjukkan eksistensinya bagi negeri. Dalam rangka membangun kejayaan Sembalun sebagai salah satu sentra bawang di Indonesia, Menteri BUMN Rini M. Soemarno bersinergi dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, melakukan kunjungan kerja ke Sembalun, Lombok Timur (24/5).

Menteri  Rini M. Soemarno mengatakan, Lombok Timur khususnya daerah Sembalun, memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan menjadi sentra bawang putih. Namun dewasa ini potensi Sembalun tersebut tertutup oleh berubahnya fungsi lahan pertanian dari bawang putih ke komoditas yang dianggap lebih menjanjikan oleh masyarakat setempat.

“Saat ini tingkat konsumsi bawang putih kita mencapai sekitar 400.000 ton per tahun. Dengan luas lahan pertanian bawang putih saat ini seluas 2.563 ha, produksi bawang putih kita baru 20.295 ton per tahun. Dengan demikian kapasitas produksi bawang putih dalam negeri belum mengimbangi tingkat konsumsi masyarakat. Untuk itulah Kementerian BUMN bersinergi dengan Kementerian Pertanian, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam rangka mendorong dan membangun kejayaan Sembalun menjadi sentra bawang putih nasional,” terang Rini.

Dalam kunjungan kerja tersebut BUMN berkomitmen untuk menyalurkan sejumlah bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN Hadir Untuk Negeri. Sejumlah BUMN antara lain Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Pupuk Indonesia, Angkasa Pura II, Sang Hyang Seri, Bulog dan Pertani pada acara itu menyerahkan  bantuan CSR senilai lebih dari Rp2,49 miliar kepada masyarakat Sembalun.

“BUMN siap  memberikan dukungan bagi para petani untuk semangat mengembangkan lagi bawang putih. BUMN akan berikan Kartu Tani dan Kredit Usaha Rakyat meningkatkan produksi. Dari sisi pemasaran, Bulog juga akan menyerap hasil produksi sehingga petani mendapatkan keuntungan yang cukup. Jadi kami berharap bantuan ini dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat petani bawang di sini. Dengan demikian Sembalun dapat tampil menjadi sentra bawang putih di Indonesia,” ujar Rini.

Selain peresmian penyerahan bantuan CSR BUMN Hadir Untuk Negeri, di acara itu Menteri Rini, Menteri Amran dan Menteri Eko juga berkesempatan melakukan penanaman bawang putih di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Lombok Timur. Turut hadir pada penanaman tersebut Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi dan Bupati Lombok Timur Ali bin Dachlan.

Berikut rincian bantuan CSR BUMN Hadir Untuk Negeri yang diserahkan kepada masyarakat Sembalun:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pembangunan 1 unit ruang kelas baru (RKB) senilai Rp135 juta
40 set meja kursi siswa beserta white board senilai Rp30 juta
1 unit komputer, 1 set screen senilai Rp10 juta
10 unit sepeda bagi siswa berprestasi senilai  Rp15 juta
3 set permainan edukatif dan 250 tas sekolah senilai Rp35 juta
Pembangunan sumur bor (lengkap termasuk pompa pipa dll) untuk SD Negeri 02 Sembalun Bumbung senilai Rp80 juta.
Pembuatan taman bermain di SD Negeri 02 Sembalun Bumbung senilai Rp15 Juta dan di SD Negeri 03 Sembalun Bumbung senilai  R 15 juta
Pembuatan 3 MCK baru di SD Negeri 02 Sembalun Bumbung masing-masing senilai Rp30 juta
Perbaikan 6 MCK eksisting di SD N 02 masing-masing senilai Rp10 juta

PT BNI (Persero) Tbk.
5 sumur bor senilai Rp222 juta
5 unit motor roda 3 senilai Rp134 juta
Pembuatan 2 unit toilet SDN 03 Sembalun senilai Rp16,5 juta.
Pembuatan tempat wudhu senilai Rp7,1 juta

PT BRI (Persero) Tbk.
3 unit Rumah Guru SD 03 Sembalun senilai Rp280 juta
5 unit motor roda 3 untuk Kel Tani Bawang Putih senilai Rp155 juta
500 unit paket sembako untuk masyarakat setempat senilai Rp50 juta

PT BTN
Pembangunan ruang kelas baru SDN 03 Sembalun senilai Rp140 juta

Perum Jamkrindo
Bantuan Taman Bacaan Sekolah untuk  SD 02 Sembalun senilai Rp50 juta
Bantuan Taman Bacaan Sekolah untuk SD 03 Sembalun senilai Rp50 juta
Motor roda 3 sebanyak 3 buah

PT Pupuk Indonesia (Persero)
Pupuk dan benih senilai Rp150 juta
Demplot bawang putih dan pendampingan teknis, selanjutnya hasil demplot diserahkan kepada kelompok tani untuk benih dan konsumsi senilai Rp225 juta
Bantuan renovasi masjid Rp15 juta
Bantuan motor roda 3 sebanyak 5 unit senilai Rp200 juta

PT Angkasa Pura II
Pembangunan rumah dinas guru SDN 02 Sembalun senilai Rp200 juta.

PT Sang Hyang Seri
20 Handsprayer senilai Rp10 juta

PT BULOG
20 Handsprayer senilai Rp10 juta

PT Pertani
20 Handsprayer senilai Rp10 juta

Selasa, 23 Mei 2017

Produksi Industri Baja Dioptimalkan

Industri baja di dalam negeri perlu diarahkan pada pengembangan produk khusus bernilai tambah tinggi. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan industri pengguna baja seperti sektor otomotif, perkapalan, maupun perkeretaapian yang sebagian besar masih diimpor.

“Pertumbuhan industri pengguna baja di Indonesia terbilang cukup baik. Contohnya, industri otomotif, yang diproyeksikan pada tahun 2025 akan memproduksi 3 juta unit mobil sehingga membutuhkan sebanyak 1,8 juta ton baja otomotif,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Indonesia Steel Conference 2017 di Jakarta, Selasa (23/5).

Selain diserap oleh sektor industri untuk kebutuhan produksi, baja juga dibutuhkan sebagai komponen utama dalam sektor infrastruktur secara luas yang meliputi bangunan dan properti, jalan dan jembatan, telekomunikasi, serta ketenagalistrikan. “Maka itu, industri baja disebut sebagai mother of industry karena menjadi induk atau tulang punggung bagi kegiatan sektor lainnya,” tegas Airlangga.

Pada tahun 2017, tercatat anggaran belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp387,3 triliun atau meningkat 80 persen dibandingkan alokasi tahun lalu. Hal ini merupakan peluang bagi industri baja dalam negeri dapat terus tumbuhdan berkembang untuk ke depannya.

“Selain itu, kebutuhan crude steel (baja kasar) nasional yang saat ini sudah mencapai 14 juta ton, namun industri baja dalam negeri baru mampu memproduksi 8 juta ton. Oleh karenanya, kami mendorong peningkatan kapasitas produksi industri baja nasional,” paparnya.

Melalui berbagai instrumen kebijakan, Pemerintah telah berupaya melindungi dan memajukan industri baja di dalam negeri, antara lain dengan pemberian insentif berupa tax holiday, tax allowance, dan masterlist barang modal atau pembebasan bea masuk atas bea masuk masterlist.

Kemudian, Kementerian Perindustrian juga memiliki program pembangunan kawasan industri berbasis baja di Batulicin, Kalimantan Selatan dan Morowali, Sulawesi Tengah.Selain itu,pembentukan Politeknik di Batulicin dan Morowali untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri baja.

Bahkan, Kemenperin mendukung sepenuhnya program produksi 10 juta ton di klaster industri baja, Cilegon, Banten. Dengan adanya klaster 10 Juta ton ini yang nilai investasinya mencapai USD 4 miliar, diharapkan dapat memberikan multiplier effect melalui penciptaan lapangan pekerjaan, pemenuhan bahan baku industri dalam negeri, dan memberikan manfaat kepada perekonomian nasional khususnya Banten,” tutur Airlangga.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, industri baja hulu merupakan akar dari pohon industri sehingga sangat diapresiasi apabila ada investor yang menanamkan modalnya di sektor tersebut.

Untuk itu, Lembong berharap kepada Posco sebagai salah satu investor agar mempercepat realisasi investasi penghiliran industri baja di Cilegon, Banten. “Mencari mitra seperti posco tidak mudah, karena perusahaan baja asal Korea ini cukup terkemuka, profitable, fokus ke high end product sehingga tidak tergantung dengan produk low end. Kita perlu belajar dari keahlian seperti itu,” jelasnya.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno menyampaikan, produktivitas industri baja perlu terus dipacu agar kontribusinya terhadap perekonomian nasional dapat meningkat. Indonesia pernah mengalami kontiribusi dari industri hingga 27 persen pada tahun 1998. Indonesia juga sudah melihat industri jadi alternatif pembangunan sejak tahun 60an. Makanya dahulu dibikin proyek baja trikora, di mulai dengan Posco memproduksi 2 juta ton baja,” ungkapnya.

Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk., Mas Wigrantoro Roes Setyadi mengemukakan, pelaku industri baja dalam negeri menginginkan adanya fair trade dari negara-negara lain sehingga bisa kompetitif. “Selain itu, tingginya biaya produksi yang disebabkan oleh mahalnya harga gas dan energi, menjadikan industri baja nasional kalah bersaing,” ujarnya.

Untuk itu, diperlukan langkah sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan industri baja nasional yang maju dan berdaya saing.Dalam hal ini, Kemenperin memacu pengembangan industri logam berbasis sumber daya lokal karena prospek sektor induk ini di masa mendatang masih cukup potensial.

Senin, 22 Mei 2017

APM Resmi Sebagai Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Jakarta (22/5) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin (22/5) di Jakarta telah meresmikan pelaksanaan pengujian berkala (KIR) oleh Unit Pelaksana Uji Berkala Agen Pemegang Merek (APM). Dengan demikian APM telah resmi sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor swasta ini merupakan aktualisasi dari peraturan perundang-undangan yang ada yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Permenhub No. PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dan Permenhub No. PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.

Menhub mengatakan sesuai UU No.22 Tahun 2009 Pasal 53 Ayat 3 bahwa unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor selain dilaksanakan oleh Pemerintah, dapat dilaksanakan oleh Pemegang Merek atau Swasta.

"Pelaksanaan Pengujian berkala Kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemegang merek atau swasta sebagai upaya Pemerintah untuk mendorong partisipasi swasta agar dapat berkontribusi dan menyediakan pelayanan peningkatan kapasitas kendaraan bermotor bagi masyarakat yang profesional dan berkualitas," ujar Menhub dalam pidatonya

Lebih lanjut, secara tegas Menhub menyampaikan, "Pemerintah memberikan dukungan terhadap swasta untuk melakukan pengujian ini karena jumlah Dishub yang terbatas sedangkan kendaraan banyak sekali, dan bagi pemegang merek bisa sekaligus melakukan pemeliharaan bagi mobil-mobil yg beroperasi," terang Menhub.

Menhub Budi mengharapkan agar Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas pengujian kendaraan bermotor ini yang dilakukan oleh APM.

"Saya memerintahkan Dirjen Perhubungan Darat untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya," kata Menhub.

Sebelumnya, tiga bulan yang lalu Menhub Budi telah meresmikan uji coba Unit Pelaksana Uji Berkala swasta oleh PT. Hibaindo Armada Motor dan dari hasil evaluasi selama 3 (tiga) bulan maka PT. Hibaindo Armada Motor telah layak untuk diberikan sertifikat akreditasi.

"Ini merupakan upaya yang terpuji dari GAIKINDO yang bersedia melaksanakan amanah UU. Hal ini merupakan upaya pemerintah yang dapat mendorong swasta untuk berkontribusi. Saya juga apresiasi Kepada PT. Hibaindo yang telah melaksanakan uji coba 3 bulan," ujar Menhub. 

Dalam rangka peresmian Unit Pelaksana Uji Berkala Agen Pemegang Merk (APM) tersebut, bengkel-bengkel APM telah diberikan penunjukan oleh Pemerintah sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala APM yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan uji berkala kendaraan bermotor. 

"Bengkel-bengkel APM tersebut diberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk melakukan pematangan dan pemantapan SDM, tata kelola, sistem informasi manajemen, peralatan, tarif uji, dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga padaa saatnya nanti akreditasi dapat diberikan secara penuh dan dapat melaksanakan pengujian secara mandiri," ujar Budi. 

Menhub juga berkesempatan melakukan uji terhadap beberapa kendaraan. Hasil uji menyatakan dua kendaraan bermasalah pada bagian rem.

"Seperti tadi saya uji mobil, ada dua kendaraan yang bermasalah pada rem atau kanvas remnya. Nah hal seperti ini harus diperhatikan secara detail agar KIR bisa dilaksanakan secara baik," ujar Menhub.

Ke depan, Menhub berharap dengan diresmikan pengujian kendaraan bermotor oleh swasta maka kualitas pengujian akan meningkat dan kendaraan yang diuji benar-benar laik jalan serta mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 

"Kita harapkan dengan adanya uji KIR dapat menciptakan pelayanan transportasi darat yang aman, selamat dan nyaman," jelas Menhub.

Sementara itu, dalam laporannya, Ketua Umun GAIKINDO Yohannes Nangoi mengatakan Kementerian Perhubungan telah menunjuk 110 APM untuk melaksanakan pengujian berkala terhadap kendaraan wajib uji seperti angkutan umum dan barang, dari jumlah tersebut 43 APM ada di Jabodetabek.

Lebih lanjut Yohannes Nangoi melaporkan saat ini ada sekitar 6 juta kendaraan yang wajib uji berkala, dan tiap tahunnya akan terus bertambah. Untuk itu kehadiran KIR swasta sangat diperlukan untuk menunjang KIR yang diselenggarakan oleh Dinas-Dinas Perhubungan. 

Hadir dalam acara peresmian Uji KIR Swasta adalah Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto Iskandar, Ketua Umun GAIKINDO Yohannes Nangoi, Kasubdit Alat Transportasi Kementerian Perindustrian, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah, Kepala Cabang Bank DKI dan Jajaran Direksi APM

Jumat, 19 Mei 2017

Indonesia Minta Jepang Tambah Investasi Industri Baja

Indonesia meminta Jepang lebih meningkatkan investasi di sektor industri baja hulu, seperti produk crude steel (baja kasar) baik dalam bentuk slab(lembaran) maupun billet (batangan). Bahan baku tersebut banyak dibutuhkan dalam proyek infrastruktur di dalam negeri dan menunjang sektor industi lainnya.

“Apalagi, Kementerian Perindustrian tengah memacu program industri prioritas nasional, antara lain sektor ship building, otomotif, permesinan, dan logam dasar sehingga kebutuhan besi baja dalam negeri meningkat seiring juga dengan pembangunan infrastruktur,” kata Direktur Industri Logam Kemenperin Doddy Rahadi pada acara Indonesia-Japan 7th Steel Dialogue di Yogyakarta, Jumat (19/5).

Kemenperin mencatat, selama tahun 2016, Jepang merupakan investor terbesar kedua di Indonesia dengan nilai mencapai USD5,4 miliar, namun penanaman modal tersebut lebih banyak di sektor infrastruktur seperti pembangkit listrik dan alat transportasi massal.

Doddy berharap, investasi baru dari Iepang bisa menjadikan Indonesia sebagai basis manufaktur yang siap memasuki pasar domestik, ASEAN dan dunia.“Maka, kami memberikan apresiasi kepada PT. Krakatau Nippon Steel Sumikin, PT. Krakatau Osaka Steel, dan PT. JFE Steel Galvanizing Indonesia yang telah berinvestasi di sektor industri baja hulu terutama untuk memenuhi pasar domestik,” paparnya.

Terkait investasi, pemerintah Indonesia memberikan kemudahan bagi para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, antara lain dalam bentuk keringanan pajak berupa tax holiday dan tax allowance serta bea masuk untuk mesin produksi dan bahan baku. “Selain itu, kami juga berusaha untuk memberikan fasilitas user specific duty free scheme (USDFS) kepada PT. Krakatau Nippon Steel Sumikin dan PT. JFE Steel Galvanizing Indonesia,” ungkap Doddy.

Dengan kemitraan Indonesia dan Jepang semakin kuat dalam membangun industri baja, diharapkan dapat mengambil manfaat pasar regional yang sejalan dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN. “Berdasarkan data kami, sampai dengan tahun 2019, secara total negara ASEAN membutuhkan lebih dari USD1 triliun untuk membangun infrastruktur,” papar Doddy.

Selain potensi pasar ASEAN tersebut, Indonesia juga membutuhkan sekitar USD235 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan sehingga membuat kebutuhan besi dan baja konstruksi meningkat sebesar 8,5 persen per tahun.

Untuk itu, dalam upaya menambah investasi di sektor industri baja, Kemenperin mendorong program pengembangan klaster industri baja di Cilegon, Banten agar mampu memproduksi 10 juta ton baja pada tahun 2025. Selain itu, Kemenperin menargetkan dalam waktu lima tahun ke depan, telah tersedia empat juta ton baja stainless dari kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, industri logam disebut sebagai mother of industry karena produk logam dasar merupakan bahan baku utama bagi kegiatan sektor industri lain, diantaranya industri otomotif, maritim, elektronika, serta permesinan dan peralatan pabrik.

Penggunaan bahan baku logam domestik terus ditingkatkan untuk pemanfaatan secara optimal di industri hilir,” ujarnya. Untuk itu, Kemenperin memacu pengembangan dan daya saing industri logam berbasis sumber daya lokal karena prospek sektor induk ini di masa mendatang masih cukup potensial.

Dalam upaya melindungi dan mendorong pertumbuhan industri logam nasional,Kemenperin juga telah mendorong pemberlakuan SNI wajib. Selain itu, pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Upaya-upaya tersebut sekaligus untuk pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan produk impor, serta meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

Selain peningkatan investasi Indonesia-Jepang di sektor industri, diharapkanjuga terjalin kerja sama di bidang pendidikan vokasi industri. Upaya ini untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia sehingga siap kerja sesuai kebutuhan di lapangan. “Seperti perusahaan otomotif Jepang yang memberikan pelatihan kepada para tenaga kerja lokal. Ini juga bisa dilakukan di sektor lainnya,” tegas Airlangga.

Mitra penting

Director Metal Industries Division Manufacturing Industries Bureau – Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) Takanari Yamashita mengatakan, Indonesia merupakan mitra penting bagi Jepang di segala bidang, khususnya sektor industri. Hal ini ditunjukkan dari kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe ke Indonesia Januari lalu yang membawa 30 CEO perusahaan besar asal Negeri Sakura tersebut untuk menjajaki kerja sama dengan pengusaha lokal.

Menurut JETRO, sebanyak 1.533 perusahaan Jepang sudah berinvestasi di Indonesia dengan nilai mencapai USD26,6 miliar,” ungkapnya. Yamashita memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang terus menciptakan iklim usaha kondusif melalui deregulasi dan paket kebijakan ekonomi sehingga mampu menarik investor luar negeri dan memudahkan dalam menjalankan bisnis. “Perusahaan Jepang sangat memperhatikan pertumbuhan industri di Indonesia, dan ingin agar Indonesia tetap menarik sebagai tujuan investasi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) Hidayat Triseputro memperkirakan pertumbuhan industri baja pada triwulan kedua tahun ini akan lebih tinggi, yakni sebesar 6-9 persen daripada triwulan pertama. "Program infrastruktur akan menjadi pendorong permintaan baja pada triwulan kedua. Apalagi, pemerintah juga menargetkan beberapa proyek jalan maupun tol selesai sebelum Lebaran," ujarnya.

Menurutnya, baja untuk konstruksi berkontribusi 70 persen terhadap permintaan baja domestik. Selain itu, permintaan datang dari industri otomotif sebagai hasil dari kebijakan low cost and green car (LCGC) dan galangan kapal dengan adanya program Tol Laut. "Sektor otomotif juga membantu mendorong permintaan lantaran menjelang Lebaran pasti penjualan kendaraan bermotor mengalami kenaikan," jelasnya.

Hidayat juga menuturkan, pertumbuhan permintaan baja dapat dinikmati industri lokal jika pemerintah membatasi baja impor terutama dari Tiongkok. Untuk itu, pemerintah perlu tegas menerapkan program P3DN dan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan menyatakan, dalam pengembangan industri baja di dalam negeri, Kemenperin terus berupaya memperkuat struktur industri, menjalin kerja sama untuk penumbuhan industri hulu, meningkatkan kapasitas produksi karena kebutuhan meningkat.

“Tiap tahun, permintaan baja di dalam negeri mencapai 12 juta ton, dan pertumbuhan baja mengikuti pertumbuhan ekonomi. Artinya, kebutuhan baja juga meningkat, untuk selanjutnya harus bisa mengantisipasi pertumbuhan industrinya,” ujar Putu.

Lebih lanjut, kata Putu, pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait lainnya juga tengah berupaya untuk mengendalikan impor besi dan baja. Sebab adanya impor di sektor hilir industri besi dan baja membuat spekulan tumbuh subur. “Produk besi dan baja sangat dimungkinkan untuk ditimbun. Hal itulah yang menjadi peluang bagi spekulan untuk melancarkan aksinya,” ujarnya.

Menurut Putu, jika impor besi dan baja tidak dikontrol dan semakin besar, akan membahayakan keberlangsungan industri hulu di dalam negeri. Para investor pun enggan untuk berinvestasi di sektor ini jika harga pasar dikendalikan oleh para spekulan. "Jika di hulu tidak bisa menyuplai, maka industri hilirnya akan lebih banyak mengimpor. Kalau sudah begitu, selain hulunya tidak bisa tumbuh, juga akan membebani neraca perdagangan kita," imbuhnya.

Kamis, 18 Mei 2017

IIGCE 2017: 2 - 4 Agustus 2017

 “Moving Forward Under Current Challenges, Obstacles and Opportunities toward Achieving Geothermal Development 2025 Target”

Kamis, 18 Mei 2017. Pada hari ini, “Geothermal Community Luncheon” dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Ir. Rida Mulyana, M.Sc di Aryaduta Hotel, Jakarta, Mezzanine Ballroom. Acara yang berlangsung pada tanggal 18 Mei 2017 ini, merupakan agenda resmi Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) sebagai forum dimana pemangku kepentingan dapat berkumpul bersama pemerintah, perusahaan pengembang kelistrikan, akademisi, lembaga internasional dan perusahaan pendukung industri sekaligus merupakan launching The 5th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2017.

The 5th IIGCE 2017 ini akan menghadirkan jajaran pembicara terkemuka seperti seperti Ignasius Jonan* (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia), Dr. Ir. Agus Hermanto, MM. (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat), Sri Mulyani Indrawati* (Menteri Keuangan Republik Indonesia), Supramu Santosa (Presiden & CEO Supreme Energy).

Setelah acara makan siang bersama serta sambutan dari ketua API dan arahan dari Bapak Rida Mulyana, maka acara dilanjutkan dengan press conference yang dihadiri oleh Direktur Jenderal “DitJen EBTKE’’ Bapak Rida Mulyana; Ketua API, Bapak Abadi Poernomo; dan Ketua Pelaksana IIGCE 2017, Bapak Suharsono Darmono.

Bapak Rida Mulyana menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada API dengan tetap melaksanakan kegiatan IIGCE. Dengan diadakannya acara IIGCE ini saya melihat bahwa kegiatan geothermal masih tetap exist dan akan tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah guna mendukung kebijakan pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik dari energi terbarukan, dengan target 7200 MW di tahun 2025 melalui PP 79/2014.

Abadi Poernomo memaparkan, bahwa kali ini API mengusung tema “Moving Forward Under Current Challenges, Obstacles and Opportunities toward Achieving Geothermal Development 2025 Target”, pada acara IIGCE tahun ke-5 ini. Pemilihan tema ini dianggap tepat dengan melihat situasi ekonomi serta kebijakan-kebijakan dan regulasi yang ada saat ini. Sehingga menekankan bahwa tantangan serta hambatan-hambatan masih tetap ada dan harus dihadapi oleh para pengembang sehingga diperlukan pemikiran-pemikiran yang bersifat “BREAKTHROUGH” a.l dengan menekan biaya2 disemua tahap kegiatan baik mulai dari survey, eksplorasi, drilling sampai tahap pembangunan power plant, agar menghasilkan tariff yang terjangkau oleh pemerintah, dan  diperlukan langkah maju kedepan dalam menghadapi tantangan dan hambatan tsb, namun demikian kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan panas bumi tetap ada terbuka seluas luasnya agar target yang dicanangkan pada tahun 2025 dapat tercapai. Target yang dicanangkan yaitu 7200 MW dari panas bumi pada tahun 2025. Target ini merupakan target yang ambisius, karena hingga saat ini total kapasitas panas bumi terpasang ialah 1.643,5 MW, artinya masih ada kekurangan sebesar
±5700 MW yang perlu dikembangkan dalam kurun waktu 10 tahun (atau ± 550 MW per tahun).


“Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) merupakan mitra kerja pemerintah dalam memberikan masukan-masukan, kajian ilmiah dalam beberapa hal dengan visi untuk dapat mempercepat pengembangan energi Panasbumi di Indonesia, oleh karena itu hasil kegiatan IIGCE 2017 akan menjadi suatu bentuk laporan yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan,” ujar Abadi.

Suharsono menambahkan bahwa IIGCE tahun lalu dihadiri lebih dari 700 peserta convention serta 3000 visitor yang berkunjung ke eksibisi baik dari dalam maupun luar negeri, melanjutkan sukses tahun lalu IIGCE 2017 ini diharapkan akan menjadi tradisi berkelanjutan bagi komunitas panas bumi sebagai ajang untuk berdiskusi masalah-masalah panas bumi serta berbagi pengalaman dan keahlian bagi kepentingan bersama antara industri, kampus dan pemerintah.

Informasi lebih lanjut mengenai IIGCE 2017 dapat diakses melalui situs www.iigce.com

Rabu, 17 Mei 2017

Peran Penting Pengukuran dalam Transportasi Untuk Peningkatan Konektivitas Nasional

Jakarta 17 Mei 2017,.- Pusat Penelitian Metrologi LIPI menyelenggarakan seminar dengan tema "Peran Penting Pengukuran dalam Transportasi Untuk Peningkatan Konektivitas Nasional".

Beritanya :
- Sistem transportasi nasional perlu riset metrologi 
LIPI : Pembangunan Sistem Transportasi Perlu Riset Metrologi