Satu Menit Registrasi Nomor Seluler Prabayar Untuk Kenyamanan Seterusnya

Jakarta- Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai tanggal 31 Oktober 2017 akan memberlakukan Registrasi Nomor Seluler Prabayar yaitu Registrasi Baru Nomor Perdana dan Registrasi Ulang Nomor Lama dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor KK (Kartu Keluarga). Tujuan Registrasi tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada pelanggan jasa telekomunikasi.

Tata cara registrasi tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Registrasi Baru dan Registrasi Ulang secara mandiri dilakukan dengan mengirimkan SMS sesuai dengan format yang ditentukan oleh Operator Seluler. Setelah melakukan Registrasi Baru/Registrasi Ulang, Pelanggan mendapatkan  jawaban atau konfirmasi dari Operator Seluler apakah Registrasi dinyatakan valid atau tidak valid dalam waktu 1 x 24 jam.

Registrasi Baru Nomor Perdana

• Registrasi Baru Nomor Perdana dimulai 31 Oktober 2017, agar Nomor Perdana aktif harus terlebih dahulu dilakukan Registrasi Baru Nomor Perdana.
• Apabila SMS dinyatakan valid, maka dalam waktu 1x24 jam, Nomor Perdana akan diaktifkan oleh provider.
• Format Registrasi Baru Nomor Perdana :
  • Indosat              : NIK#NomorKK#
  • Smartfren          : NIK#NomorKK#
  • Tri                      : NIK#NomorKK#
  • XL                     : Daftar#NIK#NomorKK
  • Telkomsel           : Reg<spasi>NIK#NomorKK#
  Kirim ke 4444

Registrasi Ulang Nomor Lama

• Registrasi Ulang dimulai 31 Oktober 2017, dengan batas akhir tervalidasi pada 28 Februari 2018.
• Apabila SMS dinyatakan valid, maka nomor akan terjaga aktif.
• Format Registrasi Ulang Nomor SIM Lama :
  • Indosat             : ULANG#NIK#NomorKK#
  • Smartfren         : ULANG#NIK#NomorKK#
  • Tri                    : ULANG#NIK#NomorKK#
  • XL                    : ULANG#NIK#NomorKK
  • Telkomsel          : ULANG<spasi>NIK#NomorKK#
  Kirim ke 4444

Proses registrasi ini selain bisa dilakukan secara mandiri dengan mengirimkan SMS, bisa juga dilakukan dengan mendatangi gerai Operator Seluler. Namun, untuk kemudahan dan menjaga keamanan identitas, Kementerian Kominfo mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan Registrasi Baru dan Registrasi Ulang secara mandiri (atau sendiri). Selain itu diharapkan masyarakat menjaga dokumen pribadinya seperti KTP dan Kartu Keluarga dari pihak-pihak yang tidak bertangung jawab.

Pedoman Satu Menit Registrasi untuk Kenyamanan Seterusnya dapat diunduh disini.

Telkom Serahkan Apresiasi Smart City Readiness 2017 kepada 52 Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia

Jakarta, 30 Oktober 2017 – Dalam rangka mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus mengembangkan Program Smart City Nusantara (SCN) yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembangunan dan pengelolaan kota/daerah guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sebagai upaya untuk senantiasa meningkatkan implementasi program tersebut, Telkom secara khusus memberikan apresiasi Smart City Readiness kepada 52 pemerintah daerah yang sudah atau siap mengimplementasikan Smart City.

Penghargaan secara simbolis diserahkan oleh Direktur Enterprise & Business Service Telkom Dian Rachmawan kepada tiga perwakilan pemerintah daerah yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Penyerahan apresiasi ini dilakukan di Kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Senin (30/10). Sementara itu, penghargaan kepada 49 pemerintah daerah lainnya akan diserahkan secara langsung oleh pimpinan Telkom lainnya di berbagai wilayah di Indonesia. Apresiasi yang diserahkan berupa sertifikat dan free layanan Smart City selama satu tahun, yang terdiri dari aplikasi informasi wisata, aplikasi e-Pelaporan, dan Wifi managed service 10 access point yang dilengkapi dengan managed content Wifi.

“Apresiasi Smart City Readiness ini merupakan penghargaan kepada pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Smart City dan mendukung terciptanya Kota Broadband di Indonesia,” ujar Dian Rachmawan saat menyerahkan penghargaan. “Hasil riset Bank Dunia menunjukkan bahwa, di negara berkembang seperti Indonesia ini, setiap kenaikan penetrasi broadband 10% akan berdampak pada kenaikan Gross Domestic Product (GDP) sebesar 1.38%”, lanjut Dian.

Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi & Informatika (Kemenkominfo) telah mencanangkan Gerakan 100 kota Smart City dimana untuk tahun 2017 sendiri telah ditetapkan 25 kota Smart City. Telkom sebagai BUMN di bidang telekomunikasi digital turut berkontribusi dengan mengakselerasi program Smart City ini melalui pencanangan program Smart City Nusantara sejak tahun 2016 lalu. Penerapan konsep Smart City dimaksudkan juga agar pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan berkelanjutan, efektif serta dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan kehidupan masyarakat dan mengutamakan kearifan lokal.

Penghargaan kepada 52 pemerintah daerah diberikan kepada 25 pemerintah daerah kota dan kabupaten yang terpilih dalam assessment Gerakan Menuju 100 Smart City yang diinisiasi oleh Kemenkominfo di tahun 2017 ini, sedangkan untuk 27 pemerintah daerah lainnya apresiasi diberikan berdasarkan kriteria Smart City Tekom dengan paramater kesiapan Connectivity, Content dan Collaboration.

Penghargaan Smart City Readiness yang merupakan bagian dari program Smart City Nusantara merupakan wujud komitmen Telkom untuk turut serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui implementasi TIK. Penerapan Smart City Nusantara juga diharapkan dapat membantu percepatan kemajuan daerah serta terciptanya pembangunan provinsi/kota/kabupaten yang berkelanjutan dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan

Suku Bunga KUR Tahun 2018 Turun Menjadi Sebesar 7%

Dalam rangka mendukung pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  memutuskan untuk menurunkan suku bunga KUR tahun 2018 dari semula 9% efektif per tahun menjadi sebesar 7%. Bunga  efektif per tahun. Bunga KUR yang baru ini akan berlaku mulai 1 Januari 2018.

Hadir dalam rapat antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Rapat Koordinasi inijuga memutuskan peningkatan target porsi penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa produksi) di tahun 2018 menjadi minimum sebesar 50% dari target total penyaluran sebesar Rp 120 Triliun.

Selama ini, UMKM  sulit mendapatkan kredit/pembiayaan dari Lembaga Keuangan, mengingat sektor produksi memiliki risiko yang relatif lebih tinggi daripada sektor perdagangan.

 “Penyaluran KUR harus terus kita dorong ke sektor produksi, agar program kredit/pembiayaan dari pemerintah dengan suku bunga rendah ini dapat dinikmati oleh UMKM,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Dalam rangka mendorong percepatan penyaluran KUR di sektor produksi, Komite Kebijakan juga telah mempersiapkan skema KUR baru yaitu KUR Khusus untuk sektor perkebunan rakyat, dan peternakan rakyat.

KUR Khusus merupakan skema KUR yang diberikan kepada kelompok usaha yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, dan peternakan rakyat.

Adapun plafon KUR Khusus, ditetapkan sebesar Rp 25 juta -Rp 500 juta untuk setiap individu anggota kelompok.Nantinya, Komite Kebijakan akan menetapkan besaran plafon KUR tahun 2018 bagi setiap Penyalur KUR, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain skema KUR Khusus, Komite Kebijakan juga menetapkan beberapa perubahan ketentuan KUR yang nantinya akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM.

Adapun beberapa perubahan ketentuan tersebut antara lain: (1) pengaturan plafon KUR Mikro untuk sektor produksi sebesar maksimum Rp 25 juta per musim tanam atau 1 siklus produksi tanpa pembatasan total akumulasi plafon, sedangkan KUR Mikro untuk sektor non produksi memiliki total akumulasi plafon sebesar Rp 100 juta; (2) penambahan kelompok usaha sebagai calon penerima KUR; (3) skema KUR Multisektor untuk mengakomodir penyaluran pada lebih dari 1 sektor ekonomi, mekanisme bayar setelah panen (yarnen) dan grace period; (4) penyaluran KUR yang diperbolehkan bersamaan dengan kepemilikan kartu kredit dan sistem resi gudang; (5) struktur biaya KUR Penempatan TKI; serta (6) KUR untuk optimalisasi KUBE dan (7) KUR untuk masyarakat daerah perbatasan.

Adapun realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan 30 September 2017 telah mencapai Rp 69.7 Triliun atau 65.3% dari plafon penyaluran Rp 106.6 T, dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) sebesar 0.014% dan tersalurkan kepada 3.098.515 debitur.

KUR Mikro memiliki porsi penyaluran terbesar yaitu sebesar Rp 49.46 Triliun (71%), diikuti dengan KUR Ritel sebesar Rp 19.9 Triliun (28.6%), dan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebesar Rp 230 Miliar (0,33%).

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi penyalur KUR dengan penyaluran tertinggi sebesar Rp 52.19 Triliun (74.4% dari target), diikuti dengan Bank Mandiri sebesar Rp 9.1 Triliun (70.1% dari target), dan BNI sebesar Rp 5.4 Triliun (45.2% dari target). Sisanya disumbangkan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp 5,2 Triliun (25.5% dari target) dan Bank Umum Swasta sebesar Rp 4,9 Triliun (17.8% dari target).

Standard Chartered Dorong Upaya Bersama Tingkatkan Kesadaran Deteksi Dini dan Pencegahan Gangguan Penglihatan pada Bayi Prematur

 Pencegahan Kebutaan Kurangi Potensi Kerugian Suatu Negara senilai 200 Milliar Dollar AS per tahun Akibat Hilangnya Produktivitas 

Jakarta, 27 Oktober 2017 – Sebagai rangkaian peringatan Hari Penglihatan Sedunia 2017, Standard Chartered Bank (“Bank”) bersama Helen Keller International (HKI) dan salah satu konsorsiumnya [ORBIS], dengan didukung oleh Kasoem Vision Care hari ini menggelar seminar kesehatan “Deteksi dan Pencegahan Gangguan Penglihatan pada Bayi Prematur”. Acara yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini untuk mencegah gangguan penglihatan, khususnya yang terjadi pada bayi prematur, dihadiri oleh puluhan masyarakat dari komunitas dan blogger perempuan, pemerhati kesehatan anak, mitra LSM, serta media & penggiat media sosial. Adapun narasumber yang turut hadir adalah Dody Rochadi, Country Head Corporate Affairs Standard Chartered Bank Indonesia, dan Prof. Dr. Rita Sita Sitorus, SpM(K), PhD, pakar kesehatan mata anak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) sekaligus Guru Besar Departemen Ilmu Kesehatan Mata Universitas Indonesia. Selain kegiatan edukasi, acara ini juga diisi dengan pemeriksaan mata gratis yang difasilitasi oleh Kasoem Vision Care.

Pada tahun 2010, Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berjudul Born Too Soon, The Global Action Report on Preterm Birth menempatkan Indonesia di urutan ke-5 sebagai negara dengan jumlah bayi prematur terbanyak di dunia. Bayi prematur diketahui menjadi penyumbang terbesar angka kematian bayi serta cacat fisik. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 44 persen kematian bayi di dunia pada 2012 terjadi pada 28 hari pertama kehidupan (masa neonatal), dimana penyebab terbesarnya (37 persen) ialah kelahiran prematur. Prematur menjadi penyebab kematian kedua tersering pada balita setelah pneumonia.

Bayi yang terlahir prematur (lahir dengan berat kurang dari 1500 gram atau usia kehamilan kurang dari 34 minggu beresiko mengalami gangguan mata Retinopati Prematuritas (ROP). Penyakit ini diduga disebabkan oleh pertumbuhan tidak sempurna dari retina pembuluh darah yang dapat menyebabkan jaringan parut dan operasi pada retina. Gangguan mata ROP dapat terjadi dalam skala ringan, dimana dapat menghilang secara spontan, namun pada kasus yang berat dapat mengakibatkan kebutaan.

Prof. Dr. Rita Sita Sitorus, SpM (K), PhD, menekankan pentingnya penanggulangan kebutaan pada bayi dan anak, karena bayi yang terlahir buta atau menjadi buta setelah tumbuh menjadi anak-anak memiliki waktu hidup dengan kebutaan yang lebih lama dibandingkan mereka yang menderita kebutaan pada usia dewasa. “Walaupun angka kejadian kebutaan pada anak tidak setinggi dengan kebutaan pada orang dewasa seperti katarak, namun total beban emosional, sosial, ekonomi yang harus dibayar akibat kebutaan seorang anak terhadap keluarga, masyarakat maupun negara jauh lebih besar dibandingkan beban yang harus dibayar akibat kebutaan pada orang tua.”

Selain itu, bayi yang hidup selamat pun masih memiliki kemungkinan mengalami gangguan kognitif, penglihatan dan pendengaran. Hal inidikarenakan kurangnya pengetahuan orang tua, serta perhatian dan dukungan dari dari para dokter, tenaga kesehatan, pemerintah, serta pihak terkait untuk menginformasikan bagaimana cara pencegahan ataupun bagaimana cara menghadapi / merawat bayi prematur.

Di Indonesia, angka kematian bayi prematur telah berkurang berkat ketersediaan inkubator pada fasilitas neonatal intensive care units (NICU) di rumah sakit. Namun kasus ROP masih diperkirakan akan meningkat karena banyak bayi prematur tersebut yang bertumbuh menjadi anak-anak. Data dari RSCM menunjukkan pada 2013, kurang dari 10% bayi lahir prematur di rumah sakit selain RSCM memperoleh pemeriksaan ROP. “Walaupun standar dan pedoman tata laksana penanganan ROP sudah ada, sayangnya tidak banyak dipatuhi secara sistematis karena kurangnya pelatihan, kapasitas, dan ketidakmampuan untuk mengidentifikasi bayi beresiko dan merujuk untuk mendapatkan perawatan,” pungkas Dr. Rita.

Dody Rochadi, Country Head Corporate Affairs Standard Chartered Bank Indonesia menegaskan, “Kebutaan merupakan salah satu isu kunci di pangsa pasar Standard Chartered Bank dimana gangguan penglihatan dapat mengurangi kualitas hidup seseorang dan keterbatasan tersebut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.” 

Menurut data dari the International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB), biaya ekonomi akibat dari hilangnya produktivitas oleh karena kebutaan yang dapat dihindari diperkirakan mencapai 200 miliar Dollar AS per tahun. Tanpa tindakan nyata, biaya tersebut dapat melambung hingga 300 miliar Dolar AS per tahun pada 2020. Mencegah kebutaan menjadi salah satu upaya kesehatan paling efektif dengan biaya terjangkau. Biaya yang dapat dihemat secara global dengan mencegah kebutaan sebesar 223 miliar Dolar AS selama jangka waktu 20 tahun. Menurut data Fred Hollows Foundation kerjasama dengan PriceWaterhouseCoopers, setiap 1 Dolar AS yang diinvetasikan untuk mengentaskan kebutaan yang dapat dicegah, mendorong sekitar 4 Dolar AS keuntungan ekonomi.

“Melalui program Seeing is Believing (SIB) yang berfokus pada kampanye penyadaran terhadap pencegahan kebutaan yang dapat dihindari atau disembuhkan, Standard Chartered turut membantu menyadarkan masyarakat akan pentingnya deteksi dini untuk mencegah gangguan penglihatan yang dapat terjadi pada bayi prematur, seperti low vision, kelainan refraksi, hingga kebutaan. Seminar kesehatan yang kami selenggarakan secara kolaboratif hari ini sekiranya dapat memberikan sumbangsih kecil dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini dan pencegahan gangguan penglihatan pada bayi prematur,” lanjutnya. 

Selain komitmen terhadap peningkatan edukasi kepada masyarakat, Bank juga mengalokasikan dana program SIB untuk mendukung kerjasama HKI dan RSCM untuk merintis sistem penanganan ROP di berbagai rumah sakit umum daerah (RSUD). Saat ini perawatan untuk Retinopati Prematuritas baru tersedia di RSCM, sehingga program ini merupakan program pertama yang memperluas akses ke layanan ROP di tingkat RSUD di Jakarta. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pelatihan staf rumah sakit di RSCM dan RSUD.

Sebagai informasi, pada Mei 2017 yang lalu, Bank bersama dengan HKI telah menyerahkan satu buah kamera retina mobile, alat yang dipergunakan untuk memeriksa retina bayi lahir prematur, kepada RSCM untuk mengidentifikasi bayi prematur dengan dugaan Retinopati Prematur (ROP) dan merujuk pada pengobatan yang dibutuhkan.

Program SIB dilaksanakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sejak 2003. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan diantaranya pelaksanaan operasi katarak, pemeriksaan mata dan pemberian kacamata, peningkatan kapasitas bagi para tenaga kesehatan, diabetic retinopathy, serta pembuatan fasilitas pendukung pemeriksaan mata di beberapa wilayah di Indonesia. 

Sejak tahun lalu, Bank bermitra dengan HKI dan konsorsiumnya untuk periode 2015-2020 dengan fokus utama penyediaan pemeriksaan dini bagi anak-anak dengan gangguan penglihatan atau gangguan kesehatan mata yang dapat dihindari. Beberapa hasil yang telah dicapai sejak tahun lalu diantaranya pembangunan pusat pemeriksaan mata khusus anak di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, Makassar, pertama kalinya ada di wilayah Indonesia Timur.  Selain itu juga, tercatat beberapa kegiatan seperti 25 orang anak menerima bantuan operasi mata, 346 anak dengan keterbatasan fisik memperoleh kacamata gratis, dan sekitar 1.539 anak dengan keterbatasan fisik juga telah menerima edukasi kesehatan mata dan beberapa kegiatan capacity building bagi para tenaga kesehatan mata. 

- Selesai - 

Tentang Program Seeing is Believing.

Seeing is Believing adalah inisiatif global untuk mengatasi kebutaan yang dapat dihindari, dan merupakan kolaborasi antara Standard Chartered dan Badan Internasional untuk Pencegahan Kebutaan (IAPB) dan keanggotaannya dalam organisasi kesehatan mata. Selama lebih dari satu dekade Seeing is Believing telah mendukung proyek untuk mengatasi kebutaan dan gangguan penglihatan yang dapat dihindari. Per 31 Desember 2016, Seeing is Believing telah mengumpulkan lebih dari USD 95 dari target USD100 juta. Dana yang diperoleh melalui Seeing is Believing merupakan kontribusi tunai terbesar dari sektor swasta terhadap pengembangan program kesehatan mata melalui IAPB. Sebagai bagian dari program Seeing is Believing, Standard Chartered berjanji untuk menambahkan semua dana sumbangan sampai target mencapai USD100 juta tercapai.

Untuk informasi lebih lanjut harap kunjungi www.seeingisbelieving.org.

Tentang Standard Chartered Bank – memimpin di Asia, Afrika dan Timur Tengah.

Kami adalah grup perbankan internasional terdepan, dengan dukungan lebih dari 80,000 orang staf serta rekam sejarah lebih dari 150 tahun di beberapa pasar dinamis di dunia. Kami melakukan kegiatan perbankan bersama masyarakat dan perusahaan untuk giatkan investasi, perdagangan, serta penciptaan kemakmuran di Asia, Afrika dan Timur Tengah. Warisan dan nilai-nilai budaya kami tercermin melalui janji merek kami, yaitu Here for good. Standard Chartered PLC tercatat di Bursa Saham London dan Hong Kong, serta di Bursa Saham Nasional di India dan Mumbai. Sebagai salah satu bank tertua di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki pengalaman 154 tahun sejak memulai layanan pertama kali pada tahun 1863 lalu. Dengan dukungan 23 kantor cabang yang terletak di 6 kota besar di Indonesia dan jaringan di lebih dari 30,000 ATM Bersama, menjadikan Standard Chartered adalah salah satu bank internasional dengan rekam jejak terluas di Indonesia. Standard Chartered juga memiliki saham di PermataBank. Untuk informasi lebih lanjut harap kunjungi www.sc.com, atau blog kami, BeyondBorders. Ikuti pula akun media sosial Standard Chartered di Twitter, LinkedIn dan Facebook.

Produsen Otomotif Korea Diminta Tingkatkan Investasi di Indonesia

Kementerian Perindustrian mendorong peningkatan investasi yang signifikan dari para pelaku industri Korea Selatan, salah satunya sektor otomotif. Pasalnya, selama ini perusahaan kendaraan asal Negeri Ginseng tersebut, Hyundai Motor Corporation (HMC) hanya memiliki satu pabrik perakitan di Indonesia untuk memproduksi satu jenis mobil.

“Sebelumnya, kami telah berbincang dengan pihak Hyundai Motor. Mereka memang minat berinvestasi di Indonesia. Untuk itu, ketika bertemu dengan Bapak Dubes dari Korea, kami juga membahas tentang rencana ekspansi tersebut,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai menerima Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Taiyong Cho di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (26/10).

Menurut Menperin, industri otomotif merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hingga Juni 2017, penjualan mobil domestik mencapai 533.537 dan diproyeksikan sepanjang tahun ini sekitar 1,1 juta unit. Kemudian, industri otomotif nasional juga akan meningkatkan performanya dengan menambah kapasitas produksi menjadi 2,2 juta unit per tahun.

Sedangkan, ekspor mobil hingga Juni 2017 mencapai 113.269 unit dan ditargetkan sampai akhir tahun ini sebanyak 200 ribu unit. "Pada tahun 2015 kita sudah surplus USD 466 juta, dan akhir tahun 2016 meningkat menjadi USD 600 juta. Jadi kita sudah menjadi net exporter dari sektor otomotif," imbuhnya.

Airlangga menjelaskan, Indonesia memiliki potensi bagus untuk pengembangan manufaktur otomotif skala global. Hal ini karena pangsa pasarnya yang terbesar di Asia Tenggara dengan kontribusi sepertiga total permintaan pasar ASEAN atau senilai USD1 triliun dari USD2,3 triliun. “Kekuatan ini dapat dijadikan sebagai basis produksi bagi pabrikan untuk memenuhi kebutuhan domestik atau ekspor,” tuturnya.

Selain itu, didukung pula sebanyak 1.500 perusahaan komponen di dalam negeri mulai lapis pertama hingga ketiga. “Saat ini, jumlah tenaga kerja kita di sektor otomotif mencapai satu juta orang. Apabila digabung dengan industri pendukungnya, bisa lebih dari lima juta tenaga kerja,” ungkap Airlangga. Bahkan, Kemenperin telah memfasilitasi pembangunan kawasan industri bagi investor otomotif.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu Suryawirawan menyampaikan, beberapa hal yang menjadi perhatian HMC dalam rencana investasi di Indonesia, antara lain terkait kebijakan, fasilitas fiskal, dukungan komponen, dan kemitraan dengan pelaku industri lokal.

“Mengenai kebijakan, kami telah menyampaikan bahwa pengembangan industri otomotif di Indonesia saat ini ke arah Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang berorientasi pada pasar tujuan ekspor,” jelasnya. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.

Menurut Putu, HMC tertarik untuk mengembangkan basis produksi kendaraan bermotor di ASEAN, dimana Indonesia dipertimbangkan menjadi salah satu negara tujuan investasi untuk membangun fasilitas perakitan station wagon dan sedan dalam bentuk completely knock down (CKD) dan incompletely knock down (IKD) yang berasal dari India. “Selain itu, mereka ingin pendalaman industri komponen dan spare parts di Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut, guna meningkatkan daya saing produknya di Indonesia, HMC mengusulkan penurunan tarif bea masuk atas impor CKD dari India. Menanggapi usulan tersebut, Putu menyampaikan, saat ini tarif yang berlaku atas impor kendaraan bermotor dalam keadaan CKD dalam ASEAN-India FTA (AIFTA) adalah sebesar 5 persen dan dapat diturunkan menjadi 0 persen secara unilateral. “Hal tersebut tergantung pada komitmen dari investasi dan pendalaman struktur industri yang akan dilakukan HMC di Indonesia,” terangnya.

Bidik tiga sektor

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga mengungkapkan, Indonesia dan Korea Selatan berkomitmen untuk terus menguatkan kerja sama di sektor industri. Adapun peluang sinergi bilateral pada sektor manufaktur yang juga akan dikembangkan, di antaranya adalah industri baja, petrokimia, dan permesinan.

“Upaya ini sehubungan dengan rencana kunjungan kenegaraan Presiden Korea Selatan ke Indonesia pada tanggal 8-10 November 2017,” ujarnya. Untuk itu, antara Kementerian Perindustrian RI dengan Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan telah menginisiasi langkah pengembangan kerja sama di ketiga sektor industri potensial tersebut.

“Kesepatakan ini akan di tuangkan dalam satu MoU yang diharapkan dapat ditandatangani oleh menteri dari kedua belah pihak saat kunjungan kenegaraan tersebut,” kata Menperin.

Airlangga menjelaskan, pihaknya tengah membidik investor Korea Selatan, yakni Lotte Chemical Titan agar segera merealisasikan penanaman modalnya sebesar USD3-4 miliar yang akan memproduksi naphtha cracker dengan total kapasitas sebanyak 2 juta ton per tahun. “Bahan baku kimia tersebut diperlukan untuk menghasilkan ethylene, propylene dan produk turunan lain,” ujarnya.

Apalagi, Kementerian Perindustrian tengah memfokuskan industri petrokimia sebagai salah satu sektor yang diprioritaskan pembangunannya di dalam negeri karena berperan penting sebagai pemasok bahan baku bagi banyak manufaktur hilir seperti industri plastik, tekstil, cat, kosmetika hingga farmasi.

Kemenperin juga telah mengusulkan agar industri petrokimia termasuk sektor yang perlu mendapatkan penurunan harga gas karena sebagai sektor pengguna gas terbesar dalam proses produksinya. “Dengan harga gas yang kompetitif, daya saing industri petrokimia nasional makin meningkat,” tegas Airlangga.

Di samping itu, sektor strategis lainnya yang sedang dipacu pengembangannya di Indonesia adalah industri baja. Upaya ini untuk mendorong pembangunan klaster industri baja di Cilegon, Banten yang akan memproduksi 10 juta ton baja pada tahun 2025. “Sektor ini sebagai mother of industry karena produknya merupakan bahan baku utama bagi kegiatan sektor industri lainnya,” jelas Airlangga.

PT Krakatau Steel (KS) dan perusahaan baja Korea Selatan, Posco telah berkomitmen untuk mendukung pembangunan klaster 10 juta ton baja tersebut. Saat ini, kapasitas produksi PT KS digabungkan dengan PT Krakatau Posco (perusahaan patungan PT KS dan Posco) di Cilegon telah mencapai 4,5 juta ton, dan segera meningkat kembali dengan beroperasinya pabrik HSM#2 berkapasitas 1,5 juta ton pada akhir tahun 2019, sehingga total akan mencapai 6 juta ton.

Berdasarkan catatan BKPM, Korea Selatan adalah investor nomor tiga terbesar di Indonesia. Di sektor industri manufaktur, perusahaan-perusahaan Korea Selatan berkontribusi hingga 71 persen dari total investasi selama lima tahun terakhir sebesar USD7,5 miliar. Bahkan, pabrik-pabrik tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 900 ribu orang.

Forum Human Capital Indonesia Kembangkan SDM Indonesia Berdaya Saing Global dengan Standar Sistem Berkelanjutan

Jakarta, 25 Oktober 2017 – Indonesia memiliki banyak sekali talent-talent unggulan yang bisa memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional. Talent-talent ini perlu dikembangkan sesuai dengan keahlian masing-masing dan di bidang masing-masing. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem standar yang bisa diterapkan di berbagai bidang demi menghasilkan talent unggulan berskala global. Hal ini menjadi salah satu fokus perhatian Forum Human Capital Indonesia (FHCI) dalam usaha mengembangkan sumber daya manusia (human capital) di Indonesia.

FHCI adalah forum para pegiat human capital khususnya di badan usaha milik negara (BUMN) yang rutin bertemu dan membahas berbagai isu seputar pengembangan human capital. Namun demikian, sebagai bakti bagi negeri, perhatian FHCI tidak hanya difokuskan pada pengembangan human capital di BUMN tetapi di Indonesia secara umum. Inilah yang menjadi dasar penyelenggaraan Indonesia Human Capital Summit yang tahun ini akan digelar pada 9 – 10 November 2017 di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta.

“Indonesia Human Capital Summit adalah salah satu program sharing knowledge, wawasan dan informasi diantara para pegiat human capital di Indonesia. Melalui kegiatan ini, kami mengumpulkan seluruh stakeholder di bidang human capital di Indonesia untuk saling belajar dan saling berbagi mengenai pengembangan strategi dan solusi human capital di Indonesia,” ujar Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia, Herdy Harman.

Untuk memberikan berbagai perspektif pengembangan human capital di Indonesia, IHCS 2017 menghadirkan pembicara dari berbagai bidang seperti teknologi dan telekomunikasi, olahraga, seni, konsultan human capital, energi, akademisi dan lain-lain. Para pembicara ini berasal dari dalam dan luar negeri dengan prestasi yang cukup dikenal di dunia. Kegiatan ini juga rencananya akan dihadiri oleh empat menteri yaitu Menteri BUMN, Rini Soemarno*; Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara; Menteri Pemuda dan Olah Raga, Imam Nahrawi*; dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti*.

Kehadiran para menteri ini merupakan bentuk dukungan pemerintah bagi pengembangan human capital, tidak hanya di lingkungan BUMN tetapi juga di Indonesia secara umum. Hal ini sejalan dengan tagline yang diusung oleh BUMN, yaitu ‘BUMN Hadir untuk Negeri’.

Berbagai pembahasan dari para pembicara di atas diharapkan menghasilkan poin-poin pembelajaran (key learning points) yang signifikan dari berbagai aspek dalam mengembangkan human capital berdaya saing global. Key learning points ini pada gilirannya bisa digunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai dasar untuk mengembangkan sistem berkelanjutan bagi human capital management di Indonesia.

Pahlawan Masa Depan Indonesia

Indonesia Human Capital Summit 2017 hadir dengan tema “Fostering Indonesian Heroes: The Future Competitive Great Talent”. Pemilihan Indonesian Heroes atau para pahlawan Indonesia sejalan dengan momentum Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November.

“Di era modern seperti saat ini pahlawan bisa memiliki arti yang luas. Dalam konteks human capital, pahlawan adalah mereka yang bisa memberikan kontribusi besar bagi negara di bidang apa pun, seperti olahraga, seni dan hiburan, ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi, dan lain-lain. Sebagai contoh, pada tahun ini kami menghadirkan Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir, juara dunia bulutangkis yang mengharumkan nama Indonesia di bidang olahraga,” jelas Herdy.

Keberhasilan mereka menjadi juara dunia diharapkan menjadi contoh sukses pengembangan human capital di bidang olahraga. Melalui Indonesia Human Capital Summit 2017, FHCI berusaha mencari cara atau sistem terbaik yang sistematis dan berkelanjutan sehingga ke depan akan muncul human capital unggulan hasil dari penerapan sistem tersebut.

Ia menambahkan bahwa beberapa BUMN telah menerapkan upaya pengembangan talent secara lebih baik. Salah satunya melalui pertukaran karyawan antar BUMN sehingga mereka bisa saling belajar dan berbagi. Selain itu, untuk pengembangan wawasan global, beberapa BUMN telah melakukan program global talent untuk menguatkan global mindset untuk siap bersaing di kancah international.

Kembangkan Diri  Bersama Pakar

Selain kegiatan Summit dengan menghadirkan Keynote Session, Panel Session, dan Concurrent Session, IHCS 2017 juga akan diramaikan dengan kegiatan talkshow dan pameran yang menampilkan berbagai perusahaan di bidang rekrutmen, assesment, pelatihan, sertifikasi, konsultan, executive coaching dan lain-lain. Pihak panitia mengundang publik untuk hadir dan meramaikan pameran dan talkshow yang digelar secara cuma-cuma.

“Kami mengundang masyarakat umum, pelajar, akademisi, dan pegiat human capital untuk meramaikan pameran dan mengikuti kegiatan talkshow secara gratis. Pameran ini akan menghadirkan Rene Suhardono dan Yoris Sebastian sebagai pembicara di sesi talkshow,” ujar Sofyan Rohidi, Ketua Harian Forum Human Capital Indonesia. Rene Suhardono merupakan nama yang akrab di kalangan career coach Indonesia dan Yoris Sebastian adalah nama yang kerap disandingkan dengan kreativitas.

Indonesia Human Capital Summit 2017 ditargetkan bisa menarik 1200 pengunjung dari berbagai kalangan di bidang human capital dan masyarakat umum. “Kami harap ke depan kegiatan ini bisa menarik lebih banyak lagi pegiat human capital dari kalangan umum,” pungkas Sofyan.

#####

   

Tentang FHCI

Forum Human capital  Indonesia (FHCI) adalah wadah bagi para pengelola Human capital di lingkungan BUMN untuk saling berinteraksi, melakukan pembelajaran dan bersinergi untuk kemajuan pengelolaan Human capital di Indonesia. FHCI diinisiasi oleh Kementerian BUMN pada November 2006 dan disahkan melalui Akta Pendirian FHCI pada 8 Juni 2007. Melalui FHCI para anggotanya bersama-sama memberikan pemikiran strategis dalam bentuk  saran,  kajian,  masukan,  pendapat serta  rekomendasi  terkait dengan pengembangan Human capital Management kepada Kementerian Negara BUMN dan masing-masing BUMN.

Kemenperin Pacu IKM Manfaatkan Hasil Litbang

Kementerian Perindustrian terus mendorong agar industri kecil dan menengah (IKM) nasional dapat memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan (litbang) untuk menghasilkan produk yang inovatif sesuai selera konsumen saat ini. Upaya ini diharapkan pula mampu meningkatkan kualitas dan daya saing produk IKM lokal dalam rangka memperluas pasar dan kompetitif di kancah global.

“Kemenperin memliki beberapa Baristand dan Balai Besar di seluruh Indonesia, yang fokus mengembangkan potensi industri di wilayah tersebut. Lembaga litbang ini sangat diperlukan untuk menciptakan teknologi tepat guna, murah dan aplikatif bagi para IKM,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih pada Seminar Nasional Industri Kulit, Karet dan Plastik di Yogyakarta, Rabu (25/10).

Gati mencontohkan, Balai Besar Karet, Kulit, dan Plastik (BBKKP) Yogyakarta, telah menghasilkan beragam produk riset yang dapat diimplementasikan pada sektor IKM. Misalnya, karpet lantai mobil, ban vulkanisir, dan toe cap untuk sepatu pengaman. “Produk-produk ini semestinya bisa dikembangkan oleh IKM-IKM kita,” ujarnya.

Selain itu, Gati juga menyebutkan, hasil dari litbang Balai Besar lainnya seperti Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBB) Yogyakarta menghasilan kompor gas otomatis bermotif batik dan mesin spin casting untuk meningkatkan kapasitas produksi kerajinan pewter atau timah.

Selanjutnya, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung menciptakan blok rem komposit untuk kereta api, baterai ion lithium untuk powerbank dengan kapasitas 7000 mAh, serta Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) Bandung membuat mesin pemanen jagung.

Gati berharap, IKM nasional mampu mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi terkini terutama dalam menghadapi era Industry 4.0. “Revolusi industri keempat ini ditandai dengan peningkatan ketersambungan antara manusia, mesin dan sumber daya alam yang dibangun oleh penerapan teknologi informasi dan manufaktur generasi lanjut. Tentunya, dengan mengedepankan proses industri yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan,” paparnya.

Guna menunjang langkah tersebut, Kemenperin telah memfasilitasi melalui pelaksanaan program e-Smart IKM sebagai sistem basis data IKM nasional yang tersaji dalam bentuk profil industri, sentra, dan produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang telah ada. Tujuannya untuk semakin meningkatkan akses pasar IKM melalui internet marketing.

Program yang diinisiasi oleh Kemenperin sejak Januari 2017 tersebut mampu pula meningkatkan akses bahan baku, teknologi, dan modal serta memberikan panduan bagi pengambil kebijakan di dalam fungsi program pembinaan IKM yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

“Hingga saat ini, sebanyak 1.165 unit IKM yang telah difasilitasi untuk membuka pasar secara on-line dan diprediksi akan terus meningkat pada tahun 2019 hingga mencapai 9.510 unit usaha,” ungkap Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, belum lama ini.

Di samping itu, hingga tahun 2017, ditargetkan jumlah IKM mencapai 182.000 unit dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 400.000 orang. Kemudian, Kemenperin mendorong penumbuhan wirausaha baru sebanyak 5.000 unit dan pengembangan 1.200 sentra IKM di seluruh Indonesia pada tahun ini juga.

Menurut Menperin, IKM terus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri yang cukup signifikan setiap tahun. Ini terlihatdari capaian pada 2016 sebesar Rp520 triliun atau meningkat 18,3 persen dibandingkan pada 2015.Sedangkan, nilai tambah IKM pada tahun 2014 sekitar Rp373 triliun menjadi Rp439 triliun pada 2015atau naik 17,6 persen.

Kementerian PUPR Mendorong Peran Aktif Pemda Mencapai Target 100% Akses Aman Air Minum

Jakarta - Tidak hanya membangun konektivitas dan bendungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Daerah dalam kurun waktu tiga tahun berupaya keras meningkatkan ketersediaan akses air minum sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Program tersebut sejalan dengan Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui ketersediaan infrastruktur dasar.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mencanangkan program 100-0-100 yang merupakan target 100% akses aman air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak dapat dipenuhi tahun 2019. Pemenuhan kewajiban 100% akses aman air minum bukan semata kewajiban dari pemerintah pusat, peran daerah juga dibutuhkan.

Akses aman air minum 100% pada tahun 2019, terbagi menjadi 60% akses air bersih atau sekitar 27,7 juta sambungan rumah (SR) melalui jaringan perpipaan dan 40% atau 1,9 juta rumah tangga dari non perpipaan yang terlindungi.

Upaya meningkatkan akses aman air minum di Indonesia sangat penting karena dari data tahun 2014, pelayanan air minum di Indonesia baru mencapai 68,36%, dimana 80,72% di perkotaan dan 56,09% di pedesaan. Hingga Oktober 2017, luas cakupan layanan air meningkat menjadi total 71,14 persen yang terbagi di perkotaan sebesar 81,30% dan 60,72% di perdesaan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengakui untuk mencapai target 100% pelayanan air minum pada tahun 2019, tentu bukan hal yang mudah. Sejumlah tantangan dihadapi, salah satunya adalah masalah klasik terkait pendanaan. Program SPAM dalam rentang tahun 2015-2019 diperkirakan membutuhkan pendanaan hingga Rp254 triliun.

Dari total pendanaan tersebut, APBN diproyeksikan hanya mampu memenuhi 20% dari total  kebutuhan sehingga sebagian besar pendanaan diharapkan datang dari partisipasi pihak ketiga, baik masyarakat maupun swasta, lewat skema kerja sama maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Untuk memenuhi kebutuhan dana, Pemerintah telah memasukkan pembangunan 8 SPAM ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), memungkinkan swasta berinvestasi untuk menciptakan akses aman air minum. Pemerintah sebagai regulator bertugas menyiapkan infrastruktur dan menjamin biaya yang dibebankan kepada masyarakat melalui tarif air adalah wajar.

Sebagai kewajiban bersama dalam menyediakan akses air minum, Kementerian PUPR melalui alokasi APBN memberikan dukungan kepada daerah baik yang bersifat bimbingan teknis, penguatan kelembagaan, dan memberikan dukungan pembangunan SPAM Perkotaan, SPAM Kawasan Khusus dan SPAM lintas provinsi/kabupaten/kota atau disebut SPAM Regional.

SPAM Regional Kartamantul yang melayani Yogyakarta, Sleman, dan Bantul dengan sumber air baku berasal dari Sungai Progo yang mulai dibangun pada 2014 dengan target selesai pada 2019. SPAM Kartamantul memiliki kapasitas 700 liter/detik dengan penerima manfaat sebanyak 70.000 sambungan rumah atau 350.000 jiwa, "Satu sumber air untuk tiga kabupaten, jadi tidak dikavling-kavling oleh kabupaten tertentu," kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Tantangan lainnya adalah terus mendorong Pemerintah Daerah meningkatkan komitmennya dalam pendanaan air minum karena dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, alokasi APBD untuk air minum masih kurang dari 10% total APBD. Hal tersebut berdampak pada kondisi perusahaan daerah air minum (PDAM). Survei Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2015 menunjukkan hanya 53% PDAM yang sehat.

“Kami terus melakukan penguatan PDAM sekaligus sosialisasi kepada pemerintah daerah. Saat ini juga sudah mulai ada sejumlah percepatan. Selain KPBU, ada juga program hibah air minum sejak 2015 yang merupakan program serupa yang sebelumnya didanai melalui bantuan Australia pada 2012. Sejumlah organisasi nonpemerintah juga ikut membantu, semisal Water. org,” kata Direktur Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya M. Sundoro.

Program Hibah Air Minum
Kementerian PUPR menggulirkan Program Hibah Air Minum untuk meningkatkan partisipasi Pemda dalam penyediaan air minum perpipaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemda yang ingin mendapatkan dana hibah dari program ini, Pemda melalui PDAM disyaratkan melakukan investasi terlebih dahulu berupa jaringan perpipaan hingga ke sambungan ke rumah-rumah MBR yang telah diusulkan sebelumnya. Nantinya investasi yang dikeluarkan akan diganti oleh dana APBN melalui program ini.

Sejak Program Hibah Air Minum dan Sanitasi dilaksanakan tahun 2012, baik melalui APBN maupun bantuan pemerintah Australia, telah tersambung jaringan air minum perpipaan bagi 927.200 SR yang tersebar di 264 kabupaten/kota pada 32 provinsi.

Pada tahun 2017, Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 750 miliar untuk menambah 220.000 SR air minum perpipaan bagi MBR perkotaan di 154 kabupaten/kota dengan alokasi sebesar Rp 2-3 juta per sambungan rumah. Pembangunan SPAM telah dilakukan disejumlah daerah misalnya SPAM Broni di Provinsi Jambi, SPAM Regional di Bengkulu, dan Jaringan Perpipaan Kota Tarakan dan SPAM Semarang Barat.

Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Gandeng Grab sebagai Mitra Transportasi Online di Bandara Internasional Soekarno Hatta

Jakarta, 23 Oktober 2017 – Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia hari ini resmikan kerja sama strategis di bidang transportasi bersama Grab, platform pemesanan kendaraan dan pembayaran mobile di Asia Tenggara. Sejalan dengan misi Inkoppol untuk mengembangkan berbagai jasa umum, kerja sama ini memberikan kemudahan bagi para penumpang yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para penumpang kini dapat melanjutkan perjalanan dengan mengunjungi titik penjemputan resmi Grab dan langsung memesan layanan transportasi aman dan nyaman lewat GrabCar. Sebanyak tujuh titik penjemputan yang akan disediakan secara bertahap akan tersebar di tiga terminal yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Tujuan utama kehadiran kami adalah menjadi badan hukum yang memfasilitasi layanan pemesanan transportasi berbasis online. Kerja sama strategis ini adalah contoh yang baik dan dapat menjadi tolak ukur bagi kehadiran layanan pemesanan transportasi berbasis online di lokasi-lokasi fasilitas umum di Indonesia. Lebih jauh lagi, kami juga memperlengkapi para mitra pengendara dengan pengetahuan lanjut mengenai berkendara aman, sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh Grab. Kami sangat bersemangat untuk mengembangkan lebih jauh kerja sama seperti ini untuk menciptakan ekosistem transportasi yang lebih baik lagi," kata Irjen Pol (p) Mudji Waluyo, Kepala Divisi Transportasi (Divtro) Inkoppol.

Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, penumpang dapat menikmati fitur GrabNow yang akan mempermudah pemesanan GrabCar. Penumpang cukup dengan mengunjungi titik penjemputan Grab yang terletak di lokasi yang sama dengan antrian taksi konvensional, petugas Grab akan membantu pemesanan instan bersama dengan petugas yang membantu memindahkan barang bawaan penumpang. Penumpang tentunya akan mendapatkan tarif GrabCar sesuai aplikasi yang sudah disetujui di awal dan memberikan kepastian harga yang terjangkau.

"Perjalanan udara seringkali melelahkan, terutama jika perjalanan tersebut merupakan penerbangan jarak jauh. Sejak diperkenalkan pertama kali di Indonesia, GrabCar merupakan metode transportasi populer untuk mencapai Bandara Internasional Internasional Soekarno-Hatta. Bersama dengan INKOPPOL kini layanan GrabCar menjadi lebih dekat dengan para pelanggan. Armada khusus ini akan tersebar di tiga terminal memudahkan akses dan tentunya, mengedepankan keamanan. Penumpang dapat langsung mendatangi titik penjemputan bertanda INKOPPOL – Grab dan memesan perjalanan dengan GrabNow," tambah Ridzki Kramadibrata, Managing Director Grab Indonesia.

Armada GrabCar resmi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dapat dengan mudah dikenali dengan stiker khusus INKOPPOL di jendela belakang mobil. Setelah menyelesaikan perjalanan, para pengendara dapat langsung menuju kembali ke bandara untuk menjemput lebih banyak penumpang. Sebelum memulai perjalanan, petugas Grab akan menyertakan tiket sebagai bukti perjalanan. Penumpang akan dikenakan biaya sesuai dengan zona destinasi tujuan.

Dewando Prasetyo Nugroho, Branch Communication Manager Kantor Cabang Utama Bandara Internasional Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura II menyatakan “Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta akan menyediakan fasilitas khusus bagi para sopir taksi online yang terdaftar di Induk Koperasi Kepolisian (Inkoppol). Sopir taksi online yang telah menjadi anggota koperasi dari Inkoppol itu sebelumnya wajib memiliki SIM A umum dan seragam khusus. Selain itu kendaraannya harus berstiker khusus Bandara Soekarno-Hatta dan sudah dilakukan uji kelayakan atau KIR.”

Titik penjemputan resmi Grab tersedia mulai dari 23 Oktober 2017 di Terminal 1A, 1B, 1C, dan 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tiga lokasi penjemputan akan dibuka dalam waktu dekat di Terminal 2D, 2E, dan 3. "Membuka peluang bagi lebih banyak jenis moda transportasi adalah bagian dari usaha kami untuk memberikan yang terbaik bagi para pengunjung Bandara Internasional Soekarno Hatta. Kami akan terus bekerja lebih keras untuk menopang sistem transportasi yang ada di bandara," tutup Irjen Pol (p) Mudji Waluyo.

Kuliah Umum Direktur HCM Telkomsel di Unpad Bandung Mendorong Generasi Milenial Berkontribusi di Era Digital

Bandung – Bersama sekitar 300 mahasiswa dari sejumlah jurusan, Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung menggelar Kuliah Umum bertemakan "The Role of University to Prepare Workforce in Digital Age", dengan pembicara utama Direktur Human Capital Management (HCM) Telkomsel Irfan A Tahrir, (20/10). Dalam kesempatan tersebut, Irfan mengajak civitas akademi UNPAD untuk menjadi generasi terdepan dalam memanfaatkan momentum perkembangan era digital guna menghasilkan kontribusi positif yang berguna bagi lingkungan sekitar dan khalayak luas pada umumnya.

Di era digital yang salah satunya didorong dari perkembangan teknologi dan layanan industri telekomunikasi yang semakin dinamis dan kompetitif, dipercaya akan turut mendukung para generasi milenial saat ini direpresentasikan dari kalangan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan teknis dan akademisnya untuk bisa bersaing secara profesional dalam persaingan global.

"Perkembangan dunia profesional kerja saat ini juga semakin menuntut setiap individu untuk mampu mengelaborasi teknologi, informasi dan skill menjadi senjata yang efektif dalam menghadapi kompetisi global yang semakin ketat. Untuk itu, peran dari institusi pendidikan seperti kampus juga sangat diharapkan untuk menghasilkan insan generasi terdepan yang dapat dihandalkan dan memiliki kredilitas yang terpercaya" ujar Irfan yang juga merupakan alumnus Fakultas Hukum UNPAD.

Irfan lebih lanjut menambahkan, sejalan dengan hal tersebut, selama 22 tahun melayani Indonesia, selain konsisten menghadirkan produk dan layanan telekomunikasi terdepan, Telkomsel juga berkomitmen untuk turut membangun karakter dan kualitas masyarakat agar bisa menjadi insan profesional yang bisa berkontribusi dan memberikan dampak positif bagi khalayak luas.

Salah satu upaya serius yang dihadirkan Telkomsel dalam pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia adalah dengan menyelenggarakan program Corporate Social Responsibility Indonesia NEXT secara khusus diselenggarakan bagi para generasi muda terutama mahasiswa dalam mendapatkan sertifikasi berstandar internasional, melalui seminar Inspiratif serta pelatihan communication skill yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan wawasan diri menghadapi persaingan global. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah sesuai Undang-undang Dikti No 12 tahun 2012 dan Permendikbud No. 81 tahun 2014, berkaitan setiap lulusan sarjana dianjurkan memiliki sertifikasi pendamping ijasah untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan.

Untuk wilayah provinsi Jawa Barat sendiri, pelaksanaan program Indonesia NEXT ini rencananya akan digelar di Bandung mulai tanggal 14 – 15 November 2017 untuk tahap pelatihan dan Test Seleksi Sertifikasi akan berlangsung pada tanggal 18,19 dan 20 November 2017 di tiga kampus yaitu Universitas Padjadjaran Bandung, Telkom University dan Universitas Kristen Maranatha secara bersamaan. Bagi mahasiswa yang ingin mengikuti program Indonesia Next bisa mendownload applikasinya di Google Play atau langsung mendaftarkan dirinya di website http://indonesianext.id

Tentang Telkomsel (www.telkomsel.com)
Telkomsel adalah operator seluler terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan mencapai lebih dari 178 juta. Untuk melayani pelanggannya yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk juga di daerah terpencil dan pulau terluar serta daerah perbatasan negara, Telkomsel menggelar lebih dari 146.000 BTS. Telkomsel secara konsisten mengimplementasikan teknologi seluler terkini dan menjadi yang pertama meluncurkan secara komersial layanan mobile 4G LTE di Indonesia. Memasuki era digital, Telkomsel terus mengembangkan bisnis digital, diantaranya Digital Advertising, Digital Lifestyle, Mobile Financial Services, dan Internet of Things. Untuk melayani kebutuhan pelanggan, Telkomsel menggelar call center 24 jam dan layanan GraPARI yang tersebar di seluruh Indonesia

Menteri Jonan: Harga Kendaraan Listrik Harus Kompetitif

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan menyampaikan kepada pihak produsen motor listrik agar nantinya menjual produknya ke masyarakat dengan harga yang kompetitif. Hal ini diungkapkan Jonan saat menerima tim produsen motor "Gesits" di Kantor Kementerian ESDM, hari ini Kamis (19/10)
.

"Prototype motor listrik produk WIKA dan Tim ITS (Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya) ini sudah bagus. Saya menyarankan jika sudah diproduksi secara masal nanti kalau bisa harga jualnya itu dapat bersaing dengan motor yang menggunakan bahan bakar minyak," ujar Jonan usai melakukan uji coba mengendarai motor listrik "Gesits".

Lebih lanjut Jonan menuturkan, emisi yang dikeluarkan motor listrik ini sangat rendah. "Engga ada mesinnya, hanya ada battery dan sistem transmisinya saja, pengapian engga ada jadi perawatannya pasti murah sekali," imbuh Jonan.

Motor listrik merk "Gesits" yang diuji coba langsung oleh Menteri dan Wakil Menteri ESDM hari ini, kandungan lokalnya mencapai 90% dapat dibandrol setara dengan harga motor yang berbahan bakar minyak yakni sekitar Rp 15 hingga Rp 20 juta. "Kami tidak memerlukan insentif-insentif yang aneh-aneh, biarkan kami bersaing di pasar secara independen karena kami yakin bahwa edukasi masyarakat Indonesia sudah cukup luas untuk masalah teknologi dan mereka juga memahami bahwa kendaraan listrik sudah menjadi suatu kebutuhan yang mutlak," ujar CEO PT Gesit Teknologies Indo selaku produsen motor Gesits, Muhammad Al Abdullah.

Pada kesempatan tersebut Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mendukung pengembangan kendaraan listrik dengan menyiapkan stasiun pengisian listriknya. "SPLU (Stasiun Penyedia Listrik Umum) di Jakarta ini sudah ada 550 titik. Pasti akan kami kembangkan, karena kami perlu penjualan listriknya," ungkap Sofyan.

Pengembangan kendaraan listrik ini juga didukung penuh oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang serta merta disambut baik pengusaha selaku produsen yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) dan Asosiasi Pengembang Kendaraan Listrik Bermerk Nasional (Aklibernas).

Saat ini harga kendaraan listrik khususnya mobil listrik masih di atas harga rata-rata mobil berbahan bakar minyak, lebih tinggi sekitar 20 hingga 30%. Karena itu GAIKINDO melalui Sekretaris Umumnya, Kukuh Kumara meminta kepada pemerintah untuk memberikan insentif agar harga mobil listrik dapat bersaing. 

"Diperlukan insentif yang lebih panjang. Industri otomotif itu bukan industri dadakan tetapi industri yang memerlukan komitmen jangka panjang. Kalau kita ngomong lima tahun itu baru satu model, jadi memerlukan komitmen jangka panjang yang mungkin memerlukan tax holiday selama 10 hingga 15 tahun agar investasinya di Indonesia menjadi lebih menarik," ujar Kukuh beberapa waktu lalu.

Dukungan senada juga datang dari Aklibernas. "Aklibernas menyambut gembira dengan dukungan dari Kementerian ESDM terhadap pengembangan kembali kendaraan listrik, karena memang semua tergantung dari political will dari pemerintah sehingga pengembangan kendaraan listrik bisa berjalan," ujar Ketua Aklibernas, Sukotjo Herupramono.

Kementan: Percepatan Ekspor Bawang Merah Karena Produksi Melimpah

Jakarta– Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan), Spudnik Sujono, menyatakan pemerintah mempercepat ekspor bawang merah ke sejumlah negara tetangga. Itu merupakan solusi pemerintah atas keprihatinan atas harga lebih rendah dari batas bawah (floor price) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27 Tahun 2017.

"Kami percepat ekspor bawang merah ke negara tentangga, karena produksi melimpah dan harga di tingkat petani jatuh. Ekspor kami lakukan secara masif. Sejak Januari hingga Agustus 2017, tercatat volume ekspor ke negara tetangga mencapai 1.782 ton," ujarnya di Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Spudnik menambahkan, dalam tempo tiga bulan medio Agustus-Oktober, Kementan telah melakukan ekspor sampai empat kali. Pertama, ekspor bawang merah dari Brebes, Jawa Tengah, 18 Agustus, sebanyak 500 ton dari target 5.600 ton ke Thailand. Dilanjutkan ekspor dari Surabaya, Jawa Timur, 28 Agustus, sebanyak 247,5 ton ke Singapura.

Ketiga, peluncuran ekspor di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin, Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), 12 Oktober, ke Timor Leste sebanyak 30 ton dari target 200 ton. Terakhir, ekspor sebanyak 45 ton dari rencana 180 ton ke Vietnam dari Enrekang, Sulawesi Selatan.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Karantina Kementan, ekspor bawang merah dark pintu pengeluaran di Cirebon, Jabar, per 29 Juli-11 Oktober 2017 mencapai 1.151 ton dengan tujuan Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Sedangkan dari pintu keluar Tanjung Perak Surabaya, Jatim, sebanyak 1.731 ton dengan tujuan Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam.

"Kami masih akan terus menambah daftar ekspor lainnya sebagai upaya memperluas pasar dan stabilisasi harga dalam negeri. Karena bagi kami, kesedihan petani karena rendahnya harga bawang merah, juga menjadi kesedihan kami," ungkap peraih tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya XX ini.

Keseimbangan Tata Niaga Baru.
Pemerintah, ucap Spudnik, pun telah dan terus menginisiasi tumbuh kembangnya industri olahan kecil hingga menengah serta mendorong industri besar, agar mampu menyerap produksi bawang merah. Menurutnya, sekarang momentum tepat untuk mentransformasi agribisnis bawang merah nasional guna menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci di kancah global melalui penetrasi produk segar dan olahan ke berbagai negara.

"Diversifikasi produk olahan bawang merah berstandar internasional perlu diwujudkan melalui sinergi peran pemerintah dan dunia usaha," kata peraih gelar doktor dari Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang itu.

Spudnik menerangkan, produksi yang melimpah, efisiensi rantai distribusi, luasnya akses pasar, dan diversifikasi produk kian baik, menjadi pemicu akselerasi peningkatan daya saing bawang merah dan keseimbangan tata niaga baru, di mana petani menjadi pemain utama sekaligus menikmati harga berkeadilan. "Pemerintah akan tetap hadir mendampingi petani dalam menghadapi gejolak harga bawang merah, sehingga dampak yang muncul dapat ditekan," tegasnya.

Pemerintah, lanjut Spudnik, akan terus mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait, agar segera menyerap bawang merah di wilayah sentra dengan harga wajar. Kemudian, didistribusikan ke daerah yang harga bawang merahnya tinggi di pasaran sesuai mekanisme berlaku. Penyerapan oleh industri makanan dan olahan pun bakal terus didorong untuk akselerasi normalisasi harga.

"Kami optimis, melalui berbagai bentuk intervensi pemerintah ini, mampu menstabilkan harga di seluruh wilayah Indonesia," yakinnya. Meski demikian, Spudnik mendorong seluruh pihak turut menjaga stabilitas pasokan dan harga bawang merah di tingkat nasional serta terus menjaring peran aktif dunia usaha di bawah koordinasi kementerian dan lembaga terkait.

20% APBN untuk Pendidikan, Sri Mulyani Inginkan Hasil Berkualitas

Washington DC, 17/10/2017 - Sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya ditujukan untuk bidang pendidikan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengharapkan dari dana tersebut, pendidikan di Indonesia menjadi lebih berkualitas.

"Jangan sampai dengan 20% itu hasilnya tidak baik. Jadi, kita tentu ingin menggunakan dana 20% itu menghasilkan kualitas yang setara," kata Sri Mulyani di sela-sela International Monetary Fund – World Bank Annual Meetings 2017 (lMF-WB AM 2017) di Washington akhir pekan lalu.

Pendidikan menjadi sorotan karena menjadi salah satu komponen yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Banyak negara, termasuk Indonesia seharusnya mulai melakukan reformasi sistem pendidikannya.

Dari laporan Bank Dunia tertulis Indonesia  butuh waktu 45 tahun untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan. 

"Hasilnya itu dari WDR (World Development Report) kita itu Indonesia untuk mengejar ketertinggalan pendidikan agar sama dengan OECD itu dibutuhkan 45 tahun, kalau sistem pendidikannya masih kayak gini," paparnya.

Sementara untuk ilmu pengetahuan, Indonesia butuh waktu sampai dengan 75 tahun. "Kalau untuk science dibutuhkan 75 tahun untuk mengejar ketertinggalan. Ini hasil yang perlu untuk memperbaiki diri dalam kualitas pendidikan kita," ungkapnya.

Jelang 60 Tahun RI-Jepang, Menperin Tingkatkan Kolaborasi Industri

Hampir enam dekade, Indonesia dan Jepang menjadi mitra strategis dalam upaya pembangunan ekonomi kedua negara. Oleh karena itu, diperlukan kelanjutan penguatan kerja sama bilateral yang saling menguntungkan, seperti pengembangan di sektor industri.

“Menjelang perayaan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang pada 2018 nanti, kami ingin menjadikan momentum penting bagi kedua belah pihak untuk sama-sama memajukan perekonomian guna menyejahterakan rakyat,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta sebelum melakukan kunjungan kerja ke Jepang, Senin (16/10).

Selama enam hari, mulai tanggal 16-21 Oktober 2017, Menperin memiliki beberapa agenda pertemuan dengan para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait asal Negeri Sakura, di antaranya jajaran direksi Fujitrans Corporation, Mitsubishi Motors, JFE Steel, dan Sango Corporation.

Selain itu, delegasi Japan Indonesia Economic Committee (JIEC), The Japan External Trade Organization (JETRO), Nagoya Chamber of Commerce and Industry (NCCI), pemerintah daerah Aichi dan Ogawa, serta menghadiri Indonesia Investment and Business Forum (IIBF).

Menperin berharap, dari kegiatannya tersebut dapat tercapai kesepakatan bersama untuk menumbuh kembangkan sektor manufaktur melalui peningkatan investasi dan perluasan pasar. “Semoga semakin banyak kolaborasi yang terjalin antara pengusaha kedua negara sehingga bisa lebih berdaya saing dan saling melengkapi,” ujarnya.

Menteri Airlangga menegaskan, pihaknya selama ini tidak hanya mendorong penanaman modal dari perusahaan manufaktur Jepang skala besar, tetapi juga berupaya menggandeng kerja sama yang menyasar pada pengembangan teknologi dan inovasi, sumber daya manusia, serta industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia.

“Kami selalu sampaikan, Indonesia memiliki potensi pasar domestik yang sangat besar, terutama di tingkat ASEAN. Untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan ekonomi yang tujuannya mempermudah usaha bagi para investor,” paparnya.

Menperin optimistis terhadap peningkatan arus investasi sektor industri yang akan masuk di Indonesia khususnya dari Jepang. Kemenperin mencatat, pada tahun 2016, penanaman modal asing secara keseluruhan tercatat mencapai USD16,68 miliar. Sedangkan, nilai investasi Jepang ke Indonesia sebesar USD5,4 miliar pada tahun 2016 atau naik 86 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai USD2,9 miliar.

Jumlah perusahaan Jepang di Indonesia hingga saat ini lebih dari 1.750 perusahaan, dengan kegiatan usahanya di bidang manufaktur, infrastruktur dan jasa. Beberapa sektor manufaktur Jepang yang cukup aktif berinvestasi di Indonesia, antara lain industri otomotif, logam, mesin dan elektronika.

“Hal ini lantaran pula didukung dengan banyaknya fasilitas penunjang dalam menjalankan bisnis di Tanah Air, meliputi deregulasi atau penyederhanaan kebijakan-kebijakan, pembangunan infrastruktur dan kawasan industri, serta pemberian insentif fiskal berupa tax allowance dan tax holiday,” ungkap Airlangga.

Guna menggaet investor Jepang, Kemenperin telah menggelar kegiatan Promosi Investasi Kawasan Industri Indonesia di Tokyo, Osaka, dan Yokkaichi City, Jepang, pada 13-15 September 2017. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kemenperin Imam Haryono menjadi pembicara utama.

Menurut Imam, pembangunan kawasan industri di Indonesia diprediksi meningkat dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun ke depan. Hal ini seiring langkah pemerintah mewujudkan Indonesia Sentris, salah satunya melalui pemerataan pembangunan kawasan industri.

“Kawasan industri baru yang kami tawarkan, di antaranya berada di pulau Jawa, yakni Karawang, Bekasi, Majalengka, Tangerang dan Sidoarjo.  Sementara itu, yang tersebar di luar Jawa, antara lain kawasan industri di Ketapang, Penajam Paser Utara, Deli Serdang, Simalungun, Muaro Jambi, dan Gorontalo Utara,” sebutnya.

Kerja sama Tiongkok

Sebelumnya, Menperin telah menyampaikan keunggulan industri manufaktur nasional kepada delegasi China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Shanghai. Delegasi tersebut berencana menyelenggarakan pameran impor di Shanghai, Tiongkok pada tahun 2018 dan sedang mengukur kemampuan sektor manufaktur di Indonesia yang potensial untuk dijajaki kerja sama dengan industri asal Negeri Tirai Bambu.

“Mereka melaporkan, sebagian industri di Tiongkok akan hijrah, dari manufacturing ke sektor jasa. Apalagi labor cost mereka sudah cukup tinggi, sehingga mereka melihat ada potensi sebagian pelaku industri Tiongkok akan pindah ke Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Jumat (13/10). 

Menperin menjelaskan, Indonesia telah menyiapkan kawasan industri yang khusus untuk menampung industri dari Tiongkok. Kawasan tersebut berlokasi di Karawang dengan luas lahan sekitar 200 hekatre. “Kawasan tersebut akan mendukung beberapa sektor industri seperti otomotif, elektronika, sepatu, tekstil, pakaian, dan petrokimia,” sebutnya.

Airlangga menambahkan, investasi Tiongkok khususnya di sektor otomotif semakin berkembang pesat. Ada dua pabrik kendaraan asal Tiongkok yang telah beroperasi dengan nilai investasi sebesar Rp16 triliun dan sudah mampu menunjukkan hasil penjualannya cukup baik.

“Indonesia bisa menjadi basis produksi dan ekspor yang potensial, selain memiliki domestic market yang sangat besar. Bahkan, value chain industrinya sudah ada,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total investasi Tiongkok ke Indonesia sepanjang tahun lalu menempati posisi kedua terbesar dengan nilai USD1,07 miliar. Uang tersebut mengalir ke dalam negeri melalui 520 proyek.

Airlangga juga telah menawarkan kawasan industri lainnya, seperti di Tanah Kuning, Kalimantan Utara. Kawasan dengan luas mencapai 10 ribu hektare ini akan dijadikan pusat industri berbasis aluminium. Kawasan yang dilengkapi pelabuhan internasional ini pun akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai modal utama penarik investor.