Implementasi Industri 4.0 akan membawa beberapa perubahan paradigma, baik itu cara bekerja, proses manufaktur, keterampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan, maupun cara konsumsi. Untuk itu, melalui peta jalan Making Indonesia 4.0, Indonesia telah menetapkan sejumlah strategi agar siap dan mampu menghadapi dampak dari revolusi industri keempat tersebut.
“Pada prinsipnya, memasuki era revolusi industri keempat, perubahan yang dibawa adalah peningkatan efisiensi yang setinggi-tingginya di tiap tahapan rantai nilai proses industri,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika menjadi narasumber pada diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Senin (16/4).
Menurut Menperin, setiap tahapan manufaktur di era digital saat ini, harus menghasilkan nilai tambah yang tinggi. “Jika tidak, maka tahapan tersebut harus dihilangkan. Sehingga di era Industri 4.0 memiliki rantai nilai yang seramping-rampingnya dengan peningkatan nilai tambah produk yang setinggi-tingginya dan dengan kualitas yang lebih baik,” tuturnya.
Dalam setiap tahapan revolusi indutri mulai dari yang pertama hingga saat ini memiliki tantangan dan dampak berbeda. Revolusi industri pertama pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap untuk upaya peningkatkan produktivitas yang bernilai tambah tinggi. Misalnya di Inggris, saat itu, perusahaan tenun menggunakan mesin uap untuk menghasilkan produk tekstil.
“Tetapi di Indonesia, saat ini masih ada yang menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM). Selain itu, di perusahaan rokok kretek, masih menggunakan mesin lintingan tangan. Jadi, semua itu menggunakan teknologiyang bersifat padat karya. Pemerintah mempunyai keberpihakan untuk melindungi teknologi tersebut, terutama untuk menyerap tenaga kerja,” paparnya.
Pada revolusi industri kedua pada tahun 1900-an, ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik. Menurut Menperin, pada fase ekonomi ini, beberapa industri di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signfikan, seperti sektor agro dan pertambangan. Jadi, revolusi yang kedua ini terkait dengan teknologi di lini produksi,” jelasnya.
Kemudian, di era revolusi industri ketiga, saat otomatisasi dilakukan pada tahun 1970 atau 1990-an hingga saat ini karena sebagian masih berjalan. “Jadi pada saat memasuki revolusi industri ketiga, memang penyerapan tenaga kerja masing-masing di industri sudah berbeda. Sehingga, ini kita bedakan ada yang kelompok industri labour intensive,” ujar Airlangga.
Pada revolusi industri keempat, Menperin menyampaikan, efisiensi mesin dan manusia sudah mulai terkonektivitas dengan internet of things. “Hari ini kita berbicara otomatisasi yang berbasis pada data dan internet, dan ini yang dilakukan di era Industri 4.0. “Kalau dahulu, di dalam manufaktur, produsen dan konsumen terpisah. Tetapi saat ini, memungkinkan adanya co-creation antara pembeli dan produsen yang dapat menumbuhkan mikromanufaktur,” imbuhnya.
Airlangga juga menjelaskan, perbedaan penerapan Industri 3.0 dengan Industri 4.0 adalah dari faktor penggeraknya. Industri 3.0 digerakkan oleh profit, sedangkan 4.0 lebih didorong oleh harga dan biaya. “Bedanya Industri 3.0 dengan 4.0 adalah value chain-nya. Banyak produk-produk yang dari cost itu tentunya berujung pada value added dan supply chain," terangnya.
Di samping itu, hasil studi yang dilakukan oleh Boston Consulting Group terhadap industri yang ada di Jerman, yakni bahwa permintaan tenaga kerja akan meningkat secara signifikan pada segmen R&D dan pengembangan software hingga 96 persen.
Kemudian, akan muncul permintaan jenis pekerjaan baru yang kompatibel dengan system Industri 4.0, di antaranya adalah profesi industrial data scientist dan masih banyak lagi,” ungkapnya. Diproyeksi, beberapa pekerjaan baru yang terkait dengan pengembangan internet of things, antara lain professional triber, cloud architect, industrial network engineer, machine learning scientist, platform developer, virtual reality design, remote health care, robotics specialist, dan cyber security analyst.
Pentingnya inovasi dan vokasi
Menperin mengatakan, salah satu pendorong keberhasilan dalam upaya mengimplementasikan Industri 4.0 adalah inovasi yang dihasilkan. Saat ini, tingkat inovasi Indonesia masih berada pada level 0.3 persen, sedangkan agar bisa unggul dalam bersaing dibutuhkan tingkat inovasi 2 persen.
“Ini akan ditingkatkan dengan cara memperkuat peran perguruan tinggi. Dari sanalah diharapkan tercipta inovasi yang akan mendorong efektivitas industri," tuturnya. Menurut Airlangga, faktor inovasi menjadi penting dalam rangka memaksimalkan nilai tambah pada setiap tahapan rantai industri.
Langkah lain yang juga penting diupayakan adalah produktivitas pekerja. Hal ini akan dibenahi dengan meningkatkan program pendidikan vokasi. “Industri 4.0 akan membuat kontribusi manufaktur akan mencapai 25 persen pada 2030 dan menyumbangkan peningkatan pertumbuhan hingga 1-2 persen," tandasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara, bahwa Pemerintah mendorong kegiatan program vokasi oleh industri dengan memberikan insentif penggurangan pajak hingga 300 persen.
Ngakan menambahkan, inovasi juga menjadi penting dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). “Di mana industri yang melakukan litbang akan mendapat insentif berupa penggurangan pajak hingga 200 persen 300 persen,” katanya.
Lebih jauh, Ngakan mengatakan, pemerintah tengah menggagas agar belanja riset dapat ditingkatkan menjadi 2 persen dari PDB. “Kalau itu bisa dilakukan hingga tahun 2030, maka aktivitas riset dipandang sudah bisa mendukung revolusi industri 4.0,” tegasnya.
Di samping itu, dalam upaya memasuki Industri 4.0, pemerintah pun aktif menarik investasi baru dan mendorong industri berekspansi. “Sejauh ini memang sudah ada kajian investasi yang dibutuhkan untuk menghadapi Industri 4.0, yakni dengan menguraikan sektor-sektor industri mana yang diunggulkan. investasi menjadi agenda semua pihak demi mengejar daya saing dan peningkatan ekspor,” paparnya.
Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, terdapat lima sektor industri yang akan menjadi pendorong dan percontohan dalam penerapan Industri 4.0. Lima sektor tersebut adalah industri makanan dan minuman, kimia, tekstil, elektronik, dan otomotif.
Salah satu, perusahaan teknologi multinasional Apple Inc akan menambah pusat risetnya di Indonesia. Setelah di BSD Tangerang, Banten, Apple bakal membangun tiga pusat inovasinya di Indonesia. Pusat inovasi di Indonesia ini sebagai lokasi pertama di Asia dan yang ketiga sesudah Brasil dan Italia.
Masuknya Apple ke Indonesia merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain dalam Revolusi Industri 4.0. Bahkan, dengan masuknya perusahaan teknologi digital tersebut, akan mampu membuka lapangan pekerjaan yang terkait Revolusi Industri 4.0, terutama di sektor teknologi digital. Selain itu, melalui pusat inovasi Apple, pemerintah akan mendorong Indonesia menjadi the next digital economy hub.
Ngakan menyatakan, tidak hanya Apple yang akan membuka pusat inovasiya di Indonesia, melainkan ada beberapa perusahaan di bidang yang sama akan melakun hal serupa seperti Apple. "Ya nantinya juga akan ada Samsung, Qualcomm, dan lainnya," sebutnya.
Libatkan pesantren
Pada kesempatan yang sama, Menperin mengaku siap melibatkan kalangan pesantren agar siap menyongsong era revolusi industri 4.0. Program yang digulirkan itu dinamakan Santripreneur. Upaya yang dilakukan nantinya, yakni para santri di seluruh Indonesia akan dilibatkan dalam pelatihan industri berbasis ekonomi digital.
"Nanti yang kami dorong terus adalah program Santripreneur dan digitalisasi ekonomi ke pesantren-pesantren," ujarnya.Airlangga juga menuturkan, pondok pesantren memiliki peran penting untuk mewujudkan kemandirian industri nasional.
Lebih lanjut, langkah strategis dalam pelaksanaan program Santripreneur tersebut adalah berbasis pada Business Process Outsourcing (BPO), Joint Operation, dan Capacity Building. Realisasi dari program Santripreneur ini juga adanya kerja sama dengan pelaku industri dan perbankan.
“Program Santripreneur ini, diproyeksikan bisa mendorong Industri Kecil Menengah (IKM) di dalam negeri. Sektor IKM ini dominan dalam populasi industri di Indonesia,” paparnya. Apalagi, IKM turut mendorong visi pemerintah menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, jumlah IKM nasional tumbuh sangat cepat. Pada tahun, 2016, pertumbuhannya mencapai 165.983 unit usaha,atau meningkat 4,5 persen dibandingkan tahun 2015. Pada 2017, jumlah IKM ditargetkan mencapai 182 ribu unit usaha dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 400 ribu orang.
Dengan berbagai program strategis tersebut, Kemenperin akan mendorong penumbuhan wirausaha baru sebanyak 5.000 unit dan pengembangan 1.200 sentra IKM pada 2017. Kemudian pada 2019, ditargetkan akan mencapai 20.000 wirausaha baru.
Tak hanya itu, IKM juga terus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri yang cukup signifikan setiap tahunnya. Hal tersebut, terlihat dari capaian pada 2016 sebesar Rp520 triliun atau meningkat 18,3 persen dibandingkan pada 2015. Nilai tambah IKM pada 2014 tahun sekitar Rp373 triliun menjadi Rp439 triliun pada 2015 atau naik 17,6 persen.
