Sukses Besar,Indonesia Raup USD 5,3 Juta Pada Pameran JITF 2017 di Arab Saudi

Jeddah, 30 November 2017 – Indonesia sukses membukukan transaksi senilai USD 5,3 juta di pameran Jeddah International Trade Fair (JITF 2017) yang berlangsung pada 20-23 November 2017, di Jeddah, Arab Saudi. Nilai ini meningkat 79% dibandingkan transaksi yang diperoleh Indonesia pada tahun sebelumnya, yaitu senilai USD 2,9 juta. Hal ini disampaikan Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah Gunawan yang juga merupakan anggota Tim Ekonomi dan Perdagangan KJRI Jeddah.

"Walaupun JITF 2017 sempat ditutup selama satu hari dikarenakan banjir, Indonesia tetap sukses meraih transaksi senilai USD 5,3 juta di pameran ini," jelas Gunawan.

Pada pameran ini, lanjut Gunawan, Indonesia menghadirkan lebih dari 15 perusahaan besar dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang aktif. Produk yang ditampilkan di antaranya produk arang, tekstil dan produk tekstil, bahan bangunan, gaharu, bulu mata sintetis, gula aren, minuman vitamin Y-C 1000, kopi, makanan dan minuman olahan, serta aneka kerajinan kulit khas dari Cirebon, Jawa Barat.

Pameran JITC 2017 ini adalah pameran tahunan multisektoral. Pameran ini merupakan salah satu jalur utama bagi perusahaan-perusahaan di dunia, termasuk Indonesia, untuk masuk pasar Arab Saudi.

"Para pengusaha yang mengikuti pameran ini berpeluang besar mendapatkan agensi, distributor, dealer, serta usaha patungan melalui skema kerja sama internasional. Selain itu, dapat mengembangkan bisnis di wilayah Arab Saudi, negara Gulf Cooperation Council (GCC), serta pasar Afrika," jelas Gunawan.

JITF 2017 diikuti lebih dari 160 perusahaan dari negara di Asia dan Afrika yaitu China, Mesir, Maroko, Indonesia, Arab Saudi, India, dan Uni Emirat Arab (UEA). Pameran JITF 2017 dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kadin Jeddah Hassan Ibrahim Dahlan.

Pada saat pembukaan JITF 2017, Hassan menyempatkan diri mengunjungi booth peserta pameran dari berbagai negara. Pada saat mengunjungi booth Indonesia, Hassan terlihat antusias menanyakan komoditas produk Indonesia kepada Konsul Jenderal R.I Jeddah M. Hery Saripudin.

Tim Ekonomi dan Perdagangan KJRI membuat acara tambahan hingga 26 November 2017 berupa ramah tamah dengan Konsul Jenderal R.I Jeddah, pertemuan bisnis, dan business matching.

"Kegiatan tambahan ini diharapkan dapat memfasilitasi peserta pameran untuk langsung bertemu dengan buyer potensial sehingga dapat mengoptimalisasi pameran JITF menjadi capaian transaksi perdagangan," imbuh Hery.

Pada pameran JITF 2017 ini Indonesia menyewa 12 booth, hasil kolaborasi antara Kementerian Perdagangan, KJRI Jeddah, KBRI Riyadh, dan pihak swasta nasional Indonesia. Pada pameran ini booth Indonesia berlokasi di tempat yang sangat strategis dan terlihat gagah karena didesain lebih eksklusif dan lebih besar dari yang digunakan peserta pameran lainnya. "Booth Indonesia yang lebih besar ini juga digunakan sebagai sarana promosi Trade Remarkable Indonesia dan Wonderful Indonesia selama JITF 2017 berlangsung," jelas Hery.

Sekilas Perdagangan Indonesia-Arab Saudi

Berdasakan data statistik, nilai total perdagangan Indonesia-Arab Saudi periode Januari-Agustus 2017 mencapai USD 3 miliar, naik 12,04% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai USD 2,68 miliar.

Total ekspor nonmigas Indonesia ke Arab Saudi periode Januari-Agustus 2017, mencapai USD 959,23 juta atau naik 1,69 % dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu USD 943,32 juta. Nilai ini hanya sebesar 5,82% dari total impor Arab Saudi pada periode yang sama.

"Target ke depan produk Indonesia harus mampu membanjiri pasar Arab Saudi," pungkas Gunawan.

Kinerja 9 Bulan yang Solid, Posisi Keuangan lebih Tangguh Pasca IPO

Jakarta, 29 November 2017 – PT PP Presisi Tbk (“Perseroan”, “PPRE”) mengumumkan hasil kinerja selama 9 Bulan 2017 (9M 2017) yang berakhir 30 September 2017.

Kinerja 9M 2017 Tumbuh Pesat

“Kombinasi dari pekerjaan beberapa proyek infrastruktur nasional, perolehan kontrak baru, serta akuisisi 51% saham di PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) berhasil mendorong pendapatan dan laba bersih Perseroan untuk tumbuh secara signifikan di periode 9M 2017”, ujar Iswanto Amperawan, Direktur Utama PPRE di Jakarta.

Per 9M 2017, PPRE membukukan pendapatan sebesar Rp930 Miliar atau tumbuh sekitar 271% secara year-on-year dibandingkan pencapaian per 9M 2016 sebesar Rp251 Miliar. Kontribusi terbesar pendapatan Perseroan di 9M 2017 berasal dari Civil Work (termasuk Foundation Work) sekitar 61%, disusul oleh Sewa Peralatan Berat sekitar 16%, lalu Ready Mix sekitar 14%, sedangkan sisanya sekitar 9% disumbangkan oleh Form Work. Sebagai catatan, PPRE mulai masuk ke bisnis Civil Work sejak Kuartal II 2016.

Setelah Beban Pokok Penjualan dan Beban Usaha, Laba Usaha Perseroan per 9M 2017 tercatat sebesar Rp211 Miliar, atau tumbuh sekitar 299% dibandingkan pencapaian sebesar Rp53 Miliar per 9M 2016. Pencapaian ini merefleksikan Marjin Laba Usaha Perseroan sebesar 22,8% per 9M 2017 dibandingkan 21,2% per 9M 2016.

Setelah Beban Lain-Lain, Pajak, Kepentingan Non Pengendali, Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk per 9M 2017 adalah sebesar Rp89 Miliar, dibandingkan Rp27 Miliar yang dicapai di 9M 2016 atau tumbuh sebesar 234% secara year-on-year.

EBITDA per 9M 2017 sebesar Rp322 Miliar meningkat signifikan sebesar 246% dari Rp93 Miliar per 9M 2016.

Kontrak 10 Bulan Capai Rp2,9 Triliun

Perseroan beserta entitas anaknya membukukan total perolehan kontrak baru sebesar Rp4,2 Triliun dalam periode Januari-Oktober 2017. Kontrak baru tersebut terdiri dari Perseroan (induk saja) sebesar Rp2,2 Triliun dan dari LMA sebesar Rp2,0 Triliun.

Sementara itu, kontrak carry over yang dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp4,9 Triliun, Dengan demikian, Total Order Book sampai dengan Oktober 2017 adalah sebesar Rp9,1 Triliun. PPRE sendiri menargetkan perolehan kontrak baru sebesar Rp5,8 Triliun.

Posisi Keuangan yang Lebih Tangguh Pasca IPO

Per 30 September 2017, Perseroan memiliki Total Aset sebesar Rp3,6 Triliun dengan Total Ekuitas sebesar Rp1,3 Triliun. Di periode yang sama, Total Utang Berbunga (Interest-Bearing Debt) mencapai Rp1,4 Triliun dengan Kas sebesar Rp310 Miliar, sehingga Net Gearing ratio berada pada 0,84x.

Pasca IPO, Proforma Total Aset per 30 September 2017 menjadi Rp4,6 Triliun dengan Proforma Total Ekuitas menjadi Rp2,3 Triliun. Proforma Kas menjadi Rp1,3 Triliun sehingga Net Gearing membaik hingga menjadi 0,05x yang memberikan ruang leverage yang jauh lebih besar.

Pada tanggal 24 November 2017, saham Perseroan secara resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai emiten ke-29 sepanjang tahun 2017 dengan kode PPRE. Dengan melepas 23% saham ke publik, Perseroan berhasil menghimpun dana segar sebesar Rp1 Triliun.

Sebagai tambahan, saham PPRE yang baru saja tercatat di BEI telah ditetapkan sebagai Efek Syariah oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan No: KEP 54/D.04/2017.

“Masuknya dana segar ke Perseroan akan memperkuat kapabilitas keuangan, sehingga posisi keuangan Perseroan lebih tangguh untuk menggarap proyek-proyek Infrastruktur berskala besar,” ujar Benny Pidakso, Direktur Keuangan Perseroan.

Sekilas Mengenai PT PP Presisi Tbk

PT PP Presisi Tbk merupakan perusahaan konstruksi berbasis alat berat terkemuka di Indonesia yang memiliki kapabilitas untuk menyediakan jasa konstruksi dari lima (5) lini bisnis yaitu civil work, ready mix, foundation, formwork dan penyewaan (rental) alat berat, secara terintegrasi sehingga memberikan value added kepada para konsumen. Perseroan menerapkan ERP-SAP dan didukung oleh ISO Management System 9001:2015, Management Quality, ISO 14001:2007 Environmental Management System, serta OHSAS 18001:2015 Occupational Health and Safety sebagai bagian dari operational excellence improvement Perseroan.

Produsen Otomotif Nasional Terapkan Sistem Industry 4.0

Produsen otomotif nasional telah mampu menerapkan sistem Industry 4.0 dalam proses produksinya guna menguatkan daya saing dan berperan penting dalam rantai nilai global. Ini pun menjadi buktibahwa Indonesia bersama negara-negara lain semakin kompetitif untuk memasuki revolusi industri keempat.

“Dengan mengadopsi Industry 4.0, pabrik dibangun dengan flexible manufacturing system. Jadi, bisa memproduksi berbagai macam jenis produk dengan biaya yang lebih rendah,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Peresmian Pabrik PT. Sokonindo Automobile dan Peluncuran Produksi Pertama Glory 580 di Serang, Banten, Selasa (28/11).

Menperin juga memastikan, penerapan Industry 4.0 tidak akan menggantikan atau mengurangi peran tenaga kerja manusia, tetapi dapat mendorong peningkatan kompetensi mereka untuk memahami penggunaan teknologi terkini di industri. “Masyarakat tidak perlu cemas dengan perkembangan Industry 4.0 karena tidak akan mengurangi lapangan pekerjaan,” tegasnya.

Airlangga menambahkan, penggunaan komputer dalam sistem produksi justru akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selain itu, penggunaan komputer di pabrik akan meningkatkan produktiVitas pekerja. "Dulu kita takut jika komputerisasi akan menggantikan pekerjaan kita. Tetapi adanya komputer malah membuat kita semakin produktif," tuturnya.

Ketika meninjau proses produksi di pabrik PT. Sokonindo Automobile, Menteri Airlangga berbincang dengan beberapa pekerja yang rata-rata masih berusia muda serta lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dan program pendidikan vokasi. “Menariknya di lini perakitan, ada sejumlah pekerja perempuan. Ini sesuatu hal yang berbeda, yang ditampilkan Sokonindo dan patut diapresiasi,” paparnya.

Lebih lanjut, seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi saat ini, diharapkan pula menjadi momentum untuk memaksimalkan utilisasi dari kapasitas produksi industri kendaraan bermotor dalam negeri. Hal ini guna mewujudkan target industri otomotif sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

“Apalagi, industri otomotif Indonesia pada tahun 2020 diamanatkan untuk mencapai target produksi kendaraan bermotor sebanyak 1,5 juta unit, penjualan 1,25 juta unit, dan ekspor 250 ribu unit,” ujarnya.

Menperin menyatakan, pemerintah tengah memprioritaskan pengembangan industri otomotif nasional melalui berbagai langkah strategis untuk menarik investasi baru maupun perluasan usaha. Terlebih lagi, sektor ini telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, di mana pertumbuhannya mencapai 5,63 persen atau di atas pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06 persen pada triwulan III tahun 2017.

Selain itu, industri alat angkutan sebagai salah satu kontributor terbesar pada pembentukan PDB sektor industri pengolahan nonmigas yang mencapai10,11 persen. “Untuk itu, kami mendorong peningkatan kapasitas produksi melalui penyediaan infrastruktur yang memadai serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan manajemen industri,” jelas Airlangga.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Harjanto menyampaikan, industri otomotif tergolong sektor padat karya, dan telah membuka peluang bagi penyerapan tenaga kerja lokal yang cukup besar. Pada 2016, industri otomotif di Indonesia telah mempekerjakan sebanyak 1,5 juta orang. Jumlah ini terdistribusi pada berbagai sektor, mulai dari industri perakitan, komponen lapis pertama sampai ketiga, hingga tingkat bengkel resmi untuk sales, service, dan spare parts.

“Selain itu, rantai industri otomotif dari hulu ke hilir juga melibatkan banyak sektor industri lain,” ungkapnya. Tak heran, jika industri otomotif berkembang, maka sektor industri pendukungnya juga akan ikut berkembang. Apalagi Indonesia masih menjadi negara tujuan utama untuk investasi di sektor industri otomotif.

Data dari ASEAN Automotive Federation, yang dipublikasikan dalam studi automotive-cluster.org menunjukkan, Indonesia saat ini merupakan salah satu pemain penting di industri otomotif Asia Tenggara. “Indonesia adalah negara produsen otomotif terbesar kedua setelah Thailand. Tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, saat ini Indonesia juga terus digenjot untuk menjadi basis produksi global. Peluang investasi yang cerah mendukung perwujudan sasaran tersebut,” kata Harjanto

Basis produksi

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberikan apresiasi kepada PT. Sokonindo Automobile yang telah berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi di Asia Tenggara, serta memenuhi kebutuhan pasar otomotif di seluruh dunia. “Ini akan berperan dalam pembangunan industri dan bisnis otomotif Indonesia, bahkan mendorong pendalaman struktur serta hilirisasi industri kendaraan bermotor,” ujarnya.

Menperin menyampaikan, pendalaman struktur di perusahaan ini terlihat dari penyerapan bahan baku lokal yang cukup tinggi. “Bahan baku yang dipakai pabrik ini dari Karakatu Steel. Ini menunjukkan bahwa kita sudah mampu melakukan pendalaman struktur industri di Indonesia yang sangat dalam dengan penggunaakn lokal konten yang tinggi,” imbuhnya.

PT Sokonindo Automobile merupakan perusahaan manufaktur otomotif kerja sama antara Sokon Group(Hongkong)Company Limited dengan PT Kaisar Motorindo Industri. Pabrik baru ini untuk memproduksikendaraan angkutan penumpang jenis SUV dan kendaraan angkutan barang jenis Pick Up, denganmenggunakan merek sendiri, Sokon.

Menperin berharap, PT. Sokonindo Automobile dapat terus meningkatkan investasi, melakukaninovasi teknologi, menambah penyerapan tenaga kerja, dan melibatkan banyakmitra lokal dalam kegiatan industrinya. Upaya ini untuk meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun ekspor.

“Peningkatan ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan industri otomotif di Indonesia sekaligus memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi perekonomian nasional,” tuturnya. Untuk itu, PT. Sokonindo Automobilediharapkan agar terus bersinergi dengan pemerintah dalam rangka memperkuat basis produknya di Indonesia.

Perusahaan yang menyerap tenaga kerja dalam negeri mencapai 90 persen ini, didorong untuk terus meningkatkan kompetensi tenaga kerjanya melalui pendidikan vokasi serta link and match dengan SMK. “Langkah ini guna menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini serta pengembangan investasi di masa depan,” imbuh Airlangga.

Menurutnya, pabrik ini dinilai siap untuk memproduksi mobil hibrida maupun listrik yang tengah dikaji regulasinya oleh pemerintah."Saya kira, ini paling siap untuk memproduksi mobil listrik," ungkapnya.

CEO PT. Sokonindo Automobile Alexander Barus menjelaskan, investasi awal yang ditanamkan oleh perusahaan telah mencapai lebih dari USD150 juta pada 2014 dan akan bertambah seiring perkembangan pabrik dan bisnisnya. Pabrik baru PT Sokonindo Automobile yang berlokasi di Modern Cikande Industrial Park, Serang, Banten ini berdiri di atas lahan seluas 20 hektare dengan mengusung konsep “Smart Factory”.

“Pabrik ini dilengkapi dengan fasilitas robotic, mulai dari proses stamping, welding, painting, assembly hinggaquality control,” ungkapnya. Pabrik ini juga ditargetkan akan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 2.000 pekerja, dan sekitar 4.0000 hingga 5.000 lapangan kerja tercipta mulai dari pemasok komponen kendaraan hingga jaringan dealer.

Alex menambahkan, pabrik yang telah selesai dibangun pada Mei 2017 ini akan menyuplai produk otomotif ke pasar domestik. “Sebagai merek baru di Indonesia, fokus kami adalah memproduksi kendaraan berkualitas dari pabrik berotomasi tinggi ini. Kami memastikan kualitas produk yang juga berdaya saing,” terangnya.

Glory 508 merupakan produk pertama yang diproduksi di Indonesia, berjenis SUV berkapasitas tujuh penumpang. Kendaraan tersebut sebelumnya meraih penjualan tertinggi untuk jenis SUV 7-seater di China. Sementara itu, Sokonindo juga memproduksi kendaraan niaga dengan model pick-up yang disebut SuperCab.

Pemerintah Remajakan 9.109,29 Hektar Sawit Rakyat Sumatera Utara

Pemerintah berkomitmen untuk memeratakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di seluruh Indonesia. Setelah diluncurkan perdana di Sumatera Selatan pada 13 Oktober 2017 lalu, Sumatera Utara menjadi provinsi kedua dari program PSR ini. Tepatnya di Kabupaten Serdang Bedagai, pemerintah meremajakan kebun sawit rakyat seluas 9.109,29 ha.

 

Luasan tersebut tersebar di 12 kabupaten, antara lain: Serdang Bedagai, Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Deli Serdang, dan Tapanuli Tengah.

 

“Peremajaan Sawit Rakyat di Sumatera Utara sudah sangat mendesak karena dari total 470.000 ha sawit perkebunan rakyat, seluas 350.000 ha telah berusia tua, sehingga produktivitasnya menjadi rendah yaitu kurang dari 10 ton/Tandan Buah Segar/tahun dan tidak dapat menikmati hasil yang baik,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Peremajaan Sawit Rakyat di Sumatera Utara, Senin (27/11). 

 

Darmin menerangkan, dari total luas perkebunan kelapa sawit seluas 11,9 juta ha, sekitar 41% atau 4,6 juta ha merupakan kebun kelapa sawit rakyat. Berdasarkan data perkebunan, kebun kelapa sawit rakyat yang dikelola oleh 2,3 juta KK memiliki beberapa kekurangan. Mulai dari umur tanaman yang sudah lebih dari 25 tahun, produktivitas yang rendah, penggunaan bibit yang buruk, lahan yang tidak jelas status hukumnya, serta Agriculture Practice yang tidak baik.

 

“Tugas besar untuk meremajakan kelapa sawit seluas 4,6 juta hektar ini harus dilakukan secara bersama-sama. Apabila 4,6 juta dibagi dengan 25 tahun, maka setiap tahun kita harus meremajakan 185.000 hektar,” papar Darmin.  

 

Pemerintah optimistis total lahan seluas 9.109,29 ha yang diajukan mendapatkan dana bantuan peremajaan sawit rakyat tersebut tidak masuk kawasan hutan atau masuk lahan APL (Area Penggunaan Lain).

 

Namun, Menko Perekonomian juga menyadari bahwa peremajaan kelapa sawit bukanlah suatu hal yang mudah meskipun dana untuk melakukan kegiatan peremajaan telah tersedia. Menurutnya, semua pihak perlu bekerjasama secara terintegrasi untuk mempercepat proses pemenuhan ketentuan administratif, dengan melibatkan antara lain Pemerintah Daerah (pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit dan perbankan, serta pelaku usaha kelapa sawit baik swasta maupun BUMN.  

 

Rencana yang terintegrasi tersebut membutuhkan data yang komprehensif dan valid melalui verifikasi Pemerintah Daerah dan Kementerian Pertanian. Adapun desain program PSR ini yaitu berupa BPDP Kelapa Sawit akan memberikan hibah sebesar 25 juta/ha yang disalurkan melalui perbankan yang ditunjuk. 

 

Kekurangan dana di luar dana bantuan dari BPDP Kelapa Sawit tersebut dapat dipenuhi dengan pinjaman komersil dari bank dan atau tabungan pekebun, maupun fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunga sebelumnya 9% menjadi 7% per tahun dengan grace period selama 5 (lima) tahun untuk KUR Khusus Peremajaan Perkebunan. KUR khusus ini akan mulai berlaku per 1 Januari 2018. 

 

“Kita juga jangan hanya memperhatikan ketersediaan bibit, tapi juga harus ada kepastian offtake hasil panen oleh perusahaan,” pesan Menko Darmin.

 

Maka dari itu, Kelompok Tani/Koperasi/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa perusahaan kelapa sawit. Perusahaan kelapa sawit berfungsi sebagai mitra usaha (off-taker) dan melakukan pembinaan dalam melakukan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Perusahaan tersebut antara lain: (1) PTPN II, (2) PTPN III, (3) PTPN IV, (4) PT Siringo-ringo, (5) PT Asian Agri, (6) PT Nubika Jaya, (7) PT Socfindo, dan (8) PT Paya Pinang.    

 

PSR juga diharapkan sudah mengikuti prinsip kriteria Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk mendapatkan sertifikasi ISPO sehingga sawit rakyat dapat diperdagangkan secara global dan menikmati hasil yang baik. 

 

“Benih tersertifikasi, Peremajaan bersifat klaster dan dalam bentuk koperasi, Komitmen mitra usaha (off-taker), Kebun kelapa sawit rakyat berstatus Clean & Clear, dan sertifikasi ISPO untuk sawit rakyat. Keseluruhan komponen tersebut harus sangat diperhatikan. Sebab jika tidak, maka tujuan dari peremajaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani pun menjadi tidak tercapai,” sambungnya. 

 

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pun menegaskan pentingnya pengelolaan kelapa sawit yang merupakan komoditas strategis bagi Indonesia.  “Kelapa Sawit disebut sebagai emas hijau bagi negara kita sebab Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Itu artinya kita juga harus kerja keras untuk menjadi yang terdepan dalam pengelolaan, termasuk dalam hal peremajaan seperti ini,” terangnya. 

 

Sebagai rangkaian acara, ada pemberian bantuan dana peremajaan kelapa sawit, penyerahan benih kelapa sawit unggul, pemberian benih jagung sebagai tanaman tumpang sari, penyerahan sertifikat tanah atau lahan, dan launching skema KUR khusus peremajaan kelapa sawit. 

 

Selain itu, juga ada penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang merupakan landasan kerjasama dan koordinasi lintas sektor antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tujuannya adalah untuk mendorong pencapaian target sertifikasi tanah dan mempermudah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tersebut untuk mengakses permodalan. Serta penanaman kelapa sawit secara simbolis oleh presiden bersama para menteri.

 

Hadir dalam kesempatan ini antara lain: Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, serta pejabat kementerian/lembaga dan pemda terkait. 

Industri Makanan dan Minuman Masih Jadi Andalan

Industri makanan dan minuman diproyeksi masih menjadi salah satu sektor andalan penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional pada tahun depan. Peran penting sektor strategis ini terlihat dari kontribusinya yang konsisten dan signfikan terhadap produk domestik bruto (PDB) industri non-migas serta peningkatan realisasi investasi.

“Untuk itu, pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan industri makanan dan minuman agar semakin produktif dan berdaya saing global. Apalagi, sektor ini basisnya nilai tambah sehingga proses hilirisasi perlu dijamin,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Coca-Cola Amatil Investor Day di Jakarta, Kamis malam (23/11).

Kementerian Perindustrian mencatat, sumbangan industri makanan dan minuman kepada PDB industri non-migas mencapai 34,95 persen pada triwulan III tahun 2017. Hasil kinerja ini menjadikan sektor tersebut kontributor PDB industri terbesar dibanding subsektor lainnya.

Selain itu, capaian tersebut mengalami kenaikan empat persen dibanding periode yang sama tahun 2016.Sedangkan, kontribusinya terhadap PDB nasional sebesar 6,21 persen pada triwulan III/2017 atau naik 3,85 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Selanjutnya, dilihat dari perkembangan realisasi investasi, sektor industri makanan dan minuman untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN)triwulan III/2017 mencapai Rp27,92triliun atau meningkat sebesar 16,3 persen dibanding periode yang sama tahun 2016. Sedangkan, untuk penanaman modal asing (PMA)sebesar USD1,46 miliar.

Untuk itu, Menperin memberikan apresiasi kepada Coca-Cola Amatil Indonesia sebagai pelopor dalam industri minuman ringan di Indonesia yang produknya telah dipasarkan secara langsung kepada lebih dari 500 ribu pelanggan ritel baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Hingga saat ini, Coca-Cola Amatil Indonesia telah menyerap tenaga kerja sebanyak 11 ribu orang, dengan nilai investasi selama lima tahun terakhir (2012-2017) mencapai USD445 juta. Perusahaan ini juga berkomitmen akan meningkatkan investasi hingga USD300 juta untuk tiga tahun ke depan.

Guna menjaga pertumbuhan sektor ini tetap tinggi, menurut Menperin, pihaknya terus mendorong pelaku industri makanan dan minuman nasional agar memanfaatkan potensi pasar dalam negeri. “Indonesia dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 258,7 juta orang, menjadi pangsa pasar yang sangat menjanjikan,” tuturnya.

Di samping itu, industri makanan dan minuman nasional semakin kompetitif karena jumlahnya cukup banyak. Tidak hanya meliputi perusahaan skala besar, tetapi juga telah menjangkau di tingkat kabupaten untuk kelas industri kecil dan menengah (IKM). “Bahkan, sebagian besar dari mereka sudah ada yang go international,” ungkap Airlangga.

Menperin pun menyatakan, pihaknya tengah memacu kinerja industri padat karya berorientasi ekspor. Untuk itu, Kemenperin mengusulkan penghitungan insentif fiskal berupa tax allowance berbasis pada jumlah penyerapan tenaga kerja. “Regulasi ini sedang dibahas dengan Kementerian Keuangan, kami berharap tahun ini peraturannya bisa keluar,” tegasnya.

Pacu inovasi

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, industri makanan dan minuman nasional saat ini perlu terus melakukan upaya-upaya strategis untuk semakin memacu daya saingnya agar mampu berkompetisi di tingkat global.

Langkah yang perlu dijalankan, antara lain peningkatan mutu dan produktivitas serta efisiensi di seluruh rantai nilai produksi. Selain itu, sejalan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor tersebut.

“Pemerintah telah berkomitmen dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil melalui penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, serta program pembinaan dan pengembangan SMK berbasis kompetensi yang link and match dengan industri,” papar Airlangga.

Menperin menambahkan, pihaknya juga tengah memfokuskan pengembangan industri makanan dan minuman nasional melalui penerapan standar keamanan dan menciptakan inovasi produk, terutama dalam menghadapi era ekonomi digital. “Dengan upaya ini, kami berharap dapat memperluas pasar, tidak hanya domestik, tetapi juga ke negara tujuan ekspor,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian dan otoritas keamanan pangan Singapura telah sepakat untuk menyusun standar keamanan dan  inovasi agar bisa mendongkrak nilai ekspor produk makanan dan minuman nasional.

“Saya telah berdiskusi dengan PM Singapura, kita akan bekerja sama membangun standar yang sama. Mereka mendukung kita untuk mengekspor lebih banyak produk makanan dan minuman. Ada berbagai macam yang akan diatur mulai dari daya tahan makanan sampai inovasi pengemasan,” jelas Airlangga.

Standar baku untuk inovasi dan keamanan pangan tersebut ditargetkan dapat segera dirilis pada tahun depan. Menurutnya, Indonesia menggandeng Singapura untuk penyusunan dokumen tersebut karena negara itu memiliki pasar ekspor yang luas, sedangkan Indonesia memiliki produk makanan dan minuman dengan economic of scale yang lebih tinggi sehingga lebih efisien.

Menperin menambahkan, pemerintah tengah mengkaji mengenai pemberian insentif untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang industri guna meningkatkan jumlah inovasi. "Ke depan, inovasi di Indonesia nilai tambahnya akan tinggi,” terangnya.

Saat ini indeks global untuk bidang riset dan inovasi industri di Indonesia masih berada di posisi ke-80 dari seluruh negara di dunia. Berbeda dengan capaian indeks kemudahan berinvestasi di Indonesia yang melompat hampir 40 peringkat dalam waktu dua tahun dari urutan ke-110 menjadi posisi ke-72.

Airlangga mencontohkan kebijakan inovasi yang dilakukan oleh Thailand, dengan berani memberikan insentif kepada industri hingga 300 persen. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tengah mendorong perekonomian nasional yang diperkuat dengan inovasi dan pendidikan vokasi industri. "Karena inovasi dan pendidikan vokasi adalah dua hal yang bisa meningkatkan daya saing Indonesia," tegasnya.

Kemenperin Perdalam Struktur Industri Farmasi Nasional

Kementerian Perindustrian tengah memprioritaskan pendalaman struktur industri farmasi nasional terutama di sektor hulu atau produsen penyedia bahan baku farmasi. Upaya strategis ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

“Pemerintah telah menyediakan beberapa insentif fiskal seperti tax allowance dan tax holiday,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Peresmian Pabrik Produksi Sediaan Steril PT. Ethica Industri Farmasi di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat, Kamis (23/11).

Dengan fasilitas pengurangan pajak tersebut, diharapkan semakin banyak pelaku industri farmasi yang akan mengembangkan pabrik bahan baku farmasi di Indonesia. Selanjutnya, guna memacu daya saing, Kemenperin sedang fokus melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi untuk menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Dalam hal ini, Menperin memberikan apresiasi kepada PT. Ethica Industri Farmasi yang membangun pabrik barunya untuk memproduksi obat injeksi steril. Di samping itu, diharapkan dapat ikut serta dalam program vokasi industri dengan membina beberapa Sekolah Menengah Kejuruan di sekitar wilayahnya.

Untuk membangun pabrik di atas lahan seluas 4,3 hektare di Kawasan Industri Jababeka ini, perusahaan menanamkan investasi sebesar Rp 1 triliun dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 230 orang. Produk obat injeksi yang dihasilkan dalam bentuk ampul maupun vial dengan proses produksinya menggunakan teknologi aseptik dan sterilisasi akhir.

PT. Ethica Industri Farmasi merupakan perusahaan patungan antara Fresenius Kabi AG dengan SOHO Global Health, yang berupaya merealisasikan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat produksi obat injeksi utama bagi pasar Asia, Australia, dan kedepannya ke berbagai pasar potensial di  dunia.

Fresenius Kabi Board Member and President Region Asia, Gerrit Steen menyampaikan, pihaknya akan menyediakan akses kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia dengan beragam pilihan obat injeksi bagi penyakit kritis dan kronis. “Pabrik ini dilengkapi dengan teknologi farmasi terkini,” ujarnya.

Sementara itu,Presiden Direktur PT. Ethica Industri Farmasi, Indrawati Taurus mengatakan, perusahaan juga berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai upaya penyediaan produk kesehatan yang berkualitas global dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan ini sudah menyediakan 20 jenis produk obat injeksi, di antaranya digunakan untuk perawatan ginekologi, anestesi, dan perawatan pasien kritis yang saat ini telah beredar di Indonesia. 

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek menjelaskan, saat ini terdapat 230 industri farmasi yang berperan aktif dalam upaya pemenuhan ketersediaan obat di dalam negeri. “Program JKN dimulai sejak tahun 2014, dan ditargetkan pada 2019 sudah harus mencapai universal health coverage. Saat ini peserta program JKN mencapai 183 juta. Dengan adanya JKN, terlihat peningkatan penjualan obat melalui e-katalog, terutama untuk obat generik,” paparnya.

Kemenperin mencatat, industri farmasi Indonesia mampu menyediakan 70 persen dari kebutuhan obat dalam negeri.Sedangkan, nilai pasar produk farmasi ke ASEAN mencapai USD4,7 miliar atau setara dengan 27 persen dari total pasar farmasi di ASEAN. Ini menjadi peluang cukup besar bagi industri farmasi dalam negeri untuk lebih mendominasi pasar domestik atau ekspor.

Pemerintah akan mendorong pengembangan sektor industri farmasi, herbal, dan kosmetika karena Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam yang mampu mendukung proses produksinya. Terlebih lagi, Indonesia akan berkerja sama dengan Singapura dalam penetapan standar dan keamanan pengan termasuk juga produk herbal agar bisa lebih berdaya saing di tingkat global.

Digital Grapari Telkomgroup Digital Dinoyo dan Lembong Resmi Beroperasi

Surabaya, 22 November 2017 – Setelah membuka Digital GraPARI TelkomGroup di Medan dan Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang beberapa waktu lalu, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali meresmikan dua Digital Grapari TelkomGroup yakni di Dinoyo, Surabaya dan Lembong, Bandung. Pusat pelayanan bagi pelanggan Telkom dan Telkomsel bernuansa digital yang menyediakan beragam layanan terkini untuk menghadirkan seamless experience bagi pelanggan ini, diresmikan secara bersamaan oleh Direktur Consumer Service TelkomGroup Mas’ud Khamid di Surabaya, (22/11).

“Sebagai perusahaan telekomunikasi digital di Indonesia, Digital GraPARI TelkomGroup merupakan salah satu upaya TelkomGroup mentransformasi layanan kepada pelanggan. Ini juga merupakan wujud komitmen kami untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan TelkomGroup dan masyarakat pada umumnya," ujar Mas’ud.

Mantan Direktur Sales Telkomsel ini mengatakan bahwa Digital GraPARI TelkomGroup menghadirkan layanan terlengkap bagi pelanggan Telkom dan Telkomsel, baik ritel maupun korporasi, yang diharapkan dapat memberikan pengalaman berbeda yang lebih baik. “Inilah jawaban kami untuk menghadirkan customer service center yang mampu mengakomodasi beragam kebutuhan telekomunikasi digital, sejalan dengan komitmen kami dalam membangun masyarakat digital Indonesia,” tegas Mas’ud.

Pusat pelayanan pelanggan ini juga sekaligus sebagai wadah edukasi, agar pelanggan dan masyarakat dapat merasakan Digital Customer Experience melalui berbagai fasilitas digital yang canggih, unik, dan relevan dengan gaya hidup masyarakat digital mulai dari Digital Welcoming Screen sebagai petunjuk pilihan digital experiencesesuai kebutuhan pelanggan.

Selain itu, terdapat juga digital point myIndiHome-MyGraPARI untuk mensolusikan berbagai masalah pelanggan Telkom maupun Telkomsel secara self-service seperti layanan pelanggan IndiHome, penggantian kartu Halo, penambahan layanan IndiHome, layanan kartu Telkomsel sampai dengan layanan pembayaran debit, kredit maupun tunai.

Digital GraPARI TelkomGroup juga menyediakan Discovery Screen yang merupakan fasilitas untuk mencari tahu dan memahami kelebihan produk-produk Telkom maupun Telkomsel sesuai kebutuhan dan lifestyle pelanggan melalui pengalaman digital menggunakan meja canggih berlayar sentuh.

Fasilitas lainnya yang akan memanjakan pelanggan secara digital juga tersedia di Experience Screen yang merupakan teknologi mutakhir menampilkan fitur digital layanan Telkom maupun Telkomsel di dinding kaca dengan proyektor berlayar sentuh. Digital GraPARI TelkomGroup juga menampilkan berbagai atraksi digital yang bisa memperkaya customer experience, seperti perangkat Smart Living, atau biasa disebut rumah pintar berbasis teknologi internet of things (IoT) serta virtual reality yang memberikan pengalaman visual yang berbeda.

Hadir dengan konsep ruang layanan yang terintegrasi dengan digital lifestyle experience, GraPARI ini juga memiliki konsep tata ruang yang didesain berdasarkan journey experience pelanggan dengan ruang yang lebih luas sehingga memungkinkan petugas pelayanan membantu pelanggan secara lebih aktif dan persuasif untuk mewujudkan customer intimacy.

Digital GraPARI TelkomGroup memberikan layanan dengan konsep “One and Done” dimana petugas pelayanan dapat melayani seluruh kebutuhan pelanggan TelkomGroup yang didukung digital device sehingga diharapkan dapat menyediakan solusi layanan pelanggan dengan tuntas.

Ikan Untuk Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta 21/11/2017 - Hari Ikan Nasional (HARKANNAS) ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI No 3 tahun 2014 tentang Hari Ikan Nasional dan bertepatan dengan Peringatan World Fisheries Day atau Hari Perikanan Dunia. Pada tahun ini, Indonesia memperingati HARKANNAS untuk keempat kalinya dengan tema “Ikan Untuk Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat”.

 

Tema tersebut ditetapkandengan pertimbangan bahwa ikan sangat relevan untuk mendukung program pemerintah dalam hal perbaikan gizi masyarakat mengingat ikan sebagai bahan pangan dan sumber protein memiliki keunggulan antara lain; kandungan Omega 3 tinggi sangat baik untuk perkembangan mata, otak dan jaringan syaraf, komposisi asam amino lengkap dan mudah dicerna serta diserap tubuh, keragaman ikan yang tinggi  dari  jenis, bentuk, warna, rasa dan ukuran sehingga dapat diolah lebih lanjut menjadi berbagai macam produk olahan, keragaman harga yang dapat memenuhi semua segmen kelas ekonomi. Ikan sebagai sumber protein dapat berperan mendukung Gerakan Peningkatan Gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1.000 HPK), remaja usia produktif dan ibu hamil dalam kerangka strategi percepatan perbaikan gizi masyarakat (RPJMN 2015 – 2019).

 

Ikan sebagai sumber bahan pangan sehat berperan mendukung Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) dalam rangka mengurangi beban penyakit sehingga dapat mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas.Dalam rangka mendukung kebijakan strategis pangan dan gizi, dengan terbitnya Inpres Nomor 7Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional dan Perpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, KKP terus melakukan beberapa program, antara lain peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya yang didukung oleh penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penguatan sistem logistik ikan untuk memenuhi ketersediaan ikan bagi industri dan konsumsi dalam negeri. Peningkatan konsumsi ikan nasional sangat penting sebagai penghela industri perikanan nasional dalam rangka meningkatkan produktivitas industri dan mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa.

                                                                                                                         

Tujuan dari peringatan Hari Ikan Nasional Ke4 Tahun 2017 adalah meningkatkan konsumsi ikan masyarakat dengan menjadikan makan ikan sebagai budaya nasional mengingat ikan sebagai asupan pangan memiliki keunggulan kandungan gizi, ragam pilihan ikan dan ragam kreasi olahan. Peringatan Hari Ikan Nasional (HARKANNAS) ke-4 dilaksanakan di area Pelataran Keong Mas selama 4 (empat) hari dari tanggal 18 – 21 November 2017. Acara puncak peringatan Harkannas Ke-4 tanggal 21 November 2017 akan dipimpin oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan akan menghadirkan Ketua Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Pusat, Ketua Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia (34 Provinsi), Organisasi Mitra Gemarikan (29 organisasi), Asosiasi Perikanan, Kementerian/Lembaga terkait dan pelaku usaha/UKM perikanan.

 

Adapun rangkaian acara Peringatan HARKANNASke-4 adalah pelaksanaan Indonesia Seafood Expo 2017 tanggal 18-21 November 2017 akan diikuti oleh 32 booth provinsi dan 16 booth UKM/Mitra KKP, festival Perikanan Nusantara (FPN) tanggal 20-21 November 2017 akan diikuti oleh 34 UKM Provinsi yang menampilkan kuliner nusantara berbahan baku ikandan lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional ke-15 dengan bahan baku ikan patin dilaksanakan tanggal 21 November 2017 akan diikuti oleh Pemenang Lomba Masak Tingkat Provinsi (Tim Penggerak-PKK) dari 29 Provinsi.

 

Acara pendukung meliputi Demo Mobil ATI Gemarikan, Klinik Mutu Hasil Perikanan, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Senam Sehat dan Jalan Sehat, Lomba Menggambar dan Mewarnai dengan Tema “Aku Cinta Ikan”, Lomba Menangkap Ikan, Lomba Masak Ikan Kategori Umum (Tingkat Pelajar), Bakar Ikan dan icip-icip olahan ikan, Demo Masak Ikan  dan Edukasi Manfaat Ikan. Angka konsumsi ikan nasional pada tahun 2016 mencapai 43,94 kg/kapita (setara ikan utuh segar). Pada tahun 2017 konsumsi ikan nasional ditargetkan sebesar 47,12 kg/kapita dan pada tahun 2018 sebesar 50,65 kg/kapita.

 

KKP terus melaksanakan kegiatan kampanye peningkatan konsumsi ikan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kandungan gizi dan manfaat ikan, menumbuhkan kreativitas dalam mengolah ikan untuk keperluan konsumsi dan usaha kuliner sebagai sumber pendapatan keluarga, serta mendekatkan ikan kepada masyarakat. 

 

Momentum peringatan HARKANNAS ini diharapkan dapatmemperkuat kerja sama dan membangun koordinasi fungsional yang efektif dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat dalam rangka menjadikan ikan sebagai salah satu solusi dalam penanganan permasalahan gizi masyarakat. Sehingga ikan dijadikan tumpuan sumber protein yang selalu hadir di dalam menu keluarga dalam rangka mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia (Nawacita 5), meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing bangsa (Nawacita 6), dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, khususnya sektor kelautan dan perikanan (Nawacita 7).

BNI Kucurkan Rp 300 Miliar Bangun Pabrik Gula Rejoso

Jakarta, 20 November 2017 --- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengucurkan kredit senilai Rp 300 miliar untuk membiayai pembangunan Pabrik Gula yang akan dikelola oleh PT Rejoso Manis Indo di Desa Rejoso, Kecamatan Binangun, Blitar, Jawa Timur. Kredit BNI ini merupakan bagian dari kredit sindikasi yang telah menghimpun pembiayaan dari beberapa lembaga keuangan termasuk BNI dengan total sebesar Rp 1,432 triliun (ekuivalen USD 110 juta).

Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi Pembangunan Pabrik Gula Rejoso dilaksanakan di Jakarta, Senin (20 November 2017). Hadir pada kesempatan tersebut Pemimpin Unit Sindikasi BNI Betty N Alwi, Pemimpin Divisi Local Corporate & Multinational Company 2 BNI Chandra, dan Direktur Utama PT Rejoso Manis Indo Hans Falita Hutama.

Dalam perjanjian kredit sindikasi ini BNI bertindak sebagai Mandated Lead Arranger (MLA) dan sebagai Agen Fasilitas. Jangka waktu kredit pada perjanjian kali ini adalah 60 bulan. “Pembiayaan BNI untuk pabrik gula ini merupakan salah satu bentuk dukungan BNI terhadap upaya ketahanan pangan,” ujar Corporate Secretary BNI Kiryanto.

Pabrik gula yang akan memproduksi gula kristal putih ini berkapasitas 15.000 Ton Cane / Day (TCD), dan dapat dikembangkan menjadi 20.000 TCD. Nilai project cost pembangunan pabrik ini adalah sebesar Rp 1,88 triliun, dimana porsi pembiayaan bank maksimum sebesar 75% dan selebihnya pembiayaan sendiri.

PT Rejoso Manis Indo merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengolahan tebu menjadi gula kristal putih (GKP). Pabrik Gula Rejoso ini akan dibangun di atas lahan seluas +/- 196.000 m2 yang terletak sekitar 28 kilometer ke arah Timur dari Blitar. Pembangunan pabrik gula ini direncanakan akan berlangsung selama 20 bulan dan diharapkan selesai pada Desember 2018, kemudian pada Juni atau Juli 2019 telah beroperasi secara komersial.

Bahan baku utama untuk industri pengolahan gula tebu adalah tebu yang seluruhnya akan dipasok dari lahan-lahan disekitar pabrik di Blitar, yaitu Malang, Kediri dan Tulung Agung. Untuk memfasilitasi kelancaran pengadaan pasokan tebu, PT Rejoso Manis Indo juga membangun kerja sama kemitraan yang saling menguntungkan dengan petani setempat

RSUPN Cipto Mangunkusumo Meluncurkan Program Jak-Rop: Program Mobile Retinopati Prematuritas Jakarta

Jakarta, 17 November 2017 – Bertepatan dengan Hari Prematuritas Sedunia, RSUPN Cipto Mangunkusumo hari ini meluncurkan program JAK-ROP: Program Mobile Retinopati Prematuritas Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Staf Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Direktur Utama RSUPN Cipto Mangunkusumo, dan tamu undangan lain yakni dokter spesialis anak, dokter spesialis mata dari RSUD dan rumah sakit lain di DKI Jakarta. Narasumber acara ini adalah Prof. dr. Rita Sita Sitorus, Sp.M(K), Ph.D, pakar kesehatan mata anak dan Guru Besar Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) / RSUPN Cipto Mangunkusumo (RSCM), serta Dr. dr. Rinawati Rohsiswatmo, Sp.A(K), pakar bayi prematur dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI/RSCM.

Pada tahun 2010, Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berjudul Born Too Soon, The Global Action Report on Preterm Birth menempatkan Indonesia di urutan ke-5 sebagai negara dengan jumlah bayi prematur terbanyak di dunia. Bayi prematur diketahui menjadi penyumbang terbesar angka kematian bayi serta cacat fisik. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 44 persen kematian bayi di dunia pada 2012 terjadi pada 28 hari pertama kehidupan (masa neonatal), di mana penyebab terbesarnya (37 persen) ialah kelahiran prematur. Prematuritas menjadi penyebab kematian kedua tersering pada balita setelah pneumonia.

Dr. dr. Rinawati Rohsiswatmo, Sp.A(K) menyampaikan bahwa di Indonesia, angka kematian bayi prematur telah berkurang berkat kemajuan pada bidang perawatan di bidang neonatal intensive care units (NICU) di rumah sakit. Di sisi lain, kejadian ROP akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup tersebut.

Bayi yang terlahir prematur (lahir dengan berat kurang dari 1500 gram atau usia kehamilan kurang dari 32 minggu) berisiko mengalami gangguan mata Retinopati Prematuritas (ROP). Prematuritas mengakibatkan pertumbuhan pembuluh darah selaput jala (retina) tidak sempurna. Gangguan mata ROP dapat terjadi dalam tahap ringan, di mana dapat mengalami perbaikan secara spontan, namun pada kasus yang berat dapat mengakibatkan lepasnya retina dan pada akhirnya mengakibatkan kebutaan permanen. Selain itu, bayi yang hidup selamat pun masih memiliki kemungkinan mengalami gangguan kognitif, penglihatan dan pendengaran. Padahal, kebutaan akibat kondisi ini sebetulnya dapat dicegah apabila deteksi dini dilakukan kepada bayi-bayi prematur ini.

Prof. dr. Rita Sita Sitorus, SpM (K), PhD, menekankan pentingnya penanggulangan kebutaan pada bayi dan anak, karena bayi yang terlahir buta atau menjadi buta setelah tumbuh menjadi anak-anak memiliki waktu hidup dengan kebutaan yang lebih lama dibandingkan mereka yang menderita kebutaan pada usia dewasa. “Walaupun angka kejadian kebutaan pada anak tidak setinggi dengan kebutaan pada orang dewasa seperti katarak, namun total beban emosional, sosial, ekonomi yang harus dibayar akibat kebutaan seorang anak terhadap keluarga, masyarakat maupun negara jauh lebih besar dibandingkan beban yang harus dibayar akibat kebutaan pada orang tua.”

RSCM telah menetapkan panduan ketat terhadap deteksi dini Retinopati Prematuritas (ROP) sehingga angka kejadian ROP di RSCM terbilang amat rendah. Namun, masih cukup banyak kasus rujukan dari rumah sakit luar dengan kondisi retinopati prematuritas, bahkan dalam stadium yang lanjut. Program JAK-ROP merupakan program jemput bola yang digagas oleh RSCM bekerja sama dengan Helen Keller International (HKI) dan Standard Chartered Bank. Nantinya, tim yang terlatih dari RSCM akan mendatangi secara aktif dan rutin rumah sakit – rumah sakit dengan membawa alat kamera retina mobile secara langsung untuk melakukan pemeriksaan kepada bayi-bayi di rumah sakit. Gambar yang didapatkan dari alat ini akan dikirimkan ke dokter spesialis mata di RSCM untuk dievaluasi tentang keadaan ROP-nya.

Bayi-bayi yang dinilai berisiko dari pemeriksaan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan secara berkala hingga dinilai tidak memerlukan tindak lanjut, atau dirujuk ke RSCM jika memerlukan terapi lanjutan terhadap keadaan ROP-nya, seperti laser dan suntikan ke dalam bola mata.

Dody Rochadi –Country Head of Corporate Affairs dari Standard Chartered Bank menambahkan bahwa, menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan saling bersinergi untuk bersama-sama mencegah kebutaan di Indonesia merupakan fokus utama program Seeing is Believing dari Standard Chartered Bank. Dengan terlibat dalam upaya bersama pemerintah dan mitra lainnya melalui pemberian akses pemeriksaan mata yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia ini, Standard Chartered Bank berharap inisiatif telah berjalan sejak 14 tahun lalu dapat berkelanjutan sebagai wujud komitmen Bank untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program kesehatan pemerintah.

Sebagai informasi, pada Mei 2017 yang lalu, Standard Chartered Bank bersama dengan Helen Keller International telah menyerahkan satu buah kamera retina mobile, alat yang dipergunakan untuk memeriksa retina bayi lahir prematur, kepada RSCM untuk mengidentifikasi bayi prematur dengan dugaan Retinopati Prematur (ROP) dan merujuk pada pengobatan yang diperlukan.

Prateek Gupta, Country Director, Helen Keller International:

Helen Keller International (HKI) adalah lembaga non-profit yang bergerak di bidang peningkatan gizi dan kesehatan mata. Sejak tahun 1975, HKI telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan, melayani lebih dari 50 juta penduduk Indonesia dalam memerangi malnutrisi, kemiskinan serta dampak dan akibat dari kebutaan.

HKI berharap dapat menyeleggarakan program yang membantu pemerintah Indonesia dalam hal identifikasi awal anakanak dengan gangguan penglihatan atau kondisi kesehatan mata lainnya yang bisa dicegah dan lebih memperluas akses pelayanan yang terjangkau dan berkualitas. Program tersebut bertujuan untuk:

1. Membuat uji coba bagi sistem penapisan bayi prematur, memastikan tindak lanjut perawatan kasus retinopati prematuritas (RP), dan ketika diperlukan, dapat memberikan pengobatan RP di Jakarta.

2. Mengembangkan dan menerapkan sistem monitoring, evaluasi dan penelitian di Sulawesi Selatan dan Jakarta yang secara teliti dan sistematis mengumpulkan bukti dan berbagi pembelajaran melalui pertemuan teknis dan kegiatan diseminasi yang mempertemukan pakar dari dalam maupun luar Indonesia.

HKI akan bermitra dengan RSCM di Jakarta untuk mengembangkan percontohan (pilot) bagi pengembangan sistem kesehatan mata guna mengatasi ROP di RSUD. HKI akan membeli kamera retina yang dapat digunakan oleh RSCM sebagai RSUD di Jakarta untuk mengidentifikasi bayi prematur yang diduga menderita Retinopati Prematuritas dan memberikan rujukan apabila diperlukan. Pelajaran yang didapat dari percontohan ini dapat menginformasikan ekspansi ke daerah lain di Indonesia.

Tentang Standard Chartered Bank – memimpin di Asia, Afrika dan Timur Tengah

Kami adalah grup perbankan internasional terdepan, dengan dukungan lebih dari 80,000 orang staf serta rekam sejarah lebih dari 150 tahun di beberapa pasar dinamis di dunia. Kami melakukan kegiatan perbankan bersama masyarakat dan perusahaan untuk giatkan investasi, perdagangan, serta penciptaan kemakmuran di Asia, Afrika dan Timur Tengah. Warisan dan nilai-nilai budaya kami tercermin melalui janji merek kami, yaitu Here for good. Standard Chartered PLC tercatat di Bursa Saham London dan Hong Kong, serta di Bursa Saham Nasional di India dan Mumbai. Sebagai salah satu bank tertua di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki pengalaman 154 tahun sejak memulai layanan pertama kali pada tahun 1863 lalu. Dengan dukungan 23 kantor cabang yang terletak di 6 kota besar di Indonesia dan jaringan di lebih dari 30,000 ATM Bersama, menjadikan Standard Chartered adalah salah satu bank internasional dengan rekam jejak terluas di Indonesia. Standard Chartered juga memiliki saham di PermataBank. Untuk informasi lebih lanjut harap kunjungi www.sc.com, atau blog kami, BeyondBorders. Ikuti pula akun media sosial Standard Chartered di Twitter, LinkedIn dan Facebook.