Rabu, 28 Februari 2018

Gandeng 7 Perguruan Tinggi, PLN Kembangkan Inovasi Ketenagalistrikan

JAKARTA, 28 Februari 2018 - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  Rini M. Soemarno menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT PLN (Persero) dengan 7 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yakni UI, IPB, ITB, UGM, UNDIP, ITS dan UDAYANA. Kerja sama ini merupakan bentuk nyata kepedulian BUMN dalam hal ini PT PLN (Persero) untuk Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dalam Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Tanah Air.
PKS ini meliputi:
  1. Magang bersertifikat sesuai kompetensi bidang ketenagalistrikan
  2. Penelitian dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
  3. Pembangkit Merah Putih meliputi antara lain : Design Project, Kajian kelayakan Project, Konsultasi terkait dan Site Investigasi
  4. Kendaraan Listrik Nasional meliputi: Penelitian dan pengembangan kendaraan listrik, penelitian dan pengembangan terkait peralatan pendukung kendaraan listrik dan Penelitian serta pengembangan lainnya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan penyediaan tenaga listrik.
  5. Diseminasi bidang ketenagalistrikan, baik Nasional maupun Internasional.
Acara penandatanganan PKS ini dilakukan antara Direktur Utama PLN Sofyan Basir dengan  7 Rektor di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Rabu (28/2/2018). Ke-7 rektor tersebut adalah Rektor UI: Prof Muhammad Anis, M. Met, Rektor IPB: Prof Arif Satria SP, Msi., Rektor ITB: Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, Rektor UGM: Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng, Wakil Rektor UNDIP  Prof. Dr. Ir. Ambariyanto, MSc, Rektor ITS Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc. ES. PhD., Rektor Udayana Prof Dr. dr. Anak Agung Raka Sudewi, Sp.S(K).
Dalam arahannya, Menteri Rini menyebutkan kerja sama ini merupakan langkah yang tepat. BUMN sebagai agen perubahan berkewajiban untuk menciptakan kemandirian dan kemajuan bangsa  melalui pemberdayaan para intelektual perguruan tinggi. “Saya mendorong hal semacam ini juga dilakukan BUMN yang lain, dengan melibatkan dunia pendidikan yang lebih banyak, sehingga program link and match dunia pendidikan dengan dunia usaha khususnya, dan terutama BUMN,  benar-benar terwujud. Ini adalah wujud nyata BUMN hadir untuk negeri,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengungkapkan dukungan untuk keberlangsungan program kerja sama ini. Sofyan menilai dengan melibatkan potensi anak bangsa dalam pembangunan Infrastruktur ketenagalistrikan akan dapat mendorong roda perekonomian.
“Salah satu kerja sama kami adalah PLTU Nasional, yang merupakan pembangkit dengan sumber daya secara menyeluruh dari Indonesia untuk Indonesia, penggunaan produk dan juga tenaga kerja ahli dalam negeri tentu dapat memperkuat struktur industri nasional sehingga tercipta lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesempatan kerja,” jelas Sofyan.

Selasa, 27 Februari 2018

Pakai Teknologi Robotik, Pabrik Farmasi Senilai Rp 500 Miliar Beroperasi

Industri farmasi nasional terus berupaya membangun struktur yang dalam dan terintegrasi agar mampu menghasilkan produk-produk dengan inovasi baru dan bernilai tambah tinggi. Guna menciptakan tujuan tersebut, antara lain diperlukan ketersediaan bahan baku dan penguasaan teknologi sehingga dapat memenuhi kebutuhan untuk pasar domestik dan ekspor.

Industri farmasi dan bahan farmasi merupakan salah satu sektor andalan yang diprioritaskandalam pengembangannya, karena berperan besar sebagai penggerak utama perekonomian nasional di masa yang akan datang,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai Peresmian Pabrik Bahan Baku Obat dan Produk Biologi PT Kalbio Global Medika di Cikarang, Bekasi, Selasa (27/2).

Menperin menjelaskan, pemerintah telah mencanangkan program percepatan pengembangan sektor strategis ini melalui penerbitan Paket Ekonomi Kebijakan XI yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes) serta mewujudkan Program Nawacita pada Program Indonesia Sehat.

“Tujuan dari Inpres tersebut adalah menciptakan kemandirian industri farmasi dan alkes nasional, sehingga masyarakat memperoleh obat dengan mudah, terjangkau, dan berkesinambungan,” lanjut Airlangga. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada PT. Kalbio Global Medika (KGM), anak perusahaan PT. Kalbe Farma Tbk.,terhadap kontribusinya membangun ketahanan kesehatan di Indonesia.

KGM mulai mengoperasikan fasilitas terbarunya yang akan memproduksi obat biologi (biosimilar dan biobetter), dengan total investasi pada tahap pertama sebesar Rp500 miliar di atas lahan seluas 11.000 m2.Selain itu, KGM siap menambah investasi di bidang penelitian dan pengembangan serta transfer teknologi yang mencapai Rp200 miliar melalui kerja sama dengan China dan Korea Selatan.

Pabrik ini akan memproduksi Erythropoietin (EPO) untuk pengobatan cuci darah dan kanker yang akan diekspor ke pasar ASEAN dan beberapa negara lainnya. KGM juga memproduksi Granulocyte Colony Stimulating Factor (GCS) sebagai obat untuk meningkatkan produksi granulosit.

Selanjutnya, Efepoietin (Long Acting EPO), merupakan produk dengan molekul baru untuk menstimulasi pembentukan sel darah merah. Produk lainnya yang akan dihasilkan KGM adalah insulin dan beberapa produk MAb (Monoklonal Antibodi) untuk pengobatan kanker.

Pabrik ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi Menperin, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek, Kepala BPOM Penny K. Lukito, dan Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk. Vidjongtius. “Pengembangan produk biologi di Indonesia,tentunya membutuhkan investasi yang tidak sedikit terutama pada bidang bioteknologi dan penggunaan standar internasional,” ujar Airlangga.

Dalam upaya menarik investasi dan mendorong pengembangan inovasi bahan baku farmasi di Indonesia, Menperin menyatakan, pemerintah telah menyediakan beberapa insentif fiskal, salah satunya fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax allowance).

“Dengan adanya fasilitas insentif fiskal ini, diharapkan semakin banyak industri farmasi di dalam negeri yang akan mengembangkan bahan baku farmasi sehingga dapat menurunkan ketergantungan impor bahan baku,” tegasnya.

Seiring langkah Kemenperin mengajak industri nasional agar memanfaatkan penggunaan teknologiterkini dalam menghadapi era Industry 4.0. KGM sendiri dinilai sebagai industri farmasi pertama di Indonesia yangtergolong padat teknologi, dengan menerapkan teknologi robotik untuk mencegahkontaminasi, teknologi bioreaktor perfusi untuk meningkatkan produktivitas, dan teknologi isolatoruntuk menjamin sterilitas produk.

Menurut Vidjongtius, dalam mengoperasikan pabrik bahan baku obat dan produk biologi ini, pihaknya juga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang bioteknologi dan rekayasa genetika. Hal ini dibutuhkan untuk mengembangkan dan memproduksi produk biologi dengan bekerja sama dengan Indonesia International Institute for Life Science (I3L).

“Selain memiliki keunggulan dari fasilitas teknologi dengan quality system dan fasilitas berstandar internasional serta ramah lingkungan, Kalbe juga berkomitmen mengembangkan SDM Indonesia untuk menjadi lebih kompeten di bidang kesehatan,” paparnya.

Tambah Rp5,8 Triliun

Pada kesempatan yang sama, Menperin menyampaikan, pemerintah telah memberikan kemudahanberusaha dalam upaya peningkatan investasi industri farmasi di Indonesia, baik itu berupa pemberian insentif fiskal maupun melakukan deregulasi. Hal ini guna menggenjot kapasitas dan kapabilitas sektor ini agar mampu memproduksi bahan baku dan obat jadi, yang juga bertujuan menjamin kemandirian obat, menghemat devisa dari impor, dan lebih berdaya saing di pasar ekspor.

Kemenperin mencatat, industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional tumbuh sebesar 6,85 persen dan memberikan kontribusi sebesar 0,48persen pada tahun 2017. Demikian juga dengan nilai investasi yang meningkat sebesar 35,65 persenPada tahun 2017, penambahan investasi di sektor ini mencapai Rp5,8 triliun.

“Dengan adanya penambahan investasi, terjadi pulapeningkatan jumlah tenaga kerja,” tutur Airlanga. Bahkan, industri farmasi Indonesia telah tumbuh pesat dan mampu menyediakan sekitar 70 persen dari kebutuhan obat dalam negeri.

Menperin menyebutkan, industri farmasi menjadi salah satu subsektor yang diharapkan berkontribusi signifikan untuk mencapai target pertumbuhan industri pengolahan nonmigas tahun 2018 yang telah ditetapkan sebesar 5,67 persen. “Industri farmasi sudah mampu menyediakan 70 persen dari kebutuhan obat dalam negeri,” ungkapnya.

Dirjen Industri Kimia, Tektsil, dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono mengungkapkan, industri farmasi serta produk obat kimia dan tradisional akan memberikan kontribusi pertumbuhan paling tinggi di sektor IKTA pada tahun 2018, yakni mencapai 6,38 persen.

Menurutnya, Indonesia berpotensi unggul apabila mengembangkan sektor industri farmasi, herbal, dan kosmetika karena memiliki sumber daya alam yang mampu mendukung proses produksinya. Terlebih lagi, Indonesia akan berkerja sama dengan Singapura dalam penetapan standar dan keamanan pangan termasuk juga produk herbal agar bisa lebih berdaya saing di tingkat global.

Selain itu, didukung pula melalui program yang sedang gencar dilaksanakan oleh Kemenperin, yaitu pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi untuk menciptakan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan dunia industri. “Apalagi, dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga membuat investasi di sektor ini menarik dan berbagai proyek masih jalan terus,” imbuhnya.

Senin, 26 Februari 2018

Rantai Pasok dan Logistik Perlu Pengembangan Inovatif

Seiring dengan pergeseran dunia menuju model bisnis digital dan teknologi, sektor rantai pasok dan logistik juga memerlukan upaya pengembangan yang inovatif dan transformasi multi fungsi.
 
“Pemerintah menyadari persoalan logistik perkotaan merupakan suatu isu penting. Isu tersebut perlu ditangani secara terintegrasi dan kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk sinergi antara satu kota dengan kota lainnya,” ujar Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi dalam Urban Logistics and Land Transportation Management Workshop bertajuk Navigating Infrastructure and Assets in Digital Economy, Senin (26/2), di Kantor Kemenko Perekonomian.
 
Workshop ini secara keseluruhan membahas beberapa teknik terkini kinerja jaringan rantai pasok dan logistik, yang didukung oleh alat optimasi dan simulasi menggunakan teknologi digital, big data, internet of things, dll. Dukungan tersebut untuk memecahkan masalah jaringan rantai pasok yang kompleks dan penyediaan infrastruktur logistik yang tepat dan handal.
 
Elen menerangkan, Urban Logistics (Logistik Perkotaan) dapat dipahami sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan efisiensi ekonomi, serta efektivitas pergerakan orang, barang, dan informasi yang relevan di wilayah perkotaan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup warga kota.
 
Kemudian mengenai transportasi dan distribusi pasokan barang ke wilayah perkotaan, sambungnya, masih menjadi persoalan utama bagi kota-kota metropolitan di dunia.
 
“Pertumbuhan aktivitas pembangunan ekonomi dan perniagaan di perkotaan mendorong peningkatan kebutuhan pasokan barang/material yang lebih besar dan intensitas distribusi barang yang lebih tinggi,” katanya.
 
Ia juga menjelaskan bahwa prinsip utama distribusi barang adalah memastikan 3T, yaitu tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah sampai ke konsumen akhir.
 
“Selain itu, sinkronisasi antara urban logistics dan mobilitas orang menjadi sangat penting untuk menunjang perkembangan ekonomi di kota besar,” tambah Elen.
 
Maka, ia menggarisbawahi beberapa pemanfaatan teknologi informasi di sektor rantai pasok dan logistik antara lain mencakup:
 
1. optimalisasi rantai pasok (mengkonsolidasikan pengiriman dan mengurangi jumlah gudang);
2. mengurangi stok dan menghemat ruang penyimpanan, sehingga perusahaan dapat melakukan proses just in time;
3. merampingkan jaringan rantai pasok guna memenuhi permintaan pelanggan yang semakin sensitif terhadap kecepatan pengiriman, termasuk juga dalam perdagangan e-commerce.
 
Program yang diinisiasi untuk mendukung pengembangan Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) ini dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerjasama dengan The Logistics Institute Asia Pacific-National National University of Singapore (TLIAP-NUS) sejak Agustus 2016, yang pendanaannya didukung oleh Temasek Foundation International, Singapore.
 
“Workshop ini untuk meningkatkan kapasitas human capital di instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan peneliti di perguruan tinggi dalam bidang Logistik dan Supply Chain Management, dengan fokus mengenai logistik perkotaan dan manajemen transportasi,” tutupnya.
 
Hadir dalam kesempatan ini antara lain Executive Director, The Logistics Institute Asia Pacific, and The team from National University of Singapore, Robert de Souza; Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Gilarsi W. Setijono; Program Director, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Rainer Haryanto; Director of Business Development, Co-Owner of The AnyLogic Company, Timofey Popkov; Co-Founder, Course Producer, PT Algoritma Data Science, Samuel Chan; Director, Internet of Things, ST Electronics (Info-Software Systems), Tay Choon Hong, dan peserta workshop dari berbagai kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Perguruan Tinggi.

Jumat, 23 Februari 2018

Beri Edukasi Literasi Digital, Karyawan Tokopedia Bantu Anak-anak di LPKA Belajar Bisnis Online

Jakarta, 23 Februari 2018 - Yayasan Tangan Pengharapan (YTP) bekerja sama dengan Tokopedia, melalui program Nakama Beraksi, berkunjung ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II A Salemba untuk melakukan edukasi pemanfaatan internet dalam berbisnis online.
Senior Communications Lead Tokopedia Siti Fauziah (Puji) mengatakan, "Pemberdayaan dan pembinaan bagi anak-anak di LPKA sangat penting, agar mereka siap kembali ke masyarakat dengan kemandirian dan keterampilan  lebih baik. Lewat edukasi literasi digital, kami berharap mereka  akan lebih percaya diri menghadapi tantangan di kemudian hari, khususnya dalam menciptakan peluang bisnis di era digital.”
Puji menambahkan, “Internet sendiri memungkinkan siapa pun dimana pun, tidak terkecuali anak-anak di LPKA Klas II A Salemba, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kehidupan yang lebih baik.”
Nakama Beraksi sendiri merupakan bentuk aksi sosial karyawan Tokopedia yang disesuaikan dengan minat dan bakatnya masing-masing. “Melalui Nakama Beraksi, kami memiliki semangat agar para Nakama memiliki ketulusan dalam berbagi seperti seorang guru dan kerendahan hati untuk terus belajar seperti seorang murid. Hari ini, Nakama yang berpartisipasi  adalah mereka yang memang memiliki passion terkait edukasi anak,” tutur Puji.
Inisiatif Karyawan Tokopedia ini pun disambut baik oleh Ketua LPKA Klas II A Salemba Hermas. “Kegiatan edukasi ini tentunya bermanfaat untuk pengembangan diri anak-anak disini, apalagi mereka mendapatkan materi dan pengarahan langsung dari pelaku bisnis seperti Tokopedia. Semoga banyak yang terinspirasi untuk  berani memulai bisnis secara online.”
Progam ini sekaligus mengawali kerja sama Tokopedia dan YTP dalam menghimpun donasi Rp 100 dari pengguna Tokopedia (atau yang biasa disebut Toppers) lewat fitur TopDonasi100* sepanjang semester I 2018. "Donasi yang terkumpul hingga 23 Juni 2018 nantinya akan kami salurkan untuk membiayai UMKM binaan YTP di NTT dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba, salah satunya untuk pembelian alat pendukung produksi," ungkap Jean O. Christensen, Educational Project Manager YTP.
Berdasarkan data profil bisnis UMKM yang dikeluarkan Bank Indonesia (2015), UMKM menyumbang sekitar 57 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), juga menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja Indonesia. Untuk terus memengembangkan potensi sektor ini, penting untuk mendapat dukungan seluruh pihak, termasuk juga kolaborasi dengan berbagai mitra. "Tokopedia berkomitmen mendorong pertumbuhan dan pengembangan para kreator lokal demi mewujudkan misi pemerataan ekonomi secara digital. Membangun Tokopedia itu ibarat membangun sebuat kota. Oleh karenanya, kolaborasi dengan mitra-mitra strategis yang memiliki semangat sama untuk Indonesia penting untuk dilakukan," terang Puji.

Kamis, 22 Februari 2018

Menteri ESDM: Tugas Pemerintah Adalah Mewujudkan Keadilan, Tidak Hanya Sekedar Melistriki

 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kembali menegaskan bahwa Pemerintah sangat mendukung investasi di bidang energi baru dan terbarukan (EBT), dengan syarat harganya terjangkau bagi masyarakat. Dengan harga yang terjangkau maka keadilan akan terwujud. Hal ini ditegaskan oleh Jonan saat menjadi pembicara kunci acara Renewable Innovation Forum: Sustainable Off-Grid Electrification and Renewable Energy Oppotunities in Indonesia, di Hotel Kempinsky Jakarta, Kamis (22/2).
Jonan menerangkan hal tersebut seraya menggambarkan kehidupan masyarakat desa Aou, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Asmat, Papua yang baru saja mendapatkan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) dari Pemerintah. Menurutnya, sebagian masyarakat mungkin belum pernah mengalami kehidupan sebagaimana yang dialami masyarakat di Asmat, yang terletak di wilayah di timur Indonesia dan baru menikmati penerangan. Dengan kondisi seperti itu, bagi Jonan wujud keadilan adalah tidak hanya energi yang tersedia dengan baik, namun harganya juga harus terjangkau.
"Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi kita bahwa EBT juga terjangkau bagi masyarakat yang hidup seperti masyarakat Asmat. Sehingga jika investor ingin berbisnis di Indonesia, anda harus memastikan bahwa apapun yang anda jual, harganya harus terjangkau. Pada akhirnya, tarif listrik kepada masyarakat harus terjangkau. Saya tegaskan sekali lagi, tugas dari Pemerintah adalah untuk mewujudkan keadilan, tidak hanya sekedar melistriki negeri ini," tegas Jonan.
Pembangunan pembangkit di pulau-pulau kecil serta daerah perbatasan adalah dengan memanfaatkan potensi energi yang ada di wilayahnya. Untuk itu Jonan mendorong agar investor dapat mengembangkan listrik yang bersumber dari EBT setempat, mengingat banyak pulau-pulau di Indonesia yang tidak dapat terintegrasi dengan jaringan kelistrikan. "Dan memang harus off grid. Jika anda bepergian ke wilayah timur Indonesia, saya rasa mereka tidak memiliki jaringan kelistrikan kepulauan atau jaringan yang terintegrasi. Harus off grid," terang Jonan.
Dalam kesempatan ini juga Jonan mengungkapkan bahwa pencapaian Pemerintah di bidang EBT sangat menggembirakan. Hal ini dibuktikan dengan telah ditandatanginya 70 perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) sepanjang tahun 2017.
"Tahun kemarin sangat menggembirakan, sekitar 1,2 giga watt (GW) perjanjian jual beli listrik EBT telah ditandatangani. Saya menjadi saksinya dan ini sangat mengggembirakan. Kami mendorong lebih banyak lagi tahun ini, terutama pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga Panas Bumi. Beberapa pihak yang berbisnis di EBT ada yang mengeluh kepada saya bahwa harganya rendah dan sebagainya. Saya jelaskan bahwa saat ini dunia semakin kompetitif. Tugas saya adalah bukan untuk membuat perusahaan mendapatkan untung kecil, tugas Pemerintah adalah agar ketenagalistrikan terwujud dengan berkeadilan," tandasnya. Jonan mencontohkan bagaimana PLT Bayu (PLTB) Sidrap di Sulawesi Selatan yang akan segera beroperasi dalam waktu dekat, demikian juga dengan PLTB Jeneponto serta PLTB Tanah Laut di Kalimantan Selatan.
Selain itu, di Indonesia juga masih terdapat sekitar dua ribu desa yang belum terlistriki, sementara delapan ribu desa lainnya belum mendapatkan penerangan secara penuh. "Jadi bagi yang ingin berbisnis (di sektor ketenagalistrikan), silahkan lihat peluang ini," pungkas Jonan.

Rabu, 21 Februari 2018

Perkuat Penetrasi Pasar Digital, Hari Ini Garuda Indonesia Selenggarakan "Surprise Deal" melalui Platform Digital Website dan Mobile Apps

Tangerang, 21 Februari 2018 – Maskapai nasional Garuda Indonesia pada hari ini melaksanakan program “Garuda Indonesia Surprise Deal” yang merupakan program mini travel fair yang dilakukan melalui fitur platform digital khususnya website www.garuda-indonesia.com dan mobile apps. Program mini travel fair tersebut akan berlangsung dari tanggal 21 - 25 Februari 2018 yang bekerjasama dengan mitra bank BUMN nasional sebagai bank partner seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN dan Bank Mandiri.
Direktur Marketing dan Teknologi Informasi Garuda Indonesia Nina Sulistyowati mengungkapkan,”Program Garuda Indonesia Surprise Deal memberikan potongan harga hingga 15% yang berlaku secara umum dan tambahan potongan hingga Rp 2.500.000,- yang diberikan secara khusus kepada nasabah Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN dan Bank Mandiri”.
"Transaksi digital terutama dalam pembelian tiket pesawat Garuda Indonesia secara daring terus meningkat dari tahun ke tahun. Ke depannya Garuda Indonesia akan mengedepankan pangsa pasar melalui penjualan secara digital. Kami berharap kiranya program “Garuda Indonesia Surprise Deal” yang kami laksanakan ini dapat memfasilitasi kebutuhan pengguna jasa untuk melaksanakan perjalanan dengan maskapai bintang 5 bersama awak kabin terbaik di dunia dengan harga yang menarik," kata Nina.
Nina juga menambahkan, pelaksanaan “Garuda Indonesia Surprise Deal” ini juga merupakan salah satu bentuk dukungan Garuda Indonesia untuk mencapai target kunjungan wisata dan juga sejalan dengan program prioritas Kementerian Pariwisata yaitu “digital tourism” dalam mempromosikan pariwisata Indonesia.
“Dengan tren transaksi penjualan tiket online yang kini menjadi salah satu preferensi utamapembelian tiket pesawat, program “Surprise Deal” ini sekaligus menjadi upaya kami dalam meningkatkan awareness masyarakat terhadap berbagai fitur unggulan yang kami miliki melalui plaftform digital perusahaan yang mengusung konsep “Garuda Indonesia Digital Experience”.
“Penyelenggaran program ini juga sekaligus menjadi strategi perusahaan dalam memperkuat penetrasi pasar digital dimana hingga kuartal 3 – 2017 kemarin kami berhasil membukukan peningkatan transaksi digital hingga 7,2 persen dengan capaian transaksi sebesar USD 186,5 Juta. Adapun pada tahun 2018 ini kami menargetkan peningkatan pertumbuhan pasar digital hingga mencapai 8,30 persen dengan capaian target transaksi sebesar USD 242,4 juta”, tutup Nina.
Program Garuda Indonesia Surprise Deal juga memberikan keuntungan lainnya, yaitu berupa kemudahan pembayaran dengan cicilan 0%, bonus point rewards, dan cashback 25% ekstra bagasi (khusus transaksi yang melalui mobile app Garuda Indonesia).
Seluruh keistimewaan tersebut dapat diperoleh dengan memasukkan kode promo “SURPRISE” pada online channel Garuda Indonesia dan transaksi pembayaran menggunakan salah satu kartu dari ke-4 Bank BUMN sebagai mitra resmi Garuda Indonesia. Berbagai penawaran menarik program Garuda Indonesia Surprise Deal tersebut dapat pada diakses melalui url link bit.ly/surprisedeal dengan memasukkan kode promo “SURPRISE” ketika melakukan pemesanan dan pembelian tiket Garuda Indonesia.
Program Garuda Indonesia Surprise Deal ini sekaligus juga memperkenalkan fitur layanan digital terbaru Garuda Indonesia bertajuk “GarudaShop” yang memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi terkait kebutuhan peralatan wisata anda.

Selasa, 20 Februari 2018

Penerapan Industry 4.0 Buka Peluang Kerja Baru

Penerapan sistem Industry 4.0 dinilai dapat menghasilkan peluang pekerjaan baru yang lebih spesifik, terutama yang membutuhkan kompetensi tinggi. Untuk itu, dibutuhkan transformasi keterampilan bagi sumber daya manusia (SDM) industri di Indonesia yang mengarah kepada bidang teknologi informasi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara mewakili Menteri Perindustrian pada kuliah umum mahasiswa dan dosen Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Selasa (20/2). Tema yang diangkat Kepala BPPI adalah Strategi Indonesia Menyongsong Era Industry 4.0.

“Studi yang dilakukan terhadap industri yang ada di Jerman menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja akan meningkat secara signifikan hingga 96 persen, khususnya di bagian R&D dan pengembangan software,” ungkap Ngakan.

Ia menambahkan bawa terjadi shifting pekerjaan karena penerapan Industry 4.0. “Pekerjaan nanti tidak hanya di manufaktur saja, akan berkembang ke supply chain, logistik, R&D. Selain itu, yang di sektor manufaktur juga perlu rescaling atau up-scaling untuk memenuhi kebutuhan,” ujarnya.

Istilah Industry 4.0 ini pertama kali muncul di Jerman pada tahun 2011. Pada pertemuan World Economic Forum 2015, Kanselir Jerman Angela Merkel menjelaskan, revolusi industri keempat merupakan sistem yang mengintegrasikan dunia online dengan produksi industri.

Dengan penggunaan teknologi terkini dan berbasis internet, menurut Ngakan, muncul pula permintaan jenis pekerjaan baru yang cukup banyak, seperti pengelola dan analis data digital, serta profesi yang dapat mengoperasikan teknologi robot untuk proses produksi di industri.

“Bahkan, ada beberapa potensi keuntungan yang dihasilkan sebagai dampak penerapan konsep Industry 4.0,” ujarnya. Keuntungan tersebut, antara lain mampu menciptakan efisiensi yang tinggi, mengurangi waktu dan biaya produksi, meminimalkan kesalahan kerja, dan peningkatan akurasi dan kualitas produk.

Agar menjamin keberlangsungan sistem Industry 4.0 berjalan secara optimalNgakan menyebutkan, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh industri. Kebutuhan penunjang itu di antaranya adalah ketersediaan sumber daya listrik yang melimpah, murah, dan kontinyu, serta ketersediaan infrastruktur jaringan internet dengan bandwidth yang cukup besar dan jangkauan luas (wide coverage).

Selanjutnya, ketersediaan data center dengan kapasitas penyimpanan yang cukup banyak, aman dan terjangkau,ketersediaan infrastruktur logistik modern, dan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung kebutuhan industri sesuai dengan karakter Industry 4.0.

“Tahun 2018 ini kami akan melakukan sosialisasi besar-besaran untuk industry 4.0,” jelasnya. Kemenperin pun telah membuat program pendidikan vokasi yang mengusung konsep link and matchantara industri dan SMK. “Kami juga punya beberapa balai diklat yang bisa dipakai oleh industri untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerjanya,” lanjut Ngakan.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, implementasi Industry 4.0 mampu meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan perluasan pasar bagi industri nasional. Namun, peluang yang ditimbulkan era tersebut perlu membutuhkan keselarasan antara perkembangan teknologi terkini dengan kompetensi SDM yang tinggi.

“Revolusi Industry 4.0 merupakan upaya transfomasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama,” jelasnya.

Oleh karena itu, ada tiga hal yang mutlak dipelajari dan dikuasai oleh SDM industri Indonesia agar dapat bersaing di era Industry 4.0, yakni Bahasa Inggris, Statistik, dan Koding. “Ini bisa dipelajari dalam enam bulan. Kami yakin, Indonesia siap menjadi solusi dalam Industry 4.0 dan digital ekonomi,” tegasnya.

Menurut Menperin, era revolusi industri keempat tidak bisa lagi dihindari karena saat ini sudah berjalan. Untuk itu, pihaknya membuat roadmap Industry 4.0 dan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholders agar siap menghadapi dan memanfaatkan kesempatan tersebut. “Kami juga sedang mempelajari dari negara-negara lain yang telah menerapkannya, sehingga bisa kita kembangkan Industry 4.0 dengan kebijakan berbasis kepentingan industri dalam negeri,” ujarnya.

Beberapa negara yang memiliki program-program untuk mendukung industrinya menuju Industry 4.0, antara lain yaituJerman, Inggris, Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan. Di lingkup ASEAN, negara Thailand dan Vietnam juga sudah membuat roadmap Industry 4.0. “Negara lain saat ini ada di tahap awal juga walaupun kesiapan masing-masing negara punya perbedaan, sehingga kita belum tertinggal jauh,” jelas Ngakan.

Berkontribusi 70 persen

Kemenperin tengah memprioritaskan pengembangan di lima sektor industri nasional yang akan menjadi percontohan dalam implementasi sistem Industry 4.0, yakni indutri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia.

“Di mana kelima sektor tersebut diprediksi pada tahun 2030 akan berkontribusi sebesar 70 persen dari total PDB manufaktur, 60 persen untuk ekspor manufaktur dan 65 persen peningkatan pada jumlah tenaga kerja di sektor manufaktur,” kata Kepn.

Tidak hanya industri skala besar, Kemenperin juga mendorong kepada industri kecil dan menengah (IKM) agar ikut menangkap peluang di era Industry 4.0. “Kemenperin telah meluncurkan program e-Smart IKM. Ini yang perlu dimanfaatkan oleh mereka untuk lebih meningkatkan akses pasarnya melalui internet marketing,” imbuhnya.

Lebih lanjut, mengenai kebijakan e-smart IKM, ditujukan dalam rangka peningkatan kesempatan IKM nasional dalam mempromosikan produknya lebih masif melalui platform digital. Apalagi, Kemenperin telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan beberapa marketplace dalam negeri, di antaranya Tokopedia, Blibli, Shopee, Bukalapak dan Blanja.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, implementasi Industry 4.0 akan membawa beberapa keunggulan pada tahun 2030, di antaranya kesiapan menjadi salah satu dari sepuluh negara dengan PDB terbesar di dunia, sebesar 10 persen ekspor akan berkontribusi kepada PDB, mencapai dua kali lipat produktivitas tenaga kerja, dan sekitar dua persen kegiatan litbang dari total PDB.

Bahkan, Menperin meyakini, penerapan revolusi industri keempat dapat mengakselerasi target dari visi Indonesia 2045. Sasarannya antara lain menjadi salah satu negara dengan pendapatan tinggi dan salah satu kontributor Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia. 

“Dengan Industry 4.0, kami optimis manufaktur kita semakin produktif dan berdaya saing sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya. Menperin menyebutkan beberapa capaian Indonesia di tahun 2045, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen, nilai PDB per kapita USD 28.934, dan peringkat keempat PDB dunia.

“Selanjutnya, pertumbuhan investasi hingga 7,3 persen per tahun atau berkontribusi terhadap PDB sebesar 39 persen, pertumbuhan ekspor mencapai 7,9 persen, dan pertumbuhan industri di angka 7,8 persen yang berperan kepada PDB sebanyak 32 persen,” paparnya.

Senin, 19 Februari 2018

Genjot Investasi dan Ekspor, Kemenperin Dorong Sektor IKTA Perdalam Struktur

Industri Kimia, Tektsil, dan Aneka (IKTA) merupakan kelompok sektor manufaktur yang berkontribusi signfikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian terus berupaya mengakselerasi pertumbuhan sektor IKTA melalui pendalaman struktur industri serta melakukan peningkatan investasi dan ekspor.

“Kami telah memiliki berbagai langkah strategis dalam mendorong pengembangan industri nasional, termasuk di sektor IKTA yang punya potensi dan berpeluang besar dapat tumbuh dan semakin berdaya saing. Hal ini guna memacu pertumbuhan ekonomi kita,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Breakfast Meeting dengan Pelaku Usaha Sektor IKTA di Jakarta, Senin (19/2).

Kemenperin membidik pertumbuhan IKTA pada tahun 2018 di kisaran 3-4 persen. Pada tahun 2017, sektor ini mampu mencatatkan kinerjanya sebesar 2,91 persen atau di atas pertumbuhan tahun 2016 yang mencapai 1,76 persen.

Selanjutnya, Kemenperin mencatat, kontribusi sektor IKTA terhadap PDB nasional sebesar 4,54 persen pada tahun 2017. Adapun subsektor sebagai penyumbang terbesar adalah industri bahan kimia dan barang kimia (1,25%), diikuti industri pakaian jadi (0,80%), industri barang galian bukan logam (0,66%), serta industri karet, barang karet, dan plastik (0,63%).

Menperin mengungkapkan, pihaknya tengah memprioritaskan pendalaman struktur di industri bahan kimia dan barang kimia. Misalnya, di sektor hulu yang menghasilkan produk petrokimia berbasis nafta cracker dan produsen penyedia bahan baku obat untuk farmasi. “Apabila kebutuhan tersebut dapat diproduksi di dalam negeri, tentu meningkatkan nilai tambah bagi sektor manufakur nasional,” tuturnya.

Kemenperin sudah memfasilitasi pemberian insentif fiskal seperti tax allowance dan tax holiday supaya bisa menarik investasi dari para pelaku industri yang ingin mengembangkan pabrik bahan baku di Indonesia. Selain itu, diperlukan juga dukungan ketersediaan bahan baku, harga energi yang kompetitif, sumber daya manusia (SDM) kompeten,penggunaan teknologi terkini, dan kemudahan akses pasar.

Kemenperin menargetkan nilai investasi di sektor IKTA akan mencapai Rp117 triliun pada tahun 2018, naik dari realisasi tahun 2017 yang diperkirakan menembus hingga Rp94 triliun. Penanaman modal dari sektor IKTA tahun ini diproyeksi bakal menyumbang sebesar 33 persen terhadap target investasi secara keseluruhan pada kelompok manufaktur nasional sebanyak Rp352 triliun.

Menperin menyampaikan, sedikitnya ada tiga perusahaan yang telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi dalam pengembangan sektor industri petrokimia di Indonesia. “Mereka akan memproduksi kebutuhan bahan baku kimia berbasis nafta cracker di dalam negeri. Sehingga nanti kita tidak perlu lagi impor," tegasnya.

Pertama, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. selaku industri nasional, akan menggelontorkan dana sebesar USD6 miliar sampai tahun 2021 dalam rangka peningkatan kapasitas produksi. Kedua, industri petrokimia asal Korea Selatan, Lotte Chemical Titan akan merealisasikan investasinya sebesar USD3-4 miliar untuk memproduksi nafta cracker dengan total kapasitas sebanyak 2 juta ton per tahun.

Dan, ketiga, manufaktur besar Thailand, Siam Cement Group (SCG), juga berencana membangun fasilitas produksi nafta cracker senilai USD600 juta di Cilegon, Banten. “Dengan tambahan investasi Lotte Chemical dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk., Indonesia akan mampu menghasilkan bahan baku kimia berbasis nafta cracker sebanyak 3 juta ton per tahun. Bahkan, Indonesia bisa memposisikan sebagai produsen terbesar ke-4 di ASEAN setelah Thailand, Singapura dan Malaysia,” papar Menperin.

Di samping itu, Kemenperin mencatat, beberapa perusahaan farmasi dan bahan baku obat yang telah menggelontorkan dananya untuk investasi di Indonesia, antara lain PT. Kimia Farma Sungwun Pharmacopiasenilai Rp132,5 miliar dan PT. Ethica Industri Farmasi sebesar Rp1 triliun. Sedangkan, di sektor kosmetika, PT. Unilever Indonesiamelakukan perluasan pabrikdengan nilai investasi mencapai Rp748,5 miliar.

Menperin menyebutkan, industri farmasi menjadi salah satu subsektor yang diharapkan berkontribusi signifikan untuk mencapai target pertumbuhan industri pengolahan nonmigas tahun 2018 yang telah ditetapkan sebesar 5,67 persen. “Industri farmasi sudah mampu menyediakan 70 persen dari kebutuhan obat dalam negeri,” ungkapnya.

Daya saing tinggi

Sektor IKTA dinilai memiliki daya saing yang cukup tinggi sehingga mampu kompetitif di kancah global. Salah satunya dibuktikan oleh subsektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT), di mana strukturnya terintegrasi dari hulu-hilir dan produknya dikenal memiliki kualitas yang baik di pasar internasional.

“Khusus untuk industri shoes and apparel sport, produksi kita sudah melewati China. Bahkan, Di Brasil, kita sudah menguasai pasar di sana hingga 80 persen,” ujar Menperin.Disamping itu, industri TPT mampumenyumbang PDB sebesar Rp150,43 triliundi tahun 2017. Untuk nilai ekspornya mencapai USD12,58 miliaratau naik 6 persen dibanding tahun 2016.

“Potensi peningkatan ekspornya masih sangat terbuka melalui pengoptimalan utilisasi yang ada maupun penambahan investasi baru, serta potensi peningkatan ekspor juga semakin terbuka jika produk TPT kita dikenakan tarif yang sama dengan Vietnam dan Bangladesh di Eropa atau Amerika,” papar Menperin.

Untuk itu, pemerintah tengah berupaya membuat perjanjian kerja sama ekonomi yang komprehensif dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk memperluas pasar ekspor TPT lokal. “Saat ini dalam proses negosiasi untuk bilateral agreement tersebut, karena bea masuk ekspor produk tekstil Indonesia masih dikenakan 5-20 persen, sedangkan ekspor Vietnam ke Amerika dan Eropa sudah nol persen,” tuturnya.

Industri TPT merupakan sektor padat karya berorientasi ekspor. Pada tahun 2018, Kemenperin mematok ekspornya sebesar USD13,5 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,95 juta orang. Tahun 2019, ekspornya diharapkan bisa mencapai USD15 miliar dan menyerap sebanyak 3,11 juta tenaga kerja. “Sektor ini mampu memberikan share ekspor dunia sebesar 1,6 persen,” imbuhnya.

Selain sektor industri TPT, Kemenperin juga menggenjot sektor lainnya di dalam kelompok IKTA, antara lain adalah industri bahan kimia dan barang kimia yang memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 1,25 persen atau senilai Rp170,41 triliun pada tahun 2017.

Selanjutnya, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki yang menyumbangkan kepada PDB nasional sebesar 0,27 persen atau senilai Rp37 triliun. Sektor ini mampu mencatatkan angka ekspornya hingga Rp66 triliun di tahun 2017, naik 5,87 persen dibandung tahun 2016. Target ekspornya pada 2018 akan mencapai USD5,3 miliar dan tahun 2019 sebesar USD6 miliar.

“Industri kosmetik, sabun, dan bahan pembersih juga berpotensi besar, dengan nilai ekspor Rp19 triliun pada tahun 2017. Dalam lima tahun terakhir, ekspornya mampu naik 3,56 persen,” ungkap Menperin. Di tahun 2018, ditargetkan ekspornya mencapai USD1,67 miliar dan tahun 2019 sebesar USD1,81 miliar.

Kemudian, yang juga akan dipacu, yakni industri  ban dan sarung tangan karet. Sektor ini mencatatkan nilai ekspornya pada tahun 2017 mencapai Rp25 triliun, dengan memiliki potensi pasar internasional sebesar 70 persen. Target ekspor sektor ini tahun 2018 sebesar USD1,86 miliar dan tahun 2019 sebesar USD1,92 miliar. “Untuk market share ekspor ban kita di dunia bisa mencapai 2,28 persen,” ujarnya.

Kemenperin mencatat, beberapa pertumbuhan subsektor IKTA pada tahun 2017, yaitu industri farmasi, produk obat kimia dan tradisional sebesar 6,85 persen, industri pakaian jadi 4,39 persen, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia 3,48 persen, industri karet, barang karet, dan plastik 2,47 persen, industri tekstil 2,33 persen, serta industri kulit, barang kulit, dan alas kaki 2,22 persen.

Kamis, 15 Februari 2018

Kemenperin Targetkan Sistem Validasi IMEI Ponsel Beroperasi April 2018

Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator telepon seluler (ponsel) akan melakukan langkah sinergi untuk memvalidasi database nomor identitas asli ponsel (International Mobile Equipment Identity/IMEI). Upaya ini guna mencegah dan mengurangi peredaran ponsel yang masuk ke Indonesia secara ilegal sehingga melindungi industri dan konsumen dalam negeri.
“Pada bulan April nanti, data IMEI ini sudah terkonsolidasi. Kami telah bekerja sama dengan Qualcomm dan akan di-support oleh Kominfo,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika menghadiri Konferensi Pers Bersama tentang Hasil Penindakan Ponsel Ilegal dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Ilegal dan Pemusnahan Barang Hasil Penindakan di Jakarta, Kamis (15/2).
Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menkominfo Rudiantara, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin, Pimpinan KPK Saut Situmorang, serta perwakilan instansi dan lembaga lain.
Menperin menjelaskan, sistem kontrol IMEI yang akan dikelola oleh Kemenperin tersebut dapat diakses secara online. “Secara individu bisa dicek. Jadi, teknisnya, kalau IMEI tidak terdaftar, maka tidak bisa digunakan di Indonesia,” jelasnya.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari komitmen penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemenperin dengan Qualcomm mengenai proses validasi database IMEI pada 10 Agustus 2017. Selain itu sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta Peraturan Pemerintah No. 20/2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.
“Sebagai negara berpenduduk terpadat ketiga di Asia, Indonesia tentu menjadi target pasar bagi berbagai perangkat seluler, terlebih dengan semakin berkembangnya jaringan 4G LTE. Namun, hal ini juga memicu masuknya perangkat ilegal yang justru menghambat industri dalam negeri dan merugikan konsumen,” paparnya.
Untuk itu, Kemenperin terus berupaya memacu pengembangan dan daya saing industri ponsel dalam negeri. Terlebih lagi, melalui kebijakan hilirisasi, sektor ini sudah mampu meningkatkan nilai tambah dan mendukung rantai pasok manufaktur nasional. “Saat ini, hampir seluruh merek ponsel di dunia, telah diproduksi di dalam negeri,” ungkap Airlangga.
Kemenperin mencatat, industri telekomunikasi dan informatika (telematika) dalam negeri mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hingga tahun 2016, terdapat 23 electronics manufacturing service (EMS), 42 merek dan 37 pemilik merek baik global maupun nasional, dengan total nilai investasi sebesar Rp7 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 13 ribu orang.
Perlu dilakukan
Pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Hasan Aula menyatakan, peredaran ponsel ilegal bisa hilang apabila ada kontrol IMEI dari pemerintah. Langkah strategis ini perlu dilakukan, disamping upaya pemusnahan ponsel ilegal.
“Tentu, yang ilegal akan mengganggu produksi dalam negeri. Jadi, kami sangat senang dengan upaya yang dilakukan pemerintah saat ini. Ke depan, kami berharap, pemerintah konsisten melakukan kontrol IMEI ponsel," tuturnya.
Dari hasil penindakan oleh pemerintah, berhasil diamankan 12.144 unit ponsel berbagai merek dengan nilai perkiraan barang mencapai Rp18,2 miliar dan potensi kerugian negara sekitar Rp3,1 miliar. Ponsel ilegal ini berhasil dikumpulkan dari beberapa lokasi yang tersebar di Jakarta, Depok, dan Tangerang.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) mengatakan, Kemenperin akan terus mendukung upaya peningkatan pelayanan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku industri di Indonesia. Salah satunya mendukung Program Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT) dan Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT).
“Pemerintah berkomitmen secara sinergi untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business (EODB), peningkatan peringkat Logistics Performace Index (LPI), dan upaya penurunan dwelling time,” sebutnya. Di samping itu, peningkatan pasokan bahan baku dari produksi industri dalam negeri, yang sebelumnya dilakukan melalui impor.
Berdasarkan laporan e-Marketer, pengguna smartphone di Indonesia akan tumbuh dari 55 juta orang pada tahun 2015 menjadi 92 juta orang tahun 2019. Sedangkan, merujuk data Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), pada tahun 2015 penjualan smartphone di Indonesia mencapai 32,14 juta unit dan meningkat sebesar 2,9 persen atau menjadi 33,07 juta unit tahun 2016. Nilai penjualan smartphone terjadi peningkatan sebesar 11,3 persen pada tahun 2016, di mana nilai penjualan tahun 2015 sebesar Rp62 triliun menjadi Rp69 triliun tahun 2016.