Rabu, 30 Desember 2020

Kerja Kolaboratif, Reformatif dan Transformatif Wujudkan Akselerasi Transformasi Digital

Kejadian luar biasa pandemi Covid-19 telah mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika serta elemen bangsa lainnya untuk terus beradaptasi dan bergerak maju.

“Besok 31 Desember 2020 kita akan meninggalkan segera tahun 2020 dan menjemput tahun 2021 yang kita doakan membawa harapan baru bagi masyarakat dan bangsa kita,” ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers Virtual Implementasi Akselerasi Transformasi Digital dari Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Menteri Kominfo menyatakan tahun 2020 dapat dikatakan adalah tahun yang spesial ketika semua elemen bangsa terus menghadapi Covid-19.

“Setiap tahun tentu memiliki pembelajaran dan keistimewaannya tersendiri, namun tahun 2020 dapat dikatakan adalah tahun yang spesial. Pandemi membuat semua terus beradaptasi dan bergerak maju kiati Covid-19,” ungkapnya.

Pada tahun depan, Menteri Johnny optimistis dengan kerja kolaboratif akan mewujudkan Indonesia terkoneksi.  “Dengan kerja kolaboratif reformatif dan transformatif tentunya, mari kita songsong Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju!” tandasnya.

Lebih Cepat 10 Tahun

Menteri Kominfo merinci beberapa hasil kerja keras dan kolaborasi erat seluruh pemangku kepentingan sektor komunikasi dan informatika.  “Yang telah dilakukan, tahun 2020 ini Kementerian Kominfo melaksanakan lima hal,” paparnya.

Pertama, menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo meneruskan pembangunan infrastruktur TIK, meningkatkan konektivitas telekomunikasi nasional melalui upaya pembangunan infrastruktur digital untuk memperkecil digital divide.

Menurut Menteri Kominfo, upaya pemerataan akses internet ini akan dilanjutkan Kementerian Kominfo dengan melakukan penggelaran akses di 12.548 desa dan kelurahan.

“Seperti kita semua sudah kita ketahui yang belum terjangkau jaringan 4G dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia dengan layanan sinyal 4G berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tahun 2016,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, proyek itu direncanakan untuk dilaksanakan dalam dua tahun ke depan. “Atau pada akhir tahun 2022 kita harapkan selesai dan itu  lebih cepat sepuluh tahun dari rencana penyelesaian awal di tahun 2032 apabila dilakuan secara biasa-bisa saja,” tegasnya.

Menteri Kominfo menyatakan Badan Layanan Umum Badan Aksesibiltas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) membangun seluruhnya 9.113 BTS di desa dan kelurahan di daerah 3T.

“Sedangkan 3.435 sisanya berada di daerah non-3T dan menjadi wilayah kerja dan komitmen dari seluruh operator seluler,” ungkapnya.

Selain pembangunan BTS, Kementerian Kominfo juga telah membangun layanan akses internet di 4.400 titik layanan fasilitas publik.

“Di mana 3.126 titik diantaranya merupakan lokasi fasilitas layanan kesehatan atau fasyankes,” tutur Menteri Johnny.

Kementerian Kominfo melakukan percepatan untuk menyelesaikan penyediaan konektivitas untuk mendukung kegiatan fasyankes pada tahun 2020, lebih cepat dari rencana awal penyelesaian di tahun 2027

“Atau 7 tahun lebih awal, sehingga seluruh rumah sakit dan puskesmas di Indonesia sejumlah 13.011 termasuk di daerah 3T di akhir tahun ini telah memiliki akses internet,” tandas Menteri Kominfo.

Literasi dan Ekosistem Digital

Hal kedua, Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo secara intensif terus berupaya untuk meningkatkan literasi dan keterampilan digital.

“Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi telah memberikan pelatihan kecakapan digital level dasar. GNLD Siberkreasi tahun ini berhasil menjadi Winner World Summit on the Information Society(WSIS) Prizes 2020 dari PBB,” jelasnya.

Sementara, untuk meningkatkan kecakapan digital menengah, Kementerian Kominfo memberikan stimulus pelatihan Digital Talent Scholarship.

“DTS telah memberikan pelatihan untuk sekitar 58.000 peserta, di mana di 34.333 di antaranya telah tersertifikasi nasional dan global. Dan masih akan bertambah lagi,” jelas Menteri Kominfo.

Ketiga, dalam penciptaan ekosistem digital yang lebih produktif, Kementerian Kominfo menerbitkan beberapa regulasi kunci. “Tahun 2020 ini, terdapat beberapa regulasi di sektor informatika dan komunikasi yang telah disahkan,” ungkap Menteri Johnny.

Menteri Kominfo menjelaskan mengenai Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar).

Menurutnya, UU Cipta Kerja mengatur tentang kerja sama akses infrastruktur yang dapat mempercepat pemerataan konektivitas digital Indonesia.

“Ketentuan tersebut juga menjadi landasan hukum yang kuat untuk digitalisasi penyiaran dengan memberikan penetapan tenggat waktu migrasi pada November 2022, kurang dari dua tahun lagi,” jelasnya.

Menurut Menter Johnny hal itu menjadi langkah besar karena digitalisasi penyiaran dapat meningkatkan kualitas siaran agar lebih jernih, serta memberikan dividen digital sekitar 112 MHz.

“Yang dapat digunakan untuk optimalisasi sinyal 4G di daerah 3T dan implementasi teknologi 5G. Disamping itu juga diatur dalam undang-undang ini yang terkait dengan spectrum sharing, peningkatan usaha perposan dan digitalisasi penyiaran,” paparnya.

Menteri Kominfo meyakini upaya tersebut akan dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Mengutip kajian tahun 2017 yang dilakukan oleh Boston Consulting Group, Menteri Johnny menyatakan hingga tahun 2026 nanti, digitalisasi penyiaran diproyeksikan mendorong 181 ribu penambahan kegiatan usaha baru.

“Akan ada 232 ribu penambahan lapangan kerja baru, dan penambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 77 triliun.  Digitalisasi penyiaran juga berpotensi memberikan kontribusi pada PDB nasional hingga mencapai Rp 443,8 triliun,” jelasnya.

Dalam mendukung ekosistem digital, Menteri Johnny telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz.

“Secara spesifik, Permen ini mendorong tercapainya sasaran penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadbandsebesar 30 MHz pada 2020,” jelasnya.

Selain itu terdapat Permen No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban pendaftaran, pengawasan, dan pengendalian PSE privat demi mewujudkan ruang digital yang lebih aman bagi masyarakat Indonesia.

“Selain regulasi-regulasi tersebut, Kementerian Kominfo juga mengharapkan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang sangat penting untuk menjamin keamanan data pribadi masyarakat Indonesia. Saat ini, RUU tersebut sedang diproses atau berprosses politik bersama DPR dan semoga dapat disahkan di awal tahun 2021. Mengingat pentingnya Indonesia untuk segera memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” jelas Menteri Kominfo.

Ruang Digital dan Teknologi Mutakhir

Upaya Kementerian Kominfo keempat, menurut Menteri Johnny dengan   mendukung penciptaan ruang digital Indonesia yang aman dan nyaman melalui pemanfaatan teknologi digital termutakhir.

“Melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo pada tahun 2020 telah menangani 119.847 laman website dan 168.406 unggahan media sosial yang memuat konten negatif atau yang melanggar undang-undang,” paparnya.

Di tahun 2021, Kementerian Kominfo akan terus melakukan monitoring konten digital di internet untuk menjaga agar ruang siber yang kondusif.

“Sesuai amanat PP Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menkominfo Nomor 5 Tahun 2020 yang tadi disebutkan,” jelas Menteri Kominfo.

Menurut Menteri Johnny, konten terlarang tersebut termasuk yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang meresahkan masyarakat.

“Seperti terorisme, radikalisme, pornografi anak, baik substansi konten, maupun ajakan, dan fasilitasi penyebaran konten yang dilarang, yang memecah atau berpotensi memecah belah masyarakat dan mengganggu keamanan dan keutuhan negara,” rincinya.

Menteri Kominfo menyatakan upaya untuk menjamin efektivitas dan keamanan infrastruktur ruang digital di Indonesia akan semakin ditunjang oleh rencana pembangunan Pusat Data Nasional.

“(Pembangunan) PDN di dua lokasi di Indonesia dengan kapasitas total prosesor 43.000 cores dan kapasitas penyimpanan sebesar 72 Petabytes,” ungkapnya.

Perkuat Peran Internasional

Upaya kelima yang dilakukan Kementerian Kominfo untuk mewujudkan transformasi digital dengan terus memperkuat posisi serta prinsip Indonesia di forum antarnegara atau internasional.

“Baik forum bilateral, regional dan multilateral, serta dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk World Economic Forum(WEF), G20, International Telecommunication Union (ITU), ASEAN Digital Ministers’ Meeting (ADGMIN) dan platform lain dibawah payung ASEAN, seperti fora ASEAN-China,” papar Menteri Johnny.

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Menteri Kominfo menyatakan terus menekankan keteguhan Indonesia terhadap isu cross-border data flow dengan mengacu pada pirinsip-prinsip principle of lawfulness, fairnesstransparency, dan principle of reciprocity.

“Yang terpenting, prinsip kedaulatan serta keamanan data, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” jelasnya.

Kemanfaatan

Menteri Johnny menegaskan tujuan utama percepatan transformasi digital dilakukan di Indonesia adalah agar manfaat besar dari perkembangan sektor TIK dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Transformasi digital harus menghasilkan internet yang lebih cepat, masyarakat yang lebih cakap digital, pelaku UMKM/Ultra Mikro dan startup digital yang lebih banyak, serta ruang-ruang digital yang lebih sehat dan produktif,” tandasnya.

Menteri Kominfo menyatakan tahun 2021 juga akan ditandai dengan persiapan deployment 5G technology di Indonesia.

“Mengawali di beberapa spot pariwisata utama, kawasan industri, ataupun kota-kota mandiri dari sisi ekosistem yang dinilai telah siap dengan 5G,” ungkapnya.

Namun di saat yang sama, Menteri Kominfo menegaskan optimalisasi dan maksimalisasi deployment 4G terus dilakukan untuk meningkatkan internet link ratio dan memperkecil disparitas digital atau digital divide antar wilayah di Indonesia.

“Karenanya, pada kesempatan saat ini juga, dengan hormat saya  tentu berharap dan mengharapkan dukungan semua pihak untuk membantu agar di tahun 2021 kita bersama menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna dan tepat sasaran dalam merespons dinamika yang terus terjadi,” harapnya.

Dalam konferensi pers virtual itu, Menteri Kominfo didampingi Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba; Inspektur Jenderal Doddy Setiadi; Dirjen SDPPI Ismail; Dirjen PPI Ahmad M Ramli; Dirjen Aptika Semuel A Pangerapan; Dirjen IKP Widodo Muktiyo; Kepala Badan Littbang SDM Hary Budiarto dan Direktur Utama BAKTI Anang Latif.

Hadir pula Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Henri Subiakto, serta Staf Khusus Menteri Kominfo Dedy Permadi, Phillip Gobang, Zulfan Lindan dan Rosarita Niken Widiastuti.

Selasa, 29 Desember 2020

Kemenhub Libatkan Antropolog dan Sejarawan Bahas Solusi Penanganan Kemacetan di Puncak

Jakarta – Kementerian Perhubungan melibatkan berbagai pihak termasuk antropolog dan Sejarawan untuk membahas dan mencari solusi penanganan kemacetan di Puncak, Jawa Barat yang kerap terjadi.

“Mengapa kita undang para Antropolog dan Sejarawan? karena berdasarkan suatu kajian bahwa apabila ada suatu persoalan yang begitu rumit seperti kemacetan di Puncak, maka antropolog dan sejarawan harus bicara atau dilibatkan untuk menyelesaikan,” jelas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka Webinar bertema “Puncak, Mengapa Diminati Meski Macet Menanti” yang diselenggarakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada Selasa (29/12).

Menhub mengatakan, kompleksnya permasalahan kemacetan di kawasan Puncak tidak bisa hanya diselesaikan hanya dari sisi transportasi saja.

“Puncak itu ibarat fenomena gunung es, dan persoalan transportasi hanyalah puncak gunung es dari masalah yang terlihat di kawasan ini,” ungkap Menhub.

Menhub mengungkapkan, berbagai upaya jangka pendek seperti misalnya rekayasa lalu lintas untuk mengatasi kemacetan di Puncak sudah dilakukan baik oleh BPTJ, Kepolisian, maupun oleh Pemerintah Daerah.

“Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan yang sifatnya adalah jangka pendek seperti : Buka tutup jalan, satu arah, dan berbagai kegiatan. BPTJ, dan juga berbagai pemangku kepentingan khususnya polisi dan Pemda juga berupaya melakukan rekayasa lalu lintas si Puncak dengan uji coba yang dilakukan pada akhir tahun 2019 melalui kanalisasi sistem 2-1. Tetapi itu semua jangka pendek. Kami ingin ada langkah yang lebih komprehensif, di satu sisi bisa berikan layanan tetapi di satu sisi bisa berikan solusi,” ujar Menhub.

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, beberapa upaya jangka panjang yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemacetan di Puncak seperti : memberikan subsidi untuk pelayanan angkutan jalan melalui skema Buy The Service (BTS). Menurut Menhub, melalui skema BTS bisa mengajak para pemilik angkot untuk bisa bergabung bersama dalam suatu wadah seperti koperasi, dapat memiliki kendaraan yang lebih besar seperti bus untuk melayani angkutan di kawasan Puncak.

“Bus di sana kita berikan subsidi. Dengan membangun angkutan massal yang memiliki kapasitas yang besar diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan baik angkot maupun penggunaan kendaraan pribadi yang selama ini memadati kawasan puncak,” ungkap Menhub.

Menhub juga menyarankan kepada pemilik hotel agar juga memiliki atau memanfaatkan angkutan bus agar pengunjung tidak menggunakan kendaraan pribadi.

Menhub berharap, permasalah kemacetan di Puncak bisa diatasi sehingga puncak bisa menjadi kawasan yang tidak hanya ramah bagi pengunjung dan masyarakat, tetapi bisa dikendalikan secara holistic dengan tetap menjaga kelestarian alamnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B. Pramesti mengatakan, Kemenhub bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) tengah melakukan kajian lalu lintas dan penataan kawasan puncak, yang mengkaji beberapa aspek seperti : aspek trasnportasi, aspek tata ruang, ada aspek finansial dan biaya.

Salah satu usulan dari kajian ITB untuk mengatasi kemacetan di kawasan Puncak yaitu penggunaan high occupancy vehicle (kendaraan yang okupansinya tinggi) seperti Bus.

“Ada beberapa instrumen kebijakan yang diusulkan oleh ITB, diantaranya penyediaan layanan shuttle bus, pembangunan jalan baru, penataan hambatan samping, penerapan ganjil genap, dan penggunaan kendaraan yang okupansinya lebih tinggi, serta menerapkan eskalasi tarif parkir kendaraan pribadi dan perpindahan moda,” ungkapnya.

Berdasarkan data dari BPTJ, sejak tahun 1970-an Puncak bertransformasi menjadi suatu kawasan yang diminati oleh masyarakat dan semakin digemari karena banyak hotel, tempat makan, udara sejuk. Demand yang terus bertumbuh menjadi beban kawasan Puncak. Salah satu dampak yang paling nampak adalah sering terjadinya kemacaten kronis yang kerap terjadi setiap akhir pekan maupun pada saat libur panjang.

Turut hadir pula sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Pengamat Transportasi Darmaningtyas, Antropolog Aris Arif Mundayat, Sejarawan JJ. Rizal, serta perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor.

Senin, 28 Desember 2020

PT Pertamina Lubricants Berbagi Sesama Menjelang Akhir Tahun 2020

Indonesia, 28 Desember 2020 – Menjelang penghujung tahun 2020 dan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama, PT Pertamina Lubricants, anak usaha PT Pertamina (Persero) yang mengelola bisnis pelumas, melalui ketiga production unit pelumasnya yakni Production Unit Jakarta, Gresik dan Cilacap dan tujuh Sales Region di seluruh Indonesia telah memberikan santunan kepada lebih dari 1750 anak yatim, kaum duafa dan para guru mengaji di 33 Yayasan dan Panti Asuhan di penjuru negeri dengan total santunan lebih dari 300 juta Rupiah dalam bentuk uang tunai, sembako dan peralatan sekolah. Santunan diberikan sejak 18 hingga 28 Desember 2020.

Santunan diserahkan langsung pimpinan setiap production unit dan Sales Region yang diterima langsung oleh perwakilan anak yatim dan pengurus panti asuhan. Pemberian santunan tetap dengan mematuhi protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dengan melakukan physical distancing dan penerapan 3M.

"Santunan yang diberikan ini merupakan wujud rasa terima kasih dan apresiasi atas kebersamaan dalam jarak yang telah dilalui oleh masyarakat di wilayah kerja dan operasi kami di seluruh Indonesia. Tahun 2020 terasa sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penuh dengan tantangan akibat dari pandemi Covid-19. Namun, dengan bergotong royong, saling membantu dan membangun, maka kita semua bisa melewati tahun 2020 dengan baik. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil bersama dimasa ini. Semoga bantuan kami bisa meringankan beban bagi yang membutuhkan dan memberikan motivasi dan semangat untuk terus melihat masa depan yang lebih baik lagi," ungkap Intania Prionggo PR Manager PT Pertamina Lubricants. 

Kesempatan berbagi di penghujung tahun ini juga merupakan ungkapan syukur atas dukungan serta sinergi dari stakeholders dan masyarakat sehingga PT Pertamina Lubricants dapat tetap melahirkan produk pelumas terbaik dan melayani dengan optimal.

“Kami berharap santunan yang diberikan oleh PT Pertamina Lubricants dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Kami terus berkomitmen untuk hadir dan berkontribusi kepada masyarakat dan tumbuh bersama. Semoga tahun 2021 menjadi tahun yang lebih baik lagi,” tutup Intan. 

Kamis, 24 Desember 2020

Cegah Korupsi, ASN Kementerian ESDM Wajib Lapor Harta Kekayaan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari Rabu (23/12), melaksanakan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 02 Tahun 2020 bagi seluruh pegawai Kementerian ESDM, Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pengatur Minyak Dan Gas Bumi Aceh (BPMA). Tujuannya agar seluruh Wajib Lapor Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Kementerian ESDM memahami perubahan sistem dan tata cara pengisian LHKPN.

"Pelaporan LHKPN merupakan salah satu bentuk pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian ESDM. Untuk itu kedisiplinan para Wajib Lapor di lingkungan Kementerian ESDM, BPH Migas, SKK Migas dan BPMA harus terus dipertahankan dan ditumbuhkan menjadi budaya sejalan dengan nilai organisasi Kementerian ESDM, yaitu JUJUR," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Arifin berharap, dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, seluruh Wajib Lapor LHKPN di lingkungan KESDM melaporkan LHKPN-nya secara tepat waktu dan lengkap.

Sementara, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengungkapkan bahwa acara Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020 Tentang perubahan Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ini merupakan bagian dari rangkaian dari peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember yang lalu.

Senada dengan Menteri ESDM, Ego juga meminta kepada seluruh penyelenggara negara yang menjadi wajib lapor untuk menyerahkan LHKPN tepat waktu.

"Diharapkan LHKPN tahun 2020 dapat secara lengkap disampaikan kepada Komisi Pemberantasan korupsi sesuai dengan batas waktu," harap Ego.

Kementerian ESDM menjadi salah satu kementerian/lembaga terbaik dalam capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Apresiasi diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Sejak tahun 2017 dan 2018 dengan menerima penghargaan Implementasi e-LHKPN Terbaik untuk mencegah korupsi melalui Kepatuhan LHKPN dan tahun 2019, meraih predikat terbaik instansi pengelola Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada lembaga Eksekutif Pusat.

Berdasarkan data yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi, Ikhtisar kepatuhan LHKPN Pegawai Kementerian ESDM tahun 2019 dengan jumlah wajib lapor sebanyak 2.756 seluruhnya sudah melapor dan terverifikasi.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri ESDM beserta jajaran di Kementerian ESDM atas kepatuhannya dalam pelaporan LHKPN, karena berdasarkan apa yang ada pada kami yaitu per tanggal 31 Oktober 2020, dari 2.756 wajib lapor di lingkungan Kementerian ESDM, seluruhnya sudah sudah secara lengkap melaporkan LHKPNnya kepada KPK," ujar Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Isnaini.

Sebagaimana diketahui, seluruh penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya serta bersedia untuk diperiksa harta kekayaannya, baik sebelum, selama, dan setelah menjabat. Wajib lapor Kementerian ESDM telah menunjukkan sebagai penyelenggara negara yang baik, yang patuh pada ketentuan yang ada, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari KKN, lanjut Isnaini.

"Ketentuan tersebut sesungguhnya bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab serta terhindar dari praktek korupsi yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara," tukas Isnaini.

Rabu, 23 Desember 2020

KEMENHUB GANDENG KEMENDAGRI OPTIMALKAN PELAKSANAAN TUGAS

Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas kedua pihak. Kerja sama dituangkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama yang dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tentang dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri dan Kemenhub pada Rabu (23/12), di Kantor Kemenhub, Jakarta.

Kerja sama kedua instansi meliputi Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; Pertukaran data dan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; Dukungan pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya, sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menhub Budi Karya memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri dan jajaran Kemendagri yang telah membahas bersama dan menyepakati hal tersebut. Menhub menjelaskan, kesepakatan ini juga bisa dilihat sebagai bentuk koordinasi dan kolaborasi antar kementerian untuk mewujudkan arahan Presiden RI Joko Widodo.

“Saya berharap agar Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti dengan pembahasan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal teknis Kemenhub dan Kemendagri agar dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi upaya peningkatan pelayanan, kenyamanan dan keselamatan transportasi,” tandas Menhub Budi.

Turut hadir dalam Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono dan Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kerjasama Internasional M.I Derry Aman. 

Selasa, 22 Desember 2020

Telkomsel Dukung Penerapan Teknologi Open RAN di Tanah Air dengan Menumbuhkan Komunitas dan Ekosistem Pengembang Lokal

Jakarta, 22 Desember 2020 – Memperkuat komitmen sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, Telkomsel konsisten mendorong tumbuhnya berbagai alternatif solusi teknologi terbaru dalam upaya menghadirkan kualitas dan kapasitas layanan broadband yang prima, terluas, dan merata hingga pelosok negeri. Salah satu alternatif teknologi yang akan segera diiuji dan diimplementasikan adalah Open RAN (Radio Access Network).

Teknologi Open RAN merupakan teknologi perangkat radio akses yang mengusung paradigma baru dengan menggunakan general purpose, vendor-neutral hardware, software-define technology, dan open system. Dengan konsep dan teknologi ini, komponen hardware dan software di sisi radio akses dapat dipisahkan, sehingga penggunaan hardware dan software memungkinkan berasal dari berbagai vendor penyedia yang telah menerapkan konsep open system interface.

Direktur Network Telkomsel Hendri Mulya Syam mengatakan, “Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, trafik penggunaan layanan broadband masyarakat Indonesia terus tumbuh signifikan. Hal tersebut didorong dengan semakin tingginya adopsi masyarakat untuk pemanfaatan layanan digital guna aktivitas keseharian. Guna memastikan ketersediaan kapasitas dan kualitas jaringan broadband prima yang dapat memberikan kenyamanan pengalaman pelanggan, selain terus memperluas akses ketersedian jaringan broadband yang merata, Telkomsel juga secara konsisten mendorong tumbuhnya berbagai alternatif solusi teknologi yang dapat mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan jaringan mobile broadband terkini.”

Hendri lebih lanjut menambahkan, Telkomsel melihat Open RAN memiliki peluang untuk dapat diterapkan di daerah perkotaan dengan metode overlay maupun wilayah rural dengan metode extension atau complement, dengan tingkat efisiensi dan kompleksitas yang berbeda. Diharapkan Open RAN dapat mengakselerasi perwujudan akses broadband yang merata dengan kualitas yang setara di seluruh pelosok negeri.

Telkomsel juga berharap, pengembangan teknologi radio akses ke depan akan menjadi lebih fleksibel, inovatif, dan kompetitif, terutama dalam mendukung proses adopsi teknologi terbaru 5G yang akan segera diterapkan di Indonesia. Roadmap teknologi 5G akan terus dijalankan Telkomsel dengan menyesuaikan dinamika perkembangan teknologi pendukung.

Dukung Pengembangan System Integrator dan Pengembang Lokal untuk Implemetasi Open RAN

Sebagai wujud keseriusan dalam mendorong pengembangan teknologi Open RAN, Telkomsel bersama para penyelenggara jaringan seluler di Indonesia, Global System for Mobile Communications Association (GSMA), Telecom Infra Projoect (TIP), pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, serta institusi pendidikan seperti Telkom University, berkolaborasi membentuk Community Lab Project untuk memperkenalkan, membuat ekosistem, dan menumbuhkan kapabilitas pengembangan teknologi Open RAN yang berkelanjutan di Indonesia.

Kontribusi nyata Telkomsel dalam Community Lab Project ini juga diwujudkan dengan dukungan penuh atas peresmian Telecom Infra Project (TIP) Community Lab yang dikelola Telkom University bersama TIP belum lama ini. Laboratorium pengembangan teknologi telekomunikasi pertama di Asia Tenggara tersebut merupakan wujud komitmen memajukan pertumbuhan digital dan ekonomi di Indonesia melalui pengujian dan validasi berbasis standar teknologi jaringan terbuka dan terpilah di laboratorium dan di lapangan, memajukan penerapan solusi teknologi yang layak secara komersial, membangun sumber daya manusia pengembang lokal, dan membina ekosistem telekomunikasi yang kuat dan beragam, termasuk ekosistem startup.

“Hadirnya TIP Community Lab Project akan sangat membantu dalam menghasilkan uji layak teknologi yang tervalidasi sebelum dipastikan dapat diimplementasi secara nyata. Melalui laboratorium tersebut, Telkomsel juga berharap akan menciptakan inovasi solusi operasional jaringan yang terbaik, serta menciptakan alternatif-alternatif teknologi yang lebih efisien seperti Open RAN, baik software maupun hardware hasil karya anak bangsa yang nantinya akan memberi dampak positif bagi perkembangan industri telekomunikasi, serta perekomonian digital bangsa dan negara,” pungkas Hendri.

Senin, 21 Desember 2020

Wapres RI: SDM Berintegritas Kunci Keberhasilan Reformasi Birokrasi

JAKARTA – Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menegaskan keberhasilan reformasi birokrasi harus didukung sumber daya manusia (SDM) aparatur yang tidak hanya unggul tapi juga berintegritas. Integritas lembaga maupun aparat harus ditegakkan sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara.

“Setiap aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas. Tanpa integritas yang kuat, akan sulit bagi ASN untuk menghidari ancaman dan tekanan,” ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020 secara daring, Senin (21/12).

Lanjutnya dikatakan, predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Ia optimis keberhasilan pembangunan ZI dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

“Saya harapkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik agar melakukan akselerasi untuk menaikkan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan, serta melakukan inovasi terbaik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Jufri Rahman menjelaskan bahwa pembangunan ZI merupakan kebutuhan yang harus segera dilaksanakan oleh seluruh unit kerja untuk peningkatan percepatan pelayanan publik dan integritas. Dengan semakin banyaknya unit kerja pelayanan WBK/WBBM, diharapkan dapat menularkan “virus-virus” reformasi, perbaikan tata kelola, dan menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi dan melayani publik dengan baik.

“Pembangunan Zona Integritas menuju WBK atau WBBM ini merupakan salah satu arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas korupsi, terpercaya, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan industri 4.0,” jelas Jufri.

Berdasarkan data, usulan zona integritas tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2019 terdapat 2.246 unit kerja pelayanan yang diusulkan, tahun ini meningkat tajam sebanyak 3.691 unit kerja yang diusulkan untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) yang berasal dari 70 Kementerian/Lembaga, 20 Pemerintah Provinsi, dan 161 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dari 3.691 unit kerja tersebut, 2.570 unit kerja berhasil lolos ke tahapan evaluasi. Setelah melewati rangkaian proses evaluasi terpilihlah 763 unit kerja dengan rincian 681 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBK dan 82 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBBM.

Dikatakan, tren positif tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan instansi pemerintah dan seluruh jajaran birokrasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lebih bersih, serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas. Hal ini akan berdampak pada program reformasi birokrasi yang secara nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jufri juga mengingatkan pada unit kerja pelayanan yang mendapat predikat WBK/WBBM, untuk tidak berpuas diri sampai di sini karena predikat yang didapatkan tidak bersifat permanen. “Jika ke depan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi masih ditemukan fakta yang bertentangan dengan predikat WBK/WBBM maka predikat ini akan dicabut dari unit yang bersangkutan,” tegasnya.

Pada Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2020, juga diserahkan apresiasi kepada 10 pemimpin perubahan. Mereka adalah kementerian/lembaga/pemda yang berhasil membangun zona integritas secara masif, dengan jumlah unit kerja terbanyak memperoleh predikat WBK/WBBM. 

Jumat, 18 Desember 2020

Bersama Kementerian ESDM, Grab Indonesia Berkomitmen Hadirkan 26.000 Kendaraan Listrik Dukung Pengembangan Ekosistem

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Republik Indonesia menggelar acara peluncuran publik Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dengan menggandeng beberapa penyedia kendaraan dan jasa transportasi listrik, termasuk Grab Indonesia. Sejalan dengan misi pemerintah, Grab mempertegas dukungan terhadap pengembangan ekosistem KBLBB lewat komitmennya untuk menghadirkan 26.000 kendaraan listrik hingga tahun 2025 sebagai bagian dari inisiatif #LangkahHijau yang telah diluncurkan pada 2019 lalu.

Ridzki Kramadibrata, President Grab Indonesia menyatakan bahwa hingga saat ini, Grab telah menyediakan lebih dari 5.000 armada listrik, baik berupa e-scooter, sepeda listrik, motor listrik, maupun kendaraan listrik 4-roda di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Bali, dan Sulawesi Selatan.

Sebagai bagian dari komitmen #LangkahHijau, Grab akan menyediakan 26.000 kendaraan listrik baik 2-roda maupun 4-roda secara bertahap hingga 2025 mendatang. Grab siap untuk berperan aktif dalam inisiatif pengembangan ekosistem transportasi yang ramah lingkungan demi terwujudnya Indonesia yang lebih hijau dan ekonomi negeri yang berkelanjutan.

Program #LangkahHijau telah diluncurkan oleh Grab Indonesia pada 2019 untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan melalui inovasi teknologi dan transportasi listrik. Sejalan dengan program tersebut, Grab Indonesia juga telah meluncurkan Peta Jalan (Roadmap) Ekosistem Kendaraan Berbasis Listrik bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta jajaran Menteri/Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju yang terkait sebagai bentuk dukungan atas Perpres Nomor 55/2019 tentang memasyarakatkan KBL di Indonesia.

Grab juga telah memperkenalkan GrabCar Elektrik powered by Hyundai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Januari 2020. Grab adalah platform terbuka yang siap berkolaborasi untuk mengembangkan KBLBB di Indonesia. Saat ini, Grab telah bekerja sama dengan Hyundai, Kymco, VIAR dan SELIS dalam menyediakan kendaraan listrik di Indonesia.

Kamis, 17 Desember 2020

PGN Terapkan Smart Utility untuk Tingkatkan Efisiensi Operasi & Layanan Gas Bumi

Jakarta, 17 Desember 2020 – Sebagai Subholding Gas dan bagian dari Holding Migas  Pertamina yang mengelola 96% infrastruktur gas bumi, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menerapkan Smart Utility yang berkelanjutan. Penerapan utility berbasis teknologi ini juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan gas bumi.

Saat ini, industri hilir pemanfaat gas belum tumbuh yang cukup sesuai ekspektasi karena kondisi pandemi COVID-19. Harga gas bumi juga belum sesuai dengan nilai keekonomian yang diharapkan. Namun demikian, manajemen mutu PGN masih tetap dilaksanakan berstandar ISO baik sebelum maupun sesudah kondisi COVID-19 yaitu menggunakan sistem digital.

“Pada dasarnya, PGN menggunakan smart utility yang telah dimiliki dan dikembangkan untuk pengelolaan infrastruktur dan investasi dalam rangka memenuhi kebutuhan gas pelanggan di seluruh sektor. Smart utility berbasis teknologi 4.0 layanan kami cukup canggih dan handal untuk memastikan gas yang disalurkan terjaga kontinuitas, kuantitas, dan kualitasnya,” ujar Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Redy Ferryanto dalam Webinar yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Elektro UI, (17/12/2020).

Redy menjelaskan, berbagai platform teknologi yang dikembangkan oleh PGN dalam optimalisasi operasi fokusnya adalah untuk meningkatkan keandalan dan meningkatkan usia kerja infrastruktur. “Perlu disadari bahwa banyak asset PGN yang sudah berusia cukup tua. Jaringan fiber optic kami yang digelar dari Jawa sampai Singapura merupakan salah satu nadi backbone smart utility PGN untuk terus me-maintenance dan mengelola asset transmisi kita yang selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan di seluruh nusantara. Selain itu, juga harus kita kembangkan teknologi untuk me-maintenance infrastruktur pipa yang berada di tengah hutan atau di bawah laut dan sulit dijangkau dengan cara biasa,” imbuh Redy.

Selain itu, penerapan teknologi 4.0 juga digiatkan untuk mengonversi gas bumi, menyalurkan gas bumi tanpa menggunakan pipa, mengeksplorasi sumber gas alternatif, serta menciptakan layanan maupun produk yang relevan dengan kebutuhan pelanggan.

“Program terbaru kami yaitu Sapta PGN juga akan kami kembangkan menggunakan smart utility, diantaranya Internet Of Things (IOT) dan Big Data agar bisa berkompetisi dalam bisnis gas bumi yang efektif dan efisien,” ujar Redy.

Dengan semakin bertambahnya pelanggan-pelanggan baru di berbagai wilayah, PGN akan terus mengembangkan teknologi di segala sisi. Hasil pengembangan teknologi yang dikembangkan antara lain CNG Cradle (inovasi tabung CNG) dan Pressure Reducing Stasiun (PRS) Tipe A yaitu inovasi penurun tekanan dari 200 barg menjadi 35-40 barg dan 0,1-1,0 barg tanpa pemanas dengan kapasitas 10 M³ per jam.

“CNG Cradle dan PRS Tipe A menjadi solusi penyediaan gas bumi untuk pelanggan komersial yang estimasi penggunaan gasnya sekitar 900-3.000 meter cubic per bulan, tetapi lokasinya belum terjangkau oleh jaringan pipa dengan teknologi sederhana. Jadi pemenuhan gasnya dengan CNG tanpa menggunakan pipa,” jelas Redy.

Benefit yang diperoleh dari teknologi ini berupa penghematan pengeluaran energi di pelanggan sekitar 20%, kemudian dapat melakukan pengiriman secara berkala, dan memudahkan penyaluran gas bumi.

PGN juga memiliki Automatic Meter Reader (AMR) untuk menggantikan input data pemakaian gas secara manual pada pelanggan industri, komersial, dan pembangkit listrik. Dengan pemanfaatan teknologi AMR, maka permasalahan seperti pemborosan listrik, pencatatan menggunakan model GPRS dan ketidakhandalan sistem menjadi teratasi.

AMR memiliki feature power saver, remote monitoring, dan efficient modem. Dengan demikian, bisa didapatkan data realisasi riil pemakaian harian dan efisiensi biaya pengelolaan.

Redy mengungkapkan bahwa masih banyak penggunaan teknologi dalam operasional PGN yang tentunya ditujukan untuk mendukung peran PGN sebagai pemain gas nasional. Menurut Redy, mengelola operasi gas bumi dengan smart utility harus berkelanjutan, karena dalam praktiknya membutuhkan efisiensi, realtime, dan harus dapat mengerti behavior customer sehingga dapat merespons kebutuhan pelanggan akan gas bumi dengan cepat dan efektif. 

“Penguasaan aspek teknologi 4.0 menjadi salah satu fondasi utama PGN untuk mencapai keberhasilan pemanfaatan gas bumi di seluruh sektor,” tutup Redy.

Rabu, 16 Desember 2020

Fintech Tumbuh Pesat, OJK Ungkap Adanya Financial Gap di Indonesia Hingga US$ 165 Miliar

JAKARTA, 16 December 2020 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan adanya kesenjangan finansial (financial gap) yang terjadi di Indonesia sebesar US$ 165 miliar, karena belum mampu tersentuh dukungan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Besarnya nilai potensi financial gap itu mendorong pertumbuhan yang pesat untuk inovasi digital yang terbukti dengan makin banyaknya kehadiran startup financial technology (fintech) di negeri ini.

Hal itu diungkapkan Dino Milano Siregar, Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam diskusi bertajuk “Strategi Finansial Services di Era Digital: Optimalisasi Inisiatif Omni-Channel untuk Growth dan Revenue Melalui Platform Digital KYC” yang diselenggarakan secara virtual oleh Telkomtelstra.

“Potensi di Indonesia memang luar biasa, dengan peringkat 16 ekonomi terbesar secara global, dan ada kurang lebih 175 juta pengguna internet saat ini. Kemudian, ada financial gap sebesar US$ 165 miliar yang memang perlu kita sentuh, supaya ini bisa masuk menjadi suatu benefit buat negara kita,” ujarnya.

Besarnya financial gap, menurut Dino, juga dapat terlihat dari banyaknya usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang belum tersentuh dukungan dari lembaga keuangan dan perbankan. “Ada 70% UMKM di negeri ini yang belum tersentuh lembaga keuangan, apalagi digital keuangan. Padahal kurangnya akses kredit dinilai menjadi salah satu kendala utama dalam pertumbuhan UMKM,” jelasnya.

Karena itu, lanjut dia, tidak heran kehadiran fintech berkembang sangat pesat. “Fintech bisa menjadi solusi untuk mengisi kesenjangan pembiayaan, karena lebih hemat biaya dan saluran yang efisien untuk menjangkau jarak jauh komunitas yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi pertumbuhan yang pesat dari fintech, OJK menerapkan smart regulatory approach untuk inovasi fintech. Hal itu dilakukan sebagai jembatan terkait upaya OJK mengatur fintech. “Fintech kalau diatur secara ketat, dia akan sangat terbatas, kalau tidak diatur maka dia akan berkembang secara liar. Kami mengatur secara pelan, tapi kemudian berharap seiring dengan bertumbuhnya itu maka keamanan bertransaksi dengan pengembangan pelayanannya juga bisa berkembang semakin baik,” jelasnya.

Agus F. Abdillah, Chief Customer Officer Telkomtelstra, menilai pertumbuhan pesat inovasi digital di sektor finansial memang dipengaruhi oleh revolusi industry 4.0. Transformasi digital membuat layanan pelanggan menjadi lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. “Dan menariknya, yang paling banyak mengadopsi teknologi digital ini adalah perbankan dan keuangan digital. Mengapa? Karena saat ini banyak sekali startup baru di bidang keuangan atau diberi nama fintech telah masuk ke teknologi digital,” paparnya.

Agus mengutip survei PWC tahun 2018 terhadap 52 pimpinan perusahaan perbankan di Indonesia dimana 72% dari responden menyatakan bahwa startup fintech menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan dan lembaga keuangan konvensional. “Dengan jumlah basis pelanggan yang besar, startup fintech bisa masuk sangat cepat dengan industri keuangan untuk transaksi pembayaran. Sebagai startup yang lahirnya dari teknologi digital, fintech bisa dengan sangat cepat memiliki kemampuan membangun super apps yang dilengkapi dengan data analytic, machine learning, dan teknologi lainnya,” paparnya.

Telkomtelstra saat ini bekerjasama dengan Oracle untuk penyediaan solusi digital e-KYC (know your costumer), seperti memverifikasi nasabah dalam pembukaan rekening secara online untuk salah satu pelanggannya di Bank Syariah. Bank Syariah tersebut saat ini telah berhasil melakukan 200 ribu pembukaan rekening melalui online sepanjang tahun 2020 yang tentunya sangat mendukung operasional dari layanan keuangan secara remote di masa pandemi.

Sementara itu, Dora Sunarli, Sales Director PT Oracle Indonesia, menjelaskan pertumbuhan pesat inovasi digital di sektor keuangan dan perbankan telah mendorong perkembangan inovasi E-KYC dari jenis tatap muka ke arah digital. Metode KYC tatap muka sebelumnya membutuhkan kehadiran secara fisik, proses verifikasi yang lebih lama dan biaya investasi yang lebih besar.

Selasa, 15 Desember 2020

Huawei RuralStar, Solusi Inovatif untuk Wilayah Terpencil Indonesia yang Belum Terkoneksi

Indonesia, Jakarta, 15 Desember 2020] Guna turut memangkas kesenjangan digital di era pasca COVID-19, Huawei memperkenalkan solusi inovatif “the RuralStar” yang mampu menghadirkan konektivitas hingga ke wilayah-wilayah pedesaan di Indonesia. Demikian penuturan Alex Xing, Chief Technology Officer untuk Huawei Indonesia, pada sesi pertama diskusi panel yang diselenggarakan oleh media telekomunikasi Selular secara daring pada Selasa (15/12).

Diskusi tersebut merupakan bagian dari gelaran tiga hari Digital Telko Outlook 2021 yang diselenggarakan dengan mengambil latar belakang kondisi melemahnya perekonomian sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda global. Sejumlah pihak, seperti para pengambil kebijakan serta pakar di industri terkait turut berpartisipasi dalam diskusi yang mengupas berbagai peluang sekaligus tantangan yang perlu diantisipasi dalam upaya pengembangan jaringan internet di berbagai wilayah di Indonesia.

“Penerapan RuralStar bisa menjadi sebuah ‘keajaiban mobilitas’ bagi wilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh dengan konektivitas,” ujar Alex Xing.

“Solusi teknologi ini menghadirkan beragam inovasi, salah satu contohnya adalah penggunaan teknologi surya yang hemat energi sebagai solusi ketika muncul permasalahan terutama bagi wilayah-wilayah yang belum tersentuh oleh energi listrik. Solusi cell-site yang dilengkapi dengan kapabilitas untuk mencukupi kebutuhan energi secara mandiri ini mampu menangkap energi cahaya dan panas yang dipancarkan oleh matahari, terlebih bagi negara-negara yang terletak di sekitar ekuator, guna menghadirkan konektivitas jaringan yang berkesinambungan,” imbuhnya.

Solusi ini mendukung pengembangan jangkauan jaringan seluler nasional yang makin luas, dengan konsumsi daya yang makin rendah dibandingkan solusi cell-site standar yang ada saat ini. Selain itu, konsumsi daya pada komponen base band dan unit radio yang terdapat pada situs pemancar seluler ini lebih rendah dibandingkan dengan pada BTS makro standar lainnya, karena suplai energinya berasal dari panel surya, alih-alih dari generator disel yang mahal. Dengan demikian, biaya energi dan emisi CO2 bisa ditekan sedemikian rupa, imbuh Alex.

Saat ini, ada lebih dari 83.218 desa dengan 6.790 di antaranya bahkan belum terjangkau oleh jaringan 2G, 6.212 desa belum terjangkau oleh jaringan 3G, sementara sebanyak 12.548 belum terjangkau oleh jaringan 4G. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menekan angka kesenjangan digital ini, khususnya di wilayah-wilayah yang belum terjangkau, yakni di daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Guna mewujudkan pemerataan jangkauan konektivitas secara umum, pemerintah sendiri menargetkan komitmennya untuk menghadirkan konektivitas hingga di wilayah-wilayah yang belum terjangkau dalam kurun waktu dua tahun ke depan.

Dengan adanya kebutuhan untuk mewujudkan pemerataan konektivitas broadband untuk semua, serta menimbang kendala yang besar apabila menggelar jaringan kabel fiber, juga tingginya keterbatasan akibat adanya koneksi warisan pada akses fixed wireless, Alex menuturkan, “Solusi ini sangat cocok untuk dimanfaatkan di sekolah-sekolah, area-area publik, hingga bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil.”

Pada intinya, penerapan solusi Huawei RuralStar akan mampu memangkas TCO sekaligus menghadirkan konektivitas dengan biaya murah bagi daerah-daerah terpencil.

Saat ini, proyek “RuralStar” telah berjalan secara komersial di lebih dari 110 jaringan di lebih dari 50 negara dan menjangkau setidaknya 50 juta penduduk dunia, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil dengan proses penggelaran lapangan yang simpel, instalasi yang mudah, desain hemat energi dan dilengkapi dengan teknologi baterai yang mutakhir.

Senin, 14 Desember 2020

Kemenperin Apresiasi Industri Kereta Api Dobrak Pasar Ekspor Saat Pandemi

Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada PT Industri Kereta Api (Persero) yang berhasil mengekspor produknya ke Filipina di masa pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa produk dari industri nasional mampu kompetitif dalam memenuhi kebutuhan pasar luar negeri.

“PT INKA telah memproduksi lokomotif dan kereta penumpang yang memiliki performa tangguh dan berkualitas, serta membawa ragam fitur yang cukup menarik dan fungsional. Keunggulan inilah yang dimiliki oleh PT INKA, sehingga diminati dan menjadi daya tarik tersendiri bagi costumer mancanegara dan berhasil masuk ke dalam pasar ekspor,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (14/12).

Sebanyak tiga lokomotif dan 15 gerbong penumpang produksi PT INKA dikirim ke Philippine National Railways (PNR) dari Dermaga Jamrud, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Sabtu (12/12). Turut hadir mewakili Menperin saat itu, yakni Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier.

Menurut Menteri AGK, industri alat transportasi merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. “Fokus pengembangan industri kereta api hingga tahun 2035 adalah pengembangan kereta listrik untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan pasar ekspor,” tuturnya.

Oleh karena itu, berbagai kebijakan strategis telah dijalankan oleh pemerintah, di antaranya terkait penggunaan produk dalam negeri, pengembangan komponen pendukung, peningkatan kompetensi SDM termasuk dalam hal pengembangan desain dan engineering, serta pemberian insentif.

“Adapun berbagai fasilitas insentif yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan industri kereta api, antara lain tax holiday, mini tax holiday, tax allowance, pembebasan Bea Masuk, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), fasilitas National Interest Account (NIA), dan super tax deduction,” sebutnya.

Menperin menambahkan, dalam mewujudkan kemandirian industri kereta api nasional, pihaknya juga mendorong implementasi industri 4.0 guna membangun sektor manufaktur yang berdaya saing global. “Melalui implementasi Industri 4.0, diharapkan proses produksi menjadi semakin efisien, produktivitas dan daya saing meningkat, serta nilai ekspor juga meningkat, dengan target Indonesia dapat mencapai 10 besar ekonomi global pada tahun 2030,” paparnya.

Sementara itu, Dirjen ILMATE menyampaikan, industri kereta api dalam negeri saat ini telah tumbuh dan berkembang baik dari sisi kemampuan teknologi maupun bisnisnya, sehingga saat ini Indonesia memiliki industri manufaktur sarana kereta api terbesar di Asia Tenggara. PT INKA telah membuktikan berbagai prestasi, baik skala dalam negeri maupun luar negeri.

Kinerja gemilang yang ditorehkan PT INKA, misalnya pengiriman ekspor 2 Trainset Kereta Diesel Multiple Unit ke Filipina pada bulan Desember 2019, pengiriman ekspor 4 Trainset Kereta Diesel Multiple Unit ke Filipina pada Januari 2020, terselesaikannya kontrak ekspor 250 Kereta Penumpang ke Bangladesh pada bulan September 2020, dan secara bertahap menyelesaikan 31 Trainset LRT Jabodebek milik PT Kereta Api Indonesia.

Lanjut Taufiek, dalam memenuhi kebutuhan kereta api dalam negeri dan luar negeri, PT INKA telah menetapkan milestone pembangunan berkelanjutan, seperti joint venture dengan manufaktur kereta api asal Swiss, Stadler Rail. Kerja sama ini membuahkan investasi pembangunan pabrik di Banyuwangi dan pengembangan teknologi kereta api modern dengan total anggaran sebesar Rp1,63 triliun.

Jumat, 11 Desember 2020

Lampaui Target, TEI-VE 2020 Sukses Jadi Pameran Dagang VirtualTerbesar dengan Transaksi USD 1,2 Miliar

Jakarta, 11 Desember 2020 – Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengungkapkan, Trade Expo Indonesia ke-35 Virtual Exhibition (TEI-VE) 2020 telah sukses dilangsungkan sebagai pemeran dagang virtual terbesar di Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

TEI-VE 2020 yang berlangsung selama 10—16 November 2020 dan berakhir masa penayangan virtual showcase-nya kemarin (10/12), sukses membukukan total nilai transaksi prospektif sebesar USD 1,2 miliar. Total tersebut merupakan capaian yang tercatat per 10 Desember 2020 pukul 13.25 WIB dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar USD 1 miliar.

“Pantauan kami, TEI-VE 2020 ini telah berjalan dengan lancar hingga berakhir virtual showcasenya kemarin. Selama berjalannya TEI kali ini, memang ada beberapa tantangan yang dihadapi, baik dari sisi exhibitor/eksportir maupun buyers, termasuk penyelenggara TEI. Namun, hal itu tidak mematahkan semangat kita untuk terus meningkatkan ekspor di masa pandemi saat ini,” ujar Mendag Agus dalam konferensi pers virtual Hasil Final TEI-VE 2020, sekaligus mengenai Pengesahan Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh ASEAN-Jepang (AJ CEP) dan Persetujuan Perdagangan Preferensial Indonesia-Mozambik (IMPTA), hari ini, Jumat (11/12) di Jakarta.

Mendag Agus menjelaskan, selama penyelenggaraannya, TEI ke-35 sukses menghadirkan 690 exhibitors atau pelaku usaha sukses dan sebanyak 7.459 buyers. Para buyers tersebut meliputi 3.352 buyers dari 127 negara mitra dagang dan 4.107 buyers lokal.

Lebih lanjut Mendag Agus merinci, total transaksi prospektif USD 1,2 miliar yang dicapai terdiri atas transaksi barang dan jasa, maupun investasi. Transaksi barang dan jasa tercatat senilai USD 1,1 miliar, meliputi nilai MoU barang dan jasa USD 967,13 juta yang terdiri dari perdagangan barang sebesar USD 941,13 juta dan jasa (pekerja migran terampil) USD 26,00 juta; transaksi harian USD 124,75 juta; dan business matching USD 435,28 ribu.

Sedangkan, transaksi investasi mencatatkan nilai USD 110 juta dengan dua negara, yaitu Jepang sebesar USD 100 juta untuk produk palm oil mill effluents-POME; dan Mesir sebesar USD 10 juta untuk pabrik joint venture.

Ke depan, di tahun 2021 kita masih akan menghadapi masa sulit karena pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi di hampir seluruh negara dunia, termasuk Indonesia. Untuk itu, diharapkan hasil yang diperoleh TEI kali ini dapat terus berkelanjutan, di samping juga kami terus berupaya meningkatkan terobosan peningkatan ekspor nonmigas,” ujar Mendag Agus.

Adapun 15 negara terbesar yang melakukan transaksi pada TEI ke-35 adalah RRT senilai USD 505,01 juta; Jepang USD 224,20 juta; Mesir USD 147,20 juta; Australia USD 95,42 juta; Malaysia USD 21,40 juta; Belanda USD 19,34 juta; Filipina USD 16,01 juta; Jerman USD 14,78 juta; Amerika Serikat USD 10,62 juta; India USD 9,49 juta; Taiwan USD 6,87 juta; Brasil senilai USD 5,77 juta; Korea Selatan senilai USD 4,00 juta; Singapura senilai USD 3,73 juta; dan Hong Kong USD 2,00 juta.

Sedangkan, 15 produk ekspor yang mencatat transaksi terbesar selama TEI ke-35, adalah produk palm oil USD 362,95 juta (33,23 persen); kertas dan produk kertas USD 244 juta (22,34 persen); makanan minuman dalam kemasan USD 157,55 juta (14,42 persen); produk kopi USD 78,14 juta (7,15 persen); kendaraan dan suku cadangnya USD 52,36 juta (4,79 persen); industri strategis USD 50,01 juta (4,58 persen); bumbu masak dan rempah USD 25,25 juta (2,31 persen); produk kayu ringan USD 11,47 juta (1,05 persen); furnitur kayu USD 9,97 juta (0,91 persen); produk perikanan USD 9,24 juta (0,85 persen); furnitur rumah tangga USD 9,22 juta (0,84 persen); rempah-rempah USD 9 juta (0,82 persen); furnitur rotan USD 8,22 juta (0,75 persen); alas kaki USD 7 juta (0,64 persen); serta kerajinan kayu dan batu USD 6 juta (0,55 persen).

“Semoga hasil yang baik ini dapat semakin meningkat di masa depan untuk peningkatan ekspor nonmigas dan keseimbangan neraca perdagangan Indonesia,” lanjut Mendag.