Tak Boleh Parsial, Inovasi Pelayanan Publik harus Terintegrasi

JAKARTA – Beragam inovasi pelayanan publik yang diciptakan instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai masih bersifat parsial. Sebagai penyelenggara layanan, pemerintah harus menciptakan inovasi yang terintegrasi antar instansi.

“Inovasi sampai tahun kelima KIPP masih bersifat parsial. Kita berharap inovasi terintegrasi dengan kebutuhan program kerja,” ujar anggota Tim Panel Independen Eko Prasojo, usai wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kamis (04/07).

Dunia saat ini berada ditengah arus digitalisasi yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan integrasi.

Eko yang juga Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) berharap, 99 inovasi terbaik ini bisa menjadi tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dikatakan, jika inovasi menjadi tujuan RPJM Nasional ataupun Daerah, masyarakat akan merasakan dampaknya secara signifikan.

Kebanyakan inovasi yang ada saat ini, menitikberatkan pada penggunaan teknologi informasi. Namun, inovasi tak selalu tentang teknologi. Pemberdayaan masyarakat dapat menjadi fokus inovasi pelayanan publik di masa mendatang.

Inovasi harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, produktivitas hasil pertanian, serta pendapatan masyarakat dari pengelolaan berbagai sumber daya alam. Terlebih, tahun ini Presiden Joko Widodo menggalakan pengembangan sumber daya manusia secara nasional.

Dekan FIA Universitas Indonesia tersebut berharap dengan adanya inovasi pelayanan publik dari berbagai daerah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Pemda selaku instansi terdekat dengan masyarakat, diharapkan mampu menyentuh dan membaca kebutuhan masyarakatnya. Bila kebutuhan masyarakat terpenuhi, maka partisipasi dalam pemerintahan akan meningkat dan jalannya roda pemerintahan semakin berkesinambungan.

Eko juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi instansi pemerintah yang baru mengikuti kompetisi tahun ini. Inovasi pelayanan publik tak hanya dimonopoli beberapa daerah saja, namun menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan inovasi, baik berkaitan dengan data informasi berbasis teknologi maupun program pemberdayaan masyarakat. “Artinya dalam lima tahun ini sudah banyak sekali terjadi perubahan dan tujuan untuk memberikan kesadaran inspirasi untuk daerah sudah mulai merata di Indonesia,” pungkasnya. 

Menteri Rini Ajak BUMN Sinergi Kembangkan Pariwisata Kebumen

KEBUMEN, 4 Juli 2019 Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M. Soemarno mendorong BUMN untuk bersinergi memberikan dukungan bagi kemajuan pariwisata Kabupaten Kebumen. Hal ini diungkapkan Menteri Rini, saat mengunjungi objek-objek pariwisata daerah Kebumen pada Kamis (04/07/2019).

Lokasi wisata yang dikunjungi antara lain, wisata bahari seperti Pantai Menganti, Goa Dempok dan Jatijajar. Kedua objek wisata goa ini merupakan dua dari delapan destinasi wisata favorit di Kebumen yang dikenal dengan Geopark Karangsambung Karangbolong yang tersebar di desa-desa di Kebumen.

"Saya menyaksikan sendiri objek-objek wisata di sini dan sangat potensial untuk terus dikembangkan. Saya juga mendorong BUMN untuk mengambil peran bagi kemajuan pariwisata di sini melalui program-program pemberdayaan ekonomi," ungkap Menteri Rini.

Dalam pemberdayaan ekonomi, Menteri Rini mendorong agar produk-produk unggulan masyarakat Kebumen nantinya bisa dijual di Rumah Kreatif BUMN (RKB). 
Selain itu BUMN juga akan beresinergi dengan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur pendukung pariwisata seperti pembangunan homestay.

Sampai saat ini, pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam mendukung perekonomian masyakarakat Kebumen.

Selain Pantai Menganti dan Goa Jatijajar, destinasi-destinasi wisata lainnya yang bisa dikunjungi di Kebumen adalah Pantai Legending, Pantai Sawangan, Pantai Watu qq, Waduk Sempor, Banteng Van Der Wick dan Bukit Pentulu.

Menteri Rini juga menegaskan keberadaan objek-objek pariwisata ini pada akhirnya juga mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan baik lokal maupun manca-negara.

"Sekarang kita punya Bandara baru Kulon Progo. Keberadaan pariwisata di sini nantinya akan mendukung bandara baru tersebut. Dari Bandara Kulon Progo ke Kebumen bisa ditempuh 1-1,5 jam. Inilah yang kita harapkan, pengunjung sudah bisa ke Kebumen lewat Kulon Progo," tutur Menteri Rini.

Kebudayaan Indonesia dalam Dimensi Kekinian dan Perspektif Masa Depan

Lemhannas RI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Forum Gelora Kebangsaan akan menyelenggarakan Seminar Nasional yang bertajuk Seminar Nasional Kebangsaan “Kebudayaan Indonesia dalam Dimensi Kekinian dan Perspektif Masa Depan”, Rabu dan Kamis (3-4/7) mendatang. Konferensi pers digelar sebelum pelaksanaan seminar dimulai. Didampingi oleh Kepala Biro Humas Lemhannas RI Brigjen TNI Sugeng Santoso dan Koordinator Forum Gelora Kebangsaan Witaryono Reksoprodjo, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menggelar konferensi pers tentang seminar tersebut, Senin (1/7), di Ruang Syaleindra Gedung Astagatra Lantai 3.

Berdasarkan pada pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” ketiga instansi tersebut menyadari pentingnya kemampuan kebudayaan sebuah bangsa dalam menjawab tantangan zaman dengan menyelenggarakan seminar kebangsaan ini. 

“Usaha untuk memajukan kebudayaan nasional bukanlah pekerjaan yang mudah karena situasi kemanusiaan yang saat ini dihadapi baik keadaan internal maupun tantangan yang berasal dari luar terjadi dengan dinamis” ujar Agus. Melihat keadaan tersebut ketahanan nasional harus ditopang oleh unsur-unsur kekuatan nasional yang salah satunya adalah faktor sosial dan budaya yang didalamnya terdapat pendidikan kebudayaan yang akan mencerdaskan kehidupan bangsa, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan nilai-nilai kebudayaan.

Aspek kebudayaan merupakan ujung tombak yang perlu diperkuat dan faktor kebudayaan adalah lini utama dalam penguatan sumber daya manusia dalam rangka membangun karakter bangsa di masyarakat. Fokus gerakan ini terbagi menjadi dua hal yaitu mengaruskan pembangunan mental dan karakter sumber daya manusia Indonesia serta yang kedua adalah menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa untuk mengokohkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaya tahan dan mandiri.

Diketuai langsung oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilman Farid seminar tersebut akan diadakan di Hotel JS Luwangsa, Jakarta dan diselenggarakan selama dua hari yaitu pada 3 dan 4 Juli. Pada hari pertama tema yang dibawakan adalah “Temu Kebudayaan” sedangkan pada hari kedua adalah “Aksi Kebudayaan”. Tokoh-tokoh yang akan hadir memiliki beragam latar belakang diantaranya adalah Kepala   Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, CEO Go-Jek Nadiem Makarim, dan Budayawan Mohamad Sobary.

Dengan diselenggarakannya kegiatan  Seminar Nasional Kebangsaan “Kebudayaan Indonesia dalam Dimensi Kekinian dan Perspektif Masa Depan” diharapkan dapat mengembangkan secara konsisten nilai-nilai strategis yang dapat membangkitkan berbagai aspek kehidupan masyarakat,  yang akan mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia

Koperasi Binaan TBIG Beri Pelatihan UMKM di Tebing Tinggi

Jakarta, 2 Juli 2019. Koperasi Bangun Bersama (“KBB”), sebuah koperasi binaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“TBIG”), memberikan pelatihan membatik kepada pengrajin dan pelaku UMKM batik di Kota Tebing Tinggi. Pelatihan ini diberikan oleh KBB atas undangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Tak kurang 25 pelaku UMKM kota Tebing Tinggi mengikuti pelatihan yang berlangsung selama enam hari sejak tanggal 24 – 29 Juni 2019. Pelatihan diberi tema: “Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kelompok Masyarakat Kelurahan”.

Kegiatan ini dihadiri oleh Walikota Tebing Tinggi, Ir. H Umar Zunaidi Hasibuan, MM. dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi, Dra. Sri Wahyuni. Untuk kegiatan ini, KBB mengirimkan dua orang fasilitator kegiatan pelatihan untuk mengajarkan proses membatik. Terdapat dua materi utama yang disampaikan dalam pelatihan ini yaitu materi tentang Batik Tulis dan Batik Cap.

Chief of Business Support Officer PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, Lie Si An, menyambut baik kabar kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Koperasi Bangun Bersama. “KBB memang dituntut untuk mampu untuk memberikan dampak kepada khalayak yang lebih luas. Pelatihan-pelatihan seperti ini diharapkan mampu menguatkan jaringan KBB dengan pihak- pihak strategis sehingga bisa memberikan manfaat terbaik untuk pelaku UMKM,” jelasnya seraya berharap pelatihan yang diberikan oleh KBB mampu membantu masyarakat Kota Tebing Tinggi untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya.

Lebih lanjut, Herman Setya Budi, Presiden Direktur PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk, menjelaskan bahwa koperasi yang awalnya hadir untuk membantu masyarakat sekitar, saat ini sudah mampu untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi. “Tentu kami sangat appreciate dengan kabar ini. Besar harapan KBB mampu memberikan kontribusi untuk masyarakat di seluruh Indonesia.”

Mengenai PT Tower Bersama Infrastructure Tbk:

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“TBIG”), adalah perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi bagi penempatan BTS oleh para operator telekomunikasi di Indonesia. TBIG adalah perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dimiliki oleh Saratoga Group dan Provident Capital. http://www.tower-bersama.com/

Peningkatan Pelayanan Publik melalui MPP

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin meminta kepala daerah untuk mendorong peningkatan pelayanan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan mal pelayanan publik (MPP).

"Kita ingin percepatan dalam peningkatan pelayanan publik termasuk melalui pembangunan MPP di Indonesia. Kami akan memberikan asistensi setiap daerah yang akan membangun MPP," ujar Menteri Syafruddin yang didampingi oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat bertemu Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (01/07)

Menurutnya, masyarakat ingin ada percepatan dalam sektor pelayanan publik, oleh karenanya konsep MPP yang mengintegrasikan segala jenis pelayanan dalam satu gedung dinilai tepat. Dengan MPP, diharapkan pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, efektif, dan efisien.

Proses pelayanan yang terkesan lama dan berbelit-belit mulai ditinggalkan. Menteri Syafruddin yakin dengan komitmen pimpinan maka segala tantangan birokrasi tersebut dapat diatasi dengan baik.

Dikatakan, selain didukung oleh pegawai yang berkompeten, MPP harus menggunakan teknologi yang saling terintegrasi satu dengan yang lain. "Harapan publik terhadap pelayanan publik adalah kecepatan. Untuk itu konektivitas dan kecepatan menjadi hal terpenting dari pelayanan publik,” jelasnya.

Saat ini, seluruh negara di dunia sedang berlomba untuk memberikan layanan publik terbaik bagi masyarakat. Melalui penyediaan pelayanan publik, dapat menunjukkan bahwa negara hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

"Semua negara berlomba untuk membangun pelayanan publik, bahkan negara kecil seperti Georgia saja memiliki 400 layanan publik," ungkap Syafruddin. Begitu pula dengan Pemerintah Indonesia yang memiliki komitmen kuat untuk membangun dan mengembangkan pelayanan publik.

Pada kesempatan tersebut, Pemkab Sumedang menyatakan komitmennya dalam membangun MPP. Bupati Sumedang Dony melaporkan perkembangan pembangunan MPP di daerahnya. Menurutnya, hingga saat ini sudah berjalan sekitar 85 persen dan dalam waktu dekat akan dilakukan uji coba pengoperasian.

Seperti diketahui, Bupati Sumedang merupakan salah satu dari 27 kepala daerah menandatangani komitmen penyelenggaraan MPP dengan Menteri PANRB. Dony menjelaskan bahwa MPP Sumedang akan memberikan 155 pelayanan yang terdiri dari 68 pelayanan SKPD dan Instansi serta 87 merupakan pelayanan perizinan.

Peningkatan kualitas pelayanan publik di Sumedang merupakan salah satu program kerja dari Bupati Sumedang. "Keberadaan MPP ini untuk menjawab problem dimasyarakat yang merasakan pelayanan publik yang tidak profesional dan mahal," ungkap Dony.

Pemkab Sumedang telah melakukan studi banding ke MPP Kota Batam untuk mengetahui standarisasi pelayanan publik dalam MPP. Selain pembangunan MPP, terobosan lain yang dilakukan Pemkab Sumedang adalah penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hingga tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Saat ini juga sedang dibangun zona integritas pada 12 SKPD, dimana targetnya pada tahun 2020 sudah terbangun zona integritas di seluruh SKPD Kabupaten Sumedang.