Punya Program Bagus Mensos & BNI Perkenalkan Agen46 Pada Miss Universe

Jakarta, 31 Maret 2017 --- Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengajak Miss Universe Iris Mittenaere ke salah salah Agen46 BNI, yaitu branchless banking yang dibentuk BNI untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi keuangan tanpa harus mendatangi kantor cabang BNI.  Langkah ini dilakukan untuk memperkenalkan ke dunia internasional konsep peningkatan insklusivitas dan literasi keuangan kepada masyarakat yang memiliki akses terbatas ke perbankan melalui Miss Universe.

Kunjungan Miss Universe ini dilaksanakan ke lokasi Agen46 BNI yang juga toko kelontong yang  dikelola oleh Ahmad Syafei Efendi di kawasan Gandaria, Jakarta, Jumat (31 Maret 2017). Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa, Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati, CEO Mustika Ratu Puteri K Wardani, dan Puteri Indonesia Kezia Warow.

Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, melalui Miss Universe pemerintah berharap dunia akan mengetahui bahwa di Indonesia memiliki sebuah program yang sangat mendukung upaya memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat pada jenjang ekonomi paling rendah, yaitu e-Warong KUBE yang memiliki fungsi sebagai Agen46. Melalui program ini, bantuan sosial dapat disalurkan secara langsung kepada penerimanya, yaitu ibu-ibu rumah tangga, yang berada pada level ekonomi 9% terbawah.

"Semoga Miss Universe dapat menyampaikan kepada dunia bahwa di Indonesia ada program yang mendukung upaya ibu-ibu rumah tangga yang berkomitmen menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin dan berdedikasi untuk memperbaiki perekonomian keluarganya. Sasaran utama program kami memang Ibu Rumah Tangga karena merekalah yang tahu betul kebutuhan keluarganya," ujarnya.

Pada Agen46 di Gandaria Utara ini, masyarakat tidak hanya dapat memperoleh layanan perbankan seperti buka rekening, menabung, mengirim uang, atau membayar tagihan, akan tetapi juga ditambahkan fungsi baru yaitu menjadi sarana penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH). Untuk itu Mensos dan Miss Universe menyaksikan secara langsung proses penyaluran Bansos PKH melalui Agen46 yang dilakukan secara digital.

Penyaluran bantuan sosial secara digital di Agen46 ini dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ini memenuhi amanat Presiden RI yang menghendaki agar bantuan sosial dapat dilakukan menggunakan 1 kartu dan langsung diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak menerima manfaatnya. Sebelumnya di Pekalongan, Presiden RI Joko Widodo telah menyaksikan langsung penyaluran bantuan sosial melalui Agen46 yang dibungkus dalam bentuk Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Elektronik (e-Warong KUBE) atau Agen46 yang dicatat oleh Kementerian Sosial sebagai koperasi.

Agen46 di Gandaria ini melengkapi rangkaian Agen46 yang dikembangkan BNI, yang sudah mencapai sekitar 40.000 agen di seluruh Indonesia. Seperti Agen46 lainnya, penerima manfaat PKH di Gandaria juga dapat memperoleh buku tabungan sekaligus KKS dimana di dalam kartu tersebut berisi nominal sejumlah uang bantuan sosial dari Kementerian Sosial, atau dengan kata lain KKS tersebut berfungsi sebagai kartu Debit ATM bagi penerima PKH.

Salah satu keunggulan utama KKS adalah terdapat dua sistem yang tertanam di dalamnya, yaitu tertanam sistem tabungan (Saving) dan juga sebagai e-Wallet.  Dimana e-Wallet tersebut dapat digunakan untuk berbelanja bahan kebutuhan pokok sembako. Dengan dua fungsi tersebut, penerima manfaat bantuan sosial PKH dapat membelanjakan dana bantuan sosial atau berupa pembelian bahan kebutuhan pokok, atau menarik dana bantuan sosial secara tunai.

Dalam penyaluran PKH non Tunai ini, BNI mengembangkan sistem branchless banking  dengan menggandeng Agen46 sebagai agen Laku Pandai. Program Laku Pandai merupakan program yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat tingkat literasi dan inklusi keuangan pada kelompok masyarakat yang memiliki akses minim terhadap lembaga keuangan.

Sementara Agen46 merupakan agen individu yang ditunjuk oleh BNI sebagai kepanjangan tangan BNI dalam melakukan layanan perbankan sederhana seperti tarik tunai tabungan, setoran tabungan, transfer antar rekening, pembelian pulsa serta pembayaran rekening listrik.

“Apabila ada sisa dana dari pengembalian dana bantuan sosial, BNI memastikan dananya tersimpan sebagai tabungan, sehingga akan mendapatkan bunga dan tidak hilang. Seluruh e-Warong KUBE adalah Agen46 yang telah kami lengkapi dengan aplikasi minimarket yang terintegrasi, sehingga akan memudahkan proses penjualan dan pemesanan barang,” ujar Adi Sulistyowati.

Dengan dukungan sistem dari BNI ini, penyaluran bantuan sosial yang diterima masyarakat akan dilakukan secara non tunai, dimana bantuan sosial akan langsung masuk ke rekening penerima manfaat dan selanjutnya dapat digunakan untuk membeli barang yang telah ditetapkan di Agen46, melakukan tarik tunai, atau tetap disimpan di dalam Tabungan. KKS juga dapat difungsikan sebagai kartu Debit yang dapat bertransaksi di ATM. Pemilik KKS yang merupakan penerima manfaat Bantuan Sosial dapat mencairkan bantuan dari pemerintah tersebut di seluruh jaringan Agen46, seluruh outlet dan ATM BNI,

Kementerian Sosial dan BNI melakukan Pendalaman layanan, yaitu dengan menambahkan fitur Bantuan Sosial untuk anak-anak yang kurang beruntung karena disabilitas. Sebagai bank penyedia sarana penyaluran bantuan sosial tersebut, BNI menambahkan ruang dalam fasilitas Wallet Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak hanya untuk bantuan sosial PKH, subsidi Sembako, dan subsidi LPG, namun diperkaya dengan Wallet bantuan Disabilitas.

Pada kesempatan ini, Miss Universe ikut menyaksikan ujicoba penyaluran Bantuan Sosial PKH Non Tunai yang dicairkan menjadi uang tunai baik melalui mesin EDC BNI yang dioperasikan di Agen46 maupun melalui ATM BNI. Uji coba juga dilakukan pada penyaluran subsidi beras yaitu melalui pembelian beras Rastra menggunakan kartu KKS, dimana penerima manfaat tidak perlu mencairkan subsidi berasnya, cukup dengan menggesek KKS di Agen46 mereka dapat membeli berasnya.

Komitmen Seluruh Sektor, Kunci Sukses Implemetasi RUEN

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, hari Kamis (30/3) memimpin Sidang Anggota ke-21 Dewan Energi Nasional (DEN). Agenda Sidang DEN kali ini utamanya untuk memastikan implementasi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sesuai tugas dan tanggung jawab para Kementerian yang tercantum dalam RUEN. Komitmen Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi kunci utama suksesnya pelaksanaan RUEN.

Sebagaimana diketahui bahwa RUEN yang merupakan amanat dari Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 22 Tahun 2017 pada tanggal 2 Maret 2017. Di dalam RUEN terdapat Matriks 383 Program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran KEN dan RUEN.

Dari 383 kegiatan tersebut, Kementerian ESDM mendapatkan tanggung jawab terbanyak untuk melaksanakan 237 kegiatan. Selanjutnya Pemerintah Daerah dengan kewajiban tugas dan tanggung jawab sebanyak 102 kegiatan. Seluruh kegiatan Pemerintah Daerah ini harus diakomodir dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Untuk mengawal penyusunan RUED, Menteri ESDM Ignasius Jonan meminta agar para Anggota DEN, yang terdiri dari Anggota Unsur Pemerintah (AUP) Anggota dan Unsur Pemangku Kepentingan (AUPK), membagi tugas mengawal penyusunan RUED untuk tiap wilayah. "Saya minta agar dibagi setidaknya ada 1 AUP dan 1 AUPK bertanggung jawab untuk mengawal penyusunan RUED per klaster, misalnya klaster Jawa Bali oleh 1 AUP dan 1 AUPK, selanjut klaster NTB, NTT dan seterusnya juga begitu", ungkap Jonan.

Untuk mendukung penyusunan RUED, Jonan juga meminta agar Perguruan Tinggi di Provinsi juga terlibat. "Ada baiknya Perguruan Tinggi di tiap Provinsi turut dilibatkan untuk memperkuat penyusunan RUED. Semua pihak agar bisa terlibat, agar ada sense of ownership terhadap RUED, sehingga dalam implementasi nantinya lebih workable", ungkap Jonan.

RUEN merupakan arah pengelolaan energi Indonesia jangka panjang untuk mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan. Fokus penyediaan energi akan diprioritaskan di wilayah yang masih minim energi khususnya di Indonesia Timur. "Energi adalah alat untuk meratakan pembangunan pembangunan" ujar AUPK DEN, Sony Keraf.

Pada kesempatan Sidang Anggota DEN tersebut, AUPK juga menyampaikan skenario untuk mencapai sasaran 23% porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional tahun 2025, diantaranya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air skala besar di Papua dan Kalimantan Utara. Industri perlu dibangun di wilayah tersebut seperti Inalum di Sumatera Utara. Selain itu, juga diusulkan untuk mewajibkan pembangunan pembangkit listrik pada tiap pabrik pengolahan kelapa sawit, konsep dana pengembangan EBT melalui carbon tax, dan strategi pembangunan pembangkit listrik solar cell rooftop, listrik dari sampah, pembangkit listrik tenaga angin di gunung dan pantai.

Kementerian/Lembaga Harus Patuh Pada Semangat Deregulasi

Perekonomian Indonesia hingga saat ini masih menghadapi kendala strategis yang harus diperbaiki,khususnya dalam tata niaga perdagangan. Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan ekonomi tentang masalah logistik terkait dengan pelayanan portal Indonesia National Single Window (INSW) serta waktu tunggu barang keluar dari pelabuhan (dwelling time).

 

“Kita akan siapkan langkah-langkah untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan ekonomi terutama mengenai logistik,” ujar Sofyan Wanandi selaku Wakil Ketua Kelompok Kerja Penanganan dan Penyelesaian Kasus saat memimpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi pada Rabu (29/3) di Jakarta. Sofyan mewakili Menko Perekonomian Darmin Nasution yang tengah mendampingi Presiden Jokowi dalam sebuah acara di Istana Kepresidenan.

 

Rapat koordinasi dihadiri antara lain Wakil Ketua Kelompok Kerja Penanganan dan Penyelesaian Kasus Sofyan Wanandi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yosanna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Edy Putra Irawady, Ketua Badan Kebijkaan Fiskal Suahasil Nazara serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

 

Dasar hukum kebijakan tata niaga ekspor impor diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengacu pada pengendalian perdagangan luar negeri, seperti larangan impor atau ekspor barang dan pembatasan ekspor atau impor barang.

 

Berdasarkan database larangan terbatas (lartas) INSW per 10 Februari 2017, dari total 9143 HS Eskpor terdapat 882 atau sebesar 8,8% HS Lartas Ekspor. Sementara untuk impor, dari total 5235 HS Impor terdapat 4790 atau sebesar47,8% HS Lartas Impor.

 

Berkaitan dengan itu, pemerintah terus melakukan pembenahan dalam implementasi INSW melalui sinkronisasi prosedur tata niaga, persaingan antar pengusaha serta persyaratan edar dan impor barang yang selama ini menjadi penyebab perpanjangan waktu dwelling time.

 

Adapun usulan rekomendasi yang perlu dilakukan adalah pertama, penetapan kode HS yang memiliki beberapa persyaratan perijinan harus dilakukan lebih detail oleh kementerian dan lembaga terkait. Kedua, diperlukan mekanisme baku dan jelasatas perlakuan terhadap jenis barang yang sama. Ketiga, perlu penyamaan persepsi antara kementerian dan lembaga terkait kode HS dan uraian jenis barang serta keempat, perlu kesepakatan antar kementerian dan lembaga mengenai definisijenis barang yang diatur.

 

“Kami menyarankan untuk mengurangi tata niaga.Pengawasan kepatuhan harus diikuti secara patuh oleh KL dan perlu mengembalikan proses legislasi sesuai pasal 53 dan Undang-Undang Perdagangan,” tegas Ketua Unit Pendukung Satgas Deregulasi Edy Putra Irawady.

 

Diakhir rapat, Sofyan menegaskan akan melakukan rapat lanjutan untuk membahas masalah dwelling time ini dengan mengundang kementerian dan lembaga terkait. Sehingga permasalahan dapat segera diselesaikan.

Industri Mebel Nasional Potensial Tumbuh

Industri mebel nasional memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang karena didukung sumber bahan baku melimpah dan perajin yang terampil. Oleh karena itu, Pemerintah memprioritaskan pengembangan sektor padat karya berorientasi ekspor ini agar semakin produktif dan berdaya saing melalui kebijakan-kebijakan strategis.

“Pemerintah berupaya untuk mengurangi berbagai hambatan yang selama ini dihadapi pelaku usaha mebel nasional dalam proses produksi, pemasaran, maupun ekspor,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di sela kegiatannya menghadiri Global Manufacturing and Industrialisation Summit (GMIS) 2017 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Selasa (28/3).

Misalnya, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan dokumen V-Legal yang sudah diberlakukan wajib bagi industri furnitur. “Menurut pelaku industri furnitur, SVLK pada dasarnya belum memberikan manfaat bagi mereka khususnya terkait keberterimaan dokumen V-Legal di negara tujuan ekspor,” ujar Airlangga.  Saat ini, baru Uni Eropa yang sudah memiliki kerangka kerja sama Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT VPA), sedangkan kebijakan ini berlaku ke seluruh negara tujuan ekspor.

Dalam upaya mengatasi hal tersebut, Airlangga menegaskan, perlunya koordinasi dengan pemerintah Uni Eropa (G to G) untuk menghilangkan kendala teknis yang menghambat produk Indonesia masuk ke pasar Uni Eropa. “Sehingga produk furnitur Indonesia dapat privilege masuk ke pasar Uni Eropa melalui Greenline dan melakukan negosiasi dengan negara tujuan ekspor lainnya untuk meningkatkan keberterimaan SVLK,” tuturnya.

Opsi lainnya, yakni mengeluarkan atau mengecualikan produk furnitur dan kerajinan kayu dari kewajiban SVLK. “Makanya, SVLK diminta untuk disederhanakan dan bisa dikomunikasikan kepada seluruh konsumen,” imbuh Airlangga.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengusulkan agar perusahaan yang sudah mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) tidak perlu rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan impor kayu karena akan menghambat jalannya proses produksi.

“Saat ini, banyak sekali bahan baku kayu yang harus diimpor oleh pelaku industri furnitur, seperti kayu oak dan poplar,” sebutnya. Jenis-jenis kayu tersebut tidak tersedia di dalam negeri sehingga untuk memenuhi kebutuhan, perlu dilakukan impor.

Airlangga mengungkapkan, hambatan lainnya, yaitu selama ini impor barang contoh (sampel) furnitur masih harus melalui proses karantina oleh Kementerian Pertanian. Padahal produk furnitur merupakan produk olahan, di mana sebelum diimpor sudah melalui proses fumigasi di negara asalnya sehingga bebas hama penyakit.

“Proses karantina sampel furnitur yang memakan waktu mengakibatkan tertundanya proses produksi furnitur,” jelasnya. Untuk itu, Menperin menyarankan agar sampel furnitur tidak lagi harus melalui proses karantina.

Airlangga menyampaikan, pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas pajak seperti tax allowance bagi pelaku usaha furnitur di Indonesia agar produk furnitur Indonesia semakin bersaing.

“Industri furnitur merupakan salah satu sektor yang dapat memanfaatkan kebijakan pemotongan pajak penghasilan dan penundaan pembayaran pajak penghasilan,” paparnya. Insentif ini diberikan dengan tujuan mempermudah cash flow perusahaan dan mengurangi beban biaya tenaga kerja. “Kalau mereka minta, kami bisa memberikan rekomendasi. Sudah ada lima perusahaan yang mendapatkan," lanjutnya.

Sumber penghidupan

Sektor ini menjadi sumber penghidupan bagi sejumlah besar rakyat Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan negara penghasil rotan terbesar di dunia. Sebanyak 85 persen bahan baku rotan di seluruh dunia dihasilkan oleh Indonesia, sisanya dari Filipina, Vietnam dan negara Asia lainnya. "Daerah penghasil rotan di Indonesia berada di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua,” sebut Airlangga.

Sedangkan, sentra industri hilir rotan di Indonesia tersebar di beberapa kota seperti Cirebon, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jepara, Kudus, Semarang, Sukoharjo, dan Yogyakarta. Potensi produksi rotan Indonesia saat ini mencapai 143.120 ton per tahun.

Selanjutnya, untuk turut memacu kinerja industri furnitur dan kerajinan, Kemenperin telah mendorong beberapa program yaitu; (1) Bantuan pengadaan mesin dan peralatan industri furnitur dan kerajinan; (2) Pengembangan Industri furnitur dan kerajinan di luar Jawa; (3) Bantuan Pendanaan dalam penyelenggaraan Pameran Furnitur dan Kerajinan di dalam dan luar negeri; (4) Peningkatan Penggunaan furnitur dan kerajinan sebagai bagian dari Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Menperin pun mengimbau industri ini perlu didukung kegiatan penelitian dan pengembangan yang lebih kuat, terutama di bidang desain, teknik produksi, serta proses pengemasan dan penyelesaian produk. "Bidang-bidang itulah yang menjadi ujung tombak daya saing industri furnitur nasional yang bersifat fashionable dan lifestyle, yang masuk kategori industri kreatif, sehingga dengan inovasi dan kreativitas menjadi kunci sukses,” tuturnya.

Kementerian Perindustrian melalui Ditjen Industri Agro telah secara berkelanjutan melakukan pendampingan pengembangan kemampuan SDM industri furnitur di bidang teknik desain maupun teknik produksi, baik di sentra industri hulu maupun hilir.

Kemenperin secara rutin dan berkelanjutan menyelenggarakan Indonesia Furniture Design Award (IFDA) - Lomba Desain Furnitur Nasional. Dari kompetisi tersebut, dihasilkan karya-karya desain furnitur yang memiliki ciri khas Indonesia dan desain inovatif untuk memenuhi selera pasar dalam dan luar negeri.

Di sektor industri kecil dan menengah (IKM), program pengembangan IKM furnitur pada tahun ini, di antaranya Kemenperin mendukung pendirian Komunitas Industri Mebel dan Kerajinan Solo Raya (KIMKAS). Komunitas ini merupakan kolaborasi IKM berorientasi ekspor untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan instansi pemerintahan. “Kami juga memfasilitasi pemberian mesin pengering kayu untuk kelompok usaha KIMKAS,” ujar Airlangga.

Selanjutnya, Kemenperin akanmemberikan dukungan informasi kepada IKM furniturdi Solo Raya mengenai kebijakan KITE, dukungan ekspor melalui LPEI, penerapan manajemen kendali mutu produk, serta penerapan manajemen organisasi dan penggunaan produk furnitur dalam negeri untuk sekolah dan perguruan tinggi di indonesia dengan Kemendikbud melalui Forum Diskusi Antar Stakeholder Barang dari Kayu dan Furnitur.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Kemenperin sejak tahun 2012-2016, untuk pengembangan IKM furnitur di Indonesia, meliputi pengembangan wirausaha baru (WUB) IKM furnitur di 15 lokasi dan pengembangan sentra IKM furnitur di 19 lokasi di seluruh Indonesia.

Menperin Luncurkan MV Iriana, Kapal Tenaga Listrik Pertama di Indonesia

Industri galangan kapal nasional menunjukkan kemampuannya dalam membuat moda transportasi laut yang berkualitas dan menggunakan teknologi canggih. Ini dibuktikan oleh PT. Sumber Marine Shipyard yang memproduksi kapal angkut semen curah (cement carrier) berkapasitas 9.300 deadweight tonnage (DWT) dengan menerapkan sistem electric propulsion, menjadi yang pertama di Indonesia.

“Karya anak bangsa ini adalah wujud nyata kemandirian industri perkapalan nasional, yang nantinya dapat mendukung kelancaran distribusi barang khususnya untuk muatan semen yang akan digunakan bagi kegiatan pembangunan di Indonesia,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Launching Ceremony Cement Carrier MV. Iriana di PT. Sumber Marine Shipyard, Tanjung Uncang, Batam, Sabtu (25/3).

Kapal yang dipesan PT Pelayaran Andalas Bahtera Baruna (ABB), Jakarta ini digerakkan bukan dengan bahan bakar minyak, namun tenaga listrik yang dihasilkan oleh electric motor, sehingga hemat energi serta ramah lingkungan. Indonesia menjadi negara nomor tiga di Asiadalam membangun jenis kapal ini setelah Jepang dan Taiwan.

Menperin menyampaikan, teknologi tersebut sama dengan yang digunakan oleh Jepang sebagai negara pertama yang menerapkannya, namun buatan Indonesia lebih canggih karena mampu menghemat bahan bakar lebih besar. “Untuk itu, kami memberikan apresiasi karena teknologi di sini akan menghemat energi hingga 20 persen, sedangkan di Jepang hanya saving sekitar 10 persen,” ungkapnya.

MV Iriana yang memiliki spesifikasi panjang 117 meter, lebar 25,5 meter, tinggi 7,9 meter, kedalaman ke air 6,3 meter, dan kecepatan 10 knot tersebut dikerjakan oleh putra putri Indonesia dalam waktu kurang dari setahun. Bahkan, pemakaian bahan baku untuk kapal besar ini, didominasi baja lokal produksi PT Krakatau Posco, Cilegon.

Airlangga menambahkan, pembangunan kapal tersebut mampu menghemat devisa sekitar Rp260 miliar untuk satu kapal sehingga dapat memperkerjakan banyak tenaga kerja lokal dan memperkuat mata uang rupiah. “Kapal ini menyerap tenaga kerja dan bahan baku lokal yang tinggi serta dibangun dengan tepat waktu,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan kapal ini sejalan dengan langkah pemerintah yang menempatkan sektor maritim sebagai salah satu program prioritas dalam pembangunan nasional, termasuk juga di dalamnya adalah pengembangan industri galangan kapal. “Melalui visi kemaritiman, saat ini pemerintah berupaya agar sektor industri galangan kapal nasional mempunyai daya saing di tingkat global,” ujarnya.

Chairman PT Sumber Marine Shipyard, Haneco W Lauwensi mengaku bangga pihaknya mampu menyelesaikan kapal angkut semen curah berteknologi elektrik tersebut. “MV Iriana, murni hasil karya anak bangsa Indonesia. Ini adalah wujud komitmen kami di dalam negeri sesuai misi Indonesia menuju poros maritim, dengan pengerjaan kurang dari satu tahun oleh 800 pekerja, berhasil membuat kapal berteknologi tinggi," ujarnya.

Menurut Haneco, keberhasilan ini akan memotivasi industri galangan kapal lain di Indonesia, agar dapat terus maju, tumbuh dan berdaya saing sekaligus memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. “Saat ini, kami memiliki team work yang siap untuk menanti pekerjaan baru. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kami mendapat orderan lagi,” harapnya. Haneco juga sempat mengucapkan apresiasinya kepada semua pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan MV Iriana.

Hadir dalam kesempatan tersebut Dubes Indonesia untuk Singapura Ngurah Swajaya, Staf Khusus Menko Maritim Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro, Ketua Umum INSA Johnson W Sutjipto, dan Staf Ahli Gubernur Kepulauan Riau Syamsuardi.

Sektor strategis

Pada kesempatan tersebut, Menperin menegaskan, industri galangan kapal merupakan sektor strategis untuk mempengaruhi perkembangan infrastruktur dan konektivitas pada suatu daerah di Indonesia, sekaligus melengkapi poros maritim yang semakin kuat. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian lebih agar sektor ini mampu berkembang dan memiliki daya saing tinggi. 

“Apalagi, karakteristik industri perkapalan sebagai sektor padat karya, padat modal dan padat teknologi. Bahkan, bagi Indonesia, kapal bukan hanya berfungsi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi lebih dari itu, sebagai simbol kekuatan dan kedaulatan negara,” tegasnya.

Kemenperin mencatat, industri perkapalan nasional telah mencapai beberapa kemajuan,di antaranya peningkatan jumlah galangan kapal menjadi sekitar 250 perusahaan dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 1 juta DWT per tahun untuk pembangunan baru dan sekitar 12 juta DWT per tahun untuk reparasi kapal.

Ke depan, kata Airlangga, kapasitas produksi untuk pembangunan baru maupun reparasi kapal akan terus ditingkatkan. Sejalan dengan upaya tersebut, didorong pula pengembangan industri komponen agar struktur industri maritim kita semakin kuat.

Menperin pun berharap kepada BP Batam selaku pemangku kepentingan untuk selalu berupaya mendorong dan menciptakan nilai tambah bagi Kota Batam. "Pemerintah punya banyak proyek infrastruktur yang bisa menunjang Batam untuk revive, jadi tinggal bagaimana dorongan dari BP Batam untuk melobi kementerian terkait seperti ESDM, dan beberapa kontraktor yang telah memperoleh pekerjaan," papar Airlangga.

Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro mengatakan, pihaknya terus berkomitmen untuk menumbuh kembangkan sektor industri galangan kapal secara luas melalui dukungan kebijakan dan iklim usaha yang kondusif. “Kami akan selalu membuka diri dan berupaya memberikan strategi khusus melalui forum dan koordinasi di tingkat pusat untuk tetap menjaga industri galangan kapal di Batam,” ujarnya.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, cita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim tidaklah lengkap tanpa adanya industri galangan kapal yang kuat. “Dengan semangat yang sama, pemerintah berusaha mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan pasar dalam negeri bagi kepentingan pengembangan industri perkapalan dalam negeri,” terangnya.

Menurut Putu, program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi salah satu strategi yang perlu didukung oleh semua pemangku kepentingan industri perkapalan. Di samping itu, kebijakan lainnya yang akan terus didorong untuk kepentingan kemajuan industri galangan kapal adalah kebijakan fiskal.

“Industri perkapalan merupakan investasi yang sangat besar dalam jangka waktu panjang. Oleh sebab itu, iklim investasi yang kondusif menjadi mutlak agar kesinambungan operasional dan produktivitas sektor industri perkapalan dapat menjadi lebih optimal,” tuturnya.

Kredit Pangan BNI Sentuh Puluhan Ribu Debitur Kecil

Lima Puluh Kota, 24 Maret 2017 ---- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro dan  kecil yang bergerak dibidang pangan, yang dikelompokkan kedalam sektor Pertanian, Perkebunan, maupun Peternakan. Jumlah debitur yang menerima kredit kecil BNI diketiga sektor itu mencapai lebih dari 10.000 debitur dengan nilai kredit lebih dari Rp 2,3 triliun.

Demikian terungkap dalam acara Peluncuran Aksi Pangan yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Lembah Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Jumat (24 Maret 2017). Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, dan Direktur BNI Catur Budi Harto.

Corporate Secretary BNI Kiryanto mengungkapkan, dukungan pembiayaan BNI ke sektor Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan tersebar ke berbagai komoditas, yaitu antara lain unggas, tebu, sapi, padi, ternak perah, dan sawit. Pembiayaan ke sektor pangan juga diberikan oleh BNI untuk usaha jasa - jasa Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.

"Porsi pembiayaan terbesar memang disalurkan untuk usaha peternakan sawit, unggas, dan tebu. Adapun penyalurannya sebagian besar dilakukan melalui Kredit Usaha Rakyat," ujarnya.

Pada acara tersebut, BNI menyalurkan KUR secara simbolis kepada dua debitur yang bergerak di bidang usaha peternakan kambing dan perdagangan pupuk, masing-masing Rp 75 juta dan Rp 250 juta. Dukungan BNI terhadap bidang-bidang usaha ini juga diberikan dalam bentuk penguatan literasi keuangan melalui pembukaan agen-agen Lakupandai yang di BNI bernama Agen46. Terdapat 2 Agen46 yang diajak ke acara tersebut, antara lain Badan Usaha Milik Nagari Sungai Kamuyang.

BNI juga aktif mendukung program penyaluran bantuan-bantuan sosial bagi petani dan bantuan pertanian dari pemerintah melalui Kartu Tani. Hingga 21 Maret 2017, BNI telah mengaktivasi lebih dari 9.400 Kartu Tani dan menyalurkan Pembiayaan melalui Kartu Tani kepada sebanyak 751 petani dengan nilai lebih dari Rp 130 miliar. Para petani yang telah mendapatkan Kartu Tani menanam komoditas tebu, padi, bawang merah, dan bawang putih.

Bangun infrastruktur

Pada saat yang sama, BNI menunjukkan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur yang dapat memperlancar pengiriman produk-produk pertanian dari sentra-sentra produksi ke pasar. Salah satunya adalah pembangunan Jembatan Jorong (Dusun) Ambacang Kunyik yang terletak di Nagari (Desa) Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota. BNI menyiapkan dana Rp 500 juta untuk membangun kembali jembatan yang hancur akibat bencana banjir dari Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) BNI.

Jembatan ini penting artinya untuk memastikan kelancaran lalu lintas komoditas  buat lintasan produk-produk tanaman pangan, bahan pertanian,  ternak, dan perkebunan. Pasokan komoditas tersebut tidak hanya mengamankan pasokan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan kota- kota di Sumatera Barat tetapi juga mengamankan pasokan  pangan di Provinsi Riau.

Sementara itu untuk meringankan korban bencana banjir di beberapa sentra pertanian di Sumatera Barat, BNI juga memberikan bantuan sekitar Rp 100 juta. Bantuan tersebut digunakan untuk pengadaan 3 perahu karet dan bahan makanan.

Pemerintah Siapkan Skema Integrasi Industri Hulu-Hilir

Penumbuhan industri berperan strategis mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pasalnya, aktivitas industri selalu membawa efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional seperti melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah, dan penerimaan devisa.

“Untuk itu, kami bersama pemangku kepentingan tengah menyiapkan skema integrasi industri dari hulu sampai hilir. Skema ini dapat menumbuhkan industri di Indonesia yang implikasinya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (23/3).

Merujuk data BPS, sepanjang tahun 2016, industri pengolahan non-migas secara kumulatif tumbuh sekitar 4,42 persen dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional sebesar 18,20 persen. Pada tahun 2017, industri pengolahan non-migas diproyeksikan tumbuh di kisaran 5,2-5,4 persen dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1-5,4 persen.

Menurut Airlangga, dalam skema tersebut, integrasi dimulai dari bahan baku, proses produksi, jasa terkait hingga menjadi produk akhir, bahkan sampai pada daur ulang produk industri tersebut. "Skema ini penting bagi peningkatan daya saing industri nasional ke depan," ujarnya.

Untuk implementasinya, pemerintah akan mengurangi hambatan-hambatan di sektor perindustrian sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri. Misalnya melalui deregulasi dan paket kebijakan ekonomi. “Saat ini sedang dikaji. Salah satu target yang bisa didorong adalah pengembangan industri padat karya berorientasi ekspor,” tutur Airlangga.

Menperin menyebutkan, beberapa sektor kimia hilir yang mampu mendorong ekonomi berkeadilan di Indonesia, antara lain industri barang jadi karet, industri farmasi dan obat tradisional, serta industri kosmetika. “Sebagai gambaran, potensi industri barang jadi karet di dalam negeri, dari hulunya didukung dengan area perkebunan karet paling luas di dunia yang mencapai 3,64 juta hektare,” ungkapnya.

Dari total luas area tersebut, produksi karet sebanyak 3,16 juta ton pada tahun 2016. Di sektor antara, industri pengolahan karet sekitar 145 perusahaan dengan menyerap tenaga kerja lebih dari 36 ribu orang dan memiliki kapasitas produksi hingga 5,2 juta ton per tahun. Sedangkan, di sektor hilir, yang di antaranya meliputi industri ban, sarung tangan karet, dan komponen otomotif, terdiri dari 308perusahaan dengankapasitas produksi 1,4 juta ton per tahun.

“Selain itu, industri tekstil dan produk tekstil juga berperan. Sektor ini merupakan kantong penyerapan tenaga kerja terbesar hampir 3,5 juta orang sampai ke skala industri kecil dan menengah (IKM),” imbuh Airlangga. Untuk memacu daya saing industri ini, Kemenperin tengah menjalankan langkah strategis seperti peningkatkan kompetensi tenaga kerja, perlindungan pasar dalam negeri, pengembangan industri subtitusi impor, perluasan pasar ekspor, dan pemanfaatan lembaga pembiayaan ekspor.

Kemudian, industri padat karya berorientasi ekspor lainnya yang sedang didongkrak kinerjanya, antara lain sektor industri alas kaki, industri pengolahan ikan dan rumput laut, industri aneka (mainan anak, alat pendidikan dan olah raga, optik, alat musik), industri kreatif (kerajinan, fashion, perhiasan), serta industri elektronik dan telematika (multimedia, software).

Selanjutnya, industri furniture kayu dan rotan, serta industri makanan danminuman(turunan CPO, olahan kopi, kakao). Amunisi untuk memacu sektor-sektor tersebut, salah satunya dengan memberikan insentif fiskal berupa pemotongan pajak penghasilan yang digunakan untuk reinvestasi.

Sedangkan, khusus industri kecil dan menengah (IKM), Kemenperin akan meminta keringanan seperti insentif pajak dan diskon bea masuk untuk kebutuhan peralatan produksi. Misalnya, fasilitasi kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). “Kami juga tengah mendongkrak produktivitas dan daya saing  IKM karena merupakan tulang punggung perekonomian nasional sekaligus sebagai sektor mayoritas dari seluruh populasi di Indonesia yang mampu menyerap banyak tenaga kerja,” ungkapnya.

Dengan terintegrasinya sektor industri, pemerintah berharap ke depan ada dampak positif terhadap kinerja manufaktur dan penyerapan tenaga kerja. “Jika estimasi dari pertumbuhan industri dari agro, logam maupun petrokimia dalam tiga tahun ke depan bisa berjalan sesuai rencana, kami harapkan ada tambahan 500 ribu tenaga kerja yang diserap dengan berjalannya proyek,” papar Airlangga.

Kemenperin mencatat, mulai tahun 2017-2020 akan ada 89 proyek investasi dengan nilai mencapai Rp527,5 triliun dan ditargetkan menyerap tenaga kerja sebanyak 544 ribu orang. “Sasaran utama pembangunan industri nasional pada tahun 2017, antara lain pertumbuhan industri pengolahan non-migas sekitar 5,4 persen dan peningkatan jumlah tenaga kerja sektor industri menjadi 16,3 juta orang,” tegasnya.

Menperin juga menyampaikan, beberapa kawasan industri di Tanah Air telah siap diisi oleh investor dan didukung dengan fasilitas penunjang seperti pelabuhan dan infrastruktur lainnya. Misalnya, Kawasan Industri Sei Mangkei, Sumatera Utara yang difokuskan pada pengembangan oleokimia, Kawasan Industri Dumai, Riau dan Kawasan Industri Berau, Kalimantan Timur yang akan dibangun menjadi Palm Oil Green Economic Zone (POGEZ), serta Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dan Kawasan Industri Konawe, Sulawesi Tenggara yang menjadi pusat pengembangan industri smelter berbasis nikel.

“Dalam tiga tahun ke depan, kami juga mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di Tanjung Buton, Tanah Kuning, Gresik, Kendal, dan Serang,” ungkap Airlangga. Hingga saat ini, sebanyak 73 kawasan industri yang telah beroperasi di seluruh Indonesia. Fasilitasi pengembangan kawasan industri ini menjadi salah satu langkah nyata untuk mewujudkan Indonesia sentris.

Penguatan SDM Industri

Menperin juga menyebutkan enam kebijakan prioritas industri nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, salah satunya adalah penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui vokasi industri. “Kami menargetkan penciptaan satu juta SDM tersertifikasi kompetensi pada 2019 lewat program link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan industri,” jelasnya.

Khusus untuk program penguatan SDM industri melalui pendidikan vokasi, Kemenperin akan meluncurkan kembali program pendidikan vokasi industri untuk wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, setelah sukses diluncurkan di wilayah Jawa Timur akhir bulan lalu. “Ditargetkan, tahap kedua ini akan dilakukan kerja sama antara 368 SMK dengan 108 industri. Secara bertahap nanti juga dilakukan di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Utara pada tahun ini,” imbuhnya.

Berdasarkan perhitungan Kemenperin, dengan rata-rata pertumbuhan industri sekitar 5-6 persen per tahun, dibutuhkan lebih dari 500-600 ribu tenagakerja baru per tahun. Kemenperin menargetkan dapat menghasilkan pekerja kompeten yang tersertifikasi sebanyak 220 ribu orang di tahun 2017. Upaya ini untuk mencapai satu juta tenaga kerja kompeten hingga tahun 2019 sesuai kebutuhan dunia industri.

Airlangga menggambarkan, perusahaan yang mengikuti program ini bisa diuntungkan karenapunya pasokan tenaga kerja yang kontinyu. Sedangkan, peserta pemagangan memperolehkeuntungan berupa upah dan biaya transportasi. Tidak hanya itu, diproyeksikan pada tahun keempat,siswa pemagangan sudah bisa memberikan return ke perusahaan dalam proses produksi.

Menurut Airlangga, program tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing tenagakerja Indonesia dalam menghadapi era industri 4.0. “Kami harapkan program ini akan memperbaiki keterampilantenaga kerja di Indonesia sehingga mereka punya daya saing lebih. Kami juga menginginkan merekadiperkenalkan dengan industri 4.0 sehingga ke depannya pekerja kita tidak gagap teknologi,” paparnya.

Jakarta, 23 Maret 2017. Otoritas Jasa Keuangan mendukung rencana diterbitkannya instrumen pembiayaan program social finance untuk membangun proyek-proyek sosial di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi kecil.

"Program social finance yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi, berorientasi sosial dan menjaga daya dukung lingkungan hidup sangat sesuai dengan kondisi Indonesia yang mayoritas masyarakatnya masih sangat bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam sambutan pada pembukaan Workshop Social Finance and Social Enterprises bekerjasama dengan United Nation Development Program (UNDP) di Jakarta, Kamis.

Social finance, menurutnya dapat diwujudkan melalui penciptaan instrumen-instrumen pendanaan baru untuk membiayai proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa tools yang dapat dikembangkan untuk mendukung social finance adalah dengan membentuk social finance investment fund  dan social impact bonds.

Social finance investment fund, menurut Muliaman adalah dana investasi yang dibentuk untuk membiayai berbagai proyek-proyek sosial yang ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Sementara social impact bonds merupakan surat utang yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang berdampak sosial seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup.

"Dengan kedua instrumen pembiayaan tersebut, investasi dan pendanaan diterbitkan dengan berbasis social community development sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup," katanya.

Christophe Bahuet, Country Director UNDP juga mengatakan dukungannya terhadap pembiayaan Social finance yang melingkupi beragam bentuk pendanaan swasta seperti impact investors, angel investors, crowdfunding atau venture capital yang memberikan keuntungan tidak hanya dari segi keuangan namun kehidupan sosial.

Sebelumnya, untuk meningkatkan peran Lembaga Jasa Keuangan dalam mendukung pembiayaan dengan konsep social finance, OJK telah meluncurkan berbagai inisiatif dan program strategis seperti Program Jaring untuk pengembangan sektor industri maritim, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di berbagai Provinsi, Kabupaten dan Kota.

OJK juga terus mengembangkan program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) yang telah diikuti 20 bank, dengan jumlah agen 275.916 agen, nasabah 3.700.215, dengan dana tabungan Rp216,5 miliar.

OJK juga akan terus mendorong program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan mengeluarkan skema baru untuk memperluas penyebaran manfaat KUR ke sektor yang lebih produktif.

Muliaman juga menyampaikan rencana peluncuran Program Aksi-Pangan (Akselerasi Sinergi Inklusi Pangan) dengan model pembiayaan rantai nilai pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat Jumat (24/3).

Program Aksi-Pangan bertujuan untuk mendorong industri Jasa Keuangan lebih berkontribusi dalam program prioritas Pemerintah khususnya sektor pangan sebagai penggerak ekonomi nasional.

***

- See more at: http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Dorong-Pembiayaan-Program-Social-Finance.aspx#sthash.5H4rg9bG.dpuf

Jakarta, 23 Maret 2017. Otoritas Jasa Keuangan mendukung rencana diterbitkannya instrumen pembiayaan program social finance untuk membangun proyek-proyek sosial di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi kecil.

"Program social finance yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi, berorientasi sosial dan menjaga daya dukung lingkungan hidup sangat sesuai dengan kondisi Indonesia yang mayoritas masyarakatnya masih sangat bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam sambutan pada pembukaan Workshop Social Finance and Social Enterprises bekerjasama dengan United Nation Development Program (UNDP) di Jakarta, Kamis.

Social finance, menurutnya dapat diwujudkan melalui penciptaan instrumen-instrumen pendanaan baru untuk membiayai proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa tools yang dapat dikembangkan untuk mendukung social finance adalah dengan membentuk social finance investment fund  dan social impact bonds.

Social finance investment fund, menurut Muliaman adalah dana investasi yang dibentuk untuk membiayai berbagai proyek-proyek sosial yang ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Sementara social impact bonds merupakan surat utang yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang berdampak sosial seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup.

"Dengan kedua instrumen pembiayaan tersebut, investasi dan pendanaan diterbitkan dengan berbasis social community development sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup," katanya.

Christophe Bahuet, Country Director UNDP juga mengatakan dukungannya terhadap pembiayaan Social finance yang melingkupi beragam bentuk pendanaan swasta seperti impact investors, angel investors, crowdfunding atau venture capital yang memberikan keuntungan tidak hanya dari segi keuangan namun kehidupan sosial.

Sebelumnya, untuk meningkatkan peran Lembaga Jasa Keuangan dalam mendukung pembiayaan dengan konsep social finance, OJK telah meluncurkan berbagai inisiatif dan program strategis seperti Program Jaring untuk pengembangan sektor industri maritim, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di berbagai Provinsi, Kabupaten dan Kota.

OJK juga terus mengembangkan program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) yang telah diikuti 20 bank, dengan jumlah agen 275.916 agen, nasabah 3.700.215, dengan dana tabungan Rp216,5 miliar.

OJK juga akan terus mendorong program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan mengeluarkan skema baru untuk memperluas penyebaran manfaat KUR ke sektor yang lebih produktif.

Muliaman juga menyampaikan rencana peluncuran Program Aksi-Pangan (Akselerasi Sinergi Inklusi Pangan) dengan model pembiayaan rantai nilai pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat Jumat (24/3).

Program Aksi-Pangan bertujuan untuk mendorong industri Jasa Keuangan lebih berkontribusi dalam program prioritas Pemerintah khususnya sektor pangan sebagai penggerak ekonomi nasional.

***

- See more at: http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Dorong-Pembiayaan-Program-Social-Finance.aspx#sthash.5H4rg9bG.dpuf

Menkeu Dorong PT SMI untuk Terus Berinovasi

Jakarta, 22/03/2017 Kemenkeu - Kondisi global yang penuh ketidakpastian harus dihadapi dengan memperkuat Indonesia dengan sumber-sumber pertumbuhan dari dalam negeri. Untuk dapat mengoptimalkan sumber pertumbuhan domestik, infrastruktur menjadi salah satu bentuk investasi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan. Oleh karena itu, Menkeu menekankan kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan, agar terus melakukan inovasi dalam mengembangkan struktur pendanaan infrastruktur.

"Hasil G20 semakin memberikan tekanan bagi kita untuk makin memperkuat pondasi ekonomi kita agar kita mampu untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, dan mampu menahan sumber ketidakpastian yang berasal dari lingkungan internasional," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Peringatan Sewindu PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dengan tema "Hari Bakti Untuk Negeri" di Ritz Carlton Hotel, Pacific Place Jakarta, Rabu (22/03).

Menkeu mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan PT SMI untuk terus berinovasi dalam memobilisasi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. "Kondisi ketidakpastian tersebut, semakin nyata memberikan tekanan bagi kita untuk membangun ekonomi kita yang berasal sumber pertumbuhan dalam negeri yang bisa berasal dari konsumsi, investasi, dana pemerintah, yang kesemuanya itu perlu dimobilisir, tidak hanya dari dana pemerintah, tetapi juga berasal dari korporasi, BUMN dan masyarakat," ungkap Menkeu.

Sinar Dunia Perkenalkan Inovasi Terbaru Kertas SiDU Untuk Dukung Progres Hidup Masyarakat Indonesia

Jakarta, 21 Maret 2017 – Asia Pulp & Paper (APP) Sinarmas, produsen kertas terbesar di Indonesia, memperkenalkan inovasi terbaru kertas SiDU di Gedung Arsip Nasional di Jakarta hari ini. Sejalan dengan fokus pada inovasi produk-produk berkualitas serta keinginan untuk selalu memenuhi perkembangan kebutuhan dari konsumen, kertas SiDU hadir lebih tebal, putih dan cerah untuk hasil cetak yang lebih tajam.

Kertas telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, industri pulp dan kertas merupakan kontibutor devisa terbesar ke-7 dari sektor non-migas di Indonesia. Pada tahun 2016, industri pulp dan kertas menyumbang 3,79 miliar dollar AS pada pendapatan nasional. Disamping itu, industri pulp dan kertas juga menyerap lebih dari 260.000 tenaga kerja Indonesia.[1] “SiDU merasa bangga bahwa kertas telah menjadi bagian penting dalam progres hidup masyarakat Indonesia. Kami berkomitmen untuk mendukung kemajuan Indonesia dan akan terus berinovasi dengan menyediakan produk-produk berkualitas tinggi melalui proses manufaktur yang berstandar internasional dan bertanggung jawab,” kata Sovan K. Ganguly, Asia Pulp and Paper Consumer Business Unit Head.

"Selama bertahun-tahun, SiDU telah menjadi bagian dari progres penggunaan kertas di Indonesia untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan konsumen di sektor korporasi, pendidikan, bisnis, serta untuk penggunaan pribadi. Sebagai pemimpin pasar, SiDU melakukan inovasi berkelanjutan untuk menghadirkan kertas dengan kualitas terbaik untuk menjawab kebutuhan konsumen dari masa ke masa. Hal ini dilakukan berdasarkan masukan konsumen serta riset yang mendalam dimana saat ini konsumen membutuhkan kertas yang lebih tebal, putih dan cerah sehingga hasil cetak menjadi lebih tajam.” kata Martin Jimi, SiDU Consumer Domestic Business Head.

Okky Madasari seorang penulis mengatakan bahwa kertas telah memberikan sumbangsih yang besar bagi kemajuan manusia dan bangsa. Ada begitu banyak momen sejarah yang tercatat di atas kertas dari deklarasi kemerdekaan, sumpah pemuda, hingga tulisan-tulisan dan puisi legendaris yang membantu kita memahami dan menghargai warisan serta potensi kita. “Sebagai seorang penulis, saya pribadi tidak dapat membayangkan hidup tanpa kertas. Kertas tidak hanya memiliki peran secara fungsional, tetapi juga medium untuk mengekspresikan perasaan serta pikiran.” Kata Okky.

Saat ini, SiDU memimpin pasar dengan menguasai lebih dari 50% pangsa pasar kertas cetak dan fotokopi di Indonesia. SiDU optimis dapat mempertahankan kepemimpinan tersebut dengan meluncurkan produk terbarunya. “Kami akan memperluas dan memperkuat jaringan distribusi untuk memastikan bahwa kertas SiDU tersedia sampai ke seluruh pelosok daerah di Indonesia. Untuk itu kami memperbanyak mitra bisnis baru untuk memastikan ketersediaan produk kertas SiDU terutama di luar Jawa dan Sumatera.” Ungkap Martin.

Dengan inovasi yang berkelanjutan dan strategi bisnis yang progresif, SiDU berharap dapat memberikan kontribusi yang berkesinambungan terhadap ekonomi serta progres hidup masyarakat Indonesia.

-Akhir-

Tentang Asia Pulp & Paper

Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas adalah merek dagang untuk grup perusahaan produsen pulp dan kertas. APP bertanggung jawab untuk menghasilkan produk-produk berkualitas untuk memenuhi permintaan dunia yang terus bertumbuh untuk produk tisu, kemasan dan kertas. Setiap hari produk-produk kami tiba di tangan konsumen dalam berbagai merek di seluruh dunia.

Dimulai di tahun 1972 dengan PT Tjiwi Kimia yang memproduksi kaustik soda, kini kami menjalankan operasi di seluruh Indonesia dan Cina dengan total hasil produksi gabungan lebih dari 19 juta ton per tahun. Saat ini, APP memasarkan produknya di lebih dari 120 negara di enam benua.

Selama bertahun-tahun, kita telah memperluas wilayah operasi secara signifikan melalui akusisi dan ekspansi dari beberapa pabrik pulp & paper kami. Komitmen kami untuk pelanggan yang membuat kami terus berkembang dalam penjualan kertas di seluruh dunia dan memperluas kehadiran kami melalui kantor-kantor kami di banyak negara. Kami yakin ‘tradisi dan modernitas berjalan beriringan’ yang berarti kami menghatgai hubungan jangka panjang sebagai bagian dari tradisi Ketimuran kami, sementara kami juga terus mengembangkan nilai-nilai modern dari inovasi dan efisiensi.

Menjaga integritas dari rantai pasokan kami juga sangat krusial untuk operasi APP, seperti juga komitmen kami Sustainability Roadmap 2020. Pelajari lebih lanjut tentang keunggulan operasi APP melalui Sustainability Reports and Forest Conservation Policy di www.asiapulppaper.com.

Kemenperin Usul Anggaran Pengembangan SDM Industri Rp 1,07 Triliun

Kementerian Perindustrian memberikan perhatian lebih pada pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri. Ini dibuktikan pada alokasi anggaran tahun 2017 untuk program tersebut yang mencapai Rp941,6 miliar atau terbesar dari kegiatan prioritas lainnya.

“Pada tahun 2017 ini, kami tetap fokus menjalankan program pengembangan tenaga kerja industri yang kompeten melalui pendidikan vokasi,” tegas Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI dalam pembahasan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2017 di Jakarta, Senin (20/3).

Anggaran Kemenperin 2017 juga dialokasikan pada peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenperin sekitar Rp10 miliar, penumbuhan dan pengembangan untuk industri berbasis agro sebesar Rp181 miliar, untuk industri kimia tekstil dan aneka (IKTA) Rp125 miliar, untuk industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika (ILMATE) Rp130 miliar, serta untuk industri kecil dan menengah (IKM) Rp307 miliar.

Kemudian, anggaran untuk pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenperin sekitar Rp40 miliar, pengembangan teknologi dan kebijakan industri Rp552 miliar, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri Rp490 miliar, serta peningkatan ketahanan dan pengembangan akses industri internasional Rp47 miliar.

Namun, menurut Menperin, alokasi anggaran tahun 2017 untuk pengembangan SDM industri dinilai belum mencukupi sehingga akan menghambat implementasinya. “Maka diperlukan realokasi anggaran, yang kami usulkan untuk pengembangan SDM industri sebesar Rp131,5 miliar sehingga menjadi Rp1,07 triliun,” ujarnya. Upaya ini untuk mencapai target satu juta tenaga kerja kompeten hingga tahun 2019 sesuai kebutuhan dunia industri.

Airlangga menyebutkan, beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam program pengembangan SDM industri, antara lain penyelenggaraan Diklat 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi dan penempatan) untuk 21.500 calon tenaga kerja industri, serta penyediaan pembina yang memiliki kompetensi teknis bidang industri melalui rintisan Gelar S1-S3 sebanyak 100 orang.

Selanjutnya, pengadaan peralatan dan mesin untuk pelatihan berbasis kompetensi dan inkubator bisnis di balai pelatihan industri meliputi peralatan dan mesin pengolahan kelapa sawit, peralatan desain bordir, serta peralatan pola dan desain garmen. Selain itu, renovasi gedung dan lahan pendidikan vokasi Industri berbasis kompetensi seperti di SMTI Banda Aceh, STTT Bandung, AKA Bogor, ATK Yogyakarta, SMAK Bogor, SMAK Padang, SMTI Yogyakarta, SMTI Lampung, ATI Makassar, ATI Padang, dan SMTI Jakarta.

Airlangga juga menyampaikan, pada tahun 2016, program pengembangan SDM industri telah menyerap anggaran hingga Rp759,4 miliar atau 96,6 persen dari pagu sebesar 785,7 miliar. Capaian initerbesar dibandingkan seluruh kegiatan prioritas lainnya. Sementara itu, realisasi anggaran Kemenperinmulai 1 Januari-31 Desember 2016 sebesar Rp2,06triliun atau 95,6 persen dari pagu anggaran sebesar Rp2,16 triliun,setelah dikurangi self blocking dan pemotongan anggaran sebesar Rp1,22triliun.

Plt. Sekjen Kemenperin Haris Munandar mengatakan, realisasi anggaran Kemenperin Januari-Maret 2017 diperkirakan sudah sekitar 10 persen dari total pagu sebesar Rp2,82 triliun. “Kegiatan yang tengah kami prioritaskan tahun ini adalah pelaksanaan pendidikan vokasi industri, penumbuhan populasi industri, serta pengembangan industri kecil dan mengenah (IKM),” paparnya.

Kemenperin mencatat, proyeksi penambahan jumlah tenaga kerja industri periode 2016-2020 rata-rata 600.000 orang per tahun. Pada periode 2017-2019 sejumlah kegiatan dirancang untuk menyiapkan tenaga kerja industri tersertifikasi sebanyak 1.040.552 orang. “Program-program tersebut perlu kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait seperti Kadin, Kemenristekdikti, dan Kemenaker,” sebut Haris.

Pada akhir Maret 2017, Kemenperin akan meluncurkan kembali program pendidikan vokasi industri untuk wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, setelah sukses diluncurkan di wilayah Jawa Timur akhir bulan lalu. Ditargetkan, tahap kedua ini akan dilakukan kerja sama antara 250 SMK dengan 50 industri. ”Secara bertahap nanti juga dilakukan di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten pada tahun ini,” imbuhnya.

Dalam hasil raker, Komisi VI DPR menyetujui realokasi penggunaan APBN 2017 Kemenperin sebesar Rp219,1 miliar dari total pagu APBN Kemenperin sebesar Rp2,82 triliun. Adapun realokasi anggaran berasal dari pemotongan anggaran program percepatan, penyebaran, dan pemerataan pembangunan industri yang semula mencapai Rp490,2 miliar, namun dipotong Rp219,1 miliar sehingga tinggal sebesar Rp271,1 miliar.

Badan Geologi Berikan Bantuan Sarana Air Bersih Di Dua Desa Rawan Air Bersih

MAGELANG -  Desa Kembanglimus dan Ngagoretno di Kabupten Magelang Jawa Tengah kini tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih seperti sebelum-sebelumnya. Masyarakat di dua Desa kategori rawan air bersih ini bersuka cita menerima bantuan sarana dan prasarana air bersih melalui sumur bor dalam dari Badan Geologi Kementerian ESDM hari ini, Jumat (17/3). Hadir dalam acara pemberian bantuan sarana dan prasarana air bersih tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, H. Harry Purnomo, Asisten III PemKab Magelang, Drs. Endra Wacana dan Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. Ir. Rudy Suhendar. M.Sc.

“Pemerintah melalui Badan Geologi c.q. Pusat Air Tanah Dan Geologi Tata Lingkungan berkewajiban untuk membantu daerah-daerah yang kesulitan memperoleh air dari Sabang sampai Merauke. Kewajiban tersebut kami wujudkan hari ini,” ujar Kepala Badan Geologi, Ego Syahrial.

Masyarakat Desa Kembanglimus dan Desa Ngargoretno yang selama ini jika musim kemarau mengandalkan pasokan air bersih melalaui mobil tangki, maka saat ini sebagian kebutuhan air bersih tersebut dapat dipenuhi dari sumur bor bantuan dari Badan Geologi.

Dua Desa di Kabupaten Magelang yang mendapatkan bantuan sarana air bersih tersebut yakni, Desa Kembang Limus, Kecamatan Borobudur dan Desa Ngargoretno. Kecamatan Salaman.

Bantuan untuk Desa Kembang Limus berupa sumur kedalaman 62 meter dengan debit 0,6 liter/detik yang diperkirakan dapat melayani 200 kKK di dua Dusun yakni, Dusun Gombong dan Dusun Wonotigo. Sedangkan untuk Desa Ngargoretno bantuannya berupa sumur dengan kedalaman 72 meter yang menghasilkan debit 1,4 liter/detik dan dapat melayani 400 KK atau 1200 jiwa dari  tiga dusun yaitu Dusun Tegalombo, Dusun Selorejo, dan Dusun Sumbersari.

Mengenai debit yang dihasilkan dari kedua sumur yang relatif kecil, Kepala Badan Geologi menjelaskan, bahwa kedua wilayah penerima bantuan sarana dan prasarana air bersih berada di wilayah perbukitan menoreh sehingga memang sulit mencari keterdapatan air tanah.

Kepala Badan menambahkan, kedua lokasi tersebut berdekatan dengan Candi Borobudur dan akan berkembang menjadi daerah tujuan wisata internasional. Diharapkan bantuan air bersih ini akan dapat membantu perkembangan menjadi daerah wisata.

Kepala Badan berharap, agar masyarakat dapat memelihara seluruh bantuan yang diberikan dan dapat membentuk yayasan atau badan usaha untuk mengelola dan menyalurkan air bersih ini. “Semoga dengan keberadaan sumur bor ini dapat meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat, karena dengan kesehatan itu kita bisa beraktifitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” pungkas Ego.

Sukses Kelola Holding Perkebunan, Elia Massa Manik Nahkodai Pertamina

JAKARTA, 16 Maret 2017 - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina secara resmi mengangkat Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Pengangkatan Massa dituangkan dalam keputusan Nomor SK-52/MBU/03/2017, tanggal 16 Maret 2017 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Penyerahan SK tersebut disampaikan langsung oleh Gatot Trihargo Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN pukul 11.49 WIB di Kantor Kementerian BUMN.

Penunjukan Elia Massa Manik diharapkan dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dalam mendukung upaya pencapaian  Nawacita Presiden Joko Widodo di sektor energi, terutama dalam mewujudkan dan menjaga kemandirian energi nasional. Selain itu, Elia juga diharapkan dapat melanjutkan transformasi Pertamina untuk menghadapi tren situasi global yang masih volatile.

Dalam sambutan perdananya di hadapan insan Pertamina, Massa menyatakan fokus utamanya untuk semakin memperkuat sumber daya manusia di Pertamina, dengan menumbuhkan budaya positif perusahaan. Efisiensi yang telah sukses menjaga kinerja Pertamina dalam dua tahun terakhir juga masih menjadi perhatian.

"Melanjutkan transformasi dengan fokus pada perkuatan kultur positif sumber daya manusia di Pertamina menjadi agenda penting. Dengan banyaknya proyek penting yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan ketahanan energi nasional, mendapatkan trust menjadi sangat penting untuk menjadikan proyek dapat dilaksanakan dengan baik," tegas Massa.

Dia juga meyakini dengan transformasi Pertamina yang dibarengi dengan sikap positif, bekerja dengan cerdas, cepat, nyali yang kuat dan bekerja dengan hati, Pertamina dapat capai visinya sebagai world class energy company lebih cepat.

Lahir di Kabanjahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Elia Massa Manik mulai berkarir dari PT Indofood Sukses Makmur (INDF) sebelum bergabung dengan Suez Group hingga tahun 2001. Sempat bergabung dengan PT Kiani Kertas, Massa kemudian berlabuh di PT Jababeka.

Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Asean Institute Of Management Filipina pernah menjadi bagian keluarga besar Pertamina ketika menjabat sebagai Presiden Direktur PT Elnusa sejak Juli 2011 hingga 2014. Terakhir, Massa berlabuh di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III sejak April 2016 dan dinilai sukses mengelola holding 14 perusahaan perkebuhan negara.