Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Tahun 2026: Indonesia Perkuat Peran Masyarakat dalam Pemulihan Hutan dan Lahan Berkelanjutan

Jakarta, 17 Juni 2026 - Degradasi lahan dan kekeringan saat ini telah menjadi tantangan global yang krusial bagi Indonesia serta negara-negara penandatangan Konvensi Rio (the Rio Convention’s countries). Isu ini berkaitan erat dengan komitmen bersama dalam pengendalian perubahan iklim global dan perlindungan keanekaragaman hayati. Hingga kini, alih fungsi dan perubahan penggunaan lahan masih menjadi pemicu utama berkurangnya tutupan hutan, yang berimplikasi langsung pada meluasnya area lahan terdegradasi di tanah air.

Dalam konteks nasional, upaya penanggulangan degradasi hutan dan lahan ini memegang peranan krusial sebagai pilar utama dalam menyukseskan komitmen iklim Indonesia, khususnya pencapaian target Indonesia's FOLU (Forestry and Other Land Use) Net Sink 2030. Melalui komitmen ini, Indonesia menargetkan agar tingkat serapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dibandingkan emisinya pada tahun 2030. Oleh karena itu, percepatan rehabilitasi lahan kritis tidak lagi sekadar langkah penyehatan ekosistem, melainkan strategi mutlak guna menekan emisi karbon nasional.

Pada tahun ini, Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia (Desertification and Drought Day) mengusung tema global “Rangeland: Recognize, Respect, Restore”. Peringatan ini memberikan sorotan mendalam terhadap peran sentral lahan penggembalaan (rangelands) dalam menopang ketahanan iklim, ketersediaan pangan, pemenuhan kebutuhan air bersih, hingga konservasi keanekaragaman hayati. Lebih dari itu, tema ini juga menekankan pentingnya mempertahankan identitas budaya masyarakat peternak, kaum penggembala, serta masyarakat adat di berbagai belahan dunia. Badan PBB yang menangani isu ini, The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), memusatkan perayaan global tahun ini di Kenya sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan negara tersebut dalam mengatasi degradasi lahan secara berkelanjutan.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa tema global tahun 2026 tersebut sangat selaras dengan arah kebijakan nasional Indonesia dalam menanggulangi degradasi lahan dan kekeringan. Kebijakan strategis pemerintah Indonesia terus mengedepankan dan menghargai peran serta aktif masyarakat lokal melalui tiga pilar implementasi utama:

1. Mengenali (Recognize): Mengidentifikasi dan memetakan lahan penggembalaan yang terbukti berkontribusi nyata dalam menjaga kekayaan hayati, mengatur sistem hidrologi/siklus air, sekaligus bertindak sebagai penyimpan karbon (carbon sink).

2. Menghormati (Respect): Memberikan penghormatan tinggi atas peran para peternak, kaum penggembala, masyarakat adat, serta komunitas lokal yang selama ini konsisten menjaga kesehatan dan produktivitas lahan melalui praktik ekologis yang bersumber dari kearifan lokal.

3. Memulihkan (Restore): Melakukan langkah konkret pemulihan bentang alam yang telah terdegradasi demi mengamankan mata pencaharian masyarakat dan keberlangsungan layanan ekosistem. Hal ini ditempuh melalui investasi pada pengelolaan lahan dan air yang berkelanjutan, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta mendukung penuh gerakan restorasi berbasis komunitas.

Langkah penanggulangan ini sepenuhnya sejalan dengan misi besar Kementerian Kehutanan untuk mewujudkan tata kelola entitas tapak yang mampu mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial secara seimbang guna mendukung pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Oleh karena itu, skema penanggulangan degradasi lahan dan kekeringan di Indonesia diarahkan untuk memelihara ketahanan ekosistem hutan, memacu produksi barang dan jasa lingkungan demi menopang ketahanan pangan dan energi, serta menggerakkan entitas tapak hutan sebagai motor kesejahteraan sekaligus penguat jaringan pengaman sosial masyarakat.

Dalam implementasi praktis di lapangan, pola Agroforestri menjadi salah satu solusi andalan yang mampu menjembatani kebutuhan ekonomi lokal di tengah proses perbaikan lahan yang terdegradasi melalui skema Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Skema ini menempatkan masyarakat lokal bukan sekadar sebagai objek, melainkan sebagai pelaku utama rehabilitasi yang sekaligus berhak menerima manfaat langsung (outcome) dari komoditas tanaman yang dihasilkan. Selain agroforestri, bentuk penghormatan terhadap budaya setempat diwujudkan melalui pengembangan sistem Silvopasture, yang secara terintegrasi memadukan antara aktivitas penggembalaan ternak tradisional masyarakat dengan pengelolaan hutan lestari.

Kementerian Kehutanan meyakini bahwa upaya penanggulangan degradasi lahan dan kekeringan hanya akan efektif apabila dijalankan melalui kolaborasi multipihak (pentahelix) secara inklusif. Dibutuhkan sinergi yang solid mulai dari jajaran pemerintah, unsur masyarakat, akademisi, dunia usaha, Forum/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga keterlibatan insan pers dalam mengawal pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu.

Di tingkat nasional, peringatan Desertification and Drought Day 2026 disemarakkan melalui serangkaian agenda kampanye publik (public campaign), kompetisi fotografi lingkungan, serta acara puncak berupa Talkshow Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan yang akan digelar pada 1 Juli 2026. Acara puncak tersebut direncanakan menghadirkan para tokoh penggerak lingkungan dan praktisi lapangan yang terbukti melakukan aksi nyata di tingkat tapak.

Keterlibatan aktif berbagai pihak dalam rangkaian peringatan ini menjadi bukti komitmen internasional Indonesia dalam mempromosikan pengelolaan lahan berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari rangkaian agenda strategis diplomasi lingkungan Indonesia menuju keikutsertaan dalam COP 17 UNCCD yang akan diselenggarakan di Ulaanbaatar, Mongolia, pada tanggal 17–28 Agustus 2026 mendatang.

Urgensi Penguatan Kompetensi SDM MPP Untuk Layanan Publik Inklusif

JAKARTA - Sumber daya manusia (SDM) pada Mal Pelayanan Publik (MPP) memiliki peran yang krusial dalam keberhasilan pemberian pelayanan publik yang inklusif. Hal ini dikarenakan frontliner MPP adalah wajah pertama negara yang dilihat dan dirasakan masyarakat terkait kebijakan dan program pemerintah.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menyampaikan keberhasilan MPP tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah gedung atau lokasi layanan, namun yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap MPP benar-benar mampu menghadirkan pengalaman pelayanan yang berkualitas dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. "Frontliner dan pengelola MPP adalah wajah pertama pelayanan publik yang ditemui masyarakat. Dalam banyak situasi, pengalaman masyarakat tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya fasilitas, tetapi oleh bagaimana petugas menyapa, mendengar, menjelaskan, mendampingi, dan merespons kebutuhan masyarakat," ujar Purwadi dalam Seminar Penguatan Kompetensi SDM MPP, di Jakara, Senin (15/6/2026).

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, lanjut Purwadi, harus terus dilakukan, baik melalui penyederhanaan proses layanan, pemanfaatan teknologi, maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia yang berada di garis depan pelayanan. Menurutnya, untuk mewujudkan MPP yang inklusif, keberadaan gedung, fasilitas, sistem, teknologi, dan berbagai kanal layanan tentu sangat penting. Namun kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, melainkan oleh bagaimana pelayanan itu diberikan kepada masyarakat.

Lebih jauh dikatakan, fasilitas yang baik dapat kehilangan makna apabila petugas tidak memahami cara membantu pengguna kursi roda. Informasi layanan yang lengkap dapat tetap sulit diakses apabila tidak disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, termasuk loket prioritas tidak akan berjalan efektif apabila petugas belum memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan kelompok rentan.

“Karena itu, kompetensi, empati, kemampuan komunikasi, integritas, dan sensitivitas pelayanan menjadi faktor yang menentukan pengalaman masyarakat ketika mengakses layanan di MPP,” ungkapnya.

Untuk diketahui, delapan daerah telah meresmikan MPP hari ini, dan menambah jumlah MPP saat ini menjadi 313 MPP. Apresiasi disampaikan Purwadi kepada seluruh jajaran penyelenggara MPP, baik pengelola maupun frontliner, para narasumber, serta seluruh pihak yang telah berkomitmen memperkuat kualitas pelayanan publik.

Diharapkan, seluruh pengelola dan frontliner MPP terus memperkuat kompetensi, meningkatkan empati, serta membangun budaya pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. "Kita ingin membangun cara pandang yang sama bahwa kelompok rentan bukan semata pihak yang membutuhkan bantuan, melainkan warga negara yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan yang setara, aman, nyaman, dan bermartabat,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Timur Tiat S. Suwardi menyampaikan paparannya terkait frontliner responsif dan humanis membangun pengalaman layanan yang ramah kelompok rentan. Menurutnya, kerentanan sering terjadi karena adanya hambatan dalam sistem dan lingkungan, bukan semata karena kondisi seseorang, diantaranya yaitu hambatan fisik; hambatan sosial; hambatan ekonomi; hambatan lingkungan; dan hambatan geografis.

Adapun yang dimaksud kelompok rentan, Tiat menjelaskan, yaitu penyandang disabilitas; lanjut usia; wanita hamil; anak-anak; dan korban bencana. Sementara itu ada lima aspek utama yang harus dipenuhi agar layanan dapat diakses dan dinikmati oleh semua masyarakat diantaranya yaitu kebijakan dan kepemimpinan; aksesibilitas fisik; aksesibilitas informasi; akomodasi yang layak; sumber daya manusia.

Selanjutnya, terkait teknik berkomunikasi berkaitan dengan layanan prima. Jadi harus saling menghormati, dan saling memahami kebutuhan kelompok rentan. “Komunikasi inklusif jadi membuka ruang interaksi yang aman dan adaptif bagi semua. Memastikan pemahaman jadi mereka kebutuhannya seperti apa jadi ini yang perlu kita pahami,” ujarnya. Sementara itu terkait pelayanan di BUMN, Executive Vice President PT BRI (Persero) Tbk Ninis Indriswari menjelaskan, tagline di BUMN adalah #MelayaniSepenuhHati yang memiliki arti lebih spritual, yaitu motivasi untuk memberikan kepada pelanggan yang terbaik. “Jadi kita diberikan semangat untuk memberikan layanan sehingga customer kita pada saat pulang hatinya lebih senang, kemudian kebutuhan terpenuhi hidupnya lebih baik jadi ini adalah motivasi menjadi pegangan kami untuk memberikan layanan yang terbaik kepada customer kami,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, prinsip yang dipegang saat ini adalah customer experience yaitu pengalaman nasabah saat berinteraksi dengan perusahaan, karena yang diatur adalah pengalaman pelanggan berinteraksi dengan PT BRI. “Jadi tidak hanya receiving factor tapi juga giving factor, apakah hari ini saya sudah membuat pelanggan saya hidupnya lebih baik,” imbuhnya.

Terakhir, Founder Literasi Inklusi Nusantara (Linktara) Ari Triono menjelaskan dalam memberikan pelayanan, yang penting adalah rasa empati tidak hanya simpati. Dimana, pemberi layanan memposisikan dirinya menjadi seorang disabilitas dan mengakses pelayanan publik, dan perlakuan apa yang menyenangkan, dan yang kurang menyenangkan.

“Ketika gangguan fungsi tubuh bertemu dengan hambatan lingkungan (barrier) itu akan menjadi disabilitas. Jadi yang harus dihilangkan adalah hambatan,” ungkapnya.

Menurutnya, frontliner atau SDM adalah salah satu cara untuk menghilangkan atau hambatan dalam pelayanan publik. Dikatakan, fokus layanan SDM MPP tidak hanya fokus pada kondisi penyandang disabilitas tapi fokus untuk menghilangkan hambatan yang ada.

Lebih jauh Ari menekankan dalam berinteraksi dengan disabilitas ada lima prinsip yang harus dipegang yaitu hormati kemandirian dengan bertanya sebelum membatu, sensitif dengan kontak fisik, berkomunikasi langsung dengan penyandang disabilitas, jangan membuat asumsi, dan tanggapi dengan ramah. “Dengan prinsip ini teman-teman akan bisa melayani semua disabiltas karna prinsipnya bertanya sebelum membantu,” pungkasnya

Dorong Penguatan Demokrasi, Kemenko Polkam Perkuat Sinergi Peningkatan IDI di Sulawesi Utara

Polkam, Manado – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan kualitas demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara melalui Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Peningkatan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diselenggarakan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Manado, Kamis (11/6/2026).

Rapat koordinasi tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas hasil pengukuran IDI Tahun 2025 yang menunjukkan skor Sulawesi Utara sebesar 73,03. Angka tersebut turun 8,84 poin dibandingkan tahun sebelumnya sehingga status demokrasi Provinsi Sulawesi Utara bergeser dari kategori tinggi menjadi sedang.

Kegiatan ini dihadiri Tim Kelompok Kerja (Pokja) IDI Pusat yang terdiri atas Kemenko Polkam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS), bersama Tim Pokja IDI Provinsi Sulawesi Utara serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Dr. Heri Wiranto, menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak.

“Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen strategis untuk mengukur kualitas demokrasi sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar penguatan demokrasi dapat berlangsung secara berkelanjutan,” kata Heri.

Menurutnya, evaluasi capaian IDI tidak dimaksudkan untuk mencari kelemahan daerah, melainkan menjadi sarana refleksi dan perbaikan dalam memperkuat tata kelola demokrasi.

“Melalui evaluasi ini, kita dapat melihat secara objektif kondisi demokrasi di daerah, mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperkuat, serta menyusun langkah perbaikan yang tepat agar kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Kemenko Polkam bersama Tim IDI Pusat dan Tim Pokja IDI Sulawesi Utara melakukan evaluasi terhadap berbagai indikator yang memengaruhi capaian IDI. Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi dan langkah perbaikan yang terukur untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.

Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Sulawesi Utara diharapkan mampu meningkatkan capaian IDI pada tahun-tahun mendatang serta memperkuat kehidupan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Presiden Prabowo Tingkatkan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru, Tunjangan Naik hingga Program Beasiswa Diperluas

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada Kamis, 11 Juni 2026, di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menekankan komitmen pemerintah untuk mendorong kualitas pendidikan nasional melalui peningkatan kesejahteraan hingga pengembangan kompetensi guru.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan penyesuaian tunjangan bagi para guru. “Tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran tunjangan tersebut yang disalurkan secara langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulannya. Menurut Mendikdasmen, hal ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah untuk menghadirkan tata kelola yang lebih sederhana dan efektif.

“Ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan,” ungkapnya.

Di samping peningkatan kesejahteraan, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat kualitas para tenaga pendidik melalui program beasiswa bagi guru. Abdul Mu’ti menuturkan program tersebut juga dijalankan melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

“Tahun 2025 kami mengalokasikan biasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua, dan insyaallah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Mendikdasmen menuturkan bahwa program tersebut masih akan dilanjutkan pada tahun 2026 dengan alokasi sejumlah 150.000 guru dengan nominal beasiswa yang tetap sama.

“Dan sekarang masih proses pendaftaran, karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini. Itu yang berkaitan dengan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas guru,” jelasnya.

Bagi Presiden Prabowo, guru bukan sekadar profesi, melainkan pilar utama pembentukan generasi bangsa. Karena itu, investasi pada kesejahteraan dan kualitas guru merupakan investasi strategis untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan mampu membawa Indonesia menuju kemajuan.

Menkeu : Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat Hadapi Dinamika Tahun 2027

Jakarta, 10/06/2026 Kemenkeu – Perkembangan perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian meski tekanannya mulai menurun. Di tengah ketidakpastian tersebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Paparan mengenai kuatnya perkembangan ekonomi Indonesia disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta pada Rabu (10/06).

Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2026 mencapai 5,61 persen, sementara inflasi Mei 2026 tetap terkendali di level 3,08 persen (year-on-year). Selain itu, neraca perdagangan surplus dengan cadangan devisa yang memadai setara 5,6 bulan impor. 

“Demikian pula dengan kinerja sektor manufaktur ini menunjukkan perbaikan pada bulan Mei 2026, mengindikasikan penguatan aktivitas produksi dan menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan,” ungkap Menkeu.

Memasuki Triwulan II-2026, dinamika ekonomi domestik terus memperlihatkan tren yang membaik. Menkeu menyampaikan, optimisme konsumen tetap terjaga tercermin dari peningkatan aktivitas belanja berdasarkan Mandiri Spending Index serta Indeks Keyakinan Konsumen yang dirilis Bank Indonesia. Aktivitas ekonomi juga tumbuh positif yang terlihat dari meningkatnya penjualan mobil, sepeda motor, konsumsi listrik, dan semen. 

Di sisi lain, nilai tukar rupiah hingga awal Juni 2026 masih menghadapi tekanan dipicu sentimen global dan risk-off di pasar keuangan. Namun pemerintah optimistis bahwa penguatan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan memperkuat stabilitas nilai tukar. 

“Pemerintah optimis dengan sinergi dan koordinasi yang lebih solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, disertai dengan perbaikan tata kola Devisa Hasil Ekspor, serta pendalaman pasar keuangan akan memperkuat pasokan valas dalam negeri ditambah dengan perbaikan kepercayaan investor, sehingga rupiah akan kembali menguat secara bertahap pada semester II tahun 2026,” tandas Menkeu.

Sementara itu, arus modal asing menunjukkan perbaikan signifikan sepanjang triwulan II 2026, khususnya pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Meskipun pasar saham masih mencatat arus keluar modal (outflow), minat investor terhadap instrumen keuangan domestik secara keseluruhan tetap terjaga. 

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan strategis, termasuk menjaga stabilitas harga BBM dan pangan, memastikan pasokan energi dan beras tetap aman, menjaga disiplin fiskal, mempercepat penyerapan belanja negara, serta memberikan stimulus untuk mendukung daya beli masyarakat dan dunia usaha. 

“Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika tahun 2027,” pungkas Menkeu. 

Menhan RI Pimpin Pertemuan Bahas Pengembangan Mineral Strategis untuk Mendukung Industri Pertahanan Nasional

Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin memimpin pertemuan bersama Badan Industri Mineral (BIM) guna membahas perkembangan rencana eksplorasi dan hilirisasi Logam Tanah Jarang (LTJ) serta mineral strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung industri pertahanan nasional. Pertemuan berlangsung di Kantor BP BUMN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah pengembangan sumber daya mineral strategis nasional, termasuk potensi pemanfaatan Logam Tanah Jarang sebagai bahan baku penting bagi industri berteknologi tinggi dan sektor strategis. Selain itu, dibahas pula upaya penguatan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam negeri serta mendukung kemandirian industri nasional.

Pembahasan ini sejalan dengan pembentukan Badan Industri Mineral (BIM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2025 tentang Badan Industri Mineral. Berdasarkan Pasal 7 peraturan tersebut, BIM memiliki Dewan Pengarah yang terdiri atas Menteri Pertahanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Panglima TNI, dan Kepala Badan Intelijen Negara sebagai unsur pengarah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pengembangan mineral strategis nasional diharapkan dapat memperkuat ketahanan industri, mendukung kebutuhan sektor strategis, serta mendorong terwujudnya kemandirian bangsa dalam pengelolaan sumber daya mineral yang bernilai tinggi.

Kemenperin dan YBI Perkuat Daya Saing IKM Batik Lewat Efisiensi Produksi

Industri batik nasional terus menunjukkan daya tahan dan prospek yang positif di tengah dinamika pasar. Sebagai salah satu produk wastra unggulan Indonesia yang sarat nilai budaya dan sejarah, batik tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga semakin diminati pasar global.

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa industri batik merupakan salah satu subsektor yang secara konsisten mencatatkan kinerja positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor batik Indonesia pada tahun 2025 mencapai US$30,62 juta atau tumbuh 13,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US$26,63 juta.

 

“Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa batik Indonesia masih memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Karena itu, pemerintah terus memperkuat ekosistem industri batik melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan daya saing produk, serta perluasan akses pasar yang berkelanjutan,” kata Menperin di Jakarta, Senin (8/6).

 

Menperin menambahkan, salah satu upaya yang tengah dipacu adalah membuka akses pasar baru bagi industri batik, termasuk melalui pemanfaatan peluang pasar pada ekosistem haji dan umrah. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat memberikan pasar yang lebih luas bagi pelaku industri batik nasional, khususnya yang telah memiliki sertifikasi Batikmark.

 

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) bersama Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) serta Yayasan Batik Indonesia (YBI) terus menjalankan berbagai program pengembangan industri batik nasional, mulai dari peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan kualitas produk, hingga perluasan akses pasar.

 

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita mengatakan bahwa meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap batik, khususnya dari kalangan generasi muda, menjadi peluang besar bagi pelaku IKM batik untuk terus berkembang.

 

“Batik kini tidak hanya dikenakan dalam acara formal atau tradisional, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat sehari-hari. Tren ini menjadi momentum yang sangat baik bagi IKM batik untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas jangkauan pasar,” ujar Reni.

 

Bahakan, menurut Dirjen IKMA, keberhasilan batik menembus ekosistem haji dan umrah sebagai bagian dari seragam dan perlengkapan jamaah sejak tahun 2024, juga turut menjadi bukti semakin kuatnya posisi industri batik di pasar domestik.

 

Meski demikian, industri batik nasional masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah maraknya produk tekstil bermotif batik yang diproduksi dengan teknik printing dan sering kali dianggap sebagai batik oleh konsumen.

 

“Produk tekstil bermotif batik pada dasarnya bukan batik karena tidak dibuat menggunakan lilin batik atau malam. Batik asli hanya terdiri atas batik tulis, batik cap, atau kombinasi keduanya yang seluruh prosesnya menggunakan teknik pembatikan,” jelasnya.

 

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan batik asli dan tekstil bermotif batik dinilai berpotensi menggeser pasar batik autentik. Selain itu, biaya produksi batik yang relatif lebih tinggi juga menjadi tantangan tersendiri bagi para perajin dalam menjangkau pasar yang lebih luas.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenperin bersama YBI mendorong penerapan efisiensi produksi di kalangan IKM batik. Langkah ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis Peningkatan Efisiensi Produksi IKM Batik di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada 19–22 Mei 2026.

 

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Batik Nasional (HBN) 2026 tersebut diikuti oleh 18 IKM batik dan difokuskan pada penerapan teknologi sederhana yang mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi.

 

Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Budi Setiawan, menjelaskan bahwa peserta mendapatkan pelatihan mengenai pemanfaatan kembali lilin batik bekas pakai serta pembuatan cap batik alternatif berbahan kertas.

 

“Lilin batik bekas yang diolah kembali dapat mengurangi konsumsi bahan baku dan menekan biaya produksi. Sementara itu, cap batik berbahan kertas lebih ekonomis, mudah dibuat, dan dapat menjadi alternatif yang efektif dibandingkan cap berbahan logam,” ungkap Budi.

 

Ia optimistis penerapan inovasi tersebut dapat membantu pelaku IKM menurunkan harga pokok produksi (HPP), sehingga produk batik menjadi lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas maupun nilai budayanya. Selain itu, praktik tersebut juga mendukung penerapan prinsip industri hijau melalui pengurangan limbah dan pemanfaatan kembali material produksi.

 

“Saat ini konsumen semakin peduli terhadap aspek keberlanjutan. Produk batik yang memiliki nilai budaya tinggi, diproduksi secara ramah lingkungan, dan ditawarkan dengan harga yang kompetitif tentu akan memiliki daya tarik yang lebih kuat di pasar,” tambahnya.

 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, Fajar Widariyanto, mengapresiasi pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan Kemenperin dan YBI. Ia berharap pelatihan tersebut dapat meningkatkan kemampuan pelaku IKM dalam mengelola proses produksi secara lebih efisien sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing.

 

Sementara itu, anggota Yayasan Batik Indonesia sekaligus Ketua Hari Batik Nasional 2026, Wirasno, menilai Tulungagung layak menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian lebih karena memiliki kekayaan motif, sejarah, dan filosofi batik yang kuat. Oleh karena itu, Tulungagung dipilih sebagai salah satu ikon dalam penyelenggaraan Hari Batik Nasional ke-17 yang akan berlangsung pada Oktober 2026.

 

Produk-produk batik hasil bimbingan teknis di Tulungagung rencananya akan ditampilkan dalam rangkaian pameran Hari Batik Nasional 2026. Langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi IKM batik di berbagai daerah untuk menerapkan inovasi efisiensi produksi sekaligus memperkuat daya saing industri batik nasional.