Menko Polkam Ajak Media Bersinergi Lawan Hoaks dan Perkuat Ketahanan Nasional

Polkam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media massa untuk menjaga stabilitas serta memajukan bangsa. Hal ini disampaikannya dalam acara Silaturahmi Media Nasional di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menko Polkam menyoroti maraknya penyebaran fitnah dan berita bohong yang dapat memecah belah masyarakat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi strategis dengan media sangat krusial untuk meluruskan informasi yang menyimpang.

“Jika kita bersinergi, akan lebih mudah membangun bangsa ini. Kita tidak boleh memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin melemahkan ketahanan nasional melalui informasi negatif,” ujar Djamari.

Meski menekankan persatuan, Djamari menjamin bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik. Baginya, kritik adalah instrumen penting untuk evaluasi kinerja dan penguat demokrasi.

“Tidak ada negara yang runtuh karena kritik; justru banyak yang menjadi kuat karena berani mendengar. Kritik adalah bentuk kepedulian masyarakat agar kekuasaan tetap berjalan di koridor yang benar,” tegasnya.

Acara ini diapresiasi oleh sejumlah Pemimpin Redaksi (Pemred) media nasional yang hadir. Mereka sepakat bahwa komunikasi dua arah antara pemerintah dan pers adalah kunci untuk menjaga stabilitas politik serta keamanan nasional. Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen kedua belah pihak untuk terus menjalin komunikasi rutin demi menciptakan ruang publik yang sehat.

Hadir dalam pertemuan tersebut para Pemred dari berbagai media arus utama seperti LKBN Antara, TVRI, RRI, TV One, iNews TV, Kompas TV, Metro TV, Harian Kompas, Garuda TV, Nusantara TV, Detik.com, Tribune Network, Jawa Pos Group, Kumparan, dan Rakyat Merdeka. Selain itu hadir pula Wakil Menko Polkam, Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Sesmenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan, serta para pejabat tinggi di lingkungan Kemenko Polkam.

Hadapi Pola Hujan Awal 2026, Kementan Perkuat AUTP Jaga Produksi Padi dan Lindungi Petani

Jakarta, -- Menghadapi prediksi perubahan pola curah hujan awal 2026, pemerintah melalui Kementerian Pertanian memperkuat Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai langkah menjaga keberlanjutan produksi padi nasional sekaligus melindungi petani dari risiko gagal panen.

 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi dinamika distribusi curah hujan pada awal 2026 masih didominasi kategori menengah di sebagian besar wilayah Indonesia. Pergeseran pola hujan di sejumlah daerah menjadi sinyal kewaspadaan terhadap potensi gangguan produksi dan ketidakpastian usaha tani.

 

Kondisi tersebut memperkuat pentingnya perlindungan usaha tani sebagai bagian strategi nasional menjaga produksi pangan. Pemerintah menegaskan perlindungan petani dijalankan melalui berbagai instrumen kebijakan, mulai dari stabilisasi harga gabah hingga penguatan mitigasi risiko usaha tani, agar keberlanjutan produksi nasional tetap terjaga.

 

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan tidak cukup hanya bertumpu pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan petani berada dalam posisi yang terlindungi.

 

“Perlindungan petani adalah fondasi swasembada pangan. Negara hadir untuk memastikan petani tidak menanggung risiko sendirian, sehingga mereka memiliki kepastian untuk terus menanam dan berproduksi,” tegas Mentan Amran, Rabu (4/2/2026).

 

AUTP dirancang untuk melindungi petani dari risiko gagal panen akibat banjir, kekeringan, maupun serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani di lapangan.

 

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menyebut AUTP menjadi bagian penting dari strategi pengamanan produksi dari sisi hulu.

 

“Melalui mekanisme asuransi, risiko usaha tani dapat dikendalikan, sehingga petani tetap memiliki modal dan keberanian untuk melanjutkan musim tanam berikutnya,” ujar Nur Alam.

 

Ia menambahkan, pendaftaran AUTP dilakukan oleh petani atau kelompok tani dengan pendampingan penyuluh melalui aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) agar pendataan hingga proses klaim berjalan tertib dan transparan.

 

Pada 2026, dukungan pemerintah daerah melalui APBD tetap menjadi penopang utama keberlanjutan AUTP. Mitigasi risiko usaha tani padi didukung untuk luasan 94.036,67 hektare, meski belum tersedia alokasi APBN.

 

Hingga kini, tercatat 13 provinsi telah mengalokasikan APBD I dan II untuk mendukung AUTP, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

 

Kementerian Pertanian terus mendorong daerah lain mengikuti langkah tersebut. Penguatan AUTP ditegaskan sebagai kebijakan konkret untuk memitigasi risiko iklim, melindungi petani, serta menjaga produksi padi nasional tetap berkelanjutan.

Wapres Gibran Hadiri Taklimat Presiden Prabowo pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menghadiri Taklimat Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (02/02/2026). Rakornas yang dibuka secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal arah pembangunan nasional.

Rakornas berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu “Maju Tak Gentar” dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan penayangan video “Indonesia Berdikari” yang menggambarkan arah kebijakan serta capaian strategis nasional.

Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kepemimpinan pada hakikatnya merupakan amanah untuk mengabdi kepada rakyat, bukan sarana untuk memenuhi kepentingan pribadi. Presiden menekankan bahwa rakyat Indonesia mendambakan pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan bersama.

“Mereka berharap, bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang. Bahkan mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja,” tegas Presiden.

Presiden juga menyampaikan bahwa Rakornas ini menjadi momentum penting untuk menyatukan seluruh elemen pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah dalam satu visi dan semangat pengabdian.

“Dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik. Bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99 persen pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut mengingatkan bahwa negara yang saat ini berada dalam kendali pemerintah merupakan hasil dari pengorbanan besar rakyat, sehingga tanggung jawab kepemimpinan harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan integritas.

“Negara ini yang sekarang, saudara-saudara, yang sekarang ada dalam kendali kita, dibangun atas pengorbanan rakyat yang sangat besar. Karena itulah kita tidak boleh lupa adanya kita adalah untuk berbakti, mengabdi kepada rakyat kita. Ini hal yang selalu mudah kita ucapkan, tapi harus kita buktikan,” imbuh Presiden.

Taklimat Presiden dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini menegaskan kembali arah kepemimpinan nasional yang berlandaskan pengabdian, integritas, serta penguatan sinergi pusat dan daerah sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

DWP Kemendikdasmen Berikan Dukungan Materi dan Psikososial bagi Siswa Terdampak Bencana di Cianjur

Cianjur - Sebagai bentuk dukungan terhadap musibah puting beliung di kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melaksanakan kegiatan sosial dengan tema DWP Peduli: Menguatkan Solidaritas, Menebar Manfaat bagi Pendidikan. Kegiatan ini diselenggarakan di SDN Batulayang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Sabtu (31/1).

Penasihat DWP Kemendikdasmen, Masmidah Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa kehadiran DWP Kemendikdasmen di SDN Batulayang merupakan bentuk empati dan solidaritas kepada masyarakat Cianjur, khususnya anak-anak yang masih merasakan dampak trauma pascabencana.

Ia menuturkan bahwa anak-anak yang mengalami trauma memerlukan dukungan moral dan penguatan secara berkelanjutan agar kembali merasa aman dan tidak takut untuk beraktivitas, terutama dalam mengikuti pembelajaran di sekolah.

“Anak-anak harus tetap semangat bersekolah. Trauma yang dialami perlu kita pulihkan secara perlahan agar tidak menjadi ketakutan yang berkepanjangan. Kita bangun keyakinan bahwa semua ini bisa kita lalui bersama,” tambahnya.

Sebagai bentuk kepedulian nyata, DWP Kemendikdasmen menyalurkan bantuan berupa perlengkapan sekolah bagi peserta didik serta bantuan material bagi keluarga terdampak. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban serta menjadi simbol solidaritas dan kebersamaan.

Sementara itu, Kepala SDN Batulayang, Siti Badriah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta kehadiran DWP Kemendikdasmen di sekolah yang dipimpinnya. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi penguat moral bagi seluruh warga sekolah, terutama bagi anak-anak yang masih berjuang memulihkan kondisi psikologisnya.

“Bencana angin puting beliung yang melanda wilayah kami meninggalkan dampak yang mendalam, khususnya bagi anak-anak. Banyak dari mereka mengalami ketakutan, kecemasan, kehilangan rasa aman, bahkan penurunan semangat belajar,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa bencana terjadi pada Kamis, 22 Oktober 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, disertai hujan deras, angin kencang, dan pemadaman listrik. Meski saat kejadian para guru dan siswa telah berada di rumah masing-masing, dampaknya cukup besar. Sejumlah rumah siswa mengalami kerusakan, baik rusak sebagian maupun rusak berat, serta menyisakan trauma psikologis yang masih dirasakan hingga kini.

“Bagi anak-anak usia sekolah dasar, bencana bukan hal yang mudah dipahami. Mereka membutuhkan waktu, pendampingan, dan perhatian khusus agar kondisi mental, emosional, serta rasa aman mereka dapat pulih secara perlahan,” tambahnya.

Selain penyaluran bantuan, kegiatan ini juga diisi dengan agenda trauma healing bagi anak-anak korban bencana. Salah satu aktivitas yang dilaksanakan adalah menggambar rumah impian, yang bertujuan membantu anak-anak mengekspresikan perasaan, membangun kembali rasa aman, serta menumbuhkan harapan pascabencana. Anak-anak tampak antusias dan gembira menggambar rumah impiannya, kemudian membacakan dan menceritakan hasil karyanya secara langsung di hadapan Ibu Masmidah.

“Saya ingin punya rumah yang ada kolam renangnya, saya ingin punya rumah yang ada kendaraannya,” ungkap salah satu siswa dengan semangat membacakan rumah impiannya. 

Setelah melihat dan mendengar langsung impian para murid, Masmidah turut memberikan motivasi kepada mereka agar tetap berani bermimpi dan tidak menyerah pada keadaan. “Saya mendoakan semoga impian adik-adik semua bisa terwujud serta kalian bisa tumbuh menjadi generasi yang tangguh, dan berprestasi di masa depan,” tuturnya. 

Unjuk Gigi di Kancah Internasional, Kementerian PANRB Siapkan Inovasi Pelayanan Publik untuk Guangzhou Award

JAKARTA – Inovasi pelayanan publik milik Pemerintah Indonesia kembali berlaga di kancah Internasional. Kali ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional, menyiapkan dua belas inovasi untuk mengikuti Guangzhou Award Tahun 2026.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru mengatakan bahwa dengan berpartisipasi pada kompetisi ini, Indonesia menunjukkan upayanya dalam transformasi pelayanan publik melalui terobosan atau inovasi yang diciptakan oleh instansi pemerintah. “Keikutsertaan Indonesia dalam ajang ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pelayanan publik Indonesia telah menghadirkan berbagai terobosan sehingga layak mendapatkan apresiasi tingkat dunia, sekaligus menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya Kick Off Meeting Fasilitasi Pendampingan Peserta Guangzhou Award 2026 secara virtual, Kamis (29/1/2026).

Dijelaskan, dua belas inovasi pelayanan publik ini merupakan inovasi terbaik yang telah meraih penghargaan Outstanding Public Service Innovation (OPSI) pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025. Adapun inovasi-inovasi tersebut diantaranya yakni Puskesmas Pakekan Hunter TB Stunting (PUSPA HUNTING); Kartu Digital Sungai Rumbai Sehat Untuk Eradikasi Stunting; Serving The Villager; Peduli Kampung Asi (PEDULI KASI); Intervensi Nutrisi Tumbuh Kerjar Berkelanjutan Atasi Stunting (IBUK ANTING); Peran Manager dalam Korporasi Pertanian (PANDORA) di Kabupaten Kebumen; KPBU APJ; Hari Belanja Cantik ke Pasar tradisional dan UMKM; Strategi Pembentukan Kampung Iklim sebagai Bentuk Mitigasi Perubahan Iklim Menuju Smart Environment (SUPERMIE); Pusat Informasi Terpadu dan Responsif (PINTERES); GOKER WANGI; dan Baca Meter Mandiri.

Deputi Otok menambahkan, fasilitasi ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus penguatan berkelanjutan terhadap inovasi pelayanan publik daerah yang telah menjadi praktik baik di tingkat nasional. Selain itu, fasilitasi menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan capaian inovasi pelayanan publik Indonesia di tingkat internasional dan mendukung kontribusi Indonesia terhadap agenda pembangunan global, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)

Untuk diketahui, 7th Guangzhou International Award for Urban Innovation merupakan penghargaan bergengsi internasional yang diselenggarakan oleh United Cities and Local Governments (UCLG) dan World Association of the Major Metropolises (Metropolis). “Ajang kompetisi internasional ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengakui, dan mempromosikan inovasi yang terbukti memberikan dampak nyata dalam meningkatkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan perkotaan dan daerah,” tuturnya.

Diharapkan, partisipasi Indonesia dalam Guangzhou Award mampu mendorong para inovator untuk bersaing secara global dan dapat menambah sudut pandang baru agar mampu berpikir secara lebih luas terkait pengembangan inovasi di masing-masing instansi pemerintah. “Kita juga harus membuktikan bahwa inovasi yang kita hasilkan itu menjawab persoalan publik, dan kita membuktikan bahwa inovasi yang sudah kita hasilkan ini memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Director of KMMB Consulting Mochamad Badowi memaparkan terkait branding strategis layanan inovasi pemerintah daerah, dan peningkatan kualitas proposal. Ada enam pilar inovasi dalam kerangka kerja standar global, pertama adalah kebijakan baru.

Dijelaskan, pemerintahan itu adalah bagian dari motor penggerak terhadap regulasi yang disusun, yang harapannya bisa evidence-based policy, maupun juga science-based policy. “Kebijakan-kebijakannya berdasar pada fakta yang ada di lapangan, dan didasarkan pada penelitian-penelitian yang sudah empiris, valid, dan reliability,” ungkapnya.

Selanjutnya yakni strategi baru, dan tata kelola baru. Menurutnya, kebijakan tanpa strategi hanya selesai di kertas dan tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian muncul, teknologi baru yang applied, dan tepat guna.

“Jadi dalam konteks ini kita sebagai penggerak perubahan itu, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada, yang sudah tersedia untuk memudahkan fasilitas yang kita berikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Pilar selanjutnya adalah kemitraan baru, dan model bisnis baru. Dijelaskan, dengan model bisnis baru, maka lahir kebijakan baru, hal ini sirkular, dan terus menerus. “Ketika ini terjadi, maka yang dirasakan oleh masyarakat, kehadiran kita ini akan terasa sangat impactful, sangat berdampak bagi kebutuhan di masyarakat,” jelasnya.

Badowi menyampaikan dimensi branding strategis dalam konteks global, pertama inovasi kebijakan. Inovasi tersebut, lanjutnya, harus menunjukkan adanya terobosan dalam regulasi, tata kelola, atau cara kerja birokrasi yang sebelumnya kaku menjadi fleksibel.

Kedua, dalam konteks inovasi global adalah dampak sosial. Dalam konteks global, inovasi harus membuktikan bahwa ada kehidupan warga yang benar-benar berubah. Fokusnya bukan pada seberapa canggih teknologinya, tapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat (inklusivitas). Terakhir, yang menjadi perhatian adalah positioning global, dimana inovasi daerah harus diposisikan sebagai model percontohan dunia.

“Maksudnya adalah inovasi yang dilakukan di Banyuwangi, inovasi yang dilakukan di Bantaeng, itu bisa dijadikan sebagai model percontohan di dunia. Bisa dipakai di Eropa, di Tiongkok, di Australia, dan selanjutnya. Jadi kita harus berpikir global, yang kita praktekkan di lokal,” ujarnya.

Sementara itu, Innovation Practitioner Budi Chairuddin menyampaikan penilaian penghargaan ini mencakup empat kriteria utama yaitu inovasi, efektivitas, keberlanjutan kebijakan, dan signifikansi. Masing-masing kriteria mengevaluasi kontribusi dan dampak proyek pada isu publik.

Dalam hal ini, Budi memaparkan beberapa catatan penting dalam penulisan proposal. Pertama yakni, kebaruan yaitu keunikan gagasan, pendekatan baru, dan modifikasi inovasi yang ada. Kemudian, efektif capaian nyata dan solutif. Selanjutnya, bermanfaat (dampak) yaitu menyelesaikan masalah.

Kemudian, dapat ditransfer, dan inovasi dapat diadaptasi, oleh Unit Pelaksana Pelayanan Publik (UPP) sejenis atau diadaptasi ke dalam konteks lain. Terakhir, berkelanjutan yaitu keberlangsungan inovasi.

Menkeu Purbaya Lantik 27 Pejabat Tinggi Pratama, Tekankan Integritas dan Peran Bea Cukai Jaga Pasar Domestik

Jakarta,  Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1). Para pejabat yang dilantik terdiri atas 22 orang pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), 3 orang pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), 1 orang pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan 1 orang pejabat Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Dalam pelantikan tersebut, Menkeu menyampaikan kepercayaan negara kepada para pejabat yang dilantik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya sesuai amanah yang diberikan. Selain itu, Menkeu menegaskan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar seremoni administratif, melainkan merupakan tugas negara dan bentuk kepercayaan publik yang harus dipertanggungjawabkan.

“Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas. Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak Saudara-Saudara sekalian dan akan dimintai pertanggungjawaban melalui kepemimpinan, etika, serta kinerja,” ujar Menkeu.

Menkeu juga menekankan pentingnya merumuskan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong permintaan dalam negeri. Hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan cita-cita Indonesia maju di tengah tantangan dinamika geopolitik global. 

“Di dalam negeri kita punya domestic demand yang besar. Ini harus didorong lewat kebijakan fiskal yang tepat. Domestic demand kalau kita dorong pertumbuhannya tepat, tapi kalau banyak barang selundupan, domestic demand-nya yang menguasai perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang bersaing secara tidak fair, karena masuknya ilegal, sehingga perusahaan-perusahaan dalam negeri tidak mempunyai ruang untuk bersaing secara fair,” kata Menkeu. 

Oleh karena itu, jajaran Kemenkeu, khususnya Bea dan Cukai, harus berada di lini terdepan dalam menjaga pasar dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat, khususnya dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di luar negeri yang bersaing secara tidak fair. Menkeu meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja lebih disiplin, menjaga integritas, serta memastikan pengelolaan fiskal dan pasar domestik berjalan secara bersih dan profesional demi kepentingan negara.

Menhub Dudy Resmikan Stasiun Jatake, Perkuat Mobilitas Kawasan Perkotaan

anten - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meresmikan Stasiun Kereta Jatake yang berlokasi di Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Selasa (28/1). Peresmian ini menandai hadirnya simpul transportasi baru pada lintas Tanah Abang - Rangkasbitung untuk mendukung mobilitas masyarakat kawasan perkotaan.

"Stasiun Jatake dibangun untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus tumbuh dan meningkatnya kebutuhan transportasi publik seiring pengembangan kawasan Serpong, BSD, dan sekitarnya," ujar Menhub Dudy.

Kehadiran stasiun ini diharapkan dapat mengurangi beban Stasiun Rawabuntu dan Cisauk yang selama ini mengalami lonjakan penumpang harian. Kapasitas layanan Stasiun Jatake saat ini bisa melayani 20.000 penumpang per harinya.

Pembangunan Stasiun Jatake dilaksanakan melalui skema kolaborasi antara pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, dan badan usaha swasta tanpa menggunakan dana APBN. Proyek ini menggunakan skema pembiayaan kreatif kerja sama antara PT Kereta Api Indonesia dan PT Bumi Serpong Damai Tbk.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga pembangunan Stasiun Jatake dapat terwujud tanpa menggunakan dana APBN, dengan melalui skema kolaborasi yang sehat dan saling menguatkan," kata Menhub Dudy.

Peresmian Stasiun Jatake sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat perkeretaapian sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat. Pemerintah terus mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan massal guna mengurangi kemacetan dan emisi.

"Stasiun ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar pergerakan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya," sebut Menhub Dudy.

Stasiun Jatake memiliki luas bangunan 3.198 m2 dengan fasilitas peron yang memadai serta area penunjang yang terintegrasi. Stasiun ini memiliki luas peron 300m2 dengan bangunan yang terdiri atas 3 lantai.

Operasional perjalanan kereta di Stasiun Jatake saat ini memiliki headway (selang waktu kedatangan kereta) antara 5-10 menit. Total frekuensi perjalanan harian yang akan melalui Stasiun Jatake sebanyak 192 perjalanan.

Turut hadir dalam acara ini Gubernur Banten Andra Soni, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, dan Direktur Utama PT Sinarmas Land Michael Widjaja.