Menkeu Purbaya Dorong Penyelesaian Hambatan Investasi dari Danau Toba hingga Mandalika

Jakarta, 19/5/2026 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin Sidang Debottlenecking ke-10 Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) di Jakarta pada Selasa (19/5). Sidang tersebut membahas penyelesaian berbagai hambatan investasi, mulai dari sektor budidaya perikanan di Danau Toba hingga penyediaan infrastruktur air bersih dan pengembangan kawasan pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Aduan pertama berasal dari PT Aqua Farm Nusantara (AFN) terkait ketidakselarasan kuota budidaya ikan Danau Toba sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2021 dengan kapasitas produksi dan perizinan investasi perusahaan. PT AFN merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang budidaya ikan tilapia terintegrasi, dengan kegiatan budidaya di Danau Toba dan fasilitas pengolahan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Menkeu menegaskan pentingnya penyelesaian yang mampu menjaga keseimbangan antara kepastian investasi dan keberlanjutan lingkungan. Dalam sidang tersebut, pemerintah memutuskan akan melakukan kajian ulang terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan Danau Toba sebagai dasar penyempurnaan kebijakan ke depan.

Selain membahas sektor budidaya perikanan, sidang juga menangani aduan kedua dari PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PAIA) terkait pelaksanaan perjanjian investasi penyediaan air bersih berbasis teknologi Seawater Reverse Osmosis (SWRO) di KEK Mandalika. PT PAIA merupakan perusahaan PMA yang bergerak di bidang penyediaan air bersih melalui proses desalinasi air laut. Isu yang disampaikan meliputi kesenjangan pemenuhan kewajiban infrastruktur oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), ketidaksesuaian pengelolaan dan skema komersial dengan kesepakatan awal, serta perubahan skema bisnis yang memengaruhi kelayakan ekonomi dan keberlanjutan investasi SWRO.  Sebagai tindak lanjut, pemerintah mendorong penyelesaian secara konstruktif guna menjaga keberlanjutan investasi serta memastikan keandalan penyediaan infrastruktur air bersih bagi pengembangan kawasan.

Adapun aduan ketiga membahas kendala implementasi perjanjian pemanfaatan dan pengembangan lahan yang dihadapi PT Perusahaan Resor Indonesia Amerika (PRIA) di KEK Mandalika. PT PRIA merupakan perusahaan yang berfokus pada pengembangan Kawasan Pariwisata terpadu, khususnya Proyek Resor Hotel Bintang 5 di KEK Mandalika. Pemerintah akan melanjutkan pembahasan bersama investor utama guna memperoleh solusi yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

Hingga 19 Mei 2026, Satgas P3M-PPE telah menerima 145 aduan melalui Kanal Debottlenecking. Dari jumlah tersebut, sebanyak 89 aduan telah diselesaikan dan ditindaklanjuti secara cepat, terkoordinasi, dan akuntabel

Kapolri Beberkan Inovasi Polri Manfaatkan dan Tingkatkan Produksi Pertanian

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan sejumlah inovasi yang telah dilaksanakan oleh Polri dalam rangka memanfaatkan dan meningkatkan produksi pertanian.

Sigit mengungkapkan, Polri melakukan kerja sama dengan UMKM lokal untuk mendorong pemanfaatan hasil samping pertanian melalui pengembangan briket tongkol jagung dengan nama Miracle Carbon (mirekel karbon).

"Sebagai energi alternatif untuk keperluan rumah tangga, pendukung UMKM, penghangat kandang ayam, serta pengganti kayu bakar," kata Sigit saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, Groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri serta launching operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Di segi mendukung peningkatan produktivitas pertanian, Sigit menyebut, Korps Bhayangkara melahirkan inovasi pupuk Presisi berbasis batu bara, yang bermanfaat untuk menaikkan PH sebanyak satu sampai dengan dua

tingkat.

"Sekaligus merestorasi unsur hara, sehingga dapat menyuburkan tanah dan menyehatkan tanaman," ujar Sigit.

Menurut Sigit, inovasi tersebut sudah berjalan di lahan pertanian jagung pada Provinsi Jawa Barat dan Papua.

Lebih dalam, Sigit menuturkan, inovasi lain yang telah dilakukan Polri di antaranya membuat vertical dryer, mobil pemipil, soil tester, pompa tenaga surya, Atmosphere Water Generator, serta Mobile Rotary Dryer.

"Yang bermanfaat untuk mengeringkan jagung secara merata dan lebih bersih tanpa harus membawa hasil panen ke gudang," tutup Sigit.

Kemenkop Perkuat Sinergi Kadiskop Selindo Untuk Operasionalisasi KDKMP

Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menggelar Rapat koordinasi nasional (Rakornas) dengan tema "Kolaborasi Nasional Untuk Percepatan Implementasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)" dengan melibatkan seluruh Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi seluruh Indonesia (selindo) serta stakeholder lainnya di Jakarta, Rabu (13/5). Melalui Rakor ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan untuk memastikan proses operasionalisasi berjalan dengan baik.

Turut hadir dalam Rakornas tersebut Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, Pejabat Eselon I dan II di Kemenkop, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Krisdianto serta para Kepala Dinas di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh wilayah di Indonesia.  

Menkop Ferry mengapresiasi seluruh dukungan dari pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya sehingga program strategis nasional KDKMP dapat berjalan mulai dari proses pembentukan badan hukum hingga tahapan operasionalisasi yang akan segera dilakukan saat ini. Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan dan keterlibatan semua pihak program ini sulit dilakukan sehingga diharapkan konsistensi dukungan tersebut dapat terus dilakukan hingga tahap operasionalisasi.

“Saya mengapresiasi kepada semua Kepala Dinas Koperasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, karena kita berhasil melaksanakan Instruksi Presiden tentang pembentukan badan hukum KDKMP,” ujarnya.  

Tahap pertama peresmian operasionalisasi KDMKP di provinsi Jateng dan Jatim ini akan dilakukan sebanyak 1.061 unit dimana simbolisasi peresmian yang akan dilakukan di KDKMP di wilayah Nganjuk Jawa Timur.

Sementara itu terkait dengan progres pembangunan KDKMP per hari ini, Rabu (13/5) telah dan sedang dibangun 37.327 unit KDKMP di seluruh Indonesia, dan sebanyak 8.927 unit sudah selesai 100 persen bangunan gerai, gudang dan sarana perlengkapan lainnya.

“Keberhasilan KDKMP ini bukan sekadar badan hukum atau bangunan, tapi harus berfungsi menjual kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat, dan menyalurkan program pemerintah pusat,” tegas Menkop Ferry.  

Menkop Ferry menyebutkan bahwa sebagai pedoman payung hukum dalam operasionalisasi KDKMP, akan segera diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) di mana saat ini draft dari Inpres ini telah disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara. Dalam draft ini berisi tentang bagaimana upaya percepatan operasionalisasi KDKMP yang melibatkan lintas sektor Kementerian dan Lembaga.

"Poin-poinnya berisi tentang model bisnisnya, tentang rekrutmen SDM untuk operasionalisasinya, kemudian sistem informasi manajemen dan lain sebagainya,"  katanya. 

Menkop Ferry kembali menegaskan bahwa apabila 83 ribu KDKMP beroperasi dengan baik maka Indonesia akan menjadi satu-satunya negara dengan jumlah koperasi di desa yang sukses beroperasi terbesar dan terbanyak di dunia. Presiden menilai capaian ini sebagai tonggak sejarah pembangunan ekonomi rakyat.  

“Keberadaan KDKMP ini, diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya menciptakan simpul perekonomian di desa-desa atau kelurahan. Bahkan secara agregat diharapkan koperasi dapat menjadi lembaga ekonomi utama yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ucap Menkop.

Menkop Ferry menekankan bahwa melalui Rakornas tersebut diperlukannya kerja kolaboratif lintas kementerian dan lembaga serta kepala daerah sehingga proses operasionalisasi dapat berjalan dengan baik. Sinergi ini diyakini mampu mengembalikan koperasi sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi sesuai konstitusi.  

“Semoga perjuangan kita ini menjadi langkah besar membangun perekonomian rakyat yang mandiri, kuat, dan sejahtera, serta menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional,” ujar Menkop Ferry.

Di Forum RI–Rusia, Wamen ESDM Soroti Kerja Sama Energi Bersih dan Ketahanan Energi

KAZAN -- Pemerintah Indonesia terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai negara mitra serta memperluas kerja sama strategis internasional, termasuk Federasi Rusia. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam rangkaian Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik yang berlangsung di Kazan, Rusia, dengan sektor energi dan sumber daya mineral menjadi salah satu fokus utama pembahasan.

Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot turut mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada pertemuan yang dipimpin bersama First Deputy Prime Minister Federasi Rusia Denis Manturov. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis kedua negara untuk memperkuat kerja sama bilateral di berbagai sektor prioritas, termasuk energi dan sumber daya mineral.

Dalam pertemuan terbatas Co-Chairs SKB RI-Rusia, Wamen ESDM Yuliot menyampaikan sejumlah perkembangan kerja sama sektor energi antara Indonesia dan Rusia. Pembahasan mencakup tindak lanjut rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, perkembangan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, hingga kerja sama energi nuklir untuk tujuan damai.

Sementara itu, pada sesi Plenary Sidang Komisi Bersama ke-14 RI-Rusia, Wamen ESDM menyoroti pentingnya penguatan investasi dan kerja sama teknologi energi antara Indonesia dan Rusia guna mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih.

"Kerja sama di sektor energi (dengan Rusia) telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dan kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil. Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan energi, baik untuk bahan bakar minyak maupun listrik," ujar Yuliot di sesi Plenary SKB RI-Rusia di Kazan, Rusia, Selasa (12/5) waktu setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Yuliot juga menekankan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus mendorong pengembangan energi bersih dan penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

"Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, ditetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 GW, dengan target 40 GW berasal dari energi baru terbarukan atau sebesar 62 persen dari total tambahan kapasitas. Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, ditargetkan pembangunan dua unit dengan total kapasitas 500 MW," jelas Yuliot.

Rangkaian pertemuan SKB ke-14 RI-Rusia tersebut menghasilkan Agreed Minutes yang memuat sejumlah tindak lanjut kerja sama sektor energi dan sumber daya mineral antara kedua negara. Pembahasan mencakup peluang kerja sama minyak dan gas bumi, LNG dan LPG, pengembangan energi baru terbarukan, pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, hilirisasi dan metalurgi mineral, hingga standardisasi industri migas dan energi.

Forum SKB RI-Rusia merupakan mekanisme kerja sama bilateral resmi antara Pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia untuk membahas dan mengevaluasi perkembangan kerja sama di berbagai sektor strategis. Keterlibatan Kementerian ESDM dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi energi Indonesia guna mendukung ketahanan energi nasional, pengembangan hilirisasi industri, serta penguatan kerja sama teknologi dan investasi di sektor energi dan sumber daya mineral.

Wamenhan RI Pimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan Matra Darat ASN Pemprov Sulsel TA 2026 di Makassar

Makassar – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan (Komcad) Matra Darat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 di Makassar, Rabu (13/5/2026). Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah, dalam mendukung kesiapsiagaan nasional.

Dalam amanat Menteri Pertahanan RI yang dibacakan Wamenhan RI, ditegaskan bahwa pembentukan Komcad merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Program ini bertujuan memperkuat Komponen Utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter, sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa

Menhan RI juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas komitmen dan sinergi nyata dalam mendukung pembentukan Komcad. Dukungan tersebut dinilai sebagai contoh positif kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkokoh fondasi pertahanan nasional dari wilayah. Kepada para ASN yang ditetapkan sebagai Komcad, disampaikan pesan agar senantiasa menjunjung tinggi loyalitas kepada NKRI, memperkuat disiplin, menjaga kesiapan, serta menjadi teladan semangat bela negara di lingkungan kerja dan masyarakat.

Setelah upacara penetapan selesai, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemberian apresiasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman kepada siswa terbaik Komcad ASN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi, prestasi, dan semangat bela negara yang telah ditunjukkan para peserta selama mengikuti proses pembinaan dan pelatihan. Rangkaian acara dilanjutkan dengan pertunjukan demonstrasi yang menampilkan kemampuan, disiplin, dan hasil pembinaan para peserta Komcad sebagai wujud kesiapan mereka dalam mendukung sistem pertahanan negara. Kegiatan ditutup dengan penghormatan dan defile pasukan Komcad.

Melalui penetapan Komcad Matra Darat ASN Pemprov Sulsel TA 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tinjau MRT Fase 2A Sawah Besar-Harmoni, Wapres Tekankan Pentingnya Transportasi Publik yang Aman dan Inklusif

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau progres pembangunan MRT Jakarta Fase 2A lintas Utara–Selatan di proyek Stasiun MRT Sawah Besar dan Stasiun MRT Harmoni, Jakarta, Selasa (12/05/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Wapres melihat langsung perkembangan konstruksi bawah tanah, termasuk perjalanan melalui tunnel dari Sawah Besar menuju Harmoni, serta menyoroti pentingnya menghadirkan transportasi publik yang aman, nyaman, modern, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi Wapres untuk mendengarkan pemaparan mengenai perkembangan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A Bundaran HI–Kota yang, berdasarkan data per 25 April 2026, telah mencapai progres keseluruhan sebesar 59,76 persen.

Wapres juga melihat capaian konektivitas tunnel bawah tanah dari Stasiun Sawah Besar menuju Harmoni yang kini sudah dapat dilalui dengan berjalan kaki. Selain itu, pekerjaan diaphragm wall (D-Wall) dan pembangunan dinding stasiun di area Duta Merlin juga terus berjalan.

“Transportasi publik yang modern ini adalah salah satu prioritas dari Bapak Presiden. Dan saya yakin jika transportasi publiknya aman, nyaman, modern, terintegrasi, semuanya akan berbondong-bondong menggunakan transportasi publik,” ujar Wapres dalam keterangannya kepada awak media.

Wapres menekankan bahwa pengembangan transportasi publik memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dukungan kawasan aglomerasi. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk mewujudkan sistem transportasi yang mampu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung kualitas hidup perkotaan yang lebih baik.

Selain itu, Wapres turut mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat layanan transportasi publik, termasuk melalui integrasi layanan MRT, LRT, dan Transjakarta, serta kebijakan tarif gratis bagi 15 golongan masyarakat seperti lansia dan penyandang disabilitas.

“Yang paling penting sekali lagi aman dan nyaman untuk anak-anak, perempuan, ibu hamil, lansia, dan kaum difabel,” tegasnya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat.

Sebagai informasi, MRT Jakarta Fase 2A akan menghubungkan Bundaran HI hingga Kota sepanjang sekitar 5,8 kilometer dengan tujuh stasiun bawah tanah, yakni Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Segmen Bundaran HI–Monas ditargetkan beroperasi pada 2027, sementara jalur hingga Stasiun Kota ditargetkan tersambung pada 2029.

Diterbangkan Airbus A400M TNI AU ke Cebu, Maung Bawa Simbol Diplomasi Indonesia

Pengiriman kendaraan taktis Maung MV3 Garuda Limousine menggunakan pesawat Airbus A400M milik TNI Angkatan Udara menuju Cebu, Filipina, menjadi perhatian tersendiri usai digunakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN pada 7–8 Mei 2026. Langkah tersebut tidak hanya menunjukkan kesiapan pengamanan dan dukungan logistik negara, tetapi juga memperlihatkan kepercayaan Indonesia terhadap produk industri pertahanan dalam negeri untuk tampil di forum internasional.

Mobil kepresidenan karya anak bangsa produksi PT Pindad itu telah lebih dahulu tiba di Cebu pada 4 Mei 2026. Dari dalam lambung pesawat Airbus A400M TNI AU, Maung MV3 Garuda Limousine dibawa langsung dari Indonesia untuk mendampingi mobilitas Presiden Prabowo selama agenda kenegaraan berlangsung.

Kehadiran Maung di Filipina pun mencuri perhatian di tengah deretan kendaraan delegasi negara-negara ASEAN. Bukan kendaraan impor ataupun mobil kenegaraan asing, Presiden Prabowo memilih menggunakan kendaraan produksi nasional sebagai representasi kemampuan industri strategis Indonesia di panggung dunia.

Mobil berwarna putih tersebut tampil dengan desain eksklusif dan maskulin. Maung MV3 Garuda Limousine merupakan varian terbaru dari keluarga Maung yang dikembangkan PT Pindad. Kendaraan ini dirancang khusus dari platform MV3 sebagai kendaraan resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan standar keamanan, kenyamanan, dan performa tinggi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa penggunaan Maung dalam forum internasional memiliki makna yang jauh melampaui fungsi kendaraan operasional Presiden semata.

“Penggunaan Maung di forum internasional ini bukan sekadar alat transportasi, tetapi sebagai simbol kemandirian, kepercayaan diri bangsa, dan kemajuan industri nasional Indonesia. Maung menjadi sebuah simbol diplomasi. Dari dalam negeri, untuk Indonesia, hadir di panggung dunia,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya pada 7 Mei 2026.

Bagi Indonesia, perjalanan Maung menuju Cebu menjadi simbol kesiapan negara dalam membawa produk strategis nasional tampil di level internasional. Kehadiran kendaraan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa karya industri pertahanan Indonesia mampu berdiri sejajar dan dipercaya mendukung agenda kenegaraan di forum tertinggi kawasan Asia Tenggara.

Usai digunakan Presiden Prabowo selama rangkaian KTT ASEAN ke-48, Maung MV3 Garuda Limousine kembali pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Airbus A400M TNI AU, menutup perjalanan diplomasi kendaraan karya anak bangsa di Filipina.