Menpar: SEABEF 2026 Perkuat Posisi Indonesia sebagai Hub Events di Kawasan ASEAN

Jakarta, 29 Juli 2026 — Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan penyelenggaraan Southeast Asia Business Events Forum (SEABEF) 2026 menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat penyelenggaraan business events atau industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan di kawasan ASEAN.

SEABEF menjadi wadah kolaborasi strategis yang mempertemukan pemerintah, asosiasi internasional, pelaku industri, akademisi, dan media untuk membahas arah pengembangan industri business events di Asia Tenggara sekaligus memperkuat sinergi regional dalam menghadapi dinamika industri global.

Saat membuka SEABEF 2026 di Jakarta, Rabu (29/7/2026), Menpar Widiyanti mengatakan industri business events memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing destinasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Menurutnya, penyelenggaraan events kini telah berkembang menjadi katalis bagi investasi, inovasi, transfer pengetahuan, serta penciptaan nilai tambah bagi berbagai sektor.

Sektor MICE sendiri merupakan salah satu segmen terbesar dalam industri manajemen acara global. Pada 2024, sektor ini menguasai sekitar 30,75 persen pangsa pendapatan industri dengan nilai pasar yang diperkirakan mendekati 1,2 triliun dolar AS.

"Harapannya, Indonesia semakin memperkuat perannya sebagai pusat business events di kawasan ASEAN sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan bernilai tambah tinggi," kata Menpar.

Selama dua hari pelaksanaan, SEABEF 2026 mengangkat berbagai isu strategis yang menjadi perhatian industri, mulai dari harmonisasi kebijakan events di ASEAN, pengembangan destinasi yang kompetitif dan berkelanjutan, transformasi industri melalui teknologi dan kecerdasan artifisial (AI), pengembangan sport and entertainment events, penguatan talenta industri, hingga strategi memenangkan bidding penyelenggaraan event internasional.

Untuk pertama kalinya, SEABEF diselenggarakan secara bersamaan dengan Indonesia Business Event Mart (IBEM) 2026 yang berlangsung pada 28–31 Juli 2026. IBEM merupakan platform bisnis yang mempertemukan pelaku industri MICE dari dalam dan luar negeri guna memperluas jejaring, membangun kemitraan, dan menciptakan peluang bisnis baru.

Selama empat hari penyelenggaraan, IBEM menghadirkan 98 peserta pameran dari sektor MICE dan pariwisata, serta mempertemukan mereka dengan 220 hosted buyers dari berbagai negara. Agenda ini juga dilengkapi rangkaian business matching (B2B Meetings) melalui Paviliun Indonesia yang dirancang untuk mendorong kolaborasi sekaligus meningkatkan transaksi bisnis.

Berdasarkan proyeksi penyelenggaraan dan asumsi tingkat konversi hasil business matching, potensi nilai transaksi bisnis IBEM 2026 diperkirakan berada pada kisaran Rp334 miliar dalam skenario optimis.

"Sinergi kedua agenda ini diharapkan mampu memperluas peluang kemitraan, memperkuat ekosistem business events Indonesia, serta meningkatkan kolaborasi strategis antara pemerintah, asosiasi, dan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan industri MICE nasional," kata Menpar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi langkah konkret Kementerian Pariwisata dalam memperkuat ekosistem MICE nasional melalui penyelenggaraan SEABEF 2026 yang diharapkan dapat melahirkan berbagai penyederhanaan kebijakan atau regulasi, standar, hingga percepatan investasi.

Airlangga menyebutkan bahwa sektor pariwisata yang didukung oleh penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman menjadi motor utama dengan pertumbuhan mencapai 13,14 persen. Selain itu, pada bulan Mei 2026, Indonesia berhasil menyambut 1,38 juta wisatawan mancanegara dan mencatatkan sekitar 106 juta perjalanan wisata nusantara, yang mana kedua angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Fondasi ini memposisikan Indonesia dengan baik untuk menjadi pusat MICE global, khususnya seiring dengan pergeseran pasar menuju bisnis dan hiburan (bleisure),” ujar Airlangga.

Airlangga mengusulkan beberapa strategi untuk membangun Indonesia sebagai pusat MICE diantaranya mengintegrasikan bisnis dan rekreasi dengan memanfaatkan destinasi utama seperti Borobudur, Prambanan, Garuda Wisma Kencana, Taman Nasional Komodo, Danau Toba, dan destinasi menjanjikan lainnya.

Kemudian, memanfaatkan AI, memaksimalkan potensi wisata lainnya seperti wisata olahraga dan religi, meningkatkan konektivitas, serta subsidi pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata, Hafiz Agung Rifai, mengatakan penyelenggaraan SEABEF 2026 merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi business events berkelas dunia.

Menurut Hafiz, penyelenggaraan SEABEF yang beriringan dengan IBEM menjadi momentum penting untuk mempertemukan para pemangku kepentingan industri, memperluas jejaring internasional, serta menghasilkan kolaborasi yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi business events unggulan di kawasan ASEAN.

"Kolaborasi antara SEABEF dan IBEM menjadi momentum untuk mempertemukan para pemangku kepentingan industri, memperluas jejaring internasional, serta menghasilkan kerja sama yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi business events unggulan di kawasan ASEAN," kata Hafiz.

SEABEF 2026 menghadirkan pembicara nasional dan internasional, di antaranya Mohammed Hafez Marican dari Singapore Tourism Board, Stephan Wurzinger dari MCI Group, Waikin Wong dari International Congress and Convention Association (ICCA), dan Vivien Oh dari Resorts World Sentosa Singapore.

Hadir pula pembicara Hosea Andreas Runkat dari Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI), Carla Budiarto dari ASEAN Secretariat, Andro Rohmana dari Backstagers, Budhi Sarwiadi dari SC Borobudur Marathon, serta sejumlah pemangku kepentingan industri business events dari berbagai negara.

Menkeu Purbaya Dorong DJPb Menjadi Organisasi yang Adaptif, Efisien, dan Berorientasi Hasil

Jakarta, 28/7/2026 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk terus memperkuat kapasitas organisasi agar semakin adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik yang terus berkembang. Hal tersebut disampaikan Menkeu saat memberikan arahan pada Forum Strategis Nasional Penataan Organisasi DJPb yang diselenggarakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor pada Selasa (28/7).

Dalam arahannya, Menkeu menegaskan bahwa DJPb memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Peran tersebut tidak hanya memastikan pelaksanaan keuangan negara berjalan dengan baik, tetapi juga menjaga stabilitas perekonomian nasional.

"Teman-teman sudah memastikan bahwa keuangan negara tidak berhenti sebagai angka saja. Teman-teman sudah mengubah angka itu menjadi layanan, pembangunan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Anda juga menjaga ekonomi Indonesia secara langsung," ujar Menkeu.

Di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berubah, Menkeu menekankan pentingnya organisasi yang adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, penataan organisasi harus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, mempercepat proses kerja, memperjelas pembagian fungsi, serta menghasilkan layanan yang lebih optimal.

"Penataan organisasi bukan urusan pindah-pindah kotak. Penataan harus membuat lembaga bekerja lebih cepat, pekerjaan lebih jelas, dan hasilnya lebih terasa," kata Menkeu.

Sebagai unit eselon I dengan jaringan vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia, DJPb dinilai memiliki modal yang kuat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal. Menkeu meminta seluruh jajaran untuk terus melakukan penyederhanaan proses bisnis, menghilangkan tahapan yang tidak lagi relevan, serta memastikan setiap fungsi organisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa DJPb memiliki peran penting sebagai growth agent sekaligus stabilizer agent yang turut menjaga stabilitas ekonomi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, setiap perubahan dalam organisasi harus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, tanpa mengesampingkan prinsip tata kelola yang baik. Setiap kebijakan dan langkah yang diambil harus tetap berpijak pada regulasi, akuntabilitas, dan integritas sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan.

"Bergerak lebih cepat bukan berarti mengabaikan aturan. Kita adalah instrumen negara, sehingga tidak boleh ada kebijakan atau langkah yang mengabaikan aturan. Semua harus dipertimbangkan dari berbagai sisi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga mendorong seluruh pimpinan di lingkungan DJPb untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil (result-oriented), mampu mengambil keputusan secara cepat, serta memberikan ruang bagi pegawai untuk menghadirkan inovasi.

“Ruang itu tetap harus disertai pengawasan yang memadai. Kebebasan bergerak selalu datang bersama tanggung jawab, inovasi yang ditopang kemampuan, pengetahuan, dan integritas,” kata Menkeu.

Menutup arahannya, Menkeu meyakini DJPb mampu terus berkembang menjadi institusi pemerintah yang modern, adaptif, dan siap menjawab berbagai tantangan kebijakan di masa depan. 

“Jalankan pekerjaan secara profesional. Jaga integritas dalam masalah keputusan. Saya percaya teman-teman semua mampu membawa DJPb menjadi institusi pemerintahan yang modern dan mampu menjawab kebutuhan negara,” ujar Menkeu.

67 Tahun Kementerian PANRB: Delapan Langkah Strategis Jadi Arah Transformasi

JAKARTA – Memasuki 67 tahun pengabdian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjadikan delapan Langkah Strategis Transformasi Melayani Negeri sebagai arah untuk memperkuat transformasi pemerintahan. Langkah tersebut menjadi acuan kinerja seluruh unit kerja Kementerian PANRB dalam lima tahun ke depan.

“Delapan langkah strategis ini harus menjadi arah bersama sekaligus acuan bagi setiap unit kerja dalam menyusun target, menjalankan program, dan mengukur kinerja organisasi dalam lima tahun ke depan,” ujar Menteri Rini saat membuka PANRB Fest 2026 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Langkah pertama adalah Manajemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah untuk mendorong seluruh instansi bergerak secara terpadu dalam mengawal program prioritas. Kedua, Organisasi Pemerintah yang Agile agar birokrasi mampu bergerak cepat, lincah, adaptif, dan berdampak.

Ketiga, Transformasi Tata Kelola dengan menggeser orientasi kerja dari sekadar pemenuhan prosedur menuju pencapaian dampak yang terukur. Keempat, ASN Unggul untuk Indonesia melalui pengembangan talenta terbaik yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan prima.

Kelima, Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagai bagian dari penguatan integritas aparatur tanpa kompromi. Keenam, Budaya Kerja BerAKHLAK sebagai fondasi untuk membangun budaya organisasi yang kuat dan kinerja yang hebat.

Ketujuh, Pemerintah Digital Terintegrasi dengan mengubah ego sistem menjadi ekosistem digital pemerintahan yang terpadu. Kedelapan, Omni Kanal Layanan Publik untuk menghadirkan pengalaman pelayanan yang mudah, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Seluruh langkah tersebut memiliki satu tujuan, yakni memastikan setiap kebijakan, program, dan perubahan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Implementasinya membutuhkan kesatuan arah, kolaborasi lintas unit kerja, dan komitmen seluruh insan Kementerian PANRB.

Pada momentum 67 tahun Kementerian PANRB ini, Menteri Rini juga menyampaikan salam hangat, rasa bangga, dan hormat dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh keluarga besar Kementerian PANRB. Presiden memberikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi dalam mengawal transformasi birokrasi sehingga semakin mampu menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, adil, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Menteri Rini menegaskan bahwa perjalanan Kementerian PANRB tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Semangat tersebut diwujudkan melalui rangkaian tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengenang para pendahulu yang telah mewariskan nilai perjuangan, integritas, dan pengabdian kepada bangsa.

“Penghormatan terbaik kepada para pendahulu adalah melanjutkan langkah mereka melalui karya dan pengabdian yang relevan dengan tantangan zaman. Inilah semangat yang ingin kita bawa dalam Transformasi Melayani Negeri,” tuturnya.

PANRB Fest 2026 pun tidak hanya menjadi rangkaian perlombaan, tetapi juga ruang untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat kolaborasi. Semangat tersebut diharapkan terus dibawa ke ruang kerja, ke dalam setiap kebijakan yang disusun, serta ke setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Transformasi tidak dibangun oleh satu orang atau satu unit kerja, melainkan oleh seluruh insan Kementerian PANRB yang melangkah bersama sebagai satu tim,” pungkas Menteri Rini.

North Hub Bidik Produksi 1.000 MMSCFD Gas, Buka Lebih dari 8.000 Lapangan Kerja

TANJUNG BALAI KARIMUN - Di tengah aktivitas galangan kapal di Tanjung Balai Karimun, pemotongan baja pertama menjadi penanda dimulainya pembangunan FPSO Bahtera Haluan Lestari, fasilitas kunci dalam North Hub Development Project. Proyek gas bernilai US$11,8 miliar ini ditargetkan mampu memproduksi 1.000 MMSCFD gas dan 80.000 BCPD kondensat pada kuartal IV 2028, serta membuka lebih dari 8.000 lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan produksi North Hub diharapkan menjadi salah satu penopang pencapaian target produksi minyak dan gas bumi nasional pada 2030. Pemerintah menargetkan produksi nasional mencapai 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari.

"Kita berharap proyek ini tidak hanya membantu, tetapi menjadi mesin penggerak utama dalam mencapai target produksi nasional di tahun 2030 yang telah ditetapkan Pemerintah, yaitu 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari," kata Djoko di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Kamis (23/7/2026).

North Hub Development Project mengintegrasikan pengembangan Lapangan Geng North dan Lapangan Gehem di Cekungan Kutai, lepas pantai Kalimantan Timur. Proyek hulu migas ultra-dalam tersebut memiliki total nilai investasi US$11,8 miliar.

Dari total investasi itu, sekitar US$2,9 miliar dialokasikan untuk pembangunan Floating Production Storage and Offloading atau FPSO Bahtera Haluan Lestari. Pembangunan fasilitas tersebut telah memasuki fase konstruksi yang ditandai dengan pemotongan baja pertama bagian topside di Tanjung Balai Karimun.

Menurut Djoko, nilai investasi tersebut menunjukkan sektor hulu migas Indonesia masih memiliki daya tarik bagi investor. Keterlibatan industri fabrikasi dalam negeri juga dinilai mencerminkan kemampuan nasional dalam mengerjakan proyek berskala besar dan berteknologi tinggi.

"North Hub Development Project Selat Makassar merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) hulu migas yang pengembangannya tidak hanya berperan dalam memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kapasitas industri fabrikasi lepas pantai di dalam negeri. Pengembangan proyek ini juga membuka lebih dari 8.000 lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia," jelasnya.

Direktur Eni North Ganal Ltd Mirko Araldi mengatakan pihaknya berkomitmen memenuhi target produksi perdana pada 2028. Menurut dia, pencapaian proyek hingga memasuki tahap konstruksi merupakan hasil kerja sama berbagai pihak untuk menghadirkan pasokan energi yang andal bagi Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan terus mendorong pengembangan lapangan migas strategis, terutama sumber daya gas yang berperan sebagai energi transisi. Ketepatan jadwal pembangunan North Hub akan menentukan kontribusi proyek tersebut terhadap ketahanan energi dan pencapaian target produksi migas nasional. 

Menteri PKP dan Ketua DEN Perkuat Sinergi Teknologi, Data, dan Pembiayaan untuk Percepat Program 3 Juta Rumah

Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Gedung BPPT I, Jakarta, Kamis (23/07/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat sektor perumahan nasional, mulai dari penerapan teknologi, penguatan basis data, penyempurnaan regulasi, pembiayaan, hingga penyediaan lahan.

Seluruh pembahasan diarahkan untuk mewujudkan tata kelola perumahan yang semakin transparan, cepat, tepat sasaran, dan terintegrasi dengan ekosistem pembangunan nasional.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas berbagai program perumahan pemerintah. "Kami bertemu Ketua DEN Pak Luhut dan berdiskusi terkait penerapan teknologi, data, undang-undang perumahan, gentengisasi, kami juga mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor perumahan," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Pengambilan kebijakan akan semakin didukung oleh data yang akurat, termasuk data kebutuhan rumah (backlog) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) dengan pendekatan by name by address, sehingga intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran.

Selain itu, kedua pihak juga membahas berbagai masukan terkait penyempurnaan Undang-Undang Perumahan guna mendukung percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat. Sinkronisasi kebijakan antar kementerian dan lembaga dinilai menjadi faktor penting agar seluruh ekosistem perumahan, mulai dari data, pembiayaan, penyediaan lahan, hingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara terpadu.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP juga menyampaikan berbagai agenda strategis yang tengah dipersiapkan pemerintah. Salah satunya adalah pelaksanaan akad massal 62.000 unit rumah subsidi yang akan berlangsung di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada 30 Juli 2026, dan direncanakan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan akad massal sekitar 71.000 unit rumah subsidi secara nasional pada Desember 2026 yang direncanakan dipusatkan di Jawa Timur.

Menteri PKP turut menyampaikan perkembangan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang menunjukkan capaian positif. Tingginya serapan KUR di sektor perumahan menjadi salah satu dasar peningkatan plafon pembiayaan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun, sehingga diharapkan mampu mendorong pembangunan rumah, memperkuat sektor konstruksi, membuka lapangan kerja, serta memberikan dampak berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pembahasan lainnya mencakup percepatan pembangunan rumah susun di kawasan Meikarta melalui sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Sebanyak 141.000 unit rumah susun direncanakan dibangun pada tiga lokasi sebagai bagian dari upaya memperluas penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Selain itu, pertemuan juga membahas penguatan penanganan berbagai persoalan sektor perumahan melalui pendekatan BENAR PKP, sebagai upaya membangun tata kelola yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian berbagai tantangan di sektor perumahan.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, serta jajaran pejabat Eselon II dan III Kementerian PKP.

Melalui kolaborasi yang semakin erat dengan Dewan Ekonomi Nasional dan seluruh pemangku kepentingan, Kementerian PKP optimistis percepatan Program 3 Juta Rumah akan berjalan semakin efektif.

Penguatan teknologi, integrasi data, pembiayaan yang berkelanjutan, serta sinergi lintas kementerian dan sektor swasta diharapkan mampu menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. 

Jelang Dilantik sebagai Kepala BGN, Sudaryono Pastikan Sinergi MBG dan Pertanian Perkuat Kesejahteraan Petani

Jakarta � Menjelang pelantikannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus memberikan manfaat bagi sektor pertanian. Menurutnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat rantai pasok pangan serta menciptakan pasar yang besar bagi petani, peternak, dan nelayan.

Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar mengatakan bahwa kedekatan Kementerian Pertanian (Kementan) dengan program MBG sudah terbangun sejak awal karena sektor pertanian menjadi pemasok utama berbagai kebutuhan pangan dalam program tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian terus mengawal kesiapan produksi agar kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari dalam negeri.

"Kalau dari sisi pertanian kan kita juga adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam MBG ini, bagaimana rantai pasok, kemudian bagaimana ini juga berefek kepada petani-petani kita, peternak-peternak kita, nelayan-nelayan kita kan. Itu kita juga ngikutin, kita memastikan termasuk kalau ada harga telur lah, harga ayam lah, efek terhadap MBG kan, dan semua bisa menilai semua," kata Sudaryono saat doorstop di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Menurut Sudaryono, besarnya kebutuhan pangan dalam program MBG menjadi peluang bagi sektor pertanian untuk terus meningkatkan produksi sekaligus memperluas pasar hasil pertanian. Karena itu, Kementerian Pertanian telah mengantisipasi peningkatan kebutuhan berbagai komoditas, terutama protein hewani.

"Program MBG ini kan seperti Pac-Man, dia emerging market. Dia punya satu besaran konsumsi yang cukup besar. Nah, tentu saja kita sudah antisipasi. Salah satunya misalnya kita respons dengan bagaimana defisit telur, ayam, kemudian di daerah-daerah di luar Jawa direspons dengan rencana investasi Danantara yang Kementan ikut terlibat di situ, di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan," ujarnya.

Ia mengatakan, meningkatnya permintaan pangan melalui MBG juga memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya ketika sebagian hasil produksi tidak terserap secara optimal.

"Kementan dan petani ini orang yang happy ya, karena dulu kita sering lihat ada mandi susu lah, ada orang buang-buang wortel, buang-buang apa. Nah, saat ini kan sampai sejauh ini alhamdulillah kan itu tidak terjadi," katanya.

Terkait amanah barunya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono menyatakan siap menjalankan tugas yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai MBG merupakan program prioritas pemerintah yang telah dipersiapkan secara matang dan membutuhkan dukungan seluruh pihak agar berjalan optimal.

"Program MBG ini kan sebetulnya adalah program prioritas Presiden yang dibahas jauh sebelum kampanye, kemudian menjadi materi kampanye, setelah kemudian beliau dilantik jadi Presiden kemudian itu dilaksanakan. Artinya, ya kalau ditanya ke saya, saya tahu persis," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi dan menyelesaikan berbagai tantangan dalam pelaksanaan MBG agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat sekaligus memberikan dampak positif bagi sektor pertanian nasional.

"Kalau memang ada satu-dua permasalahan, kita bereskan lah. Saya kira fokusnya adalah kita selesaikan persoalan. Karena memang tugas pemerintah adalah mencari persoalan, kemudian kita mencari jawabannya, mencari solusinya, yang kemudian solusinya itu bisa berdampak baik untuk seluruh masyarakat, bangsa, dan negara," tutup Sudaryono.

Mensesneg Tegaskan Komitmen Pemerintah Wujudkan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transformasi ekosistem kendaraan nasional berbasis energi baru dan terbarukan. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (21/07/2026)

Mensesneg menyampaikan hal tersebut dalam konteks rencana pembangunan pabrik motor listrik nasional. Menurutnya, rencana tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat produksi motor listrik dalam negeri.

“Sekali lagi ini membuktikan bahwa sesungguhnya kalau kita memiliki kehendak, kalau kita memiliki keinginan, bangsa Indonesia akan mampu mencapainya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mensesneg menilai bahwa pengembangan produksi kendaraan listrik nasional merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya akan memperkuat ekosistem otomotif nasional, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap upaya transisi energi.

“Tidak sekadar mengenai kemampuan kita memproduksi mobil atau motor listrik nasional, ini kan bagian juga dari kita mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi BBM berbasis fosil. Saya kira itu juga perlu menjadi perhatian kita bahwa sebuah prestasi itu tidak berdiri sendiri, juga tidak sekadar memberi efek atau impact di dunia otomotif, tetapi juga itu membawa pengaruh kepada konsumsi bahan bakar kita yang berbasis fosil, jadi kita bisa mengurangi ketergantungan ke BBM kita,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Mensesneg mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung terwujudnya cita-cita bangsa dalam membangun industri kendaraan listrik nasional.

“Bahwa mungkin masih ada sedikit kekurangan ya, mari itu bersama-sama kita berbaiki,” pugkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan target pemerintah untuk meluncurkan motor listrik nasional dalam waktu dekat sebagai bagian upaya dari pembangunan ekosistem industri otomotif dalam negeri. Hal tersebut menegaskan optimisme pemerintah dalam meningkatkan kemampuan industri nasional.

“Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia, kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia,” ucap Presiden pada Jumat (17/07), dalam sambutannya pada acara Panen Raya Serentak di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.