Indeks Reformasi Birokrasi Capai 89,81, Kemenko Perekonomian Perkuat Komitmen Reformasi Birokrasi yang Semakin Berdampak

Dalam rangka mendorong penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Atas dedikasi dan sinergi seluruh unit kerja serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengawal pelaksanaan RB tahun 2025, Kemenko Perekonomian berhasil mencatatkan indeks RB sebesar 89,81 dengan kategori A (Memuaskan), meningkat 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan adaptasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang kini berorientasi pada dampak nyata. Sejumlah indikator pelaksanaan RB juga telah mencapai target minimal kategori Baik yang ditetapkan Kementerian PANRB. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh unit kerja dan ASN untuk terus memperkuat kinerja, kolaborasi, serta kontribusi dalam mewujudkan birokrasi yang semakin berkualitas dan berdampak.

“Kami menyampaikan penghargaan, apresiasi dan terima kasih ke teman-teman semuanya atas kerja kerasnya selama ini. Sehingga beberapa target terkait dengan indeks reformasi birokrasi maupun pelaksanaan dari agen perubahan di masing-masing unit kita bisa capai semuanya. Kita bersyukur untuk indeks RB kita juga terus meningkat,” tutur Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam acara Pemberian Apresiasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dan Agen Perubahan Tahun 2025-2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (4/11).

Pada tahun 2026, pelaksanaan RB Tematik mencakup enam tema, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, ketahanan pangan, hilirisasi dan sumber daya, peningkatan akses, kualitas dan mutu pendidikan, serta peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan. Sejalan dengan hal tersebut, sinergi antarunit kerja menjadi faktor penting untuk memastikan kontribusi Kemenko Perekonomian dalam mendukung agenda prioritas nasional dapat berjalan secara optimal.

Sesmenko Susiwijono juga mengapresiasi capaian kinerja organisasi sepanjang tahun 2026, khususnya peran unit-unit kedeputian dalam mengawal berbagai program kebijakan dan prioritas nasional. Di tengah dinamika perekonomian global yang dipengaruhi ketidakpastian geopolitik serta berbagai tantangan domestik, seluruh jajaran dinilai  mampu menjaga kinerja dan menyelesaikan berbagai target yang telah diamanatkan. Evaluasi tersebut sekaligus menjadi landasan untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program kerja tahun 2027.

Dalam menghadapi tantangan ke depan, seluruh jajaran Kemenko Perekonomian diharapkan tetap fokus menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya dalam mengawal berbagai agenda strategis perekonomian nasional. Penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan lintas Kementerian Koordinator juga perlu terus dilakukan guna memastikan sinergi kebijakan dan pelaksanaan program nasional berjalan efektif. Dengan demikian, capaian Reformasi Birokrasi tidak hanya tercermin melalui peningkatan indeks, tetapi juga melalui kontribusi nyata terhadap kualitas kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dalam mengawal agenda RB Kemenko Perekonomian, integrasi budaya kerja dalam pekerjaan sehari-hari menjadi aspek yang perlu ditekankan. Oleh karena itu, pembangunan Agen Perubahan di setiap unit kerja menjadi salah satu strategi dalam mengakselerasi budaya kerja pada lingkup unit kerja eselon I. sehubungan dengan hal ini, pada kesempatan tersebut dilakukan juga pemberian apresiasi kepada Agen Perubahan di lingkungan Kemenko Perekonomian periode 2025-2026. Melalui pemberian apresiasi kepada unit kerja dan Agen Perubahan ini, Kemenko Perekonomian berharap semangat kolaborasi, inovasi, dan budaya kerja berorientasi hasil dapat terus tumbuh di seluruh lingkungan organisasi.

“Pelaksanaan RB Kemenko Perekonomian yang menunjukkan trend positif setiap tahunnya merupakan peluang dan juga tantangan bagi kita sendiri. Dengan demikian semangat untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik harus kita jaga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu yang terus berupaya dan bekerja keras dalam mendorong perbaikan RB Kemenko Perekonomian,” ujar Kepala Biro Hukum dan Organisasi I Ktut Hadi Priatna dalam laporannya pada kesempatan tersebut.

Presiden Prabowo Bahas Langkah Strategis Penguatan Ketahanan Energi Nasional

Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik. Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada Selasa (3/11/2026) di Istana Merdeka, Jakarta. 

Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan program bioetanol E20.

“Saya kebetulan dari sektor energi. Bapak Presiden menanyakan kesiapan tentang implementasi daripada E20 dalam rangka mendorong ketahanan energi kita,” jelasnya. 

Menurut Bahlil, pemerintah telah menyiapkan rencana strategis pengembangan bioetanol mulai dari E20 hingga E50. Implementasi program tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian, seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian. 

“E20 sampai dengan E50 dan kami sudah menyiapkan renstranya. Saya dengan Pak Mentan, karena hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM. Dan menyangkut dengan B50 tetap kita pertahankan, karena ini adalah geopolitik yang tidak pernah kita tau ujungnya ke mana,” katanya. 

Selain pengembangan energi berbasis nabati, pemerintah juga berencana membangun fasilitas penyimpanan minyak atau storage di sejumlah wilayah Sumatra. Menurut Bahlil, pembangunan fasilitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas cadangan minyak nasional. 

“Di samping itu kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan impor crude, itu semuanya bisa ada tempatnya di atas 20 hari. Target kita bisa sampai dengan 60 hari,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa studi kelayakan pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut telah rampung. Pemerintah, menurutnya, akan mulai melakukan peninjauan lokasi pada akhir tahun ini, termasuk melakukan pengecekan terhadap aspek keamanan. 

“Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan,” tegasnya.

Melalui pengembangan bioetanol, keberlanjutan biodiesel B50, dan penguatan cadangan minyak strategis, pemerintahan Presiden Prabowo terus membangun fondasi ketahanan energi yang lebih kuat. Indonesia harus semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya, semakin tangguh menghadapi gejolak dunia, dan semakin mampu menjaga kepentingan nasional di tengah ketidakpastian global.

Jaga Independensi KND, Kemensos Pastikan Seleksi Bebas Intervensi

Jakarta – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan Kementerian Sosial hanya berperan membentuk dan memfasilitasi proses seleksi anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) Periode 2026–2031, bukan menentukan siapa yang akan terpilih.

Penegasan tersebut disampaikan Agus Jabo saat membuka Uji Publik Calon Anggota Komisi Nasional Disabilitas Periode 2026–2031 di Auditorium Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).

“Peran Kementerian Sosial adalah membentuk dan memfasilitasi, bukan menentukan,” kata Agus Jabo.

Menurutnya, KND lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 131 undang-undang tersebut, KND ditegaskan sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen. Sementara Pasal 132 memberikan mandat kepada KND untuk memantau, mengevaluasi, dan mengadvokasi penghormatan, pelindungan, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Melalui peraturan tersebut, Presiden mendelegasikan kepada Menteri Sosial untuk membentuk Panitia Seleksi atas usulan Ketua KND. Wamensos Agus Jabo menjelaskan, keterlibatan Kemensos dalam proses tersebut tidak berarti kementerian menentukan hasil seleksi. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Panitia Seleksi untuk menyusun dan menetapkan tata cara seleksi secara mandiri.

“Kementerian Sosial menghormati sepenuhnya kemandirian Panitia Seleksi. Kami memastikan proses ini berjalan, didukung, dan dapat diakses, tetapi penilaian sepenuhnya berada di tangan Panitia Seleksi,” ujarnya.

Ia menekankan, independensi dibangun sejak proses seleksi. Karena itu, seluruh tahapan harus berjalan secara jujur, terbuka, dan bebas dari kepentingan apapun.

“Independensi KND tidak dimulai pada hari pelantikan. Ia dimulai dari proses seleksi yang jujur, terbuka, dan bebas dari kepentingan apa pun,” tegasnya.

Seleksi calon anggota KND Periode 2026–2031 telah melalui sejumlah tahapan. Dari 869 peserta yang mendaftar, sebanyak 101 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi. Selanjutnya, 69 calon dinyatakan lolos Tes Objektif Berbasis Komputer.

Nama 69 calon tersebut telah diumumkan kepada publik untuk mendapatkan masukan masyarakat. Panitia Seleksi juga menghimpun informasi mengenai rekam jejak para calon dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Agus Jabo menyebut Uji Publik menjadi salah satu tahapan penting dalam proses seleksi karena memberikan ruang bagi para calon untuk bertatap muka dengan penyandang disabilitas.

“Hari ini kita sampai pada tahapan yang paling istimewa, yaitu Uji Publik. Istimewa, karena pada tahap inilah para calon berhadapan langsung dengan pemilik mandat sesungguhnya, yaitu penyandang disabilitas itu sendiri,” katanya.

Ia mengajak masyarakat untuk terus mengikuti dan mengawal proses seleksi anggota KND hingga seluruh tahapan selesai. Agus Jabo juga menyampaikan penghargaan kepada Panitia Seleksi yang telah bekerja secara objektif, transparan, dan akuntabel. Apresiasi turut disampaikan kepada Komisi Nasional Disabilitas Periode 2021–2026 atas pengabdiannya, serta organisasi penyandang disabilitas yang selama ini menjadi mitra kritis pemerintah.

“Semoga Uji Publik ini melahirkan calon-calon terbaik, yang kelak membawa KND menjadi lembaga yang independen, berwibawa, dan benar-benar berdiri bersama penyandang disabilitas. Menuju Indonesia yang inklusif, di mana tidak ada seorang pun yang tertinggal,” pungkas Agus Jabo. 

Sebagai informasi, Uji Publik menjadi salah satu tahapan penting dalam seleksi calon anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) periode 2026-2031. Tahap ini membuka ruang partisipasi masyarakat dan organisasi penyandang disabilitas untuk memberikan masukan serta mengajukan pertanyaan langsung kepada para kandidat. Uji publik dilaksanakan secara hybrid pada 2 dan 3 November 2026. Masyarakat dapat mengikuti proses pengujian secara langsung di Perpustakaan Nasional maupun secara daring melalui akun YouTube Panitia Seleksi (Pansel) KND mulai pukul 07.00 WIB.

Hadir secara langsung dan daring Panitia Seleksi KND 2026–2031, Ketua Pansel Prof. Muhammad Nuh, Anggota Pansel Abdul Muis, Bahrul Fuad, Rofah, dan Siswadi. Hadir pula tim panelis Co- Founder Asah Kebijakan Indonesia dan Advokat Isu Disabilitas Nur Fauzi Ramadhan, Head of Product Development  Thisable Beauty Care Fanny Evrita dan Analis Kebijakan Utama Kemensos Hasim. Hadir pula masyarakat dan organisasi penyandang disabilitas.

Kemenkes Dorong Penguatan Kompetensi dan Pemerataan Tenaga Kesehatan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendorong penguatan tata kelola dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan serta menjamin keselamatan pasien. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus dalam The 2nd National Forum of the Indonesian Health Council 2026 sekaligus peringatan dua tahun Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), pada Jumat (30/10/2026).

Wamenkes Benjamin mengatakan, tantangan pembangunan kesehatan tidak hanya menyangkut ketersediaan fasilitas dan teknologi, tetapi juga pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan masyarakat.

Data Kemenkes per Agustus 2026 menunjukkan, 38 persen Puskesmas masih mengalami kekosongan sembilan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan, dengan kebutuhan pengisian mencapai 6.927 tenaga. Kondisi ini membutuhkan perencanaan SDM kesehatan berbasis data dan karakteristik wilayah.

“Pemenuhan tenaga kesehatan tidak cukup hanya berorientasi pada jumlah. Kita harus memastikan jenis dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan, serta distribusinya merata agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas,” ujar Wamen Benjamin.

Ia menambahkan, kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan harus terus ditingkatkan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti kecerdasan artifisial, telemedisin, dan rekam medis elektronik. Pengembangan profesi berkelanjutan harus berorientasi pada peningkatan kemampuan nyata, bukan sekadar pemenuhan angka kredit.

Wamen Benjamin juga menekankan pentingnya pemerataan akses peningkatan kompetensi, khususnya bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) serta daerah bermasalah kesehatan (DBK). Dukungan dapat dilakukan melalui pelatihan daring, pembelajaran campuran, dan pendampingan rumah sakit rujukan.

Dalam forum tersebut, ia menyampaikan enam arahan, yakni memperkuat independensi dan profesionalisme Konsil, Kolegium, dan Majelis Disiplin Profesi; merencanakan kebutuhan tenaga berbasis data; membangun budaya peningkatan kompetensi berkelanjutan; memperkuat literasi digital; memastikan pemerataan kompetensi dan penegakan disiplin yang adil; serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor.

“Keselamatan pasien adalah hak setiap warga negara, di mana pun mereka tinggal. Karena itu, setiap kebijakan dan pelaksanaan profesi harus mengutamakan kompetensi, profesionalisme, serta kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Wamenkes Benjamin berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat tata kelola tenaga medis dan tenaga kesehatan, sehingga dapat ditindaklanjuti menjadi bagian dari perbaikan sistem kesehatan Indonesia.

Kunker ke Pacitan, Menhan Sjafrie Tinjau Yonif TP 934/Satria Buwana Yudha: Teladani Rute Perjuangan Panglima Besar Soedirman

Pacitan, Jawa Timur – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin melanjutkan kunjungan kerja ke Marshalling Area Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 934/Satria Buwana Yudha (SBY) di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Kamis (29/10/2026).

Kunjungan kerja Menhan Sjafrie diawali dengan pertemuan silaturahmi dan makan siang bersama Wakil Bupati Pacitan Gagarin beserta seluruh prajurit. Usai makan siang, Menhan memberikan pengarahan langsung di hadapan ratusan prajurit Yonif TP 934/SBY.

Dalam pengarahannya, Menhan Sjafrie mengingatkan bahwa Kabupaten Pacitan memiliki bobot nilai sejarah yang sangat penting dan khusus bagi seluruh prajurit TNI. “Pacitan ini adalah wilayah yang sangat bersejarah. Di sinilah melintas rute perjuangan gerilya Panglima Besar Jenderal Soedirman dalam mempertahankan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Selain itu, Pacitan juga merupakan tanah kelahiran Presiden Ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono. Kalian harus bangga dan wajib menjaga nilai-nilai sejarah kejuangan tersebut dengan mengabdikan diri sebaik-baiknya kepada rakyat!” tegas Menhan Sjafrie.

Menhan juga menekankan pentingnya membangun jiwa korsa, persatuan, dan kebersamaan di lingkungan kesatrian tanpa membeda-bedakan suku maupun agama. Sebagai satuan baru Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang memiliki dua kualifikasi utama, setiap prajurit juga dituntut mahir dalam kemampuan tempur dasar seperti menembak, bela diri, dan patroli, sekaligus siap mendampingi Pemerintah Daerah serta membantu kesulitan masyarakat sekitar melalui kompi fungsional pertanian, peternakan, kesehatan, dan konstruksi.

“Kalian adalah bagian dari keluarga besar masyarakat Pacitan. Jaga nama baik para pendahulu perjuangan, jaga nama baik rakyat Pacitan, dan jaga kehormatan kesatuanmu! Balaslah jasa rakyat yang telah membiayai seluruh fasilitas dan perlengkapanmu dengan memberikan rasa aman dan nyaman atas kehadiran Batalyon ini,” pesan Menhan.

Selesai pengarahan, Menhan RI menerima paparan satuan dari Komandan Batalyon (Danyonif) TP 934/SBY mengenai kesiapan pangkalan serta progres pembangunan kesatrian.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin turut didampingi sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan dan TNI AD, yakni Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan, Panglima Kodam (Pangdam) V/Brawijaya, Wakil Inspektur Jenderal Angkatan Darat (Wairjenad), serta Inspektur Kodam (Irdam) V/Brawijaya

Gratis untuk Umum, NHI Family FunWalk dan Bazaar Digelar 8 November

Jakarta, 28 Oktober 2026 - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung penyelenggaraan “NHI Family FunWalk dan Bazaar 2026” yang diinisiasi Ikatan Alumni NHI Bandung (IKA NHI Bandung) di Jakarta pada 8 November 2026 untuk mempererat kolaborasi ekosistem pariwisata sekaligus mengajak masyarakat memperingati Hari Pahlawan melalui kegiatan positip.

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa saat menerima audiensi IKA NHI Bandung di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (19/10/2026), menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata untuk mendukung penyelenggaraannya.

Menurut Wamenpar, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi ant alumni, keluarga, pelaku industri, dan masyarakat umum sekaligus menumbuhkan semangat kepahlawanan melalui kegiatan positif. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi pariwisata nasional.

"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga dapat menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat jejaring alumni dan masyarakat dalam mendukung pariwisata nasional," ujar Wakil Menteri Pariwisata.

Dukungan Kementerian Pariwisata meliputi penyediaan tempat, sarana dan prasarana, fasilitasi perizinan keramaian, serta promosi dan dokumentasi melalui Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata.

Untuk memperluas manfaat kegiatan, Wamenpar juga mengusulkan keterlibatan Kementerian Kesehatan dalam penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta. Selain itu, seluruh kedeputian dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pariwisata akan dilibatkan untuk memeriahkan rangkaian acara.

Ketua Umum IKA NHI Bandung Tantowi Yahya mengapresiasi dukungan Kementerian Pariwisata. Ia menjelaskan bahwa FunWalk yang berlangsung pada Minggu (8/11/2026) terbuka dan gratis bagi masyarakat umum, dengan target lebih dari 1.000 peserta dari kalangan alumni, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat luas

Kegiatan FunWalk akan dimulai pukul 06.00 WIB dari Ratu Plaza, melintasi Bundaran HI, dan berakhir di Gedung Sapta Pesona pada pukul 08.00 WIB.

Setiap pendaftar akan memperoleh vest jersey eksklusif yang sekaligus berfungsi sebagai nomor undian doorprize.

Selain jalan santai, masyarakat dapat menikmati bazar di halaman Gedung Sapta Pesona yang menghadirkan 20 booth makanan dan beragam produk menarik. Kegiatan ini juga menggandeng Lions Club Indonesia untuk mengumpulkan buku bacaan layak pakai yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan

Sejumlah tokoh nasional dan daerah dijadwalkan hadir, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Sandiaga Salahuddin Uno, serta sejumlah tokoh masyarakat dan general manager hotel di Jakarta dan Bandung.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi bukti nyata kolaborasi antara alumni, Kementerian Pariwisata, dan masyarakat dalam memperingati Hari Pahlawan dengan semangat kebersamaan dan kontribusi positif bagi bangsa,” kata Tantowi

Polri Perkuat Sinergi dengan Komdigi Lindungi Masyarakat dari Kejahatan Digital

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerima audiensi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Viada Hafid di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi dalam menjaga keamanan ruang digital, termasuk penanganan penipuan daring, judi online, penyebaran hoaks, hingga berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Kapolri mengatakan, perkembangan teknologi yang semakin pesat perlu diimbangi dengan penguatan literasi digital masyarakat serta langkah penanganan kejahatan yang cepat dan tepat. Menurutnya, sinergi antara Polri dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi penting untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat.

“Era digitalisasi ini perlu kita sikapi dengan baik, sementara literasi masyarakat mungkin masih perlu diperkuat lagi, sehingga kejahatan-kejahatan di ruang digital dapat kita eliminasi dan dapat kita lakukan upaya-upaya penanganan secara cepat,” ujar Kapolri.

Kapolri menegaskan, sejumlah kejahatan digital, seperti penipuan daring, judi online, dan love scam, menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius. Selain itu, penyebaran berita bohong atau hoaks juga memerlukan langkah penanganan yang kuat, termasuk melalui penguatan regulasi dan kerja sama antarlembaga.

Ia berharap, penguatan kerja sama yang telah dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada April 2026 dapat semakin meningkatkan efektivitas upaya menjaga keamanan digital nasional.

“Semoga kolaborasi kita, dengan penguatan MoU yang baru saja kita lakukan pada bulan April lalu, dapat semakin mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keamanan digital nasional di Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Polri diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan kerja sama, terutama dalam merespons berbagai persoalan digital yang dilaporkan masyarakat.

Meutya menyebut, sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian meliputi jual beli data, penipuan daring, scam online, judi online, pornografi, perundungan, misinformasi, dan hoaks. Menurutnya, kompleksitas persoalan tersebut membutuhkan penanganan bersama melalui langkah pencegahan dan penegakan hukum.

“Permasalahan ini cakupannya sangat luas apabila hanya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital sendiri. Karena itu, kolaborasi dengan Polri menjadi amat penting dalam kerangka gabungan antara langkah preventif dan langkah penegakan hukum (enforcement),” kata Meutya.

Meutya juga mengapresiasi langkah Polri dalam mengungkap jaringan judi online yang tidak hanya beroperasi di dalam negeri, tetapi juga memiliki keterkaitan lintas negara. Ia berharap, penguatan kolaborasi ke depan dapat menekan praktik perjudian daring sekaligus menjawab keresahan masyarakat terhadap maraknya penipuan online.

Selain penanganan kejahatan digital, pertemuan tersebut turut membahas perlindungan infrastruktur digital. Meutya menyoroti pencurian kabel dan perangkat telekomunikasi yang dapat mengganggu layanan internet serta berdampak langsung pada aktivitas masyarakat di berbagai wilayah.

Ia mengapresiasi langkah penegakan hukum terhadap pencurian perangkat infrastruktur telekomunikasi, termasuk perangkat Base Transceiver Station (BTS), yang berpotensi menyebabkan terganggunya layanan komunikasi.

Pada kesempatan tersebut, Meutya menegaskan kesiapan Komdigi untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Polri dalam menangani berbagai persoalan di ruang digital.

Melalui sinergi tersebut, Polri dan Komdigi diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan digital. Upaya ini sejalan dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dalam merespons keresahan publik dan mewujudkan ruang digital yang aman di Indonesia.