Kemenperin dan YBI Perkuat Daya Saing IKM Batik Lewat Efisiensi Produksi

Industri batik nasional terus menunjukkan daya tahan dan prospek yang positif di tengah dinamika pasar. Sebagai salah satu produk wastra unggulan Indonesia yang sarat nilai budaya dan sejarah, batik tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga semakin diminati pasar global.

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa industri batik merupakan salah satu subsektor yang secara konsisten mencatatkan kinerja positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor batik Indonesia pada tahun 2025 mencapai US$30,62 juta atau tumbuh 13,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US$26,63 juta.

 

“Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa batik Indonesia masih memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Karena itu, pemerintah terus memperkuat ekosistem industri batik melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan daya saing produk, serta perluasan akses pasar yang berkelanjutan,” kata Menperin di Jakarta, Senin (8/6).

 

Menperin menambahkan, salah satu upaya yang tengah dipacu adalah membuka akses pasar baru bagi industri batik, termasuk melalui pemanfaatan peluang pasar pada ekosistem haji dan umrah. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat memberikan pasar yang lebih luas bagi pelaku industri batik nasional, khususnya yang telah memiliki sertifikasi Batikmark.

 

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) bersama Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) serta Yayasan Batik Indonesia (YBI) terus menjalankan berbagai program pengembangan industri batik nasional, mulai dari peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan kualitas produk, hingga perluasan akses pasar.

 

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita mengatakan bahwa meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap batik, khususnya dari kalangan generasi muda, menjadi peluang besar bagi pelaku IKM batik untuk terus berkembang.

 

“Batik kini tidak hanya dikenakan dalam acara formal atau tradisional, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat sehari-hari. Tren ini menjadi momentum yang sangat baik bagi IKM batik untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas jangkauan pasar,” ujar Reni.

 

Bahakan, menurut Dirjen IKMA, keberhasilan batik menembus ekosistem haji dan umrah sebagai bagian dari seragam dan perlengkapan jamaah sejak tahun 2024, juga turut menjadi bukti semakin kuatnya posisi industri batik di pasar domestik.

 

Meski demikian, industri batik nasional masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah maraknya produk tekstil bermotif batik yang diproduksi dengan teknik printing dan sering kali dianggap sebagai batik oleh konsumen.

 

“Produk tekstil bermotif batik pada dasarnya bukan batik karena tidak dibuat menggunakan lilin batik atau malam. Batik asli hanya terdiri atas batik tulis, batik cap, atau kombinasi keduanya yang seluruh prosesnya menggunakan teknik pembatikan,” jelasnya.

 

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan batik asli dan tekstil bermotif batik dinilai berpotensi menggeser pasar batik autentik. Selain itu, biaya produksi batik yang relatif lebih tinggi juga menjadi tantangan tersendiri bagi para perajin dalam menjangkau pasar yang lebih luas.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenperin bersama YBI mendorong penerapan efisiensi produksi di kalangan IKM batik. Langkah ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis Peningkatan Efisiensi Produksi IKM Batik di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada 19–22 Mei 2026.

 

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Batik Nasional (HBN) 2026 tersebut diikuti oleh 18 IKM batik dan difokuskan pada penerapan teknologi sederhana yang mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi.

 

Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Budi Setiawan, menjelaskan bahwa peserta mendapatkan pelatihan mengenai pemanfaatan kembali lilin batik bekas pakai serta pembuatan cap batik alternatif berbahan kertas.

 

“Lilin batik bekas yang diolah kembali dapat mengurangi konsumsi bahan baku dan menekan biaya produksi. Sementara itu, cap batik berbahan kertas lebih ekonomis, mudah dibuat, dan dapat menjadi alternatif yang efektif dibandingkan cap berbahan logam,” ungkap Budi.

 

Ia optimistis penerapan inovasi tersebut dapat membantu pelaku IKM menurunkan harga pokok produksi (HPP), sehingga produk batik menjadi lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas maupun nilai budayanya. Selain itu, praktik tersebut juga mendukung penerapan prinsip industri hijau melalui pengurangan limbah dan pemanfaatan kembali material produksi.

 

“Saat ini konsumen semakin peduli terhadap aspek keberlanjutan. Produk batik yang memiliki nilai budaya tinggi, diproduksi secara ramah lingkungan, dan ditawarkan dengan harga yang kompetitif tentu akan memiliki daya tarik yang lebih kuat di pasar,” tambahnya.

 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, Fajar Widariyanto, mengapresiasi pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan Kemenperin dan YBI. Ia berharap pelatihan tersebut dapat meningkatkan kemampuan pelaku IKM dalam mengelola proses produksi secara lebih efisien sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing.

 

Sementara itu, anggota Yayasan Batik Indonesia sekaligus Ketua Hari Batik Nasional 2026, Wirasno, menilai Tulungagung layak menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian lebih karena memiliki kekayaan motif, sejarah, dan filosofi batik yang kuat. Oleh karena itu, Tulungagung dipilih sebagai salah satu ikon dalam penyelenggaraan Hari Batik Nasional ke-17 yang akan berlangsung pada Oktober 2026.

 

Produk-produk batik hasil bimbingan teknis di Tulungagung rencananya akan ditampilkan dalam rangkaian pameran Hari Batik Nasional 2026. Langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi IKM batik di berbagai daerah untuk menerapkan inovasi efisiensi produksi sekaligus memperkuat daya saing industri batik nasional.

Kementerian ESDM Bongkar Dugaan Tambang Ilegal di Gunung Botak, Maluku

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Gakkum ESDM) berhasil membongkar praktek pertambangan emas ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Penyidik PNS Ditjen Gakkum telah menemukan sedikitnya dua alat bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin di kawasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Gunung Botak.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae mengungkapkan bahwa berdasarkan pengumpulan bahan keterangan dan alat bukti lainnya serta hasil Gelar Perkara yang dilaksanakan pada 22 Mei 2026, diduga terjadi pelanggaran terhadap Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Atas dasar tersebut, status penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Proses hukum akan terus dilanjutkan dan tentunya sampai pada tahap penetapan tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Jeffri di Jakarta, Jumat (5/6).

Hasil proses penyelidikan atas temuan kegiatan tambang ilegal dalam operasi penertiban oleh Pangdam XV Pattimura di Pulau Buru yang dikoordinasikan dengan Ditjen Gakkum ESDM, ditemukan fakta kegiatan penambangan ilegal oleh PT X berupa pembukaan akses jalan tambang, pembangunan kolam perendaman untuk fasilitas pengolahan emas, serta pembangunan mess pegawai. Selain itu, juga ditemukan indikasi penggunaan tenaga kerja warga negara asing (WNA) dalam kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan ini, Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Gakkum ESDM telah melakukan permintaan keterangan kepada Pejabat Pemerintah Provinsi Maluku, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, anggota KODAM XV Pattimura, serta para pengurus koperasi pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Pada kesempatan ini, Jeffri kembali menegaskan komitmen Ditjen Gakkum ESDM untuk menindak tegas setiap bentuk kegiatan pertambangan ilegal dalam bentuk apapun. Tindakan tegas ini tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak-hak penambang rakyat yang berizin, menjaga kelestarian lingkungan tambang, serta memastikan pengelolaan sumber daya mineral dilakukan secara tertib, berkeadilan, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat.

Jeffri juga menyampaikan bahwa proses penyelidikan hukum ini dilakukan dalam rangka mendukung program Pemda Provinsi Maluku terkait optimalisasi pengelolaan tambang emas Gunung Botak untuk kemakmuran rakyat Maluku.

Sikapi Proses Hukum di KPK, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Kooperatif dan Dukung Penuh Pemberantasan Korupsi di Sektor Imigrasi

Jakarta, 4 Juni 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus hukum yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyimpangan layanan keimigrasian. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas) Silmy Karim, Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus Jakarta Barat, serta sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Menko Yusril menegaskan bahwa di tengah komitmen besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi, kejadian ini menjadi tamparan sekaligus tantangan berat yang harus dihadapi secara tegas dan transparan.

"Pemerintah sangat prihatin dengan kejadian ini. Di saat kita sedang gencar mencanangkan pemerintahan yang bersih, ternyata praktik korupsi di bidang keimigrasian masih ditemukan. Ini menjadi tantangan berat bagi kami untuk memperketat pengawasan dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu sesuai arahan Presiden," ujar Yusril.

Berdasarkan pendalaman awal, Menko Yusril meluruskan bahwa dugaan kasus hukum yang disangkakan kepada Silmy Karim terjadi pada rentang tahun 2023 hingga 2024. Saat itu, yang bersangkutan masih mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, sehingga perkara ini tidak berkaitan dengan kapasitas atau jabatan barunya sebagai Wakil Menteri.

Pemerintah Jamin Proses Hukum Terbuka dan Kooperatif

Menko Yusril menginstruksikan kepada Wamenimipas Silmy Karim beserta seluruh jajaran imigrasi yang dipanggil oleh KPK untuk bersikap kooperatif dan mematuhi seluruh tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik. Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada KPK sebagai lembaga independen untuk mengusut tuntas perkara ini demi tegaknya keadilan.

"Kami pastikan pemerintah tidak akan menghalang-halangi proses hukum. Kami membuka pintu koordinasi selebar-lebarnya dan siap membantu penyidik KPK jika memerlukan data atau informasi tambahan. Kita tunggu bersama bagaimana proses ini berjalan hingga berkas dinyatakan cukup bukti untuk diuji di pengadilan," tegas Yusril.

Yusril juga menyampaikan apresiasi atas kinerja konsisten KPK dalam memberantas korupsi. Terkait laporan kepada Kepala Negara, Yusril menyebut bahwa Presiden diyakini telah menerima laporan berkala dari Kejaksaan Agung, mengingat KPK secara kelembagaan bersifat independen dan tidak memiliki kewajiban struktural untuk melapor langsung ke Presiden dalam ranah penyidikan.

Dugaan Praktik Pemerasan dan Langkah Bersih-Bersih Kementerian

Perkara yang tengah bergulir ini diketahui berkaitan dengan dugaan permainan birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai percepatan penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maupun Izin Tinggal Tetap (ITAP), khususnya bagi Tenaga Kerja Asing (TKA). Sejumlah oknum diduga memungut biaya tidak resmi di luar ketentuan agar dokumen selesai lebih cepat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), tindakan memungut biaya sepihak yang tidak disetorkan ke Kas Negara tersebut masuk ke dalam kategori tindak pidana pemerasan.

Merespons situasi tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, bergerak cepat dengan melakukan reformasi total pada sistem pelayanan sejak Kabinet Merah Putih pertama kali dibentuk. Kementerian Imipas kini telah resmi menghapus seluruh skema percepatan bayar di luar prosedur (seperti praktik jalur kilat 1 hari atau 2 hari selesai dengan tarif ilegal).

Seluruh layanan keimigrasian kini wajib berjalan sesuai prosedur standar, operasional biaya dipastikan transparan, dan wajib disetorkan penuh ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Langkah pembersihan ini diharapkan menjadi refleksi dan momentum evaluasi total agar pelayanan keimigrasian di masa depan menjadi jauh lebih baik, bersih, dan berintegritas.

3 Eks Pimpinan Lembaga BGN Ditetapkan Jadi Tersangka Terkait Perkara Penyimpangan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis

Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 3 (tiga) orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional Tahun 2025 s.d. Tahun 2026.

Penetapan dan penahanan yang dilaksanakan pada hari Rabu(03/06/2026) terhadap 3 (tiga) orang tersebut yakni merupakan Eks Pimpinan Lembaga BGN:

1. Tersangka DH selaku Eks Kepala Badan Gizi Nasional.
2. Tersangka SS selaku Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi.
3. Tersangka LP selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.

"Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik serangkaian pemeriksaan saksi terhadap Sdr. DH, SS, dan LP, yang dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah.", ujar Tim Penyidik.

Kasus posisi dalam perkara ini yaitu:

• Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, Pemerintah telah melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis, dengan tujuan Pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak sekolah dengan total anggaran Tahun 2025 sebesar Rp85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp268 triliun yang bersumber dari APBN;
• Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, tetapi dalam faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan Pejabat atau Pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.
• Namun kenyataannya, SPPG tersebut tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada Portal Mitra BGN dengan adanya atensi dari Sdr. DH dan Sdr. SS dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun. Bahwa yayasan-yayasan yang terafiliasi tersebut diantaranya dimiliki oleh Sdr. DH, Sdr. SS dan Sdr. LP;
• Selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, Sdr. DH bersama-sama dengan Sdr. SS dan Sdr. LP dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional secara melawan hukum melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai dengan kebutuhan riil lapangan dan terjadi mark up harga pengadaan, sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan negara yang tidak mendukung Operasional pelaksanaan MBG, di antaranya;

• Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 (satu triliun tiga puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah koma dua sen) dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku Vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up;
• Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up;
• Pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up;
• Pengadaan Televisi 75 Inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up.

• Bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 s.d. tahun 2026 telah mengakibat kerugian keuangan negara.

Para Tersangka dijerat dengan pasal:

• Primair:

Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

• Subsidiair:

Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap Tersangka AP, Tersangka Ya dan Tersangka IA dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kemenpar Tingkatkan Penetrasi Pasar Tiongkok Melalui Sales Mission di Shanghai dan Guangzhou

Jakarta, 2 Juni 2026 - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus memperluas akses pasar wisatawan mancanegara (wisman) asal Tiongkok melalui penyelenggaraan rangkaian kegiatan Sales Mission di Shanghai pada 22 Mei 2026 dan Guangzhou pada 25 Mei 2026.

Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Ni Made Ayu Marthini, mengatakan Sales Mission merupakan salah satu implementasi program unggulan Kementerian Pariwisata dalam mendorong pariwisata berkualitas melalui promosi berbagai produk dan pengalaman wisata unggulan Indonesia, termasuk wisata bahari dan wisata kebugaran (wellness tourism).

“Sales Mission ini menjadi upaya Kementerian Pariwisata untuk memperkuat promosi Wonderful Indonesia di pasar Tiongkok sekaligus memperluas jejaring bisnis antara pelaku industri pariwisata kedua negara. Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan Tiongkok ke Indonesia,” kata Ni Made Ayu Marthini dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan Sales Mission di Shanghai dan Guangzhou diikuti oleh 14 pelaku industri pariwisata Indonesia yang telah melalui proses kurasi. Mereka terdiri atas agen perjalanan, operator tur, pelaku usaha akomodasi, serta pengelola atraksi wisata yang memiliki fokus pada pasar Tiongkok.

Melalui kampanye Wonderful Indonesia “Go Beyond Ordinary”, Kementerian Pariwisata memperkenalkan beragam destinasi unggulan Indonesia, seperti Bali, Lombok, Surabaya, dan Jakarta. Selain itu, berbagai produk wisata minat khusus turut dipromosikan, mulai dari wellness tourism, wisata bahari, wisata budaya, hingga wisata berbasis alam.

“Kegiatan Sales Mission ini menjadi salah satu upaya Kementerian Pariwisata dalam memperluas jejaring bisnis pariwisata Indonesia dengan mitra industri di Tiongkok melalui pertemuan business-to-business (B2B) yang mempertemukan pelaku industri dari kedua negara,” kata Made.

Pada sektor akomodasi, Indonesia menghadirkan sejumlah hotel dan resor unggulan, antara lain AYANA Komodo Waecicu Beach, AYANA Resort Bali, Kappa Sense Ubud, JHL Collection, The Mulia Resorts & Villas, Somewhere Lombok, Seven Secrets Resort Lombok, Four Seasons Resort Bali, dan Puri Bagus Lovina.

Sementara itu, pada sektor perjalanan dan atraksi wisata, sejumlah perusahaan yang berpartisipasi antara lain PT Wahyu Mandiri Tour, New Bidadari Tour, Alexandra Bali Tour, Penjor Tours Bali, Alas Harum Bali, dan The Yoga Barn. Mereka menawarkan berbagai paket wisata unggulan yang mencakup destinasi prioritas serta destinasi pariwisata regeneratif di Indonesia.

Rangkaian kegiatan Sales Mission menghadirkan sesi table top meeting dan networking session yang mempertemukan buyers potensial dengan mitra industri pariwisata Indonesia. Melalui forum tersebut diharapkan lahir peluang bisnis baru sekaligus peningkatan kerja sama yang lebih konkret antara pelaku industri pariwisata Indonesia dan Tiongkok.

Pelaksanaan kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai mitra kolaborasi, antara lain Papatonk, Milkita, Kapal Api, Indomie, dan Rusto’s Tempeh. Dukungan tersebut menjadi bagian dari strategi collaborative marketing yang dijalankan Kementerian Pariwisata untuk memperkuat promosi Indonesia di pasar internasional melalui sinergi berbagai produk unggulan nasional.

Sales Mission ini juga merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Shanghai dan KJRI di Guangzhou dalam memperkuat promosi pariwisata Indonesia di pasar Tiongkok.

Ni Made Ayu Marthini menjelaskan Tiongkok masih menjadi salah satu pasar prioritas Indonesia dengan potensi wisatawan yang sangat besar. Pada 2025, jumlah kunjungan wisatawan Tiongkok ke Indonesia mencapai 1.344.074 orang dan menempatkan negara tersebut sebagai penyumbang wisatawan mancanegara terbesar keempat setelah Singapura, Malaysia, dan India.

Pada 2026, Kementerian Pariwisata menargetkan kunjungan wisatawan asal Tiongkok mencapai 1,559 juta hingga 1,726 juta wisatawan. Hingga Maret 2026, jumlah kunjungan wisman Tiongkok tercatat mencapai 357.740 kunjungan atau meningkat 25,1 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 285.025 kunjungan.

Peningkatan tersebut turut didukung oleh semakin kuatnya konektivitas udara antara Indonesia dan Tiongkok. Shanghai dan Guangzhou menjadi dua kota penting yang berfungsi sebagai salah satu pintu keberangkatan utama wisatawan Tiongkok menuju berbagai destinasi di Indonesia.

“Saat ini, penerbangan langsung dari berbagai kota di Tiongkok menuju destinasi di Indonesia seperti Bali, Jakarta, Surabaya, dan Manado terus menunjukkan perkembangan yang positif seiring meningkatnya permintaan perjalanan wisata ke Indonesia,” kata Made.

Melalui penguatan promosi, perluasan jejaring bisnis, serta peningkatan konektivitas, Kementerian Pariwisata optimistis pasar Tiongkok akan terus menjadi salah satu motor pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus berkontribusi pada pengembangan pariwisata Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kegiatan Sales Mission di Shanghai dan Guangzhou ini menghasilkan 12.336 potensial pax, potensi transaksi sebesar US$ 6,17 juta atau setara dengan Rp 109,17 miliar, dan potensi devisa sebesar US$ 14,96 juta atau setara dengan Rp 264,8 miliar.

Beri Pembekalan di IPDN, Menko Polkam Berpesan Agar Praja Berani Memperjuangkan Kebenaran untuk Rakyat

Polkam, Jatinangor – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus menjadi birokrat yang berintegritas, disiplin, serta memiliki keberanian moral dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Djamari juga mengingatkan pentingnya keberanian birokrasi dalam menyampaikan kebenaran kepada pimpinan daerah maupun pejabat politik demi menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.

“Pejabat politik bisa berganti, tetapi birokrasi harus tetap bekerja untuk kepentingan rakyat. Karena itu, keberanian menyampaikan hal yang benar menjadi sangat penting,” ujarnya Menko Polkam Djamari Chaniago Hal saat memberikan pembekalan kepada para praja IPDN di Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (29/5/2026).

Pada kesempatan itu, Menko Polkam Djamari Chaniagon menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada semua Praja IPDN sekaligus menitipkan pesan Presiden agar para Praja dapat belajar dengan baik karena peran dan kehadirannya ditunggu oleh bangsa ini.

Dalam arahannya, Menko Polkam Djamari menekankan bahwa tantangan global dan nasional yang dihadapi Indonesia saat ini semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik dunia, ancaman keamanan kawasan Indo-Pasifik, hingga persoalan ketimpangan ekonomi dan kebocoran kekayaan negara.
“Perubahan geopolitik dunia sangat memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk Indonesia. Karena itu pemerintah terus bekerja keras agar dampak global dapat diminimalkan dan masyarakat tetap terlindungi,” ujar Menko Polkam Djamari Chaniago.

Menko Djamari menjelaskan, Indonesia saat ini juga menghadapi tantangan bonus demografi yang harus dimanfaatkan secara optimal sebelum berakhir pada 2035. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar Indonesia mampu keluar dari ancaman middle income trap dan mewujudkan kesejahteraan nasional.

“Memperbaiki bangsa harus dimulai dari memperbaiki manusianya. Karena itu pendidikan menjadi sangat penting,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam menyoroti masih terjadinya kebocoran kekayaan negara akibat praktik-praktik yang merugikan bangsa, termasuk manipulasi perdagangan dan tindak korupsi. Ia menegaskan bahwa korupsi dalam bentuk apa pun merupakan pengkhianatan terhadap negara dan tidak boleh ditoleransi.

“Sekecil apa pun korupsi tetap merupakan pengkhianatan terhadap bangsa. Itu tidak boleh dibiarkan,” katanya.

Kepada para praja IPDN, Menko Polkam Djamari menekankan bahwa mereka merupakan ujung tombak pemerintahan yang nantinya akan langsung bersentuhan dengan masyarakat di daerah. Karena itu, praja dituntut memiliki sensitivitas sosial, kemampuan memahami kebutuhan rakyat, serta semangat pengabdian sepanjang hayat.

“Kalian hadir untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Jangan pernah menyakiti hati rakyat,” tegasnya.

Selain itu, Menko Polkam turut menyoroti tantangan era digital dan media sosial yang dinilai semakin dipenuhi disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Menurutnya, aparatur pemerintahan harus mampu hadir untuk mengedukasi masyarakat agar menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

Dalam arahannya, Djamari juga menekankan pentingnya disiplin, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah bagi para praja IPDN sebagai calon pemimpin pemerintahan di masa depan.
“Jangan lelah belajar, jangan bosan belajar, dan jangan menyerah menghadapi tantangan. Bangsa ini menunggu pengabdian kalian,” katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menyampaikan pandangan Presiden RI mengenai tiga unsur utama yang menentukan ketahanan sebuah negara dalam jangka panjang. Dikatakan, negara yang mampu bertahan lama umumnya memiliki tiga kekuatan utama, yaitu tentara yang kuat untuk menjaga kedaulatan negara, aparat keamanan dan intelijen yang kuat untuk menjaga keamanan dalam negeri, serta aparatur sipil pemerintahan yang profesional untuk menjalankan administrasi negara secara efektif dan efisien.

Menurutnya, dari total sekitar 4,7 juta ASN di Indonesia, sebagian besar berada di daerah dan memegang peran penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, lulusan IPDN dinilai menjadi salah satu inti kekuatan ASN Indonesia.

Tito menjelaskan bahwa pendidikan di IPDN tidak hanya menitikberatkan pada penguasaan ilmu pemerintahan, tetapi juga pembentukan karakter, disiplin, loyalitas, serta ketahanan fisik dan mental melalui pola pendidikan semi-militer.
“Banyak kepala daerah menyukai lulusan IPDN karena mereka memiliki kemampuan pemerintahan, disiplin, loyalitas, dan kesiapan kerja yang tinggi. Bahkan banyak yang sudah diminta sebelum lulus,” katanya.

Saat ini, IPDN memiliki sekitar 3.500 praja yang tersebar di berbagai kampus daerah, mulai dari Bukittinggi, Jatinangor, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Makassar, NTB, hingga Papua. Selain program sarjana, IPDN juga memiliki program magister dan doktoral di Jakarta.

Mendagri juga menegaskan komitmen IPDN dalam meniadakan praktik kekerasan di lingkungan pendidikan. Ia memastikan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak tegas hingga pemecatan.

Selain fungsi pendidikan formal, Tito menyebut IPDN juga terus dikembangkan sebagai pusat pelatihan pemerintahan dan think tank kebijakan publik. Menurutnya, IPDN dapat menjadi pusat pelatihan bagi pemerintah daerah, kepala desa, hingga anggota DPRD guna meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah.

“Kami berharap mereka kembali menjadi agen perubahan yang dapat membawa semangat reformasi birokrasi dan memperkuat kualitas ASN Indonesia,” ujarnya.

Dalam acara tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago menerima Anugerah Kartika Astha Brata Utama yang merupakan penghargaan untuk tokoh nasional atau menteri yang dinilai berjasa dalam bidang kepamongprajaan. Serta, disematkan pin sebagai Alumni Kehormatan Pendidikan Tertinggi Kepamongprajaan.

Acara ini turut dihadiri oleh Rektor IPDN Halilul Kahiri, jajaran Rektorat IPDN, para pejabat Kemenko Polkam dan para pejabat Kemendagri.

Kemendikdasmen Dukung Sekolah Terintegrasi YPPK Santo Fransiskus di Teluk Bintuni

Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat, 29 Mei 2026 - Komitmen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan bermutu hingga wilayah Terdepan, Terpencil dan Terluar (3T) terus diperkuat melalui pengembangan model sekolah terintegrasi. Langkah ini tampak pada kunjungan kerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti ke Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat untuk meninjau langsung persiapan pembangunan Sekolah Terintegrasi YPPK Santo Fransiskus Manimeri, Jumat (29/5). 

“Sekolah terintegrasi ini merupakan bagian dari memperluas akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, khususnya di wilayah Papua. Karena itu, pemerintah terus mendorong revitalisasi dan pengembangan satuan pendidikan agar anak-anak di Papua memiliki kesempatan belajar yang sama dengan anak-anak di daerah lain. Mudah-mudahan pembangunan sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di lokasi ini dapat direalisasikan pada tahun 2026,” ujar Menteri Mu’ti.

Sekolah yang direncanakan berdiri di atas lahan seluas delapan hektar tersebut dirancang menjadi kawasan pendidikan terpadu yang mencakup jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas, lengkap dengan fasilitas asrama dan sarana pendukung pembelajaran lainnya. Kehadiran sekolah ini diharapkan menjadi jawaban atas tantangan pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak asli Papua, khususnya yang berasal dari distrik terpencil dan wilayah dengan keterbatasan transportasi. 

Abdul Mu’ti menambahkan pengembangan Sekolah Terintegrasi YPPK Santo Fransiskus Manimeri tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kualitas penyiapan generasi muda yang memiliki daya saing dan tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal. 

Ketua Pengurus Sekolah Wilayah Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Wilayah Teluk Bintuni, Pius Matomri, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Mendikdasmen yang dinilai menjadi semangat baru bagi pengembangan pendidikan di Teluk Bintuni. 

“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan yayasan dapat mewujudkan kawasan pendidikan terpadu ini,” ungkap Pius.

Ia melanjutkan bahwa lahan untuk pembangunan kawasan pendidikan telah disiapkan sebagai bentuk komitmen masyarakat dan yayasan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Teluk Bintuni. Untuk jenjang SMA, pembangunan direncanakan mendapat dukungan pemerintah kabupaten, sementara dukungan pembangunan SD dan SMP diharapkan dapat diperkuat melalui kolaborasi bersama pemerintah pusat. 

Sekolah terintegrasi merupakan model pengembangan pendidikan yang dirancang untuk menghadirkan layanan pendidikan berkualitas secara lebih merata di berbagai wilayah Indonesia. Konsep ini mengintegrasikan jenjang pendidikan dalam satu kawasan dengan dukungan fasilitas pembelajaran modern, penguatan kompetensi guru, serta sistem pembelajaran yang berkelanjutan antarjenjang