Pentingnya Orkestrasi Tata Kelola dalam Penanganan Proyek Giant Sea Wall Pantura

JAKARTA - Proyek Giant Sea Wall (GSW) Pantai Utara (Pantura) Jawa bukan sekadar pembangunan fisik biasa. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, GSW merupakan instrumen strategis yang melampaui proteksi pesisir.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrawil) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan perlindungan dan pengelolaan Pantura Jawa penting dilakukan karena menghadapi tantangan penurunan permukaan tanah dan ancaman banjir rob akibat naiknya permukaan air laut.

"Ini tentunya mengancam kehidupan masyarakat di sepanjang pesisir Pantai Utara Jawa. Kita tahu bahwa Pantura memiliki nilai yang strategis dan merupakan koridor ekonomi, koridor industri, koridor transportasi, termasuk logistik," kata Menko Infrawil pada Kick Off Meeting Perlindungan, Pembangunan, dan Pengelolaan Pantura Jawa di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Dengan adanya 5 provinsi, 20 kabupaten, dan 5 kota yang terdampak, permasalahan ini berpotensi mengancam kehidupan masyarakat dan ekonomi. Mengingat Pantura merupakan wilayah strategis yang menyumbang 23 persen Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional.

Menko Infrawil mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah ini, pendekatan yang berkelanjutan dan kombinasi infrastruktur keras serta solusi alami seperti penggunaan mangrove perlu diimplementasikan. "Selain itu pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) diharapkan dapat mengkoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga dalam menjalankan proyek besar ini," jelasnya

.Sementara itu Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengatakan bahwa proyek GSW adalah basis bagi swasembada air nasional dan pengamanan terpadu wilayah perkotaan. Proyek sepanjang 946 kilometer tersebut dibangun dari Cilegon hingga Gresik.

"Kita tidak hanya melakukan rekayasa sumber daya air, tetapi melakukan penyelamatan ekonomi nasional. Namun, karena dimensi GSW sangat mengedepankan aspek fungsional dan teknis lintas wilayah, maka tantangan terbesarnya bukan lagi soal konstruksi, melainkan orkestrasi tata kelola," ujar Wamen Purwadi.

Sedikitnya terdapat 16 kementerian dan lembaga yang mempunyai irisan tugas dalam pengelolaan pesisir tersebut. Mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrawil), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), hingga Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Wamen PANRB menilai diperlukannya suatu lembaga khusus yang memiliki mandat otoritatif, posisi strategis, serta fleksibilitas tata kelola untuk memastikan keterpaduan pembangunan kawasan GSW tersebut.

Pemerintah telah menyetujui penguatan organisasi dan tata kerja pembangunan GSW tersebut dengan membentuk BOPPJ. Prinsip utama pembentukan badan ini bukan sekadar koordinasi, melainkan pengalihan kewenangan. Badan ini didesain sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) yang ramping namun kuat, di bawah garis komando langsung Presiden. Satu instrumen kunci yang telah disiapkan untuk badan ini adalah penerapan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

"Dengan fleksibilitas dimaksud, BOPPJ dapat mengelola sumber daya manusia secara profesional dan mengelola pendanaan secara mandiri. Ini adalah bentuk Agile Governance, birokrasi yang memiliki ketangkasan layaknya korporasi namun tetap terjaga akuntabilitasnya dalam menjalankan misi negara," kata Wamen Purwadi.

Wamen Purwadi menambahkan bahwa pembentukan BOPPJ telah lengkap dari sisi kelembagaan. Namun, dalam operasionalisasinya membutuhkan percepatan koordinasi lintas sektor di bawah Kemenko Infrawil, terutama terkait penetapan kewenangan kawasan, sinkronisasi regulasi, penyusunan rencana induk, pendanaan, serta persiapan transisi operasional.

"Koordinasi ini penting agar BOPPJ dapat segera berfungsi sebagai penggerak utama integrasi pembangunan Pantura Jawa," pungkasnya

Percepatan Penetapan Hutan Adat Capai 174 Unit, Pemerintah Perkuat Langkah Strategis hingga 2029

Jakarta, 30 April 2026. Pemerintah terus mempercepat pengakuan dan penetapan hutan adat sebagai bagian dari komitmen perlindungan masyarakat hukum adat (MHA) dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Hingga April 2026, Kementerian Kehutanan melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penetapan Status Hutan Adat telah berhasil menetapkan sebanyak 174 unit hutan adat dengan total luas mencapai sekitar 368.877 hektare. Penetapan ini memberikan manfaat langsung kepada kurang lebih 92.955 kepala keluarga yang tergabung dalam masyarakat hukum adat (MHA) di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni didampingi Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki, memimpin rapat rapat rutin bersama tim Satgas Percepatan Penetapan Status Hutan Adat di Jakarta (30/04/2026). Dalam rapat ini, Menhut mengharapkan target 1,4 juta hektare hutan adat dapat segera terealisasi dan diberikan kepada MHA.

Soeryo Adi Wibowo yang mewakili tim Satgas memaparkan bahwa capaian 174 unit hutan adat merupakan kelanjutan dari progres tahun 2025 yang lalu, di mana sebanyak 162 unit hutan adat telah ditetapkan dengan luas 354.608 hektare. Pada tahun 2026, tambahan 12 unit hutan adat dengan luas 14.269 hektare berhasil ditetapkan dari sejumlah usulan yang terus diproses.

Dalam rangka mempercepat proses tersebut, pemerintah telah memperkuat kerangka kebijakan dan kelembagaan. Di antaranya melalui penetapan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 144 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penetapan Status Hutan Adat, serta penyusunan Peta Jalan Percepatan Penanganan dan Penetapan Hutan Adat Tahun 2025–2029. Selain itu, pedoman verifikator hutan adat juga telah ditetapkan guna memastikan proses verifikasi berjalan lebih sistematis dan akuntabel. Pemerintah juga aktif memfasilitasi daerah dalam penyusunan produk hukum pengakuan MHA, seperti yang telah dilakukan pada 12 Unit MHA di Kabupaten Lombok Utara.

Khusus untuk pedoman verifikator, Menhut Raja Juli Antoni meminta kepada Satgas untuk menyusun standar metode dan alat ukur yang sama. Dengan demikian, para calon verifikator dapat dilatih untuk melaksanakan verifikasi dan mempercepat penetapan hutan adat.

Upaya percepatan ini juga diikuti dengan pelaksanaan verifikasi hutan adat di berbagai kawasan, meliputi wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Dalam waktu dekat, pemerintah merencanakan penyerahan 34 Surat Keputusan penetapan hutan adat dengan luas sekitar 72.522 hektare kepada 11.363 kepala keluarga di sejumlah daerah, antara lain di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Papua.

Meskipun menunjukkan kemajuan yang signifikan, proses penetapan hutan adat masih menghadapi sejumlah tantangan. Saat ini terdapat 123 usulan hutan adat dengan luas sekitar 2,5 juta hektare di 21 Provinsi (45 Kab./Kota) yang masih memerlukan berbagai kelengkapan, baik dari sisi dokumen, pemetaan, maupun penguatan produk hukum daerah. Hasil telaah menunjukkan bahwa sebagian usulan telah siap diproses lebih lanjut, namun sebagian lainnya masih membutuhkan fasilitasi intensif, termasuk penyusunan peraturan daerah untuk pengakuan masyarakat hukum adat.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah adanya tumpang tindih kawasan antara usulan hutan adat dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan, kawasan konservasi, serta skema pengelolaan lainnya. Di sisi lain, hutan adat yang telah ditetapkan juga masih memerlukan proses pengukuhan kawasan agar memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Dalam hal ini, Menhut Raja Juli Antoni memberikan arahan kepada Satgas untuk mengutamakan Mutual Recognition, Co-Management, dan Co-Benefit Sharing dalam mengatasi tumpang tindih kawasan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menyusun target percepatan fasilitasi pengakuan MHA secara bertahap hingga tahun 2029. Pada tahun 2026 ditargetkan sebanyak 30 unit MHA akan difasilitasi, sementara pada periode 2027 hingga 2029 ditargetkan masing-masing 31 unit per tahun. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian usulan hutan adat sekaligus memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia.

Dalam Rapat ini, turut hadir juga perwakilan dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN), Perkumpulan HuMA, serta jajaran pimpinan lingkup Kementerian Kehutanan yang tergabung dalam Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa percepatan penetapan hutan adat merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mengurangi konflik tenurial, memperkuat hak masyarakat hukum adat, serta mendorong pengelolaan hutan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya ini juga menjadi salah satu pilar dalam mendukung agenda pembangunan nasional di sektor kehutanan yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial.

Menhan Tinjau Latsarmil Komcad ASN di Brigif 1 Marinir, Tekankan Penguatan Bela Negara

Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan kerja ke Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta, Rabu (29/4/2026), dalam rangka meninjau pelaksanaan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian dan lembaga.

Sebanyak 280 peserta Komcad dari 16 kementerian dan lembaga tengah mengikuti pendidikan tersebut, di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Kehutanan.

Mengawali rangkaian kegiatan, Menhan RI menyaksikan demonstrasi yang ditampilkan oleh para siswa Komcad, meliputi peragaan baris-berbaris (PBB) serta simulasi penanganan huru hara.

Dalam arahannya, Menhan RI menegaskan bahwa ASN yang mendapatkan pembekalan sebagai Komcad diharapkan mampu menjadi kekuatan penguat bagi Komponen Utama, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menhan juga menekankan bahwa kementerian dan lembaga merupakan pilar strategis dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, ASN perlu memiliki mentalitas bela negara yang dilandasi nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme.

Lebih lanjut, Menhan RI menyampaikan bahwa pendidikan Komcad ini bukan untuk membentuk ASN menjadi militeristik, melainkan untuk menanamkan karakter kebangsaan yang kuat, disiplin, kekompakan, serta semangat pengabdian. Nilai-nilai tersebut, menurut Menhan, memerlukan proses, komitmen, dan kesungguhan dari setiap peserta.

Menhan RI juga mengapresiasi perkembangan para peserta selama mengikuti pelatihan. Hal ini terlihat dari perubahan positif, khususnya dalam aspek kedisiplinan, kekompakan, dan semangat kebersamaan. Peningkatan tersebut dinilai penting mengingat ASN merupakan elemen kunci dalam mendukung kinerja kementerian dan lembaga

Selain itu, Menhan RI menekankan bahwa keberagaman latar belakang peserta dari berbagai kementerian dan lembaga merupakan kekuatan yang mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam pesannya, Menhan RI juga menegaskan pentingnya integritas dan tanggung jawab ASN sebagai abdi negara. Menhan mengingatkan bahwa seluruh fasilitas, termasuk pelatihan yang dijalani, bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk memberikan pengabdian terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Menhan RI berharap, pada akhir pelatihan, para peserta dapat menunjukkan kualitas diri sebagai ASN Komcad yang disiplin, berintegritas, serta mampu menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing.

Atas nama pemerintah, Menhan RI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pangkormar beserta seluruh staf dan pelatih. Dedikasi dan kerja keras mereka dinilai menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan Latsarmil Komcad, sehingga program ini semakin menunjukkan profesionalisme dan menjadi kebanggaan bagi ASN yang mengikutinya.

Turut hadir dalam acara tersebut Pangkormar, Kabaloghan Kemhan, Kabacadnas Kemhan, Danpasmar 1, Dirjen Pothan Kemhan, Dirjen Kuathan Kemhan, Kas Kormar, Karo TU & Protokol Setjen Kemhan, Karo Infohan Setjen Kemhan.

Dari Kampus ke Pasar Global, Wamendag Roro Bangkitkan Semangat Kewirausahaan Mahasiswa Unair

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengajak mahasiswa untuk berani melangkah dari bangku kuliah menuju dunia usaha yang berdaya saing global. Dalam kuliah umum yang mengusung tema ‘Empowering Growth: Young Entrepreneurs For a Better Future’ di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/4). Wamendag Roro menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mengubah potensi bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi nasional.

Wamendag Roro menilai, tingginya jumlah penduduk usia produktif harus diiringi dengan kesiapan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa perlu terus dibangkitkan.

“Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui bonus demografi. Saat ini, sekitar 70 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Potensi ini harus dikelola secara optimal agar menjadi kekuatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari generasi produktif, mahasiswa memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan peluang tersebut melalui kewirausahaan,” ujar Wamendag Roro.

Wamendag Roro menambahkan bahwa saat ini, rasio kewirausahaan Indonesia masih berada di kisaran 3,29 persen. Angka tersebut menunjukkan perlunya dorongan lebih besar agar Indonesia dapat mencapai tingkat kewirausahaan ideal sebagai fondasi menuju negara maju.

Kementerian Perdagangan, lanjut Wamendag Roro, berkomitmen mendukung pengembangan kewirausahaan nasional. Menurutnya, waralaba dapat menjadi salah satu pendorong utama kewirausahaan karena memungkinkan pelaku usaha tidak memulai bisnis dari nol dengan didukung sistem yang terstandardisasi, serta pendampingan berkelanjutan dari pemberi waralaba.

Di samping itu, Kemendag terus mendorong pengembangan kewirausahaan melalui berbagai program dan fasilitasi, termasuk perluasan akses pasar dalam negeri, salah satunya melalui kemitraan dengan pelaku usaha besar dan ritel modern.

“Kemendag telah memfasilitasi penjajakan kesepakatan bisnis (business matching) antara 804 UMKM dengan sejumlah perusahaan besar seperti MAP Group, IKEA, dan Metro Department Store. Saat ini, sebanyak 107 UMKM berhasil lolos kurasi,” ungkap Wamendag Roro.

Tidak hanya itu, Wamendag Roro menjelaskan bahwa business matching tersebut turut dilakukan antara UMKM sektor pangan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) KAI Services. Sejauh ini, sebanyak enam UMKM telah terpilih dan bermitra resmi dengan KAI Services.

Selain memperluas akses pasar dalam negeri, Wamendag Roro mengungkapkan bahwa Kemendag juga mendorong pelaku usaha untuk menjajaki pasar internasional. Upaya ini dilakukan melalui jaringan perwakilan perdagangan di luar negeri, seperti Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) yang memfasilitasi promosi, penjajakan pasar, hingga transaksi ekspor.

Lebih lanjut, Wamendag Roro menyampaikan bahwa peluang pasar global terbuka luas bagi pelaku usaha, termasuk bagi mahasiswa yang mampu menghadirkan produk berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, mahasiswa didorong untuk mulai membangun usaha sejak dini serta memanfaatkan berbagai program dan fasilitasi yang telah disediakan pemerintah.

Melalui kegiatan ini, Wamendag Roro berharap makin banyak mahasiswa yang terinspirasi untuk menjadi wirausahawan muda yang tangguh, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan pasar. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Rektor Unair Muhammad Madyan menyampaikan bahwa melalui berbagai program inkubasi bisnis dan kolaborasi industri, Unair berkomitmen memastikan mahasiswa tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja. Ia menambahkan, kegiatan kuliah umum ini diharapkan dapat memperkaya wawasan praktis mahasiswa, membantu mereka memahami dinamika dunia usaha, serta mendorong keberanian untuk memulai usaha.

Ditemui di sela kegiatan kuliah umum, peserta sekaligus pemilik usaha @savoreatbites, Jihan Anisa Rohmah mengaku senang dapat mengikuti kegiatan kuliah umum ini. Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Unair tersebut menilai materi yang disampaikan memberikan wawasan baru, terutama terkait pentingnya memperluas relasi dan jejaring usaha. Jihan berharap, pemerintah dapat terus menjembatani pelaku UMKM agar mampu berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Senada dengan Jihan, salah satu peserta lainnya sekaligus pemilik usaha @dapoer_ummie Jeihan Anastasya menyampaikan bahwa kuliah umum ini memberikan banyak inspirasi dalam mengembangkan usahanya. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair tersebut menilai bahwa dukungan pemerintah sangat dibutuhkan, khususnya dalam membantu UMKM agar dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki akses pasar yang lebih luas.

Optimalkan Gas Domestik, Pemerintah Kaji Pemanfaatan CNG Nasional

Pemerintah terus merumuskan berbagai langkah strategis untuk mengoptimalisasi penggunaan gas domestik demi mencapai kemandirian energi. Salah satu alternatif energi dalam negeri yang sedang dikaji adalah pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) untuk dapat menjadi substitusi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG), yang sebagian besar masih berasal dari luar negeri. Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, hanya 1,6-1,7 juta ton yang diproduksi dalam negeri dan selebihnya dipenuhi dari impor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan saat ini rencana pemanfaatan CNG masih dalam tahap pembahasan. Pihaknya akan segera memfinalisasi agar kemandirian energi dapat terwujud.

"Sekarang lagi masih dalam pembahasan, yang tadi saya laporkan, adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan," ujar Bahlil usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Senin (27/4).

Bahlil menjelaskan, bahan baku CNG dapat dipenuhi dari industri dalam negeri, yakni dari gas cair C1 dan C2 yang kemudian dipadatkan (compress) hingga mencapai tekanan tertentu. Adapun gas cair C1-C2 adalah gas alam (natural gas) yang didominasi oleh komponen metana (C1) dan etana (C2) yang telah dicairkan untuk mempermudah penyimpanan dan transportasi. Saat ini Badan Usaha Niaga yang bergerak di bidang CNG berjumlah 57 badan usaha.

"Kalau CNG itu adalah dari gas, tapi dia dari gas cair C1, C2. Dan itu industri di dalam negeri kita banyak. Tetapi dia memakai satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar, tekanannya. Sehingga pemakaiannya itu bisa baik. Tapi sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik," jelasnya.

CNG sendiri sudah banyak dimanfaatkan oleh berbagai industri, seperti perhotelan, restoran, dan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang bahan bakunya diperoleh dari dalam negeri. Maka dari itu, Pemerintah berencana mengoptimalkan penggunaan energi domestik.

"Tapi kalau untuk CNG, itu sebagian sudah dipakai. Untuk hotel, restoran, itu sudah dipakai. Sebagian SPBG sudah juga dipakai. Dan itu bahan bakunya tidak kita impor, semuanya dalam negeri. Nah ini yang coba kita, kita cari alternatif. Karena di era geopolitik yang tidak menentu, kita harus mencari formulasi untuk mencapai survival mode. Semua produksi yang ada di dalam negeri, itu yang kita prioritaskan," tandas Bahlil.

CNG juga dapat menjadi senjata Pemerintah untuk menghadapi krisis energi dunia, di samping optimalisasi lifting minyak dan gas bumi (migas), diversifikasi bahan bakar minyak (BBM) seperti pemanfaatan B50, dan diversifikasi LPG selain dari pemanfaatan Dimetil Eter (DME).

Presiden Prabowo Terima Menteri Investasi, Dorong Percepatan Hilirisasi di 13 Lokasi di Tanah Air

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (24/04/2026

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas terkait perkembangan pembangunan program hilirisasi di 13 lokasi di berbagai wilayah di tanah air.

Selain itu, Seskab juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut turut dibahas terkait sejumlah investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. 

“Beberapa investor yang akan berinvestasi di Indonesia terutama dalam bidang Waste to Energi, Sumber Daya Mineral serta Industri Agricultural, Padat Karya dan Garmen,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Seskab menjelaskan bahwa Kepala Negara dalam arahannya menegaskan program hilirisasi tidak hanya berfokus pada sektor energi dan mineral. Presiden Prabowo memerintahkan program hilirasasi juga harus diperluas ke sektor pertanian dan perikanan.

“Presiden Prabowo menginginkan bahwa hilirisasi tidak hanya di bidang energi dan mineral tetapi juga harus diperluas di bidang pertanian dan perikanan,” ujar Seskab.

Langkah ini menegaskan arah besar kebijakan pemerintah yaitu membangun ekonomi berbasis nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing nasional dari hulu hingga hilir. 

Kemenhub Akan Tingkatkan Layanan Program Motis Angkutan KA

Jakarta - Pasca capaian Angkutan Lebaran 2026, Kementerian Perhubungan akan meningkatkan kualitas layanan Program Angkutan Motor Gratis (Motis) dengan kereta api ke depan. Tiga langkah telah disiapkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) guna menindaklanjuti program ini.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Arif Anwar mengungkapkan hal ini dalam Talkshow "LINTAS" & Sharing Session Cerita Mudik: Dari Pengalaman Jadi Perbaikan, yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (23/4).

"Respon masyarakat terhadap program Motis selama ini sangat positif dan antusias. Maka guna meningkatkan kualitas layanan Program Motor Gratis (Motis) ke depan pasca capaian Angkutan Lebaran 2026, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) akan melakukan beberapa langkah peningkatan," ujar Arif.

Sejauh ini ada tiga hal yang akan dilakukan Kemenhub ke depan yakni penambahan stasiun pemberhentian guna memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap program Motis, khususnya di wilayah yang memiliki potensi permintaan tinggi; Melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap waktu perjalanan KA Motis; dan Perpanjangan layanan hingga mencakup stasiun-stasiun di wilayah Jawa Timur, sebagai upaya memperluas cakupan layanan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang melakukan perjalanan jarak menengah hingga jauh.

Kemudian terdapat rencana opsi perluasan relasi lintas pelayanan Motis hingga koridor Jakarta–Surabaya (PP). Namun demikian, implementasi rute tersebut bergantung pada ketersediaan dan kecukupan sarana, khususnya kereta kelas ekonomi (K3) untuk penumpang serta kereta bagasi (B) untuk pengangkutan sepeda motor.

"Apabila sarana yang tersedia dinilai memadai, tidak mengganggu pelayanan eksisting, dan sesuai dengan kebutuhan angkutan Lebaran, maka pengembangan relasi tersebut berpotensi untuk direalisasikan guna memperluas jangkauan layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Arif.

Sementara itu, untuk pengembangan layanan Motis di wilayah Sumatera, Kemenhub akan melaksanakan survey demand pelayanan angkutan motis di wilayah Sumatera khususnya di wilayah Sumatera bagian selatan (Lampung dan Palembang).

"Hal ini juga mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kesiapan infrastruktur, dukungan sarana prasarana, termasuk skema layanan yang akan diimplementasikan," sebut Arif.

Terkait program Motis yang berlangsung, Arif menyatakan peserta memanfaatkan layanan ini sebagai solusi mudik yang lebih aman dan nyaman. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya okupansi dari Motis pada angkutan lebaran tahun ini sebanyak 12.419 unit sepeda motor atau 104,4% dari target 11.900 unit, serta melayani 19.789 penumpang yang telah berhasil diangkut dengan tujuan terbanyak adalah Kutoarjo dan Lempuyangan.

Apabila pada Lebaran tahun sebelumnya penyelenggaraan Motis hanya melayani 2 (dua) lintas pelayanan, yaitu lintas utara dan lintas tengah, maka pada Angkutan Lebaran 2026 layanan Motis ditambah menjadi 3 (tiga) lintas pelayanan, yakni lintas utara, lintas tengah, dan lintas selatan dengan relasi Jakarta/Pasar Senen–Madiun pulang pergi (PP) melalui Kiaracondong.

Selain itu, dari sisi kapasitas juga terdapat peningkatan kuota dibandingkan Motis 2025, dari semula 7.424 unit sepeda motor dengan difasilitasi 16.960 tiket penumpang menjadi 11.900 unit sepeda motor dengan difasilitasi 28.196 tiket penumpang pada penyelenggaraan Motis Angkutan Lebaran 2026.

Talkshow LINTAS menghadirkan peserta dari komunitas, pegiat dan forum pencinta transportasi. Turut hadir sebagai narasumber Pegiat Media Sosial Transportasi Basu Pangestu.