Gus Ipul dan Gubernur NTB Sinkronkan Pemutakhiran Data Tunggal dan Sekolah Rakyat

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerima audiensi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal di Café Selalu Ada, Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Senin (9/3/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kualitas data sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta kesiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Provinsi NTB.

Dalam pertemuan tersebut, Mensos yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah terus memperbaiki kualitas data DTSEN melalui berbagai kanal partisipasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa data sosial bersifat dinamis sehingga proses pemutakhiran harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Perbaikan kualitas data DTSEN dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari SIKS-NG, Cek Bansos, ground check, call center 021-171, hingga WhatsApp Lapor Bansos 08877 171 171,” ujar Gus Ipul.

Menurutnya, beragam kanal tersebut disediakan agar masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam proses pemutakhiran data.

“Bagi masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi, kami siapkan layanan call center dan WhatsApp agar tetap bisa menyampaikan laporan atau perbaikan data,” tambahnya.

Gus Ipul menegaskan bahwa perbaikan data ini menjadi bagian dari target nasional yang diarahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin memastikan bantuan sosial benar-benar diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Dalam paparannya, Gus Ipul juga menjelaskan bahwa instrumen pengumpulan data telah distandardisasi oleh Badan Pusat Statistik, dengan puluhan variabel kesejahteraan yang menjadi dasar pengukuran. Data tersebut kemudian divalidasi dan dimonitor secara berkala agar akurasinya terus meningkat.

Ia mengakui bahwa proses penyempurnaan data masih berjalan. Berdasarkan pemetaan awal DTSEN, masih terdapat sebagian penduduk pada desil kesejahteraan terendah yang belum menerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK), sementara sebagian penerima bantuan justru berasal dari kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi.

“Ini bukan kesalahan siapa-siapa. Ini konsekuensi dari data yang dinamis dan memang harus terus kita perbaiki. Prinsipnya, bantuan negara harus diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, bukan kepada yang paling dulu tercatat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan perkembangan mekanisme pengaktifan kembali peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Dari sekitar 11 juta peserta yang sebelumnya dinonaktifkan, sekitar 869 ribu peserta telah kembali aktif melalui berbagai skema, antara lain reaktivasi PBI-JK, peralihan ke skema pembiayaan pemerintah daerah, perusahaan, maupun peserta mandiri.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik upaya digitalisasi dan integrasi data yang dilakukan pemerintah pusat.

“Digitalisasi ini penting agar data bisa terintegrasi dengan berbagai sistem yang lain. Dulu belum ada pengintegrasian sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB juga secara rutin melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan setiap tahun melalui pendamping di lapangan.

“Kami melakukan orkestrasi agar seluruh pihak, baik instansi pemerintah maupun lembaga seperti kampus, memiliki satu data yang sama dalam proses pemadanan,” kata Iqbal.

Selain perbaikan data, Pemprov NTB juga memperkuat intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga. Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha produktif seperti ayam petelur maupun usaha pertanian skala rumah tangga.

“Setiap desa kami alokasikan sekitar Rp500 juta untuk intervensi level desa. Kami juga mendorong pemerintah pusat dan CSR untuk ikut mengintervensi keluarga dengan kategori kemiskinan ekstrem,” jelasnya.

Di sela pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Provinsi NTB sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan rentan.

Audiensi ini turut dihadiri oleh jajaran Kementerian Sosial, antara lain Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktur Pemberdayaan Sosial Daerah Tertinggal, serta delegasi Pemerintah Provinsi NTB yang terdiri dari Kepala Bappeda Baiq Nelly Yuniarti, Kepala Dinas Kominfo Akhsanul Khalik, Kepala Badan Penghubung Lalu Achmad Sukarman, dan Kepala Bidang P2M Bappeda Herry Agustiadi.

Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga Jelang Lebaran, Wapres Tinjau Pasar Gelondong Gede Tuban

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Gelondong Gede, Kabupaten Tuban, Jumat (06/03/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap terjaga serta harga kebutuhan masyarakat stabil menjelang Idulfitri. Dalam kunjungan tersebut, Wapres juga memberikan arahan kepada pemerintah daerah agar terus menjaga ketersediaan pangan dan memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

Setibanya di lokasi, Wapres meninjau area pasar dan berinteraksi dengan para pedagang serta masyarakat yang tengah beraktivitas. Kehadiran Wapres disambut oleh Kepala Pasar Gelondong Gede Sutadji serta Kepala UPTD Pengelolaan TPI Agus Saleh Setiawan.

Dalam kesempatan terpisah, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyampaikan bahwa Wapres memberikan sejumlah arahan kepada pemerintah daerah, terutama terkait upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok menjelang Idulfitri.

“Beliau memberikan masukan bagaimana pemerintah daerah bisa menjaga pasokan sampai dengan Lebaran nanti dan konsisten dalam menjaga harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Wapres juga meminta pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah guna memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pangan yang cukup.

“Kami diminta melakukan koordinasi secara intens antara pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah agar seluruh masyarakat di Indonesia bisa mendapatkan makanan yang layak,” tambahnya.

Lebih lanjut, Aditya menyampaikan bahwa Wapres juga menekankan pentingnya menindaklanjuti berbagai program prioritas pemerintah sebagaimana arahan Prabowo Subianto, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan program strategis nasional.

“Kami juga mendapatkan arahan langsung dari beliau untuk menindaklanjuti seluruh program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, agar terus bergerak secara masif guna menuntaskan angka kemiskinan serta menjalankan berbagai program strategis lainnya,” tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Tuban, lanjutnya, juga diminta untuk terus membenahi pengelolaan pasar serta memastikan pasokan bahan pangan tetap terjaga selama bulan Ramadan hingga Idulfitri.

“Kami diberikan tugas untuk merapikan pasar-pasar yang ada dan memastikan pasokan makanan terjaga sehingga masyarakat tidak mengalami kendala selama bulan suci Ramadan,” pungkasnya.

Salah seorang pedagang Jemiatun (56), yang telah berjualan di pasar tersebut selama sekitar 20 tahun, menceritakan bahwa aktivitas perdagangan di pasar tersebut masih cukup ramai.

“Lumayan ramai di sini. Kalau jualan, sehari maksimal bisa sampai Rp1 juta,” ungkap Jemiatun.

Ia juga menjelaskan bahwa menjelang Ramadan dan Idulfitri biasanya terjadi sedikit kenaikan harga pada beberapa komoditas. Misalnya, kenaikan lebih terasa pada cabai, yang sebelumnya sekitar Rp50.000 per kilogram kini mencapai Rp70.000, sedangkan jenis lainnya naik dari sekitar Rp20.000 menjadi Rp30.000.

Jemiatun berharap kunjungan Wapres dapat membawa perhatian lebih terhadap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar.

“Harapannya sembako turun, harga stabil, terus barangnya tidak langka,” tuturnya.

Pasar Gelondong Gede sendiri merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir di Tuban yang melibatkan berbagai pelaku usaha lokal. Tercatat sekitar 100 nelayan menggantungkan aktivitas ekonomi pada kawasan ini, bersama sekitar 60 pedagang sayur dan 80 pedagang ikan yang setiap hari melayani kebutuhan masyarakat. Selain itu, terdapat sekitar 65 kepala keluarga yang bermukim di sekitar kawasan pasar.

Antisipasi Dampak Konflik Iran VS Israel–AS, Kemenperin Perkuat Ketahanan Industri Nasional

Eskalasi konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global, khususnya pada sektor energi, logistik internasional, serta rantai pasok bahan baku industri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mencermati perkembangan tersebut karena berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap kinerja sektor industri manufaktur nasional.

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, konflik di kawasan Timur Tengah tersebut dapat memicu volatilitas harga energi global, gangguan pada jalur perdagangan internasional, serta peningkatan biaya logistik dan bahan baku industri. Kondisi ini pada akhirnya dapat memengaruhi daya saing industri manufaktur di berbagai negara, termasuk Indonesia.

 

“Kami terus memonitor perkembangan konflik di Timur Tengah karena kawasan tersebut merupakan salah satu pusat energi dunia dan jalur logistik global yang sangat penting. Setiap eskalasi konflik tentu berpotensi memengaruhi harga energi, kelancaran rantai pasok bahan baku industri, serta biaya logistik yang digunakan oleh sektor manufaktur,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/3).

 

Menurut Agus, salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap sektor industri adalah potensi gangguan distribusi energi global. Kawasan Timur Tengah, khususnya Selat Hormuz, merupakan jalur vital bagi perdagangan minyak dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak global melewati jalur tersebut sehingga setiap gangguan di kawasan itu dapat memicu lonjakan harga energi internasional.

 

Dalam beberapa hari terakhir, eskalasi konflik bahkan telah menimbulkan kekhawatiran terhadap aktivitas pelayaran dan distribusi energi di kawasan tersebut. Serangan militer dan ancaman keamanan maritim menyebabkan lalu lintas kapal tanker menurun drastis serta meningkatkan risiko bagi perusahaan pelayaran dan asuransi maritim.

 

Situasi tersebut juga memicu lonjakan harga minyak global. Harga minyak mentah dunia sempat meningkat signifikan akibat gangguan pasokan energi dari Timur Tengah dan meningkatnya risiko geopolitik di kawasan tersebut.

 

Menperin menjelaskan, kenaikan harga energi global akan berdampak langsung pada industri manufaktur karena sebagian besar sektor industri menggunakan energi sebagai komponen biaya produksi utama. Industri seperti petrokimia, logam dasar, semen, pupuk, serta berbagai subsektor industri pengolahan lainnya sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi.

 

“Jika harga energi global meningkat dalam jangka waktu yang panjang, maka biaya produksi industri manufaktur juga berpotensi naik. Hal ini tentu dapat memengaruhi efisiensi produksi serta daya saing produk industri di pasar domestik maupun ekspor,” ujar Agus.

 

Selain energi, konflik geopolitik juga berpotensi memengaruhi ketersediaan bahan baku industri yang berasal dari pasar global. Sejumlah pengamat ekonomi menilai bahwa konflik di Timur Tengah dapat mengganggu perdagangan internasional, memicu kenaikan harga komoditas, dan berdampak pada kinerja ekspor berbagai negara.

Bagi Indonesia, dampak tersebut dapat dirasakan pada beberapa sektor industri yang memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor, seperti industri kimia, petrokimia, tekstil, logam, hingga industri makanan dan minuman. Ketidakpastian geopolitik berpotensi meningkatkan biaya pengadaan bahan baku dan memperpanjang waktu pengiriman akibat perubahan jalur logistik global.

 

Menperin menambahkan, gangguan pada jalur perdagangan internasional juga dapat memengaruhi kinerja ekspor industri manufaktur. Konflik geopolitik biasanya memicu volatilitas pasar global, sehingga permintaan dari negara tujuan ekspor dapat mengalami fluktuasi.

 

“Perkembangan situasi geopolitik global tentu perlu kita antisipasi bersama. Kinerja ekspor industri manufaktur Indonesia selama ini sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi global dan permintaan pasar internasional,” ungkap Agus.

 

Meski demikian, Menperin menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan sektor industri nasional. Salah satu strategi yang dilakukan adalah memperkuat struktur industri hulu, meningkatkan penggunaan bahan baku dalam negeri, serta memperluas diversifikasi pasar ekspor.

 

“Penguatan industri hulu dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri menjadi sangat penting agar industri manufaktur Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasokan global yang rentan terhadap gejolak geopolitik,” jelasnya.

 

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan efisiensi energi di sektor industri serta percepatan transformasi menuju industri hijau. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang harganya sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global.

 

Menperin optimistis bahwa industri manufaktur nasional memiliki ketahanan yang cukup kuat dalam menghadapi berbagai tantangan global. Hal ini didukung oleh struktur industri yang semakin terdiversifikasi serta kontribusi sektor manufaktur yang tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

 

“Kemenperin akan terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, asosiasi, dan kementerian/lembaga terkait, guna memastikan bahwa sektor industri manufaktur nasional tetap mampu tumbuh dan berdaya saing di tengah dinamika ekonomi global,” papar Agus.

 

Program prioritas presiden

Menperin menyatakan, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memitigasi potensi dampak konflik tersebut. Salah satunya melalui penguatan ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

 

Menurut Agus, penguatan ketahanan pangan dan energi menjadi sangat penting dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global. Program swasembada pangan dan energi yang dicanangkan Presiden Prabowo tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanian dan energi semata, tetapi juga memerlukan dukungan kuat dari sektor industri manufaktur nasional.

 

“Program ketahanan pangan dan ketahanan energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Industri manufaktur memiliki peran penting dalam mendukung upaya tersebut, mulai dari penyediaan sarana produksi pertanian, industri pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga pengembangan teknologi energi,” jelasnya.

 

Menperin menegaskan bahwa sektor industri memiliki kontribusi besar dalam mendukung upaya swasembada pangan. Industri pupuk nasional, industri alat dan mesin pertanian (alsintan), industri pengolahan pangan, serta industri kemasan merupakan bagian penting dari ekosistem industri yang mendukung produktivitas sektor pertanian.

 

Selain itu, sektor industri juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Berbagai industri manufaktur berkontribusi dalam pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan, produksi komponen pembangkit listrik, pengembangan kendaraan listrik, hingga industri petrokimia yang menjadi bagian penting dari rantai pasok energi.

 

“Kemenperin terus mendorong penguatan industri hulu dan hilir agar Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan strategis nasional, termasuk di bidang pangan dan energi. Dengan struktur industri yang semakin kuat, Indonesia akan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap gejolak ekonomi global akibat konflik geopolitik,” kata Agus.

 

Dalam konteks tersebut, Kemenperin juga terus memperkuat kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) serta pengembangan rantai pasok industri domestik. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku sekaligus meningkatkan nilai tambah industri di dalam negeri.

 

Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi industri menuju industri hijau serta peningkatan efisiensi energi di sektor manufaktur. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.

 

Menperin optimistis bahwa sektor industri manufaktur Indonesia memiliki ketahanan yang cukup kuat dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi global. Hal ini tercermin dari kontribusi industri manufaktur yang masih menjadi penyumbang terbesar terhadap ekspor nasional serta salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 

“Kami optimistis bahwa dengan penguatan struktur industri nasional serta dukungan terhadap program ketahanan pangan dan energi, sektor industri manufaktur Indonesia akan tetap mampu tumbuh dan berdaya saing meskipun menghadapi berbagai tantangan global,” pungkas Agus.

Ekspor Perdana 2.280 Ton Beras Premium ke Arab Saudi, Mentan Amran: Aksi Nyata, Bukan Ilusi

Jakarta, -- Pemerintah resmi melepas ekspor perdana beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Premium sebanyak kurang lebih 2.280 ton ke Arab Saudi. Pelepasan dilakukan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Gudang Perum BULOG, Rabu (4/3/2026). 

 

Mentan Amran menegaskan bahwa ekspor ini menjadi tonggak sejarah baru bagi sektor perberasan nasional.

 

“Ini adalah ekspor perdana ke Saudi Arabia. Ini adalah momentum yang baik karena produksi kita. Stok kita hari ini 3,7 juta ton dan di bulan Maret itu terbesar sepanjang sejarah stok kita di bulan Maret. Nah ini kita ekspor. Kita sudah menjajaki beberapa negara Saudi Arabia, Papua Nugini, Malaysia dan Filipina,” kata Mentan Amran.

 

Mentan Amran menambahkan, volume ekspor tahap awal ini mencapai 2.280 ton dengan nilai 38 milyar ditegaskan sebagai aksi nyata pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai negara produsen beras.

 

“Nah ini 2.280 ton, 2.000 ya bukan 1.000 ton ya ini aksi nyata bukan ilusi kita kirim 2000 jadi bukan 1000 ton,” tegasnya.

 

Ekspor perdana ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan beras bagi sekitar 215 ribu jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Ke depan, potensi pasarnya bahkan lebih besar karena mencakup jamaah umrah dan mukimin Indonesia yang jumlahnya mencapai sekitar 2 juta orang per tahun.

 

Selain Arab Saudi, Indonesia juga telah menjajaki peluang ekspor beras ke sejumlah negara lain, seperti Papua Nugini, Malaysia, dan Filipina.

 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kebutuhan beras untuk jamaah haji Indonesia di Arab Saudi diperkirakan mencapai 20 ribu hingga 50 ribu ton per tahun.

 

“Mudah-mudahan ke depan ekspor bisa kita tingkatkan. Khusus untuk kebutuhan jamaah haji Indonesia di Saudi Arabia saja diperkirakan antara 20 hingga 50 ribu ton,” ujarnya.

 

Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan beras yang dikirim merupakan beras CBP Premium dengan standar kualitas tinggi.

 

"Beras haji ini adalah beras yang kita berikan adalah beras yang terbaik dengan kualitas premium pecahannya 5%, kadar airnya di bawah 14%. Nah selama ini kan kalau beras premium di Indonesia adalah pecahannya 15% ini pecahannya 5%." pungkas Direktur BULOG. 

 

Produksi dilakukan melalui empat fasilitas pengolahan, yakni Wilmar Serang, Wilmar lainnya, serta unit pengolahan BULOG di Karawang dan Subang.

 

Pengiriman dijadwalkan mulai 7 Maret 2026, dengan dukungan pelayaran internasional dan pengapalan nasional, termasuk armada Hyundai dan perusahaan pelayaran dalam negeri.

 

Ekspor ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 23 Februari 2026. Dalam rakortas tersebut, Perum BULOG mendapat penugasan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tidak hanya untuk stabilisasi dalam negeri, tetapi juga untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji melalui ekspor beras.

Wamenkeu Juda: APBN Indonesia Tangguh Hadapi Gejolak Global

Jakarta, 3/3/2026 Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa struktur APBN Indonesia dirancang cukup tangguh untuk merespons gejolak global, termasuk eskalasi geopolitik yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dan memicu tekanan di pasar keuangan. Hal tersebut disampaikan Wamenkeu dalam forum Indonesia Economic Forum 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (2/3). Menurutnya, APBN didesain dengan tiga prinsip utama, yakni prudent, disiplin, dan fleksibel. 

“APBN kita itu memang didesain pertama, prinsip prudent. Kemudian disiplin. Ketiga, fleksibel. Prudent dan disiplin, kita memastikan bahwa defisit kita di bawah 3 persen. Debt to GDP ratio sekitar 40 persen. Masih jauh lebih rendah dari di undang-undang 60 persen,” kata Wamenkeu.

Wamenkeu mengungkapkan bahwa aspek fleksibilitas memberikan ruang bagi pemerintah untuk menggunakan cadangan fiskal dalam menghadapi gejolak global, baik yang berdampak pada sisi belanja maupun penerimaan negara. 

“Fleksibel artinya termasuk jika terjadi shock yang bersumber dari global. Maka ada buffer, ada cadangan fiskal yang dapat digunakan untuk memberikan bantalan terhadap gejolak-gejolak itu,” ujar Wamenkeu.

Terkait kenaikan harga minyak dan potensi pelemahan rupiah, Wamenkeu mengatakan bahwa Kementerian Keuangan secara rutin melakukan stress test terhadap berbagai skenario global. Dalam nota keuangan, pemerintah juga mencantumkan analisis sensitivitas terhadap berbagai indikator makro. 

Wamenkeu menjelaskan setiap kenaikan USD1 pada Indonesian Crude Price (ICP) berpotensi menambah defisit sekitar Rp6,8 triliun. Sementara itu, pelemahan Rp100 terhadap dolar AS berdampak sekitar Rp0,8 triliun terhadap defisit, dan kenaikan yield 0,1 persen berpotensi menambah beban sekitar Rp1,9 triliun. Meski demikian, hasil stress test pada skenario yang dinilai cukup plausible menunjukkan defisit tetap terjaga. 

“Stress-test yang kami lakukan pada skenario yang cukup plausible itu menunjukkan bahwa defisit masih terjaga di bawah 3 persen, debt over GDP juga masih terjaga,” ujar Wamenkeu.

Dari sisi pembiayaan, Kementerian Keuangan juga terus melakukan diversifikasi sumber pendanaan guna memperkuat ketahanan fiskal. Jika sebelumnya pembiayaan global didominasi dolar AS, kini pemerintah memperluas basis investor dan mata uang.

“Minggu lalu kami, Kemenkeu baru saja menerbitkan global bonds sejumlah USD4,5 miliar equivalent tapi dalam mata uang Euro dan Renminbi. Dan itu harganya masih sangat bagus, yield-nya masih sangat bagus. Untuk Renminbi antara 2-3 persen dan untuk Euro itu 4-5 persen. Ini ukurannya ini masih sangat bagus sekali untuk pasar global kita,” kata Wamenkeu. 

Di sisi investasi, pemerintah telah memasukkan proyeksi investasi asing dalam skenario pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peran investasi domestik kini juga diperkuat melalui entitas baru pemerintah, yakni Danantara.

“Danantara ini sekarang memiliki peran yang penting. Kalau dulu investasi yang dilakukan oleh pemerintah akhirnya masuk di APBN, sekarang kan ada di Danantara. Danantara sekarang part of macroeconomic management dari Indonesia,” jelas Wamenkeu.

Wamenkeu mengatakan bahwa saat ini pemerintah lebih memfokuskan belanja APBN pada konsumsi pemerintah dan penguatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Sementara, pembiayaan investasi semakin banyak dilakukan melalui Danantara serta dukungan investasi luar negeri. Dengan berbagai instrumen tersebut, Wamenkeu optimistis keseimbangan antara penerimaan dan belanja negara tetap dapat dijaga di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. 

Perjanjian Dagang dengan AS Tidak Tambah Kuota Impor Energi

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa perjanjian perdagangan antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tidak akan menambah kuota impor energi nasional. Kesepakatan dagang tersebut hanya mengalihkan sumber impor dari negara lain ke Amerika Serikat.

Penegasan itu disampaikan Bahlil dalam acara Semarak Milad ke-28 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Jakarta, Minggu (1/3).

"Untuk kebutuhan LPG kita setiap tahun sebesar 8,3 juta ton, sementara produksi nasional kita 1,6 juta sehingga per tahun kita mengimpor 7 juta ton. Yang kedua BBM dan ketiga crude, inilah yang kita konsensuskan kemarin di Amerika untuk belanja USD15 miliar," ujar Bahlil.

Ia menjelaskan, kebutuhan energi Indonesia, terutama Liquified Petroleum Gas (LPG), BBM, dan minyak mentah, memang masih ditopang oleh impor karena produksi dalam negeri belum mencukupi. Namun, kesepakatan dengan Amerika Serikat tidak menambah total volume impor, melainkan hanya memindahkan asal negara pemasoknya.

Bahlil juga memastikan bahwa harga pembelian tiga komoditas energi tersebut tetap mengikuti mekanisme pasar. Bahkan, untuk LPG, harga dari Amerika Serikat disebut lebih kompetitif dibandingkan negara lain.

"Harga impor ketiga produk senilai USD15 miliar dari Amerika tersebut sama dengan harga pasar. Jadi tidak ada perbedaan apakah dari Middle East atau dari Amerika. Itu harganya sama, bahkan justru untuk LPG dari Amerika jauh lebih murah ketimbang dari negara-negara yang lain," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak akan membebani negara ataupun mengganggu kedaulatan energi nasional.

"Kita hanya mengganti saja. Jadi volume angka impornya sama, switch tempatnya aja yang berbeda. Jadi yakinlah bahwa kedaulatan bangsa ini tetap terjaga, saya tidak akan mungkin menjual bangsa sendiri," jelasnya.

Kesepakatan perdagangan energi senilai USD15 miliar tersebut tertuang dalam Reciprocal Trade Agreement (RTA) atau Agreement on Reciprocal Trade (ART). Perjanjian ini difinalisasi dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington DC pada Kamis (19/2).

Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen meningkatkan pembelian produk energi dari Amerika Serikat dengan nilai indikatif hingga sekitar USD15 miliar. Rinciannya meliputi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) sekitar USD3,5 miliar, minyak mentah (crude oil) sekitar US 4,5 miliar, serta produk BBM olahan tertentu senilai sekitar USD 7 miliar. Selain itu, kerja sama juga mencakup komoditas energi lain sesuai kebutuhan domestik, termasuk batubara metalurgi dan teknologi batubara bersih.

Pemerintah memastikan seluruh komitmen tersebut tetap disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri serta mempertimbangkan aspek harga yang kompetitif dan kepentingan nasional

Menhan Tinjau Yonif TP 892 di Way Kanan, Tekankan Kesiapan Tempur dan Dampak Sosial bagi Masyarakat

Way Kanan, Lampung — Usai melaksanakan kunjungan kerja ke Batalyon Infanteri (Yonif) TP 848/Satya Pandya Cakti (SPC), Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melanjutkan agenda kerjanya ke Yonif TP 892/Vikasa Sena. Satuan tersebut merupakan bagian dari Brigif TP 88/Ksatria Bukit Kaba Kodam XXI/Radin Inten yang berlokasi di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Lampung, Kamis (26/2/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Menhan menerima paparan dari Danyonif TP 892/Vikasa Sena mengenai dampak kehadiran satuan terhadap masyarakat. Keberadaan Yonif TP 892 dinilai memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas sosial, antara lain meningkatnya rasa aman seiring menurunnya aksi begal dan peredaran narkoba, dukungan pelayanan kesehatan melalui keterlibatan personel medis di Puskesmas Way Tuba, serta tumbuhnya aktivitas UMKM di sekitar satuan yang turut mendorong perekonomian masyarakat lokal.

Menanggapi paparan tersebut, Menhan menegaskan bahwa kesiapan tempur harus tetap menjadi prioritas utama satuan, yang diwujudkan melalui latihan menembak rutin guna menjaga dan mengasah kemampuan prajurit, baik untuk mendukung penugasan operasional maupun kompetisi militer. Untuk itu, Menhan mendorong pembangunan lapangan tembak sebagai sarana pembinaan profesionalisme, dengan penekanan agar prosesnya direncanakan secara matang, memperhatikan ketersediaan lahan, serta menghindari potensi benturan dengan masyarakat dan instansi di sekitar wilayah.

Selain itu, Menhan Sjafrie turut meninjau pembangunan tahap pertama fasilitas satuan yang telah mencapai 100 persen dan menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan guna memastikan kualitas hasil pembangunan tetap terjaga. Menhan juga menggarisbawahi perlunya sinkronisasi antar batalyon di jajaran Brigif TP untuk memperkuat kemampuan saling mendukung (self-support) dalam setiap pelaksanaan tugas, serta secara khusus menegaskan bahwa integritas prajurit merupakan fondasi utama profesionalisme satuan.

Sebagai bagian dari pendekatan berbasis dampak sosial, Menhan mengarahkan agar satuan menyusun grafik pemantauan terhadap pengaruh kehadiran batalyon di tengah masyarakat, mencakup aspek keamanan, kesehatan, dan ekonomi. Langkah ini diharapkan menjadi dasar evaluasi sekaligus penguatan peran satuan dalam membangun ketahanan wilayah, sehingga keberadaan TNI tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai solusi dalam menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan, dan mempererat hubungan dengan masyarakat.