Perluasan Akses Pasar Internasional dan Digitalisasi Domestik Menjadi Kunci Utama Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo, Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah strategis di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global guna mengamankan serta mengakselerasi mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pendekatan ganda yang responsif dan visioner, Indonesia berhasil mengukuhkan posisi tawar negara di kancah global sekaligus meletakkan fondasi kokoh bagi perekonomian nasional yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Integrasi antara perluasan akses pasar internasional dan digitalisasi domestik menjadi kunci utama Pemerintah Indonesia dalam mendorong daya saing nasional serta menarik arus investasi berkualitas. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara aktif memimpin pengawalan berbagai agenda prioritas agar setiap kesepakatan internasional dan program digitalisasi memberikan dampak nyata secara langsung terhadap perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perluasan Akses Pasar Global dan Daya Tarik Investasi

Di panggung internasional, Indonesia berhasil menorehkan milestone bersejarah melalui penuntasan perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Kesepakatan strategis yang diinisiasi sejak Kepemimpinan Indonesia di ASEAN ini telah rampung substansinya dan siap ditandatangani pada KTT ASEAN. Kerangka kerja sama ini diproyeksikan melipatgandakan nilai potensi ekonomi digital kawasan ASEAN hingga mencapai USD2 triliun pada tahun 2030, di mana Indonesia memegang porsi terbesar di kawasan.

Selain DEFA, Pemerintah juga secara aktif mengawal tiga Free Trade Agreement (FTA)/CEPA strategis yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat, yaitu Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA (I-CA CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Berdasarkan analisis dampak FTA/CEPA, IEU-CEPA berpotensi memberikan dampak peningkatan ekspor Indonesia hingga USD10,9 miliar, I-CA CEPA sebesar USD1,6 miliar, dan I-EAEU FTA mencapai USD2,2 miliar hingga USD2,89 miliar.

Setelah melalui proses intensif, perundingan IEU-CEPA kini telah memasuki tahap finalisasi teknis di Dewan Uni Eropa untuk menyongsong penandatanganan dan target implementasi penuh. Langkah ini dipastikan memperluas akses pasar ekspor manufaktur nasional, menghapus hambatan tarif, dan memperkuat rantai pasok global Indonesia.

“Menko Airlangga menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II 2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto.

Langkah strategis lainnya disatukan melalui proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memegang status calon anggota resmi (acceding country), Indonesia terus menerima dukungan penuh dari negara-negara anggota OECD untuk mempercepat penyelesaian Peta Jalan Aksesi (Accession Roadmap) menuju keanggotaan penuh pada tahun 2028.

Pertumbuhan Ekosistem AI, Investasi Data Center, dan Kesiapan SDM Masa Depan

Sejalan dengan penguatan diplomasi global, Pemerintah konsisten mendorong pemanfaatan teknologi tinggi sebagai mesin pertumbuhan baru (engine of growth). Indonesia mengukuhkan kepemimpinan digitalnya di tingkat global dengan resmi menjadi salah satu Pendiri (Founding Member) World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) dalam rangkaian KTT WAIC di Shanghai bersama perwakilan dari 30 negara. Inisiatif ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam menyusun tata kelola AI global yang aman, beretika, dan berpusat pada kedaulatan manusia.

“Outcome kecerdasan artifisial atau AI, bagi saya mencakup banyak bidang karena cakupan AI sangatlah luas. Bagi negara-negara seperti Indonesia, tentu saja penerapan AI dapat dimanfaatkan pada sektor pertanian (pertanian modern), transisi   energi, dan kemudian untuk energi terbarukan, serta untuk mengembangkan banyak sektor digital termasuk di sektor kesehatan. Menko Airlangga meyakini saat ini ekonomi digital Indonesia bernilai USD130 miliar, dan kita sedang menuju USD300 miliar, di mana jumlah tersebut akan berlipat ganda dengan adanya AI,” ungkap Jubir Haryo Limanseto.

Pengembangan infrastruktur fisik tersebut diimbangi dengan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. Pemerintah mengawal realisasi pemenuhan target kebutuhan 9 juta talenta digital nasional hingga tahun 2030 (atau 600 ribu talenta per tahun) melalui berbagai program pelatihan upskilling di bidang AI, data science, dan cybersecurity.

Pemerintah optimistis bahwa sinergi kuat antara diplomasi ekonomi internasional yang agresif dan transformasi digital yang inklusif akan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional, memperluas lapangan kerja berkualitas, serta membawa Indonesia melompat menuju status negara berpendapatan tinggi.

Kemenko Perekonomian berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan seluruh agenda prioritas Pemerintah ini secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Menteri Ara Percepat KUR Perumahan dan KPR Subsidi FLPP, Kejar Target hingga Akhir 2026

Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) guna mengoptimalkan capaian Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dengan waktu sekitar dua bulan menjelang akhir tahun anggaran 2026, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pembiayaan, serta percepatan penyelesaian kendala di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Menteri PKP saat memimpin rapat koordinasi evaluasi capaian KUR Perumahan dan rumah subsidi FLPP di Kantor Kementerian PKP, Gedung Mandiri, Jakarta, Senin (19/10/2026). Rapat ini melibatkan BP Tapera, perwakilan konsumen, asosiasi pengembang, serta jajaran perbankan nasional, bank pembangunan daerah (BPD), dan bank swasta untuk memastikan penyaluran pembiayaan perumahan berjalan lebih progresif, transparan, dan akuntabel.

“Kita memiliki waktu kurang lebih dua bulan lagi untuk mengamankan dan mempercepat target capaian perumahan subsidi dan KUR Perumahan tahun ini. Untuk KUR Perumahan ada BRI dan FLPP ada BTN,” ujar Menteri PKP.

Berdasarkan data BP Tapera per 19 Oktober 2026, realisasi KPR Subsidi FLPP telah mencapai 184.342 unit atau 52,67 persen dari target 350.000 unit sepanjang 2026. Penyaluran tersebut terdiri atas 184.318 unit KPR rumah tapak dan 24 unit KPR rumah susun.

BP Tapera juga mencatat terdapat potensi permintaan sebanyak 39.830 unit yang masih dalam proses pembangunan hingga akad kredit, serta ketersediaan rumah subsidi sebanyak 28.208 unit. Apabila seluruh potensi permintaan tersebut dapat direalisasikan, akumulasi penyaluran diproyeksikan mencapai 224.172 unit atau sekitar 64 persen dari target tahunan.

Data berjalan Oktober 2026 juga menunjukkan realisasi bulanan telah mencapai 19.334 unit per 19 Oktober. Angka ini melampaui realisasi sepanjang Oktober 2025 yang tercatat sebanyak 14.746 unit. Capaian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat strategi pemasaran, mempercepat proses pembangunan dan akad kredit, serta menyelaraskan ketersediaan rumah dengan kebutuhan masyarakat.

Selain mengevaluasi KPR Subsidi FLPP, Kementerian PKP membahas perkembangan Kredit Program Perumahan sebagai instrumen pembiayaan dari sisi permintaan (demand) dan penyediaan (supply). Berdasarkan data realisasi periode 1 Januari hingga 18 Oktober 2026 yang dipaparkan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, total penyaluran pembiayaan telah mencapai Rp27,74 triliun kepada 115.897 debitur.

Realisasi tersebut setara dengan 68,21 persen dari target Rencana Target Pagu (RTP) 2026 sebesar Rp40,67 triliun. Capaian ini menunjukkan bahwa pembiayaan perumahan berperan penting dalam mendorong kepemilikan rumah sekaligus menggerakkan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan dan renovasi hunian.

Dari sisi permintaan, penyaluran mencapai Rp18,28 triliun kepada 112.014 debitur atau 80,15 persen dari target RTP sisi demand. Pembiayaan tersebut meliputi renovasi rumah sebesar Rp13,55 triliun kepada 91.824 debitur, pembelian rumah sebesar Rp2,82 triliun kepada 10.574 debitur, serta pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha sebesar Rp1,19 triliun kepada 9.616 debitur.

Sementara itu, dari sisi penyediaan, realisasi pembiayaan mencapai Rp9,46 triliun kepada 3.883 debitur atau 52,97 persen dari target RTP sisi supply. Penyaluran ini mencakup pengembang perumahan sebesar Rp5,47 triliun, pedagang bahan bangunan sebesar Rp2,94 triliun, serta penyedia jasa konstruksi sebesar Rp1,06 triliun.

Komposisi penyaluran tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan perumahan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh dan memperbaiki hunian, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha pengembang, toko bahan bangunan, dan penyedia jasa konstruksi di berbagai daerah.

Menteri PKP meminta bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BPD, dan bank swasta untuk meningkatkan kontribusi dalam penyaluran KUR Perumahan. Menurutnya, perluasan partisipasi perbankan menjadi kunci untuk memperbesar akses pembiayaan bagi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem perumahan nasional.

“KUR Perumahan adalah instrumen vital menuju target besar Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perbankan swasta dan BPD harus mengambil peran lebih besar, tidak hanya bertumpu pada Himbara. Kita butuh fleksibilitas pembiayaan bagi pekerja informal seperti pedagang, pengemudi ojek online, dan UMKM agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk punya rumah sendiri,” ujar Menteri Ara.

Dalam evaluasi tersebut, Kementerian PKP juga menyoroti pentingnya optimalisasi skema penjaminan dan subsidi suku bunga pemerintah untuk memperluas akses KUR Perumahan. Dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor perumahan, memperkuat kapasitas penyediaan rumah, serta membantu menekan angka kekurangan kebutuhan rumah (backlog) secara nasional.

Dari sisi perbankan, BRI mencatat tambahan plafon kredit sebesar Rp8 triliun sehingga total plafon kreditnya pada 2026 mencapai Rp16 triliun. Sementara itu, BTN telah menyalurkan pembiayaan Kredit Program Perumahan sebesar Rp6,03 triliun kepada 9.123 debitur, setara dengan 60,26 persen dari target RTP bank tersebut.

Adapun BPD Jawa Tengah mencatat realisasi Rp1,39 triliun atau 92,48 persen dari target RTP, sehingga menjadi salah satu contoh kontribusi bank daerah dalam mendukung pembiayaan perumahan.

Rapat koordinasi turut dihadiri perwakilan asosiasi pengembang, yakni Apersi, Himperra, Pengembang Indonesia, dan Apernas Jaya. Dari sektor perbankan, hadir perwakilan BTN, BRI, BNI, Bank Mandiri, BSN, BSI, Bank BJB, Bank Sumsel, Bank Jateng, Bank Jambi, Bank Kalteng, Bank Jatim, Bank Nobu, dan Bank Artha Graha, serta perwakilan konsumen.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menjelaskan bahwa agenda gentengisasi akan berjalan searah dengan program bedah rumah dan penyediaan rumah subsidi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk produsen serta pemasok bahan bangunan.

Menteri Ara menekankan bahwa keberhasilan program perumahan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemilihan lokasi kegiatan yang tepat agar sosialisasi dan akses masyarakat terhadap program pemerintah dapat berjalan lebih efektif.

“Kita harus punya kemampuan problem solver yang tinggi dalam menyediakan pelayanan yang terbaik untuk rakyat dengan sinergi superteam bersama seluruh ekosistem perumahan,” tegas Menteri PKP.

Sebagai bagian dari percepatan program hingga akhir tahun, Kementerian PKP merencanakan tiga agenda strategis dengan mengundang Presiden Prabowo Subianto. Agenda tersebut meliputi peluncuran gentengisasi sebanyak 2,4 juta genteng pada 8 November 2026, akad massal 71.000 rumah subsidi di Malang, Jawa Timur, pada 17 Desember 2026, serta akad massal 30.000 rumah subsidi di Bekasi pada 31 Desember 2026.

Kementerian PKP bersama BP Tapera, Tim KUR Perumahan, dan seluruh mitra perbankan akan terus melakukan pemantauan serta evaluasi kinerja secara berkala, termasuk terhadap perkembangan penyaluran mingguan. Langkah ini ditujukan untuk mengidentifikasi hambatan, mempercepat realisasi kuota KPR Subsidi FLPP dan KUR Perumahan yang tersisa, serta memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, pelaku UMKM, dan masyarakat, Kementerian PKP berkomitmen mengoptimalkan pembiayaan perumahan sebagai bagian dari upaya memperluas akses hunian layak dan terjangkau serta menyukseskan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat Indonesia. 

Kementerian PU Pulihkan Infrastruktur Sanitasi di 7 Kabupaten Terdampak Bencana Aceh

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sanitasi pascabencana di tujuh kabupaten di Provinsi Aceh, meliputi Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bireuen, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Penanganan ini difokuskan pada pemulihan fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) agar pelayanan persampahan dapat kembali berjalan optimal sekaligus mengurangi risiko pencemaran lingkungan di wilayah terdampak bencana.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur jalan maupun bangunan yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan layanan dasar.

“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar,” kata Menteri Dody.

Penanganan yang dilaksanakan melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Aceh ini mencakup peningkatan kapasitas landfill, pembangunan instalasi pengolahan air lindi, perbaikan jalan akses, serta pembangunan berbagai fasilitas pendukung sesuai kebutuhan masing-masing TPA.

Salah satu penanganan yang saat ini hampir rampung berada di Kabupaten Aceh Tamiang melalui rehabilitasi dan peningkatan TPA Kampung Durian. Pekerjaan meliputi penambahan satu sel landfill baru seluas 1,1 hektare, pembangunan instalasi pengolahan air lindi, serta peningkatan jalan akses sepanjang satu kilometer.

Di Kabupaten Bireuen, rehabilitasi dan rekonstruksi TPA Blang Beururu diarahkan pada peningkatan kapasitas landfill seluas 1,46 hektare (ha), pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 153,65 meter (m), dan perbaikan jalan akses sepanjang 570,26 m.

Sementara itu, di Kabupaten Aceh Utara, penanganan TPA Teupin Keubeu menjadi prioritas karena fasilitas ini melayani sekitar 641 ribu jiwa di 25 kecamatan, dengan volume sampah mencapai 85 ton per hari. Pekerjaan mencakup pembangunan landfill seluas 1,2 ha, instalasi pengolahan air lindi, serta perbaikan akses dan fasilitas pendukung.

Di Kabupaten Pidie Jaya, peningkatan kapasitas dilakukan di TPA Blang Awe melalui pembangunan sel landfill seluas 0,71 ha pada bagian bawah dan 1,04 ha pada bagian atas, pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 352,64 m, serta perbaikan jalan akses sepanjang 985,5 m.

Adapun di Kabupaten Aceh Tengah, penanganan TPA Uwer Tetemi meliputi peningkatan satu sel landfill seluas 0,65 ha, pembangunan sistem pelapis kedap (liner) dan pipa air lindi, dinding penahan tanah, jalan operasional, serta instalasi pengolahan air lindi.

Di Kabupaten Aceh Tenggara, penanganan TPA Selamat Indah mencakup peningkatan satu sel landfill seluas 0,41 ha, pembangunan sistem pengolahan air lindi, dinding penahan tanah, jalan operasional, dan infrastruktur pendukung lainnya. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Timur, penanganan TPA Lhok Tujoh difokuskan pada pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 320 m dan penataan sampah eksisting.

Pastikan Sanitasi Kembali Berfungsi Lebih Baik

Kepala BPBPK Aceh, Tommy Permadhi, mengatakan percepatan penanganan dilakukan untuk memastikan infrastruktur sanitasi yang terdampak bencana dapat kembali berfungsi dengan kapasitas yang lebih baik.

“Penanganan ini kami lakukan untuk mempercepat pemulihan layanan persampahan pascabencana. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pekerjaan di lapangan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan target, sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya,” ujar Tommy.

Kementerian PU menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sanitasi di tujuh kabupaten tersebut selesai pada akhir November 2026. Pelaksanaan pekerjaan terus dipantau agar berjalan sesuai kebutuhan di lapangan dan target yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan serta keberlanjutan fungsi infrastruktur.

Pemulihan infrastruktur sanitasi ini menjadi bagian dari upaya Kementerian PU menghadirkan perubahan yang dibuktikan melalui pembangunan nyata dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dalam semangat “2 Tahun Gerak Nyata”, Kementerian PU terus mempercepat pemulihan infrastruktur dasar pascabencana agar pelayanan publik kembali optimal, lingkungan lebih terjaga, dan masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas dengan lebih baik.

Kemendag Dorong 4 Juta UMKM Siap Ekspor Melalui Program Campuspreneur

Kabupaten Tangerang, 16 Oktober 2026 – Kementerian Perdagangan memperkuat peran perguruan tinggi dalam mencetak wirausaha muda berorientasi ekspor melalui Seminar Campuspreneur “Startconnect – Local to Global Hub: Diseminasi dan Konsultasi Pasar Ekspor” dalam rangkaian Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (16/10). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas basis eksportir nasional dan meningkatkan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap kinerja ekspor Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Isy Karim, menyampaikan bahwa penguatan peran UMKM menjadi agenda strategis di tengah kinerja perdagangan nasional yang tetap positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada Januari–Agustus 2026 mencapai USD 193,64 miliar, tumbuh 4,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode tersebut, neraca perdagangan Indonesia juga mencatat surplus USD 7,25 miliar.

“Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional saat ini masih berada pada kisaran 15–16 persen. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi UMKM menjadi salah satu pilar untuk memperluas basis ekspor dan meningkatkan nilai tambah produk nasional. Dalam jangka menengah, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional diharapkan mencapai 30 persen dan meningkat menjadi 40 persen dalam jangka panjang,” ujar Isy Karim.

Isy menjelaskan, untuk mencapai target tersebut, diperlukan pengembangan sedikitnya empat juta UMKM dalam lima tahun ke depan agar mampu menjadi eksportir aktif atau pemasok bagi industri berorientasi ekspor. Target ini setara dengan pengembangan sekitar 800 ribu UMKM setiap tahun dan membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dalam mencetak wirausaha muda yang inovatif, kompetitif, dan berorientasi ekspor.

Perguruan tinggi memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan wirausaha muda nasional. Melalui pengembangan kewirausahaan di lingkungan kampus, kita mengharapkan lahirnya generasi muda yang mampu menciptakan lapangan kerja dan memiliki kesiapan untuk menjadi eksportir maupun pemasok bagi industri berorientasi ekspor,” kata Isy.

Isy mengatakan, salah satu upaya untuk mendorong pencapaian target tersebut yaitu Program Campuspreneur yang diluncurkan Menteri Perdagangan untuk mengoptimalkan potensi kewirausahaan di lingkungan perguruan tinggi. Program ini mengintegrasikan penguatan kapasitas kewirausahaan mahasiswa, pendampingan produk agar memenuhi standar pasar ekspor, perluasan jejaring perdagangan internasional, serta fasilitasi akses permodalan bagi perusahaan rintisan.

Dalam rangkaian seminar ini, dilaksanakan pula penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi Bidang Perdagangan antara Kementerian Perdagangan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Universitas Presiden. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung pengembangan sektor perdagangan serta mendorong lahirnya wirausaha yang berorientasi ekspor dan berdaya saing global. Hingga saat ini, sebanyak 27 perguruan tinggi telah bergabung dalam Program Campuspreneur.

“Melalui Program Campuspreneur, kami ingin membangun ekosistem yang menghubungkan inovasi mahasiswa dengan kebutuhan pasar global. Sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi kunci untuk melahirkan wirausaha muda yang berdaya saing dan mampu membawa produk Indonesia menembus pasar internasional,” ujar Isy.

Kementerian Perdagangan berharap kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha melalui Campuspreneur dapat memperluas partisipasi wirausaha muda dalam perdagangan internasional, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat makin berperan sebagai penggerak lahirnya pelaku usaha baru yang inovatif, kompetitif, dan mampu bersaing di pasar global.

Seminar ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Vice President Director Japan External Trade Organization (JETRO) Indonesia Miura Yukiko, Vice President CSR and SMEPP Management PT Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto, serta Founder FUTRA Group sekaligus praktisi ekspor dan business connector Steven Magnus. Ketiganya berbagi perspektif mengenai penguatan kewirausahaan, dukungan bagi pelaku usaha, dan peluang menghubungkan potensi bisnis dengan pasar global.

Steven Magnus menekankan pentingnya kesiapan pelaku usaha untuk menembus pasar global. Menurutnya, langkah awal membangun bisnis ekspor mencakup pemahaman dasar ekspor, riset pasar, pemilihan produk yang potensial, serta penyiapan aspek operasional agar usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar internasional.

“Ekspor bukan proses yang instan, melainkan perjalanan bisnis yang membutuhkan konsistensi dan komitmen. Pelaku usaha perlu membangun kepercayaan melalui komunikasi yang jelas, kesiapan memenuhi kebutuhan mitra, serta realisasi kerja sama yang sesuai dengan kesepakatan. Pameran dagang juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas jejaring dan menjajaki peluang pasar baru,” ujar Steven.

Apresiasi terhadap penyelenggaran seminar ini juga disampaikan oleh Randy Mustafa, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang aktif mengembangkan usaha di bidang food ingredients, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru melalui partisipasinya dalam Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41. Ia berkesempatan menjajaki peluang bisnis dengan calon pembeli, mengirimkan sampel produk, serta memperluas jejaring dengan perusahaan dari negara-negara potensial melalui dukungan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC). Seminar ini juga memberikan informasi mengenai program pengembangan usaha bagi mahasiswa wirausaha.

“Melalui seminar ini, saya mendapatkan banyak insight, mulai dari peluang untuk terhubung dengan buyer dan ITPC hingga informasi program yang dapat membantu mahasiswa mengembangkan usahanya. Harapan saya, kampus-kampus dapat melahirkan lebih banyak wirausahawan, khususnya di bidang teknologi, agar Indonesia tidak terus bergantung pada produk komoditas,” ujar Randy.

Usai Dilantik, Kepala BNPB Prioritaskan Kolaborasi dan Respons Cepat Penanganan Bencana

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kristomei Sianturi menegaskan komitmennya untuk memperkuat penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kristomei dalam keterangannya usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

“Pada hari ini saya sudah resmi dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala BNPB. Tadi juga diawali dengan kenaikan pangkat kami dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal. Jadi sah hari ini saya bertugas sebagai Kepala BNPB,” ucapnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala BNPB menyatakan akan memprioritaskan penanganan berbagai bencana yang tengah terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Menurutnya, kompleksitas tantangan bencana membutuhkan langkah penanganan yang cepat dan terpadu. 

“Saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung merapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana dengan prinsip saya adalah kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi,” kata Kristomei.

Lebih lanjut, Kepala BNPB menekankan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan sinergi seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. Kristomei menganalogikan kerja sama tersebut seperti tali tambang yang kekuatannya terbentuk dari keterpaduan seluruh bagian. 

“Jadi semua terlibat, semua kementerian, lembaga, TNI, Polri harus sama-sama kita, termasuk masyarakat. Jadi ada kesinkronisasi antara aturan pusat dan aturan daerah,” lanjutnya.

Kepala BNPB turut menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penguatan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Sebagai langkah awal, Kepala BNPB menyebut akan melakukan konsolidasi internal untuk mempelajari sekaligus memastikan upaya penanganan bencana berjalan cepat dan optimal. 

“Jadi tentunya saya sebagai pejabat baru akan konsolidasi internal dulu ke dalam, mempelajari sekaligus langsung bergerak cepat untuk penanggulangan,” pungkasnya.

Menkeu Suahasil Perkuat Daya Tarik Investasi Indonesia melalui Kredibilitas Fiskal dan Stabilitas Ekonomi Domestik

Bangkok, 14/10/2026 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil bertemu dengan para investor pada Selasa (13/10) di sela-sela rangkaian agenda kerja Bangkok untuk menegaskan komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi produktif. Pada kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat, ditopang oleh kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), stabilitas makroekonomi, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Dari sisi makroekonomi, Menkeu menjelaskan bahwa sejumlah indikator menunjukkan aktivitas ekonomi domestik yang tetap terjaga. Inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,3% pada akhir September 2026. Sementara itu, indeks manufaktur Indonesia (PMI) kembali berada pada zona ekspansi, yaitu sebesar 52,4 pada September 2026. Neraca perdagangan juga kembali mencatatkan surplus.

Menkeu juga menjelaskan bahwa Indonesia terus menjaga kredibilitas pengelolaan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang disiplin, terukur, dan adaptif terhadap berbagai risiko. Pemerintah juga berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan dan melindungi masyarakat. “Kebijakan fiskal harus mampu merespons berbagai tekanan, baik dari geopolitik,
perdagangan, volatilitas pasar, maupun harga domestik, tanpa menggerus penyangga fiskal untuk masa depan,” jelas Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu juga menyampaikan bahwa pemerintah menempatkan investasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi ke depan. Dalam APBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, dengan investasi diharapkan tumbuh setidaknya 7%. Untuk mendukung pencapaian tersebut, pemerintah mendorong sinergi antara kebijakan fiskal, peran Danantara dalam investasi strategis, serta partisipasi sektor swasta.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto menambahkan bahwa fokus Pemerintah tidak sekedar ingin membawa investasi masuk ke Indonesia, namun lebih dari itu, menjadikan Indonesia mendapatkan kepercayaan investor yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah akan terus membangun kepercayaan investor melalui beberapa hal penting.

Pertama dengan membangun kredibilitas, kinerja, dan stabilitas perekonomian, baik fiskal, moneter, maupun sektor keuangan. Kredibilitas dan kinerja perekonomian serta arah kebijakan juga secara reguler dikomunikasikan kepada market/investor secara terpadu. Strategi kedua adalah melalui disiplin dan integritas pasar yang terus dijaga untuk membangun pasar keuangan yang lebih dalam, aktif, dan likuid.

Sementara itu, strategi ketiga dilakukan lewat pendalaman pasar keuangan, terutama dengan memperkuat investor institusional maupun ritel domestik, sehingga lebih resilien dalam menghadapi dinamika keuangan global. 

Melalui pengelolaan APBN yang kredibel, fundamental makroekonomi yang terjaga, dan penguatan ekosistem investasi, Indonesia terus membuka ruang bagi investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah berkomitmen menjaga konsistensi kebijakan dan keberlanjutan fiskal, sekaligus menciptakan peluang investasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Mentan Amran: Bantuan Pertanian Jatim Tembus Rp3T, Tambahan Rp600 Miliar Perkuat Peternakan

Surabaya — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut dukungan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk Jawa Timur mencapai sekitar Rp3 triliun sepanjang 2025–2026, disertai tambahan Rp600 miliar untuk memperkuat sektor peternakan dan pembibitan ayam. Dukungan tersebut diarahkan untuk mendukung Jawa Timur sebagai salah satu penopang utama produksi pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.

“Dukungan anggaran Kementan untuk Jawa Timur mencapai sekitar Rp3 triliun sepanjang 2025–2026. Ada tambahan Rp600 miliar untuk memperkuat sektor peternakan, termasuk pengembangan perbenihan ayam,” kata Mentan Amran saat memberikan orasi ilmiah dalam Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (12/10/2026).

Ia menilai Jawa Timur memiliki peran strategis dalam pembangunan pertanian nasional, terutama melalui kontribusinya terhadap produksi padi, jagung, ayam, dan gula.

“Kami bangga dengan Jawa Timur. Produksi padinya tertinggi, sektor ayamnya kuat, jagungnya juga besar, dan gulanya nomor satu. Karena itu, dukungan anggaran Kementan untuk Jawa Timur juga menjadi yang terbesar,” ungkap.

Mentan Amran menjelaskan, tambahan anggaran Rp600 miliar diarahkan untuk memperkuat sektor peternakan, termasuk pengembangan grandparent stock (GPS) atau ayam bibit yang menjadi sumber pengembangan bibit ayam untuk menghasilkan day-old chick (DOC) atau anak ayam umur sehari. Jawa Timur diharapkan dapat semakin memperkuat posisinya sebagai pusat pembibitan ayam yang mampu memasok kebutuhan berbagai wilayah Indonesia.

Selain penguatan pembibitan, Kementan juga mendorong pembangunan pabrik pengolahan telur menjadi tepung telur sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor. Jawa Timur bersama Lampung dan Jawa Tengah diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan industri tersebut, seiring besarnya potensi produksi peternakan dalam negeri.

“Kita ingin ada pabrik pengolahan telur menjadi tepung telur supaya ke depan kita bisa menghentikan impor. Potensi produksi dalam negeri harus kita perkuat dan kita dorong agar memberikan nilai tambah,” ujar Mentan Amran.

Di sektor tanaman pangan, Mentan Amran menegaskan Jawa Timur merupakan salah satu kekuatan utama dalam menjaga keberlanjutan swasembada pangan Indonesia. Ia menyampaikan bahwa pemerintah berhasil mencapai swasembada beras lebih cepat dari rencana awal empat tahun menjadi satu tahun, dan kini berfokus mempertahankan capaian tersebut. Mentan Amran menyebut penyerapan beras oleh BULOG saat ini mencapai sekitar 4,1 juta ton sebagai cadangan beras pemerintah (CBP).

Menurutnya, capaian tersebut harus diikuti pembaruan kebijakan dan penerapan teknologi budidaya yang mampu meningkatkan produktivitas. Ia menilai pendekatan yang digunakan puluhan tahun lalu perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan pertanian saat ini, termasuk dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, efisiensi produksi, dan peningkatan pendapatan petani.

Mentan Amran menegaskan pemerintah juga menyiapkan dukungan benih agar petani dapat menerapkan teknologi tersebut.

“Kami ingin pendapatan petani meningkat. Dengan teknologi yang tepat, hasil produksi bisa lebih tinggi dan pendapatan petani juga semakin baik. Benih akan kami dukung melalui anggaran yang disiapkan, terutama bagi petani yang rajin dan siap menerapkannya,” ujarnya.

Pada sektor perkebunan, Mentan Amran menyoroti peran besar Jawa Timur dalam menopang produksi gula nasional. Ia menyebut sekitar 50 persen produksi gula nasional berasal dari Jawa Timur sehingga penguatan sektor tebu di provinsi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan swasembada gula.

Menurutnya, peningkatan produksi harus diikuti penguatan industri pengolahan atau hilirisasi agar memberikan nilai tambah bagi petani dan industri gula nasional. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kinerja pabrik gula serta mempercepat peremajaan tanaman tebu milik rakyat.

“Kita kawal gula di Jawa Timur karena kontribusinya sangat besar. Ke depan, kita dorong hilirisasi dan peremajaan tebu rakyat. Targetnya, pada 2028 peremajaan ini bisa dituntaskan,” katanya.

Selain meningkatkan produksi, Mentan Amran mengingatkan pentingnya pembenahan tata niaga agar hasil pertanian dan peternakan memberikan manfaat nyata bagi produsen maupun konsumen. Ia mencontohkan persoalan harga telur dan pakan yang membutuhkan pengawasan terhadap rantai distribusi, termasuk memastikan peningkatan produksi dapat terserap dengan baik oleh pasar dan program pemerintah.

Ia menegaskan, menjaga sektor pertanian bukan hanya soal meningkatkan produksi, melainkan juga memastikan kebijakan berpihak kepada petani, peternak, dan konsumen. Karena itu, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha diperlukan agar peningkatan produksi tidak terhambat persoalan distribusi dan tata niaga.

Mentan Amran berharap semangat kolaborasi yang telah ditunjukkan Jawa Timur dapat diperluas ke daerah lain di Indonesia. Menurutnya, gerakan bersama dalam memperkuat produksi, mengembangkan teknologi, dan membangun hilirisasi akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertanian nasional.

“Kalau seluruh Indonesia bergerak bersama seperti Jawa Timur, saya kira hasilnya bisa eksponensial. Kita ingin daerah-daerah semakin kuat, petani dan peternak semakin sejahtera, dan swasembada pangan yang sudah dicapai dapat terus kita jaga,” pungkasnya