Menhub Dudy Bertemu Wagub DIY, Koordinasikan Angkutan Lebaran 2026

ogyakarta - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diprediksi jadi salah satu daerah tujuan favorit nasional pada masa libur Lebaran tahun 2026. Menurutnya, penting untuk menyiapkan semua aspek khususnya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi dengan matang, sehingga pergerakan masyarakat dari dan menuju DIY dapat berjalan aman, lancar, nyaman, dan terkendali.

Menurut Menhub Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu tujuan utama pergerakan masyarakat pada masa libur Lebaran, baik untuk mudik maupun wisata. Peningkatan arus kendaraan dan mobilitas antarmoda di wilayah ini memerlukan kesiapan yang terencana dan terkoordinasi.

"Karena itu, melalui pertemuan ini, kami ingin memastikan seluruh aspek operasional, pengendalian lalu lintas, serta pelayanan transportasi dapat kita siapkan secara terpadu sebelum masa libur berlangsung,” ujar Menhub Dudy saat bertemu Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Paku Alam X di Kantor Gubernur DIY, Kamis (19/2).

Menhub Dudy menjelaskan, Provinsi DIY menempati posisi keempat sebagai provinsi tujuan favorit nasional saat masa libur Lebaran tahun 2026. Menurut survei, 8,2 juta orang diprediksi akan melakukan perjalanan di wilayah ini selama periode tersebut.

Sejumlah simpul transportasi di wilayah Yogyakarta juga diprediksi akan jadi yang terpadat selama masa libur Lebaran tahun ini. Stasiun Tugu Yogyakarta menempati urutan pertama sebagai stasiun tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebanyak 867 ribu orang, diikuti Stasiun Lempuyangan dengan prediksi jumlah penumpang sebanyak 551 ribu penumpang. Adapun Bandara YIA menempati peringkat keempat sebagai bandara tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebanyak 513 ribu orang.

Menhub Dudy juga menyampaikan, Kementerian Perhubungan pada Angkutan Lebaran 2026 kembali mengadakan program mudik gratis untuk membantu masyarakat agar dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman, serta untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berpotensi besar menyebabkan kepadatan lalu lintas. Dalam konteks ini, DIY jadi salah satu daerah tujuan yang dilayani oleh program tersebut.

Kementerian Perhubungan menyediakan 401 unit bus untuk mengangkut 15.834 penumpang dan 8 unit truk untuk mengangkut 240 sepeda motor pada periode arus mudik tanggal 16-18 Maret 2026 dan arus balik tanggal 24-25 Maret 2026. Terminal Giwangan jadi salah satu lokasi keberangkatan truk pada masa arus balik.

Selain itu, untuk moda kereta api, Kementerian Perhubungan menyediakan kursi untuk 28.182 penumpang dan 11.900 sepeda motor pada periode arus mudik tanggal 13-19 Maret 2026 dan arus balik tanggal 24-30 Maret 2026, yang melayani lintas utara, lintas tengah, dan lintas selatan. Stasiun Lempuyangan jadi stasiun tujuan pada lintas tengah dan lintas selatan dalam program angkutan motor gratis.

“Kami berharap Pemprov Yogyakarta dapat memberikan dukungan dalam hal menyediakan akses yang mudah bagi para pemudik untuk menuju simpul-simpul transportasi seperti terminal, stasiun, hingga bandara, serta layanan angkutan feeder pada lokasi-lokasi mudik gratis,” tutur Menhub.

Pada kesempatan ini, Menhub Dudy juga membahas pengoperasian tol fungsional Prambanan-Purwomartani guna mendukung kelancaran arus mudik, khususnya yang menuju DIY. Exit Tol Purwomartani akan menjadi titik akhir, sehingga berpotensi menjadi simpul pertemuan arus kendaraan dari jalan tol menuju jaringan jalan nasional dan arteri.

“Dengan kondisi seperti itu, terdapat potensi penumpukan dan kepadatan kendaraan, terutama pada puncak arus mudik dan balik. Karenanya, perlu pengawasan lalu lintas secara intensif, rekayasa lalu lintas di sekitar tol, koordinasi antara Korlantas, Dishub, dan Pengelola Jalan Tol, serta penempatan personel dan sarana pendukung di lapangan,” ungkap Menhub.

Kemudian, Menhub Dudy juga meminta Pemprov DIY untuk mengantisipasi kemacetan yang disebabkan oleh pasar tumpah di sejumlah titik, seperti Pasar Bendungan, Pasar Mangiran Srandakan, dan Pasar Demangan. Antisipasi juga perlu dilakukan pada sejumlah lokasi wisata, seperti Malioboro, Kaliurang, Parangtritis, Pantai Baron, dan beberapa titik lainnya.

“Terkait pasar tumpah, perlu pengendalian dan pengaturan hambatan samping arus kendaraan di jalan nasional. Begitu pun di tempat wisata, perlu manajemen arus lalu lintas yang terpadu untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung dari dan ke sekitar lokasi wisata,” ungkap Menhub.

Berikutnya, Menhub juga membahas perlintasan sebidang dan sebaran titik rawan bencana yang ada di wilayah DIY. Ia menuturkan bahwa saat ini telah dilakukan penambahan penjaga lintasan dan koordinasi dengan Pemprov DIY serta pihak-pihak terkait untuk penanganan bencana, seperti banjir, longsor, maupun daerah rawan gunung merapi.

“Di Yogyakarta terdapat perlintasan sebidang sebanyak 46 titik, di mana saat ini telah dilakukan penambahan sebanyak 8 penjaga untuk meningkatkan pengawasan. Meskipun jumlah perlintasan sebidang di wilayah ini relatif sedikit, namun tetap perlu kewaspadaan ekstra untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pada masa libur Lebaran,” ucap Menhub.

Lebih lanjut, guna memastikan kelancaran pergerakan masyarakat selama libur Lebaran 2026, Menhub Dudy juga meminta Pemprov DIY agar memberikan sejumlah dukungan pada beberapa aspek, salah satunya dengan diadakannya Posko Pelayanan dan Monitoring Angkutan Lebaran guna memastikan kesiapan armada dan simpul transportasi, serta pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi.

“Hal lain yang juga diperlukan adalah penyediaan informasi seputar mudik yang memadai bagi masyarakat, termasuk sosialisasi keselamatan berkendara, khususnya bagi pengguna kendaraan pribadi. Tak hanya itu, perlu disampaikan pula informasi terkait cuaca dan kepadatan lalu lintas kepada masyarakat secara berkala,” pungkas Menhub.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, Sekretaris Daerah Provinsi DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, dan Kepala Dinas Perhubungan DIY Chrestina Erni Widyastuti.

Menteri ESDM Dampingi Presiden RI Perkuat Diplomasi Energi di Amerika Serikat

WASHINGTON, D.C. - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Washington, D.C., Amerika Serikat untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan hubungan Indonesia-Amerika Serikat serta penjajakan kerja sama strategis di berbagai bidang, termasuk bidang energi dan sumber daya mineral.

Kehadiran Menteri ESDM dalam kunjungan ini menjadi bagian penting dari diplomasi energi Indonesia, khususnya dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mendorong hilirisasi, serta membuka peluang investasi dan pengembangan teknologi guna mendukung pertumbuhan industri dalam negeri.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa sektor energi memegang peran sentral dalam memperkuat daya saing industri nasional dan menjaga stabilitas perekonomian, serta akan menjadi salah satu fokus dalam agenda pertemuan tersebut.

"Diplomasi yang akan dilakukan Presiden merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global. Di sektor energi, kami akan memastikan setiap peluang kerja sama dapat mendukung ketahanan energi dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional," ujar Bahlil di Washington D.C., Selasa (17/2) waktu setempat.

Dalam rangkaian agenda di Washington D.C., akan dilakukan komunikasi strategis terkait penguatan kerja sama di sektor energi dan sumber daya mineral. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh bentuk kolaborasi yang dijajaki akan diarahkan untuk memperkuat kapasitas nasional serta mendukung ketahanan energi jangka panjang.

"Kami akan mendorong kolaborasi yang berorientasi pada peningkatan investasi, transfer teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Prinsipnya adalah kemitraan yang saling menguntungkan dan tetap berpijak pada kepentingan nasional," jelasnya.

Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060 melalui penguatan bauran energi yang lebih beragam, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan dan kerja sama yang dibangun tetap mengedepankan kedaulatan energi serta kepentingan rakyat Indonesia.

"Ketahanan dan kemandirian energi adalah fondasi utama pembangunan. Karena itu, setiap langkah diplomasi energi ke depan harus memperkuat industri dalam negeri dan meningkatkan produktivitas nasional," tegas Bahlil.

Tinjau Program CSR di Bandung, Menteri PKP Ungkap Gentengnisasi Jadi Arah Renovasi Rumah

Bandung - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau program Gotong Royong Merenovasi Rumah Merah Putih yang dilaksanakan Yayasan Buddha Tzu Chi bekerja sama dengan Kementerian PKP di Jalan Cibuntu Selatan, Kota Bandung, Jumat (13/2/2026).

Program ini telah merenovasi 739 unit rumah selama tahun 2025. Tahun 2026 ini total 55 rumah sudah direnovasi di lokasi Jalan Cibuntu, di mana 42 unit telah selesai dan 13 unit masih dalam proses pengerjaan.

Menteri PKP mengapresiasi kontribusi CSR Yayasan Buddha Tzu Chi dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang lebih layak.
“Terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi menjadi yayasan dengan kontribusi CSR terbesar dalam program renovasi rumah. Semangat gotong royong seperti ini harus terus diperkuat,” ujar Menteri Maruarar.

Ia juga menegaskan arahan Presiden terkait gentengnisasi, agar ke depan program renovasi menggunakan genteng sehingga rumah menjadi lebih adem,  nyaman, dan juga lebih indah. "Termasuk yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, nanti akan saya ajak semua pihak terkait mengunjungi pabrik genteng seperti di Majalengka agar meningkatkan UMKM," ujarnya.

Selain CSR, tahun 2026 Kementerian PKP akan mengalokasikan ribuan unit BSPS di Jawa Barat menggunakan data BPS untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni. Di Kota Bandung sendiri tercatat 9.289 unit RTLH.

Salah satu penerima bantuan, Ibu Lilis, menyampaikan rasa syukur atas renovasi rumahnya.“Terima kasih kepada Kementerian PKP dan Yayasan Buddha Tzu Chi. Sekarang rumah saya sudah layak huni. Dulu atap bocor dan tembok miring,” ujarnya.

Melalui kolaborasi pemerintah dan lembaga sosial, penanganan RTLH di Bandung diharapkan semakin cepat dan tepat sasaran. 

Pertajam Sistem Merit dalam Manajemen ASN Melalui Peraturan Menteri PANRB No. 19/2025

JAKARTA – Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur menjadi bagian dari prioritas utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam rangka transformasi tata kelola pemerintahan. Salah satu arah kebijakan yang didorong adalah penguatan sistem merit dan manajemen talenta nasional.

Peraturan Menteri PANRB No. 19/2025 telah disusun untuk mengatur penajaman implementasi Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menyampaikan bahwa urgensi penguatan sistem merit menitikberatkan pada kebermanfaatan yang dapat dirasakan oleh organisasi, ASN, hingga masyarakat.

“Dengan penajaman ini, sistem merit diharapkan tidak lagi dipahami sebagai pemenuhan aspek administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang berdampak pada peningkatan kualitas kinerja ASN dan kinerja organisasi,” ungkapnya saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No. 19/2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Peraturan Menteri PANRB No. 19/2025 diperlukan untuk menghasilkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui peraturan tersebut, ASN juga didorong untuk semakin kompeten dalam melaksanakan kebijakan publik, menyelenggarakan pelayanan publik dan menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Peraturan Menteri tersebut bukan sekadar regulasi administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa sistem merit benar-benar berjalan dalam praktik, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengisian jabatan, pengembangan karier, hingga manajemen talenta ASN,” tegas Wamen Purwadi.

Merujuk Undang-undang No. 20/2023 tentang ASN, sistem merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Prinsip meritokrasi yang dimaksud adalah yaitu prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas. Komitmen pimpinan kementerian/lembaga menjadi kunci utama agar sistem merit benar-benar hidup dalam praktik manajemen ASN.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja dalam kesempatan tersebut mengingatkan akan pentingnya penguatan integrasi sistem merit dan manajemen talenta untuk membangun kepercayaan publik akan kualitas ASN.

“Tantangan kita kedepan adalah membangun kepercayaan publik, jadi kita perlu melakukan upaya (peningkatan kualitas ASN) agar mendapatkan apresiasi. Sistem merit harus sejalan dengan manajemen talenta,” jelasnya.

Sistem merit kini menjadi fondasi utama dalam pengisian jabatan, pengembangan karier, dan perencanaan suksesi berbasis talenta terbaik yang dimiliki instansi. Salah satu penajaman fokus yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan Menteri PANRB No. 19/2025 adalah penguatan delapan aspek sistem merit secara utuh dan terintegrasi.

Delapan aspek yang dimaksud adalah perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, manajemen talenta, pola karier, promosi dan mutasi, hingga digitalisasi manajemen ASN. “Melalui peraturan ini, delapan aspek tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan proses manajemen ASN,” imbuh Aba.

Dalam model yang baru, maturitas delapan aspek sistem merit didukung dengan survei kepuasan dan keterikatan ASN, serta faktor koreksi. Selain itu, pengukuran maturitas dilakukan dengan tiga tingkat penyelenggaraan yaitu ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan.

Menhan Sjafrie Terima Kepala Basarnas, Perkuat Koordinasi Hadapi Situasi Darurat Nasional

Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan pelaksanaan tugas dan peningkatan kapasitas Basarnas, sekaligus penguatan koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan Basarnas dalam mendukung operasi pencarian dan pertolongan, khususnya pada situasi darurat serta penanggulangan bencana nasional.

Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat memperkuat sistem pertahanan nirmiliter guna menghadapi berbagai potensi kedaruratan di Indonesia, serta koordinasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan agar respons terhadap situasi darurat semakin cepat, terpadu, dan efektif.

Dalam pertemuan tersebut, Menhan Sjafrie didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.

Menkeu Purbaya Dorong Kebangkitan Industri Galangan Kapal Nasional

Jakarta, 10/2/2026 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya penguatan industri perkapalan dan galangan kapal nasional sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dan sektor manufaktur dalam negeri. Hal tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang membahas pemberdayaan angkatan laut dan galangan kapal nasional di Jakarta, Selasa (10/2).

Menkeu mengungkapkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di sektor galangan kapal, namun industri tersebut tidak berkembang optimal akibat minimnya kesempatan dan kebijakan yang tidak berpihak pada produksi dalam negeri.

“Saya baru tahu orang kita jago, cuma nggak dikasih kesempatan sama kita sendiri,” ujar Menkeu.

Menurut Menkeu, salah satu penyebab utama melemahnya industri galangan kapal nasional adalah kebijakan yang masih membuka ruang luas bagi impor kapal bekas dari luar negeri, sehingga menggerus permintaan terhadap kapal buatan dalam negeri.

“Jadi orang kita yang mampu-mampu itu nggak dapat order karena kebijakan kita sendiri. Walaupun kita negara empat laut, negara maritim, kapalnya beli dari luar. Orang-orang kita yang ahli nggak dikasih kesempatan,” kata Menkeu. 

Menkeu juga menyoroti rendahnya pemanfaatan belanja pemerintah untuk mendukung galangan kapal nasional, termasuk dalam program peremajaan kapal yang dibiayai APBN. Ia menyebutkan masih banyak kapal milik negara yang seharusnya dapat dipesan dari galangan domestik, namun justru tidak terserap. Padahal menurutnya, permintaan industri kapal dan galangan kapal dalam negeri yang semakin tinggi mampu meningkatkan daya saing secara global.

“Ke depan, kalau masih mau industri kita maju, demand domestik harus diamankan. Presiden tadi bilang ada 2.491 kapal lebih dari 25 tahun umurnya. Itu kan pasti akan diganti,” ujar Menkeu. 

Ia menambahkan, anggaran untuk pengadaan kapal sebenarnya telah disiapkan, namun belum memberikan dampak nyata bagi industri dalam negeri.

“Kita mau dorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya itu saya anggarin kok. Saya perlu uang keluar cepat awal tahun supaya ekonomi tumbuh makin cepat, makin cepat, makin cepat. Salah satu yang saya lihat kita punya kemampuan tapi underutilized karena tidak beri kesempatan adalah industri galangan kapal,” kata Menkeu. 

Ke depan, Menkeu mendorong KADIN bersama kementerian dan pelaku industri untuk menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas guna menghidupkan kembali industri galangan kapal nasional, sekaligus memastikan permintaan domestik diprioritaskan bagi produksi dalam negeri.

“Ayo kita sama-sama bangun industri galangan kapal dalam negeri supaya industri ini benar-benar bangkit,” ujar Menkeu

Mentan Amran Pamer Kesiapan Swasembada Bawang Putih di Hadapan Petani NTB, Target Hentikan Impor Maksimal 5 Tahun

Sembalun, NTB, -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan optimisme Indonesia untuk segera mencapai swasembada bawang putih nasional dengan menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu pilar utama pengembangannya. Di hadapan petani bawang putih, penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta jajaran pemerintah daerah di kawasan Sembalun, Mentan Amran memamerkan kesiapan produksi nasional sekaligus menegaskan target penghentian impor bawang putih dalam beberapa tahun ke depan.

 

Menurut Mentan Amran, kunci swasembada bawang putih terletak pada keberanian menetapkan target luas tanam yang memadai dan konsistensi kerja di lapangan. Ia menegaskan kebutuhan minimal luas tanam nasional untuk mencapai kemandirian bawang putih.

 

“Bawang putih di NTB, minimal 25.000 hektar. Kalau mampu 50.000, ini bisa men-supply provinsi-provinsi lain.” kata Mentan Amran, Senin (09/02/2026).

 

Mentan Amran menegaskan bahwa penghentian impor bawang putih bukan sekadar wacana, melainkan agenda yang telah memiliki batas waktu jelas dan terukur.

 

“Kita hentikan import mungkin 3–4 tahun ke depan, paling lambat 5 tahun. Kalau bisa 4 tahun, paling lambat 5 tahun.” semangatnya.

 

Keseriusan pemerintah dalam mendorong swasembada bawang putih, menurut Mentan Amran, merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa percepatan dilakukan tanpa menunggu birokrasi panjang.

 

“Bapak Presiden sudah arahkan via telepon hari Sabtu. Hari Minggu tim berangkat, hari Senin kami sudah tiba di sini untuk merealisasikan itu. Kita buat program khusus.” tegas Mentan Amran.

 

NTB sendiri dinilai memiliki keunggulan nyata sebagai sentra pengembangan bawang putih nasional. Selain potensi lahan yang luas, produktivitas bawang putih di daerah ini dinilai sangat menjanjikan.

 

“Yang menarik, NTB ini produksinya 20 ton. Tadi ada yang 28 ton per hektare. Ini sangat menarik untuk kita kembangkan. Indonesia pasti bisa. Paling tinggi 100.000 hektare tanaman bawang, itu sudah swasembada.” ujar Mentan Amran.

 

Mentan Amran menekankan bahwa target swasembada bawang putih secara nasional relatif kecil jika dibandingkan dengan luas tanaman pangan strategis lain, seperti padi.

 

“Tau nggak tanaman beras, tanaman padi, 7,4 juta hektare. 7,4 juta saja kita selesaikan, apalagi 100.000 hektare. Saya kira cuma 2 gubernur, 3 gubernur menyelesaikan itu. NTB, mungkin Sumatera Utara, dan Jawa Tengah.” imbuhnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB yang dinilai responsif dan visioner dalam mendukung pembangunan pertanian dan hilirisasi.

 

“Ini karena gubernurnya gesit, gubernurnya hebat. Bahkan baru groundbreaking, itu pabrik pakan unggas terintegrasi, pabrik pakan, ada cold storagenya, ada parentstock, grandparentstock, lengkap. Terintegrasi dan itu pemerintah yang mendukungnya. Kemudian jadi jaminannya adalah harga pakan untuk peternak. Kemudian harga jagung dari peternakan.” ungkapnya

 

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan daerah yang visioner menjadi alasan kuat bagi Kementerian Pertanian untuk bergerak cepat ke NTB.

 

“Itu luar biasa. Gubernur visioner. Makanya aku respon, aku bergerak ke sini.”

 

Selain aspek produksi, kualitas benih bawang putih NTB, khususnya di Lombok, juga menjadi perhatian utama. Mentan Amran menilai kualitas benih lokal sangat kompetitif, bahkan dibandingkan dengan bawang putih impor.

 

“Bagaimana dengan kualitas bibit kita di Lombok. Sangat bagus. Kualitasnya sangat bagus. Kalau dibandingkan dengan bawang impor, sangat bagus. Karena ini berada pada ketinggian 1.200 dari permukaan laut. Ini sangat bagus. Sehingga kami pusatkan pembibitan di sini.”

 

Berdasarkan data potensi, NTB memiliki lahan bawang putih sekitar 7.750 hektare yang tersebar di Lombok Timur, Lombok Utara, Bima, Sumbawa, dan Lombok Tengah. Potensi tersebut menjadi fondasi kuat penetapan target tanam, intervensi benih, pendampingan teknis, serta percepatan kebijakan menuju swasembada bawang putih nasional periode 2026–2030.

 

Mentan Amran menegaskan bahwa keberhasilan swasembada tidak cukup hanya dengan perencanaan, tetapi membutuhkan perubahan mindset, etos kerja, dan keberanian bertindak di lapangan.

 

Dengan dukungan penuh pemerintah pusat, kualitas agroklimat unggul, serta semangat petani NTB, Mentan Amran optimistis swasembada bawang putih nasional bukan hanya target, melainkan keniscayaan yang akan segera terwujud.