Danantara Housing Expo 2026 Perkuat Sinergi Program 3 Juta Rumah, Hadirkan 120 Ribu Hunian

Tangerang — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri pembukaan Danantara Housing Expo 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Kabupaten Tangerang, Kamis (27/08/2026).

“Program perumahan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Dan hari ini kita melihat kolaborasi tersebut berjalan nyata. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Danantara Indonesia, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Himbara, BP Tapera, perbankan syariah, para pengembang, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mempercepat program perumahan. Khusus kepada Bapak Rosan Roeslani dan seluruh jajaran Danantara, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan nyata terhadap Program 3 Juta Rumah,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menteri PKP menjelaskan, pemerintah terus memperkuat sisi pembiayaan agar masyarakat, khususnya MBR, semakin mudah memiliki rumah. Salah satunya melalui skema Kredit Program Perumahan atau KUR Perumahan dengan dukungan pembiayaan yang mencapai Rp 130 triliun dan tingkat bunga sebesar 5 persen.

Dukungan tersebut diperkuat kebijakan Bank Indonesia melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5 persen menjadi 4 persen. Kebijakan ini memberikan tambahan likuiditas perbankan sekitar Rp80 triliun yang turut mendorong peningkatan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) secara nasional dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit.

Dampak kebijakan tersebut telah terlihat melalui pelaksanaan akad massal KPR subsidi pada 30 Juli 2026. Sebanyak 62.710 unit KPR subsidi telah dilakukan akad secara serentak di 36 provinsi dan 372 kabupaten/kota. Pada momentum yang sama, dilakukan pula akad KUR Perumahan senilai Rp880 miliar untuk 7.100 debitur.

“Saya melihat Danantara Housing Expo tidak hanya menjadi tempat untuk menawarkan rumah, tetapi menjadi platform yang mempertemukan masyarakat, pengembang, perbankan, dan berbagai pelaku industri dalam satu ekosistem perumahan. Dengan hadirnya pilihan hunian dan alternatif pembiayaan, saya berharap masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi dan memilih rumah yang sesuai dengan kebutuhannya,” ujar Menteri PKP.

Menteri PKP menambahkan, pameran tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang promosi properti, tetapi mampu mendorong transaksi nyata, mempercepat penyerapan hunian, serta memberikan dampak berganda terhadap perekonomian nasional.

“Kita ingin kegiatan ini mendorong transaksi nyata, mempercepat penyerapan hunian, menggerakkan industri perumahan, serta menciptakan multiplier effect bagi perekonomian dan lapangan kerja. Saya berharap kolaborasi yang dibangun di Danantara Housing Expo dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya kita mempercepat pencapaian Program 3 Juta Rumah,” imbuhnya.

Menteri PKP secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Danantara, terutama COO Danantara Indonesia Dony Oskaria, atas kerja sama dalam penyelenggaraan Danantara Housing Expo 2026. Apresiasi juga disampaikan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BP Tapera, ekosistem pengembang, perbankan syariah, pemerintah daerah, serta seluruh mitra dan pelaku industri pendukung perumahan yang berkontribusi membangun ekosistem perumahan terpadu.

Menteri PKP berharap Danantara Housing Expo 2026 dapat menjadi momentum strategis untuk mempertemukan masyarakat dengan hunian yang layak dan terjangkau sekaligus memperkuat kolaborasi seluruh ekosistem perumahan. “Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, Danantara, pengembang, perbankan, dan seluruh pelaku industri, kita ingin semakin banyak masyarakat Indonesia memiliki akses dan kemampuan untuk memiliki rumah sendiri. Danantara Housing Expo menjadi salah satu momentum untuk mempercepat tujuan tersebut,” katanya.

Kementerian PKP turut menghadirkan booth khusus sebagai pusat informasi bagi masyarakat mengenai skema kepemilikan hunian MBR sesuai ketentuan resmi Kementerian PKP dan BP Tapera.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian PKP untuk terus mendorong kolaborasi sinergi, kerja sama untuk dapat bersatu dan menjadikan program Presiden Prabowo ini dapat berjalan sesuai dengan target yang akan dicapai.

“Danantara Housing Expo 2026 memberikan skema pembiayaan yang kompetitif dan terjangkau serta akses yang lebih mudah untuk masyarakat dalam mewujudkan rumah impian bagi masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” ujar Rosan Roeslani.

Pameran properti yang berlangsung hingga Minggu (30/08/2026) ini menjadi salah satu upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, terjangkau, dan pembiayaan perumahan yang kompetitif. Beragam promo dan hadiah juga disiapkan bagi pengunjung, mulai dari unit rumah dan apartemen, mobil listrik, hingga paket solar panel.

Danantara Housing Expo 2026 menghadirkan lebih dari 130 pengembang, baik BUMN Karya maupun swasta, dengan pasokan sekitar 100.000 hingga 120.000 unit hunian. Pameran ini juga menampilkan show unit rumah subsidi dan rumah susun yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Ajang tersebut menjadi bentuk nyata kolaborasi strategis antara Kementerian PKP, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), BUMN Karya, pengembang swasta, serta sektor perbankan dalam mempercepat pencapaian Program 3 Juta Rumah.

Selain area pengembang properti, pameran menghadirkan sektor perbankan dan lembaga keuangan, home living dan gaya hidup, hingga kendaraan listrik. Pengunjung juga dapat memperoleh informasi mengenai legalitas, pilihan hunian, skema pembiayaan, serta mengajukan KPR secara lebih mudah. Ekosistem tersebut sekaligus memperkuat peran industri properti sebagai penggerak ekonomi nasional karena memiliki keterkaitan dengan sekitar 185 sektor industri turunan. 

Menkeu Purbaya Paparkan Pokok-Pokok RAPBN 2027 dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI

Jakarta, 27/8/2026 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan pokok-pokok Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Kamis (27/8). Dalam rapat tersebut, Pemerintah dan DPR RI juga membahas pembentukan panitia kerja untuk pembahasan lebih lanjut.

Menkeu Purbaya menyampaikan perekonomian global pada tahun 2027 diperkirakan masih menghadapi dinamika yang kompleks. Oleh karena itu, APBN memainkan peran penting dalam meredam guncangan di tengan ketidakpastian global.

“APBN berperan penting sebagai shock absorber dan counter-cyclical untuk meredam guncangan ekonomi di tengah tidak pasien global. APBN didesain sebagai katalis pembangunan, mendorong investasi dan aktivitas perekonomian,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan RAPBN 2027 difokuskan pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), meliputi ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Program tersebut didukung penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Dari sisi pengelolaan fiskal, RAPBN 2027 tetap dirancang ekspansif dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp671,2 triliun. Pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun.

Dalam forum tersebut, Menkeu Purbaya juga menegaskan peningkatan penerimaan negara akan ditempuh melalui penguatan kepatuhan dan perluasan basis pajak, bukan melalui rencana kenaikan tarif pajak.

“Kita terus mengoptimalkan pendapatan negara melalui peningkatan kepatuhan dan tax base, penguatan Coretax, optimalisasi SDA, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong investasi. Jadi di sini, kita memperbesar tax base. Pemerintah sampai sekarang enggak ada rencana untuk menaikkan tax tarif-nya,” tegasnya.

Di sisi belanja, Menkeu menyampaikan Pemerintah akan mendorong belanja yang semakin produktif, efektif, dan efisien. 

“Belanja negara harus semakin berkualitas, lebih produktif, efektif, dan efisien untuk mengakselerasi aktivitas perekonomian,” imbuh Menkeu.

Melalui RAPBN 2027, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan kualitas kesejahteraan yang semakin baik dan merata. Pada saat yang sama, APBN akan terus dijaga sebagai instrumen yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan.

“RAPBN 2027 diarahkan untuk mendukung tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat,” pungkas Menkeu

Menko Airlangga Dorong Penguatan Ekosistem AI dan Digital Twin untuk Transformasi Ekonomi Indonesia

Pemerintah terus memperkuat transformasi digital nasional sebagai bagian dari strategi mendorong produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Pengembangan artificial intelligence (AI), teknologi digital twin, pusat data (data center), hingga ekosistem semikonduktor, menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi digital Indonesia ke depan.

“Secara global, AI berpotensi menambah USD15,7 triliun terhadap perekonomian dunia pada 2030. Menurut PricewaterhouseCoopers, industri yang paling banyak terpapar AI telah mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 27%. Indonesia juga mencatat momentum komersial AI terkuat di ASEAN, dengan pendapatan dari fitur berbasis AI tumbuh 127% secara tahunan pada semester I 2025,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan secara daring pada the 13th International Conference on ICT for Smart Society (ICT4S) yang diselenggarakan AISX Institut Teknologi Bandung (ITB), Rabu (26/08).

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa ekonomi digital Indonesia telah mendekati nilai US$100 miliar Gross Merchandise Value (GMV) dan menjadi yang terbesar di ASEAN, didukung sekitar 235 juta pengguna internet dengan tingkat penetrasi sekitar 81%. Ekosistem tersebut diarahkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% melalui integrasi data center, AI, dan semikonduktor, sekaligus menyiapkan sekitar 600 ribu profesional digital setiap tahun dan menciptakan lebih dari 8.000 lapangan kerja teknologi di kawasan seperti Nongsa sebagai bagian dari upaya mengubah bonus demografi menjadi digital dividend.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyoroti pesatnya adopsi AI di Indonesia, di mana sekitar 80% pengguna internet telah menggunakan fitur AI dalam aktivitas sehari-hari. Transformasi AI juga telah diterapkan di berbagai sektor, mulai dari smart farming dan penggunaan agricultural drones di sektor pertanian, pemanfaatan teknologi digital dalam layanan kesehatan, hingga penggunaan AI berbasis cloud untuk pemantauan real-time pada lini produksi baterai kendaraan listrik. Sementara itu, implementasi teknologi digital twin juga semakin berkembang untuk menjembatani ekosistem digital dan fisik, termasuk dalam pengembangan visi smart city Ibu Kota Nusantara (IKN) dan modernisasi infrastruktur ketenagalistrikan.

Untuk mempercepat pengembangan AI, Pemerintah mendorong penguatan tiga pilar utama, yakni infrastruktur, talenta, dan investasi. Dari sisi infrastruktur, Indonesia terus memperkuat ketersediaan energi bersih dan infrastruktur digital, termasuk pengembangan data center yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi utama di ASEAN dengan kapasitas pipeline mencapai 1,17 GW. Di sisi talenta, Pemerintah memperluas berbagai program pengembangan SDM digital melalui Tech Indonesia Singapore Program, Digital Talent Scholarship, serta pemberian insentif super tax deduction hingga 200% bagi industri yang menyelenggarakan kegiatan vokasi.

Pada aspek investasi, Pemerintah juga memperkuat kolaborasi strategis untuk membangun ekosistem AI dan semikonduktor nasional. Kemitraan Danantara dan Arm Limited diarahkan untuk melatih 15.000 insinyur Indonesia, sementara kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat melalui Joint Development Agreement pada Februari 2026 membuka investasi awal senilai USD4,89 miliar untuk pengembangan kawasan Galang sebagai klaster semikonduktor terpadu.

Selain memperkuat agenda nasional, Indonesia juga terus mendorong kolaborasi regional dan global dalam pengembangan AI. ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ditargetkan ditandatangani pada November 2026 dan diproyeksikan mampu menggandakan nilai ekonomi digital ASEAN menjadi sekitar USD2 triliun. Indonesia juga bergabung sebagai anggota pendiri World AI Cooperation Organization (WAICO) bersama 28 negara untuk berkontribusi dalam pembentukan standar AI global dan memperkuat kerja sama pengembangan AI.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita mengubah AI, digital twin, dan teknologi digital menjadi manfaat nyata bagi produktivitas, daya saing, pelayanan publik, serta kualitas hidup masyarakat. Mari kita manfaatkan konferensi ini bukan hanya untuk mengeksplorasi apa yang dapat dilakukan oleh teknologi, tetapi juga untuk melihat apa yang dapat kita lakukan dengan teknologi tersebut guna membangun masyarakat yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Menko Airlangga.

Mendagri Tito: Bantuan Kemasyarakatan Presiden untuk Penanggulangan Bencana di NTT Sudah Ditransfer

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa bantuan kemasyarakatan Presiden atau tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah ditransfer pada Senin (24/8/2026).

“Sudah ditransfer semua pagi ini tambahan BTT dari Presiden oleh Mensesneg,” ujar Mendagri dalam keterangannya Senin (24/8/2026).

Berdasarkan rincian pembayaran bantuan kemasyarakatan Presiden dalam rangka penanggulangan bencana alam di Provinsi NTT per 24 Agustus 2026, total dana yang disalurkan mencapai Rp200 miliar. Dana tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi NTT serta masing-masing Rp20 miliar untuk delapan pemerintah kabupaten di NTT.

Delapan kabupaten penerima bantuan tersebut meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.

Penyaluran tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah dalam memperkuat penanganan dampak bencana alam di wilayah NTT. Dengan telah ditransfernya seluruh tambahan dana tersebut, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan dapat segera memanfaatkannya sesuai kebutuhan penanggulangan bencana.

Kemenpar Perkuat Daya Saing Talenta Poltekpar Menembus Pasar Kerja Pariwisata Global

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menekankan pentingnya upaya untuk menyiapkan talenta pariwisata Indonesia yang kompeten dan berdaya saing untuk menangkap peluang kerja di industri pariwisata global.

Hal tersebut disampaikan Menpar Widiyanti dalam Kuliah Umum Bersama Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 yang digelar secara hibrida dari Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok, Selasa (18/8/2026), dengan tema “Beyond Borders: Empowering Indonesia's Future Tourism Professionals for Global Careers”.

“Negara-negara maju seperti di Eropa, Jepang, dan Korea Selatan memasuki era aging population, menciptakan kebutuhan besar akan tenaga kerja profesional di sektor perhotelan dan pariwisata. Ini adalah peluang emas bagi kalian, generasi penerus bangsa,” kata Menpar Widiyanti.

Kuliah umum tersebut diikuti ribuan mahasiswa dari enam Poltekpar dan dua Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Menpar Widiyanti mengatakan perubahan demografi dunia, khususnya meningkatnya populasi lanjut usia di sejumlah negara maju, membuka peluang besar bagi generasi muda Indonesia untuk berkarier di sektor pariwisata dan perhotelan internasional.

Menurut Menpar, semakin terbukanya pasar kerja internasional perlu dimanfaatkan sebagai momentum bagi lulusan Poltekpar untuk memperluas kiprah hingga tingkat global. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan kesiapan kompetensi dan pemahaman mengenai tata cara bekerja di luar negeri secara legal dan aman.

“Peluang global harus diiringi dengan kesiapan kompetensi, kemampuan berbahasa asing, profesionalisme, integritas, serta pemahaman mengenai mekanisme bekerja secara legal dan aman di luar negeri,” kata Menpar Widiyanti.

Ia berharap lulusan Poltekpar tidak hanya memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu tampil sebagai tenaga profesional berdaya saing internasional yang membawa kompetensi, karakter, budaya, dan nama baik Indonesia di mana pun mereka berkarya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pariwisata terus memperkuat kualitas pendidikan vokasi pariwisata melalui pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri, peningkatan kompetensi dosen, penguatan sertifikasi profesi, perluasan kerja sama internasional, serta pembukaan lebih banyak kesempatan magang dan penempatan kerja bagi lulusan Poltekpar.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas ruang bagi talenta pariwisata Indonesia untuk mengisi berbagai posisi strategis di industri pariwisata internasional sekaligus menunjukkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di tingkat global.

“Beberapa tahun ke depan, dari ruang-ruang pendidikan Poltekpar diharapkan lahir General Manager hotel internasional, Executive Chef, Cruise Director, entrepreneur, diplomat pariwisata, hingga pemimpin industri pariwisata dunia yang berasal dari Indonesia,” ucap Menpar Widiyanti.

Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji menambahkan bahwa peningkatan daya saing lulusan harus berjalan beriringan dengan penguatan pemahaman mengenai perlindungan tenaga kerja, terutama bagi mereka yang memilih berkarier di luar negeri.

“Kami ingin mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, kedisiplinan, serta pemahaman mendalam tentang hak-hak mereka sebagai pekerja migran. Kementerian Pariwisata terus melakukan penguatan kurikulum agar selaras dengan standar okupasi global dan bekerja sama dengan KP2MI untuk memastikan perlindungan tenaga kerja Indonesia,” kata Bayu.

Menurut Bayu, pemahaman mengenai hak, kewajiban, prosedur penempatan, serta perlindungan pekerja menjadi bagian penting dalam mempersiapkan lulusan Poltekpar memasuki pasar kerja internasional secara aman, profesional, dan bermartabat.

Kuliah umum tersebut turut menghadirkan narasumber lintas sektor, yakni Direktur Penempatan Pemerintah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) Dra. Dyah Rejekiningrum, M.M., serta Human Resources Development Expert Japan International Cooperation Agency (JICA) Yoshiko Maruyama.

Para narasumber memaparkan berbagai aspek yang perlu dipahami mahasiswa sebelum memasuki pasar kerja internasional, mulai dari program penempatan pekerja migran Indonesia hingga standar okupasi internasional dan peluang magang di Jepang.

Kuliah Umum Bersama Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 menjadi bagian dari komitmen Kementerian Pariwisata dalam membangun ekosistem pendidikan vokasi pariwisata yang semakin adaptif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja.

Melalui penguatan kompetensi, karakter, jejaring internasional, serta pemahaman mengenai pelindungan tenaga kerja, Kementerian Pariwisata berharap Poltekpar dapat terus melahirkan talenta unggul yang siap bekerja dan berkarya di tingkat nasional maupun global, sekaligus menjadi bagian dari kekuatan Indonesia dalam membangun sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tinjau Dampak Gempa di Kabupaten Sikka, Wapres Tekankan Keselamatan dan Kebutuhan Dasar Warga Harus Jadi Prioritas

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menekankan pentingnya penanganan bencana yang cepat, terpadu, dan menjangkau seluruh masyarakat terdampak gempa. Hal tersebut disampaikan Wapres kepada jajaran perwakilan pemerintah pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) saat meninjau sejumlah infrastruktur terdampak di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Kamis (20/08/2026).

Wapres menegaskan bahwa keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan mendesak harus menjadi perhatian utama dalam setiap langkah penanganan di lapangan.

“Dalam penanganan darurat, keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan mendesak harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada satu pun warga yang tidak tersentuh bantuan, termasuk mereka yang berada di wilayah sulit diakses seperti permukiman pegunungan.” tegas Wapres.

Untuk memastikan penanganan berjalan efektif hingga ke lapangan, Wapres meminta seluruh jajaran terkait tidak hanya menunggu laporan, tetapi turun langsung memastikan setiap arahan terlaksana dan berbagai kendala segera ditindaklanjuti.

“Saya meminta seluruh kepala daerah dan Forkopimda turun langsung ke lapangan, memastikan setiap instruksi benar-benar terlaksana tanpa sekat birokrasi. Setiap kendala harus segera diidentifikasi dan diselesaikan, dengan penanggung jawab dan target waktu yang jelas. Seluruh persoalan dan kendala yang ditemukan di lapangan akan saya laporkan kepada Bapak Presiden,” imbuh Wapres.

Di tengah upaya penanganan tersebut, Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bergerak turun ke lapangan membantu masyarakat sejak awal kejadian. Menurutnya, respons dan kerja bersama seluruh unsur di lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan dan pendampingan yang dibutuhkan.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran yang sejak hari pertama kejadian telah turun ke lapangan membantu masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam keterangan tertulis pada 15 Agustus 2026, Wapres juga menyampaikan perhatian dan doanya bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana, terutama keluarga yang kehilangan anggota keluarga, mengalami kerusakan tempat tinggal, maupun masih menghadapi situasi sulit akibat bencana.

Hadir dalam peninjauan ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Suharyanto, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Pangdam IX/Udayana Piek Budyakto, Kapolda NTT Rudi Darmoko, dan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago.

Menkeu dan DPR RI Temui Korban Gempa NTT

Nusa Tenggara Timur, 19 Agustus 2026 – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengunjungi sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kunjungan tersebut untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak sekaligus mendengarkan kebutuhan para korban pascabencana. 
Dalam kunjungan, rombongan menemui masyarakat yang terdampak gempa, meninjau kondisi permukiman dan fasilitas yang mengalami kerusakan, serta berdialog dengan masyarakat dan pemerintah daerah mengenai penanganan pascabencana. 
Menkeu menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat terdampak merupakan bagian dari upaya memastikan kebutuhan korban dapat diketahui secara langsung dan menjadi dasar dalam menyiapkan dukungan yang diperlukan.
"Kami ingin melihat langsung kondisi masyarakat dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Penanganan korban gempa tidak hanya membutuhkan bantuan segera, tetapi juga dukungan untuk pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana," ujar Menkeu.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk memastikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terdampak dapat disampaikan secara langsung kepada pemerintah.
"Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terdampak benar-benar teridentifikasi. Apa yang mereka butuhkan, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun pemulihan, harus menjadi perhatian bersama," kata Ketua Komisi XI DPR RI. 
Sementara itu, Anggota DPR RI Hekal menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait agar bantuan kepada masyarakat dapat diberikan secara cepat dan tepat sasaran.
"Kita harus memastikan masyarakat tidak berjalan sendiri menghadapi dampak bencana. Kebutuhan mereka harus segera dipetakan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi yang baik," ujar Hekal. 
Selain meninjau kondisi masyarakat, kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menyiapkan langkah-langkah pemulihan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan fasilitas yang rusak, serta dukungan bagi masyarakat agar dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. 
Pemerintah bersama DPR RI berkomitmen untuk terus memantau perkembangan penanganan pascagempa di NTT. Hasil kunjungan dan dialog dengan masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan dalam menentukan dukungan dan kebijakan yang diperlukan bagi proses tanggap darurat hingga pemulihan.
"Kami akan terus berkoordinasi agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditindaklanjuti. Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka perlukan dalam menghadapi situasi ini," ujar Menkeu. 
Kunjungan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dan DPR RI untuk memastikan penanganan bencana dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang terdampak.