Kemenkop Perkuat Sinergi Kadiskop Selindo Untuk Operasionalisasi KDKMP

Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menggelar Rapat koordinasi nasional (Rakornas) dengan tema "Kolaborasi Nasional Untuk Percepatan Implementasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)" dengan melibatkan seluruh Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi seluruh Indonesia (selindo) serta stakeholder lainnya di Jakarta, Rabu (13/5). Melalui Rakor ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan untuk memastikan proses operasionalisasi berjalan dengan baik.

Turut hadir dalam Rakornas tersebut Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, Pejabat Eselon I dan II di Kemenkop, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Krisdianto serta para Kepala Dinas di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh wilayah di Indonesia.  

Menkop Ferry mengapresiasi seluruh dukungan dari pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya sehingga program strategis nasional KDKMP dapat berjalan mulai dari proses pembentukan badan hukum hingga tahapan operasionalisasi yang akan segera dilakukan saat ini. Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan dan keterlibatan semua pihak program ini sulit dilakukan sehingga diharapkan konsistensi dukungan tersebut dapat terus dilakukan hingga tahap operasionalisasi.

“Saya mengapresiasi kepada semua Kepala Dinas Koperasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, karena kita berhasil melaksanakan Instruksi Presiden tentang pembentukan badan hukum KDKMP,” ujarnya.  

Tahap pertama peresmian operasionalisasi KDMKP di provinsi Jateng dan Jatim ini akan dilakukan sebanyak 1.061 unit dimana simbolisasi peresmian yang akan dilakukan di KDKMP di wilayah Nganjuk Jawa Timur.

Sementara itu terkait dengan progres pembangunan KDKMP per hari ini, Rabu (13/5) telah dan sedang dibangun 37.327 unit KDKMP di seluruh Indonesia, dan sebanyak 8.927 unit sudah selesai 100 persen bangunan gerai, gudang dan sarana perlengkapan lainnya.

“Keberhasilan KDKMP ini bukan sekadar badan hukum atau bangunan, tapi harus berfungsi menjual kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat, dan menyalurkan program pemerintah pusat,” tegas Menkop Ferry.  

Menkop Ferry menyebutkan bahwa sebagai pedoman payung hukum dalam operasionalisasi KDKMP, akan segera diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) di mana saat ini draft dari Inpres ini telah disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara. Dalam draft ini berisi tentang bagaimana upaya percepatan operasionalisasi KDKMP yang melibatkan lintas sektor Kementerian dan Lembaga.

"Poin-poinnya berisi tentang model bisnisnya, tentang rekrutmen SDM untuk operasionalisasinya, kemudian sistem informasi manajemen dan lain sebagainya,"  katanya. 

Menkop Ferry kembali menegaskan bahwa apabila 83 ribu KDKMP beroperasi dengan baik maka Indonesia akan menjadi satu-satunya negara dengan jumlah koperasi di desa yang sukses beroperasi terbesar dan terbanyak di dunia. Presiden menilai capaian ini sebagai tonggak sejarah pembangunan ekonomi rakyat.  

“Keberadaan KDKMP ini, diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya menciptakan simpul perekonomian di desa-desa atau kelurahan. Bahkan secara agregat diharapkan koperasi dapat menjadi lembaga ekonomi utama yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ucap Menkop.

Menkop Ferry menekankan bahwa melalui Rakornas tersebut diperlukannya kerja kolaboratif lintas kementerian dan lembaga serta kepala daerah sehingga proses operasionalisasi dapat berjalan dengan baik. Sinergi ini diyakini mampu mengembalikan koperasi sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi sesuai konstitusi.  

“Semoga perjuangan kita ini menjadi langkah besar membangun perekonomian rakyat yang mandiri, kuat, dan sejahtera, serta menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional,” ujar Menkop Ferry.

Di Forum RI–Rusia, Wamen ESDM Soroti Kerja Sama Energi Bersih dan Ketahanan Energi

KAZAN -- Pemerintah Indonesia terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai negara mitra serta memperluas kerja sama strategis internasional, termasuk Federasi Rusia. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam rangkaian Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik yang berlangsung di Kazan, Rusia, dengan sektor energi dan sumber daya mineral menjadi salah satu fokus utama pembahasan.

Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot turut mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada pertemuan yang dipimpin bersama First Deputy Prime Minister Federasi Rusia Denis Manturov. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis kedua negara untuk memperkuat kerja sama bilateral di berbagai sektor prioritas, termasuk energi dan sumber daya mineral.

Dalam pertemuan terbatas Co-Chairs SKB RI-Rusia, Wamen ESDM Yuliot menyampaikan sejumlah perkembangan kerja sama sektor energi antara Indonesia dan Rusia. Pembahasan mencakup tindak lanjut rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, perkembangan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, hingga kerja sama energi nuklir untuk tujuan damai.

Sementara itu, pada sesi Plenary Sidang Komisi Bersama ke-14 RI-Rusia, Wamen ESDM menyoroti pentingnya penguatan investasi dan kerja sama teknologi energi antara Indonesia dan Rusia guna mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih.

"Kerja sama di sektor energi (dengan Rusia) telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dan kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil. Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan energi, baik untuk bahan bakar minyak maupun listrik," ujar Yuliot di sesi Plenary SKB RI-Rusia di Kazan, Rusia, Selasa (12/5) waktu setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Yuliot juga menekankan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus mendorong pengembangan energi bersih dan penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

"Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, ditetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 GW, dengan target 40 GW berasal dari energi baru terbarukan atau sebesar 62 persen dari total tambahan kapasitas. Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, ditargetkan pembangunan dua unit dengan total kapasitas 500 MW," jelas Yuliot.

Rangkaian pertemuan SKB ke-14 RI-Rusia tersebut menghasilkan Agreed Minutes yang memuat sejumlah tindak lanjut kerja sama sektor energi dan sumber daya mineral antara kedua negara. Pembahasan mencakup peluang kerja sama minyak dan gas bumi, LNG dan LPG, pengembangan energi baru terbarukan, pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, hilirisasi dan metalurgi mineral, hingga standardisasi industri migas dan energi.

Forum SKB RI-Rusia merupakan mekanisme kerja sama bilateral resmi antara Pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia untuk membahas dan mengevaluasi perkembangan kerja sama di berbagai sektor strategis. Keterlibatan Kementerian ESDM dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi energi Indonesia guna mendukung ketahanan energi nasional, pengembangan hilirisasi industri, serta penguatan kerja sama teknologi dan investasi di sektor energi dan sumber daya mineral.

Wamenhan RI Pimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan Matra Darat ASN Pemprov Sulsel TA 2026 di Makassar

Makassar – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan (Komcad) Matra Darat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 di Makassar, Rabu (13/5/2026). Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah, dalam mendukung kesiapsiagaan nasional.

Dalam amanat Menteri Pertahanan RI yang dibacakan Wamenhan RI, ditegaskan bahwa pembentukan Komcad merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Program ini bertujuan memperkuat Komponen Utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter, sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa

Menhan RI juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas komitmen dan sinergi nyata dalam mendukung pembentukan Komcad. Dukungan tersebut dinilai sebagai contoh positif kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkokoh fondasi pertahanan nasional dari wilayah. Kepada para ASN yang ditetapkan sebagai Komcad, disampaikan pesan agar senantiasa menjunjung tinggi loyalitas kepada NKRI, memperkuat disiplin, menjaga kesiapan, serta menjadi teladan semangat bela negara di lingkungan kerja dan masyarakat.

Setelah upacara penetapan selesai, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemberian apresiasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman kepada siswa terbaik Komcad ASN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi, prestasi, dan semangat bela negara yang telah ditunjukkan para peserta selama mengikuti proses pembinaan dan pelatihan. Rangkaian acara dilanjutkan dengan pertunjukan demonstrasi yang menampilkan kemampuan, disiplin, dan hasil pembinaan para peserta Komcad sebagai wujud kesiapan mereka dalam mendukung sistem pertahanan negara. Kegiatan ditutup dengan penghormatan dan defile pasukan Komcad.

Melalui penetapan Komcad Matra Darat ASN Pemprov Sulsel TA 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tinjau MRT Fase 2A Sawah Besar-Harmoni, Wapres Tekankan Pentingnya Transportasi Publik yang Aman dan Inklusif

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau progres pembangunan MRT Jakarta Fase 2A lintas Utara–Selatan di proyek Stasiun MRT Sawah Besar dan Stasiun MRT Harmoni, Jakarta, Selasa (12/05/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Wapres melihat langsung perkembangan konstruksi bawah tanah, termasuk perjalanan melalui tunnel dari Sawah Besar menuju Harmoni, serta menyoroti pentingnya menghadirkan transportasi publik yang aman, nyaman, modern, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi Wapres untuk mendengarkan pemaparan mengenai perkembangan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A Bundaran HI–Kota yang, berdasarkan data per 25 April 2026, telah mencapai progres keseluruhan sebesar 59,76 persen.

Wapres juga melihat capaian konektivitas tunnel bawah tanah dari Stasiun Sawah Besar menuju Harmoni yang kini sudah dapat dilalui dengan berjalan kaki. Selain itu, pekerjaan diaphragm wall (D-Wall) dan pembangunan dinding stasiun di area Duta Merlin juga terus berjalan.

“Transportasi publik yang modern ini adalah salah satu prioritas dari Bapak Presiden. Dan saya yakin jika transportasi publiknya aman, nyaman, modern, terintegrasi, semuanya akan berbondong-bondong menggunakan transportasi publik,” ujar Wapres dalam keterangannya kepada awak media.

Wapres menekankan bahwa pengembangan transportasi publik memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dukungan kawasan aglomerasi. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk mewujudkan sistem transportasi yang mampu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung kualitas hidup perkotaan yang lebih baik.

Selain itu, Wapres turut mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat layanan transportasi publik, termasuk melalui integrasi layanan MRT, LRT, dan Transjakarta, serta kebijakan tarif gratis bagi 15 golongan masyarakat seperti lansia dan penyandang disabilitas.

“Yang paling penting sekali lagi aman dan nyaman untuk anak-anak, perempuan, ibu hamil, lansia, dan kaum difabel,” tegasnya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat.

Sebagai informasi, MRT Jakarta Fase 2A akan menghubungkan Bundaran HI hingga Kota sepanjang sekitar 5,8 kilometer dengan tujuh stasiun bawah tanah, yakni Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Segmen Bundaran HI–Monas ditargetkan beroperasi pada 2027, sementara jalur hingga Stasiun Kota ditargetkan tersambung pada 2029.

Diterbangkan Airbus A400M TNI AU ke Cebu, Maung Bawa Simbol Diplomasi Indonesia

Pengiriman kendaraan taktis Maung MV3 Garuda Limousine menggunakan pesawat Airbus A400M milik TNI Angkatan Udara menuju Cebu, Filipina, menjadi perhatian tersendiri usai digunakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN pada 7–8 Mei 2026. Langkah tersebut tidak hanya menunjukkan kesiapan pengamanan dan dukungan logistik negara, tetapi juga memperlihatkan kepercayaan Indonesia terhadap produk industri pertahanan dalam negeri untuk tampil di forum internasional.

Mobil kepresidenan karya anak bangsa produksi PT Pindad itu telah lebih dahulu tiba di Cebu pada 4 Mei 2026. Dari dalam lambung pesawat Airbus A400M TNI AU, Maung MV3 Garuda Limousine dibawa langsung dari Indonesia untuk mendampingi mobilitas Presiden Prabowo selama agenda kenegaraan berlangsung.

Kehadiran Maung di Filipina pun mencuri perhatian di tengah deretan kendaraan delegasi negara-negara ASEAN. Bukan kendaraan impor ataupun mobil kenegaraan asing, Presiden Prabowo memilih menggunakan kendaraan produksi nasional sebagai representasi kemampuan industri strategis Indonesia di panggung dunia.

Mobil berwarna putih tersebut tampil dengan desain eksklusif dan maskulin. Maung MV3 Garuda Limousine merupakan varian terbaru dari keluarga Maung yang dikembangkan PT Pindad. Kendaraan ini dirancang khusus dari platform MV3 sebagai kendaraan resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan standar keamanan, kenyamanan, dan performa tinggi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa penggunaan Maung dalam forum internasional memiliki makna yang jauh melampaui fungsi kendaraan operasional Presiden semata.

“Penggunaan Maung di forum internasional ini bukan sekadar alat transportasi, tetapi sebagai simbol kemandirian, kepercayaan diri bangsa, dan kemajuan industri nasional Indonesia. Maung menjadi sebuah simbol diplomasi. Dari dalam negeri, untuk Indonesia, hadir di panggung dunia,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya pada 7 Mei 2026.

Bagi Indonesia, perjalanan Maung menuju Cebu menjadi simbol kesiapan negara dalam membawa produk strategis nasional tampil di level internasional. Kehadiran kendaraan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa karya industri pertahanan Indonesia mampu berdiri sejajar dan dipercaya mendukung agenda kenegaraan di forum tertinggi kawasan Asia Tenggara.

Usai digunakan Presiden Prabowo selama rangkaian KTT ASEAN ke-48, Maung MV3 Garuda Limousine kembali pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Airbus A400M TNI AU, menutup perjalanan diplomasi kendaraan karya anak bangsa di Filipina.

Sinergi KKP - Barantin Tingkatkan Ekspor Hasil Perikanan

JAKARTA, (8/5) - Pemerintah terus mengupayakan penguatan ekspor perikanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Badan Karantina Indonesia (Barantin/BKI) bersinergi melakukan penguatan sistem penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan serta karantina ikan untuk meningkatkan daya saing hasil perikanan Indonesia di pasar dunia.

 

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dengan Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, di kantor KKP, Rabu (6/5). Pertemuan ini menandai komitmen kedua lembaga untuk menyelaraskan kewenangan dan mengurangi tumpang tindih regulasi yang selama ini menjadi perhatian, termasuk di tingkat internasional.

 

Menteri Trenggono menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Ia menyebut kerja sama dengan negara-negara mitra yang telah berjalan dengan baik, dapat dilakukan secara bersama-sama dengan karantina, guna meningkatkan efisiensi dan daya tawar Indonesia.

 

“Kolaborasi ini penting sekali, termasuk dalam kelanjutan penerapan regulasi secara teknis oleh kementerian,” ujarnya.

 

Salah satu isu yang dibahas adalah tata laksana impor hasil perikanan khususnya pengendalian importasi melalui  registrasi perusahaan negara asal yang merupakan kewenangan dari competent authority (CA). Sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2019, maka KKP ditetapkan sebagai penanggung jawab atau CA pangan asal ikan sehingga kebijakan registrasi berada di KKP untuk disinergikan dengan Barantin yang sesuai tusi nya melaksanakan pengawasan di border sehingga dengan adanya kolaborasi ini tidak menimbulkan trade confusion terhadap negara mitra.

 

Selain itu, KKP juga mendorong penguatan kerja sama teknis, seperti integrasi laboratorium hingga pembagian tanggung jawab dalam penanganan mutu produk dan kesehatan dari hama penyakit ikan karantina. Dalam skema yang diusulkan, aspek mutu tetap menjadi tanggung jawab KKP, sementara fungsi karantina diperkuat pada titik-titik pengawasan tertentu di border.

 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menekankan bahwa irisan kewenangan antara kedua lembaga adalah hal yang tidak terhindarkan. Namun, menurutnya, ruang irisan itu justru harus disinergikan.

 

“Karena ini gabungan, pasti di dalamnya ada irisan. Ruang inilah yang harus disinergikan agar tidak menyulitkan pihak lain,” kata Karding.

Ia juga memastikan bahwa sinergisitas dalam pengawasan importasi hasil perikanan  ke depan akan dibangun kerja sama yang lebih spesifik, termasuk pembagian peran yang tegas antara fungsi mutu dan karantina. Karding menegaskan pentingnya menghindari ego sektoral serta menjaga citra Indonesia di mata internasional.

 

Lebih lanjut, Karding menyoroti pentingnya pertukaran data melalui mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur.

 

Dalam kerangka besar, kedua belah pihak sepakat mendorong sinergisitas pengawasan mutu dalam satu sistem nasional. Skema yang diusung adalah menempatkan KKP sebagai competent authority penguat standar dan pengawasan mutu produksi dari hulu sampai hilir, hingga pengawasan pasca impor, sementara Barantin berperan sebagai otoritas pengendali di pintu pemasukan dan pengeluaran (border).

 

Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang lebih efisien, mengurangi duplikasi proses, serta memperkuat kepercayaan pasar internasional terhadap produk perikanan Indonesia.

 

Dengan langkah kolaboratif ini, pemerintah optimistis ekspor perikanan nasional dapat meningkat, sekaligus memastikan standar mutu dan keamanan produk tetap terjaga sesuai ketentuan global.

Terima Laporan Mahasiswa, Mentan Amran Langsung Telepon dan Tindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran

 

 Jakarta — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan respons cepat dan terbuka terhadap aspirasi mahasiswa dalam Diskusi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia yang digelar di Jakarta, Rabu (6/5/2026). 

 

Dalam forum yang dihadiri sekitar 118 perwakilan mahasiswa dari berbagai daerah tersebut, Mentan Amran langsung menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran di sektor pertanian yang disampaikan peserta.

 

Dua laporan yang langsung direspon yakni dugaan peredaran bawang merah ilegal di Sumatera Utara serta kelangkaan pupuk subsidi bagi petani bawang merah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Atas laporan tersebut Mentan Amran langsung melakukan sambungan telepon kepada pihak terkait di daerah.

 

“Terima kasih mahasiswa. Inilah yang kita harapkan. Kalau ada pelanggaran, laporkan. Tidak boleh ada pembiaran. Kita berantas mafia, kita tindak tegas,” tegas Mentan Amran di hadapan peserta diskusi.

 

Ia bahkan langsung mencoba menghubungi aparat penegak hukum di Sumatera Utara terkait laporan bawang merah ilegal yang dinilai merugikan petani lokal. Menurutnya, praktik ilegal seperti itu tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak harga pasar dan melemahkan kesejahteraan petani.

 

“Nah itu ditangkap, masukkan penjara. Kapan negeri ini bisa makmur kalau ada pembiaran? Sama dengan beternak kejahatan di republik ini,” ujarnya.

 

Selain itu, laporan dari mahasiswa asal NTB terkait kelangkaan pupuk subsidi juga langsung direspons cepat. Mentan Amran menegaskan akan segera menelusuri distribusi pupuk di wilayah tersebut dan memastikan tidak ada penyimpangan di lapangan.

 

Dalam kesempatan itu, Mentan Amran juga menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik, khususnya di sektor pertanian. Ia mengapresiasi sikap mahasiswa yang dinilai kritis namun tetap konstruktif.

 

“Kita butuh pengkritik yang konstruktif. Bukan fitnah, tapi kritik berbasis data. Kita buka apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

 

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik mafia di sektor pertanian. “Ada koruptor, kita penjarakan. Di sektor pertanian sudah 76 tersangka. Ini bukti bahwa kita tidak main-main,” tegasnya.

 

Sementara itu, Koordinator BEM SI Wilayah Sumatera Utara, Muzan Mirisan, mengapresiasi respons cepat Mentan Amran atas aporan mahasiswa. Ia menyebut, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan di lapangan.

 

“Kita apresiasi kepada Pak Menteri, ada beberapa tadi yang  langsung ditindaklanjutin ya. Di Sumatera Utara, kita menyoroti kasus bawang merah ilegal yang ada. Kami berharap setelah kegiatan ini bisa dapat dibasmi mafia-mafia, terutama bawang merah ilegal yang masuk ke daerah Sumatera Utara,” ungkapnya.

 

Hal senada disampaikan Muhammad Abdi Maludin, mahasiswa asal NTB yang melaporkan persoalan pupuk. Ia menjelaskan bahwa ada oknum yang mempermainkan sehingga pupuk bersubsidi tidak sampai ke petani bawang merah. Ia menilai respons cepat Mentan Amran menjadi bukti keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa.

 

“Saya lihat Pak Menteri langsung merespon dan berkoordinasi saat itu juga. Ini yang kami harapkan, agar persoalan di daerah bisa cepat ditangani,” katanya.

 

Melalui forum dialog ini, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan generasi muda serta memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan tegas.