Menteri PANRB dan Menteri PKP Bahas Penataan Kelembagaan Hingga Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kementerian PKP

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (15/4/2026). Pertemuan tersebut membahas penataan kelembagaan, peningkatan kompetensi, dan tata kelola pelaksanaan tugas di lingkup Kementerian PKP.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, organisasi Kementerian PKP dari sisi struktur dan proses dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

“Evaluasi ini telah dilakukan oleh Kementerian PANRB pada Januari hingga Maret 2026. Perlu dilakukan tindakan korektif secara sistematik untuk mempertahankan hasil evaluasi ini,” kata Menteri Rini.

Menteri Rini mengatakan selain diskusi terkait kelembagaan, pada pertemuan tersebut juga membahas peningkatan kompetensi dan tata kelola pelaksanaan tugas di lingkup Kementerian PKP. “Pada pertemuan ini kami juga berdiskusi tentang tata kelola pelaksanaan tugas mengenai work from home yang baru saja dicanangkan oleh Bapak Presiden sebagai salah satu upaya untuk melakukan budaya kerja baru di kalangan instasi pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bahwa pertemuannya dengan Menteri PANRB tersebut untuk mendapatkan masukan, khususnya penataan kelembagaan dan implementasi WFH.

 “Kami mendapatkan masukan yang penting sekali dari Ibu Menteri PANRB, dan kami langsung laksanakan sesuai arahan Presiden harus bergerak cepat. Hari ini juga kami tindaklanjuti,” kata Menteri PKP

Kemensos-Agrinas Matangkan Skema Pemberdayaan Penerima PKH di Koperasi Desa Merah Putih

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Mota, membahas penguatan sinergi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Termasuk penyerapan penerima bansos PKH sebagai tenaga kerja.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta jajaran manajemen PT Agrinas Pangan Nusantara.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara komprehensif kesiapan implementasi program, mulai dari skema kelembagaan, rekrutmen tenaga kerja, pelatihan, hingga sistem distribusi dan digitalisasi koperasi desa yang terintegrasi dari pusat hingga desa.

Gus Ipul menekankan bahwa pelaksanaan program harus mengedepankan kejujuran, kerja maksimal, dan orientasi solusi. Ia mengingatkan agar capaian program disampaikan secara realistis sesuai kemampuan di lapangan.

“Yang terpenting adalah kerja maksimal, jujur dengan kemampuan yang ada, dan tetap menghadirkan solusi agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Selasa (14/4/2026).

Gus Ipul mengapresiasi konsep Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai sederhana namun fungsional. Desain koperasi memungkinkan pemanfaatan sebagai gudang, outlet distribusi, hingga pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa secara efisien dan tidak berbelit.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Mota, menjelaskan bahwa implementasi program dilakukan secara bertahap dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat lokal. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi prioritas utama dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

“Kami turun langsung ke masyarakat dan berdialog dengan penerima PKH. Yang terpenting adalah kejujuran dan pengalaman dasar. Program ini membuka peluang bagi mereka untuk berdaya,” jelas Joao.

Skema rekrutmen difokuskan pada warga desa setempat, dengan kualifikasi yang menyesuaikan kebutuhan operasional. Posisi seperti pramuniaga, kasir, hingga tenaga logistik dapat diisi oleh masyarakat dengan pendidikan minimal SMP dan pengalaman kerja dasar.

Untuk mendukung operasional, Agrinas menyiapkan pelatihan berjenjang. Setiap koperasi akan memiliki dua wakil kepala unit yang dilatih intensif selama 10–12 hari. Selanjutnya, mereka akan melatih sekitar 15–16 tenaga operasional di tingkat desa, mencakup fungsi pelayanan, administrasi, hingga distribusi barang.

“Sistem ini berbasis digital dengan standar operasional yang terukur. Kinerja akan dimonitor, sehingga koperasi tetap berjalan optimal dan akuntabel,” tambahnya.

Lebih lanjut, dalam paparan yang disampaikan, dijelaskan alur sistem Koperasi Desa Merah Putih yang terintegrasi. Pengelolaan arus barang dikendalikan dari kantor pusat Agrinas, yang menghubungkan principal atau produsen dengan pusat distribusi (distribution center). Dari pusat distribusi, barang disalurkan langsung ke koperasi desa (retail cooperatives) untuk kemudian dijual kepada masyarakat.

Di sisi lain, Koperasi Desa Merah Putih juga berperan sebagai agregator hasil produksi masyarakat, seperti hasil panen pertanian, yang kemudian masuk kembali ke dalam sistem distribusi. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi tempat distribusi barang masuk, tetapi juga menjadi jalur pemasaran hasil produksi desa.

Skema ini sekaligus memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga masyarakat desa dapat memperoleh barang dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, produsen juga mendapatkan akses pasar yang lebih luas hingga ke tingkat desa.

Dari sisi kelembagaan, seluruh warga desa menjadi bagian dari koperasi dengan pendekatan partisipatif. Keuntungan koperasi mayoritas dikembalikan ke desa, sementara Agrinas berperan sebagai pendamping dalam masa transisi selama dua tahun sebelum pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada koperasi desa.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menyampaikan bahwa sejumlah daerah telah menunjukkan kesiapan, dengan infrastruktur koperasi yang sudah terbangun.

“Di beberapa wilayah, bangunan koperasi sudah siap. Ini menjadi modal penting agar program segera berjalan dan memberi manfaat,” ujar Agus Jabo.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui pemberdayaan berbasis komunitas.

Bangun Kapasitas dan Jejaring Global, Wamenhut Resmikan Pelatihan Pemadaman Gambut Internasional

Jakarta, 13 April 2026 – Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki, secara resmi membuka kegiatan 2nd Training of Trainers (ToT) for Forest Fire Suppression in Peatland, Senin (13/4/2026). Pelatihan berskala internasional ini merupakan kolaborasi antara AFoCO, IPB University, Korea Forest Service, Sekretariat ASEAN, serta Pemerintah Prancis guna memperkuat kapasitas penanganan kebakaran di ekosistem gambut.

Kegiatan ToT jilid kedua ini dijadwalkan berlangsung selama 12 hari, mulai dari 13 hingga 24 April 2026. Rangkaian pembelajaran akan dilaksanakan di dua lokasi utama, yakni pembekalan materi di Bogor, Jawa Barat, dan praktik lapangan di Manggala Agni Daops Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Turut hadir pada pembukaan kegiatan ini yaitu Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Yoon Soon-gu, Wakil Sekretaris Jenderal (DSG) ASEAN untuk Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) Satvinder Singh, Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Dodik Ridho Nurrochmat, perwakilan dari Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis (MEAE), Sekretariat Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO), Korea Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) dan International Tropical Peatlands Center (ITPC).

Dalam sambutannya, Wamenhut menekankan bahwa Indonesia sebagai pemilik lahan gambut tropis terbesar di dunia memiliki komitmen mendalam dalam perlindungan ekosistem tersebut. Ia memaparkan tiga pilar utama Indonesia dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla): analisis risiko iklim dan modifikasi cuaca, pengendalian operasional terpadu lintas sektor, serta pengelolaan lanskap yang melibatkan para pihak.

“Lahan gambut Indonesia adalah ekosistem berharga sebagai penyerap karbon dan habitat keanekaragaman hayati,” ujar Rohmat Marzuki.

Ia menambahkan bahwa SDM terampil yang akan didapatkan dari pelatihan ini adalah kunci utama dalam perlindungan ekosistem gambut.

“Keterampilan yang diperoleh melalui program ini — mulai dari analisis perilaku kebakaran gambut, pemanfaatan GIS, hingga teknik pemadaman lapangan—akan memberdayakan peserta untuk menjadi agen perubahan di negara masing-masing,” imbuhnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Kehutanan bersama Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia menegaskan bahwa penyelenggaraan pelatihan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga menjadi wadah strategis untuk memperkuat jejaring kerja para profesional di bidang penanganan kebakaran hutan dan lahan. Jejaring ini diharapkan mampu mendorong pertukaran pengetahuan, praktik terbaik, serta kolaborasi lintas negara secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan karhutla, khususnya di ekosistem gambut.

Pelatihan ini diikuti oleh para profesional dari berbagai negara di kawasan dengan karakteristik ekosistem serupa. Tercatat sebanyak 23 peserta mengikuti program ini, dengan rincian: 10 peserta dari Indonesia, 3 peserta dari Brunei Darussalam, 3 peserta dari Filipina, 3 peserta dari Timor Leste, serta masing-masing 2 peserta dari Kamboja dan Malaysia.

Melalui pelatihan ini, Indonesia berbagi pengalaman luas dalam menghadapi tantangan karhutla di lahan gambut, sekaligus memperkuat jejaring profesional antar-rimbawan di kawasan Asia Tenggara demi pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Presiden Prabowo Apresiasi Satgas PKH, Tegaskan Peran Strategis Selamatkan Aset Negara

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) atas dedikasinya dalam menyelamatkan keuangan dan aset negara. Apresiasi tersebut disampaikan dalam arahannya pada penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat (10/04/2026).

“Atas nama pemerintah, atas nama negara dan bangsa, atas nama seluruh rakyat Indonesia, atas nama saya pribadi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang bekerja dalam Satgas PKH ini. Penghargaan saya yang sangat tinggi atas pengorbanan saudara,” ujar Presiden.

Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa tugas yang dijalankan Satgas PKH bukan pekerjaan yang mudah, apalagi dengan luas wilayah Indonesia dan kompleksitas permasalahan yang dapat terjadi di lapangan. Berbagai tantangan seperti ancaman dan intimidasi, menurut Presiden juga turut dihadapi oleh para anggota satgas selama menjalankan tugas.

“Saya paham banyak anggota Satgas PKH yang diancam, ada juga yang diintimidasi dan sebagainya. Sekali lagi, saya sangat menghargai pekerjaan dan pengorbanan saudara-saudara,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa menjaga dan menyelamatkan kekayaan negara merupakan tugas yang penuh kehormatan dan kemuliaan. Namun, Kepala Negara menyayangkan oknum di dalam birokrasi yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

“Ada di antara kita, harus kita akui, di antara birokrasi kita, di antara K/L-K/L kita, di antara lembaga-lembaga kita, institusi kita, ada pribadi-pribadi yang diberi tugas, diberi kehormatan oleh negara, tapi memakai wewenang dan kekuasaannya justru untuk membantu mereka-mereka yang mencuri dari uang negara,” ucapnya.

Untuk itu, Presiden mengajak seluruh aparatur negara untuk kembali pada prinsip dasar pengabdian kepada rakyat. Presiden Prabowo menegaskan bahwa bekerja di pemerintahan merupakan bentuk pengabdian dan pengorbanan, bukan sekadar pekerjaan administratif.

“Marilah kita tutup praktik-praktik yang tidak baik, kita tutup. Menipu rakyat, menipu atasan, membeking praktek-praktek yang tidak baik, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal, saya mengimbau ayo, kita semua yang diberi kepercayaan rakyat, mari kita laksanakan tugas yang diberikan rakyat kepada kita dengan baik,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam melindungi Satgas PKH. Segala bentuk ancaman atau upaya menghalangi kerja satgas, kata Presiden, merupakan bentuk perlawanan terhadap negara.

“Kalau ada yang mengancam anggota Satgas PKH, dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang menghalangi pekerjaan Satgas PKH, dia menghalangi pekerjaan Presiden Republik Indonesia,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menutup arahannya dengan menegaskan bahwa negara tidak akan mundur dalam menjaga kekayaan bangsa. Pemerintah akan berdiri di garis depan untuk memastikan setiap aset negara terlindungi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat

ni Cara Sederhana Menteri Bahlil Ajak Hemat Energi

JAKARTA - Upaya efisiensi kini jadi hal yang semakin penting. Bukan hanya untuk menjaga pasokan energi, tapi juga untuk menekan dampak terhadap lingkungan.

Langkahnya bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya mematikan lampu saat tidak digunakan. Kebiasaan kecil seperti ini dinilai punya dampak besar jika dilakukan bersama.

Pemerintah terus mendorong kesadaran ini agar jadi kebiasaan sehari-hari, baik di kantor maupun di rumah. Ajakan ini juga disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil pun mengingatkan pegawai di lingkungan Kementerian ESDM, sekaligus masyarakat luas, untuk mulai lebih bijak dalam menggunakan energi.

Salah satunya dengan beralih ke kendaraan listrik. Menurutnya, upaya ini bisa membantu penghematan energi sekaligus mendukung penggunaan energi bersih.

Pesan tersebut disampaikan melalui akun resmi media sosial Kementerian ESDM. Bahlil yang dalam kesehariannya dikenal kerap menyapa pegawai, menyempatkan diri untuk menyampaikan pesan sederhana soal efisiensi energi. Dalam salah satu kesempatan, Bahlil mengingatkan soal penggunaan listrik di kantor.

"Kalian kapan pulang? Pulang jam berapa? Kalau sudah tidak ada tamu dan mau pulang, jangan lupa matikan lampu," ujar Bahlil.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif yang lebih hemat energi.

"Sekarang pakai mobil listrik ya, biar hemat energi dan tidak perlu antre di SPBU," tambahnya.

Selain kebiasaan harian, pemerintah juga mendorong penerapan pola kerja yang lebih fleksibel melalui skema Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi mobilitas harian, sehingga konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dapat ditekan dan efisiensi energi meningkat.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat transisi energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, termasuk di lingkungan instansi pemerintahan.

Namun demikian, sektor energi menjadi salah satu sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH tersebut. Hal ini mengingat peran strategis sektor energi dalam menjaga pasokan dan pelayanan yang harus tetap berjalan secara optimal, sehingga kehadiran langsung petugas di lapangan maupun di fasilitas operasional tetap diperlukan.

3 Jurus Mentan Amran Benahi Gula Nasional: Bongkar Ratun, Kendalikan Impor, dan Revitalisasi Industri

Jakarta, -- Pemerintah bergerak cepat membenahi tata kelola komoditas gula nasional yang selama ini menghadapi tekanan dari sisi hulu hingga hilir. Tak hanya soal rendahnya produktivitas, persoalan distribusi dan tata niaga yang tidak sehat juga menjadi sorotan serius. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan tiga strategi utama pemerintah yang dijalankan yakni, bongkar ratun, pengendalian impor melalui kebijakan Lartas, serta revitalisasi industri gula nasional.

 

Langkah ini disampaikan Mentan Amran usai mengikuti Rapat Terbatas dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (8/4/2026), sebagai bagian dari upaya besar pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus melindungi petani tebu dalam negeri.

 

Di sektor hulu, pemerintah memulai dari persoalan paling mendasar, yakni kondisi tanaman tebu yang sudah tidak produktif. Berdasarkan evaluasi nasional, sebagian besar tanaman tebu saat ini telah melewati usia optimal dan tidak lagi mampu menghasilkan secara maksimal.

 

“Kami sudah sampaikan bahwa, setelah kami mengevaluasi tahun 2025 atas arahan Bapak Presiden, kami mengecek tebu-tebu kita seluruh Indonesia, 70 sampai 80 persen itu tidak layak. Sehingga kita lakukan bongkar ratun. Dan Bapak Presiden meminta kami untuk membantu petani-petani tebu Indonesia. Kami langsung anggarkan Rp1,7 triliun di 2025, kita lanjutkan di 2026,” ujar Mentan Amran.

 

Dari total sekitar 500 ribu hektare lahan tebu nasional, lebih dari 300 ribu hektare merupakan tanaman lama yang menjadi penghambat utama peningkatan produksi.

 

“Rencana kami bongkar ratun karena 300 ribu lebih dari 500 ribu hektare itu tanaman lama. Tidak mungkin produksinya bisa naik. Sehingga petani tidak bisa untung,” jelasnya.

 

Sebagai bentuk keberpihakan kepada petani, pemerintah memberikan subsidi untuk program bongkar ratun dengan target 100 ribu hektare per tahun selama tiga tahun ke depan.

 

“Langkah pemerintah adalah kita bantu bongkar ratun, dan itu subsidi pemerintah. Ratun 100 ribu per tahun. Insya Allah 3 tahun selesai. Itu langkah pemerintah,” tegasnya.

 

Namun pembenahan tidak berhenti di hulu. Di sektor hilir, pemerintah juga menyoroti anomali tata niaga gula yang dinilai merugikan petani dan industri dalam negeri. Di tengah kebutuhan impor, gula lokal justru sulit terserap pasar.

 

“Yang kedua, yang juga seperti anomali. Satu sisi kita impor gula, tetapi anehnya gula kita tidak bisa laku. Molase kita tidak bisa laku. Dulu harganya molase itu Rp1.900 per liter, Maret 2026 turun sampai Rp1.000. Ada apa? Kemudian gula tidak bisa laku,” ungkap Mentan Amran.

 

Kondisi ini bahkan berdampak langsung terhadap kinerja BUMN sektor gula.

 

“Bahkan PTPN terpukul, rugi tadi disampaikan itu Rp600 miliar. Jadi harusnya semua gula PTPN laku. Tetapi tidak bisa laku. Kenapa? Ada rembesan gula rafinasi,” tegasnya.

 

Pemerintah pun menemukan adanya praktik penyimpangan distribusi gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi sebagai gula putih, yang seharusnya diperuntukkan bagi industri.

 

“Rembesannya kita tangkap di Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah lainnya, rembesan gula rafinasi tetapi dikategorikan dimasukkan ke pasar sebagai white sugar, gula konsumsi. Ini membahayakan,” katanya.

Sebagai respons tegas, Presiden telah menginstruksikan penerapan kebijakan Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk mengendalikan arus gula dan menutup celah penyimpangan tersebut.

 

“Sehingga solusinya adalah Bapak Presiden perintahkan Lartas — larangan terbatas. Dan itu sudah terbit. Jadi sudah ada dua solusi ini. Karena ini satu kesatuan. Kita harus memberi batasan,” ujar Mentan.

 

Mentan Amran juga menekankan pentingnya keterlibatan BUMN dalam pengendalian distribusi agar sistem pengawasan berjalan lebih efektif.

 

“Dan kami minta agar BUMN ikut di dalamnya. Supaya bisa dikontrol,” imbuhnya.

 

Sebagai strategi ketiga, pemerintah menyiapkan revitalisasi besar-besaran industri gula nasional untuk memperkuat ekosistem dari hulu hingga hilir secara berkelanjutan.

 

“Terakhir adalah kita akan melakukan revitalisasi besar-besaran ke depan. Jadi itu solusi. Dan kita ini tidak bisa sendirian. Ini perkolaborasi,” ujarnya.

 

Dengan kombinasi tiga strategi tersebut, Mentan Amran optimistis Indonesia dapat segera mencapai swasembada gula konsumsi dalam waktu dekat.

 

“Kita perbaiki tanaman. Itu mutlak. Tiga tahun berturut-turut. Dan kalau kita lakukan, insya Allah white sugar, swasembada paling lambat tahun depan,” tegasnya.

 

Saat ini, produksi gula nasional berada di kisaran 2,6–2,7 juta ton, sementara kebutuhan gula konsumsi sekitar 2,8–2,9 juta ton. Artinya, selisih yang harus dikejar relatif kecil dan semakin mendekati titik aman.

 

“Berarti sisa 100–200 ribu ton lagi. Insya Allah paling lambat tahun depan kita selesaikan,” ujarnya optimistis.

 

Lebih luas, kebutuhan gula nasional saat ini mencapai 6,7 juta ton, terdiri dari 2,8 juta ton gula konsumsi dan 3,9 juta ton gula industri. Dengan produksi gula kristal putih sekitar 2,67 juta ton dari luas areal 563 ribu hektare, masih dibutuhkan tambahan signifikan untuk mencapai kemandirian penuh.

 

Meski demikian, Mentan mengingatkan bahwa keberhasilan swasembada tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh tata kelola yang adil dan berpihak pada petani.

 

“Aneh banget kan? Tolong deh, kalau ada yang main-main, jangan permainkan nasib orang kecil,” tegasnya.

 

Mentan menegaskan bahwa capaian sektor pangan nasional saat ini merupakan hasil kerja keras bersama, termasuk keberhasilan menjaga stok beras nasional pada level tertinggi sepanjang sejarah.

 

“Pangan, setelah kita berjibaku satu tahun, swasembada pangan jadi kenyataan hari ini. Stok hari ini per tadi pagi 4,6 juta ton, tertinggi selama merdeka. Biasanya 1,5 juta ton di bulan April. Sekarang gudang tidak muat,” pungkasnya.

Wamenkop Tekankan Kolaborasi Koperasi Eksisting Jadi Kakak Asuh Kopdes Dalam Pembiayaan Mikro

Tangerang - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menekankan terciptanya kolaborasi antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan koperasi-koperasi yang sudah eksisting, khususnya dalam memberikan akses pembiayaan mikro bagi masyarakat, menjadi langkah penting dalam mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bersama.

"Koperasi eksisting juga dapat berperan sebagai kakak asuh dalam memberikan pendampingan, edukasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan," kata Wamenkop, saat mengunjungi dan berdiskusi, serta  sosialisasi berbagai kebijakan strategis perkoperasian, termasuk pengenalan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan pengurus Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Fath Ikmi di Tangerang Selatan, Banten, Senin (6/4).

Wamenkop mengaku, pihaknya tengah melakukan kajian yang melibatkan beberapa koperasi simpan pinjam untuk bisa melakukan semacam Pilot Project. 

Wamenkop bersimulasi, misalnya dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi memberikan perdanaan ke koperasi eksisting (KSP) dengan bunga 2%, lalu dari koperasi eksisting ke Kopdes Merah Putih berapa persen, yang nanti berujung ke masyarakat desa sebesar 6%. "Ini yang sedang kita kaji," ucap Wamenkop.

Wamenkop menegaskan, banyak insight yang nanti bisa disampaikan ke Kemenkop sebagai masukan agar bisa benar-benar mengawal LPDB di mana 6% itu benar-benar diterima di masyarakat.