Presiden Prabowo Apresiasi Satgas PKH, Tegaskan Peran Strategis Selamatkan Aset Negara

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) atas dedikasinya dalam menyelamatkan keuangan dan aset negara. Apresiasi tersebut disampaikan dalam arahannya pada penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat (10/04/2026).

“Atas nama pemerintah, atas nama negara dan bangsa, atas nama seluruh rakyat Indonesia, atas nama saya pribadi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang bekerja dalam Satgas PKH ini. Penghargaan saya yang sangat tinggi atas pengorbanan saudara,” ujar Presiden.

Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa tugas yang dijalankan Satgas PKH bukan pekerjaan yang mudah, apalagi dengan luas wilayah Indonesia dan kompleksitas permasalahan yang dapat terjadi di lapangan. Berbagai tantangan seperti ancaman dan intimidasi, menurut Presiden juga turut dihadapi oleh para anggota satgas selama menjalankan tugas.

“Saya paham banyak anggota Satgas PKH yang diancam, ada juga yang diintimidasi dan sebagainya. Sekali lagi, saya sangat menghargai pekerjaan dan pengorbanan saudara-saudara,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa menjaga dan menyelamatkan kekayaan negara merupakan tugas yang penuh kehormatan dan kemuliaan. Namun, Kepala Negara menyayangkan oknum di dalam birokrasi yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

“Ada di antara kita, harus kita akui, di antara birokrasi kita, di antara K/L-K/L kita, di antara lembaga-lembaga kita, institusi kita, ada pribadi-pribadi yang diberi tugas, diberi kehormatan oleh negara, tapi memakai wewenang dan kekuasaannya justru untuk membantu mereka-mereka yang mencuri dari uang negara,” ucapnya.

Untuk itu, Presiden mengajak seluruh aparatur negara untuk kembali pada prinsip dasar pengabdian kepada rakyat. Presiden Prabowo menegaskan bahwa bekerja di pemerintahan merupakan bentuk pengabdian dan pengorbanan, bukan sekadar pekerjaan administratif.

“Marilah kita tutup praktik-praktik yang tidak baik, kita tutup. Menipu rakyat, menipu atasan, membeking praktek-praktek yang tidak baik, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal, saya mengimbau ayo, kita semua yang diberi kepercayaan rakyat, mari kita laksanakan tugas yang diberikan rakyat kepada kita dengan baik,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam melindungi Satgas PKH. Segala bentuk ancaman atau upaya menghalangi kerja satgas, kata Presiden, merupakan bentuk perlawanan terhadap negara.

“Kalau ada yang mengancam anggota Satgas PKH, dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang menghalangi pekerjaan Satgas PKH, dia menghalangi pekerjaan Presiden Republik Indonesia,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menutup arahannya dengan menegaskan bahwa negara tidak akan mundur dalam menjaga kekayaan bangsa. Pemerintah akan berdiri di garis depan untuk memastikan setiap aset negara terlindungi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat

ni Cara Sederhana Menteri Bahlil Ajak Hemat Energi

JAKARTA - Upaya efisiensi kini jadi hal yang semakin penting. Bukan hanya untuk menjaga pasokan energi, tapi juga untuk menekan dampak terhadap lingkungan.

Langkahnya bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya mematikan lampu saat tidak digunakan. Kebiasaan kecil seperti ini dinilai punya dampak besar jika dilakukan bersama.

Pemerintah terus mendorong kesadaran ini agar jadi kebiasaan sehari-hari, baik di kantor maupun di rumah. Ajakan ini juga disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil pun mengingatkan pegawai di lingkungan Kementerian ESDM, sekaligus masyarakat luas, untuk mulai lebih bijak dalam menggunakan energi.

Salah satunya dengan beralih ke kendaraan listrik. Menurutnya, upaya ini bisa membantu penghematan energi sekaligus mendukung penggunaan energi bersih.

Pesan tersebut disampaikan melalui akun resmi media sosial Kementerian ESDM. Bahlil yang dalam kesehariannya dikenal kerap menyapa pegawai, menyempatkan diri untuk menyampaikan pesan sederhana soal efisiensi energi. Dalam salah satu kesempatan, Bahlil mengingatkan soal penggunaan listrik di kantor.

"Kalian kapan pulang? Pulang jam berapa? Kalau sudah tidak ada tamu dan mau pulang, jangan lupa matikan lampu," ujar Bahlil.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif yang lebih hemat energi.

"Sekarang pakai mobil listrik ya, biar hemat energi dan tidak perlu antre di SPBU," tambahnya.

Selain kebiasaan harian, pemerintah juga mendorong penerapan pola kerja yang lebih fleksibel melalui skema Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi mobilitas harian, sehingga konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dapat ditekan dan efisiensi energi meningkat.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat transisi energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, termasuk di lingkungan instansi pemerintahan.

Namun demikian, sektor energi menjadi salah satu sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH tersebut. Hal ini mengingat peran strategis sektor energi dalam menjaga pasokan dan pelayanan yang harus tetap berjalan secara optimal, sehingga kehadiran langsung petugas di lapangan maupun di fasilitas operasional tetap diperlukan.

3 Jurus Mentan Amran Benahi Gula Nasional: Bongkar Ratun, Kendalikan Impor, dan Revitalisasi Industri

Jakarta, -- Pemerintah bergerak cepat membenahi tata kelola komoditas gula nasional yang selama ini menghadapi tekanan dari sisi hulu hingga hilir. Tak hanya soal rendahnya produktivitas, persoalan distribusi dan tata niaga yang tidak sehat juga menjadi sorotan serius. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan tiga strategi utama pemerintah yang dijalankan yakni, bongkar ratun, pengendalian impor melalui kebijakan Lartas, serta revitalisasi industri gula nasional.

 

Langkah ini disampaikan Mentan Amran usai mengikuti Rapat Terbatas dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (8/4/2026), sebagai bagian dari upaya besar pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus melindungi petani tebu dalam negeri.

 

Di sektor hulu, pemerintah memulai dari persoalan paling mendasar, yakni kondisi tanaman tebu yang sudah tidak produktif. Berdasarkan evaluasi nasional, sebagian besar tanaman tebu saat ini telah melewati usia optimal dan tidak lagi mampu menghasilkan secara maksimal.

 

“Kami sudah sampaikan bahwa, setelah kami mengevaluasi tahun 2025 atas arahan Bapak Presiden, kami mengecek tebu-tebu kita seluruh Indonesia, 70 sampai 80 persen itu tidak layak. Sehingga kita lakukan bongkar ratun. Dan Bapak Presiden meminta kami untuk membantu petani-petani tebu Indonesia. Kami langsung anggarkan Rp1,7 triliun di 2025, kita lanjutkan di 2026,” ujar Mentan Amran.

 

Dari total sekitar 500 ribu hektare lahan tebu nasional, lebih dari 300 ribu hektare merupakan tanaman lama yang menjadi penghambat utama peningkatan produksi.

 

“Rencana kami bongkar ratun karena 300 ribu lebih dari 500 ribu hektare itu tanaman lama. Tidak mungkin produksinya bisa naik. Sehingga petani tidak bisa untung,” jelasnya.

 

Sebagai bentuk keberpihakan kepada petani, pemerintah memberikan subsidi untuk program bongkar ratun dengan target 100 ribu hektare per tahun selama tiga tahun ke depan.

 

“Langkah pemerintah adalah kita bantu bongkar ratun, dan itu subsidi pemerintah. Ratun 100 ribu per tahun. Insya Allah 3 tahun selesai. Itu langkah pemerintah,” tegasnya.

 

Namun pembenahan tidak berhenti di hulu. Di sektor hilir, pemerintah juga menyoroti anomali tata niaga gula yang dinilai merugikan petani dan industri dalam negeri. Di tengah kebutuhan impor, gula lokal justru sulit terserap pasar.

 

“Yang kedua, yang juga seperti anomali. Satu sisi kita impor gula, tetapi anehnya gula kita tidak bisa laku. Molase kita tidak bisa laku. Dulu harganya molase itu Rp1.900 per liter, Maret 2026 turun sampai Rp1.000. Ada apa? Kemudian gula tidak bisa laku,” ungkap Mentan Amran.

 

Kondisi ini bahkan berdampak langsung terhadap kinerja BUMN sektor gula.

 

“Bahkan PTPN terpukul, rugi tadi disampaikan itu Rp600 miliar. Jadi harusnya semua gula PTPN laku. Tetapi tidak bisa laku. Kenapa? Ada rembesan gula rafinasi,” tegasnya.

 

Pemerintah pun menemukan adanya praktik penyimpangan distribusi gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi sebagai gula putih, yang seharusnya diperuntukkan bagi industri.

 

“Rembesannya kita tangkap di Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah lainnya, rembesan gula rafinasi tetapi dikategorikan dimasukkan ke pasar sebagai white sugar, gula konsumsi. Ini membahayakan,” katanya.

Sebagai respons tegas, Presiden telah menginstruksikan penerapan kebijakan Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk mengendalikan arus gula dan menutup celah penyimpangan tersebut.

 

“Sehingga solusinya adalah Bapak Presiden perintahkan Lartas — larangan terbatas. Dan itu sudah terbit. Jadi sudah ada dua solusi ini. Karena ini satu kesatuan. Kita harus memberi batasan,” ujar Mentan.

 

Mentan Amran juga menekankan pentingnya keterlibatan BUMN dalam pengendalian distribusi agar sistem pengawasan berjalan lebih efektif.

 

“Dan kami minta agar BUMN ikut di dalamnya. Supaya bisa dikontrol,” imbuhnya.

 

Sebagai strategi ketiga, pemerintah menyiapkan revitalisasi besar-besaran industri gula nasional untuk memperkuat ekosistem dari hulu hingga hilir secara berkelanjutan.

 

“Terakhir adalah kita akan melakukan revitalisasi besar-besaran ke depan. Jadi itu solusi. Dan kita ini tidak bisa sendirian. Ini perkolaborasi,” ujarnya.

 

Dengan kombinasi tiga strategi tersebut, Mentan Amran optimistis Indonesia dapat segera mencapai swasembada gula konsumsi dalam waktu dekat.

 

“Kita perbaiki tanaman. Itu mutlak. Tiga tahun berturut-turut. Dan kalau kita lakukan, insya Allah white sugar, swasembada paling lambat tahun depan,” tegasnya.

 

Saat ini, produksi gula nasional berada di kisaran 2,6–2,7 juta ton, sementara kebutuhan gula konsumsi sekitar 2,8–2,9 juta ton. Artinya, selisih yang harus dikejar relatif kecil dan semakin mendekati titik aman.

 

“Berarti sisa 100–200 ribu ton lagi. Insya Allah paling lambat tahun depan kita selesaikan,” ujarnya optimistis.

 

Lebih luas, kebutuhan gula nasional saat ini mencapai 6,7 juta ton, terdiri dari 2,8 juta ton gula konsumsi dan 3,9 juta ton gula industri. Dengan produksi gula kristal putih sekitar 2,67 juta ton dari luas areal 563 ribu hektare, masih dibutuhkan tambahan signifikan untuk mencapai kemandirian penuh.

 

Meski demikian, Mentan mengingatkan bahwa keberhasilan swasembada tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh tata kelola yang adil dan berpihak pada petani.

 

“Aneh banget kan? Tolong deh, kalau ada yang main-main, jangan permainkan nasib orang kecil,” tegasnya.

 

Mentan menegaskan bahwa capaian sektor pangan nasional saat ini merupakan hasil kerja keras bersama, termasuk keberhasilan menjaga stok beras nasional pada level tertinggi sepanjang sejarah.

 

“Pangan, setelah kita berjibaku satu tahun, swasembada pangan jadi kenyataan hari ini. Stok hari ini per tadi pagi 4,6 juta ton, tertinggi selama merdeka. Biasanya 1,5 juta ton di bulan April. Sekarang gudang tidak muat,” pungkasnya.

Wamenkop Tekankan Kolaborasi Koperasi Eksisting Jadi Kakak Asuh Kopdes Dalam Pembiayaan Mikro

Tangerang - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menekankan terciptanya kolaborasi antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan koperasi-koperasi yang sudah eksisting, khususnya dalam memberikan akses pembiayaan mikro bagi masyarakat, menjadi langkah penting dalam mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bersama.

"Koperasi eksisting juga dapat berperan sebagai kakak asuh dalam memberikan pendampingan, edukasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan," kata Wamenkop, saat mengunjungi dan berdiskusi, serta  sosialisasi berbagai kebijakan strategis perkoperasian, termasuk pengenalan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan pengurus Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Fath Ikmi di Tangerang Selatan, Banten, Senin (6/4).

Wamenkop mengaku, pihaknya tengah melakukan kajian yang melibatkan beberapa koperasi simpan pinjam untuk bisa melakukan semacam Pilot Project. 

Wamenkop bersimulasi, misalnya dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi memberikan perdanaan ke koperasi eksisting (KSP) dengan bunga 2%, lalu dari koperasi eksisting ke Kopdes Merah Putih berapa persen, yang nanti berujung ke masyarakat desa sebesar 6%. "Ini yang sedang kita kaji," ucap Wamenkop.

Wamenkop menegaskan, banyak insight yang nanti bisa disampaikan ke Kemenkop sebagai masukan agar bisa benar-benar mengawal LPDB di mana 6% itu benar-benar diterima di masyarakat.

Kinerja Berbasis Output, Bukan Kehadiran Fisik: Percepatan Paradigma Baru Manajemen ASN dalam Transformasi Budaya Kerja

JAKARTA - Pemerintah mendorong pergeseran fundamental dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagai respon dinamika global yang terjadi. Kebijakan ini bukan sekadar perubahan lokasi kerja, melainkan memperkuat transformasi paradigma dari pendekatan berbasis kehadiran fisik menuju pendekatan berbasis capaian kinerja.

Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2026 yang berlaku efektif 1 April 2026, seluruh instansi pemerintah menerapkan kombinasi empat hari Work from Office pada Senin hingga Kamis dan satu hari dari rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili ASN (work from home/WFH) pada hari Jumat.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa yang diukur dalam skema baru ini adalah hasil capaian kinerja berbasis output dan outcome, bukan di mana lokasi ASN bekerja.

“Setiap ASN terikat pada Sasaran Kinerja Pegawai yang terukur. Pengawasan dilakukan melalui sistem elektronik, bukan sekadar absensi fisik. ASN tetap bekerja lima hari penuh dengan target kinerja yang sama,” ujar Rini, Senin (6/4/2026).

Setiap Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencapaian sasaran kinerja bawahannya, serta memastikan sistem pelaporan kinerja berjalan secara efektif. Evaluasi efektivitas pelaksanaan wajib dilaporkan kepada Menteri PANRB paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya. ASN yang tidak memenuhi target kinerja dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Kebijakan ini juga menjadi akselerator percepatan penerapan pemerintahan digital. SE tersebut mengamanatkan optimalisasi penerapan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi digital secara terpadu di tingkat nasional. Kementerian PANRB terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, BSSN serta instansi terkait lainnya untuk memastikan standarisasi infrastruktur dan keamanan digital terpenuhi.

“Kerangka regulasinya sudah ada melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja ASN, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan secara Fleksibel di Instansi Pemerintah. Sementara itu, secara sistem dan infrastruktur digitalnya ditopang oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” tambah Rini.

Sebelumnya, sebagai gambaran bahwa fleksibilitas kerja ASN telah diterapkan dalam kondisi khusus seperti pandemi Covid-19, arus mudik, dan kegiatan kenegaraan. Pasca pandemi, fleksibilitas kerja ASN tetap diterapkan di berbagai instansi seperti Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kemensetneg, KemenPANRB dan pemerintah daerah dengan skema WFO, WFH, co-working space , dan shift kerja. Pelayanan publik yang dilakukan dapat tetap berjalan dengan baik, terutama juga pada unit layanan 24/7 seperti layanan kesehatan seperti rumah sakit dan pemadam kebakaran.

“Penerapan fleksibilitas kerja dilakukan dengan efektif sesuai kriteria, pengawasan, dan dukungan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi digital yang sesuai,” tuturnya.

Menteri Rini memastikan bahwa pelayanan publik esensial dijamin tetap berjalan penuh. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi diwajibkan mengatur proporsi pegawai dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan jenis layanan. Layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, serta layanan bersifat kedaruratan tetap tersedia, termasuk bagi kelompok rentan.

Pelaksanaan kebijakan ini akan terus dievaluasi untuk memastikan transformasi budaya kerja membawa perubahan positif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang dilakukan

Wamenkeu Juda Sampaikan Empat Prinsip Kepemimpinan dalam Respon Ketidakpastian Global

Jakarta, 02/04/2026 Kemenkeu – Kondisi global yang penuh ketidakpastian menuntut hadirnya pemimpin yang mumpuni dalam merespon sebuah risiko. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam Kuliah Umum Kepemimpinan Sektor Publik yang diselenggarakan Politeknik Keuangan Negara STAN pada Rabu (01/04).

“Bagaimana kita bisa secara cepat, secara kreatif, dan berani untuk mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Itu sesuatu yang yang punya values, leadership yang sangat dalam,” ungkap Wamenkeu Juda.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu menyampaikan empat prinsip utama kepemimpinan yang relevan bagi para teknokrat dan pengambil kebijakan dalam menghadapi ketidakpastian global.

Pertama, membangun sinergi yang solid dan terintegrasi antar lembaga. Kolaborasi yang erat antara pengelola fiskal dan moneter menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan konsisten.  

Kedua, pentingnya berpikir kreatif dan inovatif. Dalam kondisi yang tidak normal, pendekatan konvensional dinilai tidak lagi memadai. Oleh karena itu, diperlukan keberanian untuk menghadirkan inovasi-inovasi kebijakan yang baru.

Ketiga, keberanian dalam mengambil keputusan. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan secara tegas dengan mempertimbangkan berbagai skenario yang memungkinkan.

Terakhir, sikap adaptif dan tangkas juga menjadi kunci. Di tengah perubahan yang cepat, pemimpin harus mampu menyesuaikan diri dan kebijakan secara dinamis agar tetap relevan dengan kondisi yang berkembang.

Kementerian PKP-BP BUMN Gerak Cepat Relokasi Warga Bantaran Rel, Manfaatkan Lahan Milik BUMN

Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar rapat koordinasi bersama Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala BPS Amalia Adininggar, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT Angkasa Pura Muhammad Rizal Pahlevi, Plt Direktur Utama Perumnas Imelda Alini, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo di Gedung BP BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden untuk mempercepat relokasi masyarakat yang tinggal di bantaran rel kereta api, sekaligus melanjutkan langkah konkret pasca peninjauan lahan milik PT Angkasa Pura di kawasan Kramat, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah bergerak cepat dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk BP BUMN dan pemangku kepentingan terkait. “Kami mendapat dukungan yang sangat cepat dari Kepala BP BUMN serta Direktur Utama PT KAI dan PT Angkasa Pura. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk segera menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemanfaatan lahan milik PT Angkasa Pura ditargetkan mampu menyediakan sekitar 300 unit hunian, sementara lahan milik PT KAI akan dimanfaatkan untuk sekitar 500 unit, dengan target penyelesaian tahap awal pada 15 Juni 2026.

Menteri PKP juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk pembangunan hunian di lahan lain milik PT KAI yang akan ditentukan oleh PT KAI. “Kami juga membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta. PT KAI akan menentukan titik-titik lahan yang dapat dibangun melalui dukungan CSR, sehingga percepatan penyediaan hunian bisa lebih optimal,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan komitmen BUMN untuk mendukung penuh program pemerintah melalui optimalisasi aset yang dimiliki.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Aset-aset BUMN yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, seperti lahan milik Angkasa Pura, dapat kita dorong untuk dimanfaatkan bagi relokasi masyarakat di bantaran rel. Saat ini kami juga tengah memetakan aset-aset lain yang berpotensi untuk mendukung program perumahan,” ujar Dony.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai langkah cepat yang dilakukan merupakan bentuk nyata dari pendekatan government preneurship dalam menjawab arahan Presiden. “Ini adalah contoh kerja cepat. Dalam waktu sekitar satu minggu sejak Presiden turun langsung ke bantaran rel, ide dan arahan beliau sudah mulai menemukan bentuk konkret. Kolaborasi antara Kementerian PKP dan BP BUMN ini luar biasa,” ungkap Qodari.

Dari sisi perencanaan berbasis data, Kepala BPS Amalia Adininggar menekankan pentingnya intervensi yang tepat sasaran, terutama di wilayah dengan backlog kepemilikan hunian yang tinggi. “Kolaborasi ini sangat cepat dan efektif, serta yang terpenting berbasis data. DKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, memiliki backlog kepemilikan hunian yang tinggi. Intervensi di wilayah ini menjadi sangat strategis,” jelas Amalia.

Lebih lanjut, dalam waktu sekitar tiga minggu ke depan, Kementerian PKP bersama BUMN akan merampungkan pemetaan aset-aset yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, khususnya di kota-kota besar.

Program ini juga akan diperkuat melalui sinergi lintas sektor dalam pengembangan hunian vertikal yang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah tanggung. Dengan sinergi kuat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, Kementerian PKP optimistis percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya relokasi warga bantaran rel, dapat segera terwujud secara nyata dan berkelanjuta