Perkuat Koordinasi dan Kolaborasi, Sesmenko Kumham Imipas Hadiri Forses 2026

Jakarta, 25 September 2026 — Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Sesmenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya, menghadiri Forum Sekretaris Kementerian Lembaga (Forses) di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Jumat (25/9).

Mengusung tema “Forses Bersinergi dan Berdampak untuk Indonesia Maju”, forum tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, sinergi, dan kolaborasi antarpimpinan sekretariat kementerian/lembaga dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut. Menurutnya, para sekretaris di kementerian/lembaga memiliki peran yang sangat sentral dan strategis dalam memastikan roda organisasi serta pelayanan pemerintahan berjalan secara optimal.

“Para sekretaris di kementerian dan lembaga memiliki peran yang sangat sentral dan strategis. Karena itu, forum seperti ini penting untuk saling berbagi pengalaman, praktik baik, maupun strategi dalam memberikan pelayanan,” ujar Brian.

Ia menekankan, pertukaran pengalaman dan praktik baik antarkementerian/lembaga dapat menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan.

Upaya tersebut diharapkan mampu menghadirkan proses pelayanan yang semakin cepat, akuntabel, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

“Melalui forum ini kita dapat saling sharing, berbagi praktik-praktik baik, serta strategi bagaimana memberikan proses pelayanan yang cepat, akuntabel, dan memudahkan,” lanjutnya.

Kegiatan Forses 2026 juga diisi dengan jalan sehat bersama yang mengitari kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Aktivitas tersebut menjadi sarana menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi dan komunikasi antarpimpinan sekretariat kementerian/lembaga.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badri Munir Sukoco, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran para Sekjen, Sesmen, dan Sestama kementerian/lembaga.

Ia berharap Forses dapat menjadi ruang komunikasi yang semakin terbuka sekaligus memperluas peluang kolaborasi lintas kementerian/lembaga.

“Terima kasih dan apresiasi atas kehadiran seluruh Sekjen, Sesmen, dan Sestama. Kami berharap forum ini semakin memperkuat komunikasi, membuka ruang kolaborasi, dan menghasilkan dampak,” ujar Badri.

Sementara itu, Ketua Forses sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi menjadi hal penting mengingat besarnya tugas dan tanggung jawab yang diemban setiap kementerian/lembaga.

“Luar biasa, kegiatan ini diawali dengan jalan pagi. Selanjutnya kita melakukan olahraga dan sehat bersama. Kita semua memiliki tugas yang besar di kementerian/lembaga masing-masing. Karena itu, harus ada sesuatu yang berdampak, sesuai dengan tema kegiatan hari ini,” kata Cris.

Cris juga menekankan bahwa Forses tidak dibentuk sekadar sebagai wadah untuk berkumpul. Forum tersebut memiliki fungsi strategis sebagai ruang untuk membangun keterhubungan, memperkuat komunikasi, dan mendorong sinergi yang berkelanjutan antarkementerian/lembaga.

“Pembentukan forum ini bukan hanya untuk kumpul-kumpul. Kita harus saling terhubung dan terus membangun sinergi,” tegasnya.

Menurutnya, komunikasi dan kolaborasi yang terbangun melalui Forses diharapkan dapat menghasilkan berbagai praktik baik yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing kementerian/lembaga. “Mari kita manfaatkan forum ini untuk terus bersinergi,” pungkas Cris.

R. Andika Dwi Prasetya menilai keberadaan Forses memiliki arti penting dalam membangun keterhubungan antarkementerian/lembaga. Menurutnya, tantangan penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan koordinasi yang kuat sehingga setiap kementerian/lembaga dapat saling mendukung dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Forses ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antarkementerian/lembaga,” ujar Andika.

Melalui forum tersebut, sinergi antarkementerian/lembaga diharapkan tidak berhenti pada komunikasi dan pertukaran gagasan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kolaborasi nyata serta perbaikan kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan yang cepat, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.

Kemenperin Ajak Generasi Muda Jadi Motor Inovasi dan Penguatan Industri Halal Nasional

Kementerian Perindustrian terus memperkuat peran generasi muda dalam membangun industri nasional yang inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Keterlibatan generasi muda semakin penting di tengah besarnya peluang pengembangan industri halal, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun memperluas penetrasi produk industri Indonesia di pasar global. Pesan tersebut menjadi salah satu fokus dalam Kuliah Umum (Inspiring Lecture) bertajuk “Make Your Move: Your Journey to the Future of Industry” pada rangkaian Industrial Festival 2026.

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan arah dan masa depan industri Indonesia. Menurutnya, transformasi industri membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga kreatif, adaptif, berani berinovasi, serta mampu membaca perubahan kebutuhan pasar.

 

“Masa depan industri nasional akan sangat ditentukan oleh kemampuan kita menyiapkan generasi muda yang inovatif dan produktif. Karena itu, kami ingin semakin banyak anak muda tidak hanya menjadi pengguna produk, tetapi juga tampil sebagai pencipta teknologi, inovator, wirausaha industri, dan pemilik jenama nasional yang mampu bersaing di pasar global,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (24/9).

 

Menperin juga menegaskan, industri halal merupakan salah satu sektor yang menawarkan ruang besar bagi generasi muda untuk berkreasi dan membangun usaha. Potensi tersebut tidak boleh hanya dipandang dari besarnya pasar, tetapi harus diterjemahkan menjadi kemampuan menghasilkan produk halal yang berkualitas, inovatif, berkelanjutan, serta memiliki nilai tambah tinggi.

 

“Indonesia mempunyai pasar domestik yang sangat besar sekaligus basis industri yang kuat. Ini merupakan modal penting agar Indonesia tidak sekadar menjadi konsumen produk halal, tetapi mampu memperkuat posisi sebagai produsen dan pemain utama dalam rantai nilai industri halal dunia. Di sinilah kreativitas, teknologi, inovasi, dan keberanian generasi muda sangat dibutuhkan,” tutur Agus.

 

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari yang mewakili Menteri Perindustrian saat memberikan Kuliah Umum pada kegiatan Industrial Festival 2026 menyampaikan, kontribusi industri halal terhadap Industri Pengolahan Non Migas (IPNM) mencapai 50,55 persen atau sekitar Rp1.102 triliun.

 

“Indonesia juga memiliki pasar domestik yang sangat besar, dengan jumlah penduduk muslim sekitar 252,8 juta jiwa atau 87,14 persen dari total penduduk. Estimasi konsumsi rumah tangga masyarakat muslim Indonesia pada semester I 2026 mencapai sekitar Rp5.974,9 triliun,” ungkap Emmy di ICE BSD Tangerang, Kamis (24/9).

 

Potensi tersebut juga terlihat dari perdagangan internasional. Pada semester I 2026, ekspor produk industri halal Indonesia mencapai sekitar USD35,72 miliar. Kontribusi terbesar berasal dari industri makanan dan minuman, kemudian tekstil dan pakaian jadi, kulit dan alas kaki, farmasi, serta perlengkapan dan peralatan rumah tangga.

 

“Artinya, kita memiliki dua kekuatan sekaligus, yakni pasar domestik yang besar dan basis industri yang dapat terus dikembangkan. Kedua modal tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal global,” imbuhnya.

 

Halal Bukan Sekadar Sertifikasi

Peluang industri halal dunia juga terus meningkat. Mengacu pada State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) 2025/2026, konsumsi umat muslim pada enam sektor ekonomi syariah mencapai USD2,6 triliun pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD3,56 triliun pada 2029.

 

Indonesia berada pada peringkat keempat dalam ekosistem industri halal dunia. Pada sektor yang berkaitan dengan industri manufaktur, Indonesia menempati peringkat pertama untuk modest fashion, peringkat ketiga untuk makanan halal, serta peringkat keempat untuk farmasi dan kosmetik halal.

 

Emmy menekankan, pengembangan industri halal tidak lagi cukup dimaknai sebatas pemenuhan kewajiban sertifikasi. Konsep halal harus dikembangkan lebih luas menjadi bagian dari peningkatan kualitas, keamanan, inovasi, keberlanjutan, dan daya saing produk.

 

“Halal bukan sekadar baseline compliance. Produk halal juga harus memberikan jaminan keamanan, higienitas, dan kualitas tinggi. Halal dapat menjadi nilai tambah dan meningkatkan daya saing karena menjadi bagian dari value proposition dan branding produk di pasar internasional,” ungkapnya.

 

Konsep tersebut juga berkaitan dengan prinsip thayyib, yang mencakup aspek ramah lingkungan, perdagangan yang adil, dan keberlanjutan. Karena itu, industri halal dapat berperan dalam membangun ekonomi yang inklusif sekaligus mendukung ketahanan pangan dan ketahanan sosial.

 

Menurut Emmy, paradigma inilah yang perlu ditanamkan kepada generasi muda. Mereka tidak cukup hanya mempertanyakan apakah sebuah produk sudah halal, tetapi juga perlu memikirkan bagaimana menghasilkan produk berkualitas, teknologi apa yang digunakan, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, serta bagaimana produk tersebut dapat diterima pasar.

 

Ruang Berkarya Generasi Muda

Lebih lanjut, Emmy mengajak mahasiswa melihat industri sebagai ruang berkarya yang terbuka luas. Industri masa kini tidak hanya membutuhkan tenaga yang memahami mesin dan proses produksi, tetapi juga membutuhkan pencipta produk, pemilik jenama, pengembang teknologi, kreator, peneliti, hingga wirausaha.

 

“Tidak semua harus menjadi pengusaha dan tidak semua harus mendirikan startup. Tetapi setiap orang bisa menemukan perannya. Mereka yang belajar teknologi dapat menciptakan solusi agar proses produksi lebih efisien. Mereka yang memiliki ketertarikan pada desain dan komunikasi dapat membangun produk menjadi jenama yang dipercaya. Sementara itu, mereka yang tertarik pada riset dapat menghasilkan inovasi baru,” jelasnya.

 

Emmy mengingatkan bahwa besarnya pasar industri halal tidak secara otomatis menjadikan Indonesia sebagai pemain utama. Posisi tersebut harus diperjuangkan melalui kemampuan menghasilkan produk, teknologi, gagasan, serta pelaku industri yang relevan dengan kebutuhan zaman. Karena itu, generasi muda memiliki posisi strategis untuk menjadi bagian dari proses transformasi tersebut.

 

Salah satu contoh yang disampaikan adalah Smart Batik Indonesia, sebuah usaha yang dirintis dengan keterbatasan modal. Pendirinya mengawali usaha dengan meminjam produk dari perajin untuk ditawarkan kepada calon pembeli, kemudian secara bertahap mempelajari pasar dan mengembangkan motif batik berciri khas. Usaha tersebut menggabungkan budaya, inovasi, dan keberlanjutan dalam pengembangan produknya.

 

Smart Batik Indonesia kemudian memperoleh Indonesia Halal Industry Awards 2025 untuk kategori Industri Tekstil dan Apparel Halal Terbaik, subkategori Industri Kecil Menengah. Perkembangan usaha tersebut telah memberikan manfaat kepada lebih dari 60 perajin batik, dengan produk yang dapat dipasarkan hingga Rp1,5 juta per potong kain.

 

“Contoh tersebut memperlihatkan bahwa inovasi tidak selalu harus dimulai dengan menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru. Inovasi bisa lahir ketika kita melihat sesuatu yang sudah dimiliki, kemudian mencari cara agar produk tersebut menjadi lebih baik, lebih relevan, lebih ramah lingkungan, lebih mudah diakses, atau mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi,” ujar Emmy.

 

Pendekatan serupa dapat diterapkan pada berbagai potensi Indonesia, mulai dari makanan, fesyen, kosmetik, kriya, hingga produk berbasis sumber daya lokal. Oleh karena itu, mahasiswa dipacu untuk melihat persoalan di lingkungan sekitarnya bukan semata sebagai hambatan, melainkan peluang untuk menciptakan solusi dan inovasi.

 

Mulai dari Sekarang

Kemenperin juga mengajak generasi muda untuk tidak menunggu hingga lulus kuliah atau memiliki modal besar untuk mulai berkontribusi terhadap industri. Langkah awal dapat dilakukan dengan mengenali potensi diri, menemukan persoalan nyata, meningkatkan kemampuan, memulai dari skala kecil, serta membangun kolaborasi.

 

Menurut Emmy, sebuah riset sederhana, prototipe, proyek kampus, produk sederhana, ataupun kolaborasi antarmahasiswa dapat menjadi titik awal lahirnya inovasi yang lebih besar. Kolaborasi menjadi semakin penting karena perkembangan industri saat ini membutuhkan berbagai keahlian, perspektif, dan pengalaman.

 

“Masa depan industri Indonesia tidak cukup hanya kita tunggu. Masa depan itu harus kita bentuk bersama. Mahasiswa tidak harus menunggu suatu hari nanti untuk menjadi bagian dari perubahan. Mulailah dari kampus, dari bidang yang dikuasai, dan dari masalah yang paling dekat dengan kehidupan kita,” pesan Emmy.

 

Ia menambahkan, Indonesia membutuhkan kreativitas, energi, gagasan, inovasi, karya, dan keberanian generasi muda untuk memulai. “Jangan hanya menjadi generasi yang menyaksikan perubahan. Jadilah generasi yang ikut menciptakan perubahan itu,” pungkas Emmy.

Hadapi Era Digitalisasi, Menteri PANRB: Lulusan Politeknik SSN Dituntut Jadi Benteng Pertahanan Siber Negara

DEPOK – Proses digitalisasi pemerintahan yang berkembang pesat memicu tantangan baru yang semakin kompleks. Di tengah integrasi data dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang kian masif, ancaman siber kini bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan telah bergeser menjadi bagian dari ketahanan negara.

"Digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik adalah keniscayaan. Namun, semakin banyak aktivitas masyarakat dan pemerintahan yang berpindah ke ruang digital, semakin besar pula risiko ancaman yang dihadapi. Di sinilah peran krusial lulusan Politeknik SSN untuk hadir sebagai benteng pertahanan siber yang melindungi data, infrastruktur kritis, dan kerahasiaan negara," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat menjadi orator pada Orasi Ilmiah Wisuda Sarjana Terapan Politeknik Siber dan Sandi Negara TA 2026 di Kantor BSSN, Depok (22/9/2026).

Menteri Rini menjelaskan, intensitas serangan siber terus meningkat, yang ditandai dengan maraknya varian ransomware, celah keamanan zero-day, serta potensi kerugian ekonomi yang masif. Namun, fokus utama pemerintah saat ini adalah melindungi sektor-sektor strategis yang menjadi sasaran utama penyerangan, seperti energi, transportasi, keuangan, kesehatan, dan infrastruktur layanan publik.

"Ketika layanan publik bergantung pada sistem digital, ketahanan siber menjadi bagian dari ketahanan negara. Dampak serangan siber tidak lagi berhenti pada teknologi, tetapi langsung dirasakan masyarakat dan mengganggu keberlangsungan pelayanan pemerintah," ujarnya.

 

Menteri Rini menambahkan, perkembangan AI juga membuat lanskap ini semakin kompleks. AI dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pertahanan. Tetapi teknologi yang sama juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan penyerang.

"Karena itu, keamanan siber tidak lagi cukup kita lihat sebagai persoalan teknis. Ketika layanan publik bergantung pada sistem digital, ketahanan siber juga menjadi bagian dari ketahanan negara," imbuhnya.

Menteri Rini juga mengatakan, dalam implementasi pemerintah digital, terdapat tujuh aspek krusial yang saling mendesak dan perlu menjadi perhatian. Pertama, risiko sistemik yang saling terhubung; kedua, dua sisi mata pisau AI; ketiga, data sebagai aset sekaligus target utama; keempat, penerapan security by design dan privacy by default, kelima, keamanan siber merupakan bagian dari tata kelola; keenam, faktor manusia tetap menjadi kunci utama, serta; ketujuh, risiko ketergantungan pihak ketiga.

"Dengan tantangan yang semakin kompleks ini, keamanan siber kini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak hanya diukur dari seberapa canggih aplikasi yang dibuat, melainkan seberapa aman ekosistem digital tersebut melindungi data masyarakat dan negara," ungkapnya.

Menteri Rini menerangkan, saat ini, pemerintah tengah memasuki era human–machine collaboration, di mana pekerjaan administratif dan rutin mulai dialihkan ke sistem otomasi, algoritma, dan AI.

Pergeseran ini tidak mengurangi peran manusia, melainkan menaikkan standar kompetensi ASN ke tingkat yang lebih tinggi. Peran ASN kini berfokus pada pekerjaan dengan nilai tambah tinggi, seperti analisis mendalam, pengambilan keputusan strategis, komunikasi, kolaborasi, serta penyelesaian masalah yang kompleks. Oleh karena itu, penguasaan terhadap data, sistem digital, dan AI kini menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar.

"Saudara tidak hanya akan menjadi pengguna teknologi. Saudara akan menjadi orang yang ikut memastikan teknologi tersebut dapat digunakan secara aman. Ketika AI digunakan, Saudara harus memahami manfaat sekaligus risikonya. Ketika data semakin banyak dipertukarkan, Saudara harus memahami bagaimana data tersebut dilindungi," tegasnya.

Dalam sebuah orasi ilmiah yang penuh motivasi, Menteri Rini menekankan bahwa kewenangan digital merupakan sebuah amanah besar yang menuntut tanggung jawab tinggi. Para lulusan dan talenta digital baru diingatkan bahwa pengetahuan dan akses eksklusif yang dimiliki harus diimbangi dengan nilai-nilai integritas yang kuat.

Menurutnya, untuk menghadapi kompleksitas masa depan, Indonesia membutuhkan talenta digital terintegrasi yang merangkum tiga pilar utama, yaitu head, hand, dan heart.

"Pilar pertama adalah head (kompetensi). Para praktisi digital dituntut untuk berpikir strategis berbasis ilmu dan data. Pilar kedua, hand (eksekusi), menekankan bahwa ilmu pengetahuan baru akan benar-benar bermanfaat ketika berhasil diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Pilar ketiga, sekaligus yang paling krusial adalah heart (karakter). Mengingat sistem, data, dan informasi yang dikelola bersifat sangat vital bagi negara, peningkatan kemampuan dan akses wajib diiringi dengan tanggung jawab yang besar," ungkapnya.

Sebelum menutup arahan, Menteri Rini berpesan agar para wisudawan dan wisudawati selaku garda depan transformasi digital untuk menguasai teknologi, pahami risiko, jaga amanah, terus beradaptasi, serta harus memberikan dampak bagi masyarakat.

"Gunakan ilmu yang Saudara miliki untuk memberikan manfaat. Gunakan keahlian Saudara untuk menjaga negara. Dan gunakan setiap kewenangan yang dipercayakan kepada Saudara dengan penuh tanggung jawab," tutupnya

Tinjau Yonif TP 337/Sutajaya di Cirebon, Menhan Sjafrie Tegaskan Peran Strategis Yonif TP dalam Sishankamrata

Cirebon – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin melanjutkan rangkaian kunjungan kerja (kunker) ke Marshalling Area Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 337/Sutajaya di Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (22/9/2026).

Pada kesempatan pertama, Menhan Sjafrie menerima paparan mengenai kesiapan pangkalan, serta program kerja satuan. Selanjutnya, Menhan RI beserta rombongan melaksanakan peninjauan area pangkalan dan memberikan pengarahan langsung kepada seluruh prajurit Yonif TP 337/Sutajaya.

Dalam pengarahannya, Menhan Sjafrie menekankan bahwa sebagai Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang memiliki dua fungsi utama, setiap prajurit wajib menguasai kualifikasi tempur mendasar sekaligus kemampuan teritorial pembangunan.

“Sebagai satuan tempur, kemampuan menembak, bela diri, serta patroli untuk mencari dan menemukan sasaran adalah hal mutlak yang harus dimiliki. Di sisi lain, fungsi konstruksi, produksi, yang mencakup peternakan, perikanan, dan pertanian, serta pelayanan kesehatan harus mampu dilaksanakan secara optimal sebagai bagian dari fungsi teritorial pembangunan,” tegas Menhan RI.

Menhan menambahkan bahwa pembentukan Yonif TP ini sangat selaras dengan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dan strategi pertahanan pulau-pulau besar yang dianut Indonesia dalam menjaga kedaulatan NKRI. Ke depan, setiap Yonif TP yang sedang dan akan dibangun di seluruh Kota/Kabupaten di Indonesia diharapkan siap dan tangguh menghadapi berbagai dinamika kontinjensi, baik dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Senada dengan Menhan, Wakil Panglima TNI (Wapang TNI) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dalam pengarahannya turut menggarisbawahi pentingnya kesiapan personel di dua bidang tersebut. Wapang TNI meminta unsur pimpinan dan prajurit untuk terus menempa diri agar siap menjalankan peran ganda satuan secara profesional.

“Siapkan seluruh personel secara maksimal, baik dalam kapasitasnya sebagai satuan tempur yang andal maupun sebagai satuan teritorial pembangunan yang mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat dan wilayah sekitar,” ujar Wapang TNI.

Turut hadir mendampingi Menhan RI dalam kunjungan kerja ini antara lain Wakil Panglima TNI, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan, Kepala Badan Logistik Pertahanan (Kabaloghan) Kemhan, Serta Kepala Staf Kodam III/Siliwangi

Dorong Investasi Berkualitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pemerintah Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Pemerintah terus memperkuat keterbukaan informasi yang menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan ekosistem investasi yang berkualitas, kepastian berusaha, serta memperkuat kepercayaan investor. Informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses menjadi modal penting untuk mengoptimalkan potensi investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Tema ini sangat relevan terutama dengan ketidakpastian global dan disrupsi teknologi. Keterbukaan informasi itu menjadi kunci dalam mengurangi ketidakpastian itu sendiri dan memperkuat investor confidence,” tutur Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam acara Diseminasi Keterbukaan Informasi Publik yang bertema “Informasi Terbuka, Investasi Berkualitas, Hilirisasi Berdampak” di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (21/09).

Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Rudy Salahuddin dalam sambutannya saat membuka acara tersebut, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan agenda bersama yang membutuhkan kolaborasi dan sinergi antar badan publik. “Dengan tata kelola informasi yang semakin baik, kita berharap dapat memperkuat kepercayaan publik, mendukung penciptaan iklim investasi yang berkualitas, serta memastikan kebijakan investasi dan hilirisasi dapat dipahami dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sesmen Rudy.

Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Haryo juga menyampaikan bahwa di tengah dinamika geopolitik, fragmentasi perdagangan, dan volatilitas pasar keuangan global, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang solid. Ekonomi Indonesia pada Semester I-2026 tumbuh 5,45% (yoy), sementara inflasi Agustus 2026 tercatat sebesar 3,19%(yoy). Dari sisi investasi, realisasi investasi Semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% (yoy). Cadangan devisa pada Agustus 2026 mencapai sekitar USD146 miliar dan surplus neraca perdagangan Januari–Juni 2026 mencapai USD3,58 miliar. Sementara itu, S&P mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil.

Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 dan 8 persen pada 2029 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat sejumlah prasyarat yang perlu diperkuat, antara lain pertumbuhan investasi yang lebih cepat dari pertumbuhan PDB, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta peningkatan ekspor bernilai tambah dan efisiensi logistik. Dalam konteks tersebut, investasi perlu terus diarahkan pada sektor dan proyek yang memiliki nilai tambah tinggi serta mampu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian daerah.

“Investasi menjadi motor penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, seluruh investasi akan bermuara di daerah dan sangat bergantung pada kesiapan ekosistem di daerah. Karena itu, daerah perlu memastikan informasi investasi tersedia secara jelas, konsisten, dan mudah diakses, guna mengurangi informasi asymmetry, memperkuat business certainty, serta meningkatan kepercayaan investor dalam mengambil keputusan investasi,” ujar Staf Ahli Haryo.

Dalam memberikan kepastian berusaha, Pemerintah juga terus memperkuat implementasi sistem Online Single Submission (OSS) melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025. Ke depan, Informasi investasi yang dibutuhkan investor tidak hanya berkaitan dengan perizinan, tetapi juga mencakup profil dan potensi ekonomi daerah, tata ruang, infrastruktur, energi dan utilitas, insentif, komoditas unggulan, local supply chain, hingga keberadaan UMKM dan industri pendukung. Selain itu, Pemerintah terus mendorong penyelesaian berbagai hambatan investasi melalui Satgas Debottlenecking. Hingga 31 Agustus 2026, telah diterima 177 aduan dari pelaku usaha dan sebanyak 135 aduan telah diselesaikan. Aduan tersebut mencakup berbagai isu, antara lain perizinan, perpajakan, kepabeanan, tata ruang, logistik, dan energi.

Lebih lanjut, dalam RPJMN 2025–2029, terdapat sektor prioritas hilirisasi meliputi pertambangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, dimana sebanyak 28 komoditas prioritas memiliki potensi investasi hingga USD618,1 miliar, potensi ekspor USD857,9 miliar, serta penyerapan lebih dari 3 juta tenaga kerja hingga 2040. Untuk menangkap peluang tersebut, keterbukaan informasi diperlukan agar potensi hilirisasi dapat berkembang optimal dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat. Di sisi lain, penguatan investasi di daerah juga penting untuk mendorong pemerataan sumber pertumbuhan. Pemerintah juga terus mengembangkan KEK sebagai pusat investasi strategis, dimana hingga Juni 2026 terdapat 25 KEK dengan investasi kumulatif sekitar Rp368 triliun dan penyerapan lebih dari 283 ribu tenaga kerja.

Sejalan dengan hal tersebut, Kemenko Perekonomian terus memperkuat tata kelola informasi publik yang terbuka dan berkualitas guna mendukung iklim investasi dan pembangunan daerah. Sejak 2020, Kemenko Perekonomian telah mempertahankan predikat “Informatif” selama enam tahun berturut-turut, dimana di tahun 2025 mencapai nilai 95,47. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi publik mencapai 94,72 atau kategori A/Sangat Baik. “Kami berharap semoga kegiatan ini dapat semakin memperkuat komitmen kita dalam menghadirkan informasi yang berkualitas, membangun kepercayaan publik, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, termasuk di daerah-daerah,” pungkas Staf Ahli Haryo.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Ketua Bidang Strategi dan Riset Komisi Informasi Pusat (KIP) Joemarthine Chandra, Juru Bicara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sekaligus Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Riyatno, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Politik Kementerian Komunikasi dan Digital Arnanto Nurprabowo, dan Plt. Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Yanuar Reza.

Menteri PKP Tinjau Bedah Rumah di Petamburan, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung kondisi sejumlah rumah calon penerima bantuan Program Bedah Rumah di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2026). Kunjungan dilakukan untuk melihat kondisi rumah masyarakat sekaligus memastikan pelaksanaan Program Bedah Rumah di lapangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan calon penerima bantuan.

Dalam kunjungan tersebut, Maruarar melihat kondisi tiga rumah calon penerima bantuan, yakni Siti Nurbaiti, Muhadi, dan Elin Nustiana. Ketiganya merupakan warga Petamburan yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan Bedah Rumah.

Salah satunya adalah Siti Nurbaiti yang tinggal bersama suami, dua anak, dan kakaknya di rumah seluas 42,5 meter persegi. Siti sehari-hari mengurus rumah tangga, sementara suaminya, Dadang Lesmana, bekerja sebagai pemulung botol dengan penghasilan sekitar Rp500.000 per bulan.

Rumah yang ditempati Siti juga mengalami sejumlah kerusakan. Atap rumah bocor, sebagian besar dinding retak, dan beberapa bagian bangunan telah lapuk. Kondisi tersebut membuat rumah juga rawan terdampak banjir ketika hujan.

Kondisi serupa terlihat di rumah Muhadi yang telah ditempatinya selama sekitar 50 tahun. Rumah seluas 40 meter persegi tersebut dihuni Muhadi bersama empat anggota keluarganya. Saat ini Muhadi tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap.

Hasil verifikasi menunjukkan sejumlah bagian rumah membutuhkan perbaikan. Kondisi struktur bangunan, mulai dari pondasi, sloof, kolom, ring balok, dinding, hingga rangka atap, teridentifikasi sudah tidak kokoh. Bagian atap rumah juga hanya menggunakan plastik dan terpal.

Sementara itu, Elin Nustiana tinggal bersama suami dan tiga anaknya di rumah seluas 25 meter persegi. Elin sehari-hari mengurus rumah tangga, sedangkan suaminya bekerja sebagai buruh bengkel dengan penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan.

Melihat kondisi tersebut, Maruarar menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat yang belum mampu memperbaiki rumahnya secara mandiri. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni dapat memperoleh akses terhadap program tersebut dengan prosedur yang mudah dan tidak mempersulit.

“Saya rasa kita menemukan rumah yang tidak layak huni. Kita lihat profil rumahnya sangat parah dari lantainya, atapnya, dan mayoritas bocor. Jadi ini ada di pusat Jakarta, di Petamburan, di Tanah Abang. Kita bisa menemukan masih ada yang berpenghasilan Rp500 ribu. Ini sangat memprihatinkan karena kesenjangan di Jakarta sangat tinggi sehingga negara harus hadir. Bagaimana kita hadir di pusat-pusat kemiskinan dan rumah-rumah yang kumuh,” ujar Maruarar.

Ia menjelaskan, masyarakat yang menjadi sasaran Program Bedah Rumah harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya adalah menempati satu-satunya rumah yang dimiliki dalam kondisi tidak layak huni.

“Pak Prabowo pesannya buat aturan yang gampang dan tidak mempersulit rakyat. Kita niatnya cuma membantu supaya rumah rakyat jangan sampai ada yang kumuh, jangan sampai tidak sehat, jangan pakai asbes, karena asbes itu tidak sehat,” ujar Maruarar.

Di Jakarta, Program Bedah Rumah terus diperluas. Pada 2025, program ini telah memperbaiki 158 unit rumah, sementara pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 10.300 unit. Khusus Jakarta Pusat, jumlah tersebut meningkat dari 10 unit pada 2025 menjadi 2.000 unit pada 2026.

Sementara itu, Kecamatan Tanah Abang yang pada 2025 belum mendapatkan alokasi Program Bedah Rumah, pada 2026 mendapatkan alokasi sebanyak 105 unit rumah.

Camat Tanah Abang Dwiarti Indiarti Utami menyambut baik pelaksanaan Program Bedah Rumah di wilayahnya. Menurutnya, program tersebut mendapat antusiasme luar biasa dari warga.

“Antusias warga luar biasa karena belum pernah ada program bedah rumah yang tanpa surat kepemilikan. Jadi, program Presiden melalui Pak Menteri ini merupakan dobrakan yang bagus bagi warga, karena Kelurahan Petamburan merupakan kelurahan terpadat di Tanah Abang,” ujar Dwiarti.

Maruarar juga meminta pemerintah daerah mendukung pelaksanaan program melalui penyediaan data calon penerima yang valid. Hal tersebut diperlukan agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia menegaskan pelaksanaan program harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan bebas dari pungutan maupun permintaan uang kepada penerima bantuan.

Program Bedah Rumah diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih aman dan sehat sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi kesenjangan kualitas hunian di kawasan perkotaan.

Menhub Dudy: Harhubnas Harus Menjadi Momentum Evaluasi dan Perbarui Komitmen Pelayanan kepada Masyarakat

Jakarta – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan peringatan Hari Perhubungan Nasional tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan, namun Harhubnas harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pelayanan, sekaligus memperbarui komitmen kita kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Menhub Dudy saat memimpin Upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (17/9).

“Harapan masyarakat terhadap layanan transportasi terus meningkat. Membangun transportasi Indonesia bukan pekerjaan mudah, menuntut kita untuk terus memperkuat keselamatan, memperluas konektivitas antardaerah, dan menghadirkan sistem transportasi yang andal serta berkelanjutan. Karena itu, Hari Perhubungan Nasional tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pelayanan, sekaligus memperbarui komitmen kita kepada masyarakat,” kata Menhub.

Menhub Dudy turut menyampaikan keprihatinan atas berbagai musibah transportasi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Ia menyatakan peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut sejatinya mengingatkan Insan Perhubungan pada satu hal yang sangat mendasar yakni keselamatan.

“Hari Perhubungan Nasional tahun ini kita peringati dalam suasana yang penuh makna. Kita memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas banyak pekerjaan yang telah kita selesaikan. Namun demikian, pikiran dan hati kita juga diliputi keprihatinan atas berbagai musibah transportasi yang terjadi belakangan ini. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Perhubungan, saya kembali menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan,” ujar Menhub Dudy.

Dalam transportasi, keselamatan tidak pernah boleh menjadi rutinitas administratif terhadap sistem yang telah dibangun dan diawasi. “Keselamatan adalah tanggung jawab moral. Lebih dari itu, keselamatan adalah harga diri Insan Perhubungan,” tegas Menhub.

Penegasan tersebut, menurut Menhub, menjadi semakin penting karena Insan Perhubungan bekerja di tengah lingkungan yang semakin kompleks. Keselamatan dan konektivitas transportasi tetap harus dijaga secara bersamaan. Karena itu, Insan Perhubungan harus berani menghentikan operasi ketika keadaan tidak aman dan harus cepat mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus.

Menhub Dudy juga menjelaskan, transportasi tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan kendaraan dan infrastruktur semata. Presiden Prabowo Subianto bahkan menegaskan pentingnya konektivitas antara pusat-pusat produksi dan permukiman untuk menurunkan biaya angkut dan biaya logistik, serta memperluas pemerataan pembangunan.

“Hari Perhubungan Nasional 2026 mengusung tema Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju. Ini sejalan dengan tujuan utama transportasi yang dapat mempertemukan keluarga, membuka kesempatan kerja, membawa bahan pangan, menggerakkan industri, serta menghadirkan negara sampai ke wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil,” ungkap Menhub.

Ke depan, Menhub Dudy mengingatkan bahwa tugas Insan Perhubungan tidaklah ringan. Seluruh jajaran harus menjaga layanan keperintisan, memperkuat angkutan masal perkotaan, serta membangun integrasi antarmoda sambil terus-menerus memperbaiki sistem logistik.

Menhub menambahkan kemajuan teknologi membuat pengawasan sektor transportasi jadi semakin transparan dan efektif. Transformasi digital membuat perjalanan lebih selamat, kepatuhan yang lebih baik, dan sistem logistik yang semakin tertib.

“Namun secanggih apapun teknologi, ujung dari pelayanan publik tetaplah manusia. Aplikasi, sistem pengawasan, serta infrastruktur terbaik pada akhirnya berpulang kepada integritas kita. Karena itu, 5 Citra Manusia Perhubungan tidak boleh sekadar dihafalkan. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, tangguh menghadapi tantangan, serta bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan harus terlihat dalam cara kita bekerja setiap hari,” tutur Menhub.

Menhub Dudy mengungkapkan Insan Perhubungan tidak selamanya bekerja di garis depan. Masyarakat tidak selalu melihat petugas yang memeriksa landasan, yang mengawasi pergerakan kapal, yang memastikan persinyalan kereta terus bekerja, sampai mengatur navigasi dan lalu lintas. Ia pun menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Insan Perhubungan atas pengabdian yang telah dilakukan.

“Di momen ini, saya juga mengajak seluruh Insan Perhubungan untuk menjadikan bulan ini sebagai Bulan Keselamatan Transportasi. Mari jadikan bulan ini untuk membangun budaya keselamatan yang lebih kuat sepanjang tahun,” pungkas Menhub Dudy.

Turut hadir dalam upacara ini, seluruh Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan.