DWP Kemendikdasmen Berikan Dukungan Materi dan Psikososial bagi Siswa Terdampak Bencana di Cianjur

Cianjur - Sebagai bentuk dukungan terhadap musibah puting beliung di kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melaksanakan kegiatan sosial dengan tema DWP Peduli: Menguatkan Solidaritas, Menebar Manfaat bagi Pendidikan. Kegiatan ini diselenggarakan di SDN Batulayang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Sabtu (31/1).

Penasihat DWP Kemendikdasmen, Masmidah Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa kehadiran DWP Kemendikdasmen di SDN Batulayang merupakan bentuk empati dan solidaritas kepada masyarakat Cianjur, khususnya anak-anak yang masih merasakan dampak trauma pascabencana.

Ia menuturkan bahwa anak-anak yang mengalami trauma memerlukan dukungan moral dan penguatan secara berkelanjutan agar kembali merasa aman dan tidak takut untuk beraktivitas, terutama dalam mengikuti pembelajaran di sekolah.

“Anak-anak harus tetap semangat bersekolah. Trauma yang dialami perlu kita pulihkan secara perlahan agar tidak menjadi ketakutan yang berkepanjangan. Kita bangun keyakinan bahwa semua ini bisa kita lalui bersama,” tambahnya.

Sebagai bentuk kepedulian nyata, DWP Kemendikdasmen menyalurkan bantuan berupa perlengkapan sekolah bagi peserta didik serta bantuan material bagi keluarga terdampak. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban serta menjadi simbol solidaritas dan kebersamaan.

Sementara itu, Kepala SDN Batulayang, Siti Badriah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta kehadiran DWP Kemendikdasmen di sekolah yang dipimpinnya. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi penguat moral bagi seluruh warga sekolah, terutama bagi anak-anak yang masih berjuang memulihkan kondisi psikologisnya.

“Bencana angin puting beliung yang melanda wilayah kami meninggalkan dampak yang mendalam, khususnya bagi anak-anak. Banyak dari mereka mengalami ketakutan, kecemasan, kehilangan rasa aman, bahkan penurunan semangat belajar,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa bencana terjadi pada Kamis, 22 Oktober 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, disertai hujan deras, angin kencang, dan pemadaman listrik. Meski saat kejadian para guru dan siswa telah berada di rumah masing-masing, dampaknya cukup besar. Sejumlah rumah siswa mengalami kerusakan, baik rusak sebagian maupun rusak berat, serta menyisakan trauma psikologis yang masih dirasakan hingga kini.

“Bagi anak-anak usia sekolah dasar, bencana bukan hal yang mudah dipahami. Mereka membutuhkan waktu, pendampingan, dan perhatian khusus agar kondisi mental, emosional, serta rasa aman mereka dapat pulih secara perlahan,” tambahnya.

Selain penyaluran bantuan, kegiatan ini juga diisi dengan agenda trauma healing bagi anak-anak korban bencana. Salah satu aktivitas yang dilaksanakan adalah menggambar rumah impian, yang bertujuan membantu anak-anak mengekspresikan perasaan, membangun kembali rasa aman, serta menumbuhkan harapan pascabencana. Anak-anak tampak antusias dan gembira menggambar rumah impiannya, kemudian membacakan dan menceritakan hasil karyanya secara langsung di hadapan Ibu Masmidah.

“Saya ingin punya rumah yang ada kolam renangnya, saya ingin punya rumah yang ada kendaraannya,” ungkap salah satu siswa dengan semangat membacakan rumah impiannya. 

Setelah melihat dan mendengar langsung impian para murid, Masmidah turut memberikan motivasi kepada mereka agar tetap berani bermimpi dan tidak menyerah pada keadaan. “Saya mendoakan semoga impian adik-adik semua bisa terwujud serta kalian bisa tumbuh menjadi generasi yang tangguh, dan berprestasi di masa depan,” tuturnya. 

Unjuk Gigi di Kancah Internasional, Kementerian PANRB Siapkan Inovasi Pelayanan Publik untuk Guangzhou Award

JAKARTA – Inovasi pelayanan publik milik Pemerintah Indonesia kembali berlaga di kancah Internasional. Kali ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional, menyiapkan dua belas inovasi untuk mengikuti Guangzhou Award Tahun 2026.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru mengatakan bahwa dengan berpartisipasi pada kompetisi ini, Indonesia menunjukkan upayanya dalam transformasi pelayanan publik melalui terobosan atau inovasi yang diciptakan oleh instansi pemerintah. “Keikutsertaan Indonesia dalam ajang ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pelayanan publik Indonesia telah menghadirkan berbagai terobosan sehingga layak mendapatkan apresiasi tingkat dunia, sekaligus menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya Kick Off Meeting Fasilitasi Pendampingan Peserta Guangzhou Award 2026 secara virtual, Kamis (29/1/2026).

Dijelaskan, dua belas inovasi pelayanan publik ini merupakan inovasi terbaik yang telah meraih penghargaan Outstanding Public Service Innovation (OPSI) pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025. Adapun inovasi-inovasi tersebut diantaranya yakni Puskesmas Pakekan Hunter TB Stunting (PUSPA HUNTING); Kartu Digital Sungai Rumbai Sehat Untuk Eradikasi Stunting; Serving The Villager; Peduli Kampung Asi (PEDULI KASI); Intervensi Nutrisi Tumbuh Kerjar Berkelanjutan Atasi Stunting (IBUK ANTING); Peran Manager dalam Korporasi Pertanian (PANDORA) di Kabupaten Kebumen; KPBU APJ; Hari Belanja Cantik ke Pasar tradisional dan UMKM; Strategi Pembentukan Kampung Iklim sebagai Bentuk Mitigasi Perubahan Iklim Menuju Smart Environment (SUPERMIE); Pusat Informasi Terpadu dan Responsif (PINTERES); GOKER WANGI; dan Baca Meter Mandiri.

Deputi Otok menambahkan, fasilitasi ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus penguatan berkelanjutan terhadap inovasi pelayanan publik daerah yang telah menjadi praktik baik di tingkat nasional. Selain itu, fasilitasi menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan capaian inovasi pelayanan publik Indonesia di tingkat internasional dan mendukung kontribusi Indonesia terhadap agenda pembangunan global, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)

Untuk diketahui, 7th Guangzhou International Award for Urban Innovation merupakan penghargaan bergengsi internasional yang diselenggarakan oleh United Cities and Local Governments (UCLG) dan World Association of the Major Metropolises (Metropolis). “Ajang kompetisi internasional ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengakui, dan mempromosikan inovasi yang terbukti memberikan dampak nyata dalam meningkatkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan perkotaan dan daerah,” tuturnya.

Diharapkan, partisipasi Indonesia dalam Guangzhou Award mampu mendorong para inovator untuk bersaing secara global dan dapat menambah sudut pandang baru agar mampu berpikir secara lebih luas terkait pengembangan inovasi di masing-masing instansi pemerintah. “Kita juga harus membuktikan bahwa inovasi yang kita hasilkan itu menjawab persoalan publik, dan kita membuktikan bahwa inovasi yang sudah kita hasilkan ini memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Director of KMMB Consulting Mochamad Badowi memaparkan terkait branding strategis layanan inovasi pemerintah daerah, dan peningkatan kualitas proposal. Ada enam pilar inovasi dalam kerangka kerja standar global, pertama adalah kebijakan baru.

Dijelaskan, pemerintahan itu adalah bagian dari motor penggerak terhadap regulasi yang disusun, yang harapannya bisa evidence-based policy, maupun juga science-based policy. “Kebijakan-kebijakannya berdasar pada fakta yang ada di lapangan, dan didasarkan pada penelitian-penelitian yang sudah empiris, valid, dan reliability,” ungkapnya.

Selanjutnya yakni strategi baru, dan tata kelola baru. Menurutnya, kebijakan tanpa strategi hanya selesai di kertas dan tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian muncul, teknologi baru yang applied, dan tepat guna.

“Jadi dalam konteks ini kita sebagai penggerak perubahan itu, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada, yang sudah tersedia untuk memudahkan fasilitas yang kita berikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Pilar selanjutnya adalah kemitraan baru, dan model bisnis baru. Dijelaskan, dengan model bisnis baru, maka lahir kebijakan baru, hal ini sirkular, dan terus menerus. “Ketika ini terjadi, maka yang dirasakan oleh masyarakat, kehadiran kita ini akan terasa sangat impactful, sangat berdampak bagi kebutuhan di masyarakat,” jelasnya.

Badowi menyampaikan dimensi branding strategis dalam konteks global, pertama inovasi kebijakan. Inovasi tersebut, lanjutnya, harus menunjukkan adanya terobosan dalam regulasi, tata kelola, atau cara kerja birokrasi yang sebelumnya kaku menjadi fleksibel.

Kedua, dalam konteks inovasi global adalah dampak sosial. Dalam konteks global, inovasi harus membuktikan bahwa ada kehidupan warga yang benar-benar berubah. Fokusnya bukan pada seberapa canggih teknologinya, tapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat (inklusivitas). Terakhir, yang menjadi perhatian adalah positioning global, dimana inovasi daerah harus diposisikan sebagai model percontohan dunia.

“Maksudnya adalah inovasi yang dilakukan di Banyuwangi, inovasi yang dilakukan di Bantaeng, itu bisa dijadikan sebagai model percontohan di dunia. Bisa dipakai di Eropa, di Tiongkok, di Australia, dan selanjutnya. Jadi kita harus berpikir global, yang kita praktekkan di lokal,” ujarnya.

Sementara itu, Innovation Practitioner Budi Chairuddin menyampaikan penilaian penghargaan ini mencakup empat kriteria utama yaitu inovasi, efektivitas, keberlanjutan kebijakan, dan signifikansi. Masing-masing kriteria mengevaluasi kontribusi dan dampak proyek pada isu publik.

Dalam hal ini, Budi memaparkan beberapa catatan penting dalam penulisan proposal. Pertama yakni, kebaruan yaitu keunikan gagasan, pendekatan baru, dan modifikasi inovasi yang ada. Kemudian, efektif capaian nyata dan solutif. Selanjutnya, bermanfaat (dampak) yaitu menyelesaikan masalah.

Kemudian, dapat ditransfer, dan inovasi dapat diadaptasi, oleh Unit Pelaksana Pelayanan Publik (UPP) sejenis atau diadaptasi ke dalam konteks lain. Terakhir, berkelanjutan yaitu keberlangsungan inovasi.

Menkeu Purbaya Lantik 27 Pejabat Tinggi Pratama, Tekankan Integritas dan Peran Bea Cukai Jaga Pasar Domestik

Jakarta,  Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1). Para pejabat yang dilantik terdiri atas 22 orang pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), 3 orang pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), 1 orang pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan 1 orang pejabat Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Dalam pelantikan tersebut, Menkeu menyampaikan kepercayaan negara kepada para pejabat yang dilantik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya sesuai amanah yang diberikan. Selain itu, Menkeu menegaskan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar seremoni administratif, melainkan merupakan tugas negara dan bentuk kepercayaan publik yang harus dipertanggungjawabkan.

“Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas. Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak Saudara-Saudara sekalian dan akan dimintai pertanggungjawaban melalui kepemimpinan, etika, serta kinerja,” ujar Menkeu.

Menkeu juga menekankan pentingnya merumuskan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong permintaan dalam negeri. Hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan cita-cita Indonesia maju di tengah tantangan dinamika geopolitik global. 

“Di dalam negeri kita punya domestic demand yang besar. Ini harus didorong lewat kebijakan fiskal yang tepat. Domestic demand kalau kita dorong pertumbuhannya tepat, tapi kalau banyak barang selundupan, domestic demand-nya yang menguasai perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang bersaing secara tidak fair, karena masuknya ilegal, sehingga perusahaan-perusahaan dalam negeri tidak mempunyai ruang untuk bersaing secara fair,” kata Menkeu. 

Oleh karena itu, jajaran Kemenkeu, khususnya Bea dan Cukai, harus berada di lini terdepan dalam menjaga pasar dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat, khususnya dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di luar negeri yang bersaing secara tidak fair. Menkeu meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja lebih disiplin, menjaga integritas, serta memastikan pengelolaan fiskal dan pasar domestik berjalan secara bersih dan profesional demi kepentingan negara.

Menhub Dudy Resmikan Stasiun Jatake, Perkuat Mobilitas Kawasan Perkotaan

anten - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meresmikan Stasiun Kereta Jatake yang berlokasi di Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Selasa (28/1). Peresmian ini menandai hadirnya simpul transportasi baru pada lintas Tanah Abang - Rangkasbitung untuk mendukung mobilitas masyarakat kawasan perkotaan.

"Stasiun Jatake dibangun untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus tumbuh dan meningkatnya kebutuhan transportasi publik seiring pengembangan kawasan Serpong, BSD, dan sekitarnya," ujar Menhub Dudy.

Kehadiran stasiun ini diharapkan dapat mengurangi beban Stasiun Rawabuntu dan Cisauk yang selama ini mengalami lonjakan penumpang harian. Kapasitas layanan Stasiun Jatake saat ini bisa melayani 20.000 penumpang per harinya.

Pembangunan Stasiun Jatake dilaksanakan melalui skema kolaborasi antara pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, dan badan usaha swasta tanpa menggunakan dana APBN. Proyek ini menggunakan skema pembiayaan kreatif kerja sama antara PT Kereta Api Indonesia dan PT Bumi Serpong Damai Tbk.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga pembangunan Stasiun Jatake dapat terwujud tanpa menggunakan dana APBN, dengan melalui skema kolaborasi yang sehat dan saling menguatkan," kata Menhub Dudy.

Peresmian Stasiun Jatake sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat perkeretaapian sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat. Pemerintah terus mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan massal guna mengurangi kemacetan dan emisi.

"Stasiun ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar pergerakan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya," sebut Menhub Dudy.

Stasiun Jatake memiliki luas bangunan 3.198 m2 dengan fasilitas peron yang memadai serta area penunjang yang terintegrasi. Stasiun ini memiliki luas peron 300m2 dengan bangunan yang terdiri atas 3 lantai.

Operasional perjalanan kereta di Stasiun Jatake saat ini memiliki headway (selang waktu kedatangan kereta) antara 5-10 menit. Total frekuensi perjalanan harian yang akan melalui Stasiun Jatake sebanyak 192 perjalanan.

Turut hadir dalam acara ini Gubernur Banten Andra Soni, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, dan Direktur Utama PT Sinarmas Land Michael Widjaja.

Wamenhan–Wamendag Bahas Sinergi Lintas Kementerian

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto menerima audiensi Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Wamendag RI) Dyah Roro Esti di ruang kerja Wamenhan, Selasa (27/1/2026).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Pakistan, khususnya dalam rangka memperkuat dukungan konkret Indonesia melalui kerja sama lintas kementerian.

Dalam audiensi tersebut, dibahas peluang kolaborasi antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Perdagangan RI sebagai bagian dari sinergi pemerintah dalam mendukung kebijakan strategis nasional. Kolaborasi ini diarahkan untuk saling memperkuat peran dan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam menghadapi tantangan global.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Perdagangan. Upaya ini dipandang penting untuk meningkatkan kesiapan aparatur dalam mengelola kerja sama internasional, perdagangan luar negeri, serta mendukung kebijakan ekspor yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Disamping itu, audiensi juga membahas terkait upaya peningkatan ekspor produk pertanian Indonesia ke Pakistan dengan nilai yang lebih optimal. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga menjadi bentuk nyata kontribusi Indonesia dalam mendukung ketahanan ekonomi dan pemulihan Pakistan melalui jalur perdagangan yang saling menguntungkan.

Pacu Kapasitas Produksi, Kemenperin Apresiasi Industri Baja Nasional Tambah Investasi

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong penguatan struktur industri logam nasional guna menopang pertumbuhan ekonomi dan mendukung agenda industrialisasi berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya ground breaking fasilitas Continuous Galvanizing Line (CGL) 2 PT Tata Metal Lestari di Purwakarta, Jawa Barat.

 

“Industri baja nasional memiliki peran strategis dalam upaya mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi, serta penguatan industri turunan seperti permesinan, otomotif, galangan kapal, dan sektor energi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya, Senin (26/1).

 

Kemenperin mencatat, dalam lima tahun terakhir, produksi baja nasional meningkat hampir 98,5 persen dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 8,5 juta ton. “Ini mencerminkan kapasitas industri baja nasional yang terus tumbuh dan semakin kompetitif,” ungkap Menperin.

 

Guna memacu kinerja industri baja nasional, Kemenperin terus mengoptimalkan berbagai kebijakan strategis, antara lain penerapan tindakan pengamanan perdagangan (trade remedies), pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, pemberian fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), pengutamaan penggunaan produk dalam negeri, pemberian insentif fiskal, serta penerapan prinsip industri hijau.

 

“Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan utilisasi industri baja nasional secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing produk baja dalam negeri di pasar domestik maupun ekspor,” tutur Menperin.

 

Kemenperin menyampaikan apresiasi kepada PT Tata Metal Lestari dan Tatalogam Group atas komitmennya dalam memperkuat industri baja nasional melalui investasi berkelanjutan. Peningkatan kapasitas produksi melalui pembangunan fasilitas CGL 2 ini sejalan dengan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat kemandirian industri dan mendukung hilirisasi

 

“Kami berharap fasilitas ini dapat beroperasi optimal, berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penguatan industri dalam negeri,” ujar Direktur Industri Logam Kemenperin Dodiet Prasetyo mewakili Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Setia Diarta pada acara Ground Breaking fasilitas CGL 2 PT Tata Metal Lestari di Purwakarta, Jawa Barat.

 

Kemenperin optimistis, pembangunan fasilitas CGL 2 akan memperkuat ekosistem hulu sampai hilir di industri baja nasional sehingga dapat meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, yang mendukung tumbuhnya perekonomian nasional. “Melalui proyek ini tentu akan meningkatkan daya saing nasional, menciptakan job creation, dan juga pemberdayaan ekonomi lokal,” tambah Dodiet.

 

Pada kesempatan yang sama, VP of Operations PT Tata Metal Lestari, Stephanus Koeswandi menyatakan, pembangunan CGL 2 merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat industri antara (midstream) baja nasional. “Industri antara memiliki peran krusial sebagai penghubung antara industri hulu dan hilir. Tanpa sektor ini yang kuat, rantai pasok akan rapuh dan ketergantungan impor terus tinggi,” ungkap Stephanus.

Ia juga menjelaskan, PT Tata Metal Lestari saat ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga telah mengekspor produk baja lapis ke 25 negara, termasuk ke pasar Amerika Serikat dan Eropa yang memiliki standar kualitas tinggi.

 

“Pembangunan CGL 2 ini merupakan bagian dari peta jalan kami untuk mencapai kapasitas terpasang hingga 2,5 juta ton baja lapis secara bertahap hingga 10 tahun ke depan, sekaligus mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan menghadirkan produk Made in Indonesia berstandar global,” ungkapnya.

 

Fasilitas baru ini, lanjut Stephanus, akan memproduksi sebesar 250 ribu ton baja lapis per tahun, yang akan melengkapi total produksi PT Tata Metal Lestari sebesar 500 ribu ton baja lapis per tahun yang sebelumnya telah diproduksi di CGL 1 Cikarang, Bekasi.

 

Dalam pengembangan fasilitas tersebut, PT Tata Metal Lestari menggandeng Tenova, perusahaan teknologi asal Italia, untuk memastikan penerapan teknologi terbaik yang efisien dan ramah lingkungan. “Investasi ini juga menjadi bukti keseriusan kami dalam mendukung transformasi menuju industri hijau dan target net-zero emission, melalui efisiensi energi dan optimalisasi proses produksi,” tambah Stephanus.

 

Selain memperkuat ketahanan industri nasional, kehadiran CGL 2 diharapkan memberikan multiplier effect bagi daerah, khususnya melalui penciptaan lapangan kerja baru serta penggerakan ekonomi lokal di Kabupaten Purwakarta dan Provinsi Jawa Barat.

 

“Ini merupakan bagian dari komitmen investasi lanjutan dari total Rp1,5 triliun, yang akan menambah tenaga kerja sekitar 350 orang. Proyek kami ini merupakan line yang pertama di South East Asia, yang menggunakan teknologi pelapisan zinc magnesium dan zinc aluminium magnesium, sehingga dapat meningkatkan umur penggunaan baja hingga empat kali,” pungkasnya.

Kemensos-Kemenkop Tandatangan MoU Pemberdayaan Penerima Bansos Melalui Koperasi Desa Merah Putih

Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pemberdayaan sosial penerima manfaat melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Melalui kerja sama ini, penerima bantuan sosial akan didorong menjadi anggota KDMP.

Gus Ipul menyampaikan, penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

“Lewat MoU ini kami ingin memperkuat kerja sama dalam mendorong seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) atau penerima manfaat yang (bantuannya) disalurkan lewat Kemensos itu bisa menjadi anggota KDMP. Nanti secara bertahap kita dorong setelah semuanya siap,” kata Gus Ipul usai penandatanganan MoU di Ruang Rapat Lantai 8 Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Ia menjelaskan, KPM akan didorong memasarkan produknya melalui KDMP serta dianjurkan membeli kebutuhan pokok di koperasi tersebut. Selain memberikan manfaat langsung bagi KPM, langkah ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal di tingkat desa dan kelurahan.

“Di samping dia konsumen, dia juga pemilik daripada toko-toko KDMP. Itu keunggulannya, dia juga ikut dapat sisa hasil usaha (SHU) di akhir tahun,” jelas Gus Ipul.

Terkait implementasi di lapangan, Kemensos bersama Kementerian Koperasi akan melakukan uji coba setelah sarana dan prasarana koperasi dinyatakan siap.

“Kita mulai di 27.000 (titik) yang akan siap di bulan Maret dan April. Sementara kita akan mencoba di beberapa titik sebagai pilot project,” ujar Gus Ipul.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai, keanggotaan KDMP membuka peluang bagi penerima manfaat untuk terlibat langsung dalam kegiatan usaha koperasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

“Mereka yang sebelumnya menjadi penerima manfaat juga bisa terlibat di dalam kegiatan usaha dan juga bisa mendapatkan bagian dari pendapatan dari KDMP,” kata Ferry.

Ia menambahkan, MoU ini menjadi titik awal kolaborasi program KDMP dengan berbagai program Kemensos, khususnya dalam penguatan pemberdayaan sosial masyarakat. Saat ini, pembangunan KDMP berlangsung di 27.191 titik dan ditargetkan mencapai 80.000 titik pada Desember 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi nanti bertahap dan seperti yang disampaikan oleh Presiden, nanti akan mencapai 80.000 di akhir tahun ini,” pungkas Ferry.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi. Hadir pula jajaran pejabat tinggi Kemensos dan Kementerian Koperasi.