Kementerian Perindustrian menggandeng para pemangku kepentingan untuk bersinergi memacupengembangan industri kecil dan menengah (IKM) nasional agar semakin produktif danberdaya saing global. Salah satu upaya penting yang perlu dikerjakan bersama adalah terkait denganakses kemudahan pembiayaan kepada IKM seperti kredit usaha rakyat (KUR).
“Kami
mendorong penyaluran KUR lebih banyak kepada sektor produksi, termasuk
IKM. Memang evaluasinya tidak semudah di industri jasa. Tetapi, IKM
sebagai sektor yang berbasis produksi akan memberikan penciptaan
lapangan kerja lebih besar,” kata Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto seusai membuka acara Sarasehan Sinergi Pengembangan Pembinaan IKM di Jakarta, Senin (28/8).
Meperin mengungkapkan, idealnya target peruntukan KUR pada sektor usaha produktif sebesar 30-40 persen.
Hingga Juli 2017, penyaluran untuk sektor industri pengolahan termasuk
IKM sebesar Rp3,3 triliun atau enam persen. Namun demikian, capaian tersebut perludiapresiasi dan terus ditingkatkan.
“Kinerja ini kami apresiasi karena peran penting dari Komite
Kebijakan KUR dan bank-bank penyalur KUR yang meliputi Bank BUMN, Bank
Swasta, Bank Pembangunan Daerah, serta koperasi dan perusahaan
pembiayaan lainnya,” paparnya.
Menurut
Airlangga, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan
akses pembiayaan terhadap IKM, antara lain melalui Lembaga Pengelola
Dana Bergulir (LPDB), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan
Pemodalan Nasional Madani (PNM).
“Ada beberapa permodalan lain yang bisa dibantu. Silakan ke lembaga pembiayaan. Bahkan, kami juga mendorong agar IKM memanfaatkan e-commerce, karena seperti Jepang, China, dan Singapura sudah banyak mendukung pengembangan e-commerce di Indonesia,” lanjutnya.
Dirjen
IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih menyampaikan, IKM saat ini berperan
sebagai salah satu sektor usaha yang menjadi tulang punggung
perekonomian khususnya di negara berkembang. Berdasarkan data BPS yang
diolah Ditjen IKM, jumlah IKM mencapai 4,4 juta unit usaha dan menyerap
tenaga kerja sebanyak 10,1 juta orang pada tahun 2016.
Selain
itu, IKM juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
sebesar 4,27 persen. “Dengan kinerja tersebut, IKM memiliki peran untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan berkontribusi pada
pengembangan sektor swasta yang dinamis,” jelasnya.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Kemenperinmenargetkan penciptaan sebanyak 20 ribu wirausaha baru . “Untuk mencapai sasaran ini, kami telahmelaksanakan program pemberian fasilitas melalui pengembangan produk IKM,restrukturisasi mesin dan peralatan serta promosi dan pameran,” sebut Gati.
Kemenperin
juga melakukan penguatan kelembagaan melalui pengembangan sentra IKM
serta peningkatan kemampuan Unit Pelayanan Teknis (UPT). “Alokasi dana dekonsentrasi pada tahun 2018 diarahkan untuk mendukung penciptaan wirausaha baru,” lanjutnya.
Sepakat Bina Napi
Pada
kesempatan yang sama, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman
antara Kemenperin dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Peningkatan Pembinaan dan Bimbingan Kemandirian Warga Binaan
Pemasyarakatan. Komitmen ini merupakan pembaruan dari kerja sama
sebelumnya yang telah disepakati sejak 24 Mei 2012.
“Nota
Kesepahaman ini merupakan upaya bersama Kemenperin dan Kemenkumham
untuk terus menciptakan bibit wirausaha baru melalui pembinaan
kemandirian,” kata Menperin Airlangga. Warga binaan di lembaga
pemasyarakatan diharapkan menjadi pelaku usaha yang kreatif sehingga
siap berkompetisi dalam industri saat selesai menjalani masa pembinaan.
“Jumlah warga lapas yang dibina tergantung dari Kemenkumham.
Pasalnya, saat ini banyak generasi muda yang sedang jadi warga binaan.
Kalau dalam pembinaan mereka tidak ada pekerjaan, jadi kurang produktif,
makanya perlu ada pelatihan,” paparnya.
Menurut
Airlangga, pembinaan warga lapas sebagai wirausaha baru merupakan salah
satu upaya untuk mengoptimalkan potensi dan meningkatkan daya saing
sumber daya manusia Indonesia sekaligus untuk terus berupaya
meningkatkan perekonomian nasional.
“Dengan
pembinaan sosial yang baik dan dengan penyaluran bakat melalui
pembinaan dan bimbingan, wirausaha baru diharapkan dapat turut
memberikan efek positif pada lingkungan sekitarnya, khususnya setelah
selesai menjalani masa pembinaan,” tambahnya.
Oleh
karenanya, setiap tahun Kemenperin memfasilitasi pameran hasil produksi
lapas untuk semakin mempromosikan hasil karya warga binaan yang cukup
kreatif dan inovatif. Apalagi saat ini didukung dengan adanya e-commerce.
“Akses pasar digital bisa jadi alternatif, karena saat ini ekonomi
digital tumbuh satu persen, dan diharapkan lima tahun ke depan bisa
meningkat jadi 10 persen,” ucap Airlangga.
Dirjen
Gati menyampakan, untuk implementasi kerja sama kedua kementerian ini,
telah dilakukan beberapa kegiatan yang dapat menumbuhkan keterampilan
dan keahlian bagi narapidana sekaligus meningkatkan kualitas
produk-produk yang dihasilkan oleh para narapidana tersebut.
Kegiatan
itu, antara lain pelatihan kewirausahaan di Lapas Wanita Kelas IIB Anak
dan Wanita, Tangerang, Banten untuk dua angkatan dengan jumlah peserta
30 orang pada tahun 2012, kemudian melaksanakan in house training
Wirausaha Baru Lapas untuk Pakaian Jadi dan Bordir di Lapas Kelas IIA
Wanita, Palembang, Sumatera Selatan dengan jumlah peserta 15 orang tahun
2014.
Selanjutnya, penyelenggaraan bimbingan teknis dan start up
untuk produk kerajinan di Lapas Kota Palu dengan jumlah peserta 20
orang tahun 2015, serta kegiatan promosi produk-produk Lapas produktif
seluruh di Indonesia yang digelar di Plasa Pameran Industri, Gedung
Kemenperin sejak tahun 2012.
“Dengan
adanya kerja sama lanjutan tahun ini, kami berharap dapat meningkatkan
kegiatan dalam penumbuhan wirausaha baru untuk warga binaan,” ungkap
Gati. Menurutnya, kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk turut
meningkatkan populasi industri nasional. Upaya ini pun akan mendorong
pemerataan ekonomi nasional yang membawa kesejahteraan masyarakat secara
inklusif.