JAKARTA 12 Agustus 2016,- Ombudsman RI mendorong perbaikan pelayanan publik di bidang perizinan usaha guna meningkatkan peringkat Indonesia dalam survei The Ease Of Doing Business (Kemudahan Berusaha) yang dirilis oleh World Bank Group.
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala memaparkan, dalam Survey the Ease Of Doing Business (Kemudahan Berusaha) yang dirilis oleh World Bank Group pada tahun 2015 , posisi Indonesia naik 11 peringkat . “Dari sebelumnya berada di peringkat 120 menjadi peringkat 109 dari total 189 negara yang disurvei. Survei ini dilakukan terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Surabaya dan PTSP di Provinsi DKI Jakarta,” terang Adrianus di Kantor Ombudsman RI, Jumat(12/8).
Ia menegaskan peringkat kemudahan berusaha merupakan salah satu image suatu negara, oleh karenanya setiap tahun peringkat Indonesia seyogyanya meningkat. “Ombudsman RI sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik juga telah hadir untuk memastikan pelaksanaan iklim usaha di Indonesia berjalan dengan baik,” kata Adrianus.
Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL) yang dikembangkan oleh Ombudsman RI, pada kurun waktu awal 2014 hingga Maret 2016, terdapat empat provinsi yang memperoleh pengaduan terbanyak di bidang perdagangan dan izin usaha. Yaitu Provinsi Jawa Timur sebanyak 70 laporan, Jawa Tengah sebanyak 55 laporan, DKI Jakarta sebanyak 39 Laporan, dan Sulawesi Selatan sebanyak 35 laporan.
Untuk itu Ombudsman RI berencana menjaring aspirasi seluas-luasnya dari para stakeholders demi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan dan perizinan usaha melalui “Diskusi Publik Tentang Kontribusi Lembaga Penampung Keluhan Publik pada Ease Of Doing Bussiness”. Acara tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 15 Agustus 2016 di Surabaya dan Palembang, 16 Agustus 2016 di Makassar dan pada tanggal 22 Agustus 2016 di Jakarta.
“Diskusi publik ini bertujuan melihat sejauh mana Ombudsman RI dapat berkontribusi dalam penciptaan iklim berusaha yang lebih baik. Acara ini juga dimaksudkan untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI,” terang Adrianus.
“Diskusi publik ini bertujuan melihat sejauh mana Ombudsman RI dapat berkontribusi dalam penciptaan iklim berusaha yang lebih baik. Acara ini juga dimaksudkan untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI,” terang Adrianus.
Ia menambahkan narasumber yang akan hadir dalam diskusi publik tersebut adalah Anggota Ombudsman RI, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Ketua Asosiasi Pengusahan Indonesia (Apindo), Ketua/anggota HIPMI dan KADIN tingkat provinsi. Sedangkan pesertanya selain dari beberapa ikatan pengusaha juga mengundang beberapa unsur pemerintah seperti Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kepala PTSP, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. (ORI)
Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi :
1. Adrianus Meliala (Pimpinan Ombudsman RI) – 0811181894
2. Diah Suryaningrum (Asisten Ombudsman RI) – 081314114452
1. Adrianus Meliala (Pimpinan Ombudsman RI) – 0811181894
2. Diah Suryaningrum (Asisten Ombudsman RI) – 081314114452
