Dalam rangka persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Bappeda Provinsi Jawa Barat melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi kesiapan pelaksanaan program/proyek prioritas percepatan pembangunan di Jawa Barat bagian Selatan selama tiga hari, 20-23 Mei 2021 lalu.
Dalam kegiatan yang dimulai dari Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi hingga Kabupaten Pangandaran tersebut, Kemenko Perekonomian beserta rombongan mengunjungi beberapa rencana proyek yang akan diajukan dalam Perpres Percepatan Pembangunan Jawa Barat. Di antaranya rencana pembangunan Bandara Cikembar di Kabupaten Sukabumi, PPI Cisolok, serta beberapa lokasi wisata pantai selatan Jawa seperti Bandara Nusawiru, hingga rencana peningkatan jalan untuk Jalur Tengah Selatan (JTS) Sisi Timur.
Pada kesempatan ini, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Jawa Barat bagian selatan memiliki potensi wisata alam yang luar biasa dan masih perlu terus dikembangkan aksesibilitasnya. Proses pembangunannya diharapkan dapat disinergikan dengan sektor unggulan, seperti pariwisata, perikanan dan pertanian. Untuk itu, usulan program/proyek perlu diverifikasi kembali agar pembangunan dapat tepat guna dan tepat fungsi, serta terlihat konektivitasnya.
“Usulan program/proyek yang nantinya akan masuk ke dalam Perpres Percepatan Pembangunan Jabar ini harus didukung dengan kajian komprehensif. Salah satunya rencana pengembangan Bandara Nusawiru yang berpotensi dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Potensi pasar juga perlu lebih diperhatikan dan dikaji kembali, yang mana keterlibatan pihak Badan Usaha dan BUMN serta swasta perlu didorong,” jelas Wahyu.
Kemudian, kebersihan dan sanitasi lingkungan juga menjadi hal sangat penting untuk diperhatikan, khususnya untuk keberlanjutan wisata di Jawa Barat. "Hal ini masih perlu menjadi perhatian khusus Provinsi Jawa Barat maupun dukungan dari Kabupaten/Kota,” imbuh Wahyu.
Terkait usulan program/proyek yang akan dimuat dalam Perpres Percepatan Pembangunan Jawa Barat, Pemerintah Provinsi bersama dengan Kabupaten/Kota saat ini diminta agar terus memetakan prioritisasi dan penajaman, termasuk informasi besaran investasi dan sumber pembiayaan, ketersediaan lahan, periode pembangunan, serta detail rincian proyek yang akan dikembangkan.
Hingga saat ini program/proyek yang akan masuk mencakup sektor infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur dasar, infrastruktur perhubungan, sumber daya air, peningkatan daya saing kawasan, energi, agribisnis, kepariwisataan dan sebagainya. Total program/proyek yang akan diusulkan dalam Perpres Percepatan Pembangunan Jawa Barat tersebut yakni sekitar 162 program/proyek.
Program/proyek yang menjadi bagian dari Perpres Jawa Barat ini diharapkan akan memberikan multiplier effect untuk percepatan dan pemerataan pembangunan Provinsi Jawa Barat, khususnya mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak pandemi Covid-19.
“Kemudian, dari penetapan RPerpres Percepatan Pembangunan Provinsi Jawa Barat diharapkan pertumbuhan ekonomi provinsi itu dapat meningkat, serta menimbulkan pemerataan (baik dari aspek ekonomi maupun Indeks Pembangunan Manusia) antara Jawa Barat bagian Selatan dan Kawasan Cirebon, Subang, Majalengka (Rebana) dengan Jawa Barat di bagian Tengah dan Barat,” tutup Wahyu.
