Jakarta–Pemerintah terus memperkuat ekosistem pendidikan vokasi sebagai strategi kunci peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia saat bonus demografi. Hal ini menjadi fokus utama dalam Rapat Tingkat Menteri Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, perwakilan kementerian lainnya, dan pemangku kepentingan industri, Jumat (14/11).
Data nasional menunjukkan masih lebarnya kesenjangan antara suplai lulusan dan permintaan tenaga terampil. Berdasarkan pemetaan peluang kerja global dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), masih terdapat hampir 300.000 lowongan di sektor prioritas seperti kesehatan, hospitality, manufaktur, hingga teknisi industri yang belum bisa terpenuhi karena keterampilan dan sertifikasi belum setara dengan standar internasional. Di dalam negeri, kebutuhan tenaga kerja terampil juga terus meningkat seiring perpindahan industri ke wilayah-wilayah baru.
Dalam konteks pendidikan tinggi, Menteri Brian menegaskan bahwa peran politeknik dan perguruan tinggi vokasi harus semakin strategis sebagai pusat pembentukan kompetensi teknis berbasis kebutuhan industri.
“Perguruan tinggi vokasi didorong untuk terlibat langsung di industri sekitarnya, meningkatkan kemungkinan penyerapan tenaga kerja dari lulusan kampus terkait,” ujar Menteri Brian.
Selain itu, pertemuan antara Kemdiktisaintek dengan Australia menghasilkan potensi pilot program mobilitas bagi mahasiswa tingkat akhir, yang mencakup penguatan bahasa asing, budaya kerja internasional, dan sertifikasi keahlian. Program percontohan diarahkan pada tiga jalur awal: tenaga pengajar Bahasa Indonesia, caregiver, dan tenaga konstruksi, mengikuti kebutuhan pasar kerja yang sedang berkembang.
Pemerintah melihat bahwa periode 2025–2030 merupakan masa kritis bagi Indonesia untuk memaksimalkan bonus demografi. Menko PMK, Pratikno menekankan bahwa perbaikan ekosistem vokasi tidak bisa ditunda, terutama dalam memastikan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini diwujudkan melalui revitalisasi Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV) yang dilaksanakan di bawah Kemenko PMK.
“Kita memasuki jendela waktu yang tidak akan datang dua kali. Lima tahun ke depan menentukan apakah bonus demografi benar-benar membawa manfaat. Kuncinya ada pada seberapa cepat kita memperbaiki mismatch antara lulusan vokasi dan kebutuhan industri,” tegas Menko Pratikno.
Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi juga didukung oleh kementerian teknis lain, termasuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang menegaskan kesiapan industri dalam menerima lulusan terampil dan menyelaraskan standar pelatihan dengan kebutuhan sektor strategis. Pemerintah juga mencatat lebih dari 37 ribu lembaga vokasi nasional yang perlu diselaraskan kualitasnya agar memenuhi standar industri domestik maupun global.
Melalui langkah-langkah ini, Kemdiktisaintek menempatkan pendidikan tinggi vokasi sebagai salah satu penggerak utama peningkatan daya saing nasional. Hasil rapat koordinasi akan ditindaklanjuti melalui penyelarasan kebijakan lintas kementerian, penyempurnaan kurikulum, dan penguatan platform data nasional agar ekosistem vokasi dapat berkembang lebih cepat, adaptif, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia.
