Jumat, 20 September 2019

Revolusi Mental di Bidang Pelayanan Publik Adalah Hal Mutlak

BANJARBARU - Banyak capaian yang diperoleh dari Gerakan Revolusi Mental sejak lima tahun terakhir. Gerakan ini meliputi cara berpikir, cara kerja yang membawa perubahan, serta cara hidup berbangsa, tak terkecuali pada bidang pelayanan publik. Revolusi Mental adalah hal mutlak yang harus dilakukan para abdi negara untuk layanan publik yang optimal.
Hal itu disampaikan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, dalam pembukaan Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Melayani di Banjarbaru, Jumat (20/09). "Revolusi Mental di bidang pelayanan publik mutlak dilakukan agar pelayanan publik kepada masyarakat bisa lebih baik," ujar Diah.
Perlu diakui, pelayanan publik di Indonesia sudah mengalami perbaikan yang signifikan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya instansi pemerintah yang menciptakan inovasi pelayanan publik. Inovasi milik instansi pemerintah itu pun dilombakan secara nasional melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, bahkan beberapa inovasi terbaik diikutsertakan dalam United Nations Public Service Awards (UNPSA).
Namun, ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik juga semakin tinggi. Tentu saja, pelayanan publik yang baik akan berpengaruh terhadap kemudahan berusaha di Indonesia, dan ujungnya adalah peningkatan ekonomi negara.
Pemerintah, jelas Diah, tidak berpangku tangan pada kondisi pelayanan publik saat ini. Setiap individu Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peranan penting dalam mewujudkan pelayanan prima. "Sebagai bagian dari sistem yang terlibat pemerintahan, kita mempunyai peran masing-masing dalam mewujudkan revolusi mental di bidang pelayanan publik," ungkap Diah.
Dari Bumi Lambung Mangkurat ini, Diah memberikan beberapa poin penting untuk kemajuan pelayanan publik di Indonesia. Pertama, adalah keramahtamahan dalam pelayanan. Menurut Diah, dengan keramahan, pelayanan akan terasa lebih menyenangkan.
Kedua, adalah menciptakan inovasi yang tidak boleh berhenti. Dengan inovasi, pemerintah bisa menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pemerintah. Kemudian yang ketiga, mental para ASN harus berubah, dan mampu beradaptasi dengan perubahan.
Sementara yang keempat, ASN dituntut untuk terus belajar agar kualitas pelayanan publik terus meningkat. Terlebih, saat ini peran teknologi sangat berpengaruh di berbagai sisi. Ilmu pengetahuan buatan tengah marak digunakan dalam berbagai bidang pelayanan publik yang tentu mempermudah masyarakat.
"Siapkah kita menghadapi hal itu? Nantinya peran pelayan publik akan terganti dengan teknologi. Mari kita belajar, kuasai teknologi dan segala perkembangannya," tutup Diah, diringi tepuk tangan para peserta rembuk nasional.
Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Melayani juga diisi oleh para inovator pelayanan publik yang inovasinya ditetapkan sebagai Top 99 atau Top 40 inovasi pelayanan publik. Total ada tujuh inovasi yang akan membagikan ilmunya kepada para peserta.
Dalam waktu yang sama, juga diadakan seminar yang mengangkat tema Mal Pelayanan Publik dan Budaya Pelayanan Prima. Seminar itu dibagi menjadi dua topik, pertama yakni perubahan budaya kerja ASN menjadi budaya melayani. Sementara kedua, adalah best practice MPP terkait pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani.