Usai Pertemuan 2+2, Menhan dan Menlu RI Temui PM Australia

Canberra, Australia – Usai melaksanakan pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia–Australia (2+2 Foreign and Defence Ministers’ Meeting), Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Australia, H.E. Anthony Albanese, di Parliament House, Canberra, Australia pada Kamis (28/8/2025). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia.

Dalam pertemuan yang berlangsung tersebut, kedua negara menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis, terutama di bidang pertahanan. Pertemuan ini juga menjadi sarana untuk membahas implementasi hasil-hasil penting dari Pertemuan 2+2 yang telah digelar sebelumnya.

Kehadiran kedua negara dalam pertemuan ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis dalam rangka menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan. 

Menteri PKP Pimpin Rapat Komite Tapera, Bahas Kinerja dan Renstra 2025–2029

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara)  selaku Ketua Komite Tapera memimpin rapat yang dihadiri oleh Anggota Komite teridiri dari Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Komisioner OJK Ibu Frederica Widyasari Dewi, serta unsur profesional Bapak Eko Djoeli. Rapat juga diikuti oleh Komisioner BP Tapera dan jajaran eselon I dari Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta OJK pada Rabu (27/82/2025).

Rapat yang berlangsung di Gedung Jusuf Anwar, Kementerian Keuangan ini membahas sejumlah agenda yakni capaian kinerja BP Tapera tahun 2024, evaluasi kinerja semester I tahun 2025, renstra BP Tapera 2025–2029 yang terdiri dari tata kelola dan proses, perluasan kepesertaan, dan pengembangan layanan.

Menteri Ara berharap, semoga rapat hari ini menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat kinerja BP Tapera ke depan. "Terima kasih atas dedikasi BP Tapera dalam pengelolaan aset, perbaikan tata kelola, serta penguatan sistem IT yang telah dilakukan," ujarnya.

"Tadi ada beberapa masukan untuk BP Tapera seperti perbaikan strategi pengembangan marketing database. Kemudian juga dari Menteri Keuangan tadi juga bagaimana agar fokus ke daerah-daerah yang strategis seperti kawasan ekonomi khusus dan beberapa daerah sentral industri seperti di Serang, Batang, Morowali, Gresik," ujar Menteri Ara.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, hingga saat ini penyaluran subsidi perumahan atau FLPP sudah mencapai 47℅. "Bahwa pada hari ini sudah kita salurkan 161.500 unit atau kurang lebih sekitar 47% dari target tahun ini sebanyak 350.000 unit," ujarnya.

Andalan Perekonomian Nasional, Menko Airlangga Tekankan Peran Strategis Sektor Retail dan UMKM

Jakarta, 27 Agustus 2025

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja yang solid, pada Triwulan II-2025 mampu mencatat pertumbuhan sebesar 5,12% (yoy). Salah satu pendorong utama pertumbuhan pada periode ini yaitu konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi signifikan sebesar 2,64% terhadap total pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, porsi konsumsi rumah tangga sendiri terhadap PDB nasional pada triwulan ini mencatat capaian sebesar 54,25%.

“Pak Presiden ingin pertumbuhan kita 8 persen. Maka kita cari pengali terbesar. Nah, pengali terbesar ini adalah sektor konsumsi. Jadi kita beri tepuk tangan konsumsi. Konsumsi itu diikuti oleh pertumbuhan UMKM. Jadi kita lihat tadi UMKM yang mengisi sektor konsumsi itu tinggi, dan tentu kita mengapresiasi brand lokal,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Indonesia Retail Summit & Expo (IRSE) 2025 dan Penyerahan Hari Retail Modern Indonesia (Harmoni) Awards di Jakarta, Rabu (27/08).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa program BINA Lebaran, Friday Mubarak, Holiday Sale, BINA Hari Belanja Diskon (HBD) Indonesia, Indonesia Shopping Festival, Jakarta Great Sale, Solo Raya Great Sale memperlihatkan keberhasilan. Hal ini sekaligus menunjukkan bagaimana sinergi antara pelaku usaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha mampu menggerakkan konsumsi masyarakat.

“Kemudian juga sektor yang di bawah Kementerian Pariwisata, bagaimana mem-bundling belanja menjadi tujuan para turis. Terutama turis Malaysia yang biasanya hunting di Indonesia. Dan arahan Bapak Presiden sudah membolehkan bahwa airport-airport kita dibuka untuk penerbangan internasional atau regional. Nah, dengan demikian mungkin kita juga bisa mendorong program atau kampanye belanja di Indonesia,” tegas Menko Airlangga.

Lebih lanjut, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia menunjukkan tren positif dimana jumlah kunjungan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 13 juta kunjungan  dengan nilai devisa sebesar Rp296 triliun. Hingga bulan Juni 2025, kunjungan wisman telah mencapai 7 juta kunjungan atau telah melebihi setengah capaian tahun 2024. Dengan tren ini, devisa yang dihasilkan sampai Juni 2025 diperkirakan dapat mencapai Rp160 triliun yang  sekaligus memberikan peluang besar bagi sektor ritel, kuliner, dan produk kreatif lokal.

Di sisi lain, Menko Airlangga juga menjelaskan terkait prospek perdagangan Indonesia ke depan yang semakin cerah dan optimis. Indonesia saat ini tengah dalam proses penandatanganan kerja sama IEU-CEPA yang akan membuka akses pasar Eropa dengan biaya masuk nol. Selain itu, ketidakpastian tarif dengan Amerika Serikat juga telah terselesaikan dan menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga yang berhasil mencapai kesepakatan. Kemudian, Indonesia juga mencatat kemenangan dalam sengketa perdagangan di WTO terkait produk biodiesel melawan Eropa.

Atas jasa dan dedikasi luar biasa dalam memajukan ritel nasional, Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut dianugerahi penghargaan Tanda Kehormatan Jasa Ritel Mahautama dari Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO). Peran penting Menko Airlangga tersebut diperlihatkan melalui program Belanja di Indonesia Aja (BINA) sebagai payung ritel Indonesia, serta upaya yang konsisten dalam  memperkuat ekosistem ritel melalui kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita harus kejar pariwisata itu sebagai low hanging fruit. Dan itu juga penghasil devisa yang besar. Jadi seperti untuk mendukung pembelian di dalam negeri mari kita keroyok juga sektor pariwisata. Kalau kita keroyok antara Menteri UMKM, Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata saya yakin semakin lama dolar akan semakin masuk ke Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, sejumlah Duta Besar negara sahabat, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansyah, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit & Expo 2025 Haryanto Pratantara, serta sejumlah perwakilan dari Kementerian/Lembaga.

Pemerintah Optimalkan Pelayanan kepada Masyarakat melalui Transformasi Layanan Digital Prioritas

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat, salah satunya dengan transformasi layanan digital prioritas pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan pemerintah membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk memastikan transformasi digital pemerintah yang selaras dengan program prioritas pembangunan.

“Transformasi digital pemerintah tidak hanya menitikberatkan pada pembuatan aplikasi ataupun teknologi canggih, melainkan juga upaya percepatan reformasi struktural yang sering kali tidak terlihat di balik setiap layanan, aplikasi, maupun program prioritas,” ujarnya dalam acara Rapat Pleno KPTDP yang dipimpin Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Komite, di Jakarta, Selasa (26/08/2025).

Rini menjelaskan bahwa akselerasi transformasi digital pemerintah secara mendasar saat ini difokuskan pada tiga hal utama. Pertama, melalui perencanaan terpadu dan piloting use case prioritas yang sejalan dengan program Presiden, Pemerintah sudah memulai implementasi yang konkret agar transformasi digital tidak berhenti pada konsep, tetapi pada penerapan yang dapat langsung mendapatkan umpan balik yang sesuai dengan kebutuhan pengguna untuk perbaikan kedepan.

Kedua, transformasi kelembagaan, yang salah satunya telah terwujud dengan terbentuknya Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sebagai orkestrator lintas sektor untuk agenda prioritas. Selain itu, transformasi INA Digital juga menjadi penguatan kelembagaan yang tetap perlu dilaksanakan. Ketiga, revisi perpres pemerintah digital sebagai bentuk penguatan regulasi untuk menjawab berbagai tantangan yang ada, melalui dasar hukum yang kuat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menteri Rini mengatakan bahwa Presiden telah menetapkan lima program prioritas untuk menjawab kebutuhan paling mendasar rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Perumahan Rakyat (PR). Untuk mendukung hal tersebut, pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu dan pemanfaatan data lintas sektor menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

Menurutnya transformasi layanan digital pemerintah pada dasarnya merupakan perwujudan pelayanan pemerintah yang optimal ke seluruh pihak—mulai dari antar instansi pemerintah (G2G), pegawai negeri (G2E), masyarakat (G2C), hingga dunia usaha (G2B)—dengan ekosistem layanan yang terintegrasi. Dengan penyatuan ini, proses bisnis dapat berjalan lebih efisien, layanan publik menjadi lebih mudah diakses, dan birokrasi mampu memberikan kepastian serta kecepatan yang dibutuhkan semua pemangku kepentingan.

Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa penggunaan teknologi akan banyak membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat berbagai proses birokrasi. Oleh karenanya setiap instansi terkait perlu memahami peran yang dimiliki dalam program ini. Tak hanya itu, juga diperlukan evaluasi secara berkala untuk terus melakukan perbaikan kedepannya.

“Arahan Bapak Presiden, digitalisasi adalah suatu keharusan dalam tata kelola pemerintahan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat," ujarnya.

Luhut juga mengapresiasi kinerja seluruh anggota KPTDP yang dalam waktu dekat akan melakukan piloting digitalisasi perlindungan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Dalam piloting ini, akan dilakukan uji coba peningkatan akurasi pentargetan bansos dengan berbasiskan DTSEN yang diperkuat dengan interoperabilitas data lain seperti kesehatan, ketenagakerjaan, aset, dll. Warga yang merasa berhak untuk mendapatkan bansos dapat mendaftar di portal khusus atau melalui pendamping, dan akan mendapatkan hasil pengajuannya secara transparan beserta alasannya. Uji coba ini juga diharapkan menjadi pemantik daerah - daerah lain untuk dapat mengajukan diri menjadi lokus penerapan transformasi digital use case prioritas, salah satunya terkait perlinsos.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan bahwa teknologi digital berkembang sangat pesat dan dinamis, sehingga pembaharuan infrastruktur perlu dilakukan secara berkala termasuk infrastruktur digital pemerintah. Penyesuaian terhadap perkembangan teknologi perlu dilakukan di semua aspek pemerintah baik dari sisi perencanaan, pembiayaan, pengadaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.

Biro Umum Setjen Kemhan Dorong Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum

Jakarta – Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Setjen Kemhan) menggelar kegiatan Coffee Morning bersama aparat penegak hukum di Jakarta, Senin (25/8/2025). Acara ini bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mendukung tugas pengamanan serta penegakan hukum di lingkungan Kemhan.

Kepala Biro Umum Setjen Kemhan, Marsekal Pertama TNI Toni Setiawan, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi. “Kami sangat mengharapkan dukungan, bantuan, serta kerja sama dari seluruh jajaran, baik POM TNI, maupun POM Angkatan, serta pihak-pihak terkait lainnya. Dengan kerja sama yang baik, saya percaya segala tantangan dapat kita hadapi bersama,” ujar Kepala Biro Umum Setjen Kemhan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi, menyamakan persepsi, dan membangun koordinasi yang lebih solid antara Kemhan, TNI, dan Polri dalam menghadapi berbagai dinamika di lapangan.

Turut hadir mendampingi Karo Biro Umum dalam kegiatan ini yaitu pejabat Eselon III dan IV di Biro Umum Setjen Kemhan, serta hadir perwakilan dari Puspom TNI, Puspomad, Puspomal, Puspomau, Pomdam Jaya, Pom Lantamal III, Pom Kodau I, dan Ditlantas Polda Metro Jaya.

Menteri PKP Hadiri Akad Massal dan Serah Terima Kunci 1.080 Debitur FLPP

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi atas kinerja Bank bjb dan Bank bjb Syariah yang telah berhasil merealisasikan Akad Massal dan Serah Terima Kunci 1.080 Debitur FLPP. Adanya skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga menjadi salah satu program andalan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa memiliki rumah subsidi yang sebagai rumah pertamanya.

"Hari ini saya senang sekali dan berbahagia karena banyak pekerja dan buruh di Pabrik Tekstile PT. Kahatex di Rancaekek, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan masyarakat di daerah Jawa Barat dan Banten yang menerima kunci rumah subsidi. Mereka memanfaatkan KPR FLPP untuk pembiayaan perumahan subsidi tersebut karena DP nya hanya 1 persen, suku bunga hanya 5 persen dan angsurannya rendah " ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat memberikan sambutan pada Akad Massal dan Serah Terima Kunci 1.080 Debitur FLPP di PT Kahatex, Jawa Barat, Jum'at (22/8/2025).

Pada kegiatan tersebut, Menteri PKP bersama mitra kerja menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada 80 orang Debitur FLPP. Sedangkan 1.000 orang lainnya dilaksanakan secara hybrid di sejumlah wilayah Jawa Barat dan Banten.

Menteri PKP juga mengucapkan terimakasih kepada Direktur Utama Bank bjb dan Bank bjb Syariah yang telah bekerja dengan hati, bersih dan profesional untuk melaksanakan Akad Massal dan Serah Terima Kunci Rumah Untuk 1.080 Debitur FLPP.

"Saat ini jumlah kebutuhan rumah masyarakat Jawa Barat paling tinggi. Saya targetkan penyaluran KPR FLPP di Jawa Barat bisa terus ditingkatkan dan Bank bjb menjadi bank daerah yang paling banyak menyalurkan rumah subsidi dari semua bank BPD di Indonesia," tandasnya.

Menteri PKP juga memberikan penghargaan kepada Bank bjb sebagai bank pembangunan daerah yang menyalurkan KPR FLPP Terbanyak dan kepada Kabupaten penyalur FLPP tertinggi.

Di tengah-tengah sambutannya, Menteri PKP juga menyatakan siap memberikan bantuan uang muka untuk 100 pekerja terbaik dari PT. Kahatex yang ingin membeli rumah subsidi dengan KPR FLPP.

Hal itu juga disambut baik sebagai gerakan gotong royong Program 3 Juta Rumah dan mendapat dukungan dari Sekda Provinsi Jawa Barat, Bupati Sumedang serta pengusaha properti lainnya yakni Pengembang Properti Angga, Wawan, Samuel serta pengusaha lainnya.

Adapun Kabupaten penyalur FLPP tertinggi adalah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Garut.

Sedangkan penghargaan untuk penyalur BPD tertinggi adalah Bank bjb dan Bank bjb Syariah.

"Saya ucapkan terimakasih atas kinerja dan dukungan ekosistem perumahan untuk Program 3 Juta Rumah. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan kuota FLPP terbesar sebanyak 350.000 tahun ini dan memberikan insentif bagi rakyat berupa BPHTB, PBG gratis dan PPN DTP untuk rumah MBR," tandasnya.

Direktur Utama Bank bjb Bapak Yusuf Saadudin juga menyatakan siap mensukseskan Program 3 Juta Rumah di Jawa Barat. Hal ini merupakan wujud nyata Bank bjb atas arahan dan dorongan Menteri PKP agar bisa segera menyalurkan FLPP untuk rakyat di Jawa Barat dan Banten.

"Kami siap berkolaborasi dengan pengembang yang ada di Jabar dan Banten dan siap melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. 1.080 memiliki makna 1.000 rumah subsidi yang menjadi target kinerja Bank bjb pada Peringatan 80 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia," katanya.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menerangkan, berdasarkan data BP Tapera, progres capaian FLPP di tahun 2025 mulai 1 Januari hingga hari ini 22 Agustus 2025 telah menembus angka 158.641 unit atau 45 persen dari target  350.000 unit rumah.

Dalam kegiatan ini juga diadakan sosialisasi terkait manfaat Kredit Pemilikan Rumah dengan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bisa digunakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin membeli rumah subsidi sebagai hunian pertamanya. Selain itu juga pameran rumah subsidi yang diikuti sejumlah pengembang perumahan.

Beberapa perumahan bersubsidi yangnikut dalam pameran tersebut antara lain

Perumahan subsidi Buana Cicalengka Raya 2, Perumahan Green Permata Residence, Perumahan Mawar Mekar A Residence, Kota Impian Cijati, Harmony Land, Panca Regency, Grand Majalaya City, Grand Park Kadipaten. Selanjutnya Perumahan Griya Tomo Asri, Gasean Land Rahardja, Prima Swarga Residence, Panorama Asri Majalengka, Polaris Residence, Puri Mahkota Residence, Pondok Banten Indah, Ichigo Residence, Indo Regency, Marwah Regency, Ambar Tanjungsari Residence.

Direktur PT Kahatex Patrick mengaku senang dengan dukungan pemerintah dalam menyediakan rumah subsidi bagi para pekerjanya. Adanya angsuran KPR FLPP yang terjangkau sangat membantu para pekerja untuk bisa memiliki rumah daripada harus menyewa rumah.

"Dari 25.000 pekerja di PT Kahatex, sekitar 50 persen masih belum punya rumah. Terimakasih kepada Kementerian PKP yang mendorong KPR FLPP untuk para pekerja," tandasnya.

Turut hadir Sesmenko IPK Ayodhia G.L. Kalake, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PT. SMF Ananta Wiyogo, Bupati Majalengka Eman Suherman, Ketua Umum REI Joko Suranto, Ketum Asprumnas Muhammad Syawal, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdullah, Ketua Umum Apernas Jaya,

Sinergi Lintas Sektor, Belitung Siap Menjadi Destinasi Pariwisata Internasional

Kabupaten Belitung, 21 Agustus 2025

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun komitmen untuk mendorong Belitung sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia. Salah satu langkah strategis yang perlu segera dilakukan yakni dengan melakukan pengembangan rute penerbangan regional/internasional. Kesepakatan ini menjadi keluaran bersama hasil Rapat Koordinasi yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung.

“Pariwisata menjadi sektor strategis yang kita proyeksikan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan prioritas yang ada, Pemerintah juga terus berupaya menyiapkan langkah konkret dalam mendukung dan mengakselerasi pariwisata,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin saat menyampaikan keynote speech pada rapat koordinasi tersebut yang berlangsung di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kamis (21/08).

Belitung sendiri merupakan salah satu Destinasi Pariwisata Prioritas dalam RPJMN 2025–2029. Posisi strategis Pulau Belitung juga didukung dengan adanya KEK Tanjung Kelayang, serta status sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Dengan berbagai potensi kekayaan alam dan budaya, Belitung mampu menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan, yang diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung 2023-2044.

“Berbagai sumber data terkait menunjukkan bahwa trend pertumbuhan sektor pariwisata sangat positif. Hal ini diindikasikan dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB, jumlah wisatawan, serta perolehan devisa yang terus meningkat sejak tahun 2022. Selain itu, Indonesia juga berhasil naik 10 posisi menjadi ke-22 sekarang ini dalam Travel and Tourism Development Index,” ungkap Deputi Rudy.

Kemudian, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mendorong percepatan perputaran ekonomi daerah melalui pembukaan bandara internasional, Bandara H.A.S. Hanandjoeddin Belitung telah ditetapkan sebagai Bandara Internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025. Peningkatan status tersebut diiringi dengan mekanisme evaluasi, sehingga utilisasi bandara, khususnya melalui pembukaan rute penerbangan regional dan internasional, menjadi aspek fundamental yang perlu segera dioptimalkan.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Deputi Rudy mengemukakan bahwa adanya pembukaan rute baru, baik dari kota-kota besar Indonesia maupun negara tetangga ASEAN dan global, diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan, memperluas pasar, sekaligus menarik investasi di sektor pariwisata dan sektor pendukung di Belitung. Oleh karena itu, road map dan action plan yang jelas dan terarah sangat dibutuhkan sehingga bandara Belitung benar-benar akan menjadi daya ungkit dan game changer sektor pariwisata di Belitung.

Road map dan action plan dimaksud antara lain mencakup:

1. Peningkatan Rute Penerbangan: mendorong pembukaan rute penerbangan langsung dari kota-kota besar di Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN, termasuk mengkaji kelayakan pasar dan skema insentif bagi maskapai.

2. Penguatan Infrastruktur: memastikan kesiapan sarana dan prasarana penunjang operasional bandara dan destinasi pariwisata.

3. Pengembangan Quality Tourism: mengakomodasi kebutuhan wisatawan highend melalui fasilitas pariwisata yang berkualitas.

4. Aktivasi Event: meningkatkan kontinuitas penyelenggaraan event berskala nasional maupun internasional sebagai daya tarik wisata yang berkesinambungan.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Belitung Djoni Alamsyah juga menyampaikan kesiapan Pemda Kabupaten Belitung untuk bersinergi dengan Pemerintah Pusat guna mendorong Belitung sebagai destinasi wisata yang sustainable dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Belitung.

Lebih lanjut, upaya sinergi dan kolaborasi ini ditujukan untuk membangun pariwisata berkualitas dan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi lokal, seperti penciptaan lapangan kerja, meningkatkan okupansi hotel, memperkuat UMKM, dan mendorong geliat ekonomi kreatif di Belitung. Kesepakatan strategis dalam rapat koordinasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan Belitung, menegaskan posisinya sebagai destinasi pariwisata unggulan yang mampu bersaing di tingkat global dan membawa manfaat optimal bagi masyarakat lokal serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional

Rapat Koordinasi turut dihadiri oleh Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Penataan Ruang Laut dan Kerjasama Luar Negeri Dyah Erowati, Direktur Jasa Bahari Kementerian Kelautan Perikanan Enggar Sadtopo, Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kementerian Kesehatan Sumarjaya, Asdep Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman Kemenko IPK Radian Nurcahyo, Direktur BUPP KEK Tanjung Kelayang, GM Bandara H.AS Hanadjoeddin, serta sejumlah perwakilan Kementerian/Lembaga, otoritas bandara, dan maskapai penerbangan.