Hadiri Forum Bisnis Indonesia-Rusia, Menko Airlangga Dorong Optimisme Indonesia dan Rusia untuk Tingkatkan Hubungan Bisnis dan Perdagangan

Jakarta, 14 April 2025

Upaya penguatan ekonomi membutuhkan kerja sama internasional yang semakin erat dengan mitra global, termasuk melalui pemanfaatan forum-forum strategis bilateral. Salah satu wujud nyata dari kerja sama tersebut adalah terselenggaranya Forum Bisnis Indonesia-Rusia, yang mempertemukan lebih dari 30 perusahaan Rusia, termasuk produsen solusi digital, produk makanan, peralatan khusus, dan berbagai sektor industri lainnya. Forum ini diselenggarakan oleh Yayasan Roscongress, di bawah payung Roscongress International dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

“Kerja sama antara KADIN Indonesia dan Roscongress Foundation menjadi kunci untuk menghadirkan solusi nyata sesuai kebutuhan pelaku bisnis kedua negara,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam Plenary Session of Russia-Indonesia Business Forum yang mengangkat tema “Russia-Indonesia Strategy of Partnership”, di Jakarta, Senin (14/04).

Deputi Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov menyampaikan harapan untuk dapat bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang strategis seperti pertanian dan energi. “Untuk mendukung keberlanjutan kerja sama, perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) diharapkan dapat segera terwujud dan ditandatangani pada tahun ini,” kata DPM Manturov.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berperan sebagai instrumen kunci dalam menarik investasi serta mendorong penguatan ekonomi nasional. “Pemerintah saat ini mengelola 25 KEK yang tersebar dari Aceh hingga Papua, mencakup 13 KEK Industri, 8 KEK Pariwisata, 3 KEK Digital, dan 1 KEK Aero Technic,” ungkap Menko Airlangga.

Melalui pemberian berbagai fasilitas dan insentif khusus, KEK diharapkan dapat menjadi magnet investasi serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu strategi utama Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah melalui hilirisasi industri, khususnya di sektor-sektor unggulan seperti nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, dan petrokimia. Kebijakan hilirisasi ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah dalam negeri yang lebih besar, meningkatkan daya saing global, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Selain penguatan sektor riil, Pemerintah Indonesia juga menempatkan transformasi digital sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi masa depan. Menko Airlangga menerangkan bahwa ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan meningkat hingga hampir USD1 triliun pada 2030. Dengan adanya aturan progresif dalam kerangka Digital Economy Framework Agreement (DEFA), nilai kontribusi ekonomi digital ASEAN diperkirakan dapat meningkat dua kali lipat mencapai hingga USD2 triliun.

Menko Airlangga juga menekankan bahwa terdapat peluang kerja sama dengan Rusia yaitu kerja sama investasi di sektor teknologi siber, pariwisata, kesehatan, pendidikan terutama untuk mengirim lebih banyak mahasiswa belajar di Rusia.

“Saya berharap pertemuan kali ini akan menghasilkan pemahaman dan kesepakatan business-to-business yang lebih mendalam, menambah kesempatan akses pasar, dan prospek investasi baru antara Indonesia dan Rusia. Pertemuan ini diharapkan juga akan menghasilkan kesepakatan awal yang memanfaatkan kekuatan kedua negara, membuka jalan bagi investasi nyata di bidang energi terbarukan, teknologi, dan manufaktur,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara ini yakni di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Chairman of the Board of Directors of the Delo Group Sergey Shiskarev, CEO Roscongress Foundation Alexander Stuglev, General Director Russian Export Center Veronika Nikishina, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Hubungan Internasional James Riady, dan Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero) Ahmad Siddik Badruddin. 

Menilik Peran Birokrasi sebagai Fondasi Inovasi

JAKARTA – Birokrasi sering kali dianggap sebagai sistem yang kaku, tidak efisien dan lamban dalam menghadapi perubahan. Namun nyatanya, menurut Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto, birokrasi yang kuat dan efektif adalah fondasi utama bagi negara yang ingin menjadi lokomotif inovasi.

“Pada titik ini inovasi harus menjadi inti dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, artinya birokrasi tidak boleh lagi berjalan seperti biasa (business as usual), tetapi harus thinking out of the box, mampu menyelesaikan masalah dengan cara-cara baru, dan berani keluar dari zona nyaman,” ungkapnya saat membuka kegiatan Knowledge Sharing dan Peluncuran Buku 'Bagaimana Membentuk Negara yang Berjiwa Kewirausahaan: Mengapa Inovasi Membutuhkan Birokrasi', di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Kamis (10/04/2025).

Erwan menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto dalam program kerja Asta Cita telah menegaskan bahwa reformasi birokrasi atau reformasi tata kelola tetap menjadi salah satu prioritas. Arahan Presiden agar birokrasi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif dalam pengelolaan anggaran, dan dapat dengan cepat mengimplementasi kebijakan.

"Untuk mewujudkan arahan Presiden itu, birokrasi perlu mentransformasikan layanan publik dengan menggunakan pendekatan digital, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan melakukan pengelolaan ASN," ujarnya.

Pada kegiatan knowledge sharing dan peluncuran buku yang ditulis oleh Rainer Kattel, Wolfgang Drechsler dan Erkki Karo ini, Erwan juga menyampaikan studi di berbagai negara maju yang menyebut keberhasilan inovasi tidak hanya bertumpu pada sektor swasta, tetapi juga pada peran aktif pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung riset, teknologi, dan kewirausahaan. Birokrasi yang profesional berorientasi pada misi, serta adaptif terhadap perubahan dan mampu menjadi katalis utama bagi pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.

Menurutnya, di tengah tantangan global dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, sudah saatnya mendesain ulang kebijakan dan sistem kerja birokrasi agar lebih responsif dan transformatif. Peran instansi pemerintah, khususnya yang berfungsi sebagai kementerian/lembaga meso, harus mampu merumuskan kebijakan yang mendorong ekosistem inovatif, mendukung kolaborasi lintas sektor, serta menciptakan solusi-solusi kreatif dan inovatif yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan, Indonesia memiliki kesempatan untuk mentransformasi birokrasi menjadi mesin inovasi dan kemajuan. Perubahan ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, tetapi juga memposisikan negara sebagai pemimpin dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

“Birokrasi negara yang ditata ulang bukan sekadar alat administrasi, tetapi merupakan fondasi dari masyarakat yang makmur dan berkeadilan,” tutur Erwan.

Pada kesempatan yang sama Guru Besar Universitas Indonesia Eko Prasojo menyampaikan bahwa upaya Indonesia untuk menangani tantangan besar seperti ketahanan iklim, urbanisasi, dan transformasi digital membutuhkan peran negara yang lebih proaktif dan terkoordinasi. Hal ini menekankan perlunya birokrasi menggabungkan perencanaan jangka panjang dengan kelincahan dalam merespon krisis, seperti yang ditunjukkan selama pandemi Covid-19.

"Pandemi telah menunjukkan bahwa kapasitas jangka panjang untuk menyiapkan 'fungsi inti pemerintah' menjadi dasar bangunan vital yang dibutuhkan untuk merespon krisis secara tangkas dan menunjukkan bahwa masa depan birokrasi inovasi adalah membangun stabilitas yang tangkas ke dalam DNA setiap organisasi. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, Indonesia dapat memperkuat kapasitasnya untuk mengelola tantangan lintas sektor yang kompleks," pungkas Eko.

Menko Airlangga Wakili Presiden RI pada Turkiye-Indonesia CEO Roundtable Meeting, Dorong Kerja Sama Perdagangan Indonesia-Turki

Ankara, 10 April 2025

Di sela-sela kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Turki dalam rangka melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, dan menjadi pembicara pada Leader’s Talk dalam Antalya Diplomacy Forum di Ankara dan Antalya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden Republik Indonesia memberi sambutan utama pada Turkiye-Indonesia CEO Roundtable Meeting.

Pertemuan yang diselenggarakan oleh KADIN Indonesia dan The Foreign Economic Relations Board of Turkey (DEIK) itu dihadiri lebih dari 50 pemimpin bisnis kedua negara yang mewakili berbagai sektor usaha, seperti pertahanan, teknologi, konstruksi, infrastruktur, energi, industri kesehatan, farmasi, manufaktur, pendidikan vokasi, dan pengembangan SDM.

"Indonesia dan Turki perlu memperkuat kerja sama ekonomi serta melihat potensi yang masih sangat besar antara kedua negara, di tengah ketidakpastian global dan tren proteksionisme yang baru saja dilakukan oleh Amerika Serikat," ungkap Menko Airlangga.

Indonesia dan Turki memiliki fundamental ekonomi relatif stabil dengan konsumsi domestik cukup tinggi. Tahun 2025 ini menandai 75 tahun kerja sama bilateral Indonesia dan Turki, untuk itu kerja sama tahap lanjutan menjadi suatu keharusan bagi kedua negara.

Perdagangan kedua negara pada 2024 sekitar USD2,4 miliar, dan ditargetkan oleh kedua Kepala Negara untuk mencapai hingga USD10 miliar. Untuk itu, percepatan dan implementasi dari limited preferential trade agreement menjadi suatu keharusan. Melalui perjanjian perdagangan ini, kedua negara dapat fokus pada beberapa produk utama untuk dibebaskan, baik secara tarif maupun non-tarif, dengan waktu negosiasi yang relatif lebih cepat.

"Turki melihat Indonesia sebagai mitra utama dan hub bagi perdagangan di kawasan ASEAN," tutur Deputi Menteri Perdagangan Turki Ozgur Volkan Agar.

Turki telah memiliki kerja sama perdagangan bebas dengan Malaysia dan Vietnam sehingga sudah menjadi keharusan bahwa limited preferential trade agreement segera diselesaikan, sejalan dengan mandat kedua negara. Di sisi lain, Indonesia juga dapat melihat Turki sebagai hub untuk masuk pada pasar Uni Eropa dan mendukung percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA.

"Ada potensi produk pertanian Turki untuk bisa masuk ke pasar Indonesia, dan sebaliknya Turki juga terbuka terhadap ekspor produk pertanian dan kehutanan Indonesia ke pasar Turki," jelas Menteri Pertanian dan Kehutanan Turki Ibrahim Yukmali.

Produk-produk tersebut dapat menjadi bahan baku bagi industri makanan-minuman serta sektor industri kerajinan di Turki sehingga dapat memberikan keuntungan bagi kedua negara. Pihaknya menekankan bahwa proteksionisme perdagangan yang saat ini dilakukan beberapa negara di dunia justru akan memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan negara-negara utama dunia.

Turut hadir mendampingi dalam Turkiye-Indonesia CEO Roundtable Meeting tersebut di antaranya yakni Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Umar Hadi, dan Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie.

Menteri PANRB bersama Mensos Bahas Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat

JAKARTA - Pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim di seluruh daerah di Indonesia.

"Kami mendukung akselerasi Sekolah Rakyat dari sisi penyediaan guru, tenaga pendidik dan penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat," ungkap Menteri Rini usai bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (09/04/2025).

Menteri Rini menjelaskan, dalam Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025, Kementerian PANRB diberikan mandat untuk menyiapkan formasi jabatan guru dan tenaga pendidik serta kelembagaan dalam program Sekolah Rakyat.

Menurut Menteri Rini, Kementerian PANRB mendukung Sekolah Rakyat dari aspek SDM dan Kelembagaan. Dalam aspek SDM, lanjutnya, Kementerian PANRB memiliki tugas terkait mobilitas ASN untuk pemenuhan guru dan tenaga pendidik yang dibutuhkan. Sementara itu dalam dukungan kelembagaan, Kementerian PANRB akan menguatkan kelembagaan Sekolah Rakyat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Gus Ipul menyebutkan bahwa program ini akan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.  

"Saya terima kasih Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri dan juga tim yang merespon dengan cepat apa yang harus kita kerjakan. Salah satu diantaranya adalah tentang kelembagaan Sekolah Rakyat ini. Kami tentu akan menindaklanjuti saran-saran semua ketentuan yang ada dalam rangka memantapkan kelembagaan ini," ungkapnya.

Menurut Gus lpul, Presiden Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah. Gus Ipul juga menekankan, Sekolah Rakyat merupakan sekolah gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya.  

"kami tadi dapat banyak masukan bagaimana tata kelola yang harus kita bangun sejak awal sehingga pelaksanaan penyelenggaraan itu bisa diukur dengan baik, bisa diawasi dengan baik dan disamping tata kelola kita berdiskusi tentang sumber daya manusia yang kita butuhkan, baik untuk guru maupun juga tenaga kependidikan yang lain," ujarnya.

Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Program ini juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dipimpin Langsung Presiden Prabowo Subianto, Forum Sarasehan Ekonomi Jadi Penegasan Membangun Ekonomi Di Atas Kaki Sendiri

Jakarta, 8 April 2025

Fundamental Perekonomian Nasional yang Kuat

Fundamental perekonomian nasional yang tetap kokoh dan terbukti tangguh mampu menjadi bekal optimisme dalam menghadapi ketidakpastian global saat ini. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil pada level 5% (yoy), posisi fiskal yang sehat dengan defisit anggaran dan rasio utang negara yang rendah, inflasi yang terkendali pada Maret 2025 sebesar 1,03% (yoy), Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Februari 2025 pada level optimis sebesar 126,4, PMI Manufaktur Maret 2025 yang berada di zona ekspansif sebesar 52,4 menjadi wujud resiliensi perekonomian nasional.

Selain berbagai capaian tersebut, peringkat daya saing Indonesia pada tahun 2024 juga mampu menduduki peringkat ke-27 dari 67 Negara (World Competitiveness Ranking 2024) yang diukur dari faktor Kinerja Ekonomi, Efisiensi Pemerintah, dan Efisiensi Bisnis. Di samping itu, Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia berada satu tingkat di atas Investment Grade. Menurut Moody’s, ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga berkat permintaan domestik yang kuat dan komitmen Pemerintah dalam menjaga kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal.

“Tadi sudah saya sampaikan bahwa DPK kita di atas 5% dan penyaluran kreditnya di atas 10,42%. Kemudian likuiditas perbankan terjaga, loan to deficit ratio-nya sudah juga di angka baik 88,92% dan juga kita lihat capital adequacy ratio-nya 27%. Sehingga sebetulnya perbankan kita solid dalam periode saat sekarang,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, Selasa (8/04).

Ketidakpastian Perekonomian Global

Lebih lanjut, Menko Airlangga menambahkan bahwa risiko ketidakpastian ekonomi global di tahun 2025 cenderung tinggi dan berasal dari instabilitas geopolitik, proteksionisme negara maju yang memengaruhi rantai pasok dan perdagangan global, serta pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi yang masih tinggi. Kondisi tersebut juga kian diwarnai dengan kebijakan Tarif Resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat.

Pasca penyampaian kebijakan tarif resiprokal tersebut, sejumlah dampak timbul mulai dari gejolak pasar keuangan ekonomi global yang ditandai fluktuasi bursa saham dunia dan pelemahan mata uang emerging markets, terganggunya perdagangan dunia yang ditandai dengan terganggunya rantai pasok global dan penurunan volume perdagangan dunia sehingga menekan harga komoditas global seperti Crued Oil dan Brent, serta perlambatan ekonomi kawasan dan dunia yang ditandai dengan penurunan konsumsi global dan penundaan investasi perusahaan.

Respons Kebijakan Sejumlah Negara dan Peluang Indonesia

Sebagai bentuk respons atas kebijakan tersebut, sejumlah negara telah memutuskan mengambil sejumlah strategi seperti Tiongkok yang menetapkan Tarif Balasan (Retaliasi) sebesar 34%, Vietnam yang meminta penundaan penerapan tarif dan melakukan negosiasi, Uni Eropa yang menyiapkan tindakan balasan ddan membuka peluang diplomasi, Thailand yang akan melakukan negosiasi serta mempertimbangkan diversifikasi pasar, hingga India dan Malaysia yang juga akan menempuh jalur diplomatik.

Pemerintah Indonesia sendiri telah memutuskan untuk berbagai langkah strategis diantaranya melalui jalur negosiasi dengan mempertimbangkan AS sebagai mitra strategis. Salah satu jalur negosiasi tersebut yakni melalui revitalisasi Perjanjian Kerjasama Perdagangan dan Investasi (TIFA). Pemerintah juga akan melakukan Deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui Relaksasi TKDN sektor ICT  dari AS (GE, Apple, Oracle, dan Microsoft), serta Evaluasi Lartas (Import License), hingga Percepatan Halal.

Di samping itu, Pemerintah juga akan melakukan balancing terhadap Neraca Perdagangan dengan AS melalui pembelian produk agriculture dari AS seperti Soya Bean, pembelian peralatan engineering, pembelian LPG, LNG, dan Migas oleh Pertamina. Langkah selanjutnya, Pemerintah juga menyiapkan Insentif Fiskal atau Non-Fiskal, untuk mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor ke AS. Sebelumnya, Pemerintah juga telah melakukan negosiasi melalui pertemuan antara KBRI dengan USTR dan melakukan sosialisasi dan menjaring masukan masyarakat dengan melibatkan asosiasi pelaku usaha.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa beberapa produk ekspor unggulan Indonesia seperti apparels dan footwear memiliki berpeluang besar melakukan penetrasi pasar, karena memiliki tarif lebih rendah dari beberapa negara peers seperti Vietnam (46%), Banglades (37%), dan Kamboja (49%). Selain itu, Indonesia juga dinilai memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyeimbangkan Neraca Perdagangan dengan AS melalui peningkatan impor barang dari AS. Dengan surplus yang kecil dan ketergantungan yang rendah, Indonesia berada dalam posisi yang lebih aman dan strategis untuk memperkuat kerja sama dagang dengan AS.

Ke depan, berbagai kebijakan jangka menengah juga telah disiapkan Pemerintah mulai dari penciptaan lapangan kerja melalui penguatan industri padat karya, optimalisasi DHE SDA dan implementasi kegiatan usaha bulion, hingga membuka peluang pasar di 83% global trade melalui berbagai kerja sama internasional seperti IEU-CEPA, RCEP, IPEF, hingga CP-TPP.

Kolaborasi Menghadapi Tantangan Global

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan arahan juga menekankan bahwa meski kebijakan tarif tersebut menjadi tantangan bagi perekonomian, namun seluruh stakeholders terkait perlu bekerja sama untuk mengatasi dampak kebijakan tersebut.

“Negara-negara ekonomi yang terkuat membuat kebijakan-kebijakan memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Perwakilan Kementerian/Lembaga, Perwakilan Ekonom, Perwakilan Serikat Pekerja, Perwakilan Pelaku Usaha, hingga Perwakilan Analis Pasar Modal. 

Menteri PANRB Dukung IPDN Perkuat Mobilitas ASN ke Pelosok Daerah

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melakukan audiensi dengan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (25/03/2025). Pertemuan ini membahas terkait transformasi tata kelola IPDN.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Rini mengatakan IPDN saat ini memainkan peran yang sangat strategis sebagai garda depan pembentukan karakter dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan, khususnya pemerintah daerah.

"Kami menyambut baik kehadiran Bapak Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) beserta jajarannya dan sangat terbuka untuk berbagi dalam upaya mencetak sumber daya aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tangguh, dan berintegritas," ujar Menteri Rini.

Menteri Rini menjelaskan, dalam dinamika birokrasi modern, keberadaan lulusan IPDN sangat vital dalam menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks dan berbasis kinerja.

Pemerintah pusat dan daerah menilai lulusan IPDN siap untuk langsung terjun ke sistem pemerintahan dan mengelola layanan publik secara profesional. Dalam hal ini, lulusan IPDN berperan sebagai agent of change di daerah, terutama dalam mendorong perbaikan layanan publik, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, dan digitalisasi pemerintahan kecamatan dan desa.

Ke depannya, lanjutnya, distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lulusan IPDN diharapkan terus memperhatikan prinsip afirmatif bagi daerah-daerah yang masih kekurangan SDM berkualitas. Ini menjadi bagian dari arah kebijakan satu data ASN dan talent management nasional yang sedang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PANRB.

"Sebagaimana kita ketahui, transformasi birokrasi bukan hanya terkait penataan tata kelola dan kelembagaan, tapi juga terkait kesiapan SDM, khususnya mengenai keadilan spasial – bagaimana kualitas ASN dapat tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal)," ungkapnya.

Selain itu, IPDN diharapkan dapat terus mengembangkan kurikulum dan pola pengajaran yang adaptif terhadap dinamika digitalisasi, perubahan sosial, dan tantangan global serta kolaborasi dengan kementerian/lembaga, sektor swasta, dan institusi internasional.

Hal ini bertujuan agar lulusan IPDN tetap relevan dan unggul untuk bersaing tidak hanya secara administratif, tetapi juga di level kompetensi digital, kemampuan memimpin perubahan, dan menghadirkan inovasi layanan publik yang inklusif.

"Kami di Kementerian PANRB berkomitmen untuk terus mendukung penguatan kelembagaan dan peran IPDN sebagai center of excellence pendidikan PNS. Kami percaya bahwa dengan sinergi yang kuat antara IPDN dan instansi pemerintah, kita bisa bersama-sama membangun birokrasi yang tidak hanya melayani, tetapi juga memberdayakan masyarakat," imbuhnya.

Menteri Rini berharap IPDN dapat terus menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori pemerintahan, tetapi juga siap menghadirkan solusi nyata di lapangan – dari Papua hingga Aceh, dari desa terpencil hingga kota metropolitan.

Kembali Digelar, KIPP 2025 Usung Semangat Berdampak Untuk Kesejahteraan Masyarakat

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2025. Mengusung semangat "Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak Untuk Kesejahteraan Masyarakat," pendaftaran kompetisi ini akan dimulai pada 8 April 2025 melalui tautan https://sinovik.menpan.go.id/

"Dalam kesempatan yang baik ini, saya secara resmi membuka KIPP 2025. Kami mengajak kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN untuk mengikutkan inovasi pelayanan publik terbaiknya," ujar Menteri PANRB Rini Widyantini di Jakarta, Senin (24/03/2025).

Menteri Rini menambahkan, Kementerian PANRB terus mendorong terciptanya pelayanan publik yang adaptif dan beriorientasi pada masyarakat. Salah satunya dengan melakukan pembinaan inovasi melalui KIPP yang diikuti oleh instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. Penyelenggaraan kompetisi ini juga sebagai upaya mendorong pencapaian target Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Penyelenggaraan KIPP 2025 merupakan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian target Asta Cita dan menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika global," tuturnya.

Menurutnya, keberhasilan inovasi untuk mentransformasi pelayanan publik, tidak hanya dengan menghadirkan teknologi baru, tetapi juga dengan perubahan mindset penyelenggara  pelayanan publik.

Sebagai informasi, penyelenggaraan KIPP ini diatur melalui Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021 tentang tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD. KIPP telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan diikuti oleh 460 instansi pemerintah.

"Penyelenggaraan KIPP telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui inovasi pada berbagai bidang seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan," ungkap Menteri Rini.

Diharapkan KIPP 2025 menjadi ajang untuk berbagi inspirasi, mendorong kolaborasi, dan mempercepat transformasi pelayanan publik. Untuk itu, Menteri Rini mengajak seluruh instansi berpartisipasi untuk mengirimkan inovasi terbaiknya.

"Mari bersama kita wujudkan birokrasi yang semakin inovatif, berdampak, dan melayani dengan sepenuh hati," tutur Rini.