Unjuk Gigi di Kancah Internasional, Kementerian PANRB Siapkan Inovasi Pelayanan Publik untuk Guangzhou Award

JAKARTA – Inovasi pelayanan publik milik Pemerintah Indonesia kembali berlaga di kancah Internasional. Kali ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional, menyiapkan dua belas inovasi untuk mengikuti Guangzhou Award Tahun 2026.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru mengatakan bahwa dengan berpartisipasi pada kompetisi ini, Indonesia menunjukkan upayanya dalam transformasi pelayanan publik melalui terobosan atau inovasi yang diciptakan oleh instansi pemerintah. “Keikutsertaan Indonesia dalam ajang ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pelayanan publik Indonesia telah menghadirkan berbagai terobosan sehingga layak mendapatkan apresiasi tingkat dunia, sekaligus menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya Kick Off Meeting Fasilitasi Pendampingan Peserta Guangzhou Award 2026 secara virtual, Kamis (29/1/2026).

Dijelaskan, dua belas inovasi pelayanan publik ini merupakan inovasi terbaik yang telah meraih penghargaan Outstanding Public Service Innovation (OPSI) pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025. Adapun inovasi-inovasi tersebut diantaranya yakni Puskesmas Pakekan Hunter TB Stunting (PUSPA HUNTING); Kartu Digital Sungai Rumbai Sehat Untuk Eradikasi Stunting; Serving The Villager; Peduli Kampung Asi (PEDULI KASI); Intervensi Nutrisi Tumbuh Kerjar Berkelanjutan Atasi Stunting (IBUK ANTING); Peran Manager dalam Korporasi Pertanian (PANDORA) di Kabupaten Kebumen; KPBU APJ; Hari Belanja Cantik ke Pasar tradisional dan UMKM; Strategi Pembentukan Kampung Iklim sebagai Bentuk Mitigasi Perubahan Iklim Menuju Smart Environment (SUPERMIE); Pusat Informasi Terpadu dan Responsif (PINTERES); GOKER WANGI; dan Baca Meter Mandiri.

Deputi Otok menambahkan, fasilitasi ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus penguatan berkelanjutan terhadap inovasi pelayanan publik daerah yang telah menjadi praktik baik di tingkat nasional. Selain itu, fasilitasi menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan capaian inovasi pelayanan publik Indonesia di tingkat internasional dan mendukung kontribusi Indonesia terhadap agenda pembangunan global, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)

Untuk diketahui, 7th Guangzhou International Award for Urban Innovation merupakan penghargaan bergengsi internasional yang diselenggarakan oleh United Cities and Local Governments (UCLG) dan World Association of the Major Metropolises (Metropolis). “Ajang kompetisi internasional ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengakui, dan mempromosikan inovasi yang terbukti memberikan dampak nyata dalam meningkatkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan perkotaan dan daerah,” tuturnya.

Diharapkan, partisipasi Indonesia dalam Guangzhou Award mampu mendorong para inovator untuk bersaing secara global dan dapat menambah sudut pandang baru agar mampu berpikir secara lebih luas terkait pengembangan inovasi di masing-masing instansi pemerintah. “Kita juga harus membuktikan bahwa inovasi yang kita hasilkan itu menjawab persoalan publik, dan kita membuktikan bahwa inovasi yang sudah kita hasilkan ini memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Director of KMMB Consulting Mochamad Badowi memaparkan terkait branding strategis layanan inovasi pemerintah daerah, dan peningkatan kualitas proposal. Ada enam pilar inovasi dalam kerangka kerja standar global, pertama adalah kebijakan baru.

Dijelaskan, pemerintahan itu adalah bagian dari motor penggerak terhadap regulasi yang disusun, yang harapannya bisa evidence-based policy, maupun juga science-based policy. “Kebijakan-kebijakannya berdasar pada fakta yang ada di lapangan, dan didasarkan pada penelitian-penelitian yang sudah empiris, valid, dan reliability,” ungkapnya.

Selanjutnya yakni strategi baru, dan tata kelola baru. Menurutnya, kebijakan tanpa strategi hanya selesai di kertas dan tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian muncul, teknologi baru yang applied, dan tepat guna.

“Jadi dalam konteks ini kita sebagai penggerak perubahan itu, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada, yang sudah tersedia untuk memudahkan fasilitas yang kita berikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Pilar selanjutnya adalah kemitraan baru, dan model bisnis baru. Dijelaskan, dengan model bisnis baru, maka lahir kebijakan baru, hal ini sirkular, dan terus menerus. “Ketika ini terjadi, maka yang dirasakan oleh masyarakat, kehadiran kita ini akan terasa sangat impactful, sangat berdampak bagi kebutuhan di masyarakat,” jelasnya.

Badowi menyampaikan dimensi branding strategis dalam konteks global, pertama inovasi kebijakan. Inovasi tersebut, lanjutnya, harus menunjukkan adanya terobosan dalam regulasi, tata kelola, atau cara kerja birokrasi yang sebelumnya kaku menjadi fleksibel.

Kedua, dalam konteks inovasi global adalah dampak sosial. Dalam konteks global, inovasi harus membuktikan bahwa ada kehidupan warga yang benar-benar berubah. Fokusnya bukan pada seberapa canggih teknologinya, tapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat (inklusivitas). Terakhir, yang menjadi perhatian adalah positioning global, dimana inovasi daerah harus diposisikan sebagai model percontohan dunia.

“Maksudnya adalah inovasi yang dilakukan di Banyuwangi, inovasi yang dilakukan di Bantaeng, itu bisa dijadikan sebagai model percontohan di dunia. Bisa dipakai di Eropa, di Tiongkok, di Australia, dan selanjutnya. Jadi kita harus berpikir global, yang kita praktekkan di lokal,” ujarnya.

Sementara itu, Innovation Practitioner Budi Chairuddin menyampaikan penilaian penghargaan ini mencakup empat kriteria utama yaitu inovasi, efektivitas, keberlanjutan kebijakan, dan signifikansi. Masing-masing kriteria mengevaluasi kontribusi dan dampak proyek pada isu publik.

Dalam hal ini, Budi memaparkan beberapa catatan penting dalam penulisan proposal. Pertama yakni, kebaruan yaitu keunikan gagasan, pendekatan baru, dan modifikasi inovasi yang ada. Kemudian, efektif capaian nyata dan solutif. Selanjutnya, bermanfaat (dampak) yaitu menyelesaikan masalah.

Kemudian, dapat ditransfer, dan inovasi dapat diadaptasi, oleh Unit Pelaksana Pelayanan Publik (UPP) sejenis atau diadaptasi ke dalam konteks lain. Terakhir, berkelanjutan yaitu keberlangsungan inovasi.

Menkeu Purbaya Lantik 27 Pejabat Tinggi Pratama, Tekankan Integritas dan Peran Bea Cukai Jaga Pasar Domestik

Jakarta,  Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1). Para pejabat yang dilantik terdiri atas 22 orang pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), 3 orang pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), 1 orang pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan 1 orang pejabat Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Dalam pelantikan tersebut, Menkeu menyampaikan kepercayaan negara kepada para pejabat yang dilantik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya sesuai amanah yang diberikan. Selain itu, Menkeu menegaskan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar seremoni administratif, melainkan merupakan tugas negara dan bentuk kepercayaan publik yang harus dipertanggungjawabkan.

“Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas. Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak Saudara-Saudara sekalian dan akan dimintai pertanggungjawaban melalui kepemimpinan, etika, serta kinerja,” ujar Menkeu.

Menkeu juga menekankan pentingnya merumuskan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong permintaan dalam negeri. Hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan cita-cita Indonesia maju di tengah tantangan dinamika geopolitik global. 

“Di dalam negeri kita punya domestic demand yang besar. Ini harus didorong lewat kebijakan fiskal yang tepat. Domestic demand kalau kita dorong pertumbuhannya tepat, tapi kalau banyak barang selundupan, domestic demand-nya yang menguasai perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang bersaing secara tidak fair, karena masuknya ilegal, sehingga perusahaan-perusahaan dalam negeri tidak mempunyai ruang untuk bersaing secara fair,” kata Menkeu. 

Oleh karena itu, jajaran Kemenkeu, khususnya Bea dan Cukai, harus berada di lini terdepan dalam menjaga pasar dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat, khususnya dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di luar negeri yang bersaing secara tidak fair. Menkeu meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja lebih disiplin, menjaga integritas, serta memastikan pengelolaan fiskal dan pasar domestik berjalan secara bersih dan profesional demi kepentingan negara.

Menhub Dudy Resmikan Stasiun Jatake, Perkuat Mobilitas Kawasan Perkotaan

anten - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meresmikan Stasiun Kereta Jatake yang berlokasi di Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Selasa (28/1). Peresmian ini menandai hadirnya simpul transportasi baru pada lintas Tanah Abang - Rangkasbitung untuk mendukung mobilitas masyarakat kawasan perkotaan.

"Stasiun Jatake dibangun untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus tumbuh dan meningkatnya kebutuhan transportasi publik seiring pengembangan kawasan Serpong, BSD, dan sekitarnya," ujar Menhub Dudy.

Kehadiran stasiun ini diharapkan dapat mengurangi beban Stasiun Rawabuntu dan Cisauk yang selama ini mengalami lonjakan penumpang harian. Kapasitas layanan Stasiun Jatake saat ini bisa melayani 20.000 penumpang per harinya.

Pembangunan Stasiun Jatake dilaksanakan melalui skema kolaborasi antara pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, dan badan usaha swasta tanpa menggunakan dana APBN. Proyek ini menggunakan skema pembiayaan kreatif kerja sama antara PT Kereta Api Indonesia dan PT Bumi Serpong Damai Tbk.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga pembangunan Stasiun Jatake dapat terwujud tanpa menggunakan dana APBN, dengan melalui skema kolaborasi yang sehat dan saling menguatkan," kata Menhub Dudy.

Peresmian Stasiun Jatake sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat perkeretaapian sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat. Pemerintah terus mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan massal guna mengurangi kemacetan dan emisi.

"Stasiun ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar pergerakan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya," sebut Menhub Dudy.

Stasiun Jatake memiliki luas bangunan 3.198 m2 dengan fasilitas peron yang memadai serta area penunjang yang terintegrasi. Stasiun ini memiliki luas peron 300m2 dengan bangunan yang terdiri atas 3 lantai.

Operasional perjalanan kereta di Stasiun Jatake saat ini memiliki headway (selang waktu kedatangan kereta) antara 5-10 menit. Total frekuensi perjalanan harian yang akan melalui Stasiun Jatake sebanyak 192 perjalanan.

Turut hadir dalam acara ini Gubernur Banten Andra Soni, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, dan Direktur Utama PT Sinarmas Land Michael Widjaja.

Wamenhan–Wamendag Bahas Sinergi Lintas Kementerian

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto menerima audiensi Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Wamendag RI) Dyah Roro Esti di ruang kerja Wamenhan, Selasa (27/1/2026).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Pakistan, khususnya dalam rangka memperkuat dukungan konkret Indonesia melalui kerja sama lintas kementerian.

Dalam audiensi tersebut, dibahas peluang kolaborasi antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Perdagangan RI sebagai bagian dari sinergi pemerintah dalam mendukung kebijakan strategis nasional. Kolaborasi ini diarahkan untuk saling memperkuat peran dan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam menghadapi tantangan global.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Perdagangan. Upaya ini dipandang penting untuk meningkatkan kesiapan aparatur dalam mengelola kerja sama internasional, perdagangan luar negeri, serta mendukung kebijakan ekspor yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Disamping itu, audiensi juga membahas terkait upaya peningkatan ekspor produk pertanian Indonesia ke Pakistan dengan nilai yang lebih optimal. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga menjadi bentuk nyata kontribusi Indonesia dalam mendukung ketahanan ekonomi dan pemulihan Pakistan melalui jalur perdagangan yang saling menguntungkan.

Pacu Kapasitas Produksi, Kemenperin Apresiasi Industri Baja Nasional Tambah Investasi

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong penguatan struktur industri logam nasional guna menopang pertumbuhan ekonomi dan mendukung agenda industrialisasi berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya ground breaking fasilitas Continuous Galvanizing Line (CGL) 2 PT Tata Metal Lestari di Purwakarta, Jawa Barat.

 

“Industri baja nasional memiliki peran strategis dalam upaya mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi, serta penguatan industri turunan seperti permesinan, otomotif, galangan kapal, dan sektor energi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya, Senin (26/1).

 

Kemenperin mencatat, dalam lima tahun terakhir, produksi baja nasional meningkat hampir 98,5 persen dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 8,5 juta ton. “Ini mencerminkan kapasitas industri baja nasional yang terus tumbuh dan semakin kompetitif,” ungkap Menperin.

 

Guna memacu kinerja industri baja nasional, Kemenperin terus mengoptimalkan berbagai kebijakan strategis, antara lain penerapan tindakan pengamanan perdagangan (trade remedies), pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, pemberian fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), pengutamaan penggunaan produk dalam negeri, pemberian insentif fiskal, serta penerapan prinsip industri hijau.

 

“Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan utilisasi industri baja nasional secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing produk baja dalam negeri di pasar domestik maupun ekspor,” tutur Menperin.

 

Kemenperin menyampaikan apresiasi kepada PT Tata Metal Lestari dan Tatalogam Group atas komitmennya dalam memperkuat industri baja nasional melalui investasi berkelanjutan. Peningkatan kapasitas produksi melalui pembangunan fasilitas CGL 2 ini sejalan dengan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat kemandirian industri dan mendukung hilirisasi

 

“Kami berharap fasilitas ini dapat beroperasi optimal, berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penguatan industri dalam negeri,” ujar Direktur Industri Logam Kemenperin Dodiet Prasetyo mewakili Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Setia Diarta pada acara Ground Breaking fasilitas CGL 2 PT Tata Metal Lestari di Purwakarta, Jawa Barat.

 

Kemenperin optimistis, pembangunan fasilitas CGL 2 akan memperkuat ekosistem hulu sampai hilir di industri baja nasional sehingga dapat meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, yang mendukung tumbuhnya perekonomian nasional. “Melalui proyek ini tentu akan meningkatkan daya saing nasional, menciptakan job creation, dan juga pemberdayaan ekonomi lokal,” tambah Dodiet.

 

Pada kesempatan yang sama, VP of Operations PT Tata Metal Lestari, Stephanus Koeswandi menyatakan, pembangunan CGL 2 merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat industri antara (midstream) baja nasional. “Industri antara memiliki peran krusial sebagai penghubung antara industri hulu dan hilir. Tanpa sektor ini yang kuat, rantai pasok akan rapuh dan ketergantungan impor terus tinggi,” ungkap Stephanus.

Ia juga menjelaskan, PT Tata Metal Lestari saat ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga telah mengekspor produk baja lapis ke 25 negara, termasuk ke pasar Amerika Serikat dan Eropa yang memiliki standar kualitas tinggi.

 

“Pembangunan CGL 2 ini merupakan bagian dari peta jalan kami untuk mencapai kapasitas terpasang hingga 2,5 juta ton baja lapis secara bertahap hingga 10 tahun ke depan, sekaligus mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan menghadirkan produk Made in Indonesia berstandar global,” ungkapnya.

 

Fasilitas baru ini, lanjut Stephanus, akan memproduksi sebesar 250 ribu ton baja lapis per tahun, yang akan melengkapi total produksi PT Tata Metal Lestari sebesar 500 ribu ton baja lapis per tahun yang sebelumnya telah diproduksi di CGL 1 Cikarang, Bekasi.

 

Dalam pengembangan fasilitas tersebut, PT Tata Metal Lestari menggandeng Tenova, perusahaan teknologi asal Italia, untuk memastikan penerapan teknologi terbaik yang efisien dan ramah lingkungan. “Investasi ini juga menjadi bukti keseriusan kami dalam mendukung transformasi menuju industri hijau dan target net-zero emission, melalui efisiensi energi dan optimalisasi proses produksi,” tambah Stephanus.

 

Selain memperkuat ketahanan industri nasional, kehadiran CGL 2 diharapkan memberikan multiplier effect bagi daerah, khususnya melalui penciptaan lapangan kerja baru serta penggerakan ekonomi lokal di Kabupaten Purwakarta dan Provinsi Jawa Barat.

 

“Ini merupakan bagian dari komitmen investasi lanjutan dari total Rp1,5 triliun, yang akan menambah tenaga kerja sekitar 350 orang. Proyek kami ini merupakan line yang pertama di South East Asia, yang menggunakan teknologi pelapisan zinc magnesium dan zinc aluminium magnesium, sehingga dapat meningkatkan umur penggunaan baja hingga empat kali,” pungkasnya.

Kemensos-Kemenkop Tandatangan MoU Pemberdayaan Penerima Bansos Melalui Koperasi Desa Merah Putih

Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pemberdayaan sosial penerima manfaat melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Melalui kerja sama ini, penerima bantuan sosial akan didorong menjadi anggota KDMP.

Gus Ipul menyampaikan, penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

“Lewat MoU ini kami ingin memperkuat kerja sama dalam mendorong seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) atau penerima manfaat yang (bantuannya) disalurkan lewat Kemensos itu bisa menjadi anggota KDMP. Nanti secara bertahap kita dorong setelah semuanya siap,” kata Gus Ipul usai penandatanganan MoU di Ruang Rapat Lantai 8 Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Ia menjelaskan, KPM akan didorong memasarkan produknya melalui KDMP serta dianjurkan membeli kebutuhan pokok di koperasi tersebut. Selain memberikan manfaat langsung bagi KPM, langkah ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal di tingkat desa dan kelurahan.

“Di samping dia konsumen, dia juga pemilik daripada toko-toko KDMP. Itu keunggulannya, dia juga ikut dapat sisa hasil usaha (SHU) di akhir tahun,” jelas Gus Ipul.

Terkait implementasi di lapangan, Kemensos bersama Kementerian Koperasi akan melakukan uji coba setelah sarana dan prasarana koperasi dinyatakan siap.

“Kita mulai di 27.000 (titik) yang akan siap di bulan Maret dan April. Sementara kita akan mencoba di beberapa titik sebagai pilot project,” ujar Gus Ipul.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai, keanggotaan KDMP membuka peluang bagi penerima manfaat untuk terlibat langsung dalam kegiatan usaha koperasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

“Mereka yang sebelumnya menjadi penerima manfaat juga bisa terlibat di dalam kegiatan usaha dan juga bisa mendapatkan bagian dari pendapatan dari KDMP,” kata Ferry.

Ia menambahkan, MoU ini menjadi titik awal kolaborasi program KDMP dengan berbagai program Kemensos, khususnya dalam penguatan pemberdayaan sosial masyarakat. Saat ini, pembangunan KDMP berlangsung di 27.191 titik dan ditargetkan mencapai 80.000 titik pada Desember 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi nanti bertahap dan seperti yang disampaikan oleh Presiden, nanti akan mencapai 80.000 di akhir tahun ini,” pungkas Ferry.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi. Hadir pula jajaran pejabat tinggi Kemensos dan Kementerian Koperasi.

Mentan Amran/KaBapanas Tegaskan Jelang Ramadhan–Idul Fitri 2026 Tak Ada Alasan Harga Pangan Naik

Jakarta — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) selaku Kepala Badan Pangan Nasional menegaskan kebijakan pemerintah sangat jelas, yakni menjaga Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) secara berimbang hingga Ramadhan selesai, sehingga tidak ada alasan untuk menaikkan harga pangan.

 

Pemerintah, kata Mentan Amran/KaBapanas, memberikan perhatian penuh terhadap komoditas pangan strategis dan vital, yakni beras, gula, daging sapi, bawang merah, telur ayam, ayam ras, dan minyak goreng. Seluruh komoditas tersebut dipastikan berada dalam kondisi aman, baik dari sisi pasokan maupun stok nasional.

 

“Tolong kita jaga bersama. Jangan kita ganggu saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa,” tegas Mentan Amran, Kamis (22/01/2026).

 

Hal tersebut di tegaskan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengamanan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Rapat ini melibatkan lintas kementerian, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan sektor pangan.

 

Dalam arahannya, Mentan Amran menegaskan bahwa stabilitas pangan bukan semata persoalan ekonomi, melainkan menyangkut ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah, khususnya di bulan suci Ramadhan.

 

“Kesimpulannya adalah kita menjaga HET harga eceran tertinggi pangan, sekarang sampai bulan Ramadhan, sampai selesai. Dan HPP juga kita jaga,” ujar Mentan Amran.

 

Ia menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada kondisi stok pangan nasional yang sangat kuat. Untuk komoditas beras, stok nasional saat ini mencapai 3,3 juta ton, tertinggi pada posisi akhir Januari sepanjang sejarah Indonesia.

 

“Alhamdulillah stok kita, pangan strategis beras stok kita hari ini 3,3 juta ton. Ini yang tertinggi untuk stok akhir tahun sepanjang sejarah,” ungkapnya.

 

Dengan kondisi tersebut, Mentan Amran menegaskan tidak ada satu pun alasan harga beras berada di atas HET. Bahkan, dengan percepatan panen dan peningkatan produksi, stok beras nasional diperkirakan terus menguat pada bulan-bulan mendatang.

 

Selain beras, Mentan Amran juga memastikan ketersediaan minyak goreng nasional dalam kondisi sangat aman. Saat ini, stok minyak goreng yang dikelola Bulog mencapai sekitar 700 ribu ton.

 

“Minyak goreng juga tersedia 700 ribu ton di Bulog. Jadi ini juga tidak ada alasan untuk naik,” tegasnya.

 

Untuk komoditas ayam ras, Mentan Amran justru menilai harga di tingkat peternak berada di bawah HPP. Saat ini harga ayam hidup berada di kisaran Rp23 ribu per kilogram, sementara HPP ditetapkan Rp25 ribu per kilogram.

 

“Yang ketiga ayam, justru di bawah HPP tadi. Itu hanya 23 ribu per kilogram padahal HPP-nya 25 ribu. Nah ini harus naik. Insya Allah di Ramadhan naik,” jelasnya.

 

Sementara itu, komoditas telur ayam, bawang merah, dan pangan strategis lainnya dipastikan aman dari sisi stok dan pasokan.

 

“Telur aman, bawang merah aman. Ini stok kita cukup,” imbuh Mentan Amran.

 

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran menyampaikan peringatan keras kepada seluruh pelaku usaha pangan di Indonesia agar tidak menjual pangan strategis di atas HET. Ia menegaskan tidak akan ada lagi toleransi atau ruang kompromi.

 

“Kesimpulan kita adalah, tidak ada boleh pengusaha seluruh Indonesia menjual di atas HET. Kalau ada menjual di atas HET, Satgas Pangan akan bekerja bila perlu menindak,” tegasnya.

 

Ia menambahkan, imbauan telah disampaikan berulang kali, sehingga kini saatnya penegakan hukum dilakukan secara tegas dan konsisten.

 

“Tidak ada lagi kesempatan. Sudah lama kita himbau-himbau. Tidak boleh dijual di atas HET,” katanya.

 

Mentan Amran menegaskan bahwa seluruh unsur telah sepakat untuk menjaga stabilitas harga pangan, mulai dari produsen, pedagang, distributor, hingga konsumen

 

“Ini semua unsur tadi terlibat sepakat, produsen, konsumen, pedagangnya, distributornya sepakat jangan menjual pangan strategis kita di atas HET,” ujarnya.

 

Menurut Mentan Amran, keseimbangan antara HET dan HPP menjadi kunci utama agar seluruh mata rantai pangan merasakan keadilan.

 

“Dan HPP-nya kita harus jaga. Supaya apa tujuannya? Produsen tersenyum, pedagangnya bahagia, dan konsumennya juga ikut menikmati bulan suci Ramadhan,” pungkasnya.

 

Pemerintah pun menegaskan komitmen penuh untuk menindak tegas praktik penimbunan, spekulasi, repacking ilegal, maupun penyelundupan pangan. Dalam konteks ini, Mentan Amran kembali menegaskan bahwa kejahatan pangan merupakan kejahatan kemanusiaan yang dampaknya sangat luas, mulai dari merusak kesehatan, mengganggu perekonomian, hingga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat.

 

Dengan sinergi lintas kementerian, aparat penegak hukum, dan seluruh pelaku usaha pangan, pemerintah optimistis stabilitas pasokan dan harga pangan dapat terjaga selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2026, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan penuh khidmat.

Tinjau Rencana Rusun Subsidi Kemayoran, Menteri PKP Minta Aspirasi Warga Jadi Prioritas

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Menteri Ara menyampaikan bahwa pada tahun sebelumnya pemerintah mencatat capaian positif pembangunan rumah subsidi tapak dengan tingkat permintaan yang tinggi.

Memasuki tahun 2026, pemerintah akan mulai mengalihkan fokus pada pembangunan rumah susun subsidi sebagai solusi hunian di wilayah perkotaan. “Dari data terlihat permintaan rumah subsidi tapak cukup bagus. Tahun ini kami akan mulai lebih fokus pada pembangunan rumah susun subsidi,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara turut mengapresiasi keseriusan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) dalam menyiapkan pembangunan rusun subsidi, termasuk dengan melakukan survei kepada calon konsumen.

Menurutnya, kebijakan perumahan harus melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan. Ia menekankan pentingnya mendengar aspirasi warga, baik terkait kebutuhan hunian maupun kemampuan finansial mereka.

“Saya senang Perumnas sangat serius. Tahun lalu saya sudah datang ke sini dan meminta dilakukan survei kepada calon konsumen. Jangan sampai kebijakan negara tidak mengajak rakyat bicara, dan itu sudah dilakukan. Kesiapannya sudah terlihat,” ujarnya.

Menteri Ara juga meminta agar masyarakat dipermudah, khususnya dalam aspek pembiayaan. Ia juga menekankan agar besaran iuran pengelolaan lingkungan (IPL) tidak ditetapkan terlalu tinggi sehingga tidak memberatkan konsumen.

“Masyarakat harus didengar, maunya apa, kemampuannya bagaimana. Rakyat harus dipermudah, termasuk dari sisi pembiayaan. Utamakan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan ini dan perhatikan fasilitas apa saja yang dibutuhkan,” tandasnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan rusun subsidi harus tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, kecepatan pembangunan, serta kualitas hunian. “Harus sesuai aturan, cepat, dan kualitas huniannya harus dijaga,” tambahnya.

Sebagai informasi, rumah susun subsidi Alonia di Kemayoran merupakan kelanjutan dari pengembangan Rusunami Bandar Kemayoran (RBK). Proyek ini akan dibangun di atas lahan seluas 3.750 meter persegi, terdiri atas satu tower setinggi 32 lantai dengan total 609 unit hunian. Peletakan batu pertama direncanakan pada akhir Februari 2026. 

Wamenkeu Suahasil Nazara Beberkan Strategi Dua Lengan Fiskal Menuju Indonesia Emas 2045

Jakarta, 20/01/2026 Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan pentingnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan global yang serba cepat demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikannya dalam acara ADB Indonesia Development Talks sekaligus peluncuran buku bertajuk "Indonesia’s Country Diagnostic Studies: Achieving the Golden Indonesia Vision 2045" di Jakarta pada Selasa (20/1).

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu menekankan bahwa di tengah dinamika situasi global yang berubah sangat cepat, Indonesia harus memiliki desain strategi yang tepat dan adaptif. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas untuk menggenjot produktivitas. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada inovasi (innovation-led growth).

Sektor infrastruktur juga dinilai sebagai komponen fundamental dalam mendorong pertumbuhan. "Kita mulai merasakan manfaat nyata dari infrastruktur yang telah kita bangun dalam kurun waktu satu dekade terakhir," ungkap Suahasil merujuk pada capaian pembangunan di era pemerintahan sebelumnya.

Selain itu, ia membeberkan mengenai evolusi institusi fiskal Indonesia berupa optimalisasi "dua lengan" fiskal yang bekerja secara simultan. Lengan pertama yang dimaksud yakni APBN dengan fokus pada perlindungan sosial, operasional pemerintahan, belanja kementerian, dan kesejahteraan rakyat. Lengan kedua yakni Danantara yang menjalankan fungsi commercial arm dengan pada ekspansi kapasitas ekonomi, hilirisasi, serta proyek-proyek produktif lainnya.

Menutup diskusi tersebut, Wamenkeu menyatakan optimismenya terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Ia meyakini bahwa jumlah populasi yang besar, kualitas SDM, transformasi digital, urbanisasi, serta penguatan kelas menengah akan menjadi mesin pertumbuhan yang kuat bagi Indonesia 20 tahun ke depan.

Percepat Pemulihan Pascabencana, Menteri PANRB: Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemulihan tata kelola pemerintahan di wilayah pascabencana. Hal ini disampaikan oleh Menteri PANRB Rini Widyantini bahwa aktivasi kembali layanan pemerintahan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah; reformulasi dan penyesuaian standar layanan agar layanan pemerintahan dapat kembali berjalan optimal; serta penyelamatan arsip yang terdampak bencana.

“Saat ini kami memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan secara adaptif, terpadu, dan akuntabel di wilayah terdampak bencana. Hal ini meliputi penyelenggaraan tata kelola layanan pemerintahan, pelindungan ASN, fleksibilitas mekanisme kerja aparatur, keterpaduan layanan digital pemerintah, serta penyelamatan dan pelindungan arsip pemerintahan sebagai fondasi keberlanjutan birokrasi,” jelas Menteri PANRB Rini Widyantini saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (19/1/2025).

Kementerian PANRB juga memastikan bahwa penguatan tata kelola ini tidak hanya bersifat sementara. Evaluasi pascapemulihan akan dilakukan untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih tangguh terhadap bencana di masa depan. Melalui sinergi antarlembaga, pemerintah pusat berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah hingga seluruh fungsi pelayanan publik kembali normal 100 persen.

Dalam hal ini, Kementerian PANRB secara aktif melakukan koordinasi lintas instansi untuk memetakan kondisi ASN di daerah terdampak. "Peran kami adalah memastikan bahwa distribusi beban kerja tetap terjaga. Sistem kerja fleksibel atau relokasi sementara ke instansi terdekat diberlakukan agar tidak ada kekosongan layanan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti bahwa pemulihan bukan sekadar membangun kembali gedung kantor yang roboh, melainkan memastikan sistem pelayanan kepada rakyat tidak terputus. "Rakyat yang terkena musibah tidak boleh dibebani lagi dengan birokrasi yang rumit. Kementerian PANRB harus memastikan ASN di daerah tetap hadir sebagai representasi negara," tegasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PANRB menyambut baik arahan tersebut dengan memaparkan transformasi digital sebagai tulang punggung pelayanan saat masa darurat. Koordinasi intensif dilakukan untuk memastikan hak-hak ASN yang terdampak tetap terpenuhi sambil terus memacu produktivitas lewat sistem kerja yang adaptif.

Guna menjalankan hal dimaksud, Kementerian PANRB tidak hanya bekerja sendiri, penanganan ASN pascabencana dilaksanakan melalui konsolidasi dan kolaborasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI).

“Pada masa rehabilitasi pascabencana, pemerintah berpegang pada prinsip utama bahwa pemerintah harus tetap berfungsi dan tetap melayani (Government Must Function), meskipun infrastruktur, sistem dan sumber daya terdampak bencana. Maka dari itu, tata kelola pemerintahan dijalankan dengan pendekatan people first, cepat, namun tetap taat hukum, dan akuntabel.” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, saat ini, pemerintah terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatra, sesuai amanat Keputusan Presiden No. 1/2026. Dalam struktur Satgas tersebut, Menteri PANRB ditetapkan sebagai Koordinator Bidang Tata Kelola Pemerintahan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, dengan tugas melaksanakan pemulihan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah terdampak bencana.

Pembentukan Satgas dimaksudkan untuk memastikan seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan terarah, mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan di lapangan, hingga pemantauan dan evaluasi kinerja, dimana laporan perkembangan secara berkala dilaporkan kepada Presiden

Menhan Lantik 12 Tenaga Ahli DPN, Perkuat Strategi Pertahanan Nasional

Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Sjafrie Sjamsoeddin, secara resmi memimpin Upacara Pengangkatan Sumpah Jabatan Tenaga Ahli di lingkungan DPN, di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026).

Pelantikan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat jajaran pemikir di tubuh DPN dalam menghadapi dinamika tantangan global.

Acara berlangsung dengan khidmat, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Sebanyak 12 orang pakar dari berbagai disiplin ilmu dilantik berdasarkan Keputusan Ketua Harian DPN Nomor: KEP/3/KH/X/2025. Para tenaga ahli ini akan mengisi posisi krusial sebagai Tenaga Ahli Utama, Madya, dan Muda pada kedeputian bidang Geoekonomi, Geopolitik, serta Geostrategi. Pengangkatan ini merupakan langkah nyata Kemhan dalam mengintegrasikan keahlian akademis dan praktis guna mendukung kelancaran tugas-tugas Dewan Pertahanan Nasional.

Usai pengambilan sumpah, Menhan menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada para pejabat yang baru dilantik, disusul oleh jajaran tamu undangan yang hadir.

Kemenperin Pacu Transformasi Model Bisnis Berkelanjutan IKM Fesyen dan Kriya

Kementerian Perindustrian terus memperkuat transformasi industri kecil dan menengah (IKM) agar semakin berdaya saing, berkelanjutan, dan berbasis nilai budaya lokal. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) dengan Universitas Mahasaraswati (UNMAS) Denpasar dalam pengembangan Sustainability and Culture Business Model Canvas (SC-BMC).

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, transformasi model bisnis IKM menjadi agenda strategis dalam mendukung Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) yang menempatkan keberlanjutan, inovasi, dan penguatan identitas lokal sebagai fondasi pengembangan industri nasional.

 

“IKM fesyen dan kriya memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi berkelanjutan berbasis budaya. Melalui pendekatan model bisnis yang terintegrasi antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya, IKM tidak hanya mampu meningkatkan daya saing, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan dan berkarakter Indonesia,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/1).

 

Sebagai wujud konkret kolaborasi tersebut, BPIFK dan UNMAS Denpasar telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan melaksanakan penelitian bersama terkait penerapan SC-BMC. Model ini merupakan pengembangan dari Business Model Canvas (BMC) klasik yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) dan nilai budaya (culture) ke dalam perancangan model bisnis.

 

“Dengan demikian, SC-BMC tidak hanya menjawab aspek profitabilitas, tetapi juga dampak positif terhadap manusia, lingkungan, serta pelestarian nilai lokal,” tutur Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita.

 

Menurut Reni, pilot test penerapan SC-BMC berbasis budaya lokal telah dilakukan pada 15 IKM di Bali dalam kondisi usaha nyata. Adapun hasil uji coba menunjukkan bahwa model ini membantu pelaku IKM memahami potensi dan tantangan bisnis secara lebih menyeluruh, sekaligus mendorong praktik usaha yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya.

 

“Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku industri merupakan kunci dalam mempercepat transformasi industri nasional,” jelasnya. Dengan dukungan SDM, riset terapan, dan kebijakan yang tepat, IKM fesyen dan kriya diyakini dapat naik kelas dan menembus pasar nasional maupun global.

 

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa SC-BMC mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara terpadu. Model ini tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan bisnis, tetapi juga menjadi pendekatan transformasi IKM menuju usaha yang berdaya saing, berkelanjutan, serta memiliki legitimasi sosial dan budaya.

 

Model bisnis yang dikembangkan terdiri atas 15 blok terintegrasi yang menggabungkan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Hasil riset bersama antara BPIFK dan UNMAS Denpasar ini merupakan salah satu enabling factors yang dapat mendukung keberhasilan SBIN, serta diharapkan dapat dipraktikkan secara luas oleh IKM sebagai alat pengembangan usaha.

 

“Hasil penelitian ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan penguatan IKM fesyen dan kriya. Model bisnis SC-BMC membuktikan bahwa keberlanjutan dan budaya dapat berjalan seiring dengan profitabilitas. Ini adalah fondasi penting bagi penguatan IKM hijau dan berdaya saing global,” imbuh Reni.

 

Dari sisi pasar, SC-BMC dinilai efektif dalam merespons tren nasional dan global seperti conscious consumer, keberlanjutan, digitalisasi, serta kebangkitan produk berbasis budaya lokal. Diferensiasi berbasis identitas budaya memberikan nilai tambah yang sulit ditiru oleh produk mass manufacturing, khususnya untuk segmen pasar premium, pariwisata budaya, dan ekspor berbasis nilai.

 

Aspek sosial dan budaya juga menunjukkan dampak signifikan melalui pemberdayaan sumber daya manusia lokal, pelestarian pengetahuan tradisional, serta penguatan nilai komunitas. Sementara dari sisi lingkungan, penerapan prinsip circularity, penggunaan eco-material, praktik reuse, dan efisiensi energi terbukti mampu menekan penggunaan sumber daya dan emisi tanpa mengurangi nilai produk.

 

“Kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan kunci dalam mendorong transformasi industri. Kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi menjadi komitmen bersama untuk menghadirkan pendampingan, inovasi, dan model bisnis yang aplikatif bagi IKM fesyen dan kriya di Indonesia,” ujar Kepala BPIFK, Dickie Sulistya.

 

Ke depan, kerja sama BPIFK dan UNMAS Denpasar diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam pasar fesyen dan kriya nasional maupun internasional melalui pendekatan bisnis yang berkelanjutan, berakar pada budaya lokal, dan inklusif bagi pelaku IKM.