3 Jurus Mentan Amran Benahi Gula Nasional: Bongkar Ratun, Kendalikan Impor, dan Revitalisasi Industri

Jakarta, -- Pemerintah bergerak cepat membenahi tata kelola komoditas gula nasional yang selama ini menghadapi tekanan dari sisi hulu hingga hilir. Tak hanya soal rendahnya produktivitas, persoalan distribusi dan tata niaga yang tidak sehat juga menjadi sorotan serius. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan tiga strategi utama pemerintah yang dijalankan yakni, bongkar ratun, pengendalian impor melalui kebijakan Lartas, serta revitalisasi industri gula nasional.

 

Langkah ini disampaikan Mentan Amran usai mengikuti Rapat Terbatas dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (8/4/2026), sebagai bagian dari upaya besar pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus melindungi petani tebu dalam negeri.

 

Di sektor hulu, pemerintah memulai dari persoalan paling mendasar, yakni kondisi tanaman tebu yang sudah tidak produktif. Berdasarkan evaluasi nasional, sebagian besar tanaman tebu saat ini telah melewati usia optimal dan tidak lagi mampu menghasilkan secara maksimal.

 

“Kami sudah sampaikan bahwa, setelah kami mengevaluasi tahun 2025 atas arahan Bapak Presiden, kami mengecek tebu-tebu kita seluruh Indonesia, 70 sampai 80 persen itu tidak layak. Sehingga kita lakukan bongkar ratun. Dan Bapak Presiden meminta kami untuk membantu petani-petani tebu Indonesia. Kami langsung anggarkan Rp1,7 triliun di 2025, kita lanjutkan di 2026,” ujar Mentan Amran.

 

Dari total sekitar 500 ribu hektare lahan tebu nasional, lebih dari 300 ribu hektare merupakan tanaman lama yang menjadi penghambat utama peningkatan produksi.

 

“Rencana kami bongkar ratun karena 300 ribu lebih dari 500 ribu hektare itu tanaman lama. Tidak mungkin produksinya bisa naik. Sehingga petani tidak bisa untung,” jelasnya.

 

Sebagai bentuk keberpihakan kepada petani, pemerintah memberikan subsidi untuk program bongkar ratun dengan target 100 ribu hektare per tahun selama tiga tahun ke depan.

 

“Langkah pemerintah adalah kita bantu bongkar ratun, dan itu subsidi pemerintah. Ratun 100 ribu per tahun. Insya Allah 3 tahun selesai. Itu langkah pemerintah,” tegasnya.

 

Namun pembenahan tidak berhenti di hulu. Di sektor hilir, pemerintah juga menyoroti anomali tata niaga gula yang dinilai merugikan petani dan industri dalam negeri. Di tengah kebutuhan impor, gula lokal justru sulit terserap pasar.

 

“Yang kedua, yang juga seperti anomali. Satu sisi kita impor gula, tetapi anehnya gula kita tidak bisa laku. Molase kita tidak bisa laku. Dulu harganya molase itu Rp1.900 per liter, Maret 2026 turun sampai Rp1.000. Ada apa? Kemudian gula tidak bisa laku,” ungkap Mentan Amran.

 

Kondisi ini bahkan berdampak langsung terhadap kinerja BUMN sektor gula.

 

“Bahkan PTPN terpukul, rugi tadi disampaikan itu Rp600 miliar. Jadi harusnya semua gula PTPN laku. Tetapi tidak bisa laku. Kenapa? Ada rembesan gula rafinasi,” tegasnya.

 

Pemerintah pun menemukan adanya praktik penyimpangan distribusi gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi sebagai gula putih, yang seharusnya diperuntukkan bagi industri.

 

“Rembesannya kita tangkap di Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah lainnya, rembesan gula rafinasi tetapi dikategorikan dimasukkan ke pasar sebagai white sugar, gula konsumsi. Ini membahayakan,” katanya.

Sebagai respons tegas, Presiden telah menginstruksikan penerapan kebijakan Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk mengendalikan arus gula dan menutup celah penyimpangan tersebut.

 

“Sehingga solusinya adalah Bapak Presiden perintahkan Lartas — larangan terbatas. Dan itu sudah terbit. Jadi sudah ada dua solusi ini. Karena ini satu kesatuan. Kita harus memberi batasan,” ujar Mentan.

 

Mentan Amran juga menekankan pentingnya keterlibatan BUMN dalam pengendalian distribusi agar sistem pengawasan berjalan lebih efektif.

 

“Dan kami minta agar BUMN ikut di dalamnya. Supaya bisa dikontrol,” imbuhnya.

 

Sebagai strategi ketiga, pemerintah menyiapkan revitalisasi besar-besaran industri gula nasional untuk memperkuat ekosistem dari hulu hingga hilir secara berkelanjutan.

 

“Terakhir adalah kita akan melakukan revitalisasi besar-besaran ke depan. Jadi itu solusi. Dan kita ini tidak bisa sendirian. Ini perkolaborasi,” ujarnya.

 

Dengan kombinasi tiga strategi tersebut, Mentan Amran optimistis Indonesia dapat segera mencapai swasembada gula konsumsi dalam waktu dekat.

 

“Kita perbaiki tanaman. Itu mutlak. Tiga tahun berturut-turut. Dan kalau kita lakukan, insya Allah white sugar, swasembada paling lambat tahun depan,” tegasnya.

 

Saat ini, produksi gula nasional berada di kisaran 2,6–2,7 juta ton, sementara kebutuhan gula konsumsi sekitar 2,8–2,9 juta ton. Artinya, selisih yang harus dikejar relatif kecil dan semakin mendekati titik aman.

 

“Berarti sisa 100–200 ribu ton lagi. Insya Allah paling lambat tahun depan kita selesaikan,” ujarnya optimistis.

 

Lebih luas, kebutuhan gula nasional saat ini mencapai 6,7 juta ton, terdiri dari 2,8 juta ton gula konsumsi dan 3,9 juta ton gula industri. Dengan produksi gula kristal putih sekitar 2,67 juta ton dari luas areal 563 ribu hektare, masih dibutuhkan tambahan signifikan untuk mencapai kemandirian penuh.

 

Meski demikian, Mentan mengingatkan bahwa keberhasilan swasembada tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh tata kelola yang adil dan berpihak pada petani.

 

“Aneh banget kan? Tolong deh, kalau ada yang main-main, jangan permainkan nasib orang kecil,” tegasnya.

 

Mentan menegaskan bahwa capaian sektor pangan nasional saat ini merupakan hasil kerja keras bersama, termasuk keberhasilan menjaga stok beras nasional pada level tertinggi sepanjang sejarah.

 

“Pangan, setelah kita berjibaku satu tahun, swasembada pangan jadi kenyataan hari ini. Stok hari ini per tadi pagi 4,6 juta ton, tertinggi selama merdeka. Biasanya 1,5 juta ton di bulan April. Sekarang gudang tidak muat,” pungkasnya.

Wamenkop Tekankan Kolaborasi Koperasi Eksisting Jadi Kakak Asuh Kopdes Dalam Pembiayaan Mikro

Tangerang - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menekankan terciptanya kolaborasi antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan koperasi-koperasi yang sudah eksisting, khususnya dalam memberikan akses pembiayaan mikro bagi masyarakat, menjadi langkah penting dalam mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bersama.

"Koperasi eksisting juga dapat berperan sebagai kakak asuh dalam memberikan pendampingan, edukasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan," kata Wamenkop, saat mengunjungi dan berdiskusi, serta  sosialisasi berbagai kebijakan strategis perkoperasian, termasuk pengenalan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan pengurus Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Fath Ikmi di Tangerang Selatan, Banten, Senin (6/4).

Wamenkop mengaku, pihaknya tengah melakukan kajian yang melibatkan beberapa koperasi simpan pinjam untuk bisa melakukan semacam Pilot Project. 

Wamenkop bersimulasi, misalnya dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi memberikan perdanaan ke koperasi eksisting (KSP) dengan bunga 2%, lalu dari koperasi eksisting ke Kopdes Merah Putih berapa persen, yang nanti berujung ke masyarakat desa sebesar 6%. "Ini yang sedang kita kaji," ucap Wamenkop.

Wamenkop menegaskan, banyak insight yang nanti bisa disampaikan ke Kemenkop sebagai masukan agar bisa benar-benar mengawal LPDB di mana 6% itu benar-benar diterima di masyarakat.

Kinerja Berbasis Output, Bukan Kehadiran Fisik: Percepatan Paradigma Baru Manajemen ASN dalam Transformasi Budaya Kerja

JAKARTA - Pemerintah mendorong pergeseran fundamental dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagai respon dinamika global yang terjadi. Kebijakan ini bukan sekadar perubahan lokasi kerja, melainkan memperkuat transformasi paradigma dari pendekatan berbasis kehadiran fisik menuju pendekatan berbasis capaian kinerja.

Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2026 yang berlaku efektif 1 April 2026, seluruh instansi pemerintah menerapkan kombinasi empat hari Work from Office pada Senin hingga Kamis dan satu hari dari rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili ASN (work from home/WFH) pada hari Jumat.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa yang diukur dalam skema baru ini adalah hasil capaian kinerja berbasis output dan outcome, bukan di mana lokasi ASN bekerja.

“Setiap ASN terikat pada Sasaran Kinerja Pegawai yang terukur. Pengawasan dilakukan melalui sistem elektronik, bukan sekadar absensi fisik. ASN tetap bekerja lima hari penuh dengan target kinerja yang sama,” ujar Rini, Senin (6/4/2026).

Setiap Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencapaian sasaran kinerja bawahannya, serta memastikan sistem pelaporan kinerja berjalan secara efektif. Evaluasi efektivitas pelaksanaan wajib dilaporkan kepada Menteri PANRB paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya. ASN yang tidak memenuhi target kinerja dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Kebijakan ini juga menjadi akselerator percepatan penerapan pemerintahan digital. SE tersebut mengamanatkan optimalisasi penerapan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi digital secara terpadu di tingkat nasional. Kementerian PANRB terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, BSSN serta instansi terkait lainnya untuk memastikan standarisasi infrastruktur dan keamanan digital terpenuhi.

“Kerangka regulasinya sudah ada melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja ASN, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan secara Fleksibel di Instansi Pemerintah. Sementara itu, secara sistem dan infrastruktur digitalnya ditopang oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” tambah Rini.

Sebelumnya, sebagai gambaran bahwa fleksibilitas kerja ASN telah diterapkan dalam kondisi khusus seperti pandemi Covid-19, arus mudik, dan kegiatan kenegaraan. Pasca pandemi, fleksibilitas kerja ASN tetap diterapkan di berbagai instansi seperti Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kemensetneg, KemenPANRB dan pemerintah daerah dengan skema WFO, WFH, co-working space , dan shift kerja. Pelayanan publik yang dilakukan dapat tetap berjalan dengan baik, terutama juga pada unit layanan 24/7 seperti layanan kesehatan seperti rumah sakit dan pemadam kebakaran.

“Penerapan fleksibilitas kerja dilakukan dengan efektif sesuai kriteria, pengawasan, dan dukungan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi digital yang sesuai,” tuturnya.

Menteri Rini memastikan bahwa pelayanan publik esensial dijamin tetap berjalan penuh. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi diwajibkan mengatur proporsi pegawai dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan jenis layanan. Layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, serta layanan bersifat kedaruratan tetap tersedia, termasuk bagi kelompok rentan.

Pelaksanaan kebijakan ini akan terus dievaluasi untuk memastikan transformasi budaya kerja membawa perubahan positif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang dilakukan

Wamenkeu Juda Sampaikan Empat Prinsip Kepemimpinan dalam Respon Ketidakpastian Global

Jakarta, 02/04/2026 Kemenkeu – Kondisi global yang penuh ketidakpastian menuntut hadirnya pemimpin yang mumpuni dalam merespon sebuah risiko. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam Kuliah Umum Kepemimpinan Sektor Publik yang diselenggarakan Politeknik Keuangan Negara STAN pada Rabu (01/04).

“Bagaimana kita bisa secara cepat, secara kreatif, dan berani untuk mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Itu sesuatu yang yang punya values, leadership yang sangat dalam,” ungkap Wamenkeu Juda.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu menyampaikan empat prinsip utama kepemimpinan yang relevan bagi para teknokrat dan pengambil kebijakan dalam menghadapi ketidakpastian global.

Pertama, membangun sinergi yang solid dan terintegrasi antar lembaga. Kolaborasi yang erat antara pengelola fiskal dan moneter menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan konsisten.  

Kedua, pentingnya berpikir kreatif dan inovatif. Dalam kondisi yang tidak normal, pendekatan konvensional dinilai tidak lagi memadai. Oleh karena itu, diperlukan keberanian untuk menghadirkan inovasi-inovasi kebijakan yang baru.

Ketiga, keberanian dalam mengambil keputusan. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan secara tegas dengan mempertimbangkan berbagai skenario yang memungkinkan.

Terakhir, sikap adaptif dan tangkas juga menjadi kunci. Di tengah perubahan yang cepat, pemimpin harus mampu menyesuaikan diri dan kebijakan secara dinamis agar tetap relevan dengan kondisi yang berkembang.

Kementerian PKP-BP BUMN Gerak Cepat Relokasi Warga Bantaran Rel, Manfaatkan Lahan Milik BUMN

Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar rapat koordinasi bersama Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala BPS Amalia Adininggar, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT Angkasa Pura Muhammad Rizal Pahlevi, Plt Direktur Utama Perumnas Imelda Alini, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo di Gedung BP BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden untuk mempercepat relokasi masyarakat yang tinggal di bantaran rel kereta api, sekaligus melanjutkan langkah konkret pasca peninjauan lahan milik PT Angkasa Pura di kawasan Kramat, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah bergerak cepat dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk BP BUMN dan pemangku kepentingan terkait. “Kami mendapat dukungan yang sangat cepat dari Kepala BP BUMN serta Direktur Utama PT KAI dan PT Angkasa Pura. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk segera menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemanfaatan lahan milik PT Angkasa Pura ditargetkan mampu menyediakan sekitar 300 unit hunian, sementara lahan milik PT KAI akan dimanfaatkan untuk sekitar 500 unit, dengan target penyelesaian tahap awal pada 15 Juni 2026.

Menteri PKP juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk pembangunan hunian di lahan lain milik PT KAI yang akan ditentukan oleh PT KAI. “Kami juga membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta. PT KAI akan menentukan titik-titik lahan yang dapat dibangun melalui dukungan CSR, sehingga percepatan penyediaan hunian bisa lebih optimal,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan komitmen BUMN untuk mendukung penuh program pemerintah melalui optimalisasi aset yang dimiliki.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Aset-aset BUMN yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, seperti lahan milik Angkasa Pura, dapat kita dorong untuk dimanfaatkan bagi relokasi masyarakat di bantaran rel. Saat ini kami juga tengah memetakan aset-aset lain yang berpotensi untuk mendukung program perumahan,” ujar Dony.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai langkah cepat yang dilakukan merupakan bentuk nyata dari pendekatan government preneurship dalam menjawab arahan Presiden. “Ini adalah contoh kerja cepat. Dalam waktu sekitar satu minggu sejak Presiden turun langsung ke bantaran rel, ide dan arahan beliau sudah mulai menemukan bentuk konkret. Kolaborasi antara Kementerian PKP dan BP BUMN ini luar biasa,” ungkap Qodari.

Dari sisi perencanaan berbasis data, Kepala BPS Amalia Adininggar menekankan pentingnya intervensi yang tepat sasaran, terutama di wilayah dengan backlog kepemilikan hunian yang tinggi. “Kolaborasi ini sangat cepat dan efektif, serta yang terpenting berbasis data. DKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, memiliki backlog kepemilikan hunian yang tinggi. Intervensi di wilayah ini menjadi sangat strategis,” jelas Amalia.

Lebih lanjut, dalam waktu sekitar tiga minggu ke depan, Kementerian PKP bersama BUMN akan merampungkan pemetaan aset-aset yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, khususnya di kota-kota besar.

Program ini juga akan diperkuat melalui sinergi lintas sektor dalam pengembangan hunian vertikal yang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah tanggung. Dengan sinergi kuat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, Kementerian PKP optimistis percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya relokasi warga bantaran rel, dapat segera terwujud secara nyata dan berkelanjuta

Wamenhan Terima Wakil Ketua Kadin Indonesia Korwil Sumatra II, Bahas Perkembangan Kawasan Industri

Jakarta — Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI), Donny Ermawan Taufanto, dalam kapasitasnya selaku Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menerima kunjungan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Koordinator Wilayah Sumatra II, Johanes Kennedy Aritonang, di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai perkembangan investasi dan pengembangan kawasan industri strategis di wilayah Sumatra, termasuk sejumlah tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan dan koordinasi lintas sektor. Diskusi juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan industri nasional.

Wamenhan RI menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan bahwa pengembangan kawasan industri memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional serta peningkatan kapasitas industri dalam negeri. Selain itu, kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

DPN akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan sebagai bahan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mendukung iklim investasi yang kondusif serta memperkuat ketahanan nasional melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam kunjungan ini, Wamenhan RI didampingi oleh Deputi Bidang Geopolitik, Geostrategi, dan Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional (DPN)

Menhub Dudy : Sebanyak 147,55 Juta Orang Melakukan Perjalanan Selama Angkutan Lebaran 2026

akarta - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menutup Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2026 (1447 H) di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Senin (30/3). Menhub Dudy menyampaikan, berdasarkan data Mobile Positioning Data (MPD), jumlah orang melakukan perjalanan selama masa Angkutan Lebaran (13-29 Maret 2026) mencapai 147,55 juta orang atau naik 2,53% dari hasil survei sebanyak 143,92 juta orang.

"Penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun ini merupakan kerja besar bersama, yang melibatkan koordinasi lintas sektor secara intensif, baik antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, operator transportasi, maupun seluruh pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dan arus balik dengan aman, selamat, dan lancar," tutur Menhub Dudy.

Dari total jumlah penumpang angkutan umum, Menhub menyebut terdapat kenaikan 10,87% selama masa Angkutan Lebaran tahun ini, dibandingkan tahun sebelumnya, dari 21,23 juta penumpang menjadi 23,54 juta penumpang. Adapun rincian per moda transportasi moda angkutan jalan sebanyak 3,89 juta penumpang, mengalami kenaikan sebesar 11,64% dibandingkan 2025 yaitu 3,49 juta penumpang; moda angkutan laut sebanyak 2,02 Juta penumpang, mengalami kenaikan sebesar 9,86% dibandingkan 2025 yaitu 1,84 Juta Penumpang; moda angkutan udara sebanyak 4,77 juta penumpang, mengalami kenaikan sebesar 6,97% dibandingkan 2025 yaitu 4,47 juta penumpang; moda kereta api sebanyak 7,31 juta penumpang, mengalami kenaikan sebesar 10,13% dibandingkan 2025 yaitu 6,64 juta penumpang; dan moda penyeberangan sebanyak 5,52 juta penumpang, mengalami kenaikan sebesar 15,36% dibandingkan 2025 yaitu 4,79 juta penumpang.

Sementara dari sisi keselamatan, data Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas selama masa Angkutan Lebaran 2026 sebanyak 3.517 kejadian mengalami penurunan sebesar 6,31% dibandingkan tahun sebelumnya dengan total 3.754 kejadian. Fatalitas kecelakaan pun mengalami penurunan sebesar 31,19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan sebanyak 300 jiwa, dibanding Angkutan Lebaran 2025 sejumlah 436 jiwa.

"Capaian ini patut kita syukuri, namun juga harus kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Saya ingin menekankan kembali bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi. Tidak boleh ada kompromi dalam aspek kelaikan sarana, kesiapan prasarana, maupun kepatuhan terhadap standar operasional," ujar Menhub Dudy.

Menhub Dudy terus mendorong penguatan keselamatan, termasuk pelaksanaan ramp check, pengawasan di lapangan, serta pengendalian lalu lintas yang terintegrasi. Demikian pula dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan respons terhadap dinamika di lapangan.

Di sisi lain, kualitas pelayanan kepada masyarakat juga harus terus ditingkatkan. "Transportasi haruslah menjadi sebuah upaya memindahkan orang dan barang, seraya menghadirkan rasa aman, nyaman, dan memberikan kepastian kepada masyarakat," lanjut Menhub.

Pada kesempatan ini, Menhub Dudy mengapresiasai kerja keras, dedikasi, dan sinergi semua pihak, diantaranya segenap jajaran TNI, Polri, seluruh Kementerian/Lembaga terkait, seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, operator transportasi di semua moda, serta seluruh pihak yang telah bekerja tanpa kenal lelah selama periode Angkutan Lebaran tahun ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan secara khusus juga disampaikan Menhub Dudy kepada seluruh lembaga pemberitaan, media massa, para jurnalis nasional, atas pemberitaan yang informatif, lengkap, dan jujur selama masa Angkutan Lebaran 2026 sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap mengenai situasi perjalanan mudik dan balik.

"Dan tentu saja, saya harus menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mematuhi arahan petugas serta berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan keselamatan selama perjalanan," imbuh Menhub.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Mohammad Syafii, beserta seluruh Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Kunjungan Mendadak Presiden Prabowo di Senen, Tangis Haru dan Harapan Warga Pecah di Bantaran Rel

Di tengah aktivitas yang berjalan seperti biasa, tak ada yang menyangka momen berbeda akan terjadi. Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba hadir di tengah pemukiman padat warga di Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (26/03/2026), dalam sebuah momen yang tak pernah dibayangkan sebelumnya oleh warga

Tidak ada yang menyadari apa yang akan terjadi, hingga Presiden turun dari kendaraan dan mulai menyapa warga. Dalam hitungan detik, suasana haru dan tak percaya bercampur menjadi satu menyelimuti permukiman tersebut. 

Warga dari berbagai kalangan mulai dari orang dewasa hingga anak-anak berlarian menghampiri Presiden. Mereka tampak antusias untuk sekadar melihat dari dekat, berjabat tangan, hingga menyampaikan harapan secara langsung. 

Salah satu warga, Nur Hanifah, mengaku terharu bisa bertemu langsung dengan Presiden. Ia bahkan meninggalkan aktivitas memasaknya di dapur untuk keluar rumah dan bersalaman dengan Presiden.

“Tadi lagi masak kita di dapur jadi buru-buru keluar, ada Bapak Presiden, Bapak Presiden. Wah bapak saya, bapak ganteng, pas keluar cium tangan,” tuturnya penuh antusias.

Dalam kesempatan tersebut, Nur Hanifah juga menyampaikan harapannya kepada Presiden agar bantuan dari pemerintah terus berjalan. Senada, warga lainnya, Yana turut berharap program bantuan sosial seperti PKH dapat terus berlanjut, serta dukungan bagi anak-anak seperti program makan bergizi gratis (MBG) tetap diberikan.

“MBG, pokoknya biar anak sekolah itu bisa gini lagi lah, karena kita kan orang sini kan mayoritasnya pada di bawah garis itu lah ya. Biar berlanjut terus lah gitu, kalau pun ibu rumah tangga nih saya, ya buat anak-anak sekolah gitu,” kata Bu Yana. 

Cerita haru juga datang dari Wawan, seorang pengamen badut, yang mengaku nyaris tak kuasa menahan emosi saat melihat langsung kedatangan Presiden di kawasan pemukimannya.

“Terharu lah, hampir mau nangis dengarnya. Orang baru pertama kali ini datang ke sini, kayaknya gimana gitu senang hati,” ucap Wawan. 

Sementara itu, Cono, seorang pemulung yang juga merupakan warga di daerah tersebut mengaku sempat berbincang langsung dengan Presiden. Ia mengingat momen tersebut sebagai kejadian yang spontan dan tak terduga.

“Ya kaget bu, spontanitas kan,” cerita Cono. 

Kepada Presiden, Cono pun menyampaikan harapannya terkait keterbatasan tempat tinggal yang dialaminya beserta para warga sekitar.

"Kata Pak Prabowo, mau enggak dibikinin rumah susun? Saya bilang mau Pak, karena saya enggak banyak tempat tinggal. Memang ini adanya," katanya. 

Kehadiran Presiden Prabowo di Kelurahan Kramat bukan sekadar kunjungan, tetapi momen ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir langsung di tengah rakyat dengan menyapa, mendengar, dan merespons.

Di gang sempit yang biasanya sunyi dari perhatian, sore itu berubah menjadi ruang harapan dan tempat di mana rakyat merasa dilihat, didengar, dan diperhatikan oleh pemimpinnya. 

Genjot Energi Domestik, Hilirisasi Rp239 Triliun Jadi Penopang Kemandirian

BOGOR - Pemerintah menegaskan perkembangan percepatan program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi sebagai strategi utama untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (25/3), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membahas langkah konkret untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta pengurangan ketergantungan pada impor energi.

Bahlil melaporkan, dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan.

"Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi," ujar Bahlil di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor.

Selain hilirisasi, arahan serupa juga mengemuka untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi domestik untuk memperkuat swasembada. Fokusnya antara lain pada etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO) sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO-CPO," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Bahlil menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, bersamaan dengan pemerintah terus memantau dinamika pasar global.

Kendati begitu, pemerintah tetap membuka ruang relaksasi produksi batubara dan nikel, namun dengan pendekatan yang terukur. Bahlil menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh memicu kelebihan pasokan yang justru menekan harga komoditas nasional di pasar global. "Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply & demand dan harga," tambahnya.

Pemerintah memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel. Menurut Bahlil, kebijakan itu dipertimbangkan agar negara memperoleh nilai yang lebih adil dari pemanfaatan mineral strategis tersebut. "Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan arahan khusus agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan negara. Kepala Negara menekankan pentingnya menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis nasional sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor mineral.

"Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara," jelas Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa 2026 akan menjadi tahun penting bagi pembuktian kedaulatan mineral Indonesia. Pemerintah, menurut Bahlil, ingin memastikan sumber daya alam tidak lagi dijual murah hanya demi volume produksi, melainkan memberi nilai tambah yang maksimal bagi bangsa. "Kita pengin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah," tegasnya.

Kementan, Kemendiktisaintek, dan BRIN Perkuat Sinergi Riset untuk Dukung Swasembada Pangan dan Hilirisasi

Jakarta — Menteri Pertanian (Mentan) bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menandatangani kesepakatan bersama tentang sinergi riset dan inovasi untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan dan hilirisasi komoditas pertanian. Penandatanganan berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

 

Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, dan perguruan tinggi dalam menghasilkan inovasi yang dapat langsung diterapkan di sektor pertanian serta mendorong penguatan industri berbasis komoditas pangan nasional.

 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan sektor pertanian tidak dapat berkembang tanpa dukungan riset dan inovasi yang kuat. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan industri sangat penting agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi ilmiah semata, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

“Pertanian pangan tidak mungkin maju tanpa inovasi. Banyak penelitian di perguruan tinggi yang sangat baik, tetapi kalau tidak ditarik menjadi kebijakan dan tidak masuk ke industri, maka hanya berhenti di atas kertas,” kata Mentan Amran.

 

Menurutnya, sinergi antara riset dan kebijakan dapat menghasilkan dampak besar bagi pembangunan pertanian nasional. Ia mencontohkan berbagai kebijakan strategis di sektor pertanian yang lahir dari gagasan dan inovasi, yang kemudian diterjemahkan pemerintah dalam bentuk regulasi dan program nyata.

 

“Ketika inovasi masuk ke pemerintah dan diterjemahkan menjadi kebijakan, dampaknya bisa sangat besar bagi masyarakat. Inilah yang ingin kita dorong bersama melalui kolaborasi ini,” ucapnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kolaborasi ini menjadi momentum penting bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi lebih nyata dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

 

Ia menyebut selama ini banyak hasil penelitian di perguruan tinggi yang belum mampu menembus pasar karena kurangnya kolaborasi dengan dunia industri dan pemerintah.

 

“Lebih dari 90 persen bahkan hampir 99 persen hasil penelitian di dunia akademik tidak berhasil masuk ke pasar komersial. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah dan industri menjadi sangat penting agar inovasi bisa benar-benar dimanfaatkan,” ujarnya.

 

Ia juga menyampaikan pihaknya akan mengonsolidasikan perguruan tinggi di Indonesia untuk fokus pada pengembangan riset komoditas strategis yang mendukung kemandirian pangan nasional.

 

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria mengatakan sektor pertanian merupakan fondasi penting bagi peradaban bangsa sehingga perlu didukung dengan riset dan teknologi yang kuat. Katanya, BRIN telah menyiapkan peta jalan riset pangan nasional agar pengembangan inovasi antara lembaga riset dan perguruan tinggi dapat berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.

 

Saat ini BRIN juga telah menghasilkan 188 paten bidang pangan dan berbagai produk inovasi di bidang pangan yang siap dimanfaatkan oleh industri.

 

“Kami ingin BRIN goes to industry ke stakeholder termasuk Kementerian Pertanian agar produk bisa dimanfaatkan di lapangan dan membawa impact. Dari riset dan berbagai inovasi, hasilnya bisa dirasakan masyarakat dan industri. Oleh karena itu, BRIN siap mendukung percepatan hilirisasi inovasi di sektor pangan,” jelasnya.

 

Sebagai informasi, kesepakatan bersama antara Kementan, Kemendiktisaintek, dan BRIN yang ditandatangani mencakup koordinasi dan sinkronisasi program riset dan inovasi pada berbagai komoditas strategis seperti padi, jagung, kedelai, gandum, sorgum, bawang putih, sawit, kelapa, kopi, kakao, gambir, kakao, lada, pala, ayam, serta alat mesin pertanian, pupuk, pengolahan pascapanen, dan komoditas lainnya mendukung swasembada pangan berkelanjutan dan hilirisasi komoditas pertanian.

 

Selain itu, kerja sama juga meliputi penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi pertanian, penguatan pertanian modern, hingga pemanfaatan bersama sarana-prasarana riset.

 

Kesepakatan yang melibatkan sedikitnya 18 perguruan tinggi di Indonesia ini juga menyasar peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian, pertukaran data dan informasi, serta pemanfaatan hasil riset untuk mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian nasional.

 

Melalui sinergi ini, pemerintah berharap inovasi dan teknologi pertanian dapat berkembang lebih cepat, memperkuat kemandirian pangan nasional, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian Indonesia di tingkat global.

Penerimaan Pajak Hingga Akhir Februari Tumbuh 30,4 Persen, Sektor Konsumsi Jadi Motor Utama

Jakarta.,Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan kinerja positif pendapatan negara hingga akhir Februari 2026. Dalam paparan APBN KiTa, Suahasil menyoroti pertumbuhan neto penerimaan pajak yang mencapai 30,4% (yoy), didorong kuat oleh tingginya aktivitas transaksi ekonomi masyarakat.

Hingga 28 Februari 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp245,1 triliun. Secara khusus, Suahasil memberikan catatan pada pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang melonjak hingga 97%.

"PPN dan PPnBM dibayar jika ada transaksi. (Lonjakan) ini menunjukkan bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu berjalan terus.," ujar Suahasil di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta pada Rabu (11/3).

Empat sektor utama, yakni industri pengolahan, perdagangan, keuangan dan asuransi, serta pertambangan, tercatat masih menjadi kontributor mayoritas dengan sumbangan mencapai 74% dari total penerimaan pajak.

Sejalan dengan pendapatan yang kuat, pemerintah melakukan akselerasi belanja negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2026. Realisasi belanja negara hingga akhir Februari mencapai Rp493,8 triliun, tumbuh signifikan 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Salah satu pendorong utama kenaikan belanja adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 9 Maret 2026, program ini telah menjangkau 61,6 juta penerima yang terdiri dari 50 juta siswa dan 10,5 juta nonsiswa (ibu hamil, menyusui, dan lansia) dengan total serapan anggaran mencapai Rp44 triliun.

Selain itu, Kemenkeu juga melaporkan realisasi pembayaran THR ASN, TNI, dan Polri tahun 2026. Hingga 10 Maret, pemerintah telah menyalurkan Rp24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari total alokasi Rp55 triliun. "Kami mendorong seluruh K/L dan Pemerintah Daerah segera menuntaskan pembayaran THR agar tuntas sebelum hari raya," tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia (ICP) akibat konflik di Timur Tengah. Meskipun sempat menyentuh angka di atas US$100 per barel, harga minyak menunjukkan tren volatilitas tinggi. Suahasil menegaskan bahwa APBN akan terus berfungsi sebagai peredam kejut (shock absorber) melalui skema subsidi dan kompensasi energi untuk melindungi daya beli masyarakat dari fluktuasi harga global.

Dalam bidang kepabeanan, terdapat peningkatan signifikan pada frekuensi penindakan rokok ilegal, dari 1.993 kali pada tahun lalu menjadi 2.872 kali penindakan di tahun 2026. Jumlah rokok ilegal yang disita naik dua kali lipat menjadi 369 juta batang.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp147,7 triliun. Pemerintah juga memberikan atensi khusus pada daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp10,65 triliun yang disalurkan dalam tiga tahap mulai Februari hingga April 2026.

Silaturahmi Ekosistem Perumahan, Kementerian PKP Perkuat Kolaborasi untuk Percepatan Hunian Rakyat

Jakarta — Suasana kebersamaan dan kolaborasi mewarnai kegiatan silaturahmi pegawai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera serta ekosistem perumahan nasional yang diselenggarakan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta jajaran Kementerian PKP, pegawai di lingkungan kementerian, serta berbagai tokoh ekosistem perumahan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, pimpinan perbankan, para ketua asosiasi pengembang, serta mitra strategis sektor perumahan seperti CEO Lippo Group James Riady, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial, PT Permodalan Nasional Madani, serta sejumlah perusahaan yang aktif memberikan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang perumahan seperti Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, PT Astra International, dan PT Djarum.

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh pelaku dalam ekosistem perumahan nasional sekaligus momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan perumahan rakyat.

Acara diawali dengan doa bersama dan ceramah agama, dilanjutkan dengan buka puasa bersama serta pemberian santunan kepada anak-anak yatim dari Panti Yatim Indonesia. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan bantuan kepada para petugas keamanan (security), pengemudi (driver), dan petugas kebersihan (cleaning service) di lingkungan Kementerian PKP sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan di bulan Ramadan, termasuk dengan menggratiskan uang muka bagi mereka yang ingin mengambil rumah subsidi.

Perwakilan pengembang, Angga Budi Kusuma, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan di antara seluruh pelaku sektor perumahan.

“Walaupun tahun 2025 penuh dinamika, kami melihat kinerja Kementerian PKP dan BP Tapera sangat aktif. Kami optimistis dengan kepemimpinan Menteri PKP, sektor perumahan pada tahun 2026 akan bergerak lebih baik,” ujarnya.

CEO Lippo Group, James Riady, juga menilai sektor perumahan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, sektor ini dapat berkontribusi sekitar 1,5 hingga 2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi serta memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat.

“Perumahan rakyat dapat membantu memutus rantai kemiskinan. Banyak masyarakat yang selama ini tinggal jauh dari tempat kerja dengan fasilitas umum yang terbatas. Saya juga melihat ekosistem perumahan saat ini sangat aktif dan solid,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan perumahan nasional, baik dari sektor pemerintah, perbankan, pengembang, maupun sektor swasta melalui program CSR.

“Atas nama negara kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan perumahan rakyat. Dukungan dari sektor swasta menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap upaya negara dalam menyediakan hunian bagi masyarakat semakin kuat,” ujar Maruarar.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai Kementerian PKP yang telah bekerja keras sehingga berbagai terobosan di sektor perumahan dapat terus berjalan.

Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir berbagai langkah strategis telah dilakukan, mulai dari groundbreaking pembangunan rumah susun di kawasan Meikarta hingga pemanfaatan lahan milik negara untuk pembangunan hunian bagi masyarakat.

“Ekosistem perumahan saat ini sehat karena tidak ada monopoli. Pengembang memiliki pilihan terhadap perbankan, bank memiliki pilihan terhadap pengembang, dan konsumen pun memiliki pilihan terhadap pengembang maupun perbankan,” ujarnya.

Menteri PKP juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan guna memperkuat kebijakan serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di sektor perumahan.

Acara ditutup dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim serta pesan inspiratif dari Menteri PKP kepada para penerima santunan.

“Penting menghargai sejarah, tetapi lebih penting lagi membuat sejarah yang baik bagi masa depan,” pesan Maruarar.

Kementerian PANRB dan TBI Bahas Penguatan Pemerintah Digital dan DPI

JAKARTA – Transformasi digital pemerintahan dan tata kelola data pembangunan menjadi hal penting untuk dilakukan dengan ditunjang oleh pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) yang menjadi tulang punggung berbagai layanan pemerintah. DPI sendiri berupa identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital yang dijaga selaras dengan prinsip pelindungan data pribadi dan keamanan siber. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat bertemu dengan tim Tony Blair Institute (TBI), di Kantor Kementerian PANRB, Senin (9/3/2026).

“Terima kasih kepada tim TBI yang sudah memberikan support kepada Kementerian PANRB yang mendukung implementasi pemerintahan digital. Saya kira kerja sama dengan TBI dapat menghasilkan policy yang memberikan dampak bagi layanan publik yang lebih baik kedepannya,” ujarnya.

Menteri Rini menyampaikan jika pemerintah Indonesia telah memahami pentingnya DPI dalam mendukung integrasi dan interoperabilitas sistem untuk menghadirkan layanan yang berkualitas, inklusif, dan efisien. Upaya integrasi DPI dengan berbagai layanan publik prioritas yang terintegrasi ke dalam satu portal pun diatur melalui Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Disampaikan jika pemanfaatan DPI dan use case prioritas juga sebagai kunci percepatan dan fondasi digital untuk kesuksesan program prioritas Presiden, dimana DPI sebagai backbone interoperabilitas dan keterpaduan. Kementerian PANRB sebagai koordinator Proyek Strategis Nasional pengembangan layanan digital pemerintah terpadu menekankan pentingnya interoperabilitas data untuk mempercepat pencapaian target RPJMN sekaligus memperkuat fondasi pemerintahan digital yang berdampak langsung bagi rakyat.

Menurutnya DPI merupakan fondasi yang memungkinkan keterpaduan tersebut berjalan efektif. Identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital bukan hanya instrumen teknis, melainkan jembatan yang memastikan layanan publik hadir lebih cepat, lebih adil, dan lebih terpercaya.

“Pemanfaatan DPI menjadi kunci, memastikan pertukaran data dan layanan publik berjalan mudah, aman, dan terukur. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi harus kita terapkan sejak awal, tepat guna, dan proporsional agar keterpaduan bisa diwujudkan dan kepercayaan publik tetap terjaga,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut Menteri Rini menjelaskan jika pemanfaatan DPI, khususnya Data Exchange, harus ditingkatkan baik untuk analitik maupun peningkatan kualitas layanan publik, sementara keamanan siber dan pelindungan data pribadi perlu diterapkan secara terukur di seluruh K/L. Aspek yang sifatnya administratif berupa MoU/PKS juga perlu diminimalisir dengan mekanisme yang lebih otomatis dan mudah, agar keterpaduan dan interoperabilitas menjadi kewajiban, bukan tantangan.

Sementara itu Country Director TBI Abetnago Tarigan mengatakan bahwa pertemuan dimaksudkan untuk mendalami lebih lanjut terkait pengembangan dan pemanfaatan DPI untuk mendukung tercapainya prioritas Pemerintah Indonesia. Dikatakan bahwa TBI mendukung transformasi digital pemerintah Indonesia dan melihat peluang besar untuk memperkuat kerja sama strategis, khususnya dalam pengembangan layanan digital pemerintah terpadu.

“Kita berkomitmen untuk mendukung penerapan digital dan Artificial Intelligence (AI) di pemerintah Indonesia. Kita juga sudah mendukung pelatihan ASN berdasarkan AI yang dikoordinasikan oleh Lembaga Adminstrasi Negara (LAN),” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa ASN yang merupakan pembuat kebijakan sekaligus pelayan masyarakat, memiliki peran kunci dalam proses transformasi digital. Oleh karena itu, setiap ASN harus menguasai kemampuan digital yang mumpuni, memiliki mindset digital untuk mendukung keberhasilan transformasi digital. 

Gus Ipul dan Gubernur NTB Sinkronkan Pemutakhiran Data Tunggal dan Sekolah Rakyat

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerima audiensi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal di Café Selalu Ada, Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Senin (9/3/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kualitas data sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta kesiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Provinsi NTB.

Dalam pertemuan tersebut, Mensos yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah terus memperbaiki kualitas data DTSEN melalui berbagai kanal partisipasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa data sosial bersifat dinamis sehingga proses pemutakhiran harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Perbaikan kualitas data DTSEN dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari SIKS-NG, Cek Bansos, ground check, call center 021-171, hingga WhatsApp Lapor Bansos 08877 171 171,” ujar Gus Ipul.

Menurutnya, beragam kanal tersebut disediakan agar masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam proses pemutakhiran data.

“Bagi masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi, kami siapkan layanan call center dan WhatsApp agar tetap bisa menyampaikan laporan atau perbaikan data,” tambahnya.

Gus Ipul menegaskan bahwa perbaikan data ini menjadi bagian dari target nasional yang diarahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin memastikan bantuan sosial benar-benar diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Dalam paparannya, Gus Ipul juga menjelaskan bahwa instrumen pengumpulan data telah distandardisasi oleh Badan Pusat Statistik, dengan puluhan variabel kesejahteraan yang menjadi dasar pengukuran. Data tersebut kemudian divalidasi dan dimonitor secara berkala agar akurasinya terus meningkat.

Ia mengakui bahwa proses penyempurnaan data masih berjalan. Berdasarkan pemetaan awal DTSEN, masih terdapat sebagian penduduk pada desil kesejahteraan terendah yang belum menerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK), sementara sebagian penerima bantuan justru berasal dari kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi.

“Ini bukan kesalahan siapa-siapa. Ini konsekuensi dari data yang dinamis dan memang harus terus kita perbaiki. Prinsipnya, bantuan negara harus diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, bukan kepada yang paling dulu tercatat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan perkembangan mekanisme pengaktifan kembali peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Dari sekitar 11 juta peserta yang sebelumnya dinonaktifkan, sekitar 869 ribu peserta telah kembali aktif melalui berbagai skema, antara lain reaktivasi PBI-JK, peralihan ke skema pembiayaan pemerintah daerah, perusahaan, maupun peserta mandiri.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik upaya digitalisasi dan integrasi data yang dilakukan pemerintah pusat.

“Digitalisasi ini penting agar data bisa terintegrasi dengan berbagai sistem yang lain. Dulu belum ada pengintegrasian sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB juga secara rutin melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan setiap tahun melalui pendamping di lapangan.

“Kami melakukan orkestrasi agar seluruh pihak, baik instansi pemerintah maupun lembaga seperti kampus, memiliki satu data yang sama dalam proses pemadanan,” kata Iqbal.

Selain perbaikan data, Pemprov NTB juga memperkuat intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga. Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha produktif seperti ayam petelur maupun usaha pertanian skala rumah tangga.

“Setiap desa kami alokasikan sekitar Rp500 juta untuk intervensi level desa. Kami juga mendorong pemerintah pusat dan CSR untuk ikut mengintervensi keluarga dengan kategori kemiskinan ekstrem,” jelasnya.

Di sela pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Provinsi NTB sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan rentan.

Audiensi ini turut dihadiri oleh jajaran Kementerian Sosial, antara lain Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktur Pemberdayaan Sosial Daerah Tertinggal, serta delegasi Pemerintah Provinsi NTB yang terdiri dari Kepala Bappeda Baiq Nelly Yuniarti, Kepala Dinas Kominfo Akhsanul Khalik, Kepala Badan Penghubung Lalu Achmad Sukarman, dan Kepala Bidang P2M Bappeda Herry Agustiadi.