Kemhan dan TNI Dukung Ketahanan Pangan Nasional di Wilayah Merauke

Merauke, Papua Selatan – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus berperan aktif mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan, sebagai wujud implementasi arahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming. Melalui sinergi dengan Kementerian Pertanian serta berbagai pemangku kepentingan, upaya ini difokuskan untuk meningkatkan produktivitas pertanian diantaranya dari lahan padi di wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Jumat (31/10/2025).

Panglima Kodam XXIV/ Mandala Trikora, Mayjen TNI Lucky Avianto menjelaskan dalam mensukseskan program swasembada pangan di wilayah marauke dan sekitarnya, telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertanian, untuk mengembalikan fungsi lahan tidur menjadi produktif, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menjelaskan secara keseluruhan, ketahanan pangan dan energi baru merupakan fokus utama pembangunan di Papua Selatan, mengingat potensi besar wilayah tersebut sebagai lumbung pangan nasional.

Selain itu, salah satu masyarakat, Tinus Toma, yang menerima bantuan dari TNI sangat terbantu dengan adanya bantuan dari pihak Kementerian Pertahanan melalui TNI yang memfasilitasi masyarakat dalam proses bertani.

Diharapkan dengan adanya dukungan dari Kemhan melalui unsur TNI dan pihak terkait kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Merauke, dapat menghadirkan sawah modern, infrastruktur vital, serta pusat energi terbarukan yang akan menopang ketahanan pangan sekaligus kedaulatan negara. 

Lewat Kampung Turis dan KUR Perumahan, Kementerian PKP Dorong Sumedang Jadi Model Harmoni Budaya dan Ekonomi Rakyat

Sumedang - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri acara budaya akbar “Medal Gapura Ekosistem Budaya Kasumedangan”, sekaligus sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP)/KUR Perumahan dan peluncuran Program Sumedang Investment Experience (SIX) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu (29/10/2025).

Menteri Ara mendorong agar Sumedang menjadi pusat budaya Sunda di Jawa Barat, tempat di mana budaya, perumahan, dan ekonomi rakyat tumbuh bersama. “Sumedang ini punya sejarah panjang dan kekuatan budaya luar biasa. Kami ingin Sumedang menjadi pusat budaya Sunda di Jawa Barat, nilai-nilai tradisi dijaga sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi rakyat,” ujar Menteri Ara.

Menteri Ara berharap program Kredit Program Perumahan (KPP)/KUR Perumahan di Kementerian PKP, bisa menjadi bagian dari gerakan besar membantu rakyat punya rumah layak sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. "Saya juga mengapresiasi Pemprov Jawa Barat dan Bank BJB dengan capaian FLPP terbanyak dan bank daerah dengan penyaluran terbanyak. Sampai hari ini capaian FLPP mencapai kurang lebih 208.700 atau 59,7% dari target 350.000 unit," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mendukung penuh dengan rencana pembangunan Kampung Turis dan pengembangan UMKM berbasis perumahan rakyat.

"Sebagai bagian dari strategi pengembangan budaya dan ekonomi, Pemprov Jawa Barat akan membangun Kampung Turis sebagai destinasi berbasis perumahan rakyat, dan Sumedang kami minta menyiapkan satu kampung dengan 200 rumah untuk direnovasi dan dijadikan kawasan wisata budaya. Pemprov juga sedang menyiapkan prototipe pengembangan UMKM yang bisa terintegrasi dengan sektor perumahan dan pariwisata," kata Gubernur KDM.

Sementara itu Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir memastikan dukungan nyata melalui APBDes untuk renovasi rumah rakyat dan peluncuran Program SIX guna mempercepat investasi daerah.

“SIX akan menjadi pintu bagi investor, termasuk di sektor perumahan, agar bisa menanamkan modal dengan cepat dan transparan. Dengan sinergi KPP dan SIX, kami ingin menciptakan ekosistem perumahan yang produktif, berbudaya, dan berkelanjutan,” kata Doni.

Menhan RI Terima Kunjungan Kehormatan Mantan Gubernur Jenderal Australia

Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan mantan Gubernur Jenderal Australia, H.E. General (Retd.) David John Hurley, di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Rabu (29/10/2025). Kunjungan tersebut menjadi simbol silaturahmi dan persahabatan yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Australia, khususnya di bidang pertahanan.

General (Retd.) Hurley merupakan sahabat lama Menhan Sjafrie sejak keduanya menempuh pendidikan militer di Royal Military College (RMC) Duntroon, Australia. Persahabatan yang berawal dari masa pendidikan tersebut terus berlanjut dan keduanya turut berperan dalam mendirikan Ikatan Alumni Pertahanan (IKAHAN) Indonesia–Australia.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut, Menhan Sjafrie menyampaikan apresiasi atas kunjungan kehormatan General (Retd.) Hurley. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Keduanya berharap agar kerja sama militer kedua negara dapat terus ditingkatkan, termasuk dalam bidang pelatihan dan pengembangan kapasitas. Menhan Sjafrie turut menyampaikan perkembangan terkini pertahanan Indonesia, antara lain mengenai pembangunan satuan baru seperti Batalyon Teritorial Pembangunan serta pembentukan Dewan Pertahanan Nasional.

Turut hadir mendampingi Menhan yaitu, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, dan Dirjen Strahan Kemhan.

ASEAN dan RRT Pertegas Komitmen Kerja Sama Ekonomi melalui Penandatanganan ASEAN–China Free Trade Agreement (ACFTA) 3.0 Upgrade

Kuala Lumpur, 28 Oktober 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara Penandatanganan ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 Upgrade di KLCC (Kuala Lumpur Convention Centre), Kuala Lumpur, Malaysia, pada hari terakhir pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47, Selasa (28/10).

Acara Signing of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 Upgrade Protocol ini menandai babak baru kemitraan ekonomi yang lebih inklusif dan komprehensif antara ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). RRT merupakan mitra dagang terbesar bagi ASEAN selama 16 tahun terakhir, sekaligus mitra dagang utama bagi Indonesia. Pada tahun 2024, nilai perdagangan Indonesia–RRT mencapai USD136,59 miliar, dengan realisasi investasi RRT di Indonesia sebesar USD8,1 miliar, meningkat 9% dibandingkan tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, ACFTA 3.0 merupakan pembaruan dari perjanjian ACFTA yang telah berlaku sejak 2010 dan bertujuan untuk memperluas kerja sama perdagangan. ACFTA 3.0 Upgrade menjadi langkah penting untuk memastikan kerja sama ASEAN dengan RRT tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, serta memberikan manfaat yang nyata bagi pelaku usaha di kawasan. Bagi Indonesia, ini merupakan peluang strategis untuk memperkuat daya saing ke salah satu perekonomian terbesar di dunia.

ACFTA 3.0 menjadi salah satu hasil utama (major outcomes) dari pelaksanaan KTT ASEAN ke-47 yang diketuai Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut sebagai "prestasi spektakuler". Sebagaimana diketahui, ACFTA merupakan perjanjian perdagangan pertama yang dicapai ASEAN dengan negara di luar blok negara-negara Asia Tenggara ini. Data Tiongkok menunjukkan bahwa perdagangan ASEAN-Tiongkok mencapai Yuan 5,57 triliun (sekitar USD785 miliar) pada Januari sampai dengan September 2025 atau meningkat 9,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Melalui beberapa pengembangan kerja sama yang mencakup berbagai isu strategis dan terkini seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, konektivitas rantai pasok, pengembangan UMKM, perlindungan konsumen dan persaingan usaha, ACFTA 3.0 Upgrade diharapkan dapat semakin memperkuat tren positif perdagangan ASEAN dan RRT, sekaligus mendorong diversifikasi ekspor, peningkatan nilai tambah industri, dan investasi yang lebih berkelanjutan.

Komitmen kerja sama ASEAN dengan RRT juga ditunjukkan dengan pelaksanaan KTT ASEAN–RRT ke-28 yang dihadiri oleh Perdana Menteri RRT Li Qiang. KTT kali ini menunjukkan semangat kolaborasi untuk memperkuat kemitraan yang telah terjalin lebih dari dua dekade dalam menghadapi berbagai isu-isu strategis di tingkat global.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia akan memulai proses ratifikasi dan penyelarasan kebijakan domestik, serta berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga dan Dunia usaha untuk memastikan manfaat optimal dari implementasi ACFTA 3.0 Upgrade.

Wujudkan Asta Cita, Kemenperin Luncurkan Strategi Baru Industrialisasi Nasional

Kementerian Perindustrian menegaskan arah baru kebijakan industri nasional melalui peluncuran Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN), sebagai kerangka strategis pembangunan industri jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Strategi ini menjadi panduan utama dalam menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita, dengan menempatkan sektor industri sebagai tulang punggung kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

SBIN merupakan respons terhadap perubahan global yang cepat, penuh ketidakpastian, dan sarat disrupsi. Pandemi COVID-19, perang dagang, ketegangan geopolitik, hingga transisi energi global telah mengubah peta industri dunia secara fundamental.

“SBIN bukan sekadar kebijakan sektoral Kemenperin, tetapi strategi nasional untuk memastikan bahwa industri Indonesia tidak hanya bertahan, melainkan tumbuh dan berdaulat,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perindustrian 2025 di Jakarta, Senin (27/10).

Menurut Menperin, SBIN hadir sebagai cetak biru industrialisasi Indonesia di era pasca pandemi dan pasca karbon. Strategi ini memadukan nilai-nilai kemandirian ekonomi, transformasi teknologi, serta keberlanjutan lingkungan dalam satu kerangka terpadu. Adapun Empat pola pikir utama yang menjadi pilar SBIN, yaitu industrialisasi berbasis sumber daya alam, pengembangan ekosistem industri, penguasaan teknologi, dan penerapan prinsip keberlanjutan.

Industrialisasi berbasis sumber daya alam diarahkan untuk memperkuat industrialisasi komoditas unggulan nasional seperti nikel, kelapa sawit, dan batu bara, agar kekayaan alam Indonesia tidak lagi hanya diekspor mentah tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Selain itu, pengembangan ekosistem industri diupayakan melalui keterpaduan antara sektor hulu dan hilir yang disertai dengan penguatan sumber daya manusia serta infrastruktur industri yang mendukung.

“Dua pilar lainnya menitikberatkan pada penguasaan teknologi dan pembangunan industri yang berkelanjutan. Penguasaan teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, sedangkan prinsip industri hijau dan ekonomi sirkular menjadi fondasi pertumbuhan industri masa depan. Industrialisasi sejati tidak boleh mengorbankan lingkungan, melainkan menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian alam,” katanya. 

Dalam kesempatan tersebut, Menperin menegaskan, perlindungan terhadap pasar domestik menjadi prioritas utama dalam SBIN. Hal ini karena sekitar 80 persen output industri nasional diserap oleh pasar dalam negeri. Stabilitas pasar domestik menjadi kunci ketahanan industri nasional agar tidak mudah terpengaruh gejolak global.

Oleh karena itu, pemerintah akan memperkuat kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar belanja pemerintah benar-benar berpihak pada produk industri nasional. Selain itu, instrumen tarif dan non-tarif akan terus dioptimalkan untuk mengendalikan arus impor produk jadi. Kebijakan ini bukan dimaksudkan untuk menutup diri, melainkan untuk menciptakan ruang tumbuh bagi pelaku industri dalam negeri agar mampu berinovasi dan bersaing secara sehat.

Sejalan dengan perlindungan pasar domestik, Kemenperin juga akan memperkuat ekspansi industri ke pasar global melalui diversifikasi ekspor dan diplomasi industri yang lebih proaktif. Negara-negara non-tradisional akan menjadi sasaran utama pengembangan pasar, disertai upaya memperluas partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global. Sektor kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) menjadi salah satu fokus ekspor masa depan karena Indonesia memiliki keunggulan pada ketersediaan bahan baku nikel. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produksi kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara.

Kemenperin juga akan meningkatkan investasi pada sektor industri bernilai tambah tinggi yang berorientasi substitusi impor. Setiap investasi harus menghasilkan efek berganda berupa penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan produktivitas, serta penguatan struktur industri nasional. Pemerintah akan memberikan prioritas pada investasi di sektor mineral strategis, kimia dasar, farmasi, komponen elektronik, dan pangan.

Di sisi lain, peningkatan daya saing industri akan ditopang oleh penguasaan teknologi dan inovasi. Kemenperin memperluas program restrukturisasi mesin dan memberikan insentif riset bagi industri yang melakukan modernisasi. Transfer teknologi dari investor global kepada pelaku industri nasional akan dipastikan agar investasi yang masuk tidak hanya membawa modal, tetapi juga pengetahuan, jejaring, dan kemitraan jangka panjang.

Selain investasi, penguatan sumber daya manusia menjadi kunci sukses industrialisasi. Kemenperin terus memperluas pendidikan vokasi, politeknik industri, serta skema link and match dengan dunia usaha agar lulusan siap memasuki dunia kerja industri modern. Peningkatan kompetensi tenaga kerja juga diarahkan untuk menghadapi era digitalisasi manufaktur dan perkembangan teknologi industri 4.0. “Sumber daya manusia industri harus menjadi penggerak transformasi, bukan sekadar penonton perubahan,” ujar Menperin Agus.

Dalam arahannya, Menperin juga menyoroti pentingnya reformasi regulasi industri yang adaptif dan pro-pertumbuhan. Regulasi yang tumpang tindih atau belum sinkron antarinstansi masih menjadi hambatan utama bagi investasi dan produktivitas. Karena itu, Kemenperin memacu percepatan lahirnya smart regulation yang sederhana, terukur, dan berbasis data. Regulasi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses investasi sekaligus menutup celah impor produk yang merugikan industri nasional.

Menperin menekankan pula pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga, seperti dengan Kementerian ESDM untuk pasokan energi, Kementerian ATR/BPN untuk lahan industri, Kementerian Keuangan untuk insentif fiskal, Kemendag untuk kebijakan perdagangan, dan BRIN untuk penguatan riset. “Kemenperin tidak boleh pasif. Kita harus aktif memperjuangkan kepentingan industri nasional dalam forum lintas kementerian,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menperin menekankan penguatan industri halal juga menjadi prioritas strategis. Kemenperin memastikan koordinasi dengan BPJPH dan kementerian terkait agar proses sertifikasi halal menjadi akselerator pertumbuhan, bukan hambatan. Ekosistem halal akan dikembangkan secara menyeluruh dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk, sehingga Indonesia dapat menjadi produsen utama industri halal dunia. Selain itu, revisi kebijakan TKDN juga diharapkan memperkuat struktur industri nasional melalui mekanisme sertifikasi yang lebih sederhana, transparan, dan akuntabel.

Untuk mencapai Asta Cita Presiden Prabowo, industrialisasi harus terhubung kuat antara sektor hulu dan hilir. Pembangunan keterkaitan (backward-forward linkages) menjadi kunci untuk menciptakan rantai nilai yang saling menguatkan antarindustri. Sektor seperti kelapa sawit dan nikel menjadi contoh bagaimana penguatan ekosistem dari bahan baku hingga produk hilir mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional.

“Untuk itu, diperlukan faktor pendukung yang konkret seperti ketersediaan bahan baku, infrastruktur logistik, energi berkelanjutan, SDM kompeten, riset dan inovasi, serta regulasi yang cerdas. Semua faktor pendukung ini harus hadir nyata di lapangan, bukan hanya tertulis di rencana kerja,” kata Menperin.

Dalam paparannya, Menperin juga membagikan hasil pembelajaran dari kunjungan ke berbagai negara, seperti Jepang, Tiongkok, dan Turki. Jepang berhasil membangun industri berbasis algae yang mendukung ekonomi hijau, sementara Tiongkok mengembangkan teknologi coal to chemical untuk memperkuat kemandirian energi. Adapun Turki sukses melindungi pasar domestik sambil menumbuhkan kebanggaan terhadap produk dalam negeri. Dari berbagai kunjungan tersebut, Menperin menilai, Indonesia perlu membangun kawasan industri tematik yang mengintegrasikan bioindustri, energi bersih, dan petrokimia untuk menciptakan pusat inovasi berdaya saing global.

Menperin menegaskan, SBIN menjadi fondasi penting dalam perjalanan mewujudkan Asta Cita dan Indonesia Emas 2045. Industrialisasi bukan semata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan untuk kedaulatan bangsa, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.

“Kita ingin industri yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Industrialisasi harus memberi manfaat nyata bagi rakyat, menciptakan pekerjaan berkualitas, dan menghadirkan masa depan yang lebih baik,” ujar Menperin.

Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk menindaklanjuti arah kebijakan tersebut melalui program kerja yang terukur, sinergi lintas unit yang solid, serta indikator capaian yang jelas. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan kemandirian, Menperin optimistis sektor industri akan menjadi motor penggerak utama menuju kemandirian ekonomi dan kejayaan Indonesia Emas 2045.

Kunjungi Kementerian PANRB, Mahasiswa Universitas Djuanda Belajar Reformasi Birokrasi

JAKARTA - Sebanyak 63 mahasiswa/i jurusan Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kunjungan para mahasiswa yang berasal dari semester satu, tiga dan empat merupakan program kunjungan instansi pemerintah, dengan tujuan mempelajari Reformasi Birokrasi yang merupakan tugas Kementerian PANRB.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Kepala Komunikasi dan Informasi Publik dan juga selaku Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Mohammad Averrouce menyambut baik kunjungan dari segenap mahasiswa Universitas Djuanda tersebut. Diharapkan dengan materi yang disampaikan kepada para mahasiswa, dapat menjadi bekal yang dapat diterapkan baik dalam kehidupan sehari hari maupun dunia kerja.

“Saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi diakselerasi melalui transformasi digital pemerintah di berbagai sektor, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing nasional di era digital” ujarnya saat memberikan sambutan pada kegiatan tersebut di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Sementara pemateri yakni Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nurhasni memberikan pemahaman mengenai reformasi birokrasi, serta akuntabilitas kinerja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Kementerian PANRB memiliki tugas sentral dan utama dalam menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.” ujarnya

Dalam paparannya juga dijelaskan peran dan fungsi Deputi RB Kunwas dalam mengarahkan perubahan ke arah pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, serta birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Pada kesempatan tersebut Wakil Dekan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda Irma Purnamasari menyampaikan program kunjungan ke instansi pemerintah ini bertujuan agar mahasiswa mendapat bekal pengalaman dalam menghadapi dunia kerja sesuai dengan bidang pendidikan. Pemilihan Kementerian PANRB sebagai lokasi kunjungan untuk memberikan mahasiswa ilmu dalam bidang Reformasi Birokrasi.

“Diharapkan melalui kunjungan yang kita beri nama kunjungan instansi ini dapat memberi pemahaman soal Reformasi Birokrasi kepada para mahasiswa, sesuai dengan konsentrasi jurusan yakni Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,” ujarnya.

Salah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial menyampaikan jika apa yang disampaikan oleh para narasumber sangat memberi manfaat positif, pasalnya apa yang disampaikan sesuai dengan konsentrasi jurusan pendidikan yang tengah diambil. Disampaikan bahwa apa yang dijelaskan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang didapat dalam kampus, namun yang membedakan adanya penyajian data yang lebih komperhensif.

“Kegiatan ini memberi banyak ilmu positif, mudah mudahan acara semacam ini dapat lebih sering dilakukan. Terlebih seperti kunjungan ke Kementerian PANRB yang sesuai dengan jurusan yang kami ambil,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan mahasiswi jurusan Ilmu Politik Universitas Djuanda yang mendapat banyak pengetahuan terkait reformasi birokrasi. Ilmu tersebut dirasa sangat berguna terutama dalam dunia kerja nantinya. Melalui kunjungan tersebut ia pun mengetahui apa saja yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian PANRB.

Berbincang dengan Jajaran DJPb, Menkeu Tekankan Peran Strategis Perbendaharaan Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jakarta, 23/10/2025 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui pelaksanaan kebijakan fiskal yang efektif dan penyerapan anggaran yang optimal. Hal ini ia sampaikan saat berbincang bersama para jajaran dalam kegiatan Townhall Meeting DJPb yang berlangsung di Aula Gedung Yusuf Anwar, pada Kamis (23/10).

Dalam kesempatan pertamanya, Menkeu menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran DJPb di seluruh Indonesia yang selama ini berkontribusi dalam memperkuat stabilitas fiskal dan mendorong pemulihan ekonomi.

“Peran teman-teman di Direktorat Jenderal Perbendaharaan sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Kalau belanja negara bisa lebih cepat dan tepat sasaran, dampaknya ke perekonomian akan semakin besar,” ujar Menkeu.

Menkeu juga mendorong seluruh insan perbendaharaan untuk terus memperkuat kolaborasi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan negara, agar kebijakan fiskal dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Kegiatan Townhall Meeting ini menjadi ajang komunikasi dan penyamaan visi antara pimpinan Kementerian Keuangan dengan jajaran DJPb dari seluruh Indonesia, sekaligus penguatan semangat untuk terus berkontribusi positif dalam mewujudkan pengelolaan APBN yang kredibel, efisien, dan berdampak luas bagi perekonomian dan pertumbuhan nasional.

Ratusan Peserta Antusias Ikuti Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di Kota Malang

Kota Malang, Jawa Timur - Ratusan peserta yang berasal dari para pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, pedagang bahan bangunan dan masyarakat serta UMKM hingga perwakilan perguruan tinggi se Kota Malang sangat antusias mengikuti Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Graha Purva Praja Malang, Arjowinangon, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Rabu (22/10/2025).

Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel menyatakan Kementerian PKP bersama pemerintah daerah serta bank-bank penyalur akan terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan kemudahan KPP.

"Pemerintah tentunya sangat optimis bahwa pembangunan perumahan akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional. Salah satunya dengan penyaluran KPP dan FLPP untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni dan akses pembiayaan yang terjangkau," ujar Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel.

Adanya KPP, imbuhnya, tentunya akan mampu menambah suplai perumahan secara progresif dan akseletarif. Apalagi saat ini masih banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah yakni backlog perumahan sebanyak 9,9 juta unit dan rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pada kegiatan tersebut, Didyk Choiroel menjelaskan latar belakang diselenggarakannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) adalah untuk mendukung Program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah telah ditetapkan sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto di bidang perumahan.

Selain itu berdasarkan Perpres No 12 tahun 2025 tentang  RPJMN 2025 – 2029 mengintegrasikan pengembangan perumahan sebagai komponen kunci strategi pembangunan nasional.

"Demi mendorong pemenuhan Program 3 juta rumah, diperlukan relaksasi kebijakan KUR untuk mendorong pelaku usaha sektor terkait perumahan menyediakan produk perumahan dengan harga terjangkau bagi masyarakat," katanya.

Selain itu, KPP juga memiliki sejumlah manfaat dalam pembangunan dan renovasi rumah. Berikut adalah beberapa manfaat dari penyaluran KPP antara lain pertama untuk menambah suplai perumahan. Dengan adanya relaksasi KUR untuk UMKM sektor perumahan, dana untuk pengembang menjadi lebih tersedia. Kedua, Penyerapan tenaga kerja dimana sektor property, real estate dan kontruksi bangunan berkontribusi pada pembukaan kesempatan kerja baru.

Ketiga adalah Multiplier efek ekonomi yakni sektor perumahan memiliki multiplier efek yang besar dengan mampu memberi dampak langsung terhadap 110 sektor ekonomi dan dampak tidak langsung kepada 75 sektor ekonomi. Ke empat tingkat resiko sektor Perumahan memiliki proyek yang dapat dikoleteralisasi dan nilainya terus tumbuh, sehingga sektor perumahan lebih rendah tingkat resikonya.

"Pihak yang berhak menerima KPP Dari sisi penyediaan antara lain UMKM/ Pelaku Usaha seperti pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor dan pedagang bahan bangunan. Dari sisi permintaan seperti UMKM berupa individu / perorangan yang ingin membeli rumah untuk tempat usaha. Dana KPP juga bisa dimanfaatkan dari Sisi Penyediaan misalnya untuk penyediaan tanah, pembelian bahan bangunan dan atau pengadaan barang dan jasa  guna pembangunan rumah atau perumahan dan Sisi permintaan misalnya pembelian rumah, pembangunan rumah, renovasi guna mendukung kegiatan usaha," katanya.

Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel juga menjelaskan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM maupun masyarakat untuk bisa mendapatkan KPP.

Beberapa persyaratannya antara lain Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,  Memiliki usaha produktif dan layak, Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Menjalankan usaha paling singkat 6 (enam) bulan, Tidak terdapat informasi negatif yang dibuktikan dengan hasil trade checking, Community checking dan/ atau bank checking yang telah diperiksa melalui SLIK atau LPIP

Selanjutnya, Tidak sedang mendapatkan KUR secara bersamaan, Tidak sedang menerima Kredit Program Perumahan lainnya secara bersamaan, Dapat sedang menerima kredit/ pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP, Memberikan agunan pokok yakni objek yang dibiayai oleh KPP serta Dapat diberlakukan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP

KPP, imbuhnya, juga diberikan kepada UMKM berdasarkan modal usaha yakni Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1 M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 M - Rp 5 M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5 M - Rp 10 M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan berdasarkan Penjualan Tahunan yakni Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2 M, Usaha Kecil  memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 M - Rp 15 M, Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15 M - Rp 50 M

"Kami harap KPP di Kota Malang bisa terus meningkat. Kami juga berharap setelah sosialisasi ini lebih banyak masyarakat, pengembang dan penyedia jasa konstruksi serta pedagang bahan bangunan yang bisa mengakses KPP dari perbankan penyalur. Perbankan dan Pemda juga perlu memiliki strategi khusus agar program KPP ini lebih masif diakses masyarakat," harapnya.

Walikota Malang Wahyu Hidayat mengaku, Pemkot Malang siap mendukung program perumahan Kementerian PKP. Apalagi kini dengan mendorong renovasi perumahan dan permukiman kumuh bisa menjadi alternatif lokasi kunjungan wisata dan mendorong turis domestik dan asing datang ke Kota Malang.

"Adanya sosialisasi KPP dan FLPP ini mencerminkan perhatian pemerintah pusat terhadap perumahan bagi masyarakat di Kota Malang.

KUR juga akan memberikan angin segar bagi MBR untuk miliki rumah dampak multiflier konstruksi tenaga kerja dan industri pendukung lainnya," harapnya.

Satu Tahun Kabinet Merah Putih, Menko Zulhas: Kinerja Mentan Amran Luar Biasa

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, menyampaikan apresiasi besar kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas kerja keras dan capaian luar biasa sektor pertanian selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

 

“Terima kasih yang tulus kepada Bapak Presiden atas bimbingannya. Dalam satu tahun ini, kita telah mencapai hasil yang sangat membanggakan. Khusus untuk sektor pertanian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian yang telah bekerja luar biasa,” kata Menko Zulhas dalam Town Hall Meeting Kemenko Pangan di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

 

Menko Zulhas menegaskan bahwa keberhasilan sektor pertanian menjadi fondasi utama kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Ia menilai, hasil kerja keras Mentan Amran dan tim bukan hanya terlihat dari peningkatan produksi, tetapi juga dari hasil nyata berupa tercapainya swasembada beras dalam waktu singkat.

 

“Tahun lalu kita masih impor beras sekitar 4,5 juta ton. Sekarang, tahun 2025, nol. Tidak ada impor. Stok di Bulog mencapai 3,8 juta ton. Ini artinya kita sudah swasembada,” tegas Zulhas.

 

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi solid lintas kementerian dan lembaga, yang disebutnya sebagai “superteam”. Ia menyebut kerja keras Menteri Pertanian, Dirut Bulog, serta seluruh jajaran teknis di lapangan sebagai kunci keberhasilan mencapai swasembada lebih cepat dari target.

 

“Targetnya empat tahun, tapi bisa dicapai dalam satu tahun. Walaupun Pak Menteri Amran dan timnya kerja tanpa libur, bahkan sampai sakit-sakit, tapi hasilnya luar biasa. Saya hanya mengoordinasikan, mereka yang bekerja keras di lapangan,” ungkapnya.

 

Zulhas juga memuji langkah cepat Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menata kembali kebijakan pangan secara menyeluruh, mulai dari irigasi, perbaikan sistem pupuk, hingga penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang lebih menguntungkan petani.

 

“Sekarang tidak ada gabah yang dibeli di bawah HPP. Harganya naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram. Petani untung dan lebih sejahtera,” ucap Zulhas.

 

Pemerintah, kata Zulhas, akan terus memperkuat sektor pangan dengan membuka lahan sawah baru seluas 400 ribu hektare pada tahun 2026 serta mempercepat riset benih unggul nasional.

“Kita perlu varietas baru, benih unggul baru. Vietnam bisa 10 ton per hektare, kita masih 5–6 ton. Ini tantangan kita ke depan. Presiden sudah menugaskan Kementerian Pertanian untuk memperkuat penelitian dan pengembangan benih,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, sinergi lintas sektor yang terbangun dalam pemerintahan saat ini merupakan kunci percepatan pembangunan pangan nasional. Sejumlah proyek besar yang biasanya membutuhkan waktu hingga satu dekade, kini bisa rampung dalam hitungan bulan berkat koordinasi yang efektif antara kementerian, pemerintah daerah, dan aparat.

 

“Contohnya di Wanam, Papua. Pekerjaan yang biasanya 10 tahun, bisa selesai hanya dalam satu bulan. Itu karena semua bergerak, Kemenhub, Kementan, Kemenhut, Kemendagri, DPRD, hingga TNI-Polri. Inilah hasil kerja sama nyata untuk kedaulatan pangan,” jelasnya.

 

Zulhas kembali menegaskan bahwa capaian di sektor pangan dan pertanian bukan sekadar prestasi birokrasi, melainkan hasil gotong royong seluruh elemen bangsa, termasuk dari petani, nelayan, pedagang, akademisi, hingga media.

 

“Alhamdulillah, kita sudah di jalur yang benar. Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada pangan. Dengan kerja keras, sinergi, dan kepemimpinan yang kuat, Indonesia akan benar-benar berdaulat di bidang pangan,” pungkasnya.

Menhan Dampingi Presiden Saksikan Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara Senilai Rp13,25 Triliun

Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin, mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, dalam acara Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara senilai Rp13,25 Triliun, di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin (20/10/2025).

Acara bersejarah ini merupakan penyerahan uang hasil pemulihan aset negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Penyerahan Berita Acara dan uang pengganti kerugian negara dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung RI kepada Menteri Keuangan RI, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Menteri Pertahanan mendampingi Presiden menunjukkan soliditas Pemerintah dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan aset negara.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung atas kerja keras dan keberanian dalam memberantas korupsi dan manipulasi. Presiden menekankan besarnya nilai uang yang diselamatkan, yakni Rp13,25 triliun, yang memiliki dampak signifikan bagi pembangunan nasional. Presiden mengibaratkan, dana tersebut setara dengan biaya untuk meremajakan dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia, serta dapat membangun sekitar 600 kampung nelayan modern dengan fasilitas layak yang secara total dapat meningkatkan kualitas hidup bagi sekitar 5 juta rakyat Indonesia.

Presiden secara khusus berpesan kepada para penegak hukum untuk selalu bertindak dengan hati nurani, membela yang lemah, dan tidak bersikap tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah.

Kehadiran Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada acara ini merupakan simbol dukungan penuh sektor pertahanan terhadap upaya penegakan kedaulatan ekonomi dan pengamanan kekayaan negara, yang pada akhirnya bertujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. 

Kemenperin Optimistis RI Jadi Pemain Utama Industri Modest Fashion Global

Industri fesyen muslim, atau yang kini dikenal sebagai industri modest fashion, terus menunjukkan pertumbuhan konsisten dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Tren positif ini turut mengantarkan Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam industri modest fashion dunia.

“Dengan bekal kreativitas para desainer, kekayaan alam dan budaya, inovasi desain yang khas, serta jumlah penduduk muslim yang besar, Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk mendominasi pasar fesyen muslim internasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/10).

Untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri modest fashion nasional, pemerintah menggandeng berbagai pemangku kepentingan agar manfaat dan dampak positifnya semakin luas. Salah satu langkah strategis yang terus didorong adalah penyelenggaraan berbagai acara dan pameran yang dapat menjadi wadah bagi pelaku industri modest fashion dalam negeri untuk menampilkan karya, memperluas pasar, dan memperkuat jejaring ekosistem industri nasional.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menjelaskan, pasar ekonomi Islam global, termasuk sektor modest fashion memiliki prospek pertumbuhan yang sangat menjanjikan.

“Berdasarkan State of Global Islamic Economy Report (SGIER) 2024/2025, pada tahun 2023 pengeluaran konsumen muslim di enam sektor utama mencapai USD2,43 triliun, dan diproyeksikan meningkat sebesar 5,3 persen menjadi USD3,36 triliun pada tahun 2028,” ungkapnya dalam sambutan pembukaan Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST) 2025 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

IN2MOTIONFEST 2025 merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama Indonesia Fashion Chamber (IFC). Pameran ini mengusung tema “One Vision, One Movement: Advancing Indonesia Modest Fashion Through Synergy & Collaboration”, yang menekankan pentingnya gerakan kolektif, kolaborasi, dan sinergi lintas sektor untuk membawa modest fashion Indonesia ke panggung internasional.

Pada kesempatan tersebut, Reni menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkolaborasi dalam penyelenggaraan acara ini. “Kami optimistis, keterlibatan berbagai pihak akan mempercepat perkembangan industri fesyen muslim di Indonesia sekaligus mengangkat potensi kain wastra nusantara agar dapat menembus pasar internasional,” ujarnya.

Reni menegaskan, potensi Indonesia tidak hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai produsen dan pelaku utama industri modest fashion global. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi industri, pelaku usaha, desainer, akademisi, influencer, hingga marketplace untuk berperan aktif mewujudkan industri modest fashion yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Potensi pengembangan ini tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, yang mencatat terdapat 594 ribu unit industri kecil pakaian jadi dengan serapan tenaga kerja mencapai 1,2 juta orang. Sementara itu, nilai ekspor modest fashion Indonesia ke negara-negara anggota Organization of Islamic Cooperation (OIC) pada tahun 2023 mencapai USD990 juta, meningkat 83 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar USD540 juta.

“Capaian ini menempatkan Indonesia di peringkat ketujuh sebagai negara dengan nilai ekspor tertinggi ke negara-negara OIC, setelah China, Turki, dan India,” sebut Reni.

Melihat potensi dan capaian tersebut, Dirjen IKMA yakin Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat modest fashion global, didukung kreativitas desainer lokal, kekayaan budaya, dan beragam bahan tekstil berkualitas tinggi.

Untuk memperkuat pertumbuhan industri fesyen muslim nasional agar semakin kompetitif di pasar ekspor, Reni juga mendorong pelaku usaha untuk terus mengembangkan produk agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan industri pakaian jadi lokal, termasuk sektor industri kecil dan menengah (IKM), guna menciptakan multiplier effect yang luas.

Sementara itu, Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan menambahkan bahwa Kementerian Perindustrian telah menyiapkan beragam kebijakan dan program untuk memperkuat ekosistem industri fesyen, termasuk modest fashion.

“Program yang kami jalankan meliputi peningkatan kompetensi SDM, pengembangan kualitas produk, penumbuhan wirausaha baru, fasilitasi sertifikasi produk dan kompetensi, termasuk sertifikasi halal hingga pemberian bantuan mesin dan peralatan, inkubasi bisnis, serta penyediaan akses promosi dan pameran,” jelas Budi.

Dalam setiap kegiatan, lanjut Budi, pihaknya juga terus berkolaborasi dengan berbagai pihak. “Kami berharap para pelaku IKM dapat menjadikan kesempatan ini sebagai batu loncatan untuk naik ke level yang lebih tinggi,” pungkasnya.

Miliki Fondasi Ekonomi yang Kuat, Indonesia Menjadi Bright Spot di Tengah Ketidakpastian Global

Jakarta, 16 Oktober 2025

Memasuki masa satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah diterapkan berbagai kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan solid ekonomi nasional dengan capaian 5,12% pada kuartal II 2025 dan menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara G20, serta inflasi yang tetap terkendali di rentang 2,5±1% dan menjadi salah satu yang terendah di antara negara G20.

“Lembaga IMF menyatakan di tengah ketidakpastian global, Indonesia merupakan bright spot. Jadi Indonesia adalah terang dibandingkan berbagai negara lain dalam ketidakpastian, unpredictability, dan uncertainty dengan pertumbuhan rata-rata di atas 5% dalam 7 tahun terakhir. Jadi Indonesia tumbuh 35% dan Indonesia masih mampu untuk berlayar dalam situasi yang tidak menentu,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Talkshow Metro TV yang bertema “1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran – Optimism on 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10).

Selain itu, defisit APBN juga terjaga di bawah 3% PDB dengan rasio utang terhadap PDB menjadi salah satu yang terendah di antara negara G20. Peringkat kredit Indonesia dari tiga lembaga pemeringkat internasional utama juga berada di kategori Investment Grade dengan outlook stabil. Kemudian, IHSG mampu mencetak rekor all time high pada level 8.200 dan disertai cadangan devisa nasional yang mampu mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai USD157 miliar pada bulan Maret 2025. Pemerintah juga merealisasikan Bullion Bank, menempatkan Rp200 triliun di perbankan untuk memperkuat likuiditas, serta menghapus utang macet UMKM sektor produktif sebagai bentuk keberpihakan pada rakyat kecil.

Dari sisi investasi, pada semester I-2025 mencapai Rp942,9 triliun atau naik 13,6% dibanding tahun sebelumnya dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 1,2 juta orang. Sedangkan dari sisi kesejahteraan sosial, angka kemiskinan turun menjadi 8,47% dan menjadi terendah sepanjang sejarah, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 23,85 juta orang, jumlah orang bekerja pada Februari 2025 sebesar 145,77 juta orang, jumlah tambahan orang yang bekerja pada Februari 2025 sebesar 3,59 juta orang, serta tingkat pengangguran yang saat ini tercatat 4,76% atau menjadi yang terendah sejak 1998.

Pemerintah juga telah menyalurkan akses permodalan murah melalui Kredit Usaha Rakyat kepada 3,46 juta pelaku UMKM, petani, dan nelayan sepanjang Januari–September 2025. Reformasi struktural juga terus didorong melalui deregulasi kemudahan berusaha dengan diimplementasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sejak 5 Oktober 2025, yang diharapkan akan mendorong proses perizinan berusaha menjadi semakin cepat, mudah, dan pasti. Setelah penyaluran stimulus pada semester I-2025, Pemerintah melanjutkan pada semester II-2025 dengan meluncurkan Program Paket Ekonomi 8+4+5 dan stimulus lainnya, termasuk Program Magang Nasional, yang diharapkan akan meningkatkan konsumsi dan menciptakan multiplier effect.

Selain mendorong investasi strategis melalui hilirisasi industri, pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan semikonduktor, Indonesia juga terus memperkuat posisi ekonomi di tataran global dengan bergabung ke BRICS dan menurunkan tarif resiprokal dengan AS dari 32% menjadi 19%. Kesepakatan I-EU CEPA dan Indonesia-Canada CEPA juga akan membuka akses pasar yang lebih luas.

“Indonesia tidak hanya bertahan di dalam ketidakpastian global. Indonesia tetap tumbuh, Indonesia berinovasi, Indonesia memimpin, dan kita punya fondasi yang kuat,” tutup Menko Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang turut hadir menjadi narasumber dalam talkshow sesi 1 menyampaikan bahwa capaian pertumbuhan investasi sangat signifikan dan semakin berkualitas. “PDB kita PMTB-nya sekitar 27,83%. Memang masih paling tinggi adalah spending, konsumsi rumah tangga. Namun ke depan saya kira investasi ini akan selain berkontribusi positif untuk PDB, juga multiplier effect-nya ke berbagai sektor. Karena itu saya kira sangat tepat ke depan untuk mencapai 8%, kita perlu terus menjadikan investasi sebagai motor utama penggerak perekonomian nasional kita,” ujar Sesmenko Susiwijono.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa dari sisi capaian kerja sama internasional, Indonesia memiliki mesin penggerak digitalisasi melalui perjanjian ASEAN DEFA. Hal ini juga didukung oleh penerapan Local Currency Transaction (LCT) yang kini telah digunakan di berbagai negara, termasuk kawasan ASEAN, Uni Emirat Arab, dan Jepang. “Hingga saat ini jumlah pemegang QRIS telah mencapai sekitar 56 juta pengguna yang menunjukkan bahwa masyarakat mulai aktif beradaptasi dengan sistem keuangan digital,” pungkas Jubir Haryo. 

Transformasi Pelayanan Publik Kunci Membangun Birokrasi yang Tangguh

JAKARTA - Transformasi pelayanan publik adalah gerakan kolektif untuk membangun birokrasi yang tangguh, daerah yang mandiri, dan masyarakat yang percaya pada pemerintahnya. Keterbukaan informasi adalah napas dari pelayanan publik yang modern karena dengan keterbukaan, masyarakat bisa tahu, bisa menilai, dan bisa berpartisipasi.

"Mari kita lanjutkan sinergi antara reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi, agar ke depan birokrasi Indonesia bukan hanya efisien, tapi juga terbuka, inklusif, dan berdaya saing global," demikian dikatakan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Otok Kusuwandaru mewakili Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Expo 2025 dengan tema "Kemandirian Daerah Melalui Reformasi Birokrasi & Inovasi Pelayanan Publik", di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Otok menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya birokrasi yang responsif, efisien, dan berbasis teknologi. Fokusnya ada pada pemberantasan korupsi, percepatan implementasi kebijakan, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta kedisiplinan dan produktivitas ASN.

"tantangan utama kita bukan lagi pada prosedur, tapi pada kepercayaan publik. Reformasi pelayanan publik adalah cara kita membangun kembali kepercayaan itu lewat birokrasi yang bersih, cepat, dan manusiawi," jelasnya.

Otok menekankan, dalam agenda Reformasi Birokrasi Tematik 2025-2029 menekankan hasil nyata di lapangan. Setiap fokus RB dari penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi sumber daya, prioritas presiden, hingga transformasi digital bermuara pada bagaimana layanan publik dijalankan secara nyata dan terbuka.

"Misalnya, penanggulangan kemiskinan diwujudkan melalui akses layanan dasar investasi melalui perizinan yang transparan; hilirisasi melalui layanan energi dan pangan yang efisien; serta digitalisasi melalui SPBE dan SIPP Nasional yang partisipatif. Disinilah keterbukaan informasi publik menjadi pengikatnya masyarakat bisa tahu, menilai, dan ikut mengawasi hasil pelayanan," ujarnya.

Untuk memastikan transformasi pelayanan publik berjalan sistematis, lanjutnya, dikembangkan lima pilar dengan 15 inisiatif strategis. Dimulai dari kebijakan yang berkualitas, layanan yang partisipatif dan inklusif, hingga inovasi dan evaluasi yang berkelanjutan.

"Contohnya melalui Forum Konsultasi Publik, SP4N-Lapor!, Mal Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, dan layanan ramah kelompok rentan. Semua inisiatif ini menghidupkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik," ungkapnya.

Otok menegaskan, inovasi menjadi motor utama transformasi pelayanan publik. ASN didorong untuk terus belajar dan berinovasi sepanjang ia mengabdi untuk negara. Mereka dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.

"Inovasi dari daerah dan K/L Indonesia kini sudah dikenal di dunia: Aceh Singkil, Sragen, Teluk Bintuni, BNPB, KLHK, dan Kota Semarang telah mendapat pengakuan dari UN Public Service Awards. Ini menunjukkan bahwa pelayanan publik Indonesia mulai diakui sebagai model yang bisa menginspirasi dunia," jelasnya.

Otok juga menjelaskan, saat ini pemerintah sedang mengembangkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang tidak hanya menjadi alat ukur, tapi juga umpan balik bagi pengambilan kebijakan dan pengembangan karier ASN. Dengan melibatkan lebih dari 600 instansi, 300 ribu unit layanan, dan 5 juta ASN, IPP akan memetakan kualitas tata kelola, tingkat inovasi, dan kepuasan masyarakat secara real-time.

"IPP juga terhubung dengan indikator reformasi birokrasi, prioritas nasional, dan indeks tata kelola lainnya menjadikannya fondasi bagi birokrasi yang berbasis data dan kinerja nyata," imbuhnya.

Maka dari itu dirinya berharap, instansi pemerintah untuk membangun penguatan transformasi pelayanan publik, yakni dengan melihat, memahami, dan mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung agar dapat memperbaiki sistem pelayanan. Hal ini ditujukan untuk memastikan layanan publik dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Stok Pupuk Aman, Mentan Amran Pastikan Temuan Kasus Pupuk Tidak Ganggu Pertanaman Petani

 Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa terdapat 2.039 kios pupuk yang kedapatan melakukan kecurangan dengan menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menegaskan, meskipun ada temuan tersebut, distribusi dan ketersediaan pupuk tetap aman serta tidak akan mengganggu pertanaman petani. 

 

“Kita sudah perhitungkan semuanya. Langkah ini akan menguntungkan petani, karena puncak musim tanam akan berlangsung pada Desember hingga Januari. Kios yang melakukan pelanggaran akan dicabut izinnya, diganti dengan kios baru yang berizin resmi sehingga kedepan tidak ada lagi pupuk subsidi dijual dengan harga diatas HET,” kata Mentan Amran usai melakukan rapat koordinasi (Rakor) tata kelola pupuk subsidi di Kanpus Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (13/10/25).

 

Mentan Amran menambahkan, langkah tegas pemerintah dalam mencabut izin 2.039 kios pupuk bermasalah justru akan memperbaiki sistem distribusi pupuk agar lebih bersih, transparan, dan berpihak pada petani. Untuk itu, Ia kembali menegaskan bahwa tindakan ini tidak akan mengganggu kegiatan pertanaman maupun ketersediaan pupuk di lapangan.

 

“Stok pupuk kita aman. Distribusi terkendali, dan pertanaman petani tidak akan terganggu. Kami pastikan pupuk tetap sampai ke tangan petani tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” tambah Mentan Amran.

 

Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan 9,5 juta ton pupuk bersubsidi untuk tahun 2025, terdiri dari pupuk Urea dan NPK. Dari jumlah tersebut, 5,9 juta ton sudah terealisasi hingga Oktober 2025, menandakan distribusi berjalan lancar dan sesuai kebutuhan petani di seluruh Indonesia.

 

Tidak hanya itu, Mentan Amran juga memastikan komitmen pemerintah untuk mempermudah mekanisme distribusi agar tepat dan efektif sampai ke petani. Ia menyampaikan bahwa regulasi lama yang sebelumnya memperlambat distribusi pupuk, kini telah disederhanakan.

 

“Dulu ada 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota yang harus paraf sebelum pupuk tiba di lapangan. Sekarang atas perintah Bapak Presiden, alurnya langsung: dari Kementan ke Pupuk Indonesia hingga ke petani. Hasilnya, pupuk cepat sampai dan petani lebih tenang,” ungkap Mentan Amran.

Terkait penertiban kios nakal, Mentan Amran menegaskan bahwa Kementan akan terus memperkuat pengawasan berbasis digital bersama pemerintah daerah, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum. Langkah ini penting untuk mencegah permainan harga yang merugikan petani.

 

“Kami mencabut izin 2.039 kios yang menjual di atas HET. Ini bukan untuk menakuti, tapi untuk menegakkan keadilan. Negara sudah menanggung subsidi besar agar pupuk terjangkau. Jadi tidak boleh ada yang mencari keuntungan di atas penderitaan petani,” ujarnya.

 

Memtan Amran juga menegaskan bahwa pengawasan ketat pupuk bersubsidi menjadi bagian penting dari strategi besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

 

“Petani adalah pahlawan pangan bangsa. Kita harus jaga mereka dari praktik curang yang bisa menghambat produksi. Negara hadir untuk memastikan pupuk tersedia, harga terjangkau, dan petani sejahtera,” tutup Amran.

 

Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan identifikasi lanjutan terhadap 2.039 kios pupuk yang ditemukan melakukan kecurangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Ia menjelaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Mentan Amran dan akan memberikan sanksi tegas kepada kios yang melakukan kecurangan.

 

“Sebagaimana arahan Bapak Menteri, begitu ada yang melanggar maka langkah pertama adalah menutup secara sistem, kedua tim kami akan memasang plakat di kiosnya. Kami juga akan melakukan pemeriksaan, dan jika terbukti bersalah akan kami tutup permanen. Namun jika tidak terbukti, kami akan melakukan pembinaan khusus,” kata Rahmad.

 

Ia menambahkan, Pupuk Indonesia juga menyiapkan langkah antisipasi apabila ada seluruh kios di satu kecamatan yang terkena sanksi. “Kalau di satu kecamatan semua kiosnya kena, kami akan cari cara agar petani di wilayah itu tetap bisa menebus pupuk melalui mekanisme khusus,” tambah Rahmad.

 

Lebih lanjut, Dirut Pupuk Indonesia menyampaikan realisasi  penyaluran Pupuk Bersubsidi Nasional hingga 11 Oktober 2025 menunjukkan capaian yang positif dan terkendali. Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia, penyaluran pupuk bersubsidi dari total alokasi Kementan sebesar 9,55 juta ton, capaian penebusan mencapai 5,95 juta ton atau sekitar 62,34 persen dari total alokasi.

 

“Dengan penegakan hukum yang tegas, tahun ini penyerapan pupuk meningkat 12 persen dibandingkan tahun lalu, dan diikuti dengan kenaikan produksi beras sebesar 16 persen berdasarkan data BPS. Artinya, kebijakan tegas yang dijalankan Bapak Menteri terbukti tepat—semakin kuat penegakan hukumnya, semakin tinggi pula produktivitas pertanian,” tutup Rahmad.