Menperin: KIPK Untuk Penciptaan Lapangan Kerja Baru

Industri di Bali selama ini dikenal bukan hanya sebagai penopang ekonomi daerah, tetapi juga memberi kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya menjadi salah satu sektor yang gencar dikembangkan di Bali seperti sektor pakaian jadi, tekstil, furnitur, kulit , barang dari kulit dan alas kaki, makanan dan minuman, hingga kerajinan. Pergerakan industri Bali yang dinamis dalam beberapa tahun terakhir menjadi sinyal bahwa diperlukan dukungan pembiayaan yang tepat, agar daya saing industri di Bali meningkat.

Pemerintah hadir melalui Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk memperkuat struktur industri nasional. “Program ini menjadi tonggak penting karena memberikan akses pembiayaan dengan subsidi bunga sehingga pelaku industri padat karya bisa meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, sekaligus menjaga ketahanan ekonomi nasional,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita saat membuka Sosialisasi Program KIPK di Denpasar (4/9).

Program KIPK menyediakan fasilitas pinjaman mulai dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar, dimana Pemerintah memberikan subsidi bunga atau marjin sebesar 5%. Jangka waktu pinjaman yang fleksibel hingga delapan tahun, memberi ruang bagi pelaku industri untuk melakukan ekspansi maupun modernisasi peralatan produksi dan modal kerja. Adapun total nilai pinjaman yang dialokasikan untuk seluruh industri padat karya yang eligible mendapatkan subsidi dengan total nilai sebesar Rp 260 miliar, sekitar Rp 20 Triliun. 

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bali, Wayan Koster menilai kehadiran KIPK sangat tepat waktu untuk mendukung transformasi ekonomi Bali. “KIPK bukan hanya membantu menjaga keberlangsungan industri, tetapi juga selaras dengan konsep Ekonomi Kerthi Bali yang menekankan pertumbuhan berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berpijak pada kearifan lokal,” ujarnya. Ia menambahkan, Bali membutuhkan instrumen pembiayaan seperti ini agar pelaku industri dapat terus meningkatkan kapasitas sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Sosialisasi KIPK di Bali turut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) antara Kementerian Perindustrian dengan PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) sebagai bank penyalur. Dengan demikian Kementerian Perindustrian telah melakukan PKP dengan 6 Bank Penyalur yaitu BPD Bali, BPD Jateng, Bank Mandiri, Bank BNI, BPD Kalteng, dan BPD DIY.

Secara simbolis, juga diberikan penyaluran perdana KIPK dari BPD Bali. Tiga pelaku industri calon debitur tersebut CV Pelangi (makanan), Dian’s Rumah Songket dan Endek (tekstil), serta CV Bali Tedung Nusa Island (furnitur) siap menerima penyaluran perdana KIPK dari BPD Bali. Momentum ini diharapkan memicu semakin banyak industri untuk segera memanfaatkan fasilitas kredit tersebut.

Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Tri Supondy menyampaikan, KIPK diluncurkan sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk memperkuat sektor padat karya seperti industri makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, furnitur, serta mainan anak. “Melalui KIPK, kami ingin memastikan industri padat karya bisa tumbuh berdaya saing, berkontribusi lebih besar pada perekonomian, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat,” jelasnya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), setidaknya terdapat 3.739 pelaku industri yang berpotensi menerima manfaat program ini. Kemenperin terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan Bank Penyalur agar pelaku industri yang belum terdaftar dapat segera mengakses program KIPK dengan lebih mudah.

Selain Bali, sosialisasi KIPK juga akan digelar di sejumlah daerah di Indonesia yang memiliki basis industri padat karya. Kemenperin berharap semakin banyak pelaku usaha yang mengenal program ini dan tertarik memanfaatkannya, sehingga dampaknya dapat dirasakan di seluruh Indonesia.

Kemenperin terbuka terhadap masukan maupun tanggapan dari para pelaku industri padat karya serta bank penyalur. Hal ini penting untuk memastikan program KIPK berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas industri serta perluasan lapangan kerja.

Mengakhiri acara, Menperin kembali menekankan pentingnya dukungan semua pihak. “Saya berharap KIPK menjadi momentum bersama untuk memperkuat daya saing industri padat karya kita. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, lembaga penyalur, dan pelaku usaha, program ini akan memberikan manfaat nyata bagi ketahanan industri nasional serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Kemhan dan Komisi Informasi Pusat Perkuat Sinergi untuk Keterbukaan Informasi di Sektor Pertahanan

Jakarta — Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Donny Ermawan Taufanto menerima kunjungan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang dipimpin Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro, di ruang kerja Wamenhan, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan KIP dalam mendorong keterbukaan informasi di sektor pertahanan, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan nasional. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi badan publik lainnya.

Ketua KIP Donny Yoesgiantoro, menjelaskan rencana KIP untuk membentuk klaster badan publik, termasuk klaster pertahanan dan keamanan. KIP juga meminta dukungan Kemhan untuk melibatkan Unhan RI dalam tim kerja dan uji publik untuk metodologi klasterisasi ini.

Ketua KIP turut mengapresiasi Kemhan yang dinilai sangat “informatif” dan berhasil mengurangi daftar informasi yang dikecualikan pada tahun 2024, sebuah cerminan dari peningkatan keterbukaan di lingkungan kementerian.

Selain itu, KIP menyampaikan bahwa mereka akan mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada akhir September 2025 dengan tema “Keterbukaan Informasi dalam Mendukung Pertahanan dan Keamanan.” KIP berharap Menteri Pertahanan atau Wamenhan dapat menjadi pembicara utama (Keynote Speech) dalam acara tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wamenhan Donny Ermawan menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan klasterisasi dan komitmen Kemhan untuk terus meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik.

Wamenhan menegaskan kesiapan Kemhan, khususnya Unhan, untuk menyediakan fasilitas bagi kegiatan KIP, termasuk penyusunan klasterisasi dan penilaian kepatuhan badan publik. Wamenhan menyetujui bahwa tidak semua informasi dapat dibuka ke publik, sesuai dengan pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi, seperti data pertahanan dan jumlah alutsista

Menteri PKP Cek Langsung Hasil Renovasi Rumah "BSPS Swasta" di Kota Bandung

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan peninjauan langsung terhadap hasil renovasi rumah Program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih yang dilaksanakan oleh Yayasan Buddha Tzu Chi bersama Summarecon di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/9/2025). Program renovasi rumah tersebut merupakan salah satu wujud "BSPS Swasta" serta "Berbaginomics" dimana para pengusaha yang telah berhasil mau berbagi keuntungan dengan rakyat kurang mampu serta mendukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Saat ini ada Program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih yang dilaksanakan Kementerian PKP bersama Yayasan Buddha Tzu Chi, Summarecon, Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat. Program ini mampu merenovasi rumah tidak layak huni milik masyarakat menjadi lebih layak huni," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat.

Menteri PKP menyatakan, kegiatan renovasi rumah tidak layak huni ini merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Selain itu juga wujud dari "BSPS Swasta" karena dalam proses pembangunannya tidak menggunakan anggaran APBN dan "Berbaginomics" dari pengusaha yang sudah berhasil dan mau berbagi keuntungannya dengan rakyat yang kurang mampu lewat program perumahan.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP bersama Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nur Huda, Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto, Walikota Bandung, M Farhan, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Aditya Irawati, Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Perwakilan Kota Bandung Jhony Andhela melakukan serah terima kunci Program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih kepada perwakilan warga yang rumahnya telah direnovasi.

Menurut Menteri PKP, rakyat membutuhkan solusi nyata untuk masalah perumahan dan harus diselesaikan dengan cepat bukan hanya diskusi di tempat rapat. Apalagi masih banyak rakyat yang tinggal di rumah tidak layak huni dan membutuhkan bantuan dari pemerintah dan para pengusaha lewat CSR Perumahan.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP harus bisa bekerja sebagai superteam bukan superman dan harus ada niat yang baik dan tekad yang kuat untuk membantu rakyat agar bisa tinggal di hunian layak huni," ujarnya.

Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi juga mengaku sangat mendukung program renovasi rumah masyarakat di Kota Bandung ini. Dirinya juga mentargetkan dengan kolaborasi dengan Kementerian PKP dalam waktu 3 tahun mendatang di Jawa Barat tidak ada lagi perumahan dan permukiman kumuh.

"Terimakasih Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah membantu renovasi rumah rakyat. Tiga tahun ke depan semoga tidak ada lagi di Jawa Barat rumah kumuh dan permukiman kumuh. Dan tidak ada lagi warga yang rumahnya tidak ada MCK dan kami siap membantu masyarakat yang tidak kebagian program ini dengan anggaran dari Pemprov Jabar," terangnya.

Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto menjelaskan, program perumahan ini dinilai bagian dari kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa serta merupakan program besar dari Presiden untuk menutaskan kemiskinan.

"Program perumahan adalah membangun atau merenovasi 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden dan saat ini saya bisa melihat secara langsung program renovasi rumah yang dilakukan di Jawa Barat. Terimakasih pada Yayasan Budaya Tzu Chi dan mengapresiasi karena telah mendedikasikan diri untuk membangun bersama-sama masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan perumahan," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan hunian yang lebih layak dan bermartabat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Bandung serta mendorong sinergi lintas sektor dalam menyukseskan target nasional Program 3 Juta Rumah dan pengentasan backlog perumahan. 

Dari komitmen 500 di Kota Bandung, imbuhnya, yang sudah selesai sebanyak 126 unit dan yang sedang dalam proses renovasi sebanyak 54 unit. 200 unit akan dimulai September dan akan selesai Desember, sisanya 120 unit akan dimulai bertahap.

"Alokasi Buddha Tzu Chi 4000 unit tersebar di Jakarta 500 Unit, Banten 500 Unit di Kab.Tangerang, Jabar 2000 Unit tersebar di Kota Bandung 500 Unit, Kabupaten Bekasi 250 Unit, Kota Bekasi 250 Unit, Bogor 500 Unit, Depok 500 Unit, Jawa Timur 500 Unit di Surabaya, Jateng 500 Unit di Banyumas. Progress dari 4000 unit saat ini telah selesai 358 unit," katanya.

Lima Desain Pelayanan Prima Jadi Fokus Evaluasi Pelayanan Publik 2025

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Tahun ini, evaluasi pelayanan publik didasarkan pada lima desain pelayanan prima dalam implementasi pelayanan publik.

Lima desain tersebut diantaranya yaitu mengenai implementasi kebijakan pada pelaksanaan Undang-Undang No. 25/2009, integritas layanan dengan prinsip kemudahan aksesbilitas dan inklusivitas, partisipasi publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Komunikasi Publik (FKP), kanal aduan LAPOR!, serta pengembangan inovasi untuk perbaikan kualitas dan kemudahan transformasi pelayanan ke digitalisasi.

Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto menjelaskan PEKPPP ini merupakan momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang inklusif, tangkas dan adaptif. “Evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik ini sebagai wujud nyata negara dalam melayani, merangkul dan memberdayakan seluruh masyarakat,” jelas Akik pada pembukaan Kick Off Meeting Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di lingkup K/L secara daring pada Senin (1/9/2025).

Evaluasi ini menandai langkah bersama dalam mengawal reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, sinergi, komitmen, dan kolaborasi. Evaluasi juga dilakukan sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menghasilkan potret pelayanan publik yang lebih akuntabel, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Asisten Deputi Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kementerian PANRB R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti menjelaskan skema PEKPPP tahun 2025 ini dibagi menjadi dua. Pertama, PEKPPP nasional dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, sesuai unit lokus evaluasi yang ditetapkan secara nasional oleh Kementerian PANRB.

Skema kedua yaitu PEKPPP mandiri. Pada skema ini, instansi pemerintah melaksanakan evaluasi kepada unit lokus diluar unit PEKPPP nasional dan dilaporkan kepada Kementerian PANRB paling lambat November 2025.

Vera menyampaikan, unit lokus evaluasi yang diusulkan adalah layanan yang relevan dengan program prioritas Presiden seperti kesehatan dan pendidikan, serta layanan yang memiiki dampak signifikan pada berbagai tahapan kehidupan masyarakat seperti kelahiran, pekerjaan dan pensiun. Sedangkan untuk lokus PEKPPP mandiri ditentukan oleh masing-masing instansi.

“Usulan unit lokus evaluasi PEKPPP tahun 2025 untuk kementerian dan lembaga akan dilaksanakan pengisian formulir 01 – 04 oleh organisasi penyelenggara layanan,” ujar Vera.

Data per 1 September 2025 sudah ada 93 kementerian/lembaga yang menjadi unit lokus evaluasi. Dalam penilaian PEKPP terdapat instrument baru pada dimensi dan indikator yang sebelumnya meliputi input layanan dan output layanan menjadi tata kelola layanan. Kepuasan masyarakat dan kinerja organsasi serta penyederhaan jumlah indikator yang sebelumnya terdiri dari 30 indikator menjadi 17 indikator meliputi fondasi teknis aksesibilitas dan inklusibitas, serta pelibatan masyarakat dan efektifitas pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Adapun tujuan indikator evaluasi pelayanan publik ini yaitu pertama untuk memantau, mengukur dan menilai kinerja penyelenggarakan pelayanan public. Kedua, untuk mendapatkan gambaran objektif tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit kerja, serta ketiga menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan akhir dari penilaian ini adalah memastikan pelayanan publik berkualitas, berdampak nyata bagi masyarakat serta menghasilkan perbaikan nyata dalam pelayanan publik. “Hasil indeks pelayanan publik dijadikan salah satu komponen pengukuran indeks pelayanan publik,” pungkasnya.

Ekspansi PMI Manufaktur, Inflasi Terkendali, dan Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut: Cerminkan Optimisme Pelaku Usaha Tetap Terjaga

Jakarta, 1 September 2025

Pada Senin 1 September 2025 telah dirilis tiga indikator ekonomi makro Indonesia yang terus menunjukkan tren positif. Tercatat inflasi Agustus 2025 tetap terkendali, PMI Manufaktur Agustus 2025 kembali ekspansi, serta berlanjutnya surplus neraca perdagangan di Juli 2025 yang telah berlangsung selama 63 bulan berturut-turut.

Realisasi inflasi Indonesia masih terkendali pada rentang sasaran 2,5±1%. Inflasi IHK pada Agustus 2025 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,08% (mtm) atau inflasi 2,31% (yoy), dan 1,60% (ytd). Capaian tersebut didukung realisasi inflasi inti yang meningkat sebesar 0,06% (mtm) dan 2,17% (yoy), menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Selain itu, inflasi Volatile Food (VF) mengalami deflasi 0,61% (mtm) dan inflasi 4,47% (yoy), sejalan dengan kesepakatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) untuk menjaga inflasi VF pada kisaran 3-5% (yoy).

Secara bulanan, deflasi Agustus masih dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas pangan. Beberapa komoditas yang berkontribusi terhadap deflasi ini antara lain tomat dan cabai rawit. Melimpahnya pasokan akibat adanya panen raya mendorong penurunan harga komoditas-komoditas tersebut. Lebih lanjut, inflasi Administered Price (AP) tercatat mengalami deflasi sebesar 0,08% (mtm) atau inflasi 1,00% (yoy). Penurunan inflasi AP utamanya dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas bensin akibat adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada awal Agustus 2025. Selain itu, turunnya inflasi AP juga didorong oleh penurunan harga komoditas tarif angkutan udara sejalan dengan adanya diskon tiket pesawat oleh sejumlah maskapai dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-80. Kebijakan tersebut efektif menjaga daya beli serta meningkatkan mobilitas masyarakat.

Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan khususnya pada komoditas beras. Penyaluran beras SPHP akan terus didorong dengan target 1,3 juta ton hingga akhir tahun.

“Untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian, akses pembiayaan melalui KUR sektor pertanian dan Kredit Usaha Alsintan akan terus dioptimalkan, per Agustus jumlah yang telah disalurkan Rp60,93 triliun dari total alokasi sebesar Rp287,47 triliun. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat melalui pemberian stimulus ekonomi berupa diskon transportasi yang akan kembali dilanjutkan untuk periode Nataru,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Tren positif juga dicatatkan neraca perdagangan Indonesia yang kembali surplus sebesar USD4,17 miliar untuk bulan Juli, meningkat 1,71% (mtm) dibandingkan bulan sebelumnya. Surplus yang berkelanjutan ini menegaskan solidnya outlook perekonomian nasional. Surplus tersebut ditopang oleh membaiknya kinerja ekspor yang meningkat 5,6% (mtm) mencapai USD24,75 miliar lebih tinggi dari performa impor sebesar USD20,57 miliar pada bulan Juli.

Merespons isu pengenaan tarif baru perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS), neraca perdagangan dengan AS mencatatkan surplus yang mencapai USD2,2 miliar untuk sektor non-migas di Juli 2025. Surplus tersebut ditopang oleh terjaganya performa ekspor dimana Indonesia masih dikenakan tarif baseline 10% untuk ekspor ke AS pada bulan Juli.

Meningkatnya aktivitas manufaktur di beberapa mitra dagang utama Indonesia mendorong permintaan atas produk Indonesia. Ini tercermin dari indeks PMI manufaktur India yang naik dari level 58,4 ke level 59,1, ASEAN naik dari level 48,6 ke level 50,1, dan Uni Eropa naik dari level 49,2 ke level 49,6 pada bulan Juli. Mayoritas negara tujuan utama ekspor non-migas Indonesia mencatatkan kenaikan. Sementara itu, Tiongkok masih menjadi tujuan utama ekspor non-migas, disusul Amerika Serikat dan India.

Lebih lanjut, peningkatan kinerja ekspor didukung oleh kenaikan harga komoditas utama Indonesia termasuk batu bara, gas alam, kelapa sawit, karet, bijih besi dan timah. Peningkatan kinerja ekspor tidak hanya terjadi pada komoditas namun juga produk manufaktur dengan nilai tambah tinggi termasuk ekspor kendaraan dan bagiannya (HS 87), mesin dan peralatan mekanis (HS 84), serta alas kaki (HS 64).

Impor pada Juli 2025 mencapai USD20,57 miliar atau naik 6,43% (mtm) dimana kenaikan impor terjadi di semua golongan penggunaan. Namun, kenaikan impor Bahan Baku Penolong sebesar 6,16% (mtm), dan Barang Modal 4,64% (mtm) mengisyaratkan berlanjutnya momentum pertumbuhan ekonomi nasional seiring perusahaan menggunakan impor tersebut untuk menghasilkan produk akhir baik untuk dikonsumsi domestik maupun ekspor. Impor non migas terbesar berasal dari Tiongkok, disusul Jepang dan Singapura.

Surplus neraca perdagangan ke depan diharapkan masih akan berlanjut, seiring prospek positif yang tercermin dari ekspansi Purchasing Managers' Index (PMI) Manufacture. Pada Agustus 2025, PMI Manufaktur Indonesia naik signifikan dari 49,2 di Juli menjadi 51,5, menandai kembalinya zona ekspansi setelah empat bulan berada dalam kondisi kontraksi. Kenaikan permintaan dalam negeri didukung oleh peningkatan permintaan ekspor menjadi dorongan utama kenaikan tersebut. Output dan pesanan baru tumbuh untuk pertama kali dalam 5 bulan, pesanan ekspor naik tertinggi sejak September 2023, tenaga kerja dan aktivitas pembelian meningkat. Hal ini menjadi sinyal positif juga bagi perkembangan sektor manufaktur Indonesia ke depannya.

"Kembalinya PMI manufaktur ke zona ekspansi menunjukkan terus membaiknya kondisi ekonomi domestik dan optimisme pelaku usaha yang semakin menguat seiring dengan membaiknya kondisi daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan produksi pada periode mendatang," ujar Menko Airlangga.

Pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan ini dengan beberapa kebijakan antara lain berupa implementasi Kredit Industri Padat Karya dan meningkatkan permintaan produk dalam negeri melalui program Harbolnas.