Ekonomi Triwulan III-2025 Tumbuh 5,04 Persen, Menkeu Purbaya: APBN Dikelola Efektif untuk Jaga Daya Beli

Jakarta, 6/11/2025 Kemenkeu – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2025 berada pada level 5,04 persen (year on year/yoy) didukung permintaan domestik dan kinerja ekspor yang kuat, investasi yang resilien, serta optimalisasi belanja pemerintah. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan realisasi tersebut menunjukkan bahwa APBN dikelola secara efektif, diperkuat koordinasi erat dengan otoritas moneter dan sektor keuangan. 

“APBN berperan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kinerja dunia usaha agar lebih berdaya saing terutama di tingkat global. Dukungan fiskal juga diberikan melalui penempatan Rp200 triliun kas negara secara prudent untuk memastikan likuiditas ekonomi memadai, termasuk dukungan nonfiskal untuk debottlenecking demi realisasi investasi lebih tinggi secara berkelanjutan,” kata Menkeu dalam keterengan resminya, Kamis (6/11).

Secara keseluruhan, momentum pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,9 juta orang. Jumlah pengangguran turun 4 ribu orang menjadi 7,46 juta dibandingkan Agustus 2024 sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 4,91 persen di Agustus 2024 menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025. 

Dari sisi permintaan domestik, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,89 persen (yoy), seiring meningkatnya mobilitas penduduk, pertumbuhan transaksi digital, serta dukungan kebijakan pemerintah. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 5,49 persen dengan belanja barang dan belanja pegawai masing-masing tumbuh 19,3 persen dan 9,0 persen merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menopang daya beli melalui percepatan dan optimalisasi belanja.

Di sisi lain, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,04 persen (yoy) didukung keyakinan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi nasional serta komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang stabil dan mendukung ekspansi usaha. 

Dari sisi perdagangan, ekspor barang dan jasa riil tumbuh signifikan 9,91 persen (yoy), menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan. Penguatan aktivitas industri domestik, peningkatan permintaan negara mitra dagang utama, dan kuatnya daya saing produk ekspor Indonesia menjadi faktor pendorong. Dari sisi produksi, sektor industri pengolahan tumbuh solid di topang permintaan yang kuat. Impresifnya kinerja ini khususnya didorong oleh subsektor strategis berbasis hilirsasi.

Upaya menjaga daya beli dan mendukung kinerja dunia usaha dilakukan dengan optimalisasi belanja melalui program stimulus Rp34,2 triliun dan 8 program akselerasi senilai Rp15,7 triliun di triwulan IV 2025. Investasi dan ekspor bernilai tambah tinggi diperkuat melalui peran Danantara dalam mengungkit kontribusi swasta, serta debottlenecking dengan dibentuknya Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Dengan perkembangan data terkini, ditambah upaya optimalisasi peran fiskal sebagai enabler aktivitas ekonomi dan kebijakan nonfiskal untuk iklim usaha lebih baik, pemerintah optimis ekonomi untuk keseluruhan tahun 2025 akan mencapai target 5,2 persen.

“Ke depan, pemerintah terus mendorong agar mesin pertumbuhan ekonomi berjalan lebih cepat. Kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi yang sehat akan terus disinergikan untuk menciptakan pertumbuhan tinggi. Tidak hanya tinggi, namun juga stabil dan dapat menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan,” kata Menkeu.

Dukung Lansia Berdaya dan Pelayanan Inklusif, Kementerian PANRB Kunjungi SL Melati

KAB. BANDUNG - Sebagai salah satu kelompok rentan, orang lanjut usia didukung untuk terus berdaya, tangguh, serta mendapat pelayanan yang aksesibel.
Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB Yanuar Ahmad menyampaikan, hal ini sesui dengan amanat Undang-Undan No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, yakni lansia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik yang ramah, inklusif, dan mudah diakses.

"Jika berbicara terkait inklusif, berarti harus memastikan pelayanan publik aksesibel terhadap kelompok rentan, termasuk di dalamnya yaitu lansia," ujarnya dalam Kunjungan Kerja ke Sekolah Lansia di Bina Keluarga Lansia (BKL) Melati, Kabupaten Bandung, Selasa (4/11/2025). Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia sudah memasuki era penuaan penduduk sejak 2021, yang ditandai dengan adanya sekitar (10,8%) 29 juta jiwa yang ada di Indonesia termasuk kategori lansia (di atas 60 tahun).

Lebih lanjut Yanuar menyampaikan tujuan kunjungan Kementerian PANRB yakni mendengar masukan dari para siswa di Sekolah Lansia BKL Melati. "Nantinya kami akan menjadi penghubung dalam menyampaikan aspirasi para siswa di Sekolah Lansia BKL Melati," tutur Yanuar.

Apresiasi juga disampaikan Yanuar kepada penyelenggara Sekolah Lansia dan para kader Bina Keluarga Lansia (BKL) atas dedikasinya dalam memberdayakan para lansia. "Sekolah lansia bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga wadah untuk menumbuhkan semangat hidup sehat, aktif, dan bahagia di usia lanjut," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, melalui kegiatan ini, para lansia tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang kesehatan dan kebugaran, tetapi juga kesempatan untuk berinteraksi, berkarya, dan berbagi pengalaman hidup yang begitu berharga. Menurutnya, program ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup lansia.

Kunjungan Sekolah Lansia juga turut dihadiri oleh Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Perwakilan Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas serta Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja Lembang Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dalduk PPA) Kabupaten Bandung Muhammad Hairun menjelaskan, program Sekolah Lansia di Bina Keluarga Lansia (SL-BKL) merupakan bagian penting dari upaya dan kita membangun keluarga yang tangguh berdaya di seluruh siklus kehidupan. "Melalui sekolah lansia, para orang tua dan lanjut usia tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga wadah untuk berinteraksi sosial, beraktivitas produktif, serta menjaga kesehatan fisik dan mental," ungkapnya.

Diharapkan, kegiatan peninjauan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar model pembelajaran Sekolah Lansia dapat diperluas dan diterapkan di lebih banyak wilayah di Kabupaten Bandung.

Sementara itu, Kepala Sekolah Lansia Melati Sumiati menjelaskan bahwa di sekolah ini para siswa diajarkan cara menghadapi masa tua. Seperti mengelola makanan karena lansia tidak bisa sembarangan makan, dan cara mengelola emosi. "Misalnya kalau tadinya seorang pejabat. Kan nanti post power syndrome, jadi diberikan pelajaran seperti itu," tuturnya.

Selanjutnya para lansia juga diberikan mata pelajaran olahraga yang diselenggarakan setiap Selasa baik senam lansia, maupun senam pikun atau senam untuk mencegah demensia.

Sumiati berpesan kepada para lansia untuk tetap semangat dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat atau mengikuti sekolah lansia. "Lansia itu memang pasti ya. Tapi tidak berarti lansia itu harus selalu langsung diam langsung diam di rumah itu akan menjadi tambah cepat pikun," ujarnya.

Selain itu dia juga mengajak para lansia untuk terus memberi manfaat baik kepada keluarga maupun lingkungan sekitar. "Ayo para lansia jangan takut untuk bergerak. Jangan takut untuk terus bersosialisasi karena itu akan membuat perasaan kita lebih muda lagi. Alhamdulillah, mungkin dalam sisa usia kami yang cuma tinggal sedikit lagi mudah-mudahan masih tetap bermanfaat," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru

akarta – Presiden RI Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11). Peresmian ini merupakan wujud modernisasi transportasi yang menjadi arahan Presiden dalam kerangka Asta Cita untuk menghadirkan layanan publik yang nyaman dan modern.

"Hari ini kita meresmikan wajah baru Stasiun Tanah Abang Baru. Sistem transportasi massal, khususnya kereta api adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern yang sangat strategis dan sangat vital. Oleh karena itu, penting untuk terus kita kembangkan," ujar Presiden Prabowo.

Sepanjang tahun 2024, seluruh rangkaian kereta api di Indonesia telah mengangkut total 486 juta penumpang. Sementara, Stasiun Tanah Abang berkontribusi sekitar 22% dari total penumpang KRL Jabodetabek. Secara kumulatif, pada periode Januari hingga Oktober 2025 tercatat sebanyak 63 juta penumpang yang diangkut di Stasiun Tanah Abang.

Menhub Dudy mengatakan pembangunan Stasiun Tanah Abang Baru dilakukan untuk mendukung konsep kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development / TOD) dan mengantisipaai lonjakan penumpang. Pasalnya, Stasiun Tanah Abang merupakan salah satu stasiun tersibuk di jaringan KRL Jabodetabek, yang menjadi titik transit penting bagi berbagai rute perjalanan harian masyarakat.

"Stasiun Tanah Abang merupakan salah satu stasiun dengan intensitas tertinggi di Jabodetabek. Stasiun ini menjadi pusat mobilitas masyarakat, sehingga perlu dikembangkan dengan konsep kawasan berorientasi transit. Pembangunan ini menjadi bukti nyata bagaimana transportasi publik di Indonesia terus kita dorong untuk lebih terintegrasi, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” kata Menhub Dudy.

Pembangunan stasiun baru ini meningkatkan kapasitas stasiun sebanyak 62,89%. Sebelumnya, Stasiun Tanah Abang mampu menampung total penumpang per hari sebanyak 141.000 orang. Setelah dibangun, stasiun ini mampu menampung total 380.000 penumpang per hari.

*Wajah Baru Stasiun Tanah Abang Baru*

Bangunan baru Stasiun Tanah Abang Baru memiliki luas 19.000 m² dan dibangun di atas lahan seluas 31.174 m². Stasiun ini memiliki 4 peron dan 6 jalur yang mampu melayani 1 rangkaian kereta dengan 12 gerbong. Pembangunan stasiun baru ini menggunakan anggaran sebesar Rp380 miliar.

Sejak Juni 2025, Stasiun Tanah Abang Baru telah mulai beroperasi secara bertahap. Terdapat 5 rute yang dilayani, yakni Kampung Bandan, Rangkasbitung, Duri-Tanggerang, Manggarai-Bogor, dan Cikarang. Penggunaan stasiun baru ini meningkatkan efisiensi serta daya tampung layanan KRL.

Menhub menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan Stasiun Tanah Abang merupakan hasil kolaborasi erat antara berbagai pihak, antara lain Kementerian Perhubungan, PT KAI Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pembangunan ini juga akan terus dilanjutkan.

Pada tahun 2027, rencananya akan dilakukan pembangunan lanjutan berupa penambahan lift, pelebaran peron 3 dan 4 untuk memudahkan penumpang disabilitas, serta peningkatan headway lintas Tanah Abang–Serpong–Rangkasbitung dari sebelumnya 10 menit menjadi 4–6 menit.

Fasilitas dan pelayanan di Stasiun Tanah Abang Baru juga dikembangkan untuk lebih ramah disabilitas. Terdapat kemudahan akses yang menjadi upaya pemerintah menghadirkan transportasi umum yang inklusif.

"Pembangunan dan modernisasi stasiun ini kami harapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi di sekitar kawasan, menciptakan ruang publik yang lebih tertata, dan membuka peluang bagi pelaku UMKM. Ini adalah perwujudan transformasi kereta api dalam melayani publik," tutur Menhub Dudy.

Turut hadir dalam peresmian ini Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin. 

Produksi Beras 2025 Melonjak Tinggi 34,77 Juta Ton!

Jakarta – Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan menandai langkah besar Indonesia menuju swasembada pangan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,14 juta ton atau naik 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.

 

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji ismartini, menyebut peningkatan ini menjadi tonggak penting bagi kedaulatan pangan nasional.

 

“Potensi produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton atau meningkat sebesar 13,54 persen. Peningkatan potensi produksi ini utamanya disumbang oleh peningkatan produksi pada Subround I (Januari-April) 2025 yang meningkat sebesar 26,54 persen dibanding subround I 2024,” kata Pudji dalam Rilis BPS  pada Senin (3/11/2025).

 

Proyeksi ini didapatkan dari potensi luas panen padi Januari-Desember 2025 yang mencapai 11,35 juta hektare, atau meningkat sebesar 12,98 persen dibandingkan Januari-Desember 2024. Produksi padi Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat sebesar 13,55 persen dibandingkan Januari-Desember 2025.

 

Proyeksi produksi tersebut tercatat melampaui prediksi lembaga internasional. Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) sebelumnya memperkirakan produksi beras Indonesia sebesar 34,6 juta ton. Dengan terjadinya lompatan produksi dibanding tahun sebelumnya.dimana proyeksi BPS sebesar 34,77 juta ton dan hampir sesuai dengan angka proyeksi global, hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan pertanian nasional kini berjalan efektif dan terimplememtasi dengan baik di lapangan.

 

Perkiraan produksi tahun 2025 juga tercatan melampaui capaian tertinggi sebelumnya pada 2022 yang mencapai 31,54 juta ton. Lonjakan ini mencerminkan hasil nyata dari program strategis Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat sektor hulu-hilir, mulai dari kemudahan pupuk bersubsidi, perbaikan jaringan irigasi, pemberian bantuan sarana-prasarana, hingga peningkatan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah untuk menjaga gairah petani dalam bertani.

 

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa capaian produksi ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia berada di ambang pintu swasembada beras.

 

“Biasanya data BPS itu tingkat kepastiannya tinggi. Jadi, insya Allah tahun ini kita tidak ada impor beras. Semoga dalam satu bulan ke depan, jika tidak ada aral melintang, swasembada pangan menjadi kenyataan. Saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak atas capaian ini,” ungkap Mentan Amran saat keterangan pers di BRMP Mekanisasi Pertanian (Mektan) Serpong, Tangerang.

 

Menurut Mentan Amran, pemerintah terus memperkuat berbagai program strategis seperti sawah baru, optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga penggunaan teknologi pertanian. Hal ini juga didorong dengan kebijakan yang berpihak kepada petani.

 

“Ada empat hal yang kita rintis selama pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Gibran. Yang pertama adalah cetak sawah, itu sudah pasti jangka panjang. Kemudian oplah. Kemudian irigasi yang kita bangun. Itu meningkatkan produksi. Kemudian alat mesin pertanian,” pungkasnya.

Kemhan dan TNI Dukung Ketahanan Pangan Nasional di Wilayah Merauke

Merauke, Papua Selatan – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus berperan aktif mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan, sebagai wujud implementasi arahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming. Melalui sinergi dengan Kementerian Pertanian serta berbagai pemangku kepentingan, upaya ini difokuskan untuk meningkatkan produktivitas pertanian diantaranya dari lahan padi di wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Jumat (31/10/2025).

Panglima Kodam XXIV/ Mandala Trikora, Mayjen TNI Lucky Avianto menjelaskan dalam mensukseskan program swasembada pangan di wilayah marauke dan sekitarnya, telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertanian, untuk mengembalikan fungsi lahan tidur menjadi produktif, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menjelaskan secara keseluruhan, ketahanan pangan dan energi baru merupakan fokus utama pembangunan di Papua Selatan, mengingat potensi besar wilayah tersebut sebagai lumbung pangan nasional.

Selain itu, salah satu masyarakat, Tinus Toma, yang menerima bantuan dari TNI sangat terbantu dengan adanya bantuan dari pihak Kementerian Pertahanan melalui TNI yang memfasilitasi masyarakat dalam proses bertani.

Diharapkan dengan adanya dukungan dari Kemhan melalui unsur TNI dan pihak terkait kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Merauke, dapat menghadirkan sawah modern, infrastruktur vital, serta pusat energi terbarukan yang akan menopang ketahanan pangan sekaligus kedaulatan negara. 

Lewat Kampung Turis dan KUR Perumahan, Kementerian PKP Dorong Sumedang Jadi Model Harmoni Budaya dan Ekonomi Rakyat

Sumedang - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri acara budaya akbar “Medal Gapura Ekosistem Budaya Kasumedangan”, sekaligus sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP)/KUR Perumahan dan peluncuran Program Sumedang Investment Experience (SIX) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu (29/10/2025).

Menteri Ara mendorong agar Sumedang menjadi pusat budaya Sunda di Jawa Barat, tempat di mana budaya, perumahan, dan ekonomi rakyat tumbuh bersama. “Sumedang ini punya sejarah panjang dan kekuatan budaya luar biasa. Kami ingin Sumedang menjadi pusat budaya Sunda di Jawa Barat, nilai-nilai tradisi dijaga sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi rakyat,” ujar Menteri Ara.

Menteri Ara berharap program Kredit Program Perumahan (KPP)/KUR Perumahan di Kementerian PKP, bisa menjadi bagian dari gerakan besar membantu rakyat punya rumah layak sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. "Saya juga mengapresiasi Pemprov Jawa Barat dan Bank BJB dengan capaian FLPP terbanyak dan bank daerah dengan penyaluran terbanyak. Sampai hari ini capaian FLPP mencapai kurang lebih 208.700 atau 59,7% dari target 350.000 unit," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mendukung penuh dengan rencana pembangunan Kampung Turis dan pengembangan UMKM berbasis perumahan rakyat.

"Sebagai bagian dari strategi pengembangan budaya dan ekonomi, Pemprov Jawa Barat akan membangun Kampung Turis sebagai destinasi berbasis perumahan rakyat, dan Sumedang kami minta menyiapkan satu kampung dengan 200 rumah untuk direnovasi dan dijadikan kawasan wisata budaya. Pemprov juga sedang menyiapkan prototipe pengembangan UMKM yang bisa terintegrasi dengan sektor perumahan dan pariwisata," kata Gubernur KDM.

Sementara itu Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir memastikan dukungan nyata melalui APBDes untuk renovasi rumah rakyat dan peluncuran Program SIX guna mempercepat investasi daerah.

“SIX akan menjadi pintu bagi investor, termasuk di sektor perumahan, agar bisa menanamkan modal dengan cepat dan transparan. Dengan sinergi KPP dan SIX, kami ingin menciptakan ekosistem perumahan yang produktif, berbudaya, dan berkelanjutan,” kata Doni.

Menhan RI Terima Kunjungan Kehormatan Mantan Gubernur Jenderal Australia

Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan mantan Gubernur Jenderal Australia, H.E. General (Retd.) David John Hurley, di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Rabu (29/10/2025). Kunjungan tersebut menjadi simbol silaturahmi dan persahabatan yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Australia, khususnya di bidang pertahanan.

General (Retd.) Hurley merupakan sahabat lama Menhan Sjafrie sejak keduanya menempuh pendidikan militer di Royal Military College (RMC) Duntroon, Australia. Persahabatan yang berawal dari masa pendidikan tersebut terus berlanjut dan keduanya turut berperan dalam mendirikan Ikatan Alumni Pertahanan (IKAHAN) Indonesia–Australia.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut, Menhan Sjafrie menyampaikan apresiasi atas kunjungan kehormatan General (Retd.) Hurley. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Keduanya berharap agar kerja sama militer kedua negara dapat terus ditingkatkan, termasuk dalam bidang pelatihan dan pengembangan kapasitas. Menhan Sjafrie turut menyampaikan perkembangan terkini pertahanan Indonesia, antara lain mengenai pembangunan satuan baru seperti Batalyon Teritorial Pembangunan serta pembentukan Dewan Pertahanan Nasional.

Turut hadir mendampingi Menhan yaitu, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, dan Dirjen Strahan Kemhan.

ASEAN dan RRT Pertegas Komitmen Kerja Sama Ekonomi melalui Penandatanganan ASEAN–China Free Trade Agreement (ACFTA) 3.0 Upgrade

Kuala Lumpur, 28 Oktober 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara Penandatanganan ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 Upgrade di KLCC (Kuala Lumpur Convention Centre), Kuala Lumpur, Malaysia, pada hari terakhir pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47, Selasa (28/10).

Acara Signing of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 Upgrade Protocol ini menandai babak baru kemitraan ekonomi yang lebih inklusif dan komprehensif antara ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). RRT merupakan mitra dagang terbesar bagi ASEAN selama 16 tahun terakhir, sekaligus mitra dagang utama bagi Indonesia. Pada tahun 2024, nilai perdagangan Indonesia–RRT mencapai USD136,59 miliar, dengan realisasi investasi RRT di Indonesia sebesar USD8,1 miliar, meningkat 9% dibandingkan tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, ACFTA 3.0 merupakan pembaruan dari perjanjian ACFTA yang telah berlaku sejak 2010 dan bertujuan untuk memperluas kerja sama perdagangan. ACFTA 3.0 Upgrade menjadi langkah penting untuk memastikan kerja sama ASEAN dengan RRT tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, serta memberikan manfaat yang nyata bagi pelaku usaha di kawasan. Bagi Indonesia, ini merupakan peluang strategis untuk memperkuat daya saing ke salah satu perekonomian terbesar di dunia.

ACFTA 3.0 menjadi salah satu hasil utama (major outcomes) dari pelaksanaan KTT ASEAN ke-47 yang diketuai Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut sebagai "prestasi spektakuler". Sebagaimana diketahui, ACFTA merupakan perjanjian perdagangan pertama yang dicapai ASEAN dengan negara di luar blok negara-negara Asia Tenggara ini. Data Tiongkok menunjukkan bahwa perdagangan ASEAN-Tiongkok mencapai Yuan 5,57 triliun (sekitar USD785 miliar) pada Januari sampai dengan September 2025 atau meningkat 9,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Melalui beberapa pengembangan kerja sama yang mencakup berbagai isu strategis dan terkini seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, konektivitas rantai pasok, pengembangan UMKM, perlindungan konsumen dan persaingan usaha, ACFTA 3.0 Upgrade diharapkan dapat semakin memperkuat tren positif perdagangan ASEAN dan RRT, sekaligus mendorong diversifikasi ekspor, peningkatan nilai tambah industri, dan investasi yang lebih berkelanjutan.

Komitmen kerja sama ASEAN dengan RRT juga ditunjukkan dengan pelaksanaan KTT ASEAN–RRT ke-28 yang dihadiri oleh Perdana Menteri RRT Li Qiang. KTT kali ini menunjukkan semangat kolaborasi untuk memperkuat kemitraan yang telah terjalin lebih dari dua dekade dalam menghadapi berbagai isu-isu strategis di tingkat global.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia akan memulai proses ratifikasi dan penyelarasan kebijakan domestik, serta berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga dan Dunia usaha untuk memastikan manfaat optimal dari implementasi ACFTA 3.0 Upgrade.

Wujudkan Asta Cita, Kemenperin Luncurkan Strategi Baru Industrialisasi Nasional

Kementerian Perindustrian menegaskan arah baru kebijakan industri nasional melalui peluncuran Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN), sebagai kerangka strategis pembangunan industri jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Strategi ini menjadi panduan utama dalam menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita, dengan menempatkan sektor industri sebagai tulang punggung kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

SBIN merupakan respons terhadap perubahan global yang cepat, penuh ketidakpastian, dan sarat disrupsi. Pandemi COVID-19, perang dagang, ketegangan geopolitik, hingga transisi energi global telah mengubah peta industri dunia secara fundamental.

“SBIN bukan sekadar kebijakan sektoral Kemenperin, tetapi strategi nasional untuk memastikan bahwa industri Indonesia tidak hanya bertahan, melainkan tumbuh dan berdaulat,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perindustrian 2025 di Jakarta, Senin (27/10).

Menurut Menperin, SBIN hadir sebagai cetak biru industrialisasi Indonesia di era pasca pandemi dan pasca karbon. Strategi ini memadukan nilai-nilai kemandirian ekonomi, transformasi teknologi, serta keberlanjutan lingkungan dalam satu kerangka terpadu. Adapun Empat pola pikir utama yang menjadi pilar SBIN, yaitu industrialisasi berbasis sumber daya alam, pengembangan ekosistem industri, penguasaan teknologi, dan penerapan prinsip keberlanjutan.

Industrialisasi berbasis sumber daya alam diarahkan untuk memperkuat industrialisasi komoditas unggulan nasional seperti nikel, kelapa sawit, dan batu bara, agar kekayaan alam Indonesia tidak lagi hanya diekspor mentah tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Selain itu, pengembangan ekosistem industri diupayakan melalui keterpaduan antara sektor hulu dan hilir yang disertai dengan penguatan sumber daya manusia serta infrastruktur industri yang mendukung.

“Dua pilar lainnya menitikberatkan pada penguasaan teknologi dan pembangunan industri yang berkelanjutan. Penguasaan teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, sedangkan prinsip industri hijau dan ekonomi sirkular menjadi fondasi pertumbuhan industri masa depan. Industrialisasi sejati tidak boleh mengorbankan lingkungan, melainkan menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian alam,” katanya. 

Dalam kesempatan tersebut, Menperin menegaskan, perlindungan terhadap pasar domestik menjadi prioritas utama dalam SBIN. Hal ini karena sekitar 80 persen output industri nasional diserap oleh pasar dalam negeri. Stabilitas pasar domestik menjadi kunci ketahanan industri nasional agar tidak mudah terpengaruh gejolak global.

Oleh karena itu, pemerintah akan memperkuat kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar belanja pemerintah benar-benar berpihak pada produk industri nasional. Selain itu, instrumen tarif dan non-tarif akan terus dioptimalkan untuk mengendalikan arus impor produk jadi. Kebijakan ini bukan dimaksudkan untuk menutup diri, melainkan untuk menciptakan ruang tumbuh bagi pelaku industri dalam negeri agar mampu berinovasi dan bersaing secara sehat.

Sejalan dengan perlindungan pasar domestik, Kemenperin juga akan memperkuat ekspansi industri ke pasar global melalui diversifikasi ekspor dan diplomasi industri yang lebih proaktif. Negara-negara non-tradisional akan menjadi sasaran utama pengembangan pasar, disertai upaya memperluas partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global. Sektor kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) menjadi salah satu fokus ekspor masa depan karena Indonesia memiliki keunggulan pada ketersediaan bahan baku nikel. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produksi kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara.

Kemenperin juga akan meningkatkan investasi pada sektor industri bernilai tambah tinggi yang berorientasi substitusi impor. Setiap investasi harus menghasilkan efek berganda berupa penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan produktivitas, serta penguatan struktur industri nasional. Pemerintah akan memberikan prioritas pada investasi di sektor mineral strategis, kimia dasar, farmasi, komponen elektronik, dan pangan.

Di sisi lain, peningkatan daya saing industri akan ditopang oleh penguasaan teknologi dan inovasi. Kemenperin memperluas program restrukturisasi mesin dan memberikan insentif riset bagi industri yang melakukan modernisasi. Transfer teknologi dari investor global kepada pelaku industri nasional akan dipastikan agar investasi yang masuk tidak hanya membawa modal, tetapi juga pengetahuan, jejaring, dan kemitraan jangka panjang.

Selain investasi, penguatan sumber daya manusia menjadi kunci sukses industrialisasi. Kemenperin terus memperluas pendidikan vokasi, politeknik industri, serta skema link and match dengan dunia usaha agar lulusan siap memasuki dunia kerja industri modern. Peningkatan kompetensi tenaga kerja juga diarahkan untuk menghadapi era digitalisasi manufaktur dan perkembangan teknologi industri 4.0. “Sumber daya manusia industri harus menjadi penggerak transformasi, bukan sekadar penonton perubahan,” ujar Menperin Agus.

Dalam arahannya, Menperin juga menyoroti pentingnya reformasi regulasi industri yang adaptif dan pro-pertumbuhan. Regulasi yang tumpang tindih atau belum sinkron antarinstansi masih menjadi hambatan utama bagi investasi dan produktivitas. Karena itu, Kemenperin memacu percepatan lahirnya smart regulation yang sederhana, terukur, dan berbasis data. Regulasi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses investasi sekaligus menutup celah impor produk yang merugikan industri nasional.

Menperin menekankan pula pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga, seperti dengan Kementerian ESDM untuk pasokan energi, Kementerian ATR/BPN untuk lahan industri, Kementerian Keuangan untuk insentif fiskal, Kemendag untuk kebijakan perdagangan, dan BRIN untuk penguatan riset. “Kemenperin tidak boleh pasif. Kita harus aktif memperjuangkan kepentingan industri nasional dalam forum lintas kementerian,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menperin menekankan penguatan industri halal juga menjadi prioritas strategis. Kemenperin memastikan koordinasi dengan BPJPH dan kementerian terkait agar proses sertifikasi halal menjadi akselerator pertumbuhan, bukan hambatan. Ekosistem halal akan dikembangkan secara menyeluruh dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk, sehingga Indonesia dapat menjadi produsen utama industri halal dunia. Selain itu, revisi kebijakan TKDN juga diharapkan memperkuat struktur industri nasional melalui mekanisme sertifikasi yang lebih sederhana, transparan, dan akuntabel.

Untuk mencapai Asta Cita Presiden Prabowo, industrialisasi harus terhubung kuat antara sektor hulu dan hilir. Pembangunan keterkaitan (backward-forward linkages) menjadi kunci untuk menciptakan rantai nilai yang saling menguatkan antarindustri. Sektor seperti kelapa sawit dan nikel menjadi contoh bagaimana penguatan ekosistem dari bahan baku hingga produk hilir mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional.

“Untuk itu, diperlukan faktor pendukung yang konkret seperti ketersediaan bahan baku, infrastruktur logistik, energi berkelanjutan, SDM kompeten, riset dan inovasi, serta regulasi yang cerdas. Semua faktor pendukung ini harus hadir nyata di lapangan, bukan hanya tertulis di rencana kerja,” kata Menperin.

Dalam paparannya, Menperin juga membagikan hasil pembelajaran dari kunjungan ke berbagai negara, seperti Jepang, Tiongkok, dan Turki. Jepang berhasil membangun industri berbasis algae yang mendukung ekonomi hijau, sementara Tiongkok mengembangkan teknologi coal to chemical untuk memperkuat kemandirian energi. Adapun Turki sukses melindungi pasar domestik sambil menumbuhkan kebanggaan terhadap produk dalam negeri. Dari berbagai kunjungan tersebut, Menperin menilai, Indonesia perlu membangun kawasan industri tematik yang mengintegrasikan bioindustri, energi bersih, dan petrokimia untuk menciptakan pusat inovasi berdaya saing global.

Menperin menegaskan, SBIN menjadi fondasi penting dalam perjalanan mewujudkan Asta Cita dan Indonesia Emas 2045. Industrialisasi bukan semata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan untuk kedaulatan bangsa, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.

“Kita ingin industri yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Industrialisasi harus memberi manfaat nyata bagi rakyat, menciptakan pekerjaan berkualitas, dan menghadirkan masa depan yang lebih baik,” ujar Menperin.

Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk menindaklanjuti arah kebijakan tersebut melalui program kerja yang terukur, sinergi lintas unit yang solid, serta indikator capaian yang jelas. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan kemandirian, Menperin optimistis sektor industri akan menjadi motor penggerak utama menuju kemandirian ekonomi dan kejayaan Indonesia Emas 2045.

Kunjungi Kementerian PANRB, Mahasiswa Universitas Djuanda Belajar Reformasi Birokrasi

JAKARTA - Sebanyak 63 mahasiswa/i jurusan Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kunjungan para mahasiswa yang berasal dari semester satu, tiga dan empat merupakan program kunjungan instansi pemerintah, dengan tujuan mempelajari Reformasi Birokrasi yang merupakan tugas Kementerian PANRB.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Kepala Komunikasi dan Informasi Publik dan juga selaku Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Mohammad Averrouce menyambut baik kunjungan dari segenap mahasiswa Universitas Djuanda tersebut. Diharapkan dengan materi yang disampaikan kepada para mahasiswa, dapat menjadi bekal yang dapat diterapkan baik dalam kehidupan sehari hari maupun dunia kerja.

“Saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi diakselerasi melalui transformasi digital pemerintah di berbagai sektor, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing nasional di era digital” ujarnya saat memberikan sambutan pada kegiatan tersebut di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Sementara pemateri yakni Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nurhasni memberikan pemahaman mengenai reformasi birokrasi, serta akuntabilitas kinerja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Kementerian PANRB memiliki tugas sentral dan utama dalam menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.” ujarnya

Dalam paparannya juga dijelaskan peran dan fungsi Deputi RB Kunwas dalam mengarahkan perubahan ke arah pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, serta birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Pada kesempatan tersebut Wakil Dekan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda Irma Purnamasari menyampaikan program kunjungan ke instansi pemerintah ini bertujuan agar mahasiswa mendapat bekal pengalaman dalam menghadapi dunia kerja sesuai dengan bidang pendidikan. Pemilihan Kementerian PANRB sebagai lokasi kunjungan untuk memberikan mahasiswa ilmu dalam bidang Reformasi Birokrasi.

“Diharapkan melalui kunjungan yang kita beri nama kunjungan instansi ini dapat memberi pemahaman soal Reformasi Birokrasi kepada para mahasiswa, sesuai dengan konsentrasi jurusan yakni Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,” ujarnya.

Salah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial menyampaikan jika apa yang disampaikan oleh para narasumber sangat memberi manfaat positif, pasalnya apa yang disampaikan sesuai dengan konsentrasi jurusan pendidikan yang tengah diambil. Disampaikan bahwa apa yang dijelaskan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang didapat dalam kampus, namun yang membedakan adanya penyajian data yang lebih komperhensif.

“Kegiatan ini memberi banyak ilmu positif, mudah mudahan acara semacam ini dapat lebih sering dilakukan. Terlebih seperti kunjungan ke Kementerian PANRB yang sesuai dengan jurusan yang kami ambil,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan mahasiswi jurusan Ilmu Politik Universitas Djuanda yang mendapat banyak pengetahuan terkait reformasi birokrasi. Ilmu tersebut dirasa sangat berguna terutama dalam dunia kerja nantinya. Melalui kunjungan tersebut ia pun mengetahui apa saja yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian PANRB.

Berbincang dengan Jajaran DJPb, Menkeu Tekankan Peran Strategis Perbendaharaan Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jakarta, 23/10/2025 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui pelaksanaan kebijakan fiskal yang efektif dan penyerapan anggaran yang optimal. Hal ini ia sampaikan saat berbincang bersama para jajaran dalam kegiatan Townhall Meeting DJPb yang berlangsung di Aula Gedung Yusuf Anwar, pada Kamis (23/10).

Dalam kesempatan pertamanya, Menkeu menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran DJPb di seluruh Indonesia yang selama ini berkontribusi dalam memperkuat stabilitas fiskal dan mendorong pemulihan ekonomi.

“Peran teman-teman di Direktorat Jenderal Perbendaharaan sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Kalau belanja negara bisa lebih cepat dan tepat sasaran, dampaknya ke perekonomian akan semakin besar,” ujar Menkeu.

Menkeu juga mendorong seluruh insan perbendaharaan untuk terus memperkuat kolaborasi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan negara, agar kebijakan fiskal dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Kegiatan Townhall Meeting ini menjadi ajang komunikasi dan penyamaan visi antara pimpinan Kementerian Keuangan dengan jajaran DJPb dari seluruh Indonesia, sekaligus penguatan semangat untuk terus berkontribusi positif dalam mewujudkan pengelolaan APBN yang kredibel, efisien, dan berdampak luas bagi perekonomian dan pertumbuhan nasional.

Ratusan Peserta Antusias Ikuti Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di Kota Malang

Kota Malang, Jawa Timur - Ratusan peserta yang berasal dari para pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, pedagang bahan bangunan dan masyarakat serta UMKM hingga perwakilan perguruan tinggi se Kota Malang sangat antusias mengikuti Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Graha Purva Praja Malang, Arjowinangon, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Rabu (22/10/2025).

Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel menyatakan Kementerian PKP bersama pemerintah daerah serta bank-bank penyalur akan terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan kemudahan KPP.

"Pemerintah tentunya sangat optimis bahwa pembangunan perumahan akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional. Salah satunya dengan penyaluran KPP dan FLPP untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni dan akses pembiayaan yang terjangkau," ujar Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel.

Adanya KPP, imbuhnya, tentunya akan mampu menambah suplai perumahan secara progresif dan akseletarif. Apalagi saat ini masih banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah yakni backlog perumahan sebanyak 9,9 juta unit dan rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pada kegiatan tersebut, Didyk Choiroel menjelaskan latar belakang diselenggarakannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) adalah untuk mendukung Program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah telah ditetapkan sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto di bidang perumahan.

Selain itu berdasarkan Perpres No 12 tahun 2025 tentang  RPJMN 2025 – 2029 mengintegrasikan pengembangan perumahan sebagai komponen kunci strategi pembangunan nasional.

"Demi mendorong pemenuhan Program 3 juta rumah, diperlukan relaksasi kebijakan KUR untuk mendorong pelaku usaha sektor terkait perumahan menyediakan produk perumahan dengan harga terjangkau bagi masyarakat," katanya.

Selain itu, KPP juga memiliki sejumlah manfaat dalam pembangunan dan renovasi rumah. Berikut adalah beberapa manfaat dari penyaluran KPP antara lain pertama untuk menambah suplai perumahan. Dengan adanya relaksasi KUR untuk UMKM sektor perumahan, dana untuk pengembang menjadi lebih tersedia. Kedua, Penyerapan tenaga kerja dimana sektor property, real estate dan kontruksi bangunan berkontribusi pada pembukaan kesempatan kerja baru.

Ketiga adalah Multiplier efek ekonomi yakni sektor perumahan memiliki multiplier efek yang besar dengan mampu memberi dampak langsung terhadap 110 sektor ekonomi dan dampak tidak langsung kepada 75 sektor ekonomi. Ke empat tingkat resiko sektor Perumahan memiliki proyek yang dapat dikoleteralisasi dan nilainya terus tumbuh, sehingga sektor perumahan lebih rendah tingkat resikonya.

"Pihak yang berhak menerima KPP Dari sisi penyediaan antara lain UMKM/ Pelaku Usaha seperti pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor dan pedagang bahan bangunan. Dari sisi permintaan seperti UMKM berupa individu / perorangan yang ingin membeli rumah untuk tempat usaha. Dana KPP juga bisa dimanfaatkan dari Sisi Penyediaan misalnya untuk penyediaan tanah, pembelian bahan bangunan dan atau pengadaan barang dan jasa  guna pembangunan rumah atau perumahan dan Sisi permintaan misalnya pembelian rumah, pembangunan rumah, renovasi guna mendukung kegiatan usaha," katanya.

Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel juga menjelaskan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM maupun masyarakat untuk bisa mendapatkan KPP.

Beberapa persyaratannya antara lain Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,  Memiliki usaha produktif dan layak, Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Menjalankan usaha paling singkat 6 (enam) bulan, Tidak terdapat informasi negatif yang dibuktikan dengan hasil trade checking, Community checking dan/ atau bank checking yang telah diperiksa melalui SLIK atau LPIP

Selanjutnya, Tidak sedang mendapatkan KUR secara bersamaan, Tidak sedang menerima Kredit Program Perumahan lainnya secara bersamaan, Dapat sedang menerima kredit/ pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP, Memberikan agunan pokok yakni objek yang dibiayai oleh KPP serta Dapat diberlakukan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP

KPP, imbuhnya, juga diberikan kepada UMKM berdasarkan modal usaha yakni Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1 M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 M - Rp 5 M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5 M - Rp 10 M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan berdasarkan Penjualan Tahunan yakni Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2 M, Usaha Kecil  memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 M - Rp 15 M, Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15 M - Rp 50 M

"Kami harap KPP di Kota Malang bisa terus meningkat. Kami juga berharap setelah sosialisasi ini lebih banyak masyarakat, pengembang dan penyedia jasa konstruksi serta pedagang bahan bangunan yang bisa mengakses KPP dari perbankan penyalur. Perbankan dan Pemda juga perlu memiliki strategi khusus agar program KPP ini lebih masif diakses masyarakat," harapnya.

Walikota Malang Wahyu Hidayat mengaku, Pemkot Malang siap mendukung program perumahan Kementerian PKP. Apalagi kini dengan mendorong renovasi perumahan dan permukiman kumuh bisa menjadi alternatif lokasi kunjungan wisata dan mendorong turis domestik dan asing datang ke Kota Malang.

"Adanya sosialisasi KPP dan FLPP ini mencerminkan perhatian pemerintah pusat terhadap perumahan bagi masyarakat di Kota Malang.

KUR juga akan memberikan angin segar bagi MBR untuk miliki rumah dampak multiflier konstruksi tenaga kerja dan industri pendukung lainnya," harapnya.

Satu Tahun Kabinet Merah Putih, Menko Zulhas: Kinerja Mentan Amran Luar Biasa

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, menyampaikan apresiasi besar kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas kerja keras dan capaian luar biasa sektor pertanian selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

 

“Terima kasih yang tulus kepada Bapak Presiden atas bimbingannya. Dalam satu tahun ini, kita telah mencapai hasil yang sangat membanggakan. Khusus untuk sektor pertanian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian yang telah bekerja luar biasa,” kata Menko Zulhas dalam Town Hall Meeting Kemenko Pangan di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

 

Menko Zulhas menegaskan bahwa keberhasilan sektor pertanian menjadi fondasi utama kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Ia menilai, hasil kerja keras Mentan Amran dan tim bukan hanya terlihat dari peningkatan produksi, tetapi juga dari hasil nyata berupa tercapainya swasembada beras dalam waktu singkat.

 

“Tahun lalu kita masih impor beras sekitar 4,5 juta ton. Sekarang, tahun 2025, nol. Tidak ada impor. Stok di Bulog mencapai 3,8 juta ton. Ini artinya kita sudah swasembada,” tegas Zulhas.

 

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi solid lintas kementerian dan lembaga, yang disebutnya sebagai “superteam”. Ia menyebut kerja keras Menteri Pertanian, Dirut Bulog, serta seluruh jajaran teknis di lapangan sebagai kunci keberhasilan mencapai swasembada lebih cepat dari target.

 

“Targetnya empat tahun, tapi bisa dicapai dalam satu tahun. Walaupun Pak Menteri Amran dan timnya kerja tanpa libur, bahkan sampai sakit-sakit, tapi hasilnya luar biasa. Saya hanya mengoordinasikan, mereka yang bekerja keras di lapangan,” ungkapnya.

 

Zulhas juga memuji langkah cepat Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menata kembali kebijakan pangan secara menyeluruh, mulai dari irigasi, perbaikan sistem pupuk, hingga penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang lebih menguntungkan petani.

 

“Sekarang tidak ada gabah yang dibeli di bawah HPP. Harganya naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram. Petani untung dan lebih sejahtera,” ucap Zulhas.

 

Pemerintah, kata Zulhas, akan terus memperkuat sektor pangan dengan membuka lahan sawah baru seluas 400 ribu hektare pada tahun 2026 serta mempercepat riset benih unggul nasional.

“Kita perlu varietas baru, benih unggul baru. Vietnam bisa 10 ton per hektare, kita masih 5–6 ton. Ini tantangan kita ke depan. Presiden sudah menugaskan Kementerian Pertanian untuk memperkuat penelitian dan pengembangan benih,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, sinergi lintas sektor yang terbangun dalam pemerintahan saat ini merupakan kunci percepatan pembangunan pangan nasional. Sejumlah proyek besar yang biasanya membutuhkan waktu hingga satu dekade, kini bisa rampung dalam hitungan bulan berkat koordinasi yang efektif antara kementerian, pemerintah daerah, dan aparat.

 

“Contohnya di Wanam, Papua. Pekerjaan yang biasanya 10 tahun, bisa selesai hanya dalam satu bulan. Itu karena semua bergerak, Kemenhub, Kementan, Kemenhut, Kemendagri, DPRD, hingga TNI-Polri. Inilah hasil kerja sama nyata untuk kedaulatan pangan,” jelasnya.

 

Zulhas kembali menegaskan bahwa capaian di sektor pangan dan pertanian bukan sekadar prestasi birokrasi, melainkan hasil gotong royong seluruh elemen bangsa, termasuk dari petani, nelayan, pedagang, akademisi, hingga media.

 

“Alhamdulillah, kita sudah di jalur yang benar. Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada pangan. Dengan kerja keras, sinergi, dan kepemimpinan yang kuat, Indonesia akan benar-benar berdaulat di bidang pangan,” pungkasnya.

Menhan Dampingi Presiden Saksikan Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara Senilai Rp13,25 Triliun

Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin, mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, dalam acara Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara senilai Rp13,25 Triliun, di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin (20/10/2025).

Acara bersejarah ini merupakan penyerahan uang hasil pemulihan aset negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Penyerahan Berita Acara dan uang pengganti kerugian negara dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung RI kepada Menteri Keuangan RI, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Menteri Pertahanan mendampingi Presiden menunjukkan soliditas Pemerintah dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan aset negara.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung atas kerja keras dan keberanian dalam memberantas korupsi dan manipulasi. Presiden menekankan besarnya nilai uang yang diselamatkan, yakni Rp13,25 triliun, yang memiliki dampak signifikan bagi pembangunan nasional. Presiden mengibaratkan, dana tersebut setara dengan biaya untuk meremajakan dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia, serta dapat membangun sekitar 600 kampung nelayan modern dengan fasilitas layak yang secara total dapat meningkatkan kualitas hidup bagi sekitar 5 juta rakyat Indonesia.

Presiden secara khusus berpesan kepada para penegak hukum untuk selalu bertindak dengan hati nurani, membela yang lemah, dan tidak bersikap tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah.

Kehadiran Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada acara ini merupakan simbol dukungan penuh sektor pertahanan terhadap upaya penegakan kedaulatan ekonomi dan pengamanan kekayaan negara, yang pada akhirnya bertujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. 

Kemenperin Optimistis RI Jadi Pemain Utama Industri Modest Fashion Global

Industri fesyen muslim, atau yang kini dikenal sebagai industri modest fashion, terus menunjukkan pertumbuhan konsisten dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Tren positif ini turut mengantarkan Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam industri modest fashion dunia.

“Dengan bekal kreativitas para desainer, kekayaan alam dan budaya, inovasi desain yang khas, serta jumlah penduduk muslim yang besar, Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk mendominasi pasar fesyen muslim internasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/10).

Untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri modest fashion nasional, pemerintah menggandeng berbagai pemangku kepentingan agar manfaat dan dampak positifnya semakin luas. Salah satu langkah strategis yang terus didorong adalah penyelenggaraan berbagai acara dan pameran yang dapat menjadi wadah bagi pelaku industri modest fashion dalam negeri untuk menampilkan karya, memperluas pasar, dan memperkuat jejaring ekosistem industri nasional.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menjelaskan, pasar ekonomi Islam global, termasuk sektor modest fashion memiliki prospek pertumbuhan yang sangat menjanjikan.

“Berdasarkan State of Global Islamic Economy Report (SGIER) 2024/2025, pada tahun 2023 pengeluaran konsumen muslim di enam sektor utama mencapai USD2,43 triliun, dan diproyeksikan meningkat sebesar 5,3 persen menjadi USD3,36 triliun pada tahun 2028,” ungkapnya dalam sambutan pembukaan Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST) 2025 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

IN2MOTIONFEST 2025 merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama Indonesia Fashion Chamber (IFC). Pameran ini mengusung tema “One Vision, One Movement: Advancing Indonesia Modest Fashion Through Synergy & Collaboration”, yang menekankan pentingnya gerakan kolektif, kolaborasi, dan sinergi lintas sektor untuk membawa modest fashion Indonesia ke panggung internasional.

Pada kesempatan tersebut, Reni menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkolaborasi dalam penyelenggaraan acara ini. “Kami optimistis, keterlibatan berbagai pihak akan mempercepat perkembangan industri fesyen muslim di Indonesia sekaligus mengangkat potensi kain wastra nusantara agar dapat menembus pasar internasional,” ujarnya.

Reni menegaskan, potensi Indonesia tidak hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai produsen dan pelaku utama industri modest fashion global. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi industri, pelaku usaha, desainer, akademisi, influencer, hingga marketplace untuk berperan aktif mewujudkan industri modest fashion yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Potensi pengembangan ini tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, yang mencatat terdapat 594 ribu unit industri kecil pakaian jadi dengan serapan tenaga kerja mencapai 1,2 juta orang. Sementara itu, nilai ekspor modest fashion Indonesia ke negara-negara anggota Organization of Islamic Cooperation (OIC) pada tahun 2023 mencapai USD990 juta, meningkat 83 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar USD540 juta.

“Capaian ini menempatkan Indonesia di peringkat ketujuh sebagai negara dengan nilai ekspor tertinggi ke negara-negara OIC, setelah China, Turki, dan India,” sebut Reni.

Melihat potensi dan capaian tersebut, Dirjen IKMA yakin Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat modest fashion global, didukung kreativitas desainer lokal, kekayaan budaya, dan beragam bahan tekstil berkualitas tinggi.

Untuk memperkuat pertumbuhan industri fesyen muslim nasional agar semakin kompetitif di pasar ekspor, Reni juga mendorong pelaku usaha untuk terus mengembangkan produk agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan industri pakaian jadi lokal, termasuk sektor industri kecil dan menengah (IKM), guna menciptakan multiplier effect yang luas.

Sementara itu, Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan menambahkan bahwa Kementerian Perindustrian telah menyiapkan beragam kebijakan dan program untuk memperkuat ekosistem industri fesyen, termasuk modest fashion.

“Program yang kami jalankan meliputi peningkatan kompetensi SDM, pengembangan kualitas produk, penumbuhan wirausaha baru, fasilitasi sertifikasi produk dan kompetensi, termasuk sertifikasi halal hingga pemberian bantuan mesin dan peralatan, inkubasi bisnis, serta penyediaan akses promosi dan pameran,” jelas Budi.

Dalam setiap kegiatan, lanjut Budi, pihaknya juga terus berkolaborasi dengan berbagai pihak. “Kami berharap para pelaku IKM dapat menjadikan kesempatan ini sebagai batu loncatan untuk naik ke level yang lebih tinggi,” pungkasnya.