Satu Tahun Kabinet Merah Putih, Menko Zulhas: Kinerja Mentan Amran Luar Biasa

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, menyampaikan apresiasi besar kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas kerja keras dan capaian luar biasa sektor pertanian selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

 

“Terima kasih yang tulus kepada Bapak Presiden atas bimbingannya. Dalam satu tahun ini, kita telah mencapai hasil yang sangat membanggakan. Khusus untuk sektor pertanian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian yang telah bekerja luar biasa,” kata Menko Zulhas dalam Town Hall Meeting Kemenko Pangan di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

 

Menko Zulhas menegaskan bahwa keberhasilan sektor pertanian menjadi fondasi utama kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Ia menilai, hasil kerja keras Mentan Amran dan tim bukan hanya terlihat dari peningkatan produksi, tetapi juga dari hasil nyata berupa tercapainya swasembada beras dalam waktu singkat.

 

“Tahun lalu kita masih impor beras sekitar 4,5 juta ton. Sekarang, tahun 2025, nol. Tidak ada impor. Stok di Bulog mencapai 3,8 juta ton. Ini artinya kita sudah swasembada,” tegas Zulhas.

 

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi solid lintas kementerian dan lembaga, yang disebutnya sebagai “superteam”. Ia menyebut kerja keras Menteri Pertanian, Dirut Bulog, serta seluruh jajaran teknis di lapangan sebagai kunci keberhasilan mencapai swasembada lebih cepat dari target.

 

“Targetnya empat tahun, tapi bisa dicapai dalam satu tahun. Walaupun Pak Menteri Amran dan timnya kerja tanpa libur, bahkan sampai sakit-sakit, tapi hasilnya luar biasa. Saya hanya mengoordinasikan, mereka yang bekerja keras di lapangan,” ungkapnya.

 

Zulhas juga memuji langkah cepat Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menata kembali kebijakan pangan secara menyeluruh, mulai dari irigasi, perbaikan sistem pupuk, hingga penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang lebih menguntungkan petani.

 

“Sekarang tidak ada gabah yang dibeli di bawah HPP. Harganya naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram. Petani untung dan lebih sejahtera,” ucap Zulhas.

 

Pemerintah, kata Zulhas, akan terus memperkuat sektor pangan dengan membuka lahan sawah baru seluas 400 ribu hektare pada tahun 2026 serta mempercepat riset benih unggul nasional.

“Kita perlu varietas baru, benih unggul baru. Vietnam bisa 10 ton per hektare, kita masih 5–6 ton. Ini tantangan kita ke depan. Presiden sudah menugaskan Kementerian Pertanian untuk memperkuat penelitian dan pengembangan benih,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, sinergi lintas sektor yang terbangun dalam pemerintahan saat ini merupakan kunci percepatan pembangunan pangan nasional. Sejumlah proyek besar yang biasanya membutuhkan waktu hingga satu dekade, kini bisa rampung dalam hitungan bulan berkat koordinasi yang efektif antara kementerian, pemerintah daerah, dan aparat.

 

“Contohnya di Wanam, Papua. Pekerjaan yang biasanya 10 tahun, bisa selesai hanya dalam satu bulan. Itu karena semua bergerak, Kemenhub, Kementan, Kemenhut, Kemendagri, DPRD, hingga TNI-Polri. Inilah hasil kerja sama nyata untuk kedaulatan pangan,” jelasnya.

 

Zulhas kembali menegaskan bahwa capaian di sektor pangan dan pertanian bukan sekadar prestasi birokrasi, melainkan hasil gotong royong seluruh elemen bangsa, termasuk dari petani, nelayan, pedagang, akademisi, hingga media.

 

“Alhamdulillah, kita sudah di jalur yang benar. Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada pangan. Dengan kerja keras, sinergi, dan kepemimpinan yang kuat, Indonesia akan benar-benar berdaulat di bidang pangan,” pungkasnya.

Menhan Dampingi Presiden Saksikan Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara Senilai Rp13,25 Triliun

Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin, mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, dalam acara Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara senilai Rp13,25 Triliun, di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin (20/10/2025).

Acara bersejarah ini merupakan penyerahan uang hasil pemulihan aset negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Penyerahan Berita Acara dan uang pengganti kerugian negara dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung RI kepada Menteri Keuangan RI, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Menteri Pertahanan mendampingi Presiden menunjukkan soliditas Pemerintah dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan aset negara.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung atas kerja keras dan keberanian dalam memberantas korupsi dan manipulasi. Presiden menekankan besarnya nilai uang yang diselamatkan, yakni Rp13,25 triliun, yang memiliki dampak signifikan bagi pembangunan nasional. Presiden mengibaratkan, dana tersebut setara dengan biaya untuk meremajakan dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia, serta dapat membangun sekitar 600 kampung nelayan modern dengan fasilitas layak yang secara total dapat meningkatkan kualitas hidup bagi sekitar 5 juta rakyat Indonesia.

Presiden secara khusus berpesan kepada para penegak hukum untuk selalu bertindak dengan hati nurani, membela yang lemah, dan tidak bersikap tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah.

Kehadiran Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada acara ini merupakan simbol dukungan penuh sektor pertahanan terhadap upaya penegakan kedaulatan ekonomi dan pengamanan kekayaan negara, yang pada akhirnya bertujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. 

Kemenperin Optimistis RI Jadi Pemain Utama Industri Modest Fashion Global

Industri fesyen muslim, atau yang kini dikenal sebagai industri modest fashion, terus menunjukkan pertumbuhan konsisten dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Tren positif ini turut mengantarkan Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam industri modest fashion dunia.

“Dengan bekal kreativitas para desainer, kekayaan alam dan budaya, inovasi desain yang khas, serta jumlah penduduk muslim yang besar, Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk mendominasi pasar fesyen muslim internasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/10).

Untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri modest fashion nasional, pemerintah menggandeng berbagai pemangku kepentingan agar manfaat dan dampak positifnya semakin luas. Salah satu langkah strategis yang terus didorong adalah penyelenggaraan berbagai acara dan pameran yang dapat menjadi wadah bagi pelaku industri modest fashion dalam negeri untuk menampilkan karya, memperluas pasar, dan memperkuat jejaring ekosistem industri nasional.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menjelaskan, pasar ekonomi Islam global, termasuk sektor modest fashion memiliki prospek pertumbuhan yang sangat menjanjikan.

“Berdasarkan State of Global Islamic Economy Report (SGIER) 2024/2025, pada tahun 2023 pengeluaran konsumen muslim di enam sektor utama mencapai USD2,43 triliun, dan diproyeksikan meningkat sebesar 5,3 persen menjadi USD3,36 triliun pada tahun 2028,” ungkapnya dalam sambutan pembukaan Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST) 2025 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

IN2MOTIONFEST 2025 merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama Indonesia Fashion Chamber (IFC). Pameran ini mengusung tema “One Vision, One Movement: Advancing Indonesia Modest Fashion Through Synergy & Collaboration”, yang menekankan pentingnya gerakan kolektif, kolaborasi, dan sinergi lintas sektor untuk membawa modest fashion Indonesia ke panggung internasional.

Pada kesempatan tersebut, Reni menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkolaborasi dalam penyelenggaraan acara ini. “Kami optimistis, keterlibatan berbagai pihak akan mempercepat perkembangan industri fesyen muslim di Indonesia sekaligus mengangkat potensi kain wastra nusantara agar dapat menembus pasar internasional,” ujarnya.

Reni menegaskan, potensi Indonesia tidak hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai produsen dan pelaku utama industri modest fashion global. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi industri, pelaku usaha, desainer, akademisi, influencer, hingga marketplace untuk berperan aktif mewujudkan industri modest fashion yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Potensi pengembangan ini tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, yang mencatat terdapat 594 ribu unit industri kecil pakaian jadi dengan serapan tenaga kerja mencapai 1,2 juta orang. Sementara itu, nilai ekspor modest fashion Indonesia ke negara-negara anggota Organization of Islamic Cooperation (OIC) pada tahun 2023 mencapai USD990 juta, meningkat 83 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar USD540 juta.

“Capaian ini menempatkan Indonesia di peringkat ketujuh sebagai negara dengan nilai ekspor tertinggi ke negara-negara OIC, setelah China, Turki, dan India,” sebut Reni.

Melihat potensi dan capaian tersebut, Dirjen IKMA yakin Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat modest fashion global, didukung kreativitas desainer lokal, kekayaan budaya, dan beragam bahan tekstil berkualitas tinggi.

Untuk memperkuat pertumbuhan industri fesyen muslim nasional agar semakin kompetitif di pasar ekspor, Reni juga mendorong pelaku usaha untuk terus mengembangkan produk agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan industri pakaian jadi lokal, termasuk sektor industri kecil dan menengah (IKM), guna menciptakan multiplier effect yang luas.

Sementara itu, Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan menambahkan bahwa Kementerian Perindustrian telah menyiapkan beragam kebijakan dan program untuk memperkuat ekosistem industri fesyen, termasuk modest fashion.

“Program yang kami jalankan meliputi peningkatan kompetensi SDM, pengembangan kualitas produk, penumbuhan wirausaha baru, fasilitasi sertifikasi produk dan kompetensi, termasuk sertifikasi halal hingga pemberian bantuan mesin dan peralatan, inkubasi bisnis, serta penyediaan akses promosi dan pameran,” jelas Budi.

Dalam setiap kegiatan, lanjut Budi, pihaknya juga terus berkolaborasi dengan berbagai pihak. “Kami berharap para pelaku IKM dapat menjadikan kesempatan ini sebagai batu loncatan untuk naik ke level yang lebih tinggi,” pungkasnya.

Miliki Fondasi Ekonomi yang Kuat, Indonesia Menjadi Bright Spot di Tengah Ketidakpastian Global

Jakarta, 16 Oktober 2025

Memasuki masa satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah diterapkan berbagai kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan solid ekonomi nasional dengan capaian 5,12% pada kuartal II 2025 dan menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara G20, serta inflasi yang tetap terkendali di rentang 2,5±1% dan menjadi salah satu yang terendah di antara negara G20.

“Lembaga IMF menyatakan di tengah ketidakpastian global, Indonesia merupakan bright spot. Jadi Indonesia adalah terang dibandingkan berbagai negara lain dalam ketidakpastian, unpredictability, dan uncertainty dengan pertumbuhan rata-rata di atas 5% dalam 7 tahun terakhir. Jadi Indonesia tumbuh 35% dan Indonesia masih mampu untuk berlayar dalam situasi yang tidak menentu,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Talkshow Metro TV yang bertema “1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran – Optimism on 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10).

Selain itu, defisit APBN juga terjaga di bawah 3% PDB dengan rasio utang terhadap PDB menjadi salah satu yang terendah di antara negara G20. Peringkat kredit Indonesia dari tiga lembaga pemeringkat internasional utama juga berada di kategori Investment Grade dengan outlook stabil. Kemudian, IHSG mampu mencetak rekor all time high pada level 8.200 dan disertai cadangan devisa nasional yang mampu mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai USD157 miliar pada bulan Maret 2025. Pemerintah juga merealisasikan Bullion Bank, menempatkan Rp200 triliun di perbankan untuk memperkuat likuiditas, serta menghapus utang macet UMKM sektor produktif sebagai bentuk keberpihakan pada rakyat kecil.

Dari sisi investasi, pada semester I-2025 mencapai Rp942,9 triliun atau naik 13,6% dibanding tahun sebelumnya dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 1,2 juta orang. Sedangkan dari sisi kesejahteraan sosial, angka kemiskinan turun menjadi 8,47% dan menjadi terendah sepanjang sejarah, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 23,85 juta orang, jumlah orang bekerja pada Februari 2025 sebesar 145,77 juta orang, jumlah tambahan orang yang bekerja pada Februari 2025 sebesar 3,59 juta orang, serta tingkat pengangguran yang saat ini tercatat 4,76% atau menjadi yang terendah sejak 1998.

Pemerintah juga telah menyalurkan akses permodalan murah melalui Kredit Usaha Rakyat kepada 3,46 juta pelaku UMKM, petani, dan nelayan sepanjang Januari–September 2025. Reformasi struktural juga terus didorong melalui deregulasi kemudahan berusaha dengan diimplementasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sejak 5 Oktober 2025, yang diharapkan akan mendorong proses perizinan berusaha menjadi semakin cepat, mudah, dan pasti. Setelah penyaluran stimulus pada semester I-2025, Pemerintah melanjutkan pada semester II-2025 dengan meluncurkan Program Paket Ekonomi 8+4+5 dan stimulus lainnya, termasuk Program Magang Nasional, yang diharapkan akan meningkatkan konsumsi dan menciptakan multiplier effect.

Selain mendorong investasi strategis melalui hilirisasi industri, pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan semikonduktor, Indonesia juga terus memperkuat posisi ekonomi di tataran global dengan bergabung ke BRICS dan menurunkan tarif resiprokal dengan AS dari 32% menjadi 19%. Kesepakatan I-EU CEPA dan Indonesia-Canada CEPA juga akan membuka akses pasar yang lebih luas.

“Indonesia tidak hanya bertahan di dalam ketidakpastian global. Indonesia tetap tumbuh, Indonesia berinovasi, Indonesia memimpin, dan kita punya fondasi yang kuat,” tutup Menko Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang turut hadir menjadi narasumber dalam talkshow sesi 1 menyampaikan bahwa capaian pertumbuhan investasi sangat signifikan dan semakin berkualitas. “PDB kita PMTB-nya sekitar 27,83%. Memang masih paling tinggi adalah spending, konsumsi rumah tangga. Namun ke depan saya kira investasi ini akan selain berkontribusi positif untuk PDB, juga multiplier effect-nya ke berbagai sektor. Karena itu saya kira sangat tepat ke depan untuk mencapai 8%, kita perlu terus menjadikan investasi sebagai motor utama penggerak perekonomian nasional kita,” ujar Sesmenko Susiwijono.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa dari sisi capaian kerja sama internasional, Indonesia memiliki mesin penggerak digitalisasi melalui perjanjian ASEAN DEFA. Hal ini juga didukung oleh penerapan Local Currency Transaction (LCT) yang kini telah digunakan di berbagai negara, termasuk kawasan ASEAN, Uni Emirat Arab, dan Jepang. “Hingga saat ini jumlah pemegang QRIS telah mencapai sekitar 56 juta pengguna yang menunjukkan bahwa masyarakat mulai aktif beradaptasi dengan sistem keuangan digital,” pungkas Jubir Haryo. 

Transformasi Pelayanan Publik Kunci Membangun Birokrasi yang Tangguh

JAKARTA - Transformasi pelayanan publik adalah gerakan kolektif untuk membangun birokrasi yang tangguh, daerah yang mandiri, dan masyarakat yang percaya pada pemerintahnya. Keterbukaan informasi adalah napas dari pelayanan publik yang modern karena dengan keterbukaan, masyarakat bisa tahu, bisa menilai, dan bisa berpartisipasi.

"Mari kita lanjutkan sinergi antara reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi, agar ke depan birokrasi Indonesia bukan hanya efisien, tapi juga terbuka, inklusif, dan berdaya saing global," demikian dikatakan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Otok Kusuwandaru mewakili Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Expo 2025 dengan tema "Kemandirian Daerah Melalui Reformasi Birokrasi & Inovasi Pelayanan Publik", di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Otok menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya birokrasi yang responsif, efisien, dan berbasis teknologi. Fokusnya ada pada pemberantasan korupsi, percepatan implementasi kebijakan, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta kedisiplinan dan produktivitas ASN.

"tantangan utama kita bukan lagi pada prosedur, tapi pada kepercayaan publik. Reformasi pelayanan publik adalah cara kita membangun kembali kepercayaan itu lewat birokrasi yang bersih, cepat, dan manusiawi," jelasnya.

Otok menekankan, dalam agenda Reformasi Birokrasi Tematik 2025-2029 menekankan hasil nyata di lapangan. Setiap fokus RB dari penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi sumber daya, prioritas presiden, hingga transformasi digital bermuara pada bagaimana layanan publik dijalankan secara nyata dan terbuka.

"Misalnya, penanggulangan kemiskinan diwujudkan melalui akses layanan dasar investasi melalui perizinan yang transparan; hilirisasi melalui layanan energi dan pangan yang efisien; serta digitalisasi melalui SPBE dan SIPP Nasional yang partisipatif. Disinilah keterbukaan informasi publik menjadi pengikatnya masyarakat bisa tahu, menilai, dan ikut mengawasi hasil pelayanan," ujarnya.

Untuk memastikan transformasi pelayanan publik berjalan sistematis, lanjutnya, dikembangkan lima pilar dengan 15 inisiatif strategis. Dimulai dari kebijakan yang berkualitas, layanan yang partisipatif dan inklusif, hingga inovasi dan evaluasi yang berkelanjutan.

"Contohnya melalui Forum Konsultasi Publik, SP4N-Lapor!, Mal Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, dan layanan ramah kelompok rentan. Semua inisiatif ini menghidupkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik," ungkapnya.

Otok menegaskan, inovasi menjadi motor utama transformasi pelayanan publik. ASN didorong untuk terus belajar dan berinovasi sepanjang ia mengabdi untuk negara. Mereka dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.

"Inovasi dari daerah dan K/L Indonesia kini sudah dikenal di dunia: Aceh Singkil, Sragen, Teluk Bintuni, BNPB, KLHK, dan Kota Semarang telah mendapat pengakuan dari UN Public Service Awards. Ini menunjukkan bahwa pelayanan publik Indonesia mulai diakui sebagai model yang bisa menginspirasi dunia," jelasnya.

Otok juga menjelaskan, saat ini pemerintah sedang mengembangkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang tidak hanya menjadi alat ukur, tapi juga umpan balik bagi pengambilan kebijakan dan pengembangan karier ASN. Dengan melibatkan lebih dari 600 instansi, 300 ribu unit layanan, dan 5 juta ASN, IPP akan memetakan kualitas tata kelola, tingkat inovasi, dan kepuasan masyarakat secara real-time.

"IPP juga terhubung dengan indikator reformasi birokrasi, prioritas nasional, dan indeks tata kelola lainnya menjadikannya fondasi bagi birokrasi yang berbasis data dan kinerja nyata," imbuhnya.

Maka dari itu dirinya berharap, instansi pemerintah untuk membangun penguatan transformasi pelayanan publik, yakni dengan melihat, memahami, dan mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung agar dapat memperbaiki sistem pelayanan. Hal ini ditujukan untuk memastikan layanan publik dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Stok Pupuk Aman, Mentan Amran Pastikan Temuan Kasus Pupuk Tidak Ganggu Pertanaman Petani

 Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa terdapat 2.039 kios pupuk yang kedapatan melakukan kecurangan dengan menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menegaskan, meskipun ada temuan tersebut, distribusi dan ketersediaan pupuk tetap aman serta tidak akan mengganggu pertanaman petani. 

 

“Kita sudah perhitungkan semuanya. Langkah ini akan menguntungkan petani, karena puncak musim tanam akan berlangsung pada Desember hingga Januari. Kios yang melakukan pelanggaran akan dicabut izinnya, diganti dengan kios baru yang berizin resmi sehingga kedepan tidak ada lagi pupuk subsidi dijual dengan harga diatas HET,” kata Mentan Amran usai melakukan rapat koordinasi (Rakor) tata kelola pupuk subsidi di Kanpus Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (13/10/25).

 

Mentan Amran menambahkan, langkah tegas pemerintah dalam mencabut izin 2.039 kios pupuk bermasalah justru akan memperbaiki sistem distribusi pupuk agar lebih bersih, transparan, dan berpihak pada petani. Untuk itu, Ia kembali menegaskan bahwa tindakan ini tidak akan mengganggu kegiatan pertanaman maupun ketersediaan pupuk di lapangan.

 

“Stok pupuk kita aman. Distribusi terkendali, dan pertanaman petani tidak akan terganggu. Kami pastikan pupuk tetap sampai ke tangan petani tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” tambah Mentan Amran.

 

Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan 9,5 juta ton pupuk bersubsidi untuk tahun 2025, terdiri dari pupuk Urea dan NPK. Dari jumlah tersebut, 5,9 juta ton sudah terealisasi hingga Oktober 2025, menandakan distribusi berjalan lancar dan sesuai kebutuhan petani di seluruh Indonesia.

 

Tidak hanya itu, Mentan Amran juga memastikan komitmen pemerintah untuk mempermudah mekanisme distribusi agar tepat dan efektif sampai ke petani. Ia menyampaikan bahwa regulasi lama yang sebelumnya memperlambat distribusi pupuk, kini telah disederhanakan.

 

“Dulu ada 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota yang harus paraf sebelum pupuk tiba di lapangan. Sekarang atas perintah Bapak Presiden, alurnya langsung: dari Kementan ke Pupuk Indonesia hingga ke petani. Hasilnya, pupuk cepat sampai dan petani lebih tenang,” ungkap Mentan Amran.

Terkait penertiban kios nakal, Mentan Amran menegaskan bahwa Kementan akan terus memperkuat pengawasan berbasis digital bersama pemerintah daerah, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum. Langkah ini penting untuk mencegah permainan harga yang merugikan petani.

 

“Kami mencabut izin 2.039 kios yang menjual di atas HET. Ini bukan untuk menakuti, tapi untuk menegakkan keadilan. Negara sudah menanggung subsidi besar agar pupuk terjangkau. Jadi tidak boleh ada yang mencari keuntungan di atas penderitaan petani,” ujarnya.

 

Memtan Amran juga menegaskan bahwa pengawasan ketat pupuk bersubsidi menjadi bagian penting dari strategi besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

 

“Petani adalah pahlawan pangan bangsa. Kita harus jaga mereka dari praktik curang yang bisa menghambat produksi. Negara hadir untuk memastikan pupuk tersedia, harga terjangkau, dan petani sejahtera,” tutup Amran.

 

Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan identifikasi lanjutan terhadap 2.039 kios pupuk yang ditemukan melakukan kecurangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Ia menjelaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Mentan Amran dan akan memberikan sanksi tegas kepada kios yang melakukan kecurangan.

 

“Sebagaimana arahan Bapak Menteri, begitu ada yang melanggar maka langkah pertama adalah menutup secara sistem, kedua tim kami akan memasang plakat di kiosnya. Kami juga akan melakukan pemeriksaan, dan jika terbukti bersalah akan kami tutup permanen. Namun jika tidak terbukti, kami akan melakukan pembinaan khusus,” kata Rahmad.

 

Ia menambahkan, Pupuk Indonesia juga menyiapkan langkah antisipasi apabila ada seluruh kios di satu kecamatan yang terkena sanksi. “Kalau di satu kecamatan semua kiosnya kena, kami akan cari cara agar petani di wilayah itu tetap bisa menebus pupuk melalui mekanisme khusus,” tambah Rahmad.

 

Lebih lanjut, Dirut Pupuk Indonesia menyampaikan realisasi  penyaluran Pupuk Bersubsidi Nasional hingga 11 Oktober 2025 menunjukkan capaian yang positif dan terkendali. Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia, penyaluran pupuk bersubsidi dari total alokasi Kementan sebesar 9,55 juta ton, capaian penebusan mencapai 5,95 juta ton atau sekitar 62,34 persen dari total alokasi.

 

“Dengan penegakan hukum yang tegas, tahun ini penyerapan pupuk meningkat 12 persen dibandingkan tahun lalu, dan diikuti dengan kenaikan produksi beras sebesar 16 persen berdasarkan data BPS. Artinya, kebijakan tegas yang dijalankan Bapak Menteri terbukti tepat—semakin kuat penegakan hukumnya, semakin tinggi pula produktivitas pertanian,” tutup Rahmad.

Wamenhan Mewakili Menhan Terima Audiensi Gubernur Sulawesi Tenggara Bahas Pembentukan Kodam dan Pembangunan Mako Grup 5 Kopassus

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Donny Ermawan Taufanto mewakili Menteri Pertahanan RI menerima audiensi Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka beserta jajaran, bertempat di ruang tamu Wamenhan RI, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Audiensi tersebut membahas rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) serta pembangunan Markas Komando (Mako) Grup 5 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam kesempatan itu, Wamenhan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan Gubernur Sulawesi Tenggara beserta jajarannya ke Kementerian Pertahanan. “Terima kasih, Pak Gubernur, atas kunjungannya,” kata Wamenhan.

Kementerian Pertahanan juga menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendukung rencana pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) di wilayah tersebut. Lokasi yang diusulkan dinilai sangat strategis karena berada di kawasan terintegrasi, berdekatan dengan kantor Gubernur dan Markas Polda Sulawesi Tenggara. Pihak Kemhan menilai sinergi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperkuat pertahanan wilayah dan mempercepat realisasi pembangunan Kodam. Rencana ini akan dilaporkan kepada Menteri Pertahanan untuk ditinjau lebih lanjut dari aspek strategis dan tata wilayah. “Nanti kami akan melaporkan kepada Bapak Menhan. Kami sangat mengapresiasi perhatian besar Bapak Gubernur terhadap penguatan pertahanan negara,” ujar Wamenhan.

Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Pertahanan serta TNI dalam upaya memperkuat struktur pertahanan di wilayah Sulawesi Tenggara, sejalan dengan kepentingan strategis pertahanan negara di kawasan Indonesia bagian tengah.

Dalam pertemuan ini, Wamenhan didampingi oleh sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan dan TNI, antara lain Dirjen Strahan Kemhan, Dirjen Renhan Kemhan, Dirjen Kuathan Kemhan, Kapuskon Baloghan Kemhan, Waasrenum Panglima TNI dan Waasrena Kasad