Kemenhub dan DPR RI Lakukan Evaluasi Anggaran Tahun 2025

akarta - Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI melakukan Rapat Kerja terkait evaluasi pelaksanaan APBN TA. 2025 dan rencana program/kegiatan TA. 2026 di Ruang Rapat Komisi V DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (18/11). Dalam rapat ini Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan akan memaksimalkan penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2025.

"Hingga November 2025, serapan anggaran Kemenhub telah mencapai Rp19,31 triliun atau setara dengan 65,5% total anggaran tahun 2025. Kami akan terus memaksimalkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun ini," ujar Menhub Dudy.

Dari capaian tersebut, adapun rincian nilai serapan anggaran dari masing-masing unit kerja yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut dengan penyerapan sebesar Rp7,2 triliun, atau sebesar 70% dari total pagu Rp10,3 triliun di tahun 2025. Berikutnya, adalah Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp3,8 triliun atau 74,75% dari total pagu Rp5,1 triliun.

Sementara itu, Kemenhub akan memaksimalkan penyerapan anggaran pada Ditjen Perkeretaapian yang masih Rp2,96 triliun atau 44,04% dari total anggaran sebesar Rp6,7 triliun. Juga, Ditjen Perhubungan Darat yang masih sebesar Rp 2,5 triliun atau 58,33% dari pagu Rp4,3 triliun.

Menurut Menhub penyerapan yang sedikit terlambat ini dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penyesuaian kebijakan anggaran tahun 2025 yang menggunakan skema buka tutup. Meski begitu, sistem ini akan menjadi referensi bagi Kemenhub untuk tahun 2026 mendatang.

Menurut Menhub pada awal tahun, ada kebijakan buka tutup terkait anggaran, sehingga perlu penyesuaian internal. Selain itu juga, masih ada beberapa anggaran yang dalam penyerapannya masih butuh koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga ini juga agak sedikit memperlambat.

“Kami berharap koordinasi berjalan lancar sehingga pada akhir tahun ini, kami bisa menyerap anggaran dengan cepat. Harapannya yang terjadi di 2025 ini dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan anggaran 2026,” jelas Menhub.

Selain evaluasi anggaran 2025, pada rapat tersebut juga dibahas terkait anggaran Kemenhub tahun 2026. Alokasi anggaran untuk Kemenhub TA. 2026 ditetapkan sebesar Rp28,48 triliun. Dari anggaran tersebut, sebesar 59,2% atau Rp16,8 triliun akan digunakan untuk infrastruktur konektivitas.

"Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung keselamatan dan keamanan, serta meningkatkan konektivitas akan tetap menjadi prioritas Kemenhub di tahun 2026," tutur Menhub Dudy.

Turut hadir dalam rapat kerja ini Wakil Menteri Perhubungan Suntana dan seluruh Pimpinan Tingga Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Menteri PKP Maruarar Sirait Dorong Broker Terlibat dalam Penjualan Secondary Market Rumah Subsidi

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong agar para broker properti ikut berperan aktif dalam pengembangan secondary market rumah subsidi. Hal tersebut disampaikan Menteri Maruarar dalam acara peringatan HUT ke-33 Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Menurutnya, keberadaan broker dapat menjadi bagian penting dari ekosistem perumahan nasional, terutama dalam memperlancar proses jual-beli rumah subsidi yang telah memenuhi syarat untuk dilepas.

“Kalau masyarakat sudah memenuhi syarat dan ingin naik kelas ke rumah yang lebih besar, seharusnya ada mekanisme secondary market agar rumah subsidi itu bisa dijual kembali dengan tertib. Ini bisa menjadi peluang ekonomi bagi broker sekaligus memperkuat ekosistem perumahan rakyat,” ujar Menteri Maruarar.

Ia menambahkan, konsep broker rumah subsidi perlu dipelajari lebih dalam dan diatur dengan baik agar sejalan dengan kebijakan pemerintah dan tetap menjaga asas pemerataan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Maruarar menyebutkan, potensi pasar secondary rumah subsidi sangat besar. Tahun lalu, pemerintah menyalurkan sekitar 200.000 unit rumah subsidi, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 350.000 unit.

“Kalau setiap tahun bisa mencapai angka itu, maka dalam sepuluh tahun akan ada sekitar 3,5 juta rumah subsidi. Ini adalah potensi luar biasa yang bisa menjadi sumber penghidupan baru bagi puluhan ribu broker di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Ia berharap ke depan kerja sama antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan asosiasi broker seperti AREBI dapat membangun sistem yang saling terhubung (link and match). Dengan begitu, pasar rumah subsidi tidak hanya tumbuh di sisi penyediaan, tetapi juga bergerak aktif di sisi transaksi dan perputaran ekonomi masyarakat.

“Kita ingin ekonomi di sektor bawah juga bergerak. Kalau ekosistem ini terbentuk, pemerataan ekonomi bisa tercapai dari atas hingga ke bawah,” pungkas Menteri Maruarar.

Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi), Clement Francis menyatakan, siap menyukseskan program 3 juta rumah Presiden Prabowo. "Kami akan membantu meningkatkan target penjualan hunian baik rumah subsidi maupun komersial,"ujar Francis. 

Wamenhan RI Terima Kunjungan Commander PACAF, Perkuat Kerja Sama Pertahanan Indonesia–US

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan RI, Donny Ermawan Taufanto menerima kunjungan kehormatan (Courtesy Call) Commander of US Pacific Air Forces (PACAF), Jenderal Kevin B. Schneider, di kantor Kementerian Pertahanan pada Senin (17/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Wamenhan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Jenderal Schneider, yang dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kunjungan ini juga mempertegas komitmen kedua negara dalam memajukan prioritas strategis bersama serta mempererat kemitraan pertahanan yang berkelanjutan.

Wamenhan turut mengapresiasi keterlibatan aktif dan dukungan konsisten Amerika Serikat dalam latihan bersama Super Garuda Shield 2025, yang menjadi simbol komitmen kedua negara dalam meningkatkan keamanan kawasan, memperkuat interoperabilitas, dan memperdalam kerja sama pertahanan.

Jenderal Schneider menyampaikan bahwa hubungan pertahanan Indonesia–US telah terjalin kuat, namun masih terdapat ruang untuk semakin meningkatkan kolaborasi. Jenderal Schneider juga menegaskan bahwa keamanan dan stabilitas kawasan merupakan kepentingan bersama yang penting bagi Indonesia maupun US.

Pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama kita untuk memperdalam kerja sama pertahanan, meningkatkan saling pengertian, dan memajukan stabilitas regional melalui inisiatif kolaboratif.

Pada pertemuan ini, Wamenhan didampingi oleh Dirjen Kuathan Kemhan, Ses Ditjen Strahan, Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan , dan Kapus Alpalhan Baranahan Kemhan.

Kemdiktisaintek Dukung Penuh Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Jakarta–Pemerintah terus memperkuat ekosistem pendidikan vokasi sebagai strategi kunci peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia saat bonus demografi. Hal ini menjadi fokus utama dalam Rapat Tingkat Menteri Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, perwakilan kementerian lainnya, dan pemangku kepentingan industri, Jumat (14/11).

Data nasional menunjukkan masih lebarnya kesenjangan antara suplai lulusan dan permintaan tenaga terampil. Berdasarkan pemetaan peluang kerja global dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), masih terdapat hampir 300.000 lowongan di sektor prioritas seperti kesehatan, hospitality, manufaktur, hingga teknisi industri yang belum bisa terpenuhi karena keterampilan dan sertifikasi belum setara dengan standar internasional. Di dalam negeri, kebutuhan tenaga kerja terampil juga terus meningkat seiring perpindahan industri ke wilayah-wilayah baru.

Dalam konteks pendidikan tinggi, Menteri Brian menegaskan bahwa peran politeknik dan perguruan tinggi vokasi harus semakin strategis sebagai pusat pembentukan kompetensi teknis berbasis kebutuhan industri.

“Perguruan tinggi vokasi didorong untuk terlibat langsung di industri sekitarnya, meningkatkan kemungkinan penyerapan tenaga kerja dari lulusan kampus terkait,” ujar Menteri Brian.

Selain itu, pertemuan antara Kemdiktisaintek dengan Australia menghasilkan potensi pilot program mobilitas bagi mahasiswa tingkat akhir, yang mencakup penguatan bahasa asing, budaya kerja internasional, dan sertifikasi keahlian. Program percontohan diarahkan pada tiga jalur awal: tenaga pengajar Bahasa Indonesia, caregiver, dan tenaga konstruksi, mengikuti kebutuhan pasar kerja yang sedang berkembang.

Pemerintah melihat bahwa periode 2025–2030 merupakan masa kritis bagi Indonesia untuk memaksimalkan bonus demografi. Menko PMK, Pratikno menekankan bahwa perbaikan ekosistem vokasi tidak bisa ditunda, terutama dalam memastikan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini diwujudkan melalui revitalisasi Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV) yang dilaksanakan di bawah Kemenko PMK.

“Kita memasuki jendela waktu yang tidak akan datang dua kali. Lima tahun ke depan menentukan apakah bonus demografi benar-benar membawa manfaat. Kuncinya ada pada seberapa cepat kita memperbaiki mismatch antara lulusan vokasi dan kebutuhan industri,” tegas Menko Pratikno.

Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi juga didukung oleh kementerian teknis lain, termasuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang menegaskan kesiapan industri dalam menerima lulusan terampil dan menyelaraskan standar pelatihan dengan kebutuhan sektor strategis. Pemerintah juga mencatat lebih dari 37 ribu lembaga vokasi nasional yang perlu diselaraskan kualitasnya agar memenuhi standar industri domestik maupun global.

Melalui langkah-langkah ini, Kemdiktisaintek menempatkan pendidikan tinggi vokasi sebagai salah satu penggerak utama peningkatan daya saing nasional. Hasil rapat koordinasi akan ditindaklanjuti melalui penyelarasan kebijakan lintas kementerian, penyempurnaan kurikulum, dan penguatan platform data nasional agar ekosistem vokasi dapat berkembang lebih cepat, adaptif, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia.

Pastikan Kemudahan Layanan, Pemerintah Lakukan Evaluasi Piloting Program Digitalisasi Bantuan Sosial

JAKARTA - Piloting Program Digitalisasi Bantuan Sosial dirancang untuk memastikan penyaluran bantuan tidak hanya lebih cepat dan efisien, tetapi juga lebih tepat sasaran dan berkeadilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama anggota Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, serta berbagai pemangku kepentingan terkait melakukan evaluasi terhadap piloting digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi sebagai bagian dari upaya memastikan tata kelolanya dapat diimplementasikan secara nasional.

"Program ini akan membantu pertumbuhan ekonomi dan memastikan tepat sasaran," jelas Ketua KPTDP dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan saat membuka rapat koordinasi KPTDP, di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Salah satu pembelajaran penting  dari piloting yakni bahwa kemudahan pengguna layanan dan penyederhanaan proses bisnis menjadi kunci keberhasilan berikutnya. Hal ini menegaskan pentingnya membangun sistem digital yang berorientasi pada kebutuhan pengguna dan memastikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya akurasi data sebagai landasan pengambilan keputusan dalam menentukan penerima manfaat bantuan sosial yang tepat sasaran. Dukungan seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam pemanfaatan identitas digital, diperlukan pertukaran data lintas instansi yang terintegrasi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

"Intinya kita ingin satu data sehingga pengambilan keputusan, terutama dari Presiden, berbasis data yang akurat," tegas Luhut yang juga berperan sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa piloting digitalisasi Program Bantuan Sosial menunjukkan transformasi digital dapat secara langsung mengurangi beban administratif, baik bagi masyarakat, pendamping, maupun pemerintah. "Yang kita lakukan saat ini adalah transformasi di bidang layanan melalui penyederhanaan," jelasnya.

Proses bisnis berhasil disederhanakan dari tujuh tahapan menjadi hanya tiga langkah utama yaitu pengajuan, verifikasi dan penetapan, serta penyaluran bantuan. Penyederhanaan tersebut tidak hanya mempercepat proses dan meningkatkan transparansi, tetapi juga menurunkan risiko ketidaktepatan sasaran serta mengurangi beban verifikasi di lapangan.

Lebih lanjut Rini menyampaikan bahwa diperlukan pendekatan dari aspek hukum yaitu penyesuaian regulasi agar seluruh tahapan pelaksanaan memiliki kepastian hukum, mulai dari seleksi penerima hingga penyaluran bantuan.

Ia juga memaparkan strategi yang akan ditempuh selanjutnya dalam menyempurnakan digitalisasi Program Bantuan Sosial. Pengembangan pembayaran digital terpadu akan melengkapi transformasi penyaluran bantuan sosial di tahap berikutnya.

"Tahun ini fokus ke data dan menyiapkan proses bisnis baru untuk pembayaran, progresnya simultan," tutupnya

Dukung Pembangunan Berkelanjutan, PT SMI Berikan Pembiayaan Proyek Energi Bersih PLTM Sion

Jakarta, 12/11/2025 Kemenkeu – Sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan dan pembangunan, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan nasional yang berkelanjutan. 

Komitmen tersebut disampaikan oleh Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti dalam kunjungan ke Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada Senin (10/11).

“Terkait dengan komitmen PT SMI terhadap ESG dan juga terhadap pembiayaan proyek-proyek yang hijau dan berkelanjutan, dapat kami disampaikan bahwa per September 2025 untuk portofolio pembiayaan PT SMI yang berkait dengan energi terbarukan ini adalah sebesar 20,9% itu adalah terkait climate-related project, kemudian 9% adalah terkait dengan coal-fired,” ungkap Aradita. 

Portofolio climate-related PT SMI terdiri atas sektor energi terbarukan sebesar 15,7%, air minum dan sanitasi sebesar 2,0%, energi baru sebesar 1,6%, dan transportasi urban – LRT sebesar 1,6%. Sebagai bagian dari komitmen pembiayaan hijau, sejak 2018 PT SMI juga telah melakukan moratorium untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan batu bara.

Salah satu contoh konkret dukungan PT SMI terhadap pembiayaan berkelanjutan adalah terhadap PT Citra Multi Energi dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Sion di Desa Sionom Hudon Selatan, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Proyek senilai USD 30,8 juta ini memperoleh dukungan pinjaman dari PT SMI sebesar USD 21,2 juta. 

“Proyek ini juga mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan dan juga berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan juga mendukung pencapaian SDG, khususnya SDGs nomor 1, 7, 9, dan 13,” jelas Aradita.

Pada tahun 2024, PLTM Sion menghasilkan 81,3 GWH energi bersih yang menopang kegiatan ekonomi-sosial masyarakat dan turut berkontribusi terhadap pengurangan jejak karbon yang berwawasan lingkungan. 

Dari sisi ekonomi, proyek ini menyediakan pasokan listrik yang stabil, membuka lapangan kerja lokal selama proses pembangunan dan operasional, juga menambah pendapatan asli daerah melalui pajak. Secara sosial, PLTM Sion meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan akses listrik yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sementara dari sisi lingkungan, PLTM Sion tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan selama operasinya, juga berkontribusi terhadap pengurangan jejak karbon sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

Mensos Ajak Pemda se-Jawa Barat Perkuat Sinergi Tindak Lanjuti DTSEN

Bandung - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berdialog dengan perwakilan dari kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Jawa Barat guna mewujudkan data yang akurat melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).  

"Saya datang ke sini menindaklanjuti arahan Presiden agar bersinergi dan berkolaborasi, tidak hanya dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, tetapi juga dengan pemerintah daerah. Dengan provinsi, kabupaten dan kota," ujar Gus Ipul di Aula Graha Pustaloka Dinas Perpustakan dan Kearsipan Jawa Barat, Selasa (11/11/2025). 

Rapat Koordinasi tersebut diselenggarakan guna menyeragamkan persepsi dan langkah menindaklajuti DTSEN. Rapat dihadiri oleh para Sekretaris Daerah (sekda), Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pembangunan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dari 27 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. 

Gus Ipul mengungkapkan Jawa Barat dipilih menjadi lokasi Rapat Koordinasi karena memiliki jumlah penduduk yang besar dan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Karenanya diperlukan penguatan kerja sama secara berkelanjutan, terutama menyangkut urusan data. Menurutnya, data sangatlah penting untuk menentukan pemberian intervensi dan distribusi bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.

"Data inilah yang paling krusial, data inilah yang menentukan. Kalau data kita akurat, maka intervensi kita akan akurat. Kalau data kita sama mulai dari tingkat desa sampai di tingkat kementerian, maka tentu itu akan menyatukan program-program kita ke depannya," jelasnya. 

Meski jumlah penduduk dan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat cukup besar, Gus Ipul memberikan apresiasi kepada Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah yang bertekad kuat untuk membenahi data untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Sebagai upaya perbaikan tersebut, seluruh perwakilan yang hadir membahas konsolidasi data, mulai dari perbaikan sistem, penguatan Standar Operasional Prosedur, dan juga penataan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Badan Pusat Statistik bertugas mengelola seluruh kriteria data, sementata Kementerian Sosial bertugas membantu pemutakhiran. Kementerian Sosial pun memberikan berbagai opsi pemutakhiran baik secara formal berjwnjanh dari RT/RW hingga ke pusat, maupun partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat bisa berperan dalam pemutakhiran dengan berpartisipasi melalui aplikasi Cek Bansos, SIKS-NG ataupun menyampaikan keluhan secara langsung kepada Command Center Kementerian Sosial di nomor telepon (021) 171.

"Ini sedang kita siapkan semua agar masyarakat  turut berpartisipasi," kata Gus Ipul. 

Tak cukup di situ, Gus Ipul juga akan mengerakkan kembali Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa-desa bisa membantu pemutakhiran dan meningkatkan Kesejahteraan warga. Petugas puskesos akan menindaklanjuti keluhan  masyarakat ke tingkat kabupaten/kota, provinsi dan tingkat selanjutnya. 

"Seluruh masyarakat di tingkat desa bisa mengadukan berbagai hal yang dihadapi, mulai dari Isaiah anak yang tidak bisa ditebus, mungkin mereka belum mendapatkan pekerjaan, merasa belum dapat bansos, bisa nanti lewat Puskesos-puskesos itu," imbuhnya. 

Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mendukung sepenuhnya upaya Kementerian Sosial untuk pembenahan dan pemutakhiran data. Menurutnya, basis data yang bagus akan berdampak untuk menciptakan hasil yang bagus pula. 

"Good data, good decision, good result. Data yang bagus akan menghantarkan kita membuat keputusan yang bagus dan hasilnya pun bagus. 

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu area  yang merasakan manfaat DTSEN. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Toto Toharuddin mengungkapkan peningkatan Kesejahteraan warga di Kab. Kuningan usai adanya pergantian penggunaan Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi penggunaan DTSEN. 

"Kuningan saat ini angka kemiskinannya turunnya cukup signifikan. Mudah-mudahan langkah itu terus diperkuat," pungkasnya.