Pelayanan Prima untuk Tingkatkan Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan Publik

BOGOR - Excellent service atau pelayanan prima perlu diterapkan dalam birokrasi untuk meningkatkan kepercayaan publik, efisiensi, dan akuntabilitas, serta untuk memenuhi hak warga negara. Dengan pelayanan yang lebih baik, birokrasi dapat menjadi lebih transparan, mengurangi potensi korupsi, dan meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan. 

Wakil Direktur I Polteknik Pariwisata NHI Bandung Endang Komesty Sinaga menjelaskan bahwa excellent service adalah pelayanan yang diberikan secara sangat baik, melebihi standar minimum, sehingga menghasilkan pengalaman positif bagi pengguna layanan.

"Excellent service berfokus pada kualitas interaksi, ketepatan, kecepatan, ketelitian, dan sikap profesional dari pemberi layanan," kata Endang saat menjadi narasumber pada Forum Grup Discussion dan Kolaborasi Implementasi P3DN untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Pada Sekretariat Kementerian PANRB di Bogor, Jumat (28/11/2025).

Endang menjelaskan bahwa konsep excellent service meliputi lima hal, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan, perilaku profesional, dan konsitensi proses. Excellent service menciptakan budaya organisasi yang berorientasi pada pelanggan, dimana setiap anggota tim berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dengan penuh perhatian, kepedulian, dan profesionalisme.

Excellent service penting dilakukan karena mampu membentuk budaya kinerja tinggi, efisiensi waktu dan proses, kepuasan pimpinan dan stakeholders, serta mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik. "Prisnsip excellent service meliputi 5 (lima) S dan 3 (tiga) C. 5S meliputi Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun. Sementara itu 3C meliputi Cepat, Cermat, dan Courteus (ramah)," jelasnya.

Sementara itu Dosen sekaligus Ketua Prodi Tata Hidang Poltekpar NHI Bandung Hanna Daniati menyampaikan bahwa selain excellent service, komunikasi efektif dan penanganan keluhan perlu juga diterapkan dalam pelaksanaan birokrasi. Menurutnya, komunikasi sebagai jembatan implementasi nilai BerAKHLAK serta membentuk citra diri dan suasana kerja.

"Nilai Ber AKHLAK dilahirkan oleh Kementerian PANRB, dan karena itu Kementerian PANRB tidak hanya menjadi perumus kebijakan, tetapi juga harus menjadi teladan utama dalam menghidupkan nilai-nilai tersebut melalui budaya komunikasi dan pelayanan sehari-hari," ujarnya.

Hanna mengatakan bahwa komunikasi mempengaruhi citra profesional dan keharmonisan tim melalui bahasa lisan yang membentuk persepsi. Selain itu bahasa tubuh dari sikap fisik dapat membentuk kepercayaan, serta vokal berupa nada dan intonasi dapat membentuk rasa dalam suara.

"Banyak masalah di kantor terkadang bukan karena niat tidak baik, tapi karena kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi," kata Hanna.

Terkait penanganan keluhan, Hanna menjelaskan bahwa keluhan merupakan sinyal perbaikan untuk peningkatan mutu pelayanan. "Adanya keluhan yang ditujukan untuk sebuah instansi juga dapat sebagai indikator mengetahui kelemahan dan kekurangan mereka," jelasnya.

Hanna menambahkan bahwa ada tiga prinsip penanganan keluhan, yaitu peka, bijak, dan sopan. Peka meliputi memahami situasi, mempertimbangkan hal relevan, memahami kekecewaan, dan serius menanggapi keluhan.

"Bijak dalam menangani keluhan dapat diartikan berhati-hati dalam berkomunikasi, baik secara verbal dan non verbal. Selain itu perilaku bijak dapat dicerminkan dari tidak mengungkit kejadian lalu dan memintan untuk berdiskusi di tempat tenang dan privat,"

Pemda Batam Dorong Penertiban: Minta Negara Lindungi Petani dari Mafia Pangan

Batam - Pemerintah Daerah Kota Batam menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam menindak penyelundupan beras dan komoditas pangan ilegal di wilayah Batam. Pemda Batam menilai praktik penyelundupan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam jutaan petani. Karena itu, Pemda meminta negara semakin tegas melindungi petani dari praktik mafia pangan.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan bahwa seluruh jajaran daerah bergerak cepat begitu mendapat laporan awal terkait masuknya 40,4 beras ilegal dan komoditas lainnya melalui Pelabuhan Tanjung Sengkuang. Ia menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi peringatan bahwa wilayah perbatasan memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan tindakan hukum yang lebih tegas.

“Pada prinsipnya apa yang menjadi arahan Bapak Presiden agar 2025 ini Indonesia bisa swasembada pangan. Lalu berbagai upaya yang telah Pak Menteri lakukan, Alhamdulillah, Pak Menteri, kami di daerah akan memberikan dukungan sepenuhnya,” ujar Amsakar saat melaporkan perkembangan kepada Mentan Amran, Selasa (25/11/2025).

Amsakar menjelaskan bahwa pada Senin malam (24/11/2025), aparat di lapangan telah mengambil langkah-langkah taktis untuk mengamankan sejumlah barang ilegal yang hendak keluar dari Batam. Tim gabungan dari Kodim 0316/Batam, Dandenpom, Kepolisian, dan unsur lain langsung turun sehingga barang dapat diamankan sebelum berpindah tangan. Ia menegaskan bahwa Pemda Batam bersama seluruh unsur Forkopimda akan membawa temuan ini ke forum Satgas Pangan dan memperkuat koordinasi lintas lembaga agar praktik serupa tidak terulang.

“Kami akan melakukan koordinasi yang lebih intens agar kejadian serupa dapat diminimalisir,” ungkapnya.

Pemda Batam menilai bahwa Batam sebagai wilayah perbatasan sangat rentan menjadi pintu masuk barang ilegal, sehingga kolaborasi antara pusat dan daerah harus diperkuat. Pemda juga meminta agar seluruh aparat di wilayah perbatasan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk menutup ruang gerak mafia pangan yang mencoba memanfaatkan celah distribusi.

Amsakar menegaskan bahwa Batam siap menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan pangan. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan penindakan ini merupakan bukti keseriusan daerah dalam melindungi petani dan menjaga stabilitas pasokan nasional. 

“Kami ingin memastikan bahwa langkah-langkah ini memberikan pesan yang jelas negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal. Pangan adalah urusan hidup rakyat, dan petani harus dilindungi,” ujarnya.

Sementara itu, Dandim 0316/Batam Kolonel Arh Yan Eka Putra melaporkan bahwa tiga kapal KM Sampurna, KM Permata Pembangunan, dan KM Rezky Di Laut serta tiga truk pengangkut berhasil diamankan dalam operasi tersebut. Dari hasil pemeriksaan, seluruh barang terbukti tidak dilengkapi dokumen pelayaran maupun dokumen kepabeanan yang sah. Tindakan cepat ini menjadi bagian dari langkah penertiban menyusul laporan awal yang diterima melalui kanal Lapor Pak Amran.

Dandim menegaskan bahwa tidak adanya dokumen resmi menunjukkan kegiatan tersebut sebagai aktivitas ilegal yang harus segera dihentikan untuk melindungi stabilitas ekonomi dan menjaga keamanan perbatasan. Barang bukti telah diserahkan kepada Bea Cukai untuk penanganan lanjutan.

“Setelah kami cek, kapal-kapal tersebut tidak memiliki surat izin, tidak ada dokumen barang, dan tidak ada izin pengiriman. Sehingga kami simpulkan ini adalah kegiatan ilegal. Kemudian kami melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang,” ujarnya.

Mentan Amran sebelumnya telah menegaskan bahwa masuknya beras ilegal bukan soal jumlah, melainkan dampak psikologis yang dapat melemahkan semangat 115 juta petani padi yang tengah memasuki musim tanam. Pemda Batam menyatakan sepakat dengan pandangan tersebut dan menilai bahwa penindakan terhadap penyelundupan merupakan bagian dari menjaga harga diri bangsa dan kesejahteraan

Rapat Bersama DPR, Menteri PANRB Sampaikan Progres dan Proyeksi Program Kerja Kementerian PANRB

JAKARTA - Sepanjang tahun 2025, Kementerian PANRB fokus melaksanakan sejumlah program kerja prioritas, antara lain penyelesaian penataan kelembagaan Kabinet Merah Putih, penyusunan arah reformasi birokrasi, penataan sitem kerja manajemen ASN, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga percepatan transformasi digital pemerintah. Selain itu, Kementerian PANRB juga mendukung program prioritas Presiden berjalan efektif melalui penyusunan proses bisnis (Probis) tematik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa hingga saat ini telah disusun delapan probis tematik, antara lain penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan layanan kesehatan primer dan lanjutan, serta perlinsos.

“Probis ini menjadi peta kerja terpadu lintas K/L, yang memetakan alur kerja utama, peran instansi, serta mekanisme monitoring agar implementasi program lebih cepat, konsisten, dan terukur,” jelasnya pada Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Memasuki era RPJPN 2025–2045, Kementerian PANRB menindaklanjuti arah pembangunan jangka panjang tersebut dengan menyusun Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025–2045. Dokumen ini menjadi panduan utama untuk memastikan agenda Reformasi Birokrasi bergerak selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

Saat ini penyusunan DBRBN telah memasuki tahap final pembahasan RPerpres bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, serta Bappenas. “Fokus utamanya adalah membangun birokrasi yang kapabel, adaptif, dan berorientasi pada layanan publik berbasis siklus hidup manusia,” katanya.

Pada sisi pelayanan publik, Kementerian PANRB terus mendorong keberlanjutan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) melalui pendekatan omnichannel. Pendekatan ini memastikan layanan tidak hanya tersedia di konter tatap muka, tetapi juga melalui layanan drive thru, layanan mobile, layanan mandiri, hingga penguatan e-services.

“Kami juga mendorong fungsi MPP diperluas agar tidak hanya menjadi pusat layanan administrasi, tetapi juga pusat informasi investasi, pusat aktivitas masyarakat, pusat ekonomi kreatif dan UMKM, serta pusat informasi pariwisata sesuai karakteristik daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut Menteri Rini juga menyampaikan terkait transformasi digital pemerintah. RPJMN 2025–2029 telah menempatkan transformasi digital pemerintah sebagai salah satu fokus prioritas. KemenPANRB melaksanakan mandat tersebut dengan empat hal.

Pertama, penyederhanaan regulasi dan peningkatan kinerja, termasuk penyusunan R-Perpres Pemerintah Digital dengan tata kelola yang lebih human-centric dan indikator digital yang lebih ringkas. Kedua, belanja TIK yang lebih efisien dan akuntabel melalui clearance kegiatan lintas K/L agar anggaran digital lebih tepat sasaran.

“Ketiga, yaitu penguatan kompetensi digital ASN sebagai kunci keberhasilan transformasi, dengan kerangka kompetensi yang disusun lintas instansi. Sedangkan keempat, pembangunan arsitektur pemerintah digital untuk mendukung integrasi layanan prioritas dan pemanfaatan Satu Data Indonesia,” jelas Menteri Rini.

Pada rapat tersebut, Menteri Rini juga menyampaikan proses penataan sistem kerja dan manajemen ASN. Pada tahun 2025, pemerintah telah menyelesaikan proses pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024 sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan SDM nasional. Pengadaan ini mencakup CPNS, PPPK, dan Sekolah Kedinasan yang berlangsung transparan melalui sistem digital.

Menurutnya ada tiga program utama yang telah dilakukan Kementerian PANRB. Pertama, penerapan fleksibilitas kerja ASN melalui PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan kinerja tetap terukur dan akuntabel, berfokus pada hasil, bukan sekadar lokasi kerja. Kedua, penyempurnaan instrumen sistem merit yang menekankan tidak hanya pada ketersediaan data, tetapi juga kepuasan ASN dan maturitas instansi.

“Ketiga yaitu kami terus mengembangkan integrasi layanan manajemen ASN dalam platform Smart ASN untuk memudahkan pelayanan SDM Aparatur,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memberikan apresiasinya pada Menteri PANRB beserta jajaran yang telah bekerja keras dalam kurun waktu satu tahun ini. Dari mulai menata kelembagaan Kabinet Merah Putih hingga penyelesaian 1,7 juta tenaga non ASN.

"Ini menjadi modal menata berbagai kebijakan di sektor reformasi birokrasi dan aparatur negara. Kami tahu anggaran negaranya tidak terlalu banyak, tugasnya lebih banyak dari anggarannya," kata Rifqinizamy

Di Forum OJK, Menhan Sjafrie Serukan Kolaborasi Nasional dan Pembenahan Sistem Pengelolaan SDA

Jakarta  – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menjadi narasumber utama dalam acara Leaders’ Strategic Forum dan Rapat Kerja Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertema “Memperkuat Kolaborasi, Memacu Pertumbuhan: Penguatan Stabilitas Sektor Keuangan dan Pendalaman Pasar Keuangan dalam Rangka Menciptakan Ketahanan Ekonomi Nasional” di Hotel Inter Continental Jakarta, pada Selasa (25/11/2025).

Dalam sesi berbagi pandangan, Menhan Sjafrie menyampaikan pentingnya sinergi antara sektor stabilitas dan ekonomi dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Menhan secara lugas menyoroti adanya persoalan sistemik yang mengakibatkan kerugian negara dan praktik ilegal, khususnya di sektor sumber daya alam seperti timah dan sawit. Menhan mengungkapkan, kerugian negara akibat penyelundupan timah bisa mencapai 80% dari potensi pendapatan PT Timah.

Menhan Sjafrie juga menekankan bahwa kerugian tersebut berpotensi mengancam kedaulatan negara dan memerlukan pembenahan sistem secara komprehensif.

Lebih lanjut, Menhan menekankan pentingnya membangun kemandirian industri pertahanan (Indhan) sebagai bagian vital dari ketahanan ekonomi nasional, sekaligus menyoroti tantangan global di bidang keamanan siber yang perlu dihadapi secara serius.

Menhan mengakhiri sesinya dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme demi menertibkan sistem dan mendukung terciptanya National Safety Net bagi pembangunan ekonomi.

Hadapi Dinamika Global, Kemenperin Pacu IKM Furnitur Tembus Pasar Nontradisional

Pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijakan guna memperkuat daya saing industri furnitur dalam negeri agar mampu menembus pasar ekspor, baik melalui diplomasi maupun langkah strategis yang berorientasi pada perluasan pasar global. Salah satu fokusnya adalah mendorong pelaku industri agar siap menghadapi dinamika perdagangan internasional dan mampu menggarap pasar-pasar baru di luar tujuan tradisional.

 

“Industri furnitur merupakan salah satu sektor hilir padat karya yang memberikan nilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional. Pada triwulan III tahun 2025, sektor ini berkontribusi 0,92 persen terhadap PDB nonmigas,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/11).

 

Menperin juga menyampaikan, nilai ekspor furnitur mencapai USD0,92 miliar hingga triwulan II tahun 2025, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD0,91 miliar. “Adapun Amerika Serikat masih menjadi pasar terbesar dengan capaian 54,6 persen,” sebutnya.

 

Sementara itu, industri kerajinan turut mencatatkan kinerja positif dengan nilai ekspor sebesar USD173,49 juta pada triwulan II-2025, tumbuh 9,11 persen secara tahunan. “Sektor furnitur dan kerajinan Indonesia bukan hanya menunjukkan kreativitas dan keterampilan, tetapi juga mengangkat keunggulan sumber daya lokal. Keberagaman dan kualitas bahan baku menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar ekspor,” jelas Agus.

 

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) secara konsisten meningkatkan kapasitas bisnis pelaku industri kecil dan menengah (IKM) sektor furnitur agar produk mereka dapat merambah pasar nontradisional. Langkah ini menjadi penting mengingat perubahan kondisi ekonomi global dapat memengaruhi performa ekspor furnitur nasional.

 

“Diperlukan strategi khusus untuk memperluas pasar baru nontradisional, di luar Amerika Serikat, seperti Eropa Timur, Timur Tengah, Amerika Latin, hingga negara-negara Asia seperti India dan Jepang. Namun perlu diingat, dalam memasuki pasar Eropa misalnya, pelaku industri harus memperhatikan tidak hanya kualitas desain tetapi juga kepatuhan terhadap standar keamanan dan lingkungan,” ujar Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita dalam keterangannya.

 

Meskipun kinerjanya cukup kuat, lanjut Reni, industri furnitur nasional tak lepas dari pengaruh dinamika global. Salah satu tantangan terbesar adalah kebijakan tarif resiprokal Pemerintah Amerika Serikat yang diterapkan kepada banyak negara dengan surplus perdagangan, termasuk Indonesia.

 

Per 26 September 2025, tarif sebesar 50 persen dikenakan untuk produk lemari dapur dan meja rias kamar mandi, sedangkan furnitur berlapis kain dikenakan tarif 30 persen. “Kebijakan ini memberikan dampak berantai terhadap sektor industri. Beberapa IKM telah melaporkan penundaan pesanan dari pembeli Amerika serta kenaikan biaya logistik,” tutur Reni.

 

Sebagai respons, Ditjen IKMA membuka peluang pasar alternatif melalui diplomasi, negosiasi, serta penguatan kapasitas pelaku IKM. Edukasi diberikan agar IKM mampu memahami standar mutu dan keamanan di negara tujuan, termasuk pemilihan bahan baku ramah lingkungan.

 

“Pemilihan bahan finishing menjadi sangat penting. Negara seperti Jerman, Belanda, dan Kanada memberlakukan regulasi ketat terkait emisi senyawa kimia berbahaya seperti VOC (Volatile Organic Compound). Ada pula standar formaldehida EPA, Sertifikasi ECO Mark dari Jepang, hingga sertifikasi Dubai Central Laboratory (DCL),” papar Reni.

 

Ia menegaskan pentingnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan IKM dalam menggunakan bahan finishing yang aman, termasuk teknik finishing berbasis air (water-based coating).

 

Edukasi Pelaku IKM

Plt. Direktur IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan, Yedi Sabaryadi menambahkan bahwa Ditjen IKMA berkolaborasi dengan PT Propan Raya untuk memberikan edukasi mengenai kualitas cat guna meningkatkan daya saing produk. Edukasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Pameran Mebel dan Kerajinan UMKM se-Jawa Timur pada 13 November 2025 di Surabaya.

 

Menurut Yedi, kehadiran PT Propan menjadi keuntungan bagi IKM furnitur karena dapat membantu peningkatan kualitas produk dan mendorong kemandirian industri nasional. Selain edukasi, Ditjen IKMA memiliki sejumlah program yang dapat dimanfaatkan oleh IKM, mulai dari pelatihan peningkatan kompetensi SDM, pendampingan, hingga fasilitasi sertifikasi produk dan keahlian.

 

Untuk peningkatan kapasitas produksi, pemerintah juga menyediakan fasilitasi dan restrukturisasi mesin/peralatan. “Program restrukturisasi mesin sangat diminati karena memberikan cashback 25–40% bagi IKM yang membeli mesin baru,” ungkap Yedi.

 

Ditjen IKMA juga menyediakan layanan teknis permesinan melalui Program Dana Alokasi Khusus (DAK) di kabupaten/kota, serta fasilitasi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara gratis bagi industri skala kecil.

 

Pemerintah turut memberikan dukungan pembiayaan melalui program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) bekerja sama dengan Bank Himbara dan BPD. Program ini diperuntukkan bagi industri furnitur, makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit, alas kaki, dan mainan anak. “Melalui KIPK, pemerintah memberikan subsidi bunga 5 persen untuk investasi mesin/peralatan maupun modal kerja, dengan plafon pembiayaan mulai dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar,” tambah Yedi.

Kemenkeu Raih Juara Umum Implementasi Sertifikat Elektronik Paling Aman dan Nyaman pada Be Award 2025 dari BSSN–BSrE

Jakarta, 21/11/2025 Kemenkeu – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat keamanan layanan digital pemerintah. Diwakili oleh Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii) Suryo Utomo, Kemenkeu menerima penghargaan Juara Umum Implementasi Sertifikat Elektronik Paling Aman dan Nyaman pada ajang Be Award 2025.

Be Award 2025 merupakan bentuk apresiasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah atas komitmen pemanfaatan layanan sertifikasi elektronik dalam mendukung tata kelola pemerintahan digital. Penghargaan yang diberikan oleh BSSN–BSrE dalam rangkaian Digital Trust 360 Summit tersebut berlangsung di Gedung Sasono Langen Budoyo, TMII, Jakarta Timur, pada Kamis (20/11). 

Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pentingnya pemanfaatan sertifikat elektronik menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan digital nasional. 

“Penguatan keamanan informasi dan keandalan layanan elektronik merupakan prasyarat bagi keberlanjutan transformasi digital pemerintah. Be Award menjadi bentuk apresiasi atas komitmen seluruh pihak dalam menjaga kepercayaan publik di ruang digital,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi turut menggarisbawahi perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat keandalan sistem elektronik nasional. Melalui Be Award, BSSN mendorong seluruh instansi agar terus meningkatkan standar keamanan serta memastikan kenyamanan layanan digital bagi masyarakat.

Sebagai Juara Umum Implementasi Sertifikat Elektronik kategori Ter-AmanBikinNyaman, menjadi pengakuan atas konsistensi dan keberhasilan Kemenkeu dalam mengintegrasikan layanan sertifikasi elektronik ke dalam berbagai proses bisnis internal secara aman, efisien, dan terpercaya. Melalui BaTii, Kemenkeu dinilai berhasil memaksimalkan pemanfaatan sertifikat elektronik dalam mendukung keamanan informasi, integritas data, dan keandalan layanan digital di lingkungan Kemenkeu.

Ke depan, Kemenkeu melalui BaTii berkomitmen memperluas pemanfaatan layanan sertifikat elektronik, memperkuat kolaborasi dengan BSSN, serta meningkatkan kualitas infrastruktur keamanan siber di lingkungan kementerian. Penghargaan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Kemenkeu dalam mewujudkan tata kelola digital pemerintah yang aman, andal, dan terpercaya. 

Hadiri Kuliah Umum UGM, Menko Airlangga: Perguruan Tinggi Harus Memaksimalkan Potensi Akademik untuk Ciptakan The New Engine of Growth

Yogyakarta, 19 November 2025,.Industri dan teknologi selalu berkembang dan bertumbuh, semisal evolusi teknologi dari yang sebelumnya menggunakan mesin uap, sekarang sudah masuk ke dalam era kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan Industri 4.0. Ke depan, AI dan teknologi digital akan menjadi penggerak utama, sehingga pertumbuhan ekonomi tinggi bukan hanya mimpi.

“Ke depan adalah digital base, semikonduktor dan AI. Sekarang sudah naik lagi ke quantum computing sehingga data center dan yang lain di sini menjadi penting, termasuk di Indonesia. Hilirisasi berikutnya adalah silika, semikonduktor, dan renewable energy serta energy storage system. Jadi bukan hanya itu, tapi access menjadi kunci, dan ini yang menjadi tantangan ke depan,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Kuliah Umum Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (FT UGM) yang mengangkat tema “Hilirisasi Dorong Percepatan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045”, di Yogyakarta, Rabu (19/11).

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin mempercepat pengembangan sektor energi terbarukan ini, antara lain dengan adanya Koperasi Merah Putih. Keberadaan koperasi itu salah satunya untuk mendorong pengembangan energy storage system di banyak daerah pedesaan di seluruh Indonesia.

Hilirisasi memang merupakan fondasi penting untuk mewujudkan misi Asta Cita dan memperkuat nilai tambah ekonomi nasional. Dalam hal ini, Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga harus mampu mengolahnya menjadi produk turunan yang bernilai lebih tinggi. Hilirisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan sektor maritim juga bertujuan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga.

“Kita harus mereformulasikan kebijakan kita. Karena tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama supaya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berbeda, maka kita perlu konsolidasi dan reformasi secara struktural, memperbaiki regulasi, dan menyusun roadmap baru agar Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kita yang sekarang di angka 6% bisa turun ke 4%,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah telah menyusun roadmap hilirisasi untuk 28 komoditas strategis sebagai fondasi transformasi ekonomi Indonesia hingga 2040. Potensi investasi mencapai USD618 miliar dan penyerapan tenaga kerja bisa mencapai lebih dari 3 juta orang. Komoditas tersebut mencakup tiga kelompok besar. Pertama, kelompok mineral dan batubara, dengan potensi terbesar yakni hampir USD500 miliar, dan meliputi nikel, tembaga, timah, emas-perak, hingga mineral strategis seperti mangan, kobal, dan logam tanah jarang. Kedua, migas, yang berkontribusi sekitar USD68 miliar. Ketiga, komoditas berbasis alam yaitu perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan, dengan potensi lebih dari USD51 miliar, termasuk kelapa sawit, rumput laut, biofuel, udang, dan produk kayu.

“Hilirisasi itu sudah masuk dalam RPJMN pada beberapa program, yaitu antara lain ekonomi digital, infrastruktur, industri kreatif, dan saintek. Hilirisasi itu menjadi andalan karena potensi kita untuk hilirisasi sangat luas. Misalnya dari hilirisasi minyak sawit bahwa kita punya potensi biodiesel, karena Pak Presiden ingin tahun depan didorong ke B50. Tapi, itu ada tantangan untuk meningkatkan produksi, dan kita akan dorong ke special sustainable agriculture,” ucap Menko Airlangga.

Kontribusi hilirisasi atas seluruh komoditas ini terhadap PDB hingga 2040 diperkirakan mencapai USD235,9 miliar dan nilai ekspor lebih dari USD857 miliar. Pada periode Januari-September 2025, nilai realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp431,4 triliun, dengan kontribusi terbesar dari sektor mineral yaitu Rp291,6 triliun. Nilai investasi hilirisasi terbesar berasal dari luar pulau Jawa yaitu Sulawesi Tengah sebesar Rp84,2 triliun dan Maluku Utara senilai Rp48,2 triliun.

Selain itu, Indonesia tengah mempercepat pengembangan ekosistem semikonduktor dari hulu hingga hilir untuk memenuhi permintaan global dan domestik yang terus meningkat. Kemajuan dalam semikonduktor dan AI bukan tujuan akhir, namun memberikan efek multiplikatif yaitu sebagai alat untuk merevitalisasi dan meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi tradisional dan modern. Namun, di sisi lain, industri semikonduktor maupun AI sedang menghadapi kekurangan talenta terlatih yang diperlukan untuk manufaktur dan desain.

“Di sektor AI membutuhkan tenaga kerja yang banyak, karena harus melakukan kodifikasi atau pengumpulan data. Ini pekerjaan rumah bagi perguruan tinggi untuk mendorong AI di setiap sektor. AI merupakan the next big thing, yang pertumbuhannya tidak linier tapi eksponensial. Jadi, saya ingin untuk didorong SDM-nya, termasuk dari UGM. Saya ingin semua potensi akademik dimaksimalkan untuk menciptakan the new engine of growth,” tutup Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kuliah umum kali ini yaitu di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama UGM Danang Sri Hadmoko, Rektor UGM periode 2017-2022 Panut Mulyono, Chairman of Engineering Research and Innovation Center (ERIC) Tumiran, Vice President CNGR Indonesia Chen Hailei, serta para Dekan, Wakil Dekan, dosen, dan mahasiswa dari beberapa fakultas di UGM.