Kemdiktisaintek Dukung Penuh Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Jakarta–Pemerintah terus memperkuat ekosistem pendidikan vokasi sebagai strategi kunci peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia saat bonus demografi. Hal ini menjadi fokus utama dalam Rapat Tingkat Menteri Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, perwakilan kementerian lainnya, dan pemangku kepentingan industri, Jumat (14/11).

Data nasional menunjukkan masih lebarnya kesenjangan antara suplai lulusan dan permintaan tenaga terampil. Berdasarkan pemetaan peluang kerja global dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), masih terdapat hampir 300.000 lowongan di sektor prioritas seperti kesehatan, hospitality, manufaktur, hingga teknisi industri yang belum bisa terpenuhi karena keterampilan dan sertifikasi belum setara dengan standar internasional. Di dalam negeri, kebutuhan tenaga kerja terampil juga terus meningkat seiring perpindahan industri ke wilayah-wilayah baru.

Dalam konteks pendidikan tinggi, Menteri Brian menegaskan bahwa peran politeknik dan perguruan tinggi vokasi harus semakin strategis sebagai pusat pembentukan kompetensi teknis berbasis kebutuhan industri.

“Perguruan tinggi vokasi didorong untuk terlibat langsung di industri sekitarnya, meningkatkan kemungkinan penyerapan tenaga kerja dari lulusan kampus terkait,” ujar Menteri Brian.

Selain itu, pertemuan antara Kemdiktisaintek dengan Australia menghasilkan potensi pilot program mobilitas bagi mahasiswa tingkat akhir, yang mencakup penguatan bahasa asing, budaya kerja internasional, dan sertifikasi keahlian. Program percontohan diarahkan pada tiga jalur awal: tenaga pengajar Bahasa Indonesia, caregiver, dan tenaga konstruksi, mengikuti kebutuhan pasar kerja yang sedang berkembang.

Pemerintah melihat bahwa periode 2025–2030 merupakan masa kritis bagi Indonesia untuk memaksimalkan bonus demografi. Menko PMK, Pratikno menekankan bahwa perbaikan ekosistem vokasi tidak bisa ditunda, terutama dalam memastikan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini diwujudkan melalui revitalisasi Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV) yang dilaksanakan di bawah Kemenko PMK.

“Kita memasuki jendela waktu yang tidak akan datang dua kali. Lima tahun ke depan menentukan apakah bonus demografi benar-benar membawa manfaat. Kuncinya ada pada seberapa cepat kita memperbaiki mismatch antara lulusan vokasi dan kebutuhan industri,” tegas Menko Pratikno.

Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi juga didukung oleh kementerian teknis lain, termasuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang menegaskan kesiapan industri dalam menerima lulusan terampil dan menyelaraskan standar pelatihan dengan kebutuhan sektor strategis. Pemerintah juga mencatat lebih dari 37 ribu lembaga vokasi nasional yang perlu diselaraskan kualitasnya agar memenuhi standar industri domestik maupun global.

Melalui langkah-langkah ini, Kemdiktisaintek menempatkan pendidikan tinggi vokasi sebagai salah satu penggerak utama peningkatan daya saing nasional. Hasil rapat koordinasi akan ditindaklanjuti melalui penyelarasan kebijakan lintas kementerian, penyempurnaan kurikulum, dan penguatan platform data nasional agar ekosistem vokasi dapat berkembang lebih cepat, adaptif, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia.

Pastikan Kemudahan Layanan, Pemerintah Lakukan Evaluasi Piloting Program Digitalisasi Bantuan Sosial

JAKARTA - Piloting Program Digitalisasi Bantuan Sosial dirancang untuk memastikan penyaluran bantuan tidak hanya lebih cepat dan efisien, tetapi juga lebih tepat sasaran dan berkeadilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama anggota Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, serta berbagai pemangku kepentingan terkait melakukan evaluasi terhadap piloting digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi sebagai bagian dari upaya memastikan tata kelolanya dapat diimplementasikan secara nasional.

"Program ini akan membantu pertumbuhan ekonomi dan memastikan tepat sasaran," jelas Ketua KPTDP dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan saat membuka rapat koordinasi KPTDP, di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Salah satu pembelajaran penting  dari piloting yakni bahwa kemudahan pengguna layanan dan penyederhanaan proses bisnis menjadi kunci keberhasilan berikutnya. Hal ini menegaskan pentingnya membangun sistem digital yang berorientasi pada kebutuhan pengguna dan memastikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya akurasi data sebagai landasan pengambilan keputusan dalam menentukan penerima manfaat bantuan sosial yang tepat sasaran. Dukungan seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam pemanfaatan identitas digital, diperlukan pertukaran data lintas instansi yang terintegrasi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

"Intinya kita ingin satu data sehingga pengambilan keputusan, terutama dari Presiden, berbasis data yang akurat," tegas Luhut yang juga berperan sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa piloting digitalisasi Program Bantuan Sosial menunjukkan transformasi digital dapat secara langsung mengurangi beban administratif, baik bagi masyarakat, pendamping, maupun pemerintah. "Yang kita lakukan saat ini adalah transformasi di bidang layanan melalui penyederhanaan," jelasnya.

Proses bisnis berhasil disederhanakan dari tujuh tahapan menjadi hanya tiga langkah utama yaitu pengajuan, verifikasi dan penetapan, serta penyaluran bantuan. Penyederhanaan tersebut tidak hanya mempercepat proses dan meningkatkan transparansi, tetapi juga menurunkan risiko ketidaktepatan sasaran serta mengurangi beban verifikasi di lapangan.

Lebih lanjut Rini menyampaikan bahwa diperlukan pendekatan dari aspek hukum yaitu penyesuaian regulasi agar seluruh tahapan pelaksanaan memiliki kepastian hukum, mulai dari seleksi penerima hingga penyaluran bantuan.

Ia juga memaparkan strategi yang akan ditempuh selanjutnya dalam menyempurnakan digitalisasi Program Bantuan Sosial. Pengembangan pembayaran digital terpadu akan melengkapi transformasi penyaluran bantuan sosial di tahap berikutnya.

"Tahun ini fokus ke data dan menyiapkan proses bisnis baru untuk pembayaran, progresnya simultan," tutupnya

Dukung Pembangunan Berkelanjutan, PT SMI Berikan Pembiayaan Proyek Energi Bersih PLTM Sion

Jakarta, 12/11/2025 Kemenkeu – Sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan dan pembangunan, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan nasional yang berkelanjutan. 

Komitmen tersebut disampaikan oleh Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti dalam kunjungan ke Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada Senin (10/11).

“Terkait dengan komitmen PT SMI terhadap ESG dan juga terhadap pembiayaan proyek-proyek yang hijau dan berkelanjutan, dapat kami disampaikan bahwa per September 2025 untuk portofolio pembiayaan PT SMI yang berkait dengan energi terbarukan ini adalah sebesar 20,9% itu adalah terkait climate-related project, kemudian 9% adalah terkait dengan coal-fired,” ungkap Aradita. 

Portofolio climate-related PT SMI terdiri atas sektor energi terbarukan sebesar 15,7%, air minum dan sanitasi sebesar 2,0%, energi baru sebesar 1,6%, dan transportasi urban – LRT sebesar 1,6%. Sebagai bagian dari komitmen pembiayaan hijau, sejak 2018 PT SMI juga telah melakukan moratorium untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan batu bara.

Salah satu contoh konkret dukungan PT SMI terhadap pembiayaan berkelanjutan adalah terhadap PT Citra Multi Energi dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Sion di Desa Sionom Hudon Selatan, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Proyek senilai USD 30,8 juta ini memperoleh dukungan pinjaman dari PT SMI sebesar USD 21,2 juta. 

“Proyek ini juga mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan dan juga berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan juga mendukung pencapaian SDG, khususnya SDGs nomor 1, 7, 9, dan 13,” jelas Aradita.

Pada tahun 2024, PLTM Sion menghasilkan 81,3 GWH energi bersih yang menopang kegiatan ekonomi-sosial masyarakat dan turut berkontribusi terhadap pengurangan jejak karbon yang berwawasan lingkungan. 

Dari sisi ekonomi, proyek ini menyediakan pasokan listrik yang stabil, membuka lapangan kerja lokal selama proses pembangunan dan operasional, juga menambah pendapatan asli daerah melalui pajak. Secara sosial, PLTM Sion meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan akses listrik yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sementara dari sisi lingkungan, PLTM Sion tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan selama operasinya, juga berkontribusi terhadap pengurangan jejak karbon sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

Mensos Ajak Pemda se-Jawa Barat Perkuat Sinergi Tindak Lanjuti DTSEN

Bandung - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berdialog dengan perwakilan dari kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Jawa Barat guna mewujudkan data yang akurat melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).  

"Saya datang ke sini menindaklanjuti arahan Presiden agar bersinergi dan berkolaborasi, tidak hanya dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, tetapi juga dengan pemerintah daerah. Dengan provinsi, kabupaten dan kota," ujar Gus Ipul di Aula Graha Pustaloka Dinas Perpustakan dan Kearsipan Jawa Barat, Selasa (11/11/2025). 

Rapat Koordinasi tersebut diselenggarakan guna menyeragamkan persepsi dan langkah menindaklajuti DTSEN. Rapat dihadiri oleh para Sekretaris Daerah (sekda), Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pembangunan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dari 27 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. 

Gus Ipul mengungkapkan Jawa Barat dipilih menjadi lokasi Rapat Koordinasi karena memiliki jumlah penduduk yang besar dan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Karenanya diperlukan penguatan kerja sama secara berkelanjutan, terutama menyangkut urusan data. Menurutnya, data sangatlah penting untuk menentukan pemberian intervensi dan distribusi bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.

"Data inilah yang paling krusial, data inilah yang menentukan. Kalau data kita akurat, maka intervensi kita akan akurat. Kalau data kita sama mulai dari tingkat desa sampai di tingkat kementerian, maka tentu itu akan menyatukan program-program kita ke depannya," jelasnya. 

Meski jumlah penduduk dan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat cukup besar, Gus Ipul memberikan apresiasi kepada Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah yang bertekad kuat untuk membenahi data untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Sebagai upaya perbaikan tersebut, seluruh perwakilan yang hadir membahas konsolidasi data, mulai dari perbaikan sistem, penguatan Standar Operasional Prosedur, dan juga penataan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Badan Pusat Statistik bertugas mengelola seluruh kriteria data, sementata Kementerian Sosial bertugas membantu pemutakhiran. Kementerian Sosial pun memberikan berbagai opsi pemutakhiran baik secara formal berjwnjanh dari RT/RW hingga ke pusat, maupun partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat bisa berperan dalam pemutakhiran dengan berpartisipasi melalui aplikasi Cek Bansos, SIKS-NG ataupun menyampaikan keluhan secara langsung kepada Command Center Kementerian Sosial di nomor telepon (021) 171.

"Ini sedang kita siapkan semua agar masyarakat  turut berpartisipasi," kata Gus Ipul. 

Tak cukup di situ, Gus Ipul juga akan mengerakkan kembali Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa-desa bisa membantu pemutakhiran dan meningkatkan Kesejahteraan warga. Petugas puskesos akan menindaklanjuti keluhan  masyarakat ke tingkat kabupaten/kota, provinsi dan tingkat selanjutnya. 

"Seluruh masyarakat di tingkat desa bisa mengadukan berbagai hal yang dihadapi, mulai dari Isaiah anak yang tidak bisa ditebus, mungkin mereka belum mendapatkan pekerjaan, merasa belum dapat bansos, bisa nanti lewat Puskesos-puskesos itu," imbuhnya. 

Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mendukung sepenuhnya upaya Kementerian Sosial untuk pembenahan dan pemutakhiran data. Menurutnya, basis data yang bagus akan berdampak untuk menciptakan hasil yang bagus pula. 

"Good data, good decision, good result. Data yang bagus akan menghantarkan kita membuat keputusan yang bagus dan hasilnya pun bagus. 

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu area  yang merasakan manfaat DTSEN. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Toto Toharuddin mengungkapkan peningkatan Kesejahteraan warga di Kab. Kuningan usai adanya pergantian penggunaan Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi penggunaan DTSEN. 

"Kuningan saat ini angka kemiskinannya turunnya cukup signifikan. Mudah-mudahan langkah itu terus diperkuat," pungkasnya.

Menteri PKP Bahas Pemanfaatan Lahan Kampus untuk Rumah Subsidi Bersama Wamendiktisaintek

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Wakil Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie untuk membahas sejumlah agenda strategis, termasuk potensi kolaborasi pembangunan rumah subsidi di lahan-lahan milik universitas.

Pertemuan ini menjadi langkah awal sinergi lintas sektor antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pihak swasta dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat, termasuk civitas akademika.

Menteri Maruarar menjelaskan bahwa pembahasan mencakup berbagai skema yang tengah disiapkan oleh Kementerian PKP. “Ada skema lahan, kalau lahannya milik negara seperti apa. Ada juga skema pembiayaan, skema hunian, rencana desain, hingga kepemilikan,” ujarnya. Menurutnya, pendekatan ini penting agar seluruh aspek pembangunan rumah subsidi dapat berjalan terencana dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Menteri Maruarar menyampaikan bahwa ekosistem pembangunan perumahan harus melibatkan berbagai pihak. “Kami akan undang rektor-rektor, perbankan, developer, dan nanti juga Pak Menteri Dikti, agar interaksi dan kolaborasi bisa efektif serta produktif,” tambahnya.

Kolaborasi ini diharapkan mampu membuka peluang pemanfaatan lahan pendidikan untuk mendukung program perumahan rakyat tanpa mengganggu fungsi utama kampus.

Pertemuan ini mencerminkan semangat pemerintah dalam membangun ekosistem perumahan yang inklusif, dengan memanfaatkan aset negara secara optimal. Kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi diharapkan menjadi model sinergi baru untuk mempercepat penyediaan hunian terjangkau, terutama bagi tenaga pendidik, mahasiswa, dan masyarakat sekitar kawasan kampus.

Resmikan Pabrik Baru, PT Lotte Chemical Indonesia Perkuat Industri Kimia Nasional

Kementerian Perindustrian terus berupaya mempercepat transformasi dan melakukan penguatan industri kimia nasional melalui peningkatan kapasitas produksi bahan baku, percepatan industrialisasi, dan perluasan investasi strategis di sektor petrokimia. Upaya ini menjadi bagian penting dari agenda pemerintah untuk memperkuat struktur industri nasional agar semakin tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut yaitu peresmian pabrik baru PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten. Fasilitas baru ini menandai realisasi komitmen investasi jangka panjang dari Lotte Group dan menjadi bukti kuatnya kepercayaan investor terhadap iklim industri di Indonesia, khususnya di sektor kimia dasar. 

“Pembangunan pabrik ini menunjukkan Indonesia masih menjadi destinasi utama investasi global di sektor manufaktur, terutama industri kimia dasar,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya setelah acara peresmian pabrik PT LCI oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Cilegon, Kamis (6/11).

Menperin menjelaskan, keberadaan pabrik baru ini diharapkan semakin memperkuat sektor industri kimia, terutama petrokimia hulu yang menjadi tulang punggung bagi berbagai industri hilir seperti farmasi, makanan dan minuman, elektronik, hingga otomotif. “Industri kimia memiliki peran strategis sebagai penyedia bahan baku esensial bagi berbagai sektor industri. Karena itu, penguatan kapasitas produksinya menjadi prioritas nasional,” ungkapnya.

Kinerja sektor manufaktur Indonesia terus menunjukkan tren positif di tengah tantangan global. Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Oktober 2025 tercatat sebesar 51,2%, dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) mencapai 53,50% dengan 22 subsektor mengalami ekspansi. Pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas pada Triwulan – II 2025 juga mencapai 5,6%, sementara sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil tumbuh lebih tinggi sebesar 6,7%.

Selain itu, sektor industri manufaktur masih menjadi motor utama ekonomi nasional dengan realisasi investasi mencapai Rp366,6 triliun pada semester I tahun 2025, atau sekitar 38,9% dari total investasi nasional. Sementara dari sisi ekspor, sektor industri pengolahan nonmigas menyumbang 79,9% dari total ekspor Indonesia pada periode Januari–Agustus 2025.

“Data tersebut menegaskan peran vital industri manufaktur, termasuk sektor kimia dasar, dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional,” tuturnya.

Menperin mengungkapkan, kebutuhan bahan kimia nasional pada tahun 2024 mencapai lebih dari 53 juta ton per tahun, dengan 72% di antaranya berbasis migas dan batubara. Namun, kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh permintaan tersebut, sehingga impor petrokimia masih mendekati USD 11 miliar per tahun dan meningkat sekitar 10% setiap tahunnya.

“Karena itu, pembangunan pabrik Lotte Chemical Indonesia New Ethylene (LINE) menjadi langkah strategis mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan kimia dasar,” ujar Menperin. Dengan nilai investasi hampir Rp60 triliun, proyek LINE menjadi salah satu investasi terbesar di Indonesia sekaligus menghadirkan fasilitas Nafta Cracker kedua di Tanah Air setelah lebih dari 30 tahun.

Selain memberikan multiplier effect bagi industri nasional, pabrik baru PT LCI juga tentu akan membuka peluang bagi tumbuhnya industri turunan baru berbasis produk aromatik dan olefin. “Investasi ini tidak hanya memperkuat rantai pasok nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing industri kimia Indonesia di pasar global,” lanjut Menperin.

Menperin menegaskan, pengembangan industri kimia sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita, khususnya dalam memperkuat struktur industri, meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, serta memperluas potensi ekspor.

Dalam sambutannya, Chairman LOTTE Group Shin Dong-bin mengatakan, pembangungan pabrik baru ini menjadi simbol kemitraan kuat antara Korea Selatan dan Indonesia, serta landasan penting bagi penguatan industri petrokimia nasional.

“Proyek ini merupakan salah satu investasi terbesar perusahaan Korea di Indonesia, melambangkan kemitraan yang kuat antara kedua negara, serta akan menjadi fondasi penting untuk memperkuat industri petrokimia Indonesia dan daya saing nasionalnya,” ungkapnya.

Kompleks seluas 110 hektare ini memiliki kapasitas produksi naphtha cracker sebesar 3 juta ton per tahun, menghasilkan 1 juta ton etilena, 520 ribu ton propilena, 350 ribu ton polipropilena, 140 ribu ton butadiena, dan 400 ribu ton BTX (benzena, toluena, xilena) setiap tahun. Fasilitas ini mulai beroperasi secara komersial pada Oktober 2025 dan terintegrasi dengan pabrik polietilena (PE) berkapasitas 450 ribu ton yang telah beroperasi sebelumnya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi rantai produksi.

Dengan teknologi desain mutakhir dari Korea, kompleks ini menggabungkan efisiensi energi tinggi dan sistem rendah karbon. Fasilitas ini juga dirancang untuk menggunakan hingga 50% LPG selain naphtha sebagai bahan baku utama, memungkinkan efisiensi biaya dan operasional yang signifikan. Selain itu, implementasi sistem digital Asset Information Management (AIM) berbasis model 3D juga memperkuat integrasi data dan pemeliharaan preventif, meningkatkan keandalan dan produktivitas fasilitas.

“Dari kompleks ini, LCI diproyeksikan mampu menciptakan nilai ekonomi sekitar USD 2 miliar per tahun, memperkuat rantai pasok industri hilir, sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan berkelanjutan,” katanya.

Ekonomi Triwulan III-2025 Tumbuh 5,04

Jakarta, 6/11/2025 Kemenkeu – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2025 berada pada level 5,04 persen (year on year/yoy) didukung permintaan domestik dan kinerja ekspor yang kuat, investasi yang resilien, serta optimalisasi belanja pemerintah. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan realisasi tersebut menunjukkan bahwa APBN dikelola secara efektif, diperkuat koordinasi erat dengan otoritas moneter dan sektor keuangan. 

“APBN berperan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kinerja dunia usaha agar lebih berdaya saing terutama di tingkat global. Dukungan fiskal juga diberikan melalui penempatan Rp200 triliun kas negara secara prudent untuk memastikan likuiditas ekonomi memadai, termasuk dukungan nonfiskal untuk debottlenecking demi realisasi investasi lebih tinggi secara berkelanjutan,” kata Menkeu dalam keterengan resminya, Kamis (6/11).

Secara keseluruhan, momentum pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,9 juta orang. Jumlah pengangguran turun 4 ribu orang menjadi 7,46 juta dibandingkan Agustus 2024 sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 4,91 persen di Agustus 2024 menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025. 

Dari sisi permintaan domestik, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,89 persen (yoy), seiring meningkatnya mobilitas penduduk, pertumbuhan transaksi digital, serta dukungan kebijakan pemerintah. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 5,49 persen dengan belanja barang dan belanja pegawai masing-masing tumbuh 19,3 persen dan 9,0 persen merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menopang daya beli melalui percepatan dan optimalisasi belanja.

Di sisi lain, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,04 persen (yoy) didukung keyakinan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi nasional serta komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang stabil dan mendukung ekspansi usaha. 

Dari sisi perdagangan, ekspor barang dan jasa riil tumbuh signifikan 9,91 persen (yoy), menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan. Penguatan aktivitas industri domestik, peningkatan permintaan negara mitra dagang utama, dan kuatnya daya saing produk ekspor Indonesia menjadi faktor pendorong. Dari sisi produksi, sektor industri pengolahan tumbuh solid di topang permintaan yang kuat. Impresifnya kinerja ini khususnya didorong oleh subsektor strategis berbasis hilirsasi.

Upaya menjaga daya beli dan mendukung kinerja dunia usaha dilakukan dengan optimalisasi belanja melalui program stimulus Rp34,2 triliun dan 8 program akselerasi senilai Rp15,7 triliun di triwulan IV 2025. Investasi dan ekspor bernilai tambah tinggi diperkuat melalui peran Danantara dalam mengungkit kontribusi swasta, serta debottlenecking dengan dibentuknya Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Dengan perkembangan data terkini, ditambah upaya optimalisasi peran fiskal sebagai enabler aktivitas ekonomi dan kebijakan nonfiskal untuk iklim usaha lebih baik, pemerintah optimis ekonomi untuk keseluruhan tahun 2025 akan mencapai target 5,2 persen.

“Ke depan, pemerintah terus mendorong agar mesin pertumbuhan ekonomi berjalan lebih cepat. Kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi yang sehat akan terus disinergikan untuk menciptakan pertumbuhan tinggi. Tidak hanya tinggi, namun juga stabil dan dapat menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan,” kata Menkeu.