Kunjungan Mendadak Presiden Prabowo di Senen, Tangis Haru dan Harapan Warga Pecah di Bantaran Rel

Di tengah aktivitas yang berjalan seperti biasa, tak ada yang menyangka momen berbeda akan terjadi. Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba hadir di tengah pemukiman padat warga di Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (26/03/2026), dalam sebuah momen yang tak pernah dibayangkan sebelumnya oleh warga

Tidak ada yang menyadari apa yang akan terjadi, hingga Presiden turun dari kendaraan dan mulai menyapa warga. Dalam hitungan detik, suasana haru dan tak percaya bercampur menjadi satu menyelimuti permukiman tersebut. 

Warga dari berbagai kalangan mulai dari orang dewasa hingga anak-anak berlarian menghampiri Presiden. Mereka tampak antusias untuk sekadar melihat dari dekat, berjabat tangan, hingga menyampaikan harapan secara langsung. 

Salah satu warga, Nur Hanifah, mengaku terharu bisa bertemu langsung dengan Presiden. Ia bahkan meninggalkan aktivitas memasaknya di dapur untuk keluar rumah dan bersalaman dengan Presiden.

“Tadi lagi masak kita di dapur jadi buru-buru keluar, ada Bapak Presiden, Bapak Presiden. Wah bapak saya, bapak ganteng, pas keluar cium tangan,” tuturnya penuh antusias.

Dalam kesempatan tersebut, Nur Hanifah juga menyampaikan harapannya kepada Presiden agar bantuan dari pemerintah terus berjalan. Senada, warga lainnya, Yana turut berharap program bantuan sosial seperti PKH dapat terus berlanjut, serta dukungan bagi anak-anak seperti program makan bergizi gratis (MBG) tetap diberikan.

“MBG, pokoknya biar anak sekolah itu bisa gini lagi lah, karena kita kan orang sini kan mayoritasnya pada di bawah garis itu lah ya. Biar berlanjut terus lah gitu, kalau pun ibu rumah tangga nih saya, ya buat anak-anak sekolah gitu,” kata Bu Yana. 

Cerita haru juga datang dari Wawan, seorang pengamen badut, yang mengaku nyaris tak kuasa menahan emosi saat melihat langsung kedatangan Presiden di kawasan pemukimannya.

“Terharu lah, hampir mau nangis dengarnya. Orang baru pertama kali ini datang ke sini, kayaknya gimana gitu senang hati,” ucap Wawan. 

Sementara itu, Cono, seorang pemulung yang juga merupakan warga di daerah tersebut mengaku sempat berbincang langsung dengan Presiden. Ia mengingat momen tersebut sebagai kejadian yang spontan dan tak terduga.

“Ya kaget bu, spontanitas kan,” cerita Cono. 

Kepada Presiden, Cono pun menyampaikan harapannya terkait keterbatasan tempat tinggal yang dialaminya beserta para warga sekitar.

"Kata Pak Prabowo, mau enggak dibikinin rumah susun? Saya bilang mau Pak, karena saya enggak banyak tempat tinggal. Memang ini adanya," katanya. 

Kehadiran Presiden Prabowo di Kelurahan Kramat bukan sekadar kunjungan, tetapi momen ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir langsung di tengah rakyat dengan menyapa, mendengar, dan merespons.

Di gang sempit yang biasanya sunyi dari perhatian, sore itu berubah menjadi ruang harapan dan tempat di mana rakyat merasa dilihat, didengar, dan diperhatikan oleh pemimpinnya. 

Genjot Energi Domestik, Hilirisasi Rp239 Triliun Jadi Penopang Kemandirian

BOGOR - Pemerintah menegaskan perkembangan percepatan program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi sebagai strategi utama untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (25/3), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membahas langkah konkret untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta pengurangan ketergantungan pada impor energi.

Bahlil melaporkan, dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan.

"Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi," ujar Bahlil di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor.

Selain hilirisasi, arahan serupa juga mengemuka untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi domestik untuk memperkuat swasembada. Fokusnya antara lain pada etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO) sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO-CPO," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Bahlil menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, bersamaan dengan pemerintah terus memantau dinamika pasar global.

Kendati begitu, pemerintah tetap membuka ruang relaksasi produksi batubara dan nikel, namun dengan pendekatan yang terukur. Bahlil menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh memicu kelebihan pasokan yang justru menekan harga komoditas nasional di pasar global. "Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply & demand dan harga," tambahnya.

Pemerintah memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel. Menurut Bahlil, kebijakan itu dipertimbangkan agar negara memperoleh nilai yang lebih adil dari pemanfaatan mineral strategis tersebut. "Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan arahan khusus agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan negara. Kepala Negara menekankan pentingnya menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis nasional sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor mineral.

"Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara," jelas Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa 2026 akan menjadi tahun penting bagi pembuktian kedaulatan mineral Indonesia. Pemerintah, menurut Bahlil, ingin memastikan sumber daya alam tidak lagi dijual murah hanya demi volume produksi, melainkan memberi nilai tambah yang maksimal bagi bangsa. "Kita pengin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah," tegasnya.

Kementan, Kemendiktisaintek, dan BRIN Perkuat Sinergi Riset untuk Dukung Swasembada Pangan dan Hilirisasi

Jakarta — Menteri Pertanian (Mentan) bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menandatangani kesepakatan bersama tentang sinergi riset dan inovasi untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan dan hilirisasi komoditas pertanian. Penandatanganan berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

 

Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, dan perguruan tinggi dalam menghasilkan inovasi yang dapat langsung diterapkan di sektor pertanian serta mendorong penguatan industri berbasis komoditas pangan nasional.

 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan sektor pertanian tidak dapat berkembang tanpa dukungan riset dan inovasi yang kuat. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan industri sangat penting agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi ilmiah semata, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

“Pertanian pangan tidak mungkin maju tanpa inovasi. Banyak penelitian di perguruan tinggi yang sangat baik, tetapi kalau tidak ditarik menjadi kebijakan dan tidak masuk ke industri, maka hanya berhenti di atas kertas,” kata Mentan Amran.

 

Menurutnya, sinergi antara riset dan kebijakan dapat menghasilkan dampak besar bagi pembangunan pertanian nasional. Ia mencontohkan berbagai kebijakan strategis di sektor pertanian yang lahir dari gagasan dan inovasi, yang kemudian diterjemahkan pemerintah dalam bentuk regulasi dan program nyata.

 

“Ketika inovasi masuk ke pemerintah dan diterjemahkan menjadi kebijakan, dampaknya bisa sangat besar bagi masyarakat. Inilah yang ingin kita dorong bersama melalui kolaborasi ini,” ucapnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kolaborasi ini menjadi momentum penting bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi lebih nyata dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

 

Ia menyebut selama ini banyak hasil penelitian di perguruan tinggi yang belum mampu menembus pasar karena kurangnya kolaborasi dengan dunia industri dan pemerintah.

 

“Lebih dari 90 persen bahkan hampir 99 persen hasil penelitian di dunia akademik tidak berhasil masuk ke pasar komersial. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah dan industri menjadi sangat penting agar inovasi bisa benar-benar dimanfaatkan,” ujarnya.

 

Ia juga menyampaikan pihaknya akan mengonsolidasikan perguruan tinggi di Indonesia untuk fokus pada pengembangan riset komoditas strategis yang mendukung kemandirian pangan nasional.

 

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria mengatakan sektor pertanian merupakan fondasi penting bagi peradaban bangsa sehingga perlu didukung dengan riset dan teknologi yang kuat. Katanya, BRIN telah menyiapkan peta jalan riset pangan nasional agar pengembangan inovasi antara lembaga riset dan perguruan tinggi dapat berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.

 

Saat ini BRIN juga telah menghasilkan 188 paten bidang pangan dan berbagai produk inovasi di bidang pangan yang siap dimanfaatkan oleh industri.

 

“Kami ingin BRIN goes to industry ke stakeholder termasuk Kementerian Pertanian agar produk bisa dimanfaatkan di lapangan dan membawa impact. Dari riset dan berbagai inovasi, hasilnya bisa dirasakan masyarakat dan industri. Oleh karena itu, BRIN siap mendukung percepatan hilirisasi inovasi di sektor pangan,” jelasnya.

 

Sebagai informasi, kesepakatan bersama antara Kementan, Kemendiktisaintek, dan BRIN yang ditandatangani mencakup koordinasi dan sinkronisasi program riset dan inovasi pada berbagai komoditas strategis seperti padi, jagung, kedelai, gandum, sorgum, bawang putih, sawit, kelapa, kopi, kakao, gambir, kakao, lada, pala, ayam, serta alat mesin pertanian, pupuk, pengolahan pascapanen, dan komoditas lainnya mendukung swasembada pangan berkelanjutan dan hilirisasi komoditas pertanian.

 

Selain itu, kerja sama juga meliputi penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi pertanian, penguatan pertanian modern, hingga pemanfaatan bersama sarana-prasarana riset.

 

Kesepakatan yang melibatkan sedikitnya 18 perguruan tinggi di Indonesia ini juga menyasar peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian, pertukaran data dan informasi, serta pemanfaatan hasil riset untuk mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian nasional.

 

Melalui sinergi ini, pemerintah berharap inovasi dan teknologi pertanian dapat berkembang lebih cepat, memperkuat kemandirian pangan nasional, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian Indonesia di tingkat global.

Penerimaan Pajak Hingga Akhir Februari Tumbuh 30,4 Persen, Sektor Konsumsi Jadi Motor Utama

Jakarta.,Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan kinerja positif pendapatan negara hingga akhir Februari 2026. Dalam paparan APBN KiTa, Suahasil menyoroti pertumbuhan neto penerimaan pajak yang mencapai 30,4% (yoy), didorong kuat oleh tingginya aktivitas transaksi ekonomi masyarakat.

Hingga 28 Februari 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp245,1 triliun. Secara khusus, Suahasil memberikan catatan pada pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang melonjak hingga 97%.

"PPN dan PPnBM dibayar jika ada transaksi. (Lonjakan) ini menunjukkan bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu berjalan terus.," ujar Suahasil di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta pada Rabu (11/3).

Empat sektor utama, yakni industri pengolahan, perdagangan, keuangan dan asuransi, serta pertambangan, tercatat masih menjadi kontributor mayoritas dengan sumbangan mencapai 74% dari total penerimaan pajak.

Sejalan dengan pendapatan yang kuat, pemerintah melakukan akselerasi belanja negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2026. Realisasi belanja negara hingga akhir Februari mencapai Rp493,8 triliun, tumbuh signifikan 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Salah satu pendorong utama kenaikan belanja adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 9 Maret 2026, program ini telah menjangkau 61,6 juta penerima yang terdiri dari 50 juta siswa dan 10,5 juta nonsiswa (ibu hamil, menyusui, dan lansia) dengan total serapan anggaran mencapai Rp44 triliun.

Selain itu, Kemenkeu juga melaporkan realisasi pembayaran THR ASN, TNI, dan Polri tahun 2026. Hingga 10 Maret, pemerintah telah menyalurkan Rp24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari total alokasi Rp55 triliun. "Kami mendorong seluruh K/L dan Pemerintah Daerah segera menuntaskan pembayaran THR agar tuntas sebelum hari raya," tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia (ICP) akibat konflik di Timur Tengah. Meskipun sempat menyentuh angka di atas US$100 per barel, harga minyak menunjukkan tren volatilitas tinggi. Suahasil menegaskan bahwa APBN akan terus berfungsi sebagai peredam kejut (shock absorber) melalui skema subsidi dan kompensasi energi untuk melindungi daya beli masyarakat dari fluktuasi harga global.

Dalam bidang kepabeanan, terdapat peningkatan signifikan pada frekuensi penindakan rokok ilegal, dari 1.993 kali pada tahun lalu menjadi 2.872 kali penindakan di tahun 2026. Jumlah rokok ilegal yang disita naik dua kali lipat menjadi 369 juta batang.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp147,7 triliun. Pemerintah juga memberikan atensi khusus pada daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp10,65 triliun yang disalurkan dalam tiga tahap mulai Februari hingga April 2026.

Silaturahmi Ekosistem Perumahan, Kementerian PKP Perkuat Kolaborasi untuk Percepatan Hunian Rakyat

Jakarta — Suasana kebersamaan dan kolaborasi mewarnai kegiatan silaturahmi pegawai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera serta ekosistem perumahan nasional yang diselenggarakan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta jajaran Kementerian PKP, pegawai di lingkungan kementerian, serta berbagai tokoh ekosistem perumahan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, pimpinan perbankan, para ketua asosiasi pengembang, serta mitra strategis sektor perumahan seperti CEO Lippo Group James Riady, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial, PT Permodalan Nasional Madani, serta sejumlah perusahaan yang aktif memberikan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang perumahan seperti Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, PT Astra International, dan PT Djarum.

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh pelaku dalam ekosistem perumahan nasional sekaligus momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan perumahan rakyat.

Acara diawali dengan doa bersama dan ceramah agama, dilanjutkan dengan buka puasa bersama serta pemberian santunan kepada anak-anak yatim dari Panti Yatim Indonesia. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan bantuan kepada para petugas keamanan (security), pengemudi (driver), dan petugas kebersihan (cleaning service) di lingkungan Kementerian PKP sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan di bulan Ramadan, termasuk dengan menggratiskan uang muka bagi mereka yang ingin mengambil rumah subsidi.

Perwakilan pengembang, Angga Budi Kusuma, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan di antara seluruh pelaku sektor perumahan.

“Walaupun tahun 2025 penuh dinamika, kami melihat kinerja Kementerian PKP dan BP Tapera sangat aktif. Kami optimistis dengan kepemimpinan Menteri PKP, sektor perumahan pada tahun 2026 akan bergerak lebih baik,” ujarnya.

CEO Lippo Group, James Riady, juga menilai sektor perumahan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, sektor ini dapat berkontribusi sekitar 1,5 hingga 2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi serta memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat.

“Perumahan rakyat dapat membantu memutus rantai kemiskinan. Banyak masyarakat yang selama ini tinggal jauh dari tempat kerja dengan fasilitas umum yang terbatas. Saya juga melihat ekosistem perumahan saat ini sangat aktif dan solid,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan perumahan nasional, baik dari sektor pemerintah, perbankan, pengembang, maupun sektor swasta melalui program CSR.

“Atas nama negara kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan perumahan rakyat. Dukungan dari sektor swasta menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap upaya negara dalam menyediakan hunian bagi masyarakat semakin kuat,” ujar Maruarar.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai Kementerian PKP yang telah bekerja keras sehingga berbagai terobosan di sektor perumahan dapat terus berjalan.

Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir berbagai langkah strategis telah dilakukan, mulai dari groundbreaking pembangunan rumah susun di kawasan Meikarta hingga pemanfaatan lahan milik negara untuk pembangunan hunian bagi masyarakat.

“Ekosistem perumahan saat ini sehat karena tidak ada monopoli. Pengembang memiliki pilihan terhadap perbankan, bank memiliki pilihan terhadap pengembang, dan konsumen pun memiliki pilihan terhadap pengembang maupun perbankan,” ujarnya.

Menteri PKP juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan guna memperkuat kebijakan serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di sektor perumahan.

Acara ditutup dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim serta pesan inspiratif dari Menteri PKP kepada para penerima santunan.

“Penting menghargai sejarah, tetapi lebih penting lagi membuat sejarah yang baik bagi masa depan,” pesan Maruarar.

Kementerian PANRB dan TBI Bahas Penguatan Pemerintah Digital dan DPI

JAKARTA – Transformasi digital pemerintahan dan tata kelola data pembangunan menjadi hal penting untuk dilakukan dengan ditunjang oleh pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) yang menjadi tulang punggung berbagai layanan pemerintah. DPI sendiri berupa identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital yang dijaga selaras dengan prinsip pelindungan data pribadi dan keamanan siber. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat bertemu dengan tim Tony Blair Institute (TBI), di Kantor Kementerian PANRB, Senin (9/3/2026).

“Terima kasih kepada tim TBI yang sudah memberikan support kepada Kementerian PANRB yang mendukung implementasi pemerintahan digital. Saya kira kerja sama dengan TBI dapat menghasilkan policy yang memberikan dampak bagi layanan publik yang lebih baik kedepannya,” ujarnya.

Menteri Rini menyampaikan jika pemerintah Indonesia telah memahami pentingnya DPI dalam mendukung integrasi dan interoperabilitas sistem untuk menghadirkan layanan yang berkualitas, inklusif, dan efisien. Upaya integrasi DPI dengan berbagai layanan publik prioritas yang terintegrasi ke dalam satu portal pun diatur melalui Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Disampaikan jika pemanfaatan DPI dan use case prioritas juga sebagai kunci percepatan dan fondasi digital untuk kesuksesan program prioritas Presiden, dimana DPI sebagai backbone interoperabilitas dan keterpaduan. Kementerian PANRB sebagai koordinator Proyek Strategis Nasional pengembangan layanan digital pemerintah terpadu menekankan pentingnya interoperabilitas data untuk mempercepat pencapaian target RPJMN sekaligus memperkuat fondasi pemerintahan digital yang berdampak langsung bagi rakyat.

Menurutnya DPI merupakan fondasi yang memungkinkan keterpaduan tersebut berjalan efektif. Identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital bukan hanya instrumen teknis, melainkan jembatan yang memastikan layanan publik hadir lebih cepat, lebih adil, dan lebih terpercaya.

“Pemanfaatan DPI menjadi kunci, memastikan pertukaran data dan layanan publik berjalan mudah, aman, dan terukur. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi harus kita terapkan sejak awal, tepat guna, dan proporsional agar keterpaduan bisa diwujudkan dan kepercayaan publik tetap terjaga,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut Menteri Rini menjelaskan jika pemanfaatan DPI, khususnya Data Exchange, harus ditingkatkan baik untuk analitik maupun peningkatan kualitas layanan publik, sementara keamanan siber dan pelindungan data pribadi perlu diterapkan secara terukur di seluruh K/L. Aspek yang sifatnya administratif berupa MoU/PKS juga perlu diminimalisir dengan mekanisme yang lebih otomatis dan mudah, agar keterpaduan dan interoperabilitas menjadi kewajiban, bukan tantangan.

Sementara itu Country Director TBI Abetnago Tarigan mengatakan bahwa pertemuan dimaksudkan untuk mendalami lebih lanjut terkait pengembangan dan pemanfaatan DPI untuk mendukung tercapainya prioritas Pemerintah Indonesia. Dikatakan bahwa TBI mendukung transformasi digital pemerintah Indonesia dan melihat peluang besar untuk memperkuat kerja sama strategis, khususnya dalam pengembangan layanan digital pemerintah terpadu.

“Kita berkomitmen untuk mendukung penerapan digital dan Artificial Intelligence (AI) di pemerintah Indonesia. Kita juga sudah mendukung pelatihan ASN berdasarkan AI yang dikoordinasikan oleh Lembaga Adminstrasi Negara (LAN),” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa ASN yang merupakan pembuat kebijakan sekaligus pelayan masyarakat, memiliki peran kunci dalam proses transformasi digital. Oleh karena itu, setiap ASN harus menguasai kemampuan digital yang mumpuni, memiliki mindset digital untuk mendukung keberhasilan transformasi digital. 

Gus Ipul dan Gubernur NTB Sinkronkan Pemutakhiran Data Tunggal dan Sekolah Rakyat

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerima audiensi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal di Café Selalu Ada, Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Senin (9/3/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kualitas data sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta kesiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Provinsi NTB.

Dalam pertemuan tersebut, Mensos yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah terus memperbaiki kualitas data DTSEN melalui berbagai kanal partisipasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa data sosial bersifat dinamis sehingga proses pemutakhiran harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Perbaikan kualitas data DTSEN dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari SIKS-NG, Cek Bansos, ground check, call center 021-171, hingga WhatsApp Lapor Bansos 08877 171 171,” ujar Gus Ipul.

Menurutnya, beragam kanal tersebut disediakan agar masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam proses pemutakhiran data.

“Bagi masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi, kami siapkan layanan call center dan WhatsApp agar tetap bisa menyampaikan laporan atau perbaikan data,” tambahnya.

Gus Ipul menegaskan bahwa perbaikan data ini menjadi bagian dari target nasional yang diarahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin memastikan bantuan sosial benar-benar diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Dalam paparannya, Gus Ipul juga menjelaskan bahwa instrumen pengumpulan data telah distandardisasi oleh Badan Pusat Statistik, dengan puluhan variabel kesejahteraan yang menjadi dasar pengukuran. Data tersebut kemudian divalidasi dan dimonitor secara berkala agar akurasinya terus meningkat.

Ia mengakui bahwa proses penyempurnaan data masih berjalan. Berdasarkan pemetaan awal DTSEN, masih terdapat sebagian penduduk pada desil kesejahteraan terendah yang belum menerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK), sementara sebagian penerima bantuan justru berasal dari kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi.

“Ini bukan kesalahan siapa-siapa. Ini konsekuensi dari data yang dinamis dan memang harus terus kita perbaiki. Prinsipnya, bantuan negara harus diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, bukan kepada yang paling dulu tercatat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan perkembangan mekanisme pengaktifan kembali peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Dari sekitar 11 juta peserta yang sebelumnya dinonaktifkan, sekitar 869 ribu peserta telah kembali aktif melalui berbagai skema, antara lain reaktivasi PBI-JK, peralihan ke skema pembiayaan pemerintah daerah, perusahaan, maupun peserta mandiri.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik upaya digitalisasi dan integrasi data yang dilakukan pemerintah pusat.

“Digitalisasi ini penting agar data bisa terintegrasi dengan berbagai sistem yang lain. Dulu belum ada pengintegrasian sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB juga secara rutin melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan setiap tahun melalui pendamping di lapangan.

“Kami melakukan orkestrasi agar seluruh pihak, baik instansi pemerintah maupun lembaga seperti kampus, memiliki satu data yang sama dalam proses pemadanan,” kata Iqbal.

Selain perbaikan data, Pemprov NTB juga memperkuat intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga. Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha produktif seperti ayam petelur maupun usaha pertanian skala rumah tangga.

“Setiap desa kami alokasikan sekitar Rp500 juta untuk intervensi level desa. Kami juga mendorong pemerintah pusat dan CSR untuk ikut mengintervensi keluarga dengan kategori kemiskinan ekstrem,” jelasnya.

Di sela pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Provinsi NTB sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan rentan.

Audiensi ini turut dihadiri oleh jajaran Kementerian Sosial, antara lain Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktur Pemberdayaan Sosial Daerah Tertinggal, serta delegasi Pemerintah Provinsi NTB yang terdiri dari Kepala Bappeda Baiq Nelly Yuniarti, Kepala Dinas Kominfo Akhsanul Khalik, Kepala Badan Penghubung Lalu Achmad Sukarman, dan Kepala Bidang P2M Bappeda Herry Agustiadi.