DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia Menjadi Undang-Undang

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa persetujuan RUU SDI menjadi UU merupakan langkah krusial dalam memperkuat basis perencanaan pembangunan nasional, mencegah tindak manipulasi data, serta menjamin kedaulatan data nasional di era digital. Persetujuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan data menjadi fondasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

“Data adalah fondasi utama bagi interoperabilitas lintas instansi, menjadikan pembangunan jadi lebih terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan adanya satu data, pengelolaan data yang akurat diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai kelompok masyarakat yang sering terabaikan dan memastikan program bantuan sosial serta pembangunan menjangkau seluruh pelosok nusantara secara adil.

“Kami juga memastikan bahwa pemanfaatan dan interoperabilitas data lintas sektor juga harus berlandaskan asas adil dan inklusif untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy mewakili pemerintah pada Pendapat Akhir Presiden mengatakan bahwa persetujuan RUU SDI bukan sekedar sebuah proses legislasi.

“Ini historical moment seperti hari-hari pada saat kita memperingati sumpah pemuda yang menyatukan bangsa dalam pembangunan kita. Setelah kita dipersatukan oleh satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, kini kita memasuki babak baru. Kita mempunyai satu data Indonesia,” kata Pambudy.

Menurutnya, data bukan sekedar tabel statistik dan bukan sekedar sesuatu yang tersimpan di dalam server pemerintah. Data adalah cermin kejujuran Republik Indonesia untuk menyejahterakan rakyatnya.

“Data memberi tahu kita siapa yang sudah menikmati hasil pembangunan,  tetapi juga siapa yang masih tertinggal. Karena itu data yang bermutu bukan hanya membuat negara bekerja lebih efisien, data harus membuat negara hadir, data harus membuat negara lebih peka, data harus membuat negara lebih jujur dan lebih berhati nurani,” ujarnya.

Ketika data keliru, yang salah bukan hanya angka, tetapi terluka adalah keadilan. Bantuan yang salah sasaran, program yang tumpang tindih, dan anggaran yang tidak tepat guna, seringkali berawal dari satu sumber, yaitu data yang tidak terkelola dengan baik," ucapnya.

RUU SDI merupakan RUU yang sebelumnya disetujui sebagai usul inisiatif DPR. Selama pembahasan bersama pemerintah, total ada 1.338 daftar inventarisir masalah (DIM) batang tubuh dan 829 DIM penjelasan. Lewat pembahasan DIM, RUU SDI disepakati terdiri atas 20 bab dan memuat 141 pasal.

Sturman menambahkan bahwa RUU SDI antara lain mengatur soal data dasar nasional (DDN). Menurutnya, DDN nantinya akan dikelola penuh oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan. Selain itu, RUU SDI juga mengatur tata kelola SDI melalui rencana induk SDI, arsitektur SDI, manajemen SDI, dan siklus SDI. RUU SDI juga mengatur keamanan dan perlindungan data melalui standar keamanan data.

Kemkomdigi Targetkan Indonesia Jadi Basis Produksi dan Investasi Digital Asia Tenggara

Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan Indonesia berkembang dari pasar digital menjadi basis produksi, inovasi, dan investasi digital di Asia Tenggara.

Arah tersebut ditopang pembangunan infrastruktur digital, pusat data dan komputasi awan, pengembangan kecerdasan artifisial (AI), talenta digital, serta kepastian regulasi bagi investor.

“Indonesia siap beralih dari pasar digital besar menjadi basis produksi, inovasi, dan investasi digital utama di Asia Tenggara. Kami siap bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Amerika yang ingin membangun di sini untuk pasar Indonesia, untuk ASEAN, dan untuk kawasan Asia-Pasifik yang lebih luas,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam 14th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta Selatan, Selasa (06/10/2026).

Pada awal 2026, pengguna internet Indonesia mencapai 235 juta atau 81,72 persen populasi.

Infrastruktur serat optik telah mencapai 460.000 kilometer dan menjangkau lebih dari 5.000 kecamatan.

“Investor tidak hanya mencari pengguna, tetapi juga infrastruktur, kapasitas cloud, aliran data yang aman, talenta berkualitas tinggi, dan kebijakan yang dapat diprediksi,” tutur Wamen Nezar.

Kemkomdigi memperkuat konektivitas melalui Palapa Ring dan SATRIA-1.

SATRIA-1 menyediakan kapasitas 150 Gbps untuk sekitar 37.000 titik layanan publik dan dirancang membantu menghubungkan hingga 45 juta masyarakat yang sebelumnya belum memperoleh akses memadai.

Hingga 2024, sebanyak 6.794 lokasi BTS telah beroperasi di wilayah perbatasan, terpencil, dan tertinggal.

Pemerintah menargetkan kecepatan broadband seluler menuju 100 Mbps pada 2029, termasuk melalui optimalisasi spektrum pita menengah untuk 5G.

Peluang investasi juga dibuka pada pusat data, komputasi awan, kabel bawah laut, infrastruktur komputasi, dan energi terbarukan.

“Dengan potensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia hingga lebih dari Rp4.000 triliun pada 2029, pusat data, layanan cloud, sistem kabel bawah laut, komputasi, dan energi terbarukan merupakan peluang investasi strategis,” jelas Wamen Nezar.

Di bidang AI, pemerintah menyusun peta jalan AI nasional 2026–2029 yang melibatkan lebih dari 30 kementerian dan lembaga.

Lima prioritasnya meliputi kesehatan, pendidikan talenta digital, reformasi birokrasi, kota pintar, dan ketahanan pangan.

Kebijakan AI diarahkan pada partisipasi pemangku kepentingan, inovasi, penguatan teknologi dan riset, serta mitigasi risiko.

“Ekosistem AI yang tepercaya membutuhkan lebih dari sekadar akses ke daya komputasi. Hal ini membutuhkan kejelasan mengenai akuntabilitas, keamanan, transparansi, tata kelola data, dan pengawasan manusia,” ungkap Wamen Nezar.

Kemkomdigi juga menyiapkan tata kelola pusat data nasional, cloud pemerintah, infrastruktur publik digital, serta peta jalan infrastruktur digital.

Pemerintah membuka kolaborasi dengan perusahaan Amerika Serikat dalam riset AI, penerapan AI yang bertanggung jawab, solusi bahasa dan konteks lokal, infrastruktur AI, keamanan siber, dan pengembangan talenta.

Peluang tersebut telah diikuti investasi konkret.

Microsoft mengumumkan investasi US$1,7 miliar untuk cloud dan AI di Indonesia, dengan potensi dampak ekonomi US$2,5 miliar dan sekitar 60.000 lapangan kerja hingga 2028.

AWS telah menginvestasikan US$5 miliar sejak 2021 dengan komitmen investasi hingga 2036.

“Investasi ini tidak hanya membawa modal, tetapi juga kemampuan rekayasa, mitra lokal, kolaborasi penelitian, pengembangan tenaga kerja, dan layanan yang lebih baik bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia,” kata Wamen Nezar.

Untuk memperkuat kepercayaan, pemerintah mempersiapkan regulasi yang ramah terhadap investor melalui konsultasi awal, panduan implementasi yang jelas, standar yang transparan, dan dialog publik-swasta yang terstruktur.

Menurut Wamen Nezar, kepastian regulasi bukan berarti aturan tidak akan berubah, melainkan perubahan dijelaskan, dikonsultasikan, dan diterapkan secara adil.

“Mari kita bangun kepercayaan itu melalui proyek-proyek konkret, hasil yang terukur, dan ekonomi digital yang terbuka terhadap inovasi, berlandaskan kepercayaan, dan inklusif dalam manfaatnya,” pungkas Wamen Nezar.

Peringatan HUT ke-81 TNI Jadi Momentum Perkenalan PDU 1 Trimatra Terbaru, Padukan Filosofi Budaya dan Jati Diri TNI

Jakarta – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi momentum penting dalam perjalanan TNI, yang ditandai dengan diperkenalkannya Pakaian Dinas Upacara (PDU) 1 Trimatra terbaru, Senin (5/10/2026). Rancangan seragam resmi tersebut merupakan hasil pemikiran dan inovasi yang dikembangkan secara internal di lingkungan TNI, sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas, kehormatan, dan tradisi TNI. Rancangan PDU 1 Trimatra tersebut telah melalui mekanisme pelaporan secara resmi dan memperoleh persetujuan langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI.

Seragam PDU 1 Trimatra terbaru memadukan ketegasan karakter militer modern dengan kedalaman filosofi budaya nusantara. Desain ini mengadaptasi potongan seremonial yang terstruktur dari tailoring militer tradisional, dengan inspirasi khusus dari busana adat beskap modern, sehingga menampilkan nilai-nilai luhur budaya nasional yang merefleksikan jati diri seluruh matra TNI.

Dari sisi material, PDU 1 Trimatra terbaru menggunakan bahan yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Panglima TNI serta didukung penerapan teknologi garmen terkini. Pemilihan material dan penerapan teknologi tersebut ditujukan untuk menunjang kenyamanan, kerapian, dan ketahanan seragam, sehingga tetap mendukung penampilan serta kesiapan prajurit dalam melaksanakan tugas dan upacara kedinasan.

Salah satu keunikan PDU 1 Trimatra terbaru tercermin pada detail desain di bagian kerah dan manset lengan yang sarat makna filosofis. Kerah berwarna merah menjadi simbol kekuatan dan ketangguhan sekaligus penanda bagi Perwira dan Komandan, sementara bagi Bintara dan Tamtama, warna dasar kerah diselaraskan dengan warna dominan seragam masing-masing matra. Detail rantai atau tambang pada kerah merepresentasikan simpul ikatan pengabdian yang kokoh dan tanpa batas, yang menyatukan kekuatan Matra Darat, Laut, dan Udara dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, bordir padi pada bagian manset melambangkan dedikasi prajurit TNI yang senantiasa menjunjung kerendahan hati, namun tetap teguh berdiri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung serta pengayom kemakmuran rakyat.

Identitas dan kebanggaan masing-masing matra tetap dipertahankan melalui penggunaan warna khas yang memiliki makna filosofis tersendiri. Warna hijau pada TNI Angkatan Darat merepresentasikan karakter yang kokoh dan membumi, serta kedekatan prajurit dengan tanah air dan rakyat. Warna tersebut juga memiliki nilai historis sebagai warna kamuflase yang mencerminkan kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas dan operasi, selaras dengan amanat Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, warna putih pada TNI Angkatan Laut melambangkan kesiapsiagaan dan ketulusan pengabdian serta kerelaan prajurit untuk berkorban demi mempertahankan kedaulatan wilayah perairan NKRI. Adapun warna biru dongker pada TNI Angkatan Udara merepresentasikan langit dan ruang angkasa sebagai ruang pengabdian dalam pelaksanaan tugas, sekaligus mencerminkan ketegasan, kewibawaan, kestabilan emosi, dan ketenangan prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan di medan tugas

Menteri PKP dan Gubernur BI Perkuat Sinergi Dukung Sektor Perumahan

Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti di Ruang Rapat Besar, Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dan koordinasi dalam mendorong sektor perumahan sebagai salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa sektor perumahan menjadi salah satu sektor prioritas yang terus didorong melalui berbagai kebijakan Bank Indonesia.

Salah satunya melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Melalui penguatan KLM, peningkatan insentif dari 4 persen menjadi 6 persen turut mendorong penyaluran KPR komersial baru. Pada periode April 2025 hingga Juli 2026, penyaluran KPR komersial baru mencapai 115.927 unit dengan total nilai Rp68,35 triliun.

“Untuk sektor perumahan, real estate, dan konstruksi, plafonnya sebenarnya 1,4 persen dari total DPK. Yang terjadi sekarang sekitar 1,32 persen, jadi sebenarnya masih ada 0,08 persen yang masih bisa dioptimalkan,” ujar Destry.

Melalui penguatan KLM pada September 2026, total insentif KLM meningkat menjadi 6 persen, yang terdiri atas KLM pembiayaan (financing) sebesar 4 persen dan KLM pendalaman pasar uang sebesar 2 persen.

Untuk sektor perumahan, real estate, dan konstruksi, plafon KLM mencapai 1,4 persen dari total Dana Pihak Ketiga (DPK). Saat ini pemanfaatannya telah mencapai sekitar 1,32 persen sehingga masih terdapat ruang sekitar 0,08 persen yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pembiayaan pada sektor tersebut.

Selain KLM, Bank Indonesia juga memberikan dukungan terhadap sektor perumahan melalui sejumlah kebijakan lainnya, antara lain pelonggaran Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) hingga 100 persen, penguatan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) termasuk melalui pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta pemanfaatan surat utang PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai underlying repo dalam operasi moneter Bank Indonesia.

Destry menegaskan bahwa berbagai kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap sektor perumahan dan akan terus diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah.

“Ini adalah bentuk dukungan dari Bank Indonesia. Tentunya ke depan kita ingin sinergi yang terus kita perkuat,” ujar Destry.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Bank Indonesia terhadap sektor perumahan. Menurutnya, pembangunan perumahan memiliki ekosistem yang luas dan dapat memberikan dampak terhadap berbagai sektor ekonomi, mulai dari perbankan, pengembang, kontraktor, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Presiden melihat perumahan ini bisa menjadi penggerak ekonomi. Saya merasa tidak sendirian karena Bank Indonesia memberikan dukungan melalui kebijakan-kebijakannya,” ujar Maruarar.

Maruarar menambahkan, pemerintah terus mendorong berbagai program perumahan yang melibatkan banyak pelaku usaha dan tenaga kerja, termasuk melalui pengembangan ekosistem gentengisasi yang juga dapat menggerakkan aktivitas UMKM dan industri terkait.

Wamenkes Dante: Dokter Internsip Harus Siap Mengabdi, Jangan Ada Lagi Perundungan

Kementerian Kesehatan RI menggelar Pembekalan Peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) dan Program Internsip Dokter Gigi Indonesia (PIDGI) Angkatan III Tahun 2026 secara serentak di enam provinsi pada Kamis (1/10). Pembekalan ini menekankan kesiapan peserta dalam melayani masyarakat serta pentingnya lingkungan kerja atau wahana internsip yang aman dan bebas dari perundungan.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa peserta internsip kini telah berstatus sebagai tenaga medis profesional yang siap mengabdi kepada masyarakat.

“Masyarakat tidak lagi melihat Saudara sebagai mahasiswa kedokteran, melainkan sebagai seorang dokter. Bersama sebutan itu, datang pula tanggung jawab besar untuk mengobati. Seperti pesan populer, with great power comes great responsibility,” ujar Wamenkes saat membuka kegiatan di Tangerang, Banten.

Wamenkes mengingatkan bahwa luasnya wilayah dan beragamnya kondisi demografi Indonesia menuntut dokter memiliki kemampuan beradaptasi serta clinical judgment yang tajam. Ia juga membagikan pengalamannya saat bertugas sebagai dokter pegawai tidak tetap (PTT) di Batang Asai, Jambi. Saat itu, ia harus mengabdi di daerah dengan keterbatasan akses listrik dan fasilitas sanitasi.

Menurutnya, pengalaman bertugas di lapangan sangat penting untuk melatih kemampuan adaptasi, baik secara medis maupun sosial, dalam menghadapi berbagai kondisi pelayanan kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Yuli Fariati menegaskan komitmen Kemenkes untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi seluruh peserta internsip.

“Jangan ada lagi kekerasan, bullying, atau intimidasi. Mereka yang datang adalah teman sejawat yang sudah menyandang gelar dokter, bukan lagi mahasiswa. Wahana pendidikan harus menjadi tempat kolaborasi,” tegas Yuli.

Yuli juga mengingatkan peserta agar disiplin dalam memenuhi kewajiban administratif. Ia secara tegas melarang penggunaan jasa perantara atau calo untuk mengisi logbook harian.

Untuk mencegah kecurangan, Kemenkes telah memperbarui sistem logbook dengan fitur transparansi yang memungkinkan pemantauan oleh dokter pendamping, Komite Internsip Dokter Indonesia (KIKI) Provinsi, hingga orang tua peserta.

Selain itu, Kemenkes menegaskan bahwa beban kerja peserta internsip adalah 40 jam per minggu atau delapan jam per hari.

“Puskesmas berfokus pada public health sehingga tidak ada kewajiban jam jaga malam. Sementara di rumah sakit, jam jaga harus menyesuaikan ketentuan tanpa melebihi batas waktu. Jika ada kegiatan tambahan seperti apel atau penugasan di luar kewajiban, hal itu harus berdasarkan kesepakatan dan didukung kompensasi transport,” tambah Yuli.

Dari sisi peserta, drg. Muhammad At-Tariq, peserta PIDGI asal Banten yang akan bertugas di RSUD dr. Drajat Prawiranegara dan Puskesmas Ciruas, menyatakan kesiapannya mengikuti program internsip. Ia menilai pembekalan tersebut membantu peserta mempersiapkan diri menghadapi tugas pelayanan kesehatan.

“Pembekalan ini sangat membantu kami untuk siap berkomunikasi dengan pasien dan melakukan promosi kesehatan yang benar,” tuturnya.

Hal senada disampaikan dr. Hana Anindya, peserta PIDI yang akan bertugas di RSU Bhakti Asih dan Puskesmas Larangan Utara. Ia menyebut kesiapan mental sebagai salah satu kunci dalam menjalani masa internsip selama satu tahun ke depan.

Melalui pembekalan ini, Kemenkes memastikan seluruh wahana internsip siap memberikan supervisi dan perlindungan yang optimal. Dengan demikian, para dokter dan dokter gigi peserta internsip dapat menjalankan tugas secara aman dan profesional serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pembekalan Peserta Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia Angkatan III Tahun 2026 berlangsung selama tiga minggu, mulai 14 September hingga 3 Oktober 2026. Secara keseluruhan, program ini diikuti 4.630 peserta, terdiri atas 3.903 peserta PIDI dan 727 peserta PIDGI.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Komite Internsip Dokter Indonesia (KIKI)/POKJA Pusat, KIKI Provinsi, serta BPJS Ketenagakerjaan.

Khusus pembekalan serentak selama dua hari, kegiatan dilaksanakan di enam provinsi dengan total 457 peserta, terdiri atas 326 peserta PIDI dan 131 peserta PIDGI. Sebarannya meliputi Provinsi Banten sebanyak 96 peserta PIDI dan 32 peserta PIDGI; Kalimantan Timur 59 peserta PIDI dan 17 peserta PIDGI; Kalimantan Selatan 51 peserta PIDI dan 36 peserta PIDGI; Kalimantan Barat 80 peserta PIDI dan 38 peserta PIDGI; Kalimantan Tengah 14 peserta PIDI dan delapan peserta PIDGI; serta Kalimantan Utara 26 peserta PIDI tanpa peserta PIDGI.

Wapres Bahas Akselerasi Pendidikan di Indonesia Timur Bersama RAPI

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima jajaran pengurus Ruang Aksi Pemimpin Indonesia (RAPI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (30/09/2026). Pertemuan tersebut membahas upaya percepatan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia Timur, khususnya melalui penerapan metode pembelajaran inovatif untuk membantu anak-anak menguasai kemampuan dasar membaca dan berhitung.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres menekankan pentingnya perhatian terhadap berbagai tantangan pendidikan di Indonesia Timur, termasuk Papua. Salah satu upaya yang dibahas adalah pemanfaatan Metode GASING (Gampang, Asyik, dan Menyenangkan) yang dikembangkan oleh Profesor Yohanes Surya. Metode ini mengedepankan pembelajaran yang menyenangkan melalui kegiatan bermain dan bernyanyi agar anak-anak lebih mudah memahami materi.

“Tadi kan dibahas masalah anak-anak yang belum bisa membaca, belum bisa berhitung, saya kira dengan Metode GASING ini mereka bisa cepat masuk. Jadi belajar sambil bernyanyi, bermain game. Tapi membutuhkan coach-coach (pelatih) yang banyak seperti ini dan metodenya memang dibikin se-fun (menyenangkan) mungkin,” ujar Wapres.

Wapres juga mengemukakan gagasan untuk memperluas penerapan metode pembelajaran tersebut melalui kolaborasi bersama RAPI, terutama di daerah yang membutuhkan perhatian khusus dalam peningkatan kualitas pendidikan.

“Ini mungkin ke depan bisa kita kolaborasikan Pak. Profesor Yohanesnya turun langsung ke sini,” ungkapnya.

Di sisi lain, Wapres juga menilai pendekatan pendidikan di sejumlah wilayah Papua perlu disesuaikan dengan karakter budaya dan potensi yang dimiliki masyarakat setempat. Salah satunya melalui Sekolah Lapang Sagu di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, yang mengintegrasikan pembelajaran dengan pengetahuan dan praktik masyarakat setempat, sekaligus mendorong pemberdayaan melalui pengembangan hilirisasi sagu untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

Usai pertemuan dengan Wapres, pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina RAPI, Jimmy Boaz Oentoro, menyampaikan apresiasi atas kesempatan bertemu dan berdiskusi dengan Wapres. Dalam pertemuan tersebut, RAPI menyerahkan dokumen pemikiran (white paper) yang memuat hasil studi dan rekomendasi untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia Timur.

“Hari ini pertemuan yang sangat hangat dengan Bapak Wapres Mas Gibran Rakabuming Raka untuk memberikan white paper, pemikiran-pemikiran kepada beliau dari tim kami bagaimana akselerasi pendidikan khususnya di Indonesia Timur,” papar Jimmy dalam keterangannya usai pertemuan.

Jimmy menjelaskan, bahwa rekomendasi yang disampaikan kepada Wapres didasarkan pada pengalaman dan studi kasus yang telah dilakukan RAPI selama hampir tiga tahun. Program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan sekolah, tetapi juga mencakup penanganan stunting, peningkatan kesehatan anak sekolah, serta pemberdayaan keluarga dan transformasi komunitas.

“Dan kami tidak sekadar memberikan white paper saja, tapi kami telah melakukan case study kurang lebih hampir 3 tahun. Membangun sekolahan, lalu melakukan proses stunting, bagaimana mengatasi stunting. Dan juga kesehatan bagi anak-anak sekolah, keluarga, dan transformasi di komunitasnya. Beliau sangat senang sekali,” pungkasnya.

Harga Singkong Naik, MSI Apresiasi Kebijakan Mentan Amran Stop Impor

JAKARTA — Kebijakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menghentikan impor singkong dan mendorong pengembangan bioetanol mendapat apresiasi dari Masyarakat Singkong Indonesia (MSI). Kebijakan tersebut dinilai mulai memperkuat pasar singkong domestik, dengan harga di sejumlah sentra produksi kini mencapai sekitar Rp2.400 per kilogram sekaligus membuka pasar baru bagi petani melalui industri bioetanol. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum MSI Arifin Lambaga saat audiensi dengan Mentan Amran di Jakarta, Rabu (23/9).

Arifin mengatakan kebijakan pemerintah memberikan dampak positif bagi petani singkong. Menurutnya, berkurangnya pasokan impor membuat ruang pasar domestik semakin terbuka bagi produksi petani dalam negeri.

"Alhamdulillah, terutama di Lampung sebagai salah satu sentra produksi singkong, harganya sudah bagus, sekitar Rp2.400. Kami berterima kasih kepada Pak Menteri dan Pak Presiden atas dukungan dan beberapa kebijakan, misalnya stop impor singkong," ujar Arifin.

Arifin mengatakan penguatan pasar domestik perlu diikuti peningkatan produksi secara bertahap. Hal ini penting mengingat kebutuhan singkong berpotensi meningkat seiring dengan pengembangan industri bioetanol nasional.

Menurut Arifin, dorongan Mentan Amran terhadap pengembangan bioetanol dapat menciptakan pasar baru dengan skala besar bagi komoditas singkong. Kebutuhan bahan baku yang meningkat akan memberikan peluang bagi petani untuk memperluas produksi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi singkong.

"Ini kebutuhan yang besar. Ini pasar yang sangat besar bagi kita," ujarnya.

Arifin menyebut kebutuhan bioetanol untuk mendukung program pencampuran bahan bakar berpotensi mencapai skala besar. Untuk mendukung E20 saja, menurutnya dibutuhkan sekitar 2,2 juta kiloliter bioetanol.

Karena itu, MSI menyatakan kesiapan mendukung program pemerintah menuju E20. Asosiasi juga telah berkoordinasi dengan pelaku singkong di berbagai daerah untuk mempersiapkan pasokan bahan baku.

"Kami siap 100 persen mendukung program E50. Yang penting bahannya," tegas Arifin.

Untuk mendukung kebutuhan bahan baku tersebut, MSI menyatakan siap berpartisipasi dalam pengembangan sekitar 500 ribu hektare lahan singkong. Namun, Arifin mengatakan pengembangan dalam skala besar membutuhkan penguatan sektor hulu, terutama penyediaan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, serta skema pembiayaan.

Kebutuhan benih menjadi salah satu perhatian utama. Arifin menjelaskan satu hektare lahan membutuhkan sekitar 8.000 hingga 10.000 stek. Karena itu, pengembangan ratusan ribu hektare membutuhkan penyediaan benih dalam jumlah sangat besar.

"Benihnya harus benih unggul yang bisa menghasilkan produktivitas singkong dan kadar pati yang baik. Karena yang untuk diolah menjadi bioetanol itu tergantung pada patinya," jelasnya.

Di sisi industri, MSI juga menyatakan telah melakukan komunikasi dengan sejumlah investor yang berminat mengembangkan pengolahan singkong menjadi bioetanol.

"Kami sudah melakukan beberapa kontak dengan para investor, terutama di pengolahan singkong menjadi bioetanol. Beberapa investor sudah siap," katanya.

Menurut Arifin, kepastian pasar atau off-taker menjadi salah satu faktor penting agar investasi bioetanol dapat segera direalisasikan. Kepastian pasar juga dibutuhkan untuk memastikan peningkatan produksi petani terserap oleh industri.

MSI mengusulkan pengembangan industri bioetanol dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan sentra produksi singkong. Salah satu skema yang disiapkan adalah pola kemitraan inti-plasma, sehingga petani dapat terlibat langsung sebagai pemasok bahan baku.

Arifin menilai pengembangan bioetanol dapat menjadi bagian penting dari hilirisasi singkong nasional. Selain membuka pasar baru, industri tersebut berpotensi meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperluas keterlibatan petani dalam rantai industri energi.

MSI berharap sinergi pemerintah, petani, asosiasi, investor, dan industri terus diperkuat. Dengan demikian, kebijakan pengendalian impor dapat berjalan beriringan dengan peningkatan produksi domestik dan pembukaan pasar baru melalui bioetanol.