Mentan Amran Sidak Pasar, Tegaskan Saat Nataru Harga Pangan Tidak Boleh Dimainkan

Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan, untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan pangan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dalam sidak tersebut, Mentan Amran menegaskan tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan momentum Nataru untuk menaikkan harga pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

 

“Kami tidak ingin ada yang memanfaatkan situasi di saat Natal dan Tahun baru, kemudian seenaknya menaikkan harga di atas HET. Sekali lagi, kita adalah produsen minyak goreng terbesar di dunia. Tidak ada alasan untuk naik. Harus ikuti HET yang ada,” kata Mentan Amran saat melakukan sidak ke Pasar Tebet Barat, Selasa (30/12/2025).

 

Dalam sidak pasar tersebut, Mentan Amran menemukan harga minyak goreng rakyat masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan harga di lapangan berkisar hingga Rp18.000 per liter. Ia menegaskan bahwa penelusuran akan difokuskan pada rantai hulu, khususnya produsen dan distributor, bukan pedagang eceran.

 

“Jangan diganggu pedagang pengecernya. Tapi produsennya langsung. Tidak ada alasan harga minyak goreng naik,” tegasnya.

 

Mentan Amran juga menekankan bahwa secara nasional tidak terdapat alasan fundamental bagi kenaikan harga pangan.

 

“Sekarang beras, minyak goreng tidak ada alasan naik. Karena saat ini produksinya tinggi,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Mentan Amran menegaskan bahwa pedagang kecil tidak boleh menjadi korban dari praktik tidak sehat di tingkat hulu. Ia mengingatkan agar pihak-pihak yang mengambil keuntungan berlebihan segera ditindak.

 

“Jangan ganggu mereka. Saat ini yang mencari untung banyak, apalagi serakahnomics, keserakannya sudah tinggi sekali,” ujar Mentan Amran.

 

Selain itu, Mentan Amran memastikan pemerintah akan menindak tegas pelaku usaha di hulu apabila terbukti sengaja memanfaatkan momentum hari besar keagamaan untuk mencari keuntungan berlebihan.

 

“Bila perlu, kalau memang dia sengaja untuk mencari keuntungan, itu disegel dan izinnya dicabut,” tegas Mentan.

 

Sementara itu, Mentan Amran mengapresiasi pedagang beras yang telah menjual komoditas pangan di bawah HET. Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

 

“Kami ucapkan terima kasih kepada pedagang yang dulu berjanji menurunkan harga beras di bawah HET.,” kata Mentan Amran.

 

Salah satu pedagang Pasar Tebet Barat, Junaidi, menyampaikan bahwa kenaikan harga minyak goreng tidak berdampak pada besarnya margin keuntungan pedagang.

 

“Untung per liter keuntungan dapat Rp1.000-an. Kita naikin harga juga kesian juga sama rakyat juga,” kata Junaidi.

 

Menutup sidak, Mentan Amran menegaskan pemerintah tidak lagi sekadar memberikan imbauan, melainkan akan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran.

 

“Kalau dulu himbauan. Sekarang, bila ada yang melanggar, itu ditindak,” pungkas Mentan Amran.

Kemenperin: SBIN Perkuat Produk Industri Nasional Berbasis Standar Mutu

Kementerian Perindustrian terus memperkuat fondasi industri nasional agar tetap tangguh dan berdaya saing di tengah dinamika global. Hal ini ditegaskan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, bahwa untuk menjawab tantangan ke depan sekaligus mengakselerasi pencapaian Indonesia Emas 2045, Kemenperin telah menetapkan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) sebagai arah kebijakan pembangunan industri nasional.

 

“SBIN bertumpu pada empat pilar utama, yakni hilirisasi industri, pengembangan ekosistem industri, penguasaan teknologi, serta keberlanjutan,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/12). Keempat pilar tersebut dijalankan dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan sebagai kunci penguatan daya saing industri nasional.

 

Dalam kerangka implementasi SBIN, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) memegang peran strategis dalam memperkuat ekosistem industri melalui pengembangan standardisasi, kebijakan jasa industri, serta penguatan infrastruktur mutu. Kepala BSKJI Emmy Suryandari menyampaikan, melalui 24 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah koordinasi BSKJI, Kemenperin terus meningkatkan kualitas dan relevansi layanan jasa industri agar semakin adaptif terhadap kebutuhan industri.

 

“Layanan yang kami kembangkan mencakup sertifikasi, pengujian, kalibrasi, uji profisiensi, hingga pendampingan teknis. Seluruh layanan tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu, keselamatan, dan daya saing produk industri nasional,” ujar Emmy.

 

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB), salah satu unit kerja di bawah BSKJI, menyelenggarakan Industrial Gathering Tahun 2025 dengan tema “Sinergi dan Kolaborasi Menuju Kemandirian Industri”.

 

Industrial Gathering 2025 diikuti sebanyak 200 peserta yang terdiri atas 150 peserta luring dan 50 peserta daring. Peserta berasal dari berbagai unsur, antara lain instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN, Bank Indonesia, pelaku industri, akademisi, asosiasi, serta mitra dan calon pengguna layanan BBSPJIKB.

 

Dalam sambutannya saat membuka kegiatan secara daring, Kepala BSKJI Emmy Suryandari menegaskan komitmen BSKJI dalam memastikan mutu produk industri nasional. “BSKJI akan terus memastikan bahwa produk industri nasional memenuhi standar mutu, keselamatan, serta standar global yang berkelanjutan. Seluruh unit kerja kami dorong untuk terus berinovasi dan adaptif dalam menjawab kebutuhan industri,” tuturnya.

 

Sementara itu, Plt. Kepala BBSPJIKB Cahyadi menjelaskan, Industrial Gathering menjadi forum strategis untuk memperkuat komunikasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan industri. “Agenda ini sebagai forum komunikasi yang terbuka, konstruktif, dan kolaboratif. Melalui kegiatan ini, kami juga mensosialisasikan perluasan jenis dan ruang lingkup layanan jasa industri BBSPJIKB kepada mitra dan calon mitra guna memperkuat kolaborasi ke depan,” ujar Cahyadi.

 

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, BBSPJIKB juga menyelenggarakan diskusi panel yang menghadirkan empat narasumber, yakni dari Direktorat IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Direktorat Jenderal IKMA Kemenperin, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Fumira, serta internal BBSPJIKB. Diskusi ini menjadi ruang strategis untuk berbagi perspektif mengenai tantangan dan peluang pengembangan industri nasional ke depan.

 

Penyelenggaraan Industrial Gathering 2025 sekaligus menjadi wujud peningkatan agility unit kerja di bawah BSKJI, termasuk BBSPJIKB, agar semakin kompatibel dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Ke depan, ruang lingkup layanan BBSPJIKB tidak lagi terbatas pada sektor kerajinan dan batik, melainkan diperluas untuk menjangkau berbagai sektor industri lainnya.

 

Pada kesempatan yang sama, BBSPJIKB memberikan penghargaan kepada klien dan mitra sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan, komitmen, dan loyalitas yang telah terjalin. Penghargaan yang rutin diberikan setiap tahun tersebut meliputi kategori Top Client, Top Loyal, dan Best Partner.

 

Selain itu, BBSPJIKB juga melakukan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada industri yang telah dinyatakan lulus proses sertifikasi. Penyerahan sertifikat ini mewakili enam jenis layanan, yaitu sertifikasi produk SNI, Batikmark, sertifikasi profesi, sertifikasi sistem manajemen mutu, sertifikasi halal, serta sertifikasi industri hijau. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu, kepatuhan terhadap standar, serta daya saing industri nasional secara berkelanjutan.

Menko Polkam Tekankan Pengamanan Terpadu Nataru 2025–2026 yang Antisipatif dan Humanis

Polkam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 harus dilaksanakan secara terpadu, antisipatif, dan humanis dengan mengutamakan keselamatan masyarakat serta stabilitas keamanan nasional.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang dilaksanakan secara hybrid di Kantor Kemenko Polkam, Selasa (23/12/2025) dan dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait, serta unsur Forkopimda se-Indonesia.

“Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, pengamanan Natal dan Tahun Baru dilaksanakan secara terpadu, antisipatif, dan humanis dengan mengutamakan keselamatan masyarakat serta stabilitas keamanan,” ujar Menko Djamari.

Ia menyampaikan bahwa evaluasi pengamanan Natal dan Tahun Baru sebelumnya menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat dengan jumlah pelaku perjalanan mencapai sekitar 95 juta orang. Meski demikian, kinerja pengamanan dinilai menunjukkan hasil positif.

“Penurunan angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024 mencapai sekitar 25 persen dibandingkan tahun 2023, serta penurunan jumlah korban kecelakaan sebesar 0,51 persen,” kata Menko Polkam.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi acuan dalam menyiapkan langkah-langkah strategis dan efektif untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat selama periode libur akhir tahun ini.

Namun, Menko Djamari mengingatkan potensi kerawanan yang harus diantisipasi secara serius dan terpadu, terutama menjelang arus mudik dan arus balik. “Peningkatan mobilitas masyarakat dalam periode libur panjang berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas, meningkatnya angka kecelakaan, serta gangguan keamanan berupa kejahatan jalanan dan praktik premanisme,” ujarnya.

Selain aspek keamanan, Menko Polkam menyoroti ancaman bencana alam yang meningkat akibat kondisi cuaca ekstrem. Ia juga mengingatkan potensi gangguan cuaca di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat.

“Banjir dan longsor di Sumatera, bahkan di Jawa Tengah, telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur luas sehingga dibutuhkan respons dan perhatian serius dari kita semua,” tegasnya.

Menko Polkam menekankan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor karena pengamanan Nataru tidak hanya melihat kelancaran lalu lintas saja, tetapi bencana alam yang mungkin dihadapi.

Ia juga mengingatkan agar pengawasan terhadap sarana dan prasarana transportasi dilakukan secara ketat, termasuk kondisi pengemudi, serta meminta seluruh jajaran menyiapkan personel dan peralatan secara optimal.

“Forkopimda harus bekerja secara terpadu dan kompak. Kekompakan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas di daerah. Jangan sampai keterlambatan kita melakukan pengamanan dan pertolongan terjadi karena kita tidak siap dari sejak awal,” tegasnya.

Menutup arahannya, Menko Polkam menekankan pentingnya menjaga keamanan rumah ibadah dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Berikan ketenteraman dan kenyamanan kepada masyarakat untuk menikmati libur panjang, termasuk saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah Natal dan Tahun Baru,” katanya.

PANITIA SELEKSI BUKA SELEKSI TERBUKA JABATAN KEPALA BADAN DAN DEPUTI BADAN PELAKSANA BADAN BANK TANAH TAHUN 2025

Jakarta — Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Kepala Badan dan Deputi Badan Pelaksana Badan Bank Tanah secara resmi membuka seleksi terbuka untuk pengisian jabatan strategis di lingkungan Badan Bank Tanah Tahun 2025. Seleksi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola kelembagaan serta peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan tanah negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seleksi terbuka ini dilakukan untuk mengisi lima jabatan, yaitu Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah, Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tanah, Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha, serta Deputi Bidang Keuangan dan Umum.

Seluruh jabatan tersebut memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan aset tanah negara berjalan secara profesional, transparan, serta sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Panitia Seleksi membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses seleksi. Kandidat diharapkan memiliki integritas, kompetensi, serta pengalaman manajerial yang relevan, dengan penekanan pada kemampuan kepemimpinan, pengelolaan risiko, perencanaan strategis, serta pemahaman di bidang pertanahan dan pengelolaan aset publik.

Proses seleksi akan dilaksanakan secara ketat, objektif, dan transparan melalui tahapan seleksi administrasi, assessment kompetensi, pemeriksaan kesehatan, penulisan makalah, serta wawancara akhir.

Pendaftaran seleksi dilakukan secara daring melalui laman resmi Badan Bank Tanah https://banktanah.id/seleksibadanpelaksana mulai 23 Desember 2025 hingga 13 Januari 2026. Seluruh informasi resmi terkait tahapan, jadwal, serta hasil seleksi akan diumumkan secara berkala melalui situs tersebut. Panitia Seleksi menegaskan bahwa seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya dan mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan seleksi ini

Sekjen Kemhan Pimpin Pelantikan dan Sertijab Jabatan Eselon I

Jakarta — Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) RI, Letjen TNI Tri Budi Utomo, memimpin kegiatan Pengangkatan Sumpah, Pelantikan, dan Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Pertahanan pada Senin (22/12/2025) di ruang Hening, Gedung Jenderal Sudirman, Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemhan melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat pada posisi Kepala Badan Teknologi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kabatekhan Kemhan), Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan, serta Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Universitas Pertahanan. Pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun pejabat yang dilantik meliputi Laksamana Muda TNI Dr. Arif Harnanto, S.E., M.Eng. sebagai Kepala Badan Teknologi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kabatekhan Kemhan), Mayor Jenderal TNI Immer Hotma Partogi Butarbutar, S.I.P., M.M. sebagai Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan, serta Marsekal Muda TNI Yusran Lubis, S.E., M.M. sebagai Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Universitas Pertahanan.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat dengan didampingi rohaniawan dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah, pelantikan, serta serah terima jabatan. Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kemhan dalam menegakkan prinsip profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam pembinaan sumber daya manusia.

Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama sebagai wujud kebersamaan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Kemhan RI. Hadir dalam kegiatan tersebut pejabat Eselon I dan II Kemhan. 

Antusias, Masyarakat Manfaatkan Layanan Kesehatan Gratis HKSN 2025

Kab. Magelang - Ratusan warga Desa Giritengah, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, memadati balai desa setempat, 

untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis dalam rangka Bakti Sosial Rangkaian Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2025, Jum'at (19/12/2025). 

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang hadir secara langsung dalam bakti sosial selain meninjau pelayanan kesehatan juga menyapa sejumlah warga.

"Siapa namanya, Bu? Gerah (sakit) apa ini? Semoga lekas sehat ya," ujarnya lantas menanyakan pelayanan apa saja yang diberikan kepada petugas kesehatan. 

Layanan kesehatan gratis dan bakti sosial termasuk hal yang jarang dijumpai oleh masyarakat Desa Giritengah. Karenanya, Slamet (51) sangat bersyukur Kementerian Sosial menggelar bakti sosial termasuk layanan cek kesehatan gratis tersebut. 

Saat Agus Jabo meninjau layanan, Slamet sedang menjalani treatment getar dan inframerah. Ia mengeluh telah merasakan sakit di persendian kaki selama tiga tahun terakhir. Pekerjaannya sebagai buruh tani membuatnya harus memanggul hasil tani dalam jumlah banyak dan menempuh jalan berkontur sehingga berdampak pada kesehatan kakinya. Ia pun merasa sangat senang bisa mendapatkan terapi secara cuma-cuma. 

"Baru pertama kalinya ya diterapi seperti ini. Biasanya tidak berani berobat karena biaya. Semoga layanan begini lebih sering ya," harap Slamet. 

Selain di Desa Giritengah, layanan kesehatan gratis diadakan di titik bakti sosial lainnya di Kabupaten Magelang. Pada Jum'at (19/12). Layanan kesehatan ini diberikan kepada warga Desa Tanjungsari, Karanganyar, Giritengah, Karangrejo dan Desa Borobudur. Secara keseluruhan Kementerian Sosial menyediakan layanan gratis bagi lebih dari 2.000 penerima manfaat yang hadir di bakti sosial. 

Adapun layanan kesehatan yang diberikan berupa cek darah gratis (gula, tekanan darah tinggi, dan kolesterol), layanan fisioterapi, layanan terapi fisik serta hipnoterapi.

Percepat Transformasi, Menteri PANRB Dukung Penguatan Kelembagaan BP BUMN

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung penataan dan penguatan kelembagaan serta tata kelola di Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Dukungan ini bertujuan untuk mempercepat transformasi dan konsolidasi di lingkungan BUMN. Dengan demikian, BUMN dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian negara.

"Dengan adanya perubahan nomenklatur, BP BUMN perlu menyesuaikan diri dengan struktur dan fungsi yang baru. Peningkatan tata kelola ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMN," ujarnya saat menerima audiensi Kepala BP BUMN Dony Oskaria di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Rini menekankan pentingnya penataan organisasi dan penyesuaian tugas fungsi BP BUMN untuk mendukung visi Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto. Menurut Rini, struktur yang efektif akan memperkuat koordinasi dan mempercepat kerja lintas instansi.

"Kelembagaan dan proses bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam transformasi pemerintahan secara menyeluruh," ungkapnya.

Menteri Rini juga mengapresiasi atas konsistensi peningkatan penerapan reformasi birokrasi selama lima tahun terakhir di Kementerian BUMN, yang kini bertransformasi menjadi BP BUMN. Meski demikian, ia mendorong BP BUMN untuk terus meningkatkan komitmennya dalam memperbaiki implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB), sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

"Reformasi menuntut perubahan cara kerja yang lebih sederhana, integratif, dan berorientasi hasil. Penyempurnaan dua aspek ini akan menjadi fondasi penting bagi birokrasi yang responsif dan pelayanan publik yang berkualitas, sehingga BP BUMN benar-benar hadir untuk rakyat dan menjadi motor penggerak pembangunan nasional," tegasnya.

Selain penataan kelembagaan, Menteri Rini juga menyampaikan dukungannya dalam penguatan SDM aparatur di lingkup BP BUMN. “Secara prinsip Kementerian PANRB mendukung berbagai upaya peningkatan kualitas SDM di BP BUMN yang fokus pada keahlian dan kinerja fungsional, bukan sekadar jabatan struktural,” pungkas Rini.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengucapkan terima kasih kepada Menteri PANRB dan Wakil Menteri PANRB atas dukungan yang diberikan dalam penguatan organisasi BP BUMN. "Dengan penguatan organisasi, BP BUMN akan lebih optimal dalam melaksanakan program presiden, yaitu Asta Cita,” ujarnya.