Menkeu Sampaikan Realisasi APBN Semester I 2026 Tetap Sehat

Jakarta, 7/7/2026 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kinerja APBN Semester I 2026 tetap sehat dan terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hingga akhir Juni 2026, pendapatan negara mencatat pertumbuhan yang kuat, didukung meningkatnya penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

“Secara keseluruhan, capaian semester I menunjukkan bahwa momentum penerimaan negara berada pada jalur yang positif,” Ungkap Menteri Keuangan saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (07/07), di Jakarta.

Dari sisi belanja, Menkeu menjelaskan bahwa hingga Semester I 2026, belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja negara tersebut difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, seperti pelaksanaan MBG, penyaluran bantuan sosial seperti bantuan Iuran Jaminan Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu, penyaluran Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah, serta pembayaran gaji aparatur termasuk THR dan gaji ke 13. Sementara itu, transfer ke daerah telah mencapai Rp357,4 triliun atau 51,6 persen dari pagu APBN, menjadi realisasi tertinggi dalam lima tahun terakhir.

APBN juga tetap menjalankan fungsinya sebagai shock absorber melalui kebijakan fiskal yang menjaga stabilitas ekonomi, termasuk mempertahankan harga BBM bersubsidi untuk melindungi daya beli masyarakat. Pemerintah juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar belanja negara semakin efektif mendukung pembangunan.

“Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2026 ini menjadi katalisator untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di semester pertama tahun 2026,” ungkapnya. 

Adapun defisit APBN tercatat sebesar Rp734,3 triliun atau dengan persentase terkendali sebesar 2,85% terhadap PDB.

Dengan begitu, Menkeu menegaskan akan terus menjaga kesehatan APBN, meningkatkan kualitas belanja, serta mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menaikkan tarif pajak. 

“APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel, “ tutupnya

KELANA Buktikan Anak Muda Bisa Jadi Penggerak Aksi Lingkungan

Kepedulian terhadap lingkungan tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari pengalaman, dari melihat langsung persoalan di lapangan, hingga memahami bagaimana berbagai pihak berupaya menjaga bumi. Berangkat dari semangat itulah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menghadirkan KELANA (Kenali Lingkungan Bareng Anak Muda), sebuah ruang belajar yang mengajak generasi muda tidak hanya mengenal isu lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi.

Semangat tersebut kembali terasa dalam Premiere dan Live Talks KELANA Episode 2. Kegiatan ini menjadi ajang berbagi cerita para peserta setelah mengikuti perjalanan mengenal praktik pengelolaan lingkungan di sektor minyak dan gas. Bagi mereka, KELANA bukan sekadar perjalanan atau kunjungan lapangan, melainkan pengalaman yang mengubah cara pandang tentang hubungan antara pembangunan, industri, dan kelestarian lingkungan.

"Kami ingin pembelajaran ini tidak berhenti pada teman-teman peserta saja. Semakin banyak ilmu yang disebarluaskan, semakin besar manfaatnya. Harapannya, generasi KELANA dapat menjadi agen yang mengajak teman-teman sebayanya lebih peduli terhadap lingkungan," ujar Koordinator Pokja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Biro Hubungan Masyarakat KLH/BPLH, Romi Setiawan.

Pada Episode 2, peserta mengunjungi PT Pertamina Gas Negara (PGN) Pagardewa untuk melihat secara langsung bagaimana pengelolaan lingkungan diterapkan di sektor migas. Mereka belajar mengenai pengelolaan limbah, penerapan prinsip keberlanjutan, hingga program pemberdayaan masyarakat yang berjalan berdampingan dengan kegiatan operasional perusahaan.

Pengalaman itu meninggalkan kesan tersendiri bagi Zaskia, salah satu peserta KELANA. "Selama di PGN Pagardewa, saya melihat bagaimana mereka mengelola limbah sendiri sehingga limbah yang tersisa benar-benar diminimalkan. Saya juga baru tahu bahwa perusahaan turut memberdayakan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi. Pengalaman ini mengubah cara pandang saya terhadap industri migas," tutur Zaskia.

Bagi KLH/BPLH, KELANA bukan sekadar program kunjungan lapangan. Program ini dirancang sebagai ruang tumbuh bagi generasi muda agar mampu memahami isu lingkungan dari berbagai sudut pandang, membangun kepedulian, sekaligus menjadi penyambung pesan kepada masyarakat melalui karya dan konten yang mereka buat sendiri.

Ke depan, KELANA akan terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan, mulai dari kunjungan lapangan, diskusi publik, goes to school, hingga road to campus. Harapannya, semakin banyak anak muda yang tidak hanya mengenal lingkungan, tetapi juga tergerak untuk mengambil peran dalam menjaga kelestariannya.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, KLH/BPLH meluncurkan KELANA Challenge: Spill Insight KELANA Episode 2 yang berlangsung sepanjang Juli 2026. Melalui tantangan ini, peserta dan masyarakat diajak membagikan pengalaman, wawasan, serta aksi nyata yang terinspirasi dari KELANA. Sebab, mengenal lingkungan hanyalah langkah awal, perubahan akan lahir ketika semakin banyak anak muda memilih untuk ikut bergerak menjaganya.

Menhan Tinjau Yonif TP 937/Satria Kalijaga, Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian kepada Rakyat

Demak – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan kerja ke Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 937/Satria Kalijaga, di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2026). Kunjungan dilakukan untuk melihat secara langsung semangat serta kerja keras para prajurit muda yang tengah mempersiapkan diri menempati pangkalan baru.

Dalam sambutannya, Menhan menekankan pentingnya menjaga semangat pengabdian, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kedekatan dengan rakyat sebagai jati diri prajurit TNI.

Kepada para prajurit, Menhan mengingatkan bahwa Demak memiliki nilai sejarah dan religius yang tinggi. Oleh sebab itu, prajurit diminta untuk senantiasa menghormati masyarakat setempat.

Menhan menegaskan bahwa setiap prajurit TNI Angkatan Darat merupakan tentara rakyat. Seluruh perlengkapan yang digunakan berasal dari negara yang dibiayai oleh rakyat. Karena itu, prajurit memiliki kewajiban untuk membalas kepercayaan tersebut melalui pengabdian yang tulus dalam melindungi dan membela kepentingan rakyat serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain profesionalisme, Menhan mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di lingkungan TNI. Para prajurit berasal dari berbagai suku, agama, dan latar belakang, namun setelah menjadi prajurit TNI, seluruhnya bersatu sebagai prajurit bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.

Mengakhiri arahannya, Menhan berpesan agar seluruh prajurit senantiasa memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan mengamalkan Delapan Wajib TNI dalam setiap pelaksanaan tugas. Menhan juga menekankan pentingnya disiplin, kekompakan, loyalitas kepada pimpinan, serta menghindari segala bentuk perselisihan dengan sesama aparat maupun masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Menhan didampingi Wakil Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Kabaloghan Kemhan

Kinerja Nonmigas Kokoh, Neraca Perdagangan Indonesia Januari–Mei 2026 Catatkan Surplus USD 4,03 Miliar

Jakarta, 2 Juli 2026 – Kinerja perdagangan luar negeri Indonesia tetap menunjukkan ketahanan pada lima bulan pertama 2026. Meskipun neraca perdagangan Mei 2026 mencatatkan defisit sebesar USD 1,61 miliar akibat peningkatan defisit sektor migas, secara kumulatif periode Januari–Mei 2026 Indonesia masih membukukan surplus sebesar USD 4,03 miliar. Surplus tersebut ditopang oleh surplus perdagangan nonmigas sebesar USD 16,31 miliar yang mampu mengimbangi defisit migas sebesar USD 12,28 miliar.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, kinerja perdagangan nonmigas masih menjadi fondasi utama perdagangan luar negeri Indonesia. "Meskipun neraca perdagangan Mei 2026 defisit, namun secara kumulatif, kinerja perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus. Ini membuktikan kinerja perdagangan nonmigas Indonesia masih tetap kokoh di tengah tantangan global," ujar Mendag Busan.

Pada Mei 2026, defisit perdagangan terutama dipengaruhi meningkatnya defisit sektor migas yang mencapai USD 3,76 miliar. Defisit tersebut berasal dari hasil minyak sebesar USD 3,40 miliar dan minyak mentah sebesar USD 0,70 miliar, sementara perdagangan gas alam masih mencatatkan surplus USD 0,35 miliar.

Di tengah tekanan pada sektor migas, perdagangan nonmigas tetap membukukan surplus USD 2,15 miliar pada Mei 2026. Tiga komoditas penyumbang surplus terbesar adalah bahan bakar mineral (HS 27) senilai USD 2,54 miliar, lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) sebesar USD 2,21 miliar, serta besi dan baja (HS 72) sebesar USD 1,38 miliar.

Secara kumulatif Januari–Mei 2026, surplus nonmigas terutama disumbang oleh komoditas lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) senilai USD 13,92 miliar, bahan bakar mineral (HS 27) sebesar USD 10,88 miliar, dan besi serta baja (HS 72) sebesar USD 7,09 miliar. Dari sisi mitra dagang, Amerika Serikat menjadi penyumbang surplus nonmigas terbesar dengan nilai USD 8,47 miliar, diikuti India sebesar USD 5,34 miliar, dan Filipina sebesar USD 3,42 miliar.

Impor Barang Modal Tumbuh Seiring Peningkatan Aktivitas Produksi

Pada Mei 2026, nilai impor Indonesia tercatat sebesar USD 24,81 miliar, turun 1,59 persen dibandingkan April 2026 (MtM), namun meningkat 22,16 persen dibandingkan Mei 2025 (YoY). Penurunan bulanan terjadi seiring melemahnya impor migas maupun nonmigas.

Mendag Busan menjelaskan, pelemahan impor pada Mei 2026 terutama berasal dari penurunan impor barang konsumsi sebesar 8,42 persen dan bahan baku/penolong sebesar 5,72 persen dibandingkan bulan sebelumnya (MtM). Sebaliknya, impor barang modal meningkat signifikan sebesar 21,12 persen (MtM).

"Kenaikan impor barang modal mencerminkan menguatnya aktivitas investasi dan kapasitas produksi nasional. Hal ini diharapkan dapat mendukung peningkatan daya saing industri serta ekspor Indonesia ke depan," ujar Mendag Busan.

Selama Januari–Mei 2026, nilai impor Indonesia mencapai USD 111,33 miliar atau tumbuh 15,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (CtC). Kenaikan tersebut ditopang impor migas sebesar 27,89 persen dan nonmigas sebesar 13,16 persen (CtC).

Berdasarkan golongan penggunaan barang (BEC), seluruh komponen impor mengalami pertumbuhan, yakni barang modal sebesar 17,53 persen, barang konsumsi 17,05 persen, dan bahan baku/penolong 14,41 persen (CtC). 

Sementara berdasarkan komoditas, peningkatan impor nonmigas tertinggi terjadi pada kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) yang melonjak 808,56 persen, diikuti garam, belerang, batu dan semen (HS 25) sebesar 73,94 persen, bijih logam, terak dan abu (HS 26) sebesar 58,63 persen, bahan bakar mineral (HS 27) sebesar 40,48 persen, serta berbagai produk kimia (HS 38) sebesar 34,94 persen (CtC).

Dari sisi negara asal, impor nonmigas Indonesia masih didominasi Tiongkok, Jepang, dan Australia dengan kontribusi gabungan mencapai 52,68 persen. Sementara itu, pertumbuhan impor nonmigas tertinggi berasal dari Meksiko yang meningkat 247,36 persen, Perancis 193,63 persen, dan Spanyol 88,33 persen (CtC).

Hari Bhayangkara ke-80, Polri Tegaskan Komitmen Pengabdian melalui Tema “Polri untuk Masyarakat”

Bogor – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (1/7). Mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, peringatan tahun ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, usia ke-80 bukan sekadar perjalanan waktu bagi institusi Polri, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Hari Bhayangkara ke-80 memiliki makna yang sangat penting. Delapan puluh tahun bukan sekadar perjalanan usia sebuah institusi, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Momentum ini menjadi refleksi untuk memperteguh semangat dan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum yang berkeadilan,” ujar Johnny.

Menurutnya, melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polri terus memperkuat transformasi menuju institusi kepolisian yang modern, profesional, transparan, dan semakin dipercaya masyarakat.

Johnny menegaskan bahwa tema “Polri untuk Masyarakat” dipilih karena masyarakat merupakan kekuatan utama Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Tema ‘Polri untuk Masyarakat’ sangat relevan karena kami menyadari bahwa kekuatan sejati Polri adalah masyarakat. Oleh karena itu, orientasi kepada masyarakat menjadi komitmen dalam setiap pelaksanaan tugas, baik pelayanan publik, perlindungan, pengayoman, maupun penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya.

Ia menambahkan, Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh insan Bhayangkara untuk terus menghadirkan Polri yang semakin profesional, humanis, dan adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan keamanan yang terus berkembang.

Kementerian PANRB Kawal Transformasi Digital Bansos Menuju Operasional Nasional

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mengawal transformasi digital bantuan sosial agar hasil piloting yang telah berjalan tidak berhenti pada tahap uji coba, tetapi dapat ditransisikan menjadi sistem nasional yang berkelanjutan dan terintegrasi. Hal tersebut disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Rapat Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menteri Rini menyampaikan bahwa pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial di 42 kabupaten/kota, dengan penambahan 1 kota, yaitu Kota Batam, serta 1 provinsi, yaitu Bali, telah memberikan pembelajaran penting terkait percepatan proses dan penguatan transparansi penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan agar transformasi digital tersebut dapat berlanjut secara sistematis melalui penguatan regulasi, penataan proses bisnis, kesiapan teknologi digital, serta interoperabilitas data.

“Transformasi digital bantuan sosial tidak berhenti pada inovasi, tetapi menjadi sistem yang kokoh dan berkelanjutan. Uji coba telah memberi kita bukti, dan sekarang saatnya memastikan keberlanjutannya melalui kebijakan, tata kelola, dan kolaborasi yang solid,” ujar Menteri Rini.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah fokus tindak lanjut yang perlu dikawal bersama menuju operasional nasional. Pertama, penguatan tata kelola dan kelembagaan melalui penguatan organisasi pengelola portal perlindungan sosial, penegasan peran lintas kementerian/lembaga/daerah, hingga penguatan kelembagaan pelaksana pemerintah digital sebagai strategi penguatan GovTech. Kedua, penguatan kebijakan dan regulasi melalui revisi sejumlah aturan pendukung, termasuk percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital.

Selain itu, transformasi juga dilakukan melalui penyederhanaan proses bisnis penyaluran bantuan sosial dari sembilan tahapan menjadi tiga tahapan utama, serta penguatan standardisasi dan interoperabilitas data, pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI), dan penguatan keamanan siber. Portal perlindungan sosial juga perlu dipastikan siap secara teknis untuk beroperasi pada skala nasional.

Dalam percepatan implementasi di daerah, Menteri Rini juga menekankan pentingnya dukungan aktor-aktor lapangan agar proses pendataan berjalan lebih efektif, termasuk pada kelompok rentan. "Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peran agen di lapangan dan, bila diperlukan, melibatkan ASN untk membantu akselerasi proses pengisian serta pemutakhiran data," tambahnya.

Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi hambatan teknis sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat terjangkau dalam proses transformasi perlindungan sosial. Ia juga mengingatkan perlunya komunikasi publik yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat.

“Edukasi publik harus diperkuat agar masyarakat memahami tahapan pendataan, kanal resmi yang digunakan, serta memastikan bahwa seluruh proses tersebut tidak dipungut biaya. Dengan begitu, risiko penyalahgunaan informasi maupun potensi penipuan dalam proses pendataan dapat diminimalkan,” tutur Menteri Rini.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan dukungannya terhadap langkah percepatan transformasi digital pemerintah, khususnya pada aspek perlindungan sosial berbasis digital yang saat ini diperluas implementasinya ke berbagai daerah. “Kementerian Dalam Negeri akan terus mengoordinasikan pemerintah daerah agar percepatan transformasi digital pemerintah dapat berjalan optimal melalui kolaborasi lintas instansi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa perluasan piloting di 43 kabupaten/kota merupakan langkah penting menuju implementasi nasional transformasi digital bantuan sosial. “Kita sekarang piloting di 43 kabupaten dan kota. Dalam bulan Juli akhir kita akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh lagi untuk memastikan launching secara nasional di bulan Oktober,” ujarnya.

Luhut juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian/lembaga, penguatan keamanan data, serta pemanfaatan teknologi digital dan artificial intelligence (AI) untuk mendukung layanan publik yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Ke depan, Kementerian PANRB bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah akan terus mengawal transisi hasil piloting menuju operasional nasional secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut guna mewujudkan layanan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Kementerian PKP Alokasikan Bedah 1.810 Rumah Tidak Layak di Jakarta Pusat

Jakarta Pusat – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi usulan bedah rumah/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026), sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas nasional tersebut.

Pada tahun 2026, alokasi Program BSPS untuk Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan menjadi 10.000 unit, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 158 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.700 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir.

Sebaran alokasi tersebut meliputi Jakarta Barat sebanyak 2.443 unit, Jakarta Utara 1.827 unit, Jakarta Pusat 1.810 unit, Jakarta Timur 1.810 unit, Jakarta Selatan 1.810 unit, dan Kepulauan Seribu 300 unit. Khusus di Jakarta Pusat, alokasi BSPS mencapai 1.810 unit. Hingga saat ini telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap 614 unit yang tersebar di 8 kecamatan dan 35 kelurahan.

Sementara di Kelurahan Kebon Sirih terdapat 10 Calon Penerima Bantuan (CPB) dan di Kecamatan Menteng sebanyak 27 unit. Seluruh usulan tersebut diajukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Menteri PKP kembali mengingatkan bahwa pelaksanaan Program BSPS harus berlangsung cepat, tepat sasaran, dan tidak dipungut biaya kepada masyarakat. "Ini perintah Presiden Prabowo, karena Jakarta istilahnya etalasenya Indonesia, jadi untuk Pak Wakil Wali Kota tolong dibantu ya Pak karena kita sudah mengalokasikan sekitar 10.000 unit untuk Jakarta," tegasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Menteri PKP mengunjungi rumah dua calon penerima bantuan, yakni Supendi (64) yang bekerja sebagai pedagang serta Raffles (61) yang berprofesi sebagai penjual sate Padang. Berdasarkan hasil verifikasi, kondisi kedua rumah tersebut mengalami kerusakan berat dan memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan BSPS. Pelaksanaan pekerjaan dijadwalkan berlangsung mulai 30 Juni hingga 30 Agustus 2026.

"Presiden Prabowo dan DPR RI sudah setuju dengan program bedah rumah sebanyak 400.000 unit di tahun ini dan tentunya kita harus bekerja dengan cepat dan tepat untuk merealisasikan program ini karena BSPS ini sangat menyentuh rakyat secara langsung," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP menegaskan pentingnya legalitas lahan bagi calon penerima bantuan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Kementerian PKP akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencari solusi terbaik terhadap persoalan legalitas lahan sehingga program BSPS dapat dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eril Lumbun menyatakan, Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap status legalitas lahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan Program BSPS di wilayah Jakarta.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Staf Khusus Menteri Novelin Silalahi, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Anggoro Putro, Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Musrifah, Kepala Pusat Pengembangan SDM Irianto Sirait, Kepala Balai P3KP Jawa I Elias Wijaya Panggabean, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eril Lumbun beserta jajaran, serta Lurah Kebon Sirih