Dorong Investasi Berkualitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pemerintah Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Pemerintah terus memperkuat keterbukaan informasi yang menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan ekosistem investasi yang berkualitas, kepastian berusaha, serta memperkuat kepercayaan investor. Informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses menjadi modal penting untuk mengoptimalkan potensi investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Tema ini sangat relevan terutama dengan ketidakpastian global dan disrupsi teknologi. Keterbukaan informasi itu menjadi kunci dalam mengurangi ketidakpastian itu sendiri dan memperkuat investor confidence,” tutur Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam acara Diseminasi Keterbukaan Informasi Publik yang bertema “Informasi Terbuka, Investasi Berkualitas, Hilirisasi Berdampak” di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (21/09).

Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Rudy Salahuddin dalam sambutannya saat membuka acara tersebut, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan agenda bersama yang membutuhkan kolaborasi dan sinergi antar badan publik. “Dengan tata kelola informasi yang semakin baik, kita berharap dapat memperkuat kepercayaan publik, mendukung penciptaan iklim investasi yang berkualitas, serta memastikan kebijakan investasi dan hilirisasi dapat dipahami dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sesmen Rudy.

Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Haryo juga menyampaikan bahwa di tengah dinamika geopolitik, fragmentasi perdagangan, dan volatilitas pasar keuangan global, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang solid. Ekonomi Indonesia pada Semester I-2026 tumbuh 5,45% (yoy), sementara inflasi Agustus 2026 tercatat sebesar 3,19%(yoy). Dari sisi investasi, realisasi investasi Semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% (yoy). Cadangan devisa pada Agustus 2026 mencapai sekitar USD146 miliar dan surplus neraca perdagangan Januari–Juni 2026 mencapai USD3,58 miliar. Sementara itu, S&P mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil.

Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 dan 8 persen pada 2029 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat sejumlah prasyarat yang perlu diperkuat, antara lain pertumbuhan investasi yang lebih cepat dari pertumbuhan PDB, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta peningkatan ekspor bernilai tambah dan efisiensi logistik. Dalam konteks tersebut, investasi perlu terus diarahkan pada sektor dan proyek yang memiliki nilai tambah tinggi serta mampu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian daerah.

“Investasi menjadi motor penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, seluruh investasi akan bermuara di daerah dan sangat bergantung pada kesiapan ekosistem di daerah. Karena itu, daerah perlu memastikan informasi investasi tersedia secara jelas, konsisten, dan mudah diakses, guna mengurangi informasi asymmetry, memperkuat business certainty, serta meningkatan kepercayaan investor dalam mengambil keputusan investasi,” ujar Staf Ahli Haryo.

Dalam memberikan kepastian berusaha, Pemerintah juga terus memperkuat implementasi sistem Online Single Submission (OSS) melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025. Ke depan, Informasi investasi yang dibutuhkan investor tidak hanya berkaitan dengan perizinan, tetapi juga mencakup profil dan potensi ekonomi daerah, tata ruang, infrastruktur, energi dan utilitas, insentif, komoditas unggulan, local supply chain, hingga keberadaan UMKM dan industri pendukung. Selain itu, Pemerintah terus mendorong penyelesaian berbagai hambatan investasi melalui Satgas Debottlenecking. Hingga 31 Agustus 2026, telah diterima 177 aduan dari pelaku usaha dan sebanyak 135 aduan telah diselesaikan. Aduan tersebut mencakup berbagai isu, antara lain perizinan, perpajakan, kepabeanan, tata ruang, logistik, dan energi.

Lebih lanjut, dalam RPJMN 2025–2029, terdapat sektor prioritas hilirisasi meliputi pertambangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, dimana sebanyak 28 komoditas prioritas memiliki potensi investasi hingga USD618,1 miliar, potensi ekspor USD857,9 miliar, serta penyerapan lebih dari 3 juta tenaga kerja hingga 2040. Untuk menangkap peluang tersebut, keterbukaan informasi diperlukan agar potensi hilirisasi dapat berkembang optimal dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat. Di sisi lain, penguatan investasi di daerah juga penting untuk mendorong pemerataan sumber pertumbuhan. Pemerintah juga terus mengembangkan KEK sebagai pusat investasi strategis, dimana hingga Juni 2026 terdapat 25 KEK dengan investasi kumulatif sekitar Rp368 triliun dan penyerapan lebih dari 283 ribu tenaga kerja.

Sejalan dengan hal tersebut, Kemenko Perekonomian terus memperkuat tata kelola informasi publik yang terbuka dan berkualitas guna mendukung iklim investasi dan pembangunan daerah. Sejak 2020, Kemenko Perekonomian telah mempertahankan predikat “Informatif” selama enam tahun berturut-turut, dimana di tahun 2025 mencapai nilai 95,47. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi publik mencapai 94,72 atau kategori A/Sangat Baik. “Kami berharap semoga kegiatan ini dapat semakin memperkuat komitmen kita dalam menghadirkan informasi yang berkualitas, membangun kepercayaan publik, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, termasuk di daerah-daerah,” pungkas Staf Ahli Haryo.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Ketua Bidang Strategi dan Riset Komisi Informasi Pusat (KIP) Joemarthine Chandra, Juru Bicara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sekaligus Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Riyatno, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Politik Kementerian Komunikasi dan Digital Arnanto Nurprabowo, dan Plt. Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Yanuar Reza.

Menteri PKP Tinjau Bedah Rumah di Petamburan, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung kondisi sejumlah rumah calon penerima bantuan Program Bedah Rumah di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2026). Kunjungan dilakukan untuk melihat kondisi rumah masyarakat sekaligus memastikan pelaksanaan Program Bedah Rumah di lapangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan calon penerima bantuan.

Dalam kunjungan tersebut, Maruarar melihat kondisi tiga rumah calon penerima bantuan, yakni Siti Nurbaiti, Muhadi, dan Elin Nustiana. Ketiganya merupakan warga Petamburan yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan Bedah Rumah.

Salah satunya adalah Siti Nurbaiti yang tinggal bersama suami, dua anak, dan kakaknya di rumah seluas 42,5 meter persegi. Siti sehari-hari mengurus rumah tangga, sementara suaminya, Dadang Lesmana, bekerja sebagai pemulung botol dengan penghasilan sekitar Rp500.000 per bulan.

Rumah yang ditempati Siti juga mengalami sejumlah kerusakan. Atap rumah bocor, sebagian besar dinding retak, dan beberapa bagian bangunan telah lapuk. Kondisi tersebut membuat rumah juga rawan terdampak banjir ketika hujan.

Kondisi serupa terlihat di rumah Muhadi yang telah ditempatinya selama sekitar 50 tahun. Rumah seluas 40 meter persegi tersebut dihuni Muhadi bersama empat anggota keluarganya. Saat ini Muhadi tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap.

Hasil verifikasi menunjukkan sejumlah bagian rumah membutuhkan perbaikan. Kondisi struktur bangunan, mulai dari pondasi, sloof, kolom, ring balok, dinding, hingga rangka atap, teridentifikasi sudah tidak kokoh. Bagian atap rumah juga hanya menggunakan plastik dan terpal.

Sementara itu, Elin Nustiana tinggal bersama suami dan tiga anaknya di rumah seluas 25 meter persegi. Elin sehari-hari mengurus rumah tangga, sedangkan suaminya bekerja sebagai buruh bengkel dengan penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan.

Melihat kondisi tersebut, Maruarar menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat yang belum mampu memperbaiki rumahnya secara mandiri. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni dapat memperoleh akses terhadap program tersebut dengan prosedur yang mudah dan tidak mempersulit.

“Saya rasa kita menemukan rumah yang tidak layak huni. Kita lihat profil rumahnya sangat parah dari lantainya, atapnya, dan mayoritas bocor. Jadi ini ada di pusat Jakarta, di Petamburan, di Tanah Abang. Kita bisa menemukan masih ada yang berpenghasilan Rp500 ribu. Ini sangat memprihatinkan karena kesenjangan di Jakarta sangat tinggi sehingga negara harus hadir. Bagaimana kita hadir di pusat-pusat kemiskinan dan rumah-rumah yang kumuh,” ujar Maruarar.

Ia menjelaskan, masyarakat yang menjadi sasaran Program Bedah Rumah harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya adalah menempati satu-satunya rumah yang dimiliki dalam kondisi tidak layak huni.

“Pak Prabowo pesannya buat aturan yang gampang dan tidak mempersulit rakyat. Kita niatnya cuma membantu supaya rumah rakyat jangan sampai ada yang kumuh, jangan sampai tidak sehat, jangan pakai asbes, karena asbes itu tidak sehat,” ujar Maruarar.

Di Jakarta, Program Bedah Rumah terus diperluas. Pada 2025, program ini telah memperbaiki 158 unit rumah, sementara pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 10.300 unit. Khusus Jakarta Pusat, jumlah tersebut meningkat dari 10 unit pada 2025 menjadi 2.000 unit pada 2026.

Sementara itu, Kecamatan Tanah Abang yang pada 2025 belum mendapatkan alokasi Program Bedah Rumah, pada 2026 mendapatkan alokasi sebanyak 105 unit rumah.

Camat Tanah Abang Dwiarti Indiarti Utami menyambut baik pelaksanaan Program Bedah Rumah di wilayahnya. Menurutnya, program tersebut mendapat antusiasme luar biasa dari warga.

“Antusias warga luar biasa karena belum pernah ada program bedah rumah yang tanpa surat kepemilikan. Jadi, program Presiden melalui Pak Menteri ini merupakan dobrakan yang bagus bagi warga, karena Kelurahan Petamburan merupakan kelurahan terpadat di Tanah Abang,” ujar Dwiarti.

Maruarar juga meminta pemerintah daerah mendukung pelaksanaan program melalui penyediaan data calon penerima yang valid. Hal tersebut diperlukan agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia menegaskan pelaksanaan program harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan bebas dari pungutan maupun permintaan uang kepada penerima bantuan.

Program Bedah Rumah diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih aman dan sehat sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi kesenjangan kualitas hunian di kawasan perkotaan.

Menhub Dudy: Harhubnas Harus Menjadi Momentum Evaluasi dan Perbarui Komitmen Pelayanan kepada Masyarakat

Jakarta – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan peringatan Hari Perhubungan Nasional tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan, namun Harhubnas harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pelayanan, sekaligus memperbarui komitmen kita kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Menhub Dudy saat memimpin Upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (17/9).

“Harapan masyarakat terhadap layanan transportasi terus meningkat. Membangun transportasi Indonesia bukan pekerjaan mudah, menuntut kita untuk terus memperkuat keselamatan, memperluas konektivitas antardaerah, dan menghadirkan sistem transportasi yang andal serta berkelanjutan. Karena itu, Hari Perhubungan Nasional tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pelayanan, sekaligus memperbarui komitmen kita kepada masyarakat,” kata Menhub.

Menhub Dudy turut menyampaikan keprihatinan atas berbagai musibah transportasi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Ia menyatakan peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut sejatinya mengingatkan Insan Perhubungan pada satu hal yang sangat mendasar yakni keselamatan.

“Hari Perhubungan Nasional tahun ini kita peringati dalam suasana yang penuh makna. Kita memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas banyak pekerjaan yang telah kita selesaikan. Namun demikian, pikiran dan hati kita juga diliputi keprihatinan atas berbagai musibah transportasi yang terjadi belakangan ini. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Perhubungan, saya kembali menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan,” ujar Menhub Dudy.

Dalam transportasi, keselamatan tidak pernah boleh menjadi rutinitas administratif terhadap sistem yang telah dibangun dan diawasi. “Keselamatan adalah tanggung jawab moral. Lebih dari itu, keselamatan adalah harga diri Insan Perhubungan,” tegas Menhub.

Penegasan tersebut, menurut Menhub, menjadi semakin penting karena Insan Perhubungan bekerja di tengah lingkungan yang semakin kompleks. Keselamatan dan konektivitas transportasi tetap harus dijaga secara bersamaan. Karena itu, Insan Perhubungan harus berani menghentikan operasi ketika keadaan tidak aman dan harus cepat mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus.

Menhub Dudy juga menjelaskan, transportasi tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan kendaraan dan infrastruktur semata. Presiden Prabowo Subianto bahkan menegaskan pentingnya konektivitas antara pusat-pusat produksi dan permukiman untuk menurunkan biaya angkut dan biaya logistik, serta memperluas pemerataan pembangunan.

“Hari Perhubungan Nasional 2026 mengusung tema Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju. Ini sejalan dengan tujuan utama transportasi yang dapat mempertemukan keluarga, membuka kesempatan kerja, membawa bahan pangan, menggerakkan industri, serta menghadirkan negara sampai ke wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil,” ungkap Menhub.

Ke depan, Menhub Dudy mengingatkan bahwa tugas Insan Perhubungan tidaklah ringan. Seluruh jajaran harus menjaga layanan keperintisan, memperkuat angkutan masal perkotaan, serta membangun integrasi antarmoda sambil terus-menerus memperbaiki sistem logistik.

Menhub menambahkan kemajuan teknologi membuat pengawasan sektor transportasi jadi semakin transparan dan efektif. Transformasi digital membuat perjalanan lebih selamat, kepatuhan yang lebih baik, dan sistem logistik yang semakin tertib.

“Namun secanggih apapun teknologi, ujung dari pelayanan publik tetaplah manusia. Aplikasi, sistem pengawasan, serta infrastruktur terbaik pada akhirnya berpulang kepada integritas kita. Karena itu, 5 Citra Manusia Perhubungan tidak boleh sekadar dihafalkan. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, tangguh menghadapi tantangan, serta bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan harus terlihat dalam cara kita bekerja setiap hari,” tutur Menhub.

Menhub Dudy mengungkapkan Insan Perhubungan tidak selamanya bekerja di garis depan. Masyarakat tidak selalu melihat petugas yang memeriksa landasan, yang mengawasi pergerakan kapal, yang memastikan persinyalan kereta terus bekerja, sampai mengatur navigasi dan lalu lintas. Ia pun menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Insan Perhubungan atas pengabdian yang telah dilakukan.

“Di momen ini, saya juga mengajak seluruh Insan Perhubungan untuk menjadikan bulan ini sebagai Bulan Keselamatan Transportasi. Mari jadikan bulan ini untuk membangun budaya keselamatan yang lebih kuat sepanjang tahun,” pungkas Menhub Dudy.

Turut hadir dalam upacara ini, seluruh Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Wamen Todotua Resmikan Peluncuran Bioethanol Development Center di Lampung

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu meresmikan Launching Bioethanol Development Center di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Senin (14/9). Proyek yang dikembangkan melalui kerja sama PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) tersebut menjadi salah satu langkah konkret dalam menyiapkan kapasitas industri bioethanol nasional seiring meningkatnya kebutuhan energi dan rencana peningkatan campuran bioethanol hingga E20.

“Perjalanan kami, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkolaborasi dengan PNRE dan Toyota (TMMIN) ini merupakan milestone yang penting. Setelah beberapa kali melakukan koordinasi, kita sampai pada tahap launching. Fokus selanjutnya adalah menjaga momentum agar investasi terealisasi dan proyek dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Todotua.

Kebutuhan pengembangan bioethanol semakin besar seiring konsumsi bensin nasional yang diproyeksikan meningkat dari sekitar 37,3 juta kiloliter pada 2025 menjadi 39,7 juta kiloliter pada 2029. Sementara itu, kapasitas produksi dalam negeri belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan sehingga ketergantungan terhadap impor BBM masih cukup tinggi.

Dalam implementasi awal bensin campuran bioethanol melalui skema E5, kebutuhan bioethanol diperkirakan mencapai sekitar 1,7–2 juta kiloliter per tahun. Namun, kapasitas produksi bioethanol fuel-grade di dalam negeri saat ini masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan penambahan kapasitas produksi sekaligus investasi dan kepastian pasokan bahan baku untuk menopang pengembangan industri bioethanol nasional. Konsep inilah yang merupakan bagian dari ketahanan energi. 

“Pengembangan bioethanol ini memiliki keterkaitan dengan empat agenda utama, yakni ketahanan energi, hilirisasi, transisi energi dan ketahanan ekonomi. Indonesia memiliki berbagai sumber bahan baku, antara lain tebu, singkong, sorgum yang dapat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan nilai tambah di dalam negeri,” jelas Todotua.

Dari sisi hilirisasi, pengembangan bioetanol merupakan upaya meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian melalui pengolahan menjadi produk energi. Sementara itu, dalam aspek transisi dan bauran energi, bioetanol diharapkan memperluas pilihan sumber energi terbarukan untuk sektor transportasi. 

“Pengembangan bioetanol untuk bensin melengkapi pemanfaatan biodiesel untuk bahan bakar diesel. Keterlibatan industri otomotif menjadi penting untuk mendukung keterkaitan antara pengembangan bahan bakar dan teknologi kendaraan yang menggunakannya,” papar Todotua.

Adapun dalam konteks ketahanan ekonomi, pengembangan bioetanol diharapkan membuka alternatif pasar bagi hasil pertanian masyarakat serta memperkuat keterlibatan petani dan koperasi dalam rantai pasok industri. Sejalan dengan arah pengembangan bensin campuran bioethanol hingga E20, kesiapan kapasitas industri menjadi faktor penting. Bioethanol Development Center yang mulai dibangun di Tegineneng diarahkan menggunakan konsep multi-feedstock, dengan memanfaatkan molases, sorgum, dan limbah biomassa sebagai sumber bahan baku.

“Pusat pengembangan ini kita bangun untuk mengukur aspek komersialisasinya: seberapa kompetitif biaya produksi yang bisa kita capai,” ujar Todotua.

Pada tahap awal, fasilitas tersebut dikembangkan dengan kapasitas 60 kiloliter untuk menghitung keekonomian produksi bioetanol. Todotua mengharapkan fasilitas mulai menghasilkan bioetanol paling lambat pada Desember 2026. Setelah keekonomiannya diketahui, ia meminta agar peningkatan kapasitas menuju 60 ribu kiloliter ditargetkan pada 2027.

Pengembangan industri tersebut juga membutuhkan keterhubungan antara sektor pertanian dan industri pengolahan. Petani membutuhkan pasar yang jelas, industri membutuhkan pasokan bahan baku yang cukup, sementara investor membutuhkan kepastian bahwa ekosistem industri dapat berjalan dalam jangka panjang.

“Jadi, masyarakat juga bisa ikut menanam. Konsep koperasi pun bisa kita jalankan. Koperasi nantinya menjadi pusat pengumpulan bahan baku, sementara fasilitas di sini menjadi penyerap atau offtaker-nya,” jelas Todotua.

Kegiatan tersebut juga turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian, Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero) Ahmad Badruddin, CEO Pertamina New & Renewable Energy John Anis, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Nandi Julianto, Presiden Direktur PT Toyota Tsusho Indonesia Toru Murakami, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Lampung Heri Satria, serta beberapa pejabat terkait.

Kawal Implementasi B50, Kementerian ESDM Perkuat Uji Teknis dan Dialog dengan Industri Otomotif

TANGERANG SELATAN - Sejak 1 Juli 2026, biodiesel sebesar 50 persen mengalir bersama solar ke tangki kendaraan di seluruh Indonesia. Kini campuran itu telah menjangkau 6.050 SPBU, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mengawal langkah terakhirnya memperketat spesifikasi bahan bakar, menuntaskan transisi terminal, dan duduk bersama industri otomotif memastikan B50 bekerja baik pada mesin yang dipakai masyarakat sehari-hari.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan penguatan koordinasi dengan industri otomotif menjadi bagian penting dalam proses implementasi B50. Hal tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Aspek Teknis Implementasi B50 Sektor Otomotif di Tangerang Selatan, Selasa (15/9).

"Nah yang pasti kita semua saling menginfokan untuk keluhan-keluhan di otomotif itu apa saja sih ayo kita diskusikan dan forum ini kami buka terus. Kami buka terus untuk kita saling berkomunikasi," ujar Eniya.

Hingga pertengahan September, penyaluran B50 telah mencapai 6.050 dari total 6.412 SPBU atau sekitar 94 persen. Dari 104 terminal titik serah, sebanyak 76 terminal telah menyalurkan B50, sementara 28 terminal masih dalam tahap transisi dari B40 menuju B50.

"Dan sebentar lagi ya, tanggal 30 September itu merupakan deadline untuk kita melakukan relaksasi. Jadi persiapan semua sosialisasi, semua kegiatan mengenai implementasi B50 ini harus benar-benar kita siapkan menjelang nanti per 1 Oktober," kata Eniya.

Selain memastikan kesiapan distribusi, pemerintah juga memperketat spesifikasi biodiesel untuk pencampuran B50 dibandingkan B40. Penguatan standar dilakukan antara lain melalui penurunan batas maksimum kandungan air dan peningkatan persyaratan stabilitas oksidasi untuk mendukung kualitas bahan bakar.

Dalam sosialisasi tersebut, pembahasan juga mencakup pengawasan kualitas, hasil uji B50, pedoman umum penanganan dan penyimpanan, serta instruksi kerja teknis sektor otomotif. Pemerintah mendorong penyamaan pemahaman antar pemangku kepentingan agar penerapan B50 dapat dikawal bersama.

Untuk memperkuat basis teknis, Eniya mendorong kolaborasi dengan industri otomotif dalam pengumpulan data penggunaan B50 pada kendaraan hingga 100.000 kilometer. Pemantauan direncanakan dilakukan melalui kendaraan yang digunakan sehari-hari, dengan pemeriksaan pada jarak tempuh tertentu dan dukungan pengujian dari LEMIGAS.

Tantangan yang masih perlu diselesaikan adalah penyempurnaan masa transisi pada sejumlah terminal serta penguatan informasi teknis kepada pengguna. Pemerintah juga mendorong hasil teknis yang dapat menjadi konsumsi publik untuk disampaikan melalui situs web agar menjadi rujukan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dengan B50, sebagian kebutuhan solar masyarakat mulai dipenuhi dari sumber dalam negeri. Penguatan mutu, pengujian teknis, dan komunikasi dengan industri menjadi langkah pemerintah untuk memastikan perubahan tersebut berjalan dengan tetap memperhatikan keandalan kendaraan yang digunakan masyarakat.

Tutup Penguatan Nasionalisme Peserta KKRI, Kemhan Tekankan Pentingnya Karakter Generasi Muda

Bogor – Kepala Lembaga Pengembangan Pertahanan Negara Unhan RI Mayjen TNI Dr. Helda Risman, M.Han., CIQaR., secara resmi menutup kegiatan Penguatan Nasionalisme Peserta Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Menuju Indonesia Emas di lingkungan Universitas Pertahanan RI, Sentul, Bogor, Senin (14/9/2026).

Dalam amanat Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kemhan yang dibacakan Kepala Lembaga Pengembangan Pertahanan Negara Unhan RI, disampaikan bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk kader bela negara di lingkungan pendidikan melalui Korps Kadet Republik Indonesia yang memahami dan mampu mengimplementasikan lima nilai dasar bela negara, yaitu cinta Tanah Air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara.

“Saya ingin menegaskan kepada para peserta KKRI, kalian adalah bagian dari kekuatan strategis bangsa. Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau kekayaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas karakter generasi mudanya,” tegas Kabacadnas dalam amanat yang dibacakan Kepala Lembaga Pengembangan Pertahanan Negara Unhan RI.

Tebarkan selalu nilai-nilai positif yang telah di dapatkan selama pembekalan dan jadilah bagian dari generasi emas 2045.

Sebagai penutup, Dalam amanat Kabacadnas Kemhan yang disampaikan Kepala Lembaga Pengembangan Pertahanan Negara Unhan RI, berpesan kepada seluruh peserta untuk menjadi kader bela negara yang mampu menjadi contoh, penggerak, dan perekat di lingkungan masing-masing

Wapres Minta Dokter Pribadi Tinggal Dulu di Karo, Pastikan Anak Korban Keracunan Mendapat Perawatan Terbaik Hingga Rujukan Perawatan ke Jakarta

Saat mengunjungi anak-anak yang tengah menjalani perawatan akibat keracunan makanan di Rumah Sakit (RS) Efarina Etaham, Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, Jumat (11/09/2026), Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memastikan kondisi mereka mendapat perhatian dan penanganan yang diperlukan. Wapres juga membuka opsi rujukan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut di fasilitas kesehatan yang memiliki dukungan medis sesuai dengan kondisi pasien.

Bagi Wapres, kesehatan anak merupakan hal yang sangat penting agar mereka dapat segera pulih, kembali bersekolah, menuntut ilmu, dan mengejar cita-cita. Karena itu, kehadiran Wapres di tengah anak-anak yang sedang menjalani perawatan menjadi bagian dari upaya memastikan proses penyembuhan dapat berlangsung cepat dan maksimal.

Untuk mendukung proses pemulihan tersebut, Wapres membawa dokter pribadinya untuk turut memeriksa kondisi pasien sekaligus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan apabila ada anak yang memerlukan penanganan lebih lanjut, langkah rujukan dapat segera dilakukan sesuai kebutuhan medisnya.

Untuk mendukung proses pemulihan tersebut, Wapres membawa dokter pribadinya untuk turut memeriksa kondisi pasien sekaligus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan apabila ada anak yang memerlukan penanganan lebih lanjut, langkah rujukan dapat segera dilakukan sesuai kebutuhan medisnya.

“Ini saya kesini membawa dokter pribadi saya. Saya minta dokter saya tinggal di sini dulu, untuk mengkoordinasikan sekiranya ada anak-anak yang butuh penanganan lebih intens di Jakarta,” imbuhnya.

Langkah cepat tersebut menjadi wujud kepedulian dan tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat, khususnya anak-anak, mendapatkan layanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Dengan melihat langsung kondisi pasien dan memastikan koordinasi penanganan berjalan, Wapres ingin agar setiap anak memperoleh perawatan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya.

Kepedulian tersebut juga dirasakan oleh keluarga pasien. Fitriani, orang tua salah satu pasien bernama Agnesia Paruliana br Silitonga yang saat ini sedang dirawat di RS Efarina Etaham, menyambut baik inisiatif Wapres untuk memberikan pilihan rujukan agar putrinya dapat memperoleh penanganan medis yang lebih komprehensif. Ia berharap langkah tersebut dapat membantu Agnes segera pulih sehingga dapat kembali bersekolah, menuntut ilmu, dan menggapai cita-citanya.

“Kata Bapak [Wapres], kalau mau dirujuk, boleh ke Medan, boleh ke Jakarta,” ungkap Fitriani.

“Jadi kami tadi sudah bicara sama ayahnya [Agnes] juga, sama anak juga, kami ke Jakarta. Biar lebih mendapatkan obat yang terbaik, dan jaminan kesehatan yang terbaik juga. Dan para dokter yang terbaik juga di sana,” tambahnya.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap Febiona Purba, yang saat ini tengah menjalani perawatan di RSU Amanda Berastagi. Untuk memberikan penanganan yang lebih optimal sesuai kondisi medisnya, proses rujukan Febiona ke Jakarta juga tengah dipersiapkan.