Mentan Amran Pamer Kesiapan Swasembada Bawang Putih di Hadapan Petani NTB, Target Hentikan Impor Maksimal 5 Tahun

Sembalun, NTB, -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan optimisme Indonesia untuk segera mencapai swasembada bawang putih nasional dengan menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu pilar utama pengembangannya. Di hadapan petani bawang putih, penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta jajaran pemerintah daerah di kawasan Sembalun, Mentan Amran memamerkan kesiapan produksi nasional sekaligus menegaskan target penghentian impor bawang putih dalam beberapa tahun ke depan.

 

Menurut Mentan Amran, kunci swasembada bawang putih terletak pada keberanian menetapkan target luas tanam yang memadai dan konsistensi kerja di lapangan. Ia menegaskan kebutuhan minimal luas tanam nasional untuk mencapai kemandirian bawang putih.

 

“Bawang putih di NTB, minimal 25.000 hektar. Kalau mampu 50.000, ini bisa men-supply provinsi-provinsi lain.” kata Mentan Amran, Senin (09/02/2026).

 

Mentan Amran menegaskan bahwa penghentian impor bawang putih bukan sekadar wacana, melainkan agenda yang telah memiliki batas waktu jelas dan terukur.

 

“Kita hentikan import mungkin 3–4 tahun ke depan, paling lambat 5 tahun. Kalau bisa 4 tahun, paling lambat 5 tahun.” semangatnya.

 

Keseriusan pemerintah dalam mendorong swasembada bawang putih, menurut Mentan Amran, merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa percepatan dilakukan tanpa menunggu birokrasi panjang.

 

“Bapak Presiden sudah arahkan via telepon hari Sabtu. Hari Minggu tim berangkat, hari Senin kami sudah tiba di sini untuk merealisasikan itu. Kita buat program khusus.” tegas Mentan Amran.

 

NTB sendiri dinilai memiliki keunggulan nyata sebagai sentra pengembangan bawang putih nasional. Selain potensi lahan yang luas, produktivitas bawang putih di daerah ini dinilai sangat menjanjikan.

 

“Yang menarik, NTB ini produksinya 20 ton. Tadi ada yang 28 ton per hektare. Ini sangat menarik untuk kita kembangkan. Indonesia pasti bisa. Paling tinggi 100.000 hektare tanaman bawang, itu sudah swasembada.” ujar Mentan Amran.

 

Mentan Amran menekankan bahwa target swasembada bawang putih secara nasional relatif kecil jika dibandingkan dengan luas tanaman pangan strategis lain, seperti padi.

 

“Tau nggak tanaman beras, tanaman padi, 7,4 juta hektare. 7,4 juta saja kita selesaikan, apalagi 100.000 hektare. Saya kira cuma 2 gubernur, 3 gubernur menyelesaikan itu. NTB, mungkin Sumatera Utara, dan Jawa Tengah.” imbuhnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB yang dinilai responsif dan visioner dalam mendukung pembangunan pertanian dan hilirisasi.

 

“Ini karena gubernurnya gesit, gubernurnya hebat. Bahkan baru groundbreaking, itu pabrik pakan unggas terintegrasi, pabrik pakan, ada cold storagenya, ada parentstock, grandparentstock, lengkap. Terintegrasi dan itu pemerintah yang mendukungnya. Kemudian jadi jaminannya adalah harga pakan untuk peternak. Kemudian harga jagung dari peternakan.” ungkapnya

 

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan daerah yang visioner menjadi alasan kuat bagi Kementerian Pertanian untuk bergerak cepat ke NTB.

 

“Itu luar biasa. Gubernur visioner. Makanya aku respon, aku bergerak ke sini.”

 

Selain aspek produksi, kualitas benih bawang putih NTB, khususnya di Lombok, juga menjadi perhatian utama. Mentan Amran menilai kualitas benih lokal sangat kompetitif, bahkan dibandingkan dengan bawang putih impor.

 

“Bagaimana dengan kualitas bibit kita di Lombok. Sangat bagus. Kualitasnya sangat bagus. Kalau dibandingkan dengan bawang impor, sangat bagus. Karena ini berada pada ketinggian 1.200 dari permukaan laut. Ini sangat bagus. Sehingga kami pusatkan pembibitan di sini.”

 

Berdasarkan data potensi, NTB memiliki lahan bawang putih sekitar 7.750 hektare yang tersebar di Lombok Timur, Lombok Utara, Bima, Sumbawa, dan Lombok Tengah. Potensi tersebut menjadi fondasi kuat penetapan target tanam, intervensi benih, pendampingan teknis, serta percepatan kebijakan menuju swasembada bawang putih nasional periode 2026–2030.

 

Mentan Amran menegaskan bahwa keberhasilan swasembada tidak cukup hanya dengan perencanaan, tetapi membutuhkan perubahan mindset, etos kerja, dan keberanian bertindak di lapangan.

 

Dengan dukungan penuh pemerintah pusat, kualitas agroklimat unggul, serta semangat petani NTB, Mentan Amran optimistis swasembada bawang putih nasional bukan hanya target, melainkan keniscayaan yang akan segera terwujud.

Kemenperin Tegaskan Komitmen Penguatan Industri Otomotif Nasional di IIMS 2026

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 menjadi momentum strategis untuk mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat transformasi industri otomotif nasional menuju arah yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan kinerja positif sektor industri manufaktur yang terus menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional.

“Sektor industri manufaktur Indonesia terus menunjukkan kinerja yang positif sebagai penggerak utama perekonomian nasional.” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/2).

Sepanjang Triwulan I–III 2025, kinerja Industri Pengolahan Non Migas (IPNM) tumbuh sebesar 5,17 persen atau meningkat Rp92,16 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01 persen. Kontribusi IPNM terhadap Produk Domestik Bruto nasional mencapai 17,27 persen atau sebesar Rp3.051,58 triliun, dengan nilai ekspor mencapai USD227,10 miliar atau lebih dari 80 persen total ekspor nasional. Dari sisi investasi, IPNM menyumbang Rp552 triliun atau 38,49 persen dari total investasi nasional, serta menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja.

Menperin menyampaikan, capaian tersebut tidak terlepas dari peran signifikan sektor otomotif sebagai salah satu tulang punggung industri nasional. Saat ini industri kendaraan bermotor roda empat didukung oleh 41 pabrikan dengan kapasitas produksi mencapai 2,59 juta unit per tahun, sementara industri roda dua dan tiga melibatkan 82 pabrikan dengan kapasitas 11,2 juta unit per tahun. Total investasi sektor otomotif telah mencapai Rp194,22 triliun dengan penyerapan tenaga kerja langsung hampir 100 ribu orang.

Dalam konteks pasar kawasan, Indonesia tetap mempertahankan posisi terdepan di ASEAN dengan penjualan kendaraan mencapai 865.723 unit pada 2024. Namun demikian, rasio kepemilikan mobil nasional masih relatif rendah, yakni 99 unit per 1.000 penduduk, jauh di bawah Malaysia, Thailand, dan Singapura. Kondisi ini menunjukkan potensi besar pasar domestik Indonesia untuk terus berkembang ke depan.

Memasuki tahun 2026, industri otomotif menunjukkan indikasi stabilisasi yang didorong oleh kinerja ekspor yang tetap kuat, percepatan pengembangan kendaraan elektrifikasi, serta penguatan permintaan pada akhir tahun 2025 yang menjadi sinyal positif bagi pasar domestik. Proyeksi penjualan mobil nasional berada di kisaran 850 ribu unit, atau meningkat sekitar 5,4 persen dibandingkan realisasi 2025. Meskipun demikian, pemulihan pasar domestik berlangsung secara bertahap seiring tantangan daya beli, pembiayaan, dan dinamika rantai pasok global. Sepanjang 2025, penjualan wholesale tercatat 803.687 unit atau turun 7,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara penjualan ritel turun 6,3 persen menjadi 833.712 unit. Di sisi lain, ekspor kendaraan utuh meningkat 9,7 persen menjadi 518.212 unit, menunjukkan bahwa daya saing Indonesia sebagai basis produksi otomotif global tetap terjaga, meskipun industri menghadapi dinamika permintaan domestik dan global.

Pada segmen tertentu, kendaraan murah dan ramah lingkungan atau LCGC mengalami tekanan dengan penurunan penjualan lebih dari 30 persen sepanjang 2025. Pemerintah tetap memberikan perhatian melalui skema insentif fiskal yang efektif untuk mendukung pemulihan segmen ini. Sebaliknya, kendaraan elektrifikasi mencatat pertumbuhan pesat. Penjualan mobil listrik berbasis baterai melonjak dari 43.194 unit pada 2024 menjadi 103.931 unit pada 2025. Kendaraan hybrid juga tumbuh 15 persen, sementara plug-in hybrid meningkat signifikan dari puluhan unit menjadi lebih dari 5.000 unit. Secara keseluruhan, penjualan kendaraan elektrifikasi pada 2025 mencapai 175.144 unit atau sekitar 21,8 persen dari total penjualan nasional.

Pemerintah terus memperkuat ekosistem industri kendaraan listrik melalui investasi hulu hingga hilir, termasuk pengoperasian pabrik sel baterai berkapasitas 10 GWh serta sejumlah fasilitas produksi battery pack. Selain itu, proyek terintegrasi pengembangan baterai kendaraan listrik dengan nilai investasi mencapai USD5,9 miliar diproyeksikan mampu memberikan nilai tambah ekonomi hingga USD48 miliar bagi Indonesia. Upaya ini sejalan dengan pelaksanaan Program Low Carbon Emission Vehicle yang telah melibatkan 15 perusahaan dan menghasilkan tambahan investasi lebih dari Rp22 triliun.

“Kami berharap penyelenggaraan IIMS 2026 dapat menjadi katalis penting mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan industri otomotif nasional, serta menjadi ruang strategis bertemunya berbagai inisiatif untuk memperkuat kepercayaan konsumen, memperluas adopsi kendaraan ramah lingkungan, serta menstimulasi peningkatan investasi dan inovasi di sektor otomotif,” tutup Menperin.

Menko Polkam Ajak Media Bersinergi Lawan Hoaks dan Perkuat Ketahanan Nasional

Polkam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media massa untuk menjaga stabilitas serta memajukan bangsa. Hal ini disampaikannya dalam acara Silaturahmi Media Nasional di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menko Polkam menyoroti maraknya penyebaran fitnah dan berita bohong yang dapat memecah belah masyarakat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi strategis dengan media sangat krusial untuk meluruskan informasi yang menyimpang.

“Jika kita bersinergi, akan lebih mudah membangun bangsa ini. Kita tidak boleh memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin melemahkan ketahanan nasional melalui informasi negatif,” ujar Djamari.

Meski menekankan persatuan, Djamari menjamin bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik. Baginya, kritik adalah instrumen penting untuk evaluasi kinerja dan penguat demokrasi.

“Tidak ada negara yang runtuh karena kritik; justru banyak yang menjadi kuat karena berani mendengar. Kritik adalah bentuk kepedulian masyarakat agar kekuasaan tetap berjalan di koridor yang benar,” tegasnya.

Acara ini diapresiasi oleh sejumlah Pemimpin Redaksi (Pemred) media nasional yang hadir. Mereka sepakat bahwa komunikasi dua arah antara pemerintah dan pers adalah kunci untuk menjaga stabilitas politik serta keamanan nasional. Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen kedua belah pihak untuk terus menjalin komunikasi rutin demi menciptakan ruang publik yang sehat.

Hadir dalam pertemuan tersebut para Pemred dari berbagai media arus utama seperti LKBN Antara, TVRI, RRI, TV One, iNews TV, Kompas TV, Metro TV, Harian Kompas, Garuda TV, Nusantara TV, Detik.com, Tribune Network, Jawa Pos Group, Kumparan, dan Rakyat Merdeka. Selain itu hadir pula Wakil Menko Polkam, Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Sesmenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan, serta para pejabat tinggi di lingkungan Kemenko Polkam.

Hadapi Pola Hujan Awal 2026, Kementan Perkuat AUTP Jaga Produksi Padi dan Lindungi Petani

Jakarta, -- Menghadapi prediksi perubahan pola curah hujan awal 2026, pemerintah melalui Kementerian Pertanian memperkuat Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai langkah menjaga keberlanjutan produksi padi nasional sekaligus melindungi petani dari risiko gagal panen.

 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi dinamika distribusi curah hujan pada awal 2026 masih didominasi kategori menengah di sebagian besar wilayah Indonesia. Pergeseran pola hujan di sejumlah daerah menjadi sinyal kewaspadaan terhadap potensi gangguan produksi dan ketidakpastian usaha tani.

 

Kondisi tersebut memperkuat pentingnya perlindungan usaha tani sebagai bagian strategi nasional menjaga produksi pangan. Pemerintah menegaskan perlindungan petani dijalankan melalui berbagai instrumen kebijakan, mulai dari stabilisasi harga gabah hingga penguatan mitigasi risiko usaha tani, agar keberlanjutan produksi nasional tetap terjaga.

 

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan tidak cukup hanya bertumpu pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan petani berada dalam posisi yang terlindungi.

 

“Perlindungan petani adalah fondasi swasembada pangan. Negara hadir untuk memastikan petani tidak menanggung risiko sendirian, sehingga mereka memiliki kepastian untuk terus menanam dan berproduksi,” tegas Mentan Amran, Rabu (4/2/2026).

 

AUTP dirancang untuk melindungi petani dari risiko gagal panen akibat banjir, kekeringan, maupun serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani di lapangan.

 

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menyebut AUTP menjadi bagian penting dari strategi pengamanan produksi dari sisi hulu.

 

“Melalui mekanisme asuransi, risiko usaha tani dapat dikendalikan, sehingga petani tetap memiliki modal dan keberanian untuk melanjutkan musim tanam berikutnya,” ujar Nur Alam.

 

Ia menambahkan, pendaftaran AUTP dilakukan oleh petani atau kelompok tani dengan pendampingan penyuluh melalui aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) agar pendataan hingga proses klaim berjalan tertib dan transparan.

 

Pada 2026, dukungan pemerintah daerah melalui APBD tetap menjadi penopang utama keberlanjutan AUTP. Mitigasi risiko usaha tani padi didukung untuk luasan 94.036,67 hektare, meski belum tersedia alokasi APBN.

 

Hingga kini, tercatat 13 provinsi telah mengalokasikan APBD I dan II untuk mendukung AUTP, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

 

Kementerian Pertanian terus mendorong daerah lain mengikuti langkah tersebut. Penguatan AUTP ditegaskan sebagai kebijakan konkret untuk memitigasi risiko iklim, melindungi petani, serta menjaga produksi padi nasional tetap berkelanjutan.

Wapres Gibran Hadiri Taklimat Presiden Prabowo pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menghadiri Taklimat Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (02/02/2026). Rakornas yang dibuka secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal arah pembangunan nasional.

Rakornas berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu “Maju Tak Gentar” dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan penayangan video “Indonesia Berdikari” yang menggambarkan arah kebijakan serta capaian strategis nasional.

Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kepemimpinan pada hakikatnya merupakan amanah untuk mengabdi kepada rakyat, bukan sarana untuk memenuhi kepentingan pribadi. Presiden menekankan bahwa rakyat Indonesia mendambakan pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan bersama.

“Mereka berharap, bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang. Bahkan mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja,” tegas Presiden.

Presiden juga menyampaikan bahwa Rakornas ini menjadi momentum penting untuk menyatukan seluruh elemen pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah dalam satu visi dan semangat pengabdian.

“Dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik. Bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99 persen pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut mengingatkan bahwa negara yang saat ini berada dalam kendali pemerintah merupakan hasil dari pengorbanan besar rakyat, sehingga tanggung jawab kepemimpinan harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan integritas.

“Negara ini yang sekarang, saudara-saudara, yang sekarang ada dalam kendali kita, dibangun atas pengorbanan rakyat yang sangat besar. Karena itulah kita tidak boleh lupa adanya kita adalah untuk berbakti, mengabdi kepada rakyat kita. Ini hal yang selalu mudah kita ucapkan, tapi harus kita buktikan,” imbuh Presiden.

Taklimat Presiden dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini menegaskan kembali arah kepemimpinan nasional yang berlandaskan pengabdian, integritas, serta penguatan sinergi pusat dan daerah sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

DWP Kemendikdasmen Berikan Dukungan Materi dan Psikososial bagi Siswa Terdampak Bencana di Cianjur

Cianjur - Sebagai bentuk dukungan terhadap musibah puting beliung di kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melaksanakan kegiatan sosial dengan tema DWP Peduli: Menguatkan Solidaritas, Menebar Manfaat bagi Pendidikan. Kegiatan ini diselenggarakan di SDN Batulayang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Sabtu (31/1).

Penasihat DWP Kemendikdasmen, Masmidah Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa kehadiran DWP Kemendikdasmen di SDN Batulayang merupakan bentuk empati dan solidaritas kepada masyarakat Cianjur, khususnya anak-anak yang masih merasakan dampak trauma pascabencana.

Ia menuturkan bahwa anak-anak yang mengalami trauma memerlukan dukungan moral dan penguatan secara berkelanjutan agar kembali merasa aman dan tidak takut untuk beraktivitas, terutama dalam mengikuti pembelajaran di sekolah.

“Anak-anak harus tetap semangat bersekolah. Trauma yang dialami perlu kita pulihkan secara perlahan agar tidak menjadi ketakutan yang berkepanjangan. Kita bangun keyakinan bahwa semua ini bisa kita lalui bersama,” tambahnya.

Sebagai bentuk kepedulian nyata, DWP Kemendikdasmen menyalurkan bantuan berupa perlengkapan sekolah bagi peserta didik serta bantuan material bagi keluarga terdampak. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban serta menjadi simbol solidaritas dan kebersamaan.

Sementara itu, Kepala SDN Batulayang, Siti Badriah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta kehadiran DWP Kemendikdasmen di sekolah yang dipimpinnya. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi penguat moral bagi seluruh warga sekolah, terutama bagi anak-anak yang masih berjuang memulihkan kondisi psikologisnya.

“Bencana angin puting beliung yang melanda wilayah kami meninggalkan dampak yang mendalam, khususnya bagi anak-anak. Banyak dari mereka mengalami ketakutan, kecemasan, kehilangan rasa aman, bahkan penurunan semangat belajar,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa bencana terjadi pada Kamis, 22 Oktober 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, disertai hujan deras, angin kencang, dan pemadaman listrik. Meski saat kejadian para guru dan siswa telah berada di rumah masing-masing, dampaknya cukup besar. Sejumlah rumah siswa mengalami kerusakan, baik rusak sebagian maupun rusak berat, serta menyisakan trauma psikologis yang masih dirasakan hingga kini.

“Bagi anak-anak usia sekolah dasar, bencana bukan hal yang mudah dipahami. Mereka membutuhkan waktu, pendampingan, dan perhatian khusus agar kondisi mental, emosional, serta rasa aman mereka dapat pulih secara perlahan,” tambahnya.

Selain penyaluran bantuan, kegiatan ini juga diisi dengan agenda trauma healing bagi anak-anak korban bencana. Salah satu aktivitas yang dilaksanakan adalah menggambar rumah impian, yang bertujuan membantu anak-anak mengekspresikan perasaan, membangun kembali rasa aman, serta menumbuhkan harapan pascabencana. Anak-anak tampak antusias dan gembira menggambar rumah impiannya, kemudian membacakan dan menceritakan hasil karyanya secara langsung di hadapan Ibu Masmidah.

“Saya ingin punya rumah yang ada kolam renangnya, saya ingin punya rumah yang ada kendaraannya,” ungkap salah satu siswa dengan semangat membacakan rumah impiannya. 

Setelah melihat dan mendengar langsung impian para murid, Masmidah turut memberikan motivasi kepada mereka agar tetap berani bermimpi dan tidak menyerah pada keadaan. “Saya mendoakan semoga impian adik-adik semua bisa terwujud serta kalian bisa tumbuh menjadi generasi yang tangguh, dan berprestasi di masa depan,” tuturnya. 

Unjuk Gigi di Kancah Internasional, Kementerian PANRB Siapkan Inovasi Pelayanan Publik untuk Guangzhou Award

JAKARTA – Inovasi pelayanan publik milik Pemerintah Indonesia kembali berlaga di kancah Internasional. Kali ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional, menyiapkan dua belas inovasi untuk mengikuti Guangzhou Award Tahun 2026.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru mengatakan bahwa dengan berpartisipasi pada kompetisi ini, Indonesia menunjukkan upayanya dalam transformasi pelayanan publik melalui terobosan atau inovasi yang diciptakan oleh instansi pemerintah. “Keikutsertaan Indonesia dalam ajang ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pelayanan publik Indonesia telah menghadirkan berbagai terobosan sehingga layak mendapatkan apresiasi tingkat dunia, sekaligus menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya Kick Off Meeting Fasilitasi Pendampingan Peserta Guangzhou Award 2026 secara virtual, Kamis (29/1/2026).

Dijelaskan, dua belas inovasi pelayanan publik ini merupakan inovasi terbaik yang telah meraih penghargaan Outstanding Public Service Innovation (OPSI) pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025. Adapun inovasi-inovasi tersebut diantaranya yakni Puskesmas Pakekan Hunter TB Stunting (PUSPA HUNTING); Kartu Digital Sungai Rumbai Sehat Untuk Eradikasi Stunting; Serving The Villager; Peduli Kampung Asi (PEDULI KASI); Intervensi Nutrisi Tumbuh Kerjar Berkelanjutan Atasi Stunting (IBUK ANTING); Peran Manager dalam Korporasi Pertanian (PANDORA) di Kabupaten Kebumen; KPBU APJ; Hari Belanja Cantik ke Pasar tradisional dan UMKM; Strategi Pembentukan Kampung Iklim sebagai Bentuk Mitigasi Perubahan Iklim Menuju Smart Environment (SUPERMIE); Pusat Informasi Terpadu dan Responsif (PINTERES); GOKER WANGI; dan Baca Meter Mandiri.

Deputi Otok menambahkan, fasilitasi ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus penguatan berkelanjutan terhadap inovasi pelayanan publik daerah yang telah menjadi praktik baik di tingkat nasional. Selain itu, fasilitasi menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan capaian inovasi pelayanan publik Indonesia di tingkat internasional dan mendukung kontribusi Indonesia terhadap agenda pembangunan global, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)

Untuk diketahui, 7th Guangzhou International Award for Urban Innovation merupakan penghargaan bergengsi internasional yang diselenggarakan oleh United Cities and Local Governments (UCLG) dan World Association of the Major Metropolises (Metropolis). “Ajang kompetisi internasional ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengakui, dan mempromosikan inovasi yang terbukti memberikan dampak nyata dalam meningkatkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan perkotaan dan daerah,” tuturnya.

Diharapkan, partisipasi Indonesia dalam Guangzhou Award mampu mendorong para inovator untuk bersaing secara global dan dapat menambah sudut pandang baru agar mampu berpikir secara lebih luas terkait pengembangan inovasi di masing-masing instansi pemerintah. “Kita juga harus membuktikan bahwa inovasi yang kita hasilkan itu menjawab persoalan publik, dan kita membuktikan bahwa inovasi yang sudah kita hasilkan ini memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Director of KMMB Consulting Mochamad Badowi memaparkan terkait branding strategis layanan inovasi pemerintah daerah, dan peningkatan kualitas proposal. Ada enam pilar inovasi dalam kerangka kerja standar global, pertama adalah kebijakan baru.

Dijelaskan, pemerintahan itu adalah bagian dari motor penggerak terhadap regulasi yang disusun, yang harapannya bisa evidence-based policy, maupun juga science-based policy. “Kebijakan-kebijakannya berdasar pada fakta yang ada di lapangan, dan didasarkan pada penelitian-penelitian yang sudah empiris, valid, dan reliability,” ungkapnya.

Selanjutnya yakni strategi baru, dan tata kelola baru. Menurutnya, kebijakan tanpa strategi hanya selesai di kertas dan tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian muncul, teknologi baru yang applied, dan tepat guna.

“Jadi dalam konteks ini kita sebagai penggerak perubahan itu, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada, yang sudah tersedia untuk memudahkan fasilitas yang kita berikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Pilar selanjutnya adalah kemitraan baru, dan model bisnis baru. Dijelaskan, dengan model bisnis baru, maka lahir kebijakan baru, hal ini sirkular, dan terus menerus. “Ketika ini terjadi, maka yang dirasakan oleh masyarakat, kehadiran kita ini akan terasa sangat impactful, sangat berdampak bagi kebutuhan di masyarakat,” jelasnya.

Badowi menyampaikan dimensi branding strategis dalam konteks global, pertama inovasi kebijakan. Inovasi tersebut, lanjutnya, harus menunjukkan adanya terobosan dalam regulasi, tata kelola, atau cara kerja birokrasi yang sebelumnya kaku menjadi fleksibel.

Kedua, dalam konteks inovasi global adalah dampak sosial. Dalam konteks global, inovasi harus membuktikan bahwa ada kehidupan warga yang benar-benar berubah. Fokusnya bukan pada seberapa canggih teknologinya, tapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat (inklusivitas). Terakhir, yang menjadi perhatian adalah positioning global, dimana inovasi daerah harus diposisikan sebagai model percontohan dunia.

“Maksudnya adalah inovasi yang dilakukan di Banyuwangi, inovasi yang dilakukan di Bantaeng, itu bisa dijadikan sebagai model percontohan di dunia. Bisa dipakai di Eropa, di Tiongkok, di Australia, dan selanjutnya. Jadi kita harus berpikir global, yang kita praktekkan di lokal,” ujarnya.

Sementara itu, Innovation Practitioner Budi Chairuddin menyampaikan penilaian penghargaan ini mencakup empat kriteria utama yaitu inovasi, efektivitas, keberlanjutan kebijakan, dan signifikansi. Masing-masing kriteria mengevaluasi kontribusi dan dampak proyek pada isu publik.

Dalam hal ini, Budi memaparkan beberapa catatan penting dalam penulisan proposal. Pertama yakni, kebaruan yaitu keunikan gagasan, pendekatan baru, dan modifikasi inovasi yang ada. Kemudian, efektif capaian nyata dan solutif. Selanjutnya, bermanfaat (dampak) yaitu menyelesaikan masalah.

Kemudian, dapat ditransfer, dan inovasi dapat diadaptasi, oleh Unit Pelaksana Pelayanan Publik (UPP) sejenis atau diadaptasi ke dalam konteks lain. Terakhir, berkelanjutan yaitu keberlangsungan inovasi.