Kemenko Polkam Sinkronkan Kebijakan TKD dan DBH Untuk Jaga Stabilitas Daerah dan Keberlanjutan Pelayanan Publik

Polkam, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat sinkronisasi kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) guna menjaga stabilitas pemerintahan daerah, memastikan keberlanjutan pelayanan publik, serta mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi belanja negara.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Pembahasan Perkembangan Terkini Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam Perspektif Kemenko Polkam yang dipimpin Plt. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Heri Wiranto, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Rapat dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara, serta pejabat terkait di lingkungan Kemenko Polkam.

Heri menegaskan bahwa kebijakan efisiensi belanja negara, termasuk penyesuaian Transfer ke Daerah, merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diarahkan Presiden untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pengelolaan keuangan negara.

“Transfer ke Daerah dan Dana Bagi Hasil tidak hanya merupakan instrumen fiskal, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan, politik, dan keamanan di daerah. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci agar pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan optimal,” ujar Heri.

Dalam rapat tersebut dibahas bahwa kebijakan TKD pasca-efisiensi Tahun Anggaran 2026 tetap diarahkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pemerintah daerah, terutama belanja pegawai dan operasional pemerintahan. Langkah tersebut diharapkan tidak mengganggu pembayaran gaji aparatur sipil negara, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sekaligus memperkuat sinergi program pembangunan daerah dengan kementerian/lembaga dan berbagai program prioritas nasional.

Rapat juga membahas bahwa penyesuaian alokasi TKD berpotensi memberikan tekanan terhadap kapasitas fiskal sejumlah pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan tata kelola keuangan daerah, serta pemanfaatan skema pembiayaan pembangunan yang inovatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pembahasan menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus diimbangi dengan penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta penataan kewenangan pusat dan daerah guna memperkuat kapasitas fiskal dan mendorong inovasi pembangunan.

Sebagai tindak lanjut, hasil evaluasi kebijakan TKD, DBH, dan hubungan keuangan pusat-daerah akan diusulkan sebagai salah satu agenda pembahasan dalam forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang dipimpin Wakil Presiden. Pembahasan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinkronisasi kebijakan nasional, meningkatkan efektivitas hubungan keuangan pusat dan daerah, serta mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

Melalui Katalis 2.0, Indonesia Pererat Kerja Sama Ekonomi Strategis dengan Australia

Jakarta, 14 Juli 2026 – Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri menerangkan, pelaksanaan Katalis 1.0 telah memberikan manfaat signifikan bagi Indonesia dan Australia serta menjadi landasan bagi penguatan kerja sama melalui Katalis 2.0. Program tersebut membuktikan bahwa kerja sama ekonomi yang dirancang dengan baik dapat menjembatani sisi kebijakan dan praktik secara nyata. Hal ini disampaikannya dalam acara Peluncuran Program Katalis 2.0 di Jakarta, Senin (13/7).

“Selama pelaksanaannya selama lima tahun (2021—2025), Katalis 1.0 telah memperkuat akses pasar, mendukung kemitraan bisnis yang berkelanjutan secara komersial, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memfasilitasi dialog kebijakan, serta membantu memperluas kerja sama di berbagai sektor strategis. Kini, peluncuran Katalis 2.0 menjadi tonggak penting dalam kemitraan yang terus berkembang antara Indonesia dan Australia,” jelas Wamendag Roro.

Menurutnya, peluncuran Katalis 2.0 bukan sekadar menandai dimulainya fase baru sebuah program. Namun, peluncuran ini merupakan penegasan kembali komitmen kedua negara untuk mengubah peluang yang tercipta melalui Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) menjadi hasil ekonomi nyata yang bermanfaat bagi dunia usaha, pekerja, dan masyarakat di kedua negara. Tujuan ini selaras dengan misi Katalis 2.0 untuk memperkuat pelaksanaan IA-CEPA melalui kerja sama praktis antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra pembangunan.

“Capaian dari program Katalis tecermin dalam berbagai bentuk kegiatan, mulai dari fasilitasi ekspor produk pertanian premium dan kakao Indonesia ke Australia, dukungan kemitraan pengembangan keterampilan di bidang perawatan lansia, akselerasi inovasi digital, hingga pemberdayaan perempuan wirausahawan dalam perdagangan internasional,” urai Wamendag Roro.

Lebih lanjut, Wamendag Roro menjelaskan, bagi Kementerian Perdagangan RI, fase baru Katalis ini turut menandai tanggung jawab yang lebih besar. Melalui Pilar 1 Program Kerja Sama Ekonomi IA-CEPA, Kementerian Perdagangan RI akan memegang peran koordinasi yang lebih kuat untuk memastikan kerja sama ekonomi tersebut menghasilkan capaian yang praktis dan terukur.

Asisten Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Matt Thistlethwaite mengatakan, program Katalis 2.0 akan memperdalam hubungan ekonomi Indonesia dan Australia dengan membuka lebih banyak peluang perdagangan, investasi, pengembangan keterampilan, serta kemitraan bisnis. 

“Indonesia merupakan salah satu mitra ekonomi terdekat Australia. Bersama-sama, kita telah menciptakan lebih banyak peluang bagi dunia usaha, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mewujudkan kemakmuran bersama bagi kedua negara,” terangnya.

Wamendag Roro menambahkan, keberhasilan Katalis 2.0 tidak akan diukur dari sekadar jumlah lokakarya atau laporan yang dibuat. Keberhasilan tersebut akan diukur dari jumlah pelaku usaha yang memasuki pasar baru, lapangan kerja berkualitas yang tercipta, fasilitasi investasi, serta kemitraan jangka panjang yang terbangun antara kedua negara.

“Mari kita terus bekerja sama dengan ambisi, rasa saling percaya, dan visi bersama untuk memastikan bahwa IA-CEPA tetap menjadi wadah yang dinamis bagi kerja sama ekonomi yang lebih mendalam, serta menjadikan Katalis 2.0 sebagai pendorong bagi kemakmuran, ketahanan, dan pertumbuhan inklusif yang lebih besar bagi kedua negara,” pungkas Wamendag Roro.

Komisi IV DPR RI Dukung Penguatan Laboratorium Veteriner Kementan untuk Antisipasi Dampak El Nino pada Subsektor Peternakan

Banjarbaru � Komisi IV DPR RI mendukung langkah Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat kesiapsiagaan subsektor peternakan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino melalui penguatan kapasitas laboratorium veteriner. Penguatan sistem kesehatan hewan dinilai menjadi kunci untuk mengantisipasi risiko gangguan produksi peternakan akibat musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang.

Dukungan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Veteriner (BV) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (3/7/2026), yang difokuskan untuk meninjau kesiapan laboratorium veteriner sekaligus membahas strategi mitigasi menghadapi potensi dampak El Nino terhadap subsektor peternakan dan ketahanan pangan nasional.

Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menjadi momentum untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana laboratorium veteriner dalam menghadapi potensi peningkatan risiko penyakit hewan akibat perubahan iklim. Kondisi musim kemarau yang lebih panjang dinilai berpotensi memengaruhi ketersediaan pakan dan air bagi ternak, meningkatkan risiko penyebaran penyakit hewan, hingga berdampak pada produksi pangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Titiek Soeharto menegaskan bahwa Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional sekaligus pemasok kebutuhan pangan bagi sejumlah wilayah di Kalimantan, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Oleh karena itu, dampak perubahan iklim harus diantisipasi sejak dini melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

�Berdasarkan prakiraan BMKG, sejumlah wilayah termasuk Kalimantan Selatan berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal. Kondisi ini perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada sektor pertanian dan peternakan. Petani dan peternak harus tetap dapat memproduksi, pasokan pangan tetap terjaga, dan stabilitas harga pangan dapat dipertahankan,� ujar Titiek Soeharto.

Menurutnya, penguatan sistem irigasi, penyediaan sarana produksi, hingga pengamanan cadangan pangan menjadi langkah penting dalam menghadapi musim kemarau. Di sisi lain, subsektor peternakan memerlukan perhatian khusus karena kondisi cuaca kering berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit hewan.

Titiek juga mengapresiasi peran Balai Veteriner Banjarbaru yang selama puluhan tahun menjadi laboratorium rujukan regional di Kalimantan. Menurutnya, peningkatan kapasitas laboratorium, baik dari sisi peralatan, sumber daya manusia, maupun sistem biosekuriti, perlu terus dilakukan agar kemampuan deteksi dini terhadap penyakit hewan semakin optimal.

�Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran yang sangat strategis. Yang kita utamakan bukan mengobati, tetapi mencegah munculnya wabah penyakit hewan. Karena itu, kami akan terus mendukung penguatan sarana laboratorium, termasuk apabila diperlukan tambahan anggaran untuk meningkatkan pelayanan kesehatan hewan,� tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan Kementan telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak El Nino terhadap sektor peternakan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pengawasan kesehatan hewan di jaringan balai veteriner, peningkatan program vaksinasi, surveilans penyakit, serta koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan ketersediaan pakan dan air bagi ternak di wilayah yang berpotensi terdampak.

�Kementerian Pertanian terus memperkuat langkah mitigasi menghadapi El Nino melalui peningkatan surveilans penyakit hewan, penguatan kapasitas laboratorium veteriner, pelaksanaan vaksinasi, serta koordinasi dengan pemerintah daerah agar ketersediaan pakan dan air bagi ternak tetap terjaga. Dengan kesiapsiagaan yang baik, kami optimistis produktivitas peternakan dan ketahanan pangan nasional dapat terus dipertahankan,� kata Agung.

Melalui sinergi antara Kementan, DPR RI, pemerintah daerah, penyuluh, dan para pelaku usaha peternakan, kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim diharapkan semakin kuat. Penguatan sistem kesehatan hewan dan laboratorium veteriner menjadi salah satu kunci dalam menjaga produktivitas ternak, mencegah munculnya wabah penyakit, serta memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga di tengah tantangan perubahan iklim.

Presiden Prabowo: Kebangkitan Bangsa Dibangun dengan Kerja Keras dan Semangat Persatuan

Presiden Prabowo Subianto meresmikan lima bendungan di Indonesia secara terpusat dari Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat, 10 Juli 2026. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa bendungan ini menjadi simbol kesinambungan pembangunan nasional yang dibangun melalui kerja keras dan semangat persatuan.

“Inilah namanya pembangunan bangsa. Ini namanya kebangkitan bangsa. Pembangunan bangsa, kebangkitan bangsa bukan jatuh dari langit. Kemakmuran tidak ada di pohon, jatuh dari langit, tidak. Kemakmuran kerja besar, kerja keras, kerja bersatu,” ucap Presiden.

Dari sejarah, Presiden Prabowo belajar bahwa bangsa yang mampu mencapai kemajuan adalah bangsa yang mampu menjaga persatuan. “Terutama, elitnya, pemimpin-pemimpinnya harus bersatu. Harus legowo,” katanya.

Presiden juga menekankan bahwa kemakmuran bangsa tidak akan tercapai apabila praktik korupsi dan kebocoran masih terus terjadi. Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh aparat negara, birokrasi, kementerian, dan lembaga untuk bersama-sama membenahi diri.

“Indonesia tidak mungkin makmur kalau korupsi masih merajalela. Indonesia tidak mungkin makmur kalau banyak kebocoran,” ujar Presiden.

Presiden juga mengingatkan para petugas negara agar mawas diri dan tidak melawan kehendak rakyat. Menurut Presiden, rakyat menginginkan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, dan berpihak pada kepentingan publik.

“Selalu berpesan kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga, marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri. Saya tidak mau lihat ke belakang, tapi saya mohon perbaiki diri. Mawas diri, jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan. Rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan,” tegas Presiden.

Untuk itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus memupuk rasa cinta kepada Tanah Air sebagai modal untuk menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. “Hanya dengan cinta tanah air, berarti kita cinta bangsa Indonesia. Kita harus hormati dan cintai bangsa kita sendiri. Tidak ada bangsa lain yang akan menghormati kita. Tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita,” ujar Presiden.

Kawasan Industri Indonesia Tawarkan Kemudahan Berinvestasi bagi Pelaku Industri Eurasia

Investor dari kawasan Eurasia kini dapat melihat langsung berbagai lokasi investasi siap bangun yang ditawarkan Indonesia melalui partisipasinya sebagai Official Partner Country pada INNOPROM 2026 yang berlangsung pada 6–9 Juli 2026 di Ekaterinburg, Rusia.

Dalam pameran industri terbesar di kawasan Eurasia tersebut, Indonesia menghadirkan lima pengelola Kawasan Industri (KI) dengan berbagai keunggulan, mulai dari infrastruktur terintegrasi, insentif yang kompetitif, hingga konektivitas logistik yang mendukung kegiatan manufaktur.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, keikutsertaan Indonesia menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas kerja sama industri sekaligus mendukung Asta Cita melalui penguatan industrialisasi, hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja.

“Kami ingin investor Eurasia melihat bahwa Indonesia bukan hanya pasar yang besar, tetapi juga mitra produksi yang siap tumbuh bersama. Kami menghadirkan lokasi investasi yang telah didukung infrastruktur, regulasi, dan layanan yang semakin kompetitif sehingga perusahaan dapat segera membangun basis produksinya di Indonesia," ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/7).

Menperin menegaskan, pengembangan kawasan industri merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pemerataan industrialisasi sekaligus memperkuat daya saing manufaktur nasional. Menurutnya, kawasan industri tidak hanya menyediakan lokasi bagi perusahaan untuk beroperasi, tetapi juga mengakselerasi tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, mendukung hilirisasi, dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Kesiapan Indonesia menawarkan kawasan industri yang kompetitif juga tercermin dari kinerja sektor ini yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hingga triwulan II 2026, Indonesia memiliki 180 kawasan industri yang menampung hampir 12 ribu tenan. Sepanjang tahun lalu, kawasan tersebut berhasil menarik investasi sebesar Rp6.744,58 triliun atau tumbuh 9,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus menyerap sekitar 2,35 juta tenaga kerja.

Bagi investor, kawasan industri saat ini tidak lagi sekadar menyediakan lahan, tetapi juga menawarkan kemudahan memulai usaha melalui infrastruktur, layanan, dan perizinan yang semakin terintegrasi. Karena itu, INNOPROM 2026 dimanfaatkan sebagai ruang untuk mempertemukan calon investor dengan para pengelola kawasan secara langsung.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Tri Supondy mengatakan, keikutsertaan lima pengelola kawasan industri pada INNOPROM 2026 bertujuan mempercepat terjalinnya komunikasi bisnis dengan calon investor dari kawasan Eurasia.

"Kami ingin mempermudah investor memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Di INNOPROM, mereka dapat berdiskusi langsung dengan pengelola kawasan industri, memahami fasilitas yang tersedia, mengenal berbagai skema insentif, hingga menjajaki peluang kerja sama sesuai kebutuhan usahanya. Harapannya, pertemuan di pameran ini dapat berlanjut menjadi investasi yang terealisasi di Indonesia," katanya.

Lima pengelola kawasan industri sebagai co-exhibitor di INNOPROM mewakili beragam keunggulan kawasan industri Indonesia, mulai dari kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan yang terintegrasi dengan pelabuhan internasional, hingga kawasan yang telah menjadi tujuan investasi berbagai perusahaan manufaktur global.

Co-exhibitor tersebut terdiri atas KI Wiraraja Indonesia/PT Galang Bumi Industri, PT Kawasan Industri Terpadu Batang (Persero) selaku pengelola KEK Industropolis Batang, Bintan Industrial Estate, Kendal Industrial Park, serta Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).

Executive Director PT Kawasan Industri Terpadu Batang (Persero), Juliani Sari Kusumaningrum, menilai investor saat ini tidak hanya mencari lahan untuk membangun pabrik, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan fasilitas pendukung yang memungkinkan kegiatan usaha dapat segera berjalan.

"Di kawasan kami, investor tidak perlu memulai semuanya dari nol. Lahan siap bangun, jaringan utilitas, insentif fiskal melalui skema Kawasan Ekonomi Khusus, hingga akses logistik yang terhubung langsung dengan pelabuhan internasional telah tersedia. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih fokus mempercepat operasional dan pengembangan bisnisnya," ujarnya.

Keikutsertaan lima pengelola kawasan industri tersebut diharapkan membuka lebih banyak peluang pertemuan bisnis dengan calon investor dari kawasan Eurasia selama penyelenggaraan INNOPROM 2026. Melalui partisipasi ini, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak investasi yang terealisasi sehingga mampu memperkuat industri nasional, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Menteri ESDM Dampingi Presiden Prabowo Terima Kunjungan PM Modi

Di tengah penguatan hubungan strategis Indonesia dan India, kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Istana Merdeka, Jakarta, menjadi sorotan penting bagi arah kerja sama kedua negara, terutama di sektor energi dan sumber daya mineral. Didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima PM Modi dalam agenda kenegaraan yang tidak hanya menegaskan eratnya hubungan diplomatik kedua negara, tetapi juga membuka ruang perluasan kerja sama di sektor minyak dan gas bumi, batu bara, investasi, serta ketahanan energi.

Selama berada di Indonesia, PM Modi dijadwalkan menjalani rangkaian agenda kenegaraan bersama Presiden Prabowo, termasuk pertemuan bilateral dan pembahasan berbagai peluang kerja sama strategis yang menjadi kepentingan bersama. Kunjungan kenegaraan ini menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan India di berbagai bidang, termasuk energi dan sumber daya mineral.

"Hubungan kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan India sudah lama terjalin dengan baik dan kita berkomitmen untuk meningkatkannya lebih baik. Kita akan wujudkan itu," ujar Bahlil saat ditemui media usai pertemuan bilateral di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/7).

Bahlil menyampaikan, dalam pertemuan tersebut kedua negara menyatakan niat untuk meningkatkan kerja sama di sektor minyak dan gas bumi. Kerja sama ini diharapkan dapat melengkapi hubungan yang selama ini telah terjalin di sektor energi dan sumber daya mineral.

"Oh ya, kalau kerja sama sama India itu, beberapa perpanjangan yang mereka menyatakan keinginannya untuk masuk ke sektor oil and gas," tutur Bahlil.

Kunjungan PM Modi ke Indonesia memiliki makna historis sebagai kunjungan kedua kalinya PM Narendra Modi ke Indonesia setelah lawatannya pada tahun 2018. Sejak menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1951, Indonesia dan India terus membangun kemitraan yang semakin erat sebagai dua negara demokrasi besar di Asia. Kerja sama kedua negara mencakup perdagangan, investasi, pertahanan, keamanan maritim, energi, teknologi, pendidikan, hingga hubungan antarmasyarakat.

"Perdana Menteri, terima kasih atas kunjungan ini. Kita memiliki ikatan yang telah terjalin sejak ribuan tahun lalu, sehingga kami sangat menghargai persahabatan antara Indonesia dan India," ucap Presiden Prabowo.

Melalui kunjungan kenegaraan ini, Indonesia dan India menegaskan komitmen untuk terus memperluas kerja sama strategis yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Kolaborasi di sektor energi dan sumber daya mineral diharapkan dapat menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat ketahanan energi, mendorong investasi, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia dan India di masa mendatang. 

Menkeu Sampaikan Realisasi APBN Semester I 2026 Tetap Sehat

Jakarta, 7/7/2026 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kinerja APBN Semester I 2026 tetap sehat dan terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hingga akhir Juni 2026, pendapatan negara mencatat pertumbuhan yang kuat, didukung meningkatnya penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

“Secara keseluruhan, capaian semester I menunjukkan bahwa momentum penerimaan negara berada pada jalur yang positif,” Ungkap Menteri Keuangan saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (07/07), di Jakarta.

Dari sisi belanja, Menkeu menjelaskan bahwa hingga Semester I 2026, belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja negara tersebut difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, seperti pelaksanaan MBG, penyaluran bantuan sosial seperti bantuan Iuran Jaminan Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu, penyaluran Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah, serta pembayaran gaji aparatur termasuk THR dan gaji ke 13. Sementara itu, transfer ke daerah telah mencapai Rp357,4 triliun atau 51,6 persen dari pagu APBN, menjadi realisasi tertinggi dalam lima tahun terakhir.

APBN juga tetap menjalankan fungsinya sebagai shock absorber melalui kebijakan fiskal yang menjaga stabilitas ekonomi, termasuk mempertahankan harga BBM bersubsidi untuk melindungi daya beli masyarakat. Pemerintah juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar belanja negara semakin efektif mendukung pembangunan.

“Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2026 ini menjadi katalisator untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di semester pertama tahun 2026,” ungkapnya. 

Adapun defisit APBN tercatat sebesar Rp734,3 triliun atau dengan persentase terkendali sebesar 2,85% terhadap PDB.

Dengan begitu, Menkeu menegaskan akan terus menjaga kesehatan APBN, meningkatkan kualitas belanja, serta mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menaikkan tarif pajak. 

“APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel, “ tutupnya