Setelah penandatanganan perjanjian kerjasama dan financial close pada 2016 lalu, hari ini Rabu, (20/7), pemerintah melakukan ground breaking Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Proyek yang masuk dalam daftar
Proyek Strategis Nasional dan juga Proyek Prioritas ini memiliki sejarah
yang cukup panjang dalam usaha pembangunannya.
“Proyek ini diinisiasi lebih kurang 40 tahun lalu dan berhasil
direalisasikan atas koordinasi dan kerja keras berbagai pihak terkait,
baik sisi pemerintah maupun swasta,” ujar Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian sekaligus Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas (KPPIP), Darmin Nasution.
Adapun acara seremonial ground breaking ini,
dipimpin oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, dan juga dihadiri oleh
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur
Jatim Soekarwo, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Bupati Sidoarjo Saiful
Ilah, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, serta perwakilan K/L dan
Pemda terkait lainnya.
Proyek Umbulan merupakan salah satu ikon skema Kerja Sama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini menelan nilai investasi total sebesar
Rp 4,51 triliun untuk instalasi pengolahan air, transmisi, offtake, reservoir,
dan jaringan distribusi di 5 (lima) Kabupaten/Kota. Kabupaten dan kota
dimaksud yaitu Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo,
Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.
Proyek SPAM Umbulan berkapasitas 4.000 liter per detik dengan air baku
berasal dari Mata Air Umbulan berlokasi di Desa Umbulan, Kecamatan
Winongan, Kabupaten Pasuruan yang disalurkan melalui pipa transmisi air
bersih sepanjang 93 km. Air minum tersebut akan dikelola oleh Perusahaan
Daerah Air Bersih (PDAB) Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kemudian
disalurkan ke 5 (lima) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kabupaten dan
kota sehingga dapat dinikmati oleh sekitar 1,3 juta jiwa masyarakat.
Menko Perekonomian yang memimpin koordinasi debottlenecking permasalahan
KPBU SPAM Umbulan ini mengatakan, “Terbatasnya APBN tidak menghalangi
pemerintah untuk mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah akan terus mendukung secara penuh keterlibatan badan usaha
swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU,” ujar Darmin.
Darmin juga berpesan setelah pelaksanaan konstruksi selesai, maka hal
yang tidak kalah penting bagi proyek ini adalah pengelolaan proyek agar
manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. “Dukungan dan
komitmen berbagai pemangku kepentingan tetap diperlukan tidak hanya
selama masa konstruksi, tetapi juga selama masa operasi untuk
tercapainya penyediaan air minum bagi masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.
Dalam implementasinya, proyek ini mendapatkan sejumlah dukungan dari pemerintah dalam bentuk:
1. Dukungan Kelayakan (VGF) sebesar Rp 818 Miliar oleh Kementerian Keuangan;
2. Dukungan sebagian konstruksi berupa pembangunan jaringan pipatapping transmisi air bersih ke reservoir PDAM,
fasilitas instalasi pengolahan air sungai Rejoso, dan perizinan untuk
penempatan pipa pada jalan tol oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
3. Fasilitas penyiapan proyek (Project Development Facility/PDF)
dari Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh PT Sarana Multi
Infrastruktur (Persero) dan Penjaminan Pemerintah melalui PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (Persero).