Jakarta, 11 Agustus 2011- Pembangunan infrastruktur sebaiknya jangan hanya dilakukan menjelang lebaran atau hari raya saja, ini menunjukan bahwa pembangunan selama ini masih menerapkan konsep proyek semata dan bukan bersifat antisipatif, demikian dikatakan oleh Sekertaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia, Ir. Heru Dewanto, M.Sc, di Jakarta.
"Selama ini yang terlihat memang seperti itu, menjelang lebaran baru pemerintah memperbaiki jalur Pantura, jalan lintas Sumatera dan sebagainya. Bagaimana mungkin masalah kemacetan bisa diatasi bila pembangunan berkonsep semacam itu?" ujar Heru. Karena itu, dirinya menegaskan agar kebiasaan pemerintah memelihara proyek harus sesegera mungkin dihilangkan.
"Yang harus dipelihara itu infrastrukturnya, dan bukan proyeknya," tegas Heru.
Dalam pandangan Heru, jika kapasitas infrastruktur transport sudah tidak mampu memfasilitasi mobilitas orang dan barang dalam situasi normal, sudah pasti saat lebaran ketika mobilitas meningkat berlipat maka akan terjadi kemacetan berat dimana mana. Korporasi seperti PT KA harus menemukan titik optimum dalam mendesign kapasitas infrastruktur KA. PT KA tidak mungkin membangun sistem KA berdasar kapasitas lebaran, itu akan membuat PT KA bangkrut mengingat kapasitas 'idle' setelah lebaran tidak dapat dimanfaatkan untuk mengembalikan investasinya.
Menurut Heru adalah tugas pemerintah menyediakan tambahan fasilitas tersebut. Begitu juga dengan fasilitas tambahan untuk moda transport udara dan laut seperti pesawat dan kapal. “Menurutnya fenomena mudik adalah khas Indonesia karenanya tidak mungkin diatasi oleh korporasi apalagi dijadikan beban dan tanggung jawab korporasi,” tandasnya.
Hambatan Pembangunan Infrastruktur
Menurut Heru, hambatan pembangunan infrastruktur selama ini adalah keterbatasan pemerintah oleh APBN. "Mekanisme APBN menghambat pemerintah karena mereka harus bekerja sesuai anggaran yang terbatas, yang akhirnya mengurangi kualitas hasil pekerjaan seperti jalan yang cepat rusak," ujar Heru.
Masalahnya menurut Heru, jika pemerintah membangun jalan dengan high quality tentu akan menaikan cost yang tak sesuai dengan dana APBN. "Ini berbeda dengan mekanisme korporasi, dalam kerangka kerjasama mereka bersedia membayar biayanya berapapun.
Karena itu, pemerintah harus mulai memperhatikan untuk mengajak pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur jika ingin sukses dalam menerapkan MP3EI kelak. "Cobalah cek sebelum membangun, kalau memang bisa memakai mekanisme korporasi apa salahnya bila itu jadi lebih baik", ujar Heru.
