Senin, 31 Juli 2017

Kementerian ESDM Siap Dukung Pengembangan Mobil Listrik

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap mendukung rencana pengembangan mobil listrik di Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mendukung pemanfaatan energi bersih sebagai implementasi hasil persetujuan Conference of Parties (COP) 21 di Paris pada tahun 2015 mengenai perubahan iklim.

Pemanfaatan energi listrik sebagai bahan bakar kendaraan ini telah mendapat lampu hijau dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan akan segera dikeluarkan regulasi pendukungnya. Presiden Joko Widodo bahkan kembali menegaskannya di sela-sela Festival Lebaran Betawi di Setu Babakan, Jakarta, Minggu (30/7).

"Ke depan mau tidak mau memang mobil listrik harus dilihat karena semuanya pasti akan mengarah ke sana," kata Presiden.

Beberapa waktu lalu Menteri ESDM Ignasius Jonan menyampaikan, telah ada instruksi tertulis dari Presiden bahwa pemerintah akan mendukung pengembangan mobil listrik. "Ibu Menteri Keuangan juga beberapa kali berdiskusi dengan saya bagaimana kita menunjang lingkungan yang lebih hijau atau lebih bersih," ujar Jonan di Jakarta, (19/7).

Jonan menyatakan, draft regulasi guna mendorong pengembangan mobil listrik saat ini sedang disiapkan oleh tim lintas Kementerian yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM. "Karena ini Peraturan Presiden atau sekurangannya Peraturan Pemerintah (PP) kita nyusun dulu, kira-kira sudah hampir final kami nanti konsultasikan kepada Bapak Presiden," lanjut Jonan.

Menurut Jonan, salah satu dukungan yang diberikan Pemerintah untuk pengembangan mobil listrik ini nantinya adalah dalam hal perpajakan. "Pemerintah memberikan macam-macam insentif salah satunya dalam hal perpajakan," ujarnya.

Jonan mencontohkan, mobil listrik Tesla seri yang paling besar kalau anda lihat dibanyak tempat di Hongkong, itu kalau masuk Indonesia dengan kebijakan fiskalnya perpajakannya sama seperti saat ini mungkin harganya sekitar Rp 2 milyar. "Ya engga ada yang beli, nah ini coba kita bahas bagaimana," kata Jonan.

Lebih lanjut Jonan menjelaskan, "Penggunaan mobil listrik ini akan mengurangi dampak buruk pada lingkungan. Daripada bakar solar, gasoline atau gasoil itukan lebih baik menggunakan listrik. Sehingga polusinya juga berkurang".

Proyek ini, kata Jonan, tidak hanya sekedar tentang mobil listrik. "Ini adalah kita bagaimana negara ini juga menerima mobil listrik sehingga dapat mengurangi emisi karbon, sesuai komitmen kita yang bertekad untuk mewujudkan bauran energi 23% menggunakan energi terbarukan, dimana sektor transportasi kontribusinya cukup besar," ungkap Jonan.

"Ini kebijakan mobil listriknya dulu, kalau masalah akan dibangunnya di luar atau di dalam negeri itu urusan Menteri Perindustrian, tapi kalau saya sangat mendukung pembangunan mobil listrik di dalam negeri," papar Jonan.

Jonan optimis kebijakan mobil listrik ini akan dapat dijalankan karena mirip dengan kebijakan penggunaan bahan bakar gas disektor transportasi. "Jika kebijakan ini dilaksanakan, impor LPG dan BBM akan turun dan ini adalah yang penting," pungkas Jonan.

Jumat, 28 Juli 2017

Kemenperin Fokus Siapkan SDM Industri Berkompetensi

Kementerian Perindustrian kembali meluncurkan program vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri guna menghasilkan tenaga kerja terampil dan meningkatkan kinerja sektor industri. Provinsi Jawa Barat menjadi pilihan tahap ketiga, setelah sukses digelar di Jawa Timur serta Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Kami tengah fokus menyiapkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) lokal yang kompeten karena menjadi sebuah prasyarat untuk mendorong peningkatan produktitivas industri nasional,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri untuk wilayah Jawa Barat di PT Astra Otoparts Tbk., Cikarang Pusat, Bekasi, Jumat (27/8).

Peluncuran program ini diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Presiden mengatakan, pemerintah tengah berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan, jalur kereta api luar Jawa, jalan tol, dan pembangkit listrik. Langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan daya saing Indonesia agar lebih mampu kompetitif dengan negara-negara lain dalam menghadapi persaingan global.

“Setelah infrastuktur selesai, yang harus kita lakukan adalah pembangunan SDM, dengan dimulai dari training-training, kerja sama serta link and match antara industri dan SMK. Saya juga sangat senang sekali, industri bisa kerja sama dengan pondok pesantren,” paparnya. 

Diharapkan, pada tahun 2040 atau 2045, Indonesia bisa menjadi empat besar negara terkuat ekonomi di dunia. Oleh karena itu, pengembangan SDM sangat penting. “SDM-SDM kita ini sangat baik, mampu bersaing dengan negara-negara lain. Anak-anak muda kita dengan anak-anak muda di negara-negara lain, enggak kalah. Kita harus meyakini itu. Dan kita harus percaya diri,” tegasnya.

Menperin menjelaskan, pelaksanaan program vokasi industrididasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, di mana Kemenperin mendapat tugas antara lain untuk meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha, memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK dalam melakukan praktek kerja lapangan dan program pemagangan industri bagi guru.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang semakin meningkat, perlu diantisipasi dengan pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja atau demand driven,” ungkapnya. Pada tahap I dan II, Kemenperin telah melibatkan sebanyak 167 industri dan 626 SMK untuk wilayah Jawa Timur serta Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Sementara itu, untuk wilayah Jawa Barat, Kemenperin menggandeng sebanyak 140 industri dan 409 SMK dengan dilakukan penandatanganan mencapai 807 perjanjian kerja sama. “Jumlah perjanjian kerja sama itu, karena sebagian SMK dibina oleh lebih dari satu perusahaan, sesuai dengan program keahlian yang dimiliki,” tutur Airlangga. Selanjutnya, program ini secara bertahap akan dilanjutkan di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera.

Pada tahun 2019, Kemenperin menargetkan program pendidikan vokasi industri ini diikuti sebanyak 1.775 SMKdan 355 industri dengan jumlah lulusan tersertifikasi yang dihasilkan mencapai 845.000 orang. “Sebagai tindak lanjutnya, telah dilakukan penyelarasan kurikulum dan silabus sesuai dengan kebutuhan industri, serta penyusunan modul pembelajaran untuk 25 kompetensi keahlian bidang industri, dan telah disampaikan hasilnya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” papar Airlangga.

Untuk mendukung implementasi kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri tersebut, Kemenperin akan memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pemagangan di industri, penyediaan silver expert sebagai tenaga pengajar di SMK, serta penyediaan peralatan untuk workshop dan laboratorium di SMK.

Sebagai bentuk komitmen industri mendukung pembinaan dan pengembangan SMK, dalam kesempatan peluncuran program link and match ini dilakukan juga pemberian bantuan (hibah) peralatan praktik kepada SMK dari beberapa perusahaan. Perusahaan tersebut, antara lain PT.  Astra Honda Motor, PT. Astra Daihatsu Motor, PT. Suzuki Indomobil Motor, PT. Toyota Motor Manufacturing, PT. Yamaha Indonesia Motor, PT. Komatsu Indonesia, PT. Gisma Cipta Sukses, PT. Astra Otoparts, PT. Hino Motor Manufacturing, PT. Sango Indonesia, PT. Mayora, dan PT. Loreal Indonesia.

Pengembangan pondok pesantren

Di samping mendukung program revitalisasi SMK untuk penguatan pendidikan vokasi, Kemenperin juga tengah mendorong peran pondok pesantren dalam upaya mewujudkan kemandirian industri nasional. Langkah strategis ini dilakukan melalui Program Pengembangan Industri di Pondok Pesantren, yang berbasis pada Business Process Outsourcing (BPO), Joint Operation, dan Capacity Building dengan kerja sama beberapa perusahaan industri dan perbankan.

“Untuk itu, dalam kesempatan ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) peningkatan kapasitas kemandirian pondok pesantren dan pemberian smart card Fintech secara simbolis kepada pengelola pondok pesantren,” kata Menperin.

Aplikasi dan smart card Fintech ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan pondok pesantren yang dapat dimonitor secara real time, dengan beberapa fitur seperti pengiriman uang dari wali santri kepada santri, belanja di koperasi pesantren, pembelian pulsa, menabung, pemasaran produk pesantren ke masyarakat umum melalui e-commerce, serta penyediaan kredit perumahan bagi santri dan pengurus pondok pesantren ke depannya.

“Selain itu dikembangkan juga program Santripreneur yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan ekonomi melalui penumbuhan wirausaha baru di lingkungan pondok pesantren, melalui bimbingan, pendampingan, bantuan mesin dan peralatan, serta fasilitasi promosi melalui festival ekonomi syariah Islamic Sharia Economic Festival (ISEF) tahun 2017,” papar Airlangga.

Selanjutnya, untuk mendorong SMK dan pondok pesantren mengembangkan pendidikan vokasi yang berorientasi produksi, dilakukan melalui pemanfaatan teaching factory. “Kali ini, kami melibatkan dua pesantren, yaitu Pesantren Nurul Iman di Bogor yang mempunyai 25.000 santri, dan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Untuk Pesantren Nurul Iman bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara, sedangkan untuk Pesantren Sunan Drajat dengan Bank Indonesia,” ungkapnya.

Airlangga menambahkan, Dalam rangka mendukung investasi dan pertumbuhan industri di kawasan industri dan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) melalui penyediaan tenaga kerja kompeten, Kemenperin juga telah mendirikan Politeknik dan Akademi Komunitas di beberapa kawasan industri dan WPPI.

Di samping mengembangkan pendidikan vokasi baik di tingkat menengah maupun tinggi, Kemenperin juga menyelenggarakan program Diklat dengan sistem 3in1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja). Pada tahun 2017, target program ini diikuti sebanyak 22.000 orang. “Kami berharap, hingga tahun 2019, program diklat ini melibatkan sebanyak 162.000 orang,” imbuhnya.

Dalam kesempatan peluncuran vokasi industri Jawa Barat, dilakukan penyematan tanda peserta Diklat sistem 3in1 yang diikuti oleh 400 orang, terdiri dari Diklat Operator Mesin Industri Garmen sebanyak 300 orang, yang akan ditempatkan bekerja pada 10 perusahaan industri tekstil di Jawa Barat serta Diklat Alas Kaki sebanyak 100 orang, yang akan ditempatkan bekerja di Adis Dinamika Sentosa, Majalengka.

Dengan 845.000 siswa dalam program link and match dan 162.000 lulusan  diklat 3 in 1, Kemenperin optimistis target satu juta SDM industri yang tersertifikasi kompetensi sampai tahun 2019 akan tercapai.

Kamis, 27 Juli 2017

Kemenperin Transformasi Pendidikan Kejuruan Sesuai Kebutuhan Dunia Industri

Kementerian Perindustrian tengah menggalakkan transformasi pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Langkah strategis yang dilakukan adalah melalui program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri.

“Kami mendorong pendidikan kejuruan ini untuk diubah sistemnya, dari yang awalnya menitik beratkan ke pelajaran umum, menjadi spesialis. Jadi, siswa itu nanti belajar 50 persen di kelas dan 50 persen di industri,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (27/7).

Menperin menjelaskan, saat ini lulusan dari sekolah tingkat menengah di Indonesia mencapai 3,3 juta siswa, sementara perguruan tinggi yang ada hanya mampu menyerap sebanyak 1,7 juta siswa. Oleh karena itu, sekitar 1,6 juta siswa harus diarakan untuk masuk ke pasar kerja agar tidak menambah tingkat pengangguran.

“Namun, mayoritas dari mereka, setelah lulus belum siap bekerja,” ungkapnya. Kondisi ini, menurut Airlangga, karena fasilitas dan peralatan praktik yang dimiliki rata-rata SMK di Indonesia tertinggal dua generasi. Dengan program link and match, diharapkan para siswa SMK bisa belajar secara langsung mesin produksi generasi saat ini yang digunakan oleh industri dalam proses produksinya,

Misalnya di industri otomotif, para siswa SMK akan diajarkan mengenai pengelasan dan permesinan.Dan, untuk industri pertokimia, tentunya siswa SMK dari program studi kimia. Jadi sesuai,” imbuhnya. Didalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri, disebutkan bahwa industri dapat membina sebanyak limaSMK di wilayahnya, dan setiap SMK bisa dibina lebih dari satu industri.

Sejauh ini, Kemenperin telah meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri untuk wilayah Jawa Timur serta wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. “Hingga tahap kedua, kami sudah memfasilitasi kerja sama sebanyak 166 perusahaan dengan 626 SMK,” sebut Airlangga. Program ini akan terus diluncurkan ke seluruh provinsi di Indonesia.

“Karena pembangunan industri di Indonesia berbasis kewilayahan, maka pengembangan SMK-nya juga berbasis kewilayahan. Untuk itu, kami pun mengharapkan dukungan dan partisipasi yang kuat dari pemerintah daerah baik itu kabupaten/kota maupun provinsi,” paparnya.

Pada hari Jumat, 28 Juli 2017, Kemenperin akan meluncurkan kembali program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri untuk wilayah Jawa Barat, di Cikarang. “Pada tahap ketiga ini, kami akan melibatkan sebanyak 140 perusahaan dengan 409 SMK,” ujar Airlanga.

Dalam kegiatan yang rencananya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tersebut, akan dilakukanpenandatanganan sebanyak 780 perjanjian kerja sama karena beberapa SMK dibina oleh lebih dari satuindustri, sesuai dengan program keahlian yang dimiliki.

Pada tahun 2019, kami menargetkan program pendidikan vokasi industri ini akan melibatkan sebanyak 1.775 SMKdan 355 perusahaan dengan perkiraan jumlah lulusan tersertifikasi yang dihasilkan sebanyak 845.000 orang,” tutur Airlangga.

Kontribusi 25 persen

Menperin meyakini, efek berganda dari program pendidikan vokasi adalah mampu meningkatkan kinerja industri nasional sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional. Apalagi, selama ini industri merupakan penyumbang terbesar bagi PDB nasional dibanding sektor lainnya.

“Industri pengolahan non-migas telah berkontribusi sebesar 20 persen bagi perekonomian nasional. Melalui pelaksanaan program vokasi industri, kami menargetkan akan naik menjadi 25 persen. Saat ini, nilai kontribusi industri kita setara dengan Jerman,” papar Airlangga.

Sementara itu, berdasarkan data UNIDO, nilai tambah manufaktur di Indonesia menempati posisi 10 besar dunia. Peringkat tersebut di atas capaian Meksiko dan Spanyol, bahkan sejajar dengan Inggris. “Kami berharap, mereka yang terlibat dalam program pendidikan vokasi bisa masuk ke industri strategis nasional dan menjadi entrepreneur dalam membangun industri kecil dan menengah (IKM),” ujarnya.

Menperin menjelaskan, pendidikan merupakan salah satu pilar penting bagi pembangunan bangsa dan pemerataan ekonomi nasional. Pembekalan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan khususnya memacu pertumbuhan dan daya saing industri dalam negeri.

“Pengembangan pendidikan vokasi dinilai mampu menjadi solusi dalam menghadapi persaingan pasar bebas terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang membutuhkan tenaga kerja berkompetensi tinggi,” tuturnya. Untuk itu, peningkatan keterampilan SDM industri melalui pendidikan vokasi di Indonesia, akan diarahkan memiliki nilai kompetensi yang sama di tingkat regional dan global.

“Sehingga mereka juga bisa bekerja di luar negeri dan sasarannya untuk ekonomi di ASEAN akan terintergrasi karena seluruh tenaga kerjanya mampu mengisi kebutuhan di dunia industri,” imbuhnya. Lebih jauh, menurut Airlangga, pengembangan industri akan lebih mudah dijalankan karena mempunyai para pekerja yang berbakat (talent pool).

Saat ini, pelaksanaan pendidikan vokasi industri semakin populer di dunia. Contohnya Swiss, yang sukses menerapkan Dual Vocational Education and Training (D-VET) system atau model pendidikan kejuruan yang memadukan antara teori dengan praktik lapangan sehingga lulusannya siap ditempatkan di dunia kerja. Oleh karena itu, banyak perusahaan lebih tertarik merekrut para lulusan kejuruan yang telah menguasai keahlian praktikal karena dianggap lebih siap bekerja.

“Benefit yang akan didapat dari perusahaan adalah memperoleh tenaga kerja yang sudah terdidik sehingga bisa mengefisienkan cost pelatihan karena mereka sudah bisa langsung bekerja di unit-unit produksi. Kedua-duanya mendapat win-win solution,” tegas Airlangga.

Dalam program vokasi ini, Kemenperin juga meminta kepada para expert di industri yang memasuki masa pensiun agar bisa menjadi guru untuk mengajar di SMK. “Di samping itu, kami bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah berkoordinsi untuk mengalokasikan anggaran per SMK bisa mendapat Rp500 juta supaya menambah peralatan praktik yang terbaru,” ungkapnya.

Guna menciptakan SDM industri yang terampil, Kemenperin pun membangun politeknik di beberapa kawasan industri, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah yang dijadikan pusat pengembangan industri feronikel. “Kami sudah memetakan pusat industri sesuai basis sumber daya alam di wilayah setempat. Dengan dibangunnya politeknik, perusahaan juga diharapkan merekrut putra-putri terbaik di daerah tersebut,” terangnya.

Menperin menyampaikan, program pendidikan vokasi industri ini juga menjadi salah satu loncatan cepat untuk menghadapi Industry 4.0 atau revolusi industri keempat, dengan memanfaatkan antara lain melalui internet of things, advanced robotics, 3D printing, artificial intelligence, virtual and augmented reality. “Karena Industry 4.0, basis utamanya adalah knowledge,” ujarnya.

Selanjutya, pembangunan industri akan diarahkan untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dengan mengembangkan e-market places. “Kemenperin mendorong pengembangan IKM, di antaranya melalui logistic center dan memfasilitasi program KITE serta pendalaman industri bagi yang skala besar, seperti  industri semen, baja, pupuk, tekstil, dan makanan,” sebutnya.

Kemenperin mendorong pula industri nasional untuk membangun pusat inovasi. “Jadi, kami berharap agar ekosistem inkubasi itu tumbuh kembali. Kemudian, persebaran wilayah industri sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, guna mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris. Dalam hal ini, kami tengah memfasilitasi pembangunan 14 kawasan di luar Jawa, baik itu kawasan eknomi khusus maupun kawasan industri,” pungkas Airlangga.

Rabu, 26 Juli 2017

Selasa, 25 Juli 2017

Pemerataan Ekonomi dengan Skema Bisnis Klaster

Jakarta - Pemerintah menegaskan kembali komitmennya dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan dengan merumuskan area pokok kebijakan berbasis lahan dimana reforma agraria menjadi target pemerintah.
 
"Dalam kerangka pemerataan ekonomi, kita melihat kunci yang kruisial adalah mendorong bisnis model klaster" ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Ngobrol Pemerataan Ekonomi "Menciptakan Pemerataan Ekonomi dengan Mendorong Skema Bisnis Klaster", Selasa (25/7).
 
Reforma agraria, menurut Darmin, tidak hanya berfokus pada legalisasi aset dan redistribusi lahan, namun juga menyiapkan skema pengembangan pemanfaatan lahan untuk penerima tanah obyek reforma agraria (TORA). Program skema bisnis klaster adalah upaya yang di rancang pemerintah untuk pengembangan pemanfaatan lahan tersebut. Salah satu permasalahan TORA adalah tersebarnya lokasi lahan yang menyulitkan baik petani maupun pemerintah untuk proses pengembangan. Oleh karena itu, sistem pengelompokan atas lahan (klaster) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan skala ekonomi pemanfaatan TORA.
 
Tidak hanya sampai disitu, lahan tersebut harus juga didorong untuk dikembangkan berdasarkan skema bisnis klaster, dimana sistem klaster ini memiliki keunggulan meningkatkan skala keekonomian, meningkatkan nilai tambah, serta mendorong inovasi kewirausahaan.
 
Sementara itu Menteri Desa, Pembangunan Derah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro menekankan pentingnya pengelolaan pengembangan usaha pertanian yang memiliki produktivitas tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta menciptakan pemerataan ekonomi. Dalam titik ini, konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi solusi dari pengelolaan tersebut. Oleh karena itu nantinya pemberdayaan klaster akan dilakukan secara bersama dengan konsep mengorporasikan koperasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha lainnya melalui bantuan modal dan manajemen profesional.
 
Juga hadir dalam acara diskusi ini adalah Djamaluddin (Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN), Iwan Subowo (Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog), Tardi (Direktur Retail Banking PT. Bank Mandiri Tbk.), Hasan Jauhari (Staff Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi dan UKM), Irvan Kolonas (CEO Vasham), Wahyudi Anggoro Hadi (Kepala Desa Panggungharjo, Bantul), serta moderator Kornelius Purba (Senior Managing Editor The Jakarta Post).

Senin, 24 Juli 2017

Kemenperin Fokus Kembangkan Mobil Hemat Energi dan Ramah Lingkungan

Kementerian Perindustrian fokus mendorong pelaku industri otomotif di Indonesia agar terus berinovasi termasuk dalam upaya pengembangan teknologi kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Langkah ini sebagai salah satu komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030.

“Teknologi kendaraanmasa depan tersebut, antara lain mengarah kepada advance dieselatau petrol engine, bahan bakar alternatif (biofuel), bahan bakar gas, hybrid, kendaraan listrik, dual fuel (gasoline-gas), dan fuelcell (hydrogen),” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (24/7).

Menperin menegaskan, pihaknya tengah menyelesaikan skema insentif untuk program kendaraan emisi rendah (low carbon emission vehicle/LCEV). Program ini merupakan lanjutan dari program yang sudah bergulir sebelumnya, yakni Kendaraan Bermotor Hemat Bahan Bakar dan Harga Terjangkau (KBH2) atau low cost and green car (LCGC).

“Kebijakan ini dapat terlaksana apabila BBM Euro IV sudah tersedia pada tahun 2019 atau lebih cepat,” ujarnya. Airlangga mengakui, mobil listrik bisa menjadi alternatif teknologi otomotif yang ramah lingkungan, Namun, penerapannya harus bertahap, tidak secara langsung. “Sebelum ke mobil listrik, kita sebaiknya masuk yang hybrid dulu," imbuhnya.

Lebih lanjut, pengembangan mobil listrik di Indonesia harus diawali dengan teknologi baterai, motor induksi, dan piranti lunak (software). Selain itu, supaya kompetitif dibutuhkan keringanan buat pelaku industri agar bisa terjangkau konsumen. "Mobil listrik kan mahal. Harus ada insentif dari pemerintah,” ungkapnya.

Mengenai penerapan standar emisi Euro IV, Airlangga menyatakan, pelaku industri sudah siap untuk menjalankan aturannya. "Jadi jadwalnya Euro IV mudah-mudahan sebelum Asian Games berlangsung, sehingga tinggal pelaksanannya bagaimana industri dan supliernya, tier 1, tier 2 untuk menyesuaikan," tuturnya.

Menperin pun memastikan bahwa proyek mobil listrik sudah ada di dalam peta jalan Kementerian Perindustrian untuk pengembangan industri otomotif di Indonesia. Kemenperin mencatat, hingga saat ini, populasi mobil listrik di dunia sekitar 4 juta unit dan diperkirakan pada tahun 2020 mencapai 10 juta unit.

Kaji regulasi

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan menjelaskan, dalam pandangan Kemenperin, pengembangan mobil listrik adalah untuk memfasilitasi dan mendorong agar industri kendaraan bermotor yang sudah ada saat ini mampu menghasilkan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Ini berkaitan dengan keputusan standar emisi Euro IV yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Maret 2017.

"Jadi, bagaimana mendorong industri yang sudah ada mau masuk ke dalam produksi kendaraan listrik. Kan sudah ada industrinya. Kalau harus produksi mesin listrik, harus pakai mesin berbeda. Kami minta mereka (produsen) pelajari teknologinya, kira-kira butuh satu tahun" papar Putu.

Menurutnya, teknologi yang memungkinkan untuk dikembangkan adalah mobil hybrid, kendaraan yang menggunakan dua jenis teknologi untuk sumber tenaganya, yakni mesin bensin dan baterai. “Dengan infrastruktur yang ada di Indonesia, teknologi hybrid lebih memungkinkan untuk diaplikasikan, dibandingkan mesin listrik secara tunggal. Saat ini produsen otomotif Jepang pendekatannya lebih pada pengembangan hybrid, bukan electric vehicle,” paparnya.

Oleh sebab itu, Putu mengatakan, pemerintah perlu mengkaji kembali struktur perpajakan kendaraan yang saat ini berlaku untuk menarik minat industri otomotif di Indonesia memproduksi mobil listrik. Agar hal tersebut bisa menjadi insentif bagi pelaku industri kendaraan.

“Insentifnya lagi dibicarakan, tetapi wajib mengacu pada Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Kalau LCGC, itu sudah mencapai 80 persen komponen lokalnya. Kalau mobil listrik belum ditentukan, masih dibahas,” ungkapnya.

Putu juga menyampaikan, bisa saja mobil listrik yang dijual di Indonesia bakal bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). “Hitungannya kan dari seberapa emisi yang dikeluarkan, semakin kecil semakin tinggi insentifnya. Kalau listrik seharusnya nol, kan tanpa emisi sama sekali,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Johannes Nangoi mengatakan sebaiknya pemerintah fokus dulu terhadap aturan Euro IV yang baru akan mulai diberlakukan pada tahun depan.

Selain itu, menurutnya, beberapa produsen telah siap untuk mengembangkan mobil listrik karena teknologinya sudah ada. “Hanya saja regulasi perpajakan dan kebijakan fiskal harus bisa diselesaikan agar tidak bermasalah ketika mobil listrik diluncurkan,” ujarnya.

Jumat, 21 Juli 2017

KPPU, Polri, Kementan dan Kemendag Sidak untuk Stabilkan Harga Beras

JAKARTA - Pengawasan terhadap komoditas pangan kembali dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kali ini beras yang menjadi sorotan. Di bawah koordinasi Kapolri,  KPPU beserta Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan menggelar sidak di Karawang (Kamis Dini hari 21 Juli 2017).

Ketua KPPU, Syarkawi Rauf menjelaskan bahwa sidak ini merupakan bagian dari upaya menghindarkan eksploitasi konsumen oleh kekuatan pasar yang menguasai jejaring distribusi beras di Indonesia. "KPPU dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang dipimpin Polri berkomitmen penuh mengawal amanah bapak Presiden Joko Widodo untuk menjaga stabilitas harga pangan" ungkap Syarkawi.

Terkait industri beras, KPPU telah melakukan melakukan pemetaan jejaring distribusi, pemetaan titik simpul distribusi di mana terdapat potensi persaingan usaha tidak sehat terjadi serta telah mengidentifikasi pelaku-pelaku usaha yang menjadi penguasanya.

Struktur industri beras cenderung kompetitif di tingkat petani dan pengecer, tetapi cenderung oligopoli di pusat-pusat distribusi (Midlemen). Perlindungan petani telah dilakukan Pemerintah, melalui penetapan harga dasar pembelian gabah dan harga eceran tertinggi beras. Tetapi di hilir diserahkan pada mekanisme pasar, sehingga penguasa jejaring distribusi leluasa mengeksploitasi konsumen melalui kenaikan harga.

Disparitas harga memberikan gambaran tersebut. Harga dasar gabah petani untuk kering panen sekitar Rp. 3.700/kg dan gabah kering giling Rp, 4.600/kg. Sementara Harga pembelian beras petani ditetapkan Rp 7.300/Kg. Harga pasar riil saat ini berada di kisaran Rp 10.500/Kg. Meskipun ada se jumlah pelaku usaha yang me jual Pada harga lebih tinggi. Biaya produksi petani diperkirakan Rp 3.150/Kg. Dengan perkiraan produksi gabah 79.6 juta ton atau 46.5 juta ton beras, dan dengan mempertimbangkan harga-harga sebelumnya marjin (keuntungan) yang dinikmati petani (56 juta orang) Rp 65.7 Triliun. Sementara  marjin keuntungan perantara petani dengan konsumen (middle men) mencapai Rp 186 Trilyun. Keuntungan ini dinikmati oleh jumlah pelaku usaha yang lebih kecil.

“Tinggi nya disparitas harga ini yang menjadi masalah, karena ada pedagang perantara yang mendapat keuntungan lebih besar dan membuat harga beras di tingkat pengecer juga tinggi, sementara itu ironisnya petani justru tidak dapat memperoleh peningkatan kesejahteraan” jelas Syarkawi.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang akan kita lakukan ke depan adalah mengurangi margin keuntungan di middle men (rantai pasok). Margin tersebut kita geser ke petani sehingga harga pembelian beras petani bisa mencapai sekitar Rp. 7.500 - Rp. 8.000,-/kg dan Kami pun mendukung langkah pemerintah menerbitkan kebijakan penetapan harga tertinggi beras di tingkat konsumen akhir se besar Rp. 9.000/kg. Pengaturan ini HET tertuang Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 47/M-DAG/PER/7/2017. "Kebijakan penetapan harga acuan pembelian dan penjualan beras di hulu dan hilir ini dapat dijadikan mekanisne kontrol pemerintah untuk mengurangi disparitas harga di sisi petani, pelaku usaha dalam jejaring distribusi beras, dan konsumen" pungkas Syarkawi.

Harapan Bapak Presiden Jokowi adalah semua bisa tersenyum mulai dari petani, middle men (orang-orang yang ada di rantai pasok), hingga ke konsumen akhir.

Kamis, 20 Juli 2017

PROYEK AIR MINUM UMBULAN, BUKTI KETERBATASAN APBN TAK MENGHALANGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Setelah penandatanganan perjanjian kerjasama dan financial close pada 2016 lalu, hari ini Rabu, (20/7), pemerintah melakukan ground breaking Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Proyek yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional dan juga Proyek Prioritas ini memiliki sejarah yang cukup panjang dalam usaha pembangunannya.
 
“Proyek ini diinisiasi lebih kurang 40 tahun lalu dan berhasil direalisasikan atas koordinasi dan kerja keras berbagai pihak terkait, baik sisi pemerintah maupun swasta,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Darmin Nasution.
 
Adapun acara seremonial ground breaking ini, dipimpin oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, dan juga dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jatim Soekarwo, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, serta perwakilan K/L dan Pemda terkait lainnya.
 
Proyek Umbulan merupakan salah satu ikon skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini menelan nilai investasi total sebesar Rp 4,51 triliun untuk instalasi pengolahan air, transmisi, offtakereservoir, dan jaringan distribusi di 5 (lima) Kabupaten/Kota. Kabupaten dan kota dimaksud yaitu Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.
 
Proyek SPAM Umbulan berkapasitas 4.000 liter per detik dengan air baku berasal dari Mata Air Umbulan berlokasi di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan yang disalurkan melalui pipa transmisi air bersih sepanjang 93 km. Air minum tersebut akan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kemudian disalurkan ke 5 (lima) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kabupaten dan kota sehingga dapat dinikmati oleh sekitar 1,3 juta jiwa masyarakat.
 
Menko Perekonomian yang memimpin koordinasi debottlenecking permasalahan KPBU SPAM Umbulan ini mengatakan, “Terbatasnya APBN tidak menghalangi pemerintah untuk mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah akan terus mendukung secara penuh keterlibatan badan usaha swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU,” ujar Darmin.
 
Darmin juga berpesan setelah pelaksanaan konstruksi selesai, maka hal yang tidak kalah penting bagi proyek ini adalah pengelolaan proyek agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. “Dukungan dan komitmen berbagai pemangku kepentingan tetap diperlukan tidak hanya selama masa konstruksi, tetapi juga selama masa operasi untuk tercapainya penyediaan air minum bagi masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.
 
Dalam implementasinya, proyek ini mendapatkan sejumlah dukungan dari pemerintah dalam bentuk:
 
1. Dukungan Kelayakan (VGF) sebesar Rp 818 Miliar oleh Kementerian Keuangan;
 
2. Dukungan sebagian konstruksi berupa pembangunan jaringan pipatapping transmisi air bersih ke reservoir PDAM, fasilitas instalasi pengolahan air sungai Rejoso, dan perizinan untuk penempatan pipa pada jalan tol oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 
3. Fasilitas penyiapan proyek (Project Development Facility/PDF) dari Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Penjaminan Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Rabu, 19 Juli 2017

GIIAS 2017: Pertamina Launching My Pertamina Loyalty Program, Menjawab Era Bisnis Berbasis Digital

Jakarta, 19 Juli 2017- Dalam rangka merespon lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan berbasis digital, PT Pertamina (Persero) meluncurkan My Pertamina Loyalty Program di ajang otomotif tahunan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 di Jakarta yang akan diadakan di tanggal 10-20 Agustus 2017.

Menurut VP Corporate Comunication PT Pertamina (Persero), Adiatma Sardjito, peluncuran ini mengambil tema “Inovative Digital Services”.   Pertamina Loyalty Program ini berupa peluncuran kartu sekaligus aplikasi bagi pelanggan setia yang selama ini telah menggunakan produk-produk Pertamina.

“My Pertamina Loyalty Program” selain hadir dalam bentuk aplikasi juga hadir dalam bentuk kartu yang memberikan kemudahan serta keuntungan bagi konsumen, karena terhubung dengan banyak tenant retail & services dengan sistem poin yang memberikan nilai tambah kepada para pemegang kartu dan aplikasi “My Pertamina Loyalty”. Meski penggunaan kartu My Pertamina Loyalty ini baru hanya bisa dilakukan di SPBU pada wilayah-wilayah tertentu saja, namun Pertamina akan terus berusaha mengembangkannya agar dapat diaplikasikan di seluruh SPBU.

Di ajang GIIAS 2017, Adiatma menjelaskan, selain meluncurkan My Pertamina Loyalty Program, Pertamina juga akan menghadirkan  aktivasi satu tahun  Pertamax Turbo,  promo produk Bright Gas, dan menampilkan produk unggulan lainnya. Berbagai konten seru juga akan dihadirkan seperti  taxi drift bersama tim Pertamax Motorsport, Meet and Greet dengan Sean Gelael, pebalap Pertamina Arden serta Ali Ardian dari Moto 2,d an atlit-atlit Satria Muda Pertamina.

"Kami juga akan mengumumkan program  promo berupa undian untuk memenangkan tiket nonton langsung Race F2 Pertamina Arden di circuit Jerez, Spanyol yang akan diumumkan di akhir acara GIIAS 2017," lanjut Adiatma.
Sementara itu, anak perusahaan Pertamina PT Pertamina Lubricants, yang mengelola bisnis pelumas juga hadir pada GIIAS 2017. Pertamina Lubricants memberikan pengalaman seru kepada pengunjung dan konsumen Indonesia.
Melalui berbagai produk unggulannya seperti Fastron Series, Enduro Series dan Meditran SX Bio, pengunjung dapat menikmati diskon mulai dari 50% untuk pembelian pelumas.

"Konsumen juga dapat menikmati promo diskon sebesar 72% pada hari kemerdekaan Indonesia serta promo setahun sekali lainnya,"kata Adiatma. Selain promo seru, Pertamina Lubricants juga mengajak pengunjung untuk belajar mengenai mobil hemat energi yang disajikan oleh akademisi anak bangsa dari Universitas Indonesia.
Di GIIAS kali ini pula, Pertamina Lubricants akan membahas mengenai teknologi Mesin Diesel terkini dan juga mengajak Komunitas Mobil Roda empat untuk berbagi pengalaman dalam menggunakan pelumas Pertamina.

Selasa, 18 Juli 2017

HKI dan Inovasi Berperan Tingkatkan Daya Saing Industri

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan inovasi berperan penting dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing industri nasional. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar, penguatan HKI dapat menjadi penghela inovasi.

Untuk itu, Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi pengembangan HKI dan inovasi industri melalui lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) yang dimilikinya. ”Upaya ini untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen, promotor maupun eksportir dari produk-produk yang berbasis kekayaan intelektual dengan standar internasional," papar Haris yang juga selaku Ketua Pembina PM-HKI pada Rapat Kerja Pusat Manajemen HKI tahun 2017 di Jakarta, Selasa (18/7).

Berdasarkan data Global Competitiveness Index dari World Economic Forum 2016-2017, Indonesia menempati peringkat ke-41 dari 138 negara dengan pilar inovasi menduduki peringkat 31, subpilar kapasitas inovasi menduduki peringkat ke-32, subpilar belanja teknologi tinggi pemerintah peringkat ke-12, dan subpilar paten internasional menduduki peringkat ke-99.

Data tersebut menunjukkan bahwa inovasi yang dihasilkan masih berupa riset dasar yang belum dapat diaplikasikan dan dikomersialkan dalam dunia industri,” ungkap Haris. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya peningkatan inovasi teknologi terapan yang lebih dapat diaplikasikan secara komersial, sehingga seluruh hasil inovasi tersebut dapat mendongkrak posisi daya saing Indonesia di kancah ekonomi global.

Salah satu upayanya adalah penguatan dan pengembangan HKI melalui perolehan paten atas invensi yang dihasilkan. Berdasarkan data World Intellectual Property Organization (WIPO), dari 9.153  paten yang terdaftar di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 8.095 paten atau 89 persen merupakan paten yang berasal dari luar negeri, sedangkan paten dalam negeri hanya sebesar 1.058 paten.

Hal tersebut menunjukkan masih banyaknya kendala yang perlu diatasi bersama dalam mengejar ketertinggalan dari negara maju. ”Untuk mengejarnya, perlu upaya melalui peningkatan sumber daya manusia serta anggaran dan fasilitas riset yang memadai untuk mendorong terciptanya inovasi yang dapat diaplikasikan,” papar Haris.

Lebih lanjut, menurutnya, kegiatan litbang seharusnya dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar setiap hasilnya dapat dikomersialkan. Pemangku kepentingan itu, antara lain akademisi selaku pelaksana litbang dasar yang memiliki kompetensi scientific yang memadai.

Selanjutnya, lembaga litbang terapan yang melakukan pengkajian dan penerapan dalam skala industri, serta lembaga litbang di masing-masing instansi yang bertugas melakukan problem solving terhadap permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam menghasilkan produk berdaya saing.

”Kerja sama litbang tersebut perlu dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan, mulai dari perencanaan litbang, pelaksanaan litbang dasar, litbang terapan, dan scalling-up hingga kepada produksi massal oleh pelaku usaha komersial,” jelasnya.

Selain itu, dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta mengurangi risiko kegagalan, proses litbang harus dikaji dan divalidasi pada setiap milestone baik untuk menguji tingkat kesiapterapan teknologi, menguji tingkat kesiapterapan manufaktur, maupun menguji resiko-resiko atas kemungkinan terjadinya ketidaksinambungan dalam mewujudkan komersialisasi hasil litbang.

Selama periode tahun 2005-2017, Kemenperin sudah menghasilkan 91 paten yang terdiri dari 79 paten dan 12 paten sederhana. Dari total tersebut, 37 paten tercatat sudah granted, 25 paten dalam tahap pemeriksaan substantif dan 29 paten lainnya masih dalam pemeriksaan administratif.

“Secara statistik, setiap tahunnya, kami menghasilkan rata-rata delapan paten. Sementara itu, jumlah unit litbang di Kemenperin mencapai 11 unit Balai Besar dan 11 unit Baristand Industri,” ungkapnya.

Senin, 17 Juli 2017

Pertamina Suplai LNG untuk Indonesia Timur

Ambon – Upaya memenuhi pasokan energi ke wilayah Indonesia Timur dirintis PT Pertamina (Persero) melalui afiasinya PT Pertagas Niaga (PTGN) dengan mengirimkan Liquified Natural Gas (LNG) ke Kota Ambon, Maluku. Ini adalah pertama kalinya pengiriman LNG dilakukan ke wilayah Indonesia Timur sebagai wujud upaya pemerataan distribusi dan diversifikasi energi. Konsumen LNG adalah pusat perbelanjaan Ambon City Center yang memanfaatkan LNG untuk pembangkit generator dan sebagai pendingin udara.

LNG ini disuplai dari KKKS Chevron IDD Bangka yang berada di Bontang, Kalimantan Timur. Melalui kerjasama PTGN dengan mitranya PT Aico Energi, LNG selanjutnya dikirim dengan menggunakan kapal General Cargo Meratus dari Pelabuhan Peti Kemas Kariangau, Balikapan menuju ke Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon. Tiap kali pengiriman, kapal membawa 4 ISO tank LNG dengan kapasitas sekitar 1600 MMBTU yang diprediksi akan mampu memenuhi kebutuhan pusat perbelanjaan hingga 8 hari. Uji coba pemanfaatan LNG pertama telah dilakukan awal bulan dan terus berlanjut hingga saat ini.  “Salah satu yang didorong pemerintah saat ini adalah pemerataan distribusi energi. Langkah pengiriman LNG ini tindakan nyata untuk merealisasikannya. Apabila sambutannya positif, kami akan memperluas suplai LNG ke wilayah Indonesia Timur lainnya,” jelas Direktur Utama PTGN, Linda Sunarti dalam keterangan persnya. Linda optimistis bahwa suplai LNG ke Indonesia Timur ini juga akan merangsang tumbuhnya industri.

Sebelumnya PTGN telah mempelopori niaga LNG melalui trucking ISO tank di wilayah Kalimantan Timur dan Sumatera Utara untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri dan PLTG. Selanjutnya ekspansi pengiriman LNG juga dilakukan ke Pulau Jawa dan Bali guna mensuplai kebutuhan gas khususnya ke industri-industri yang wilayahnya belum memiliki fasilitas jaringan pipa gas.

Jumat, 14 Juli 2017

RI-Swiss Serius Bahas Pendidikan Vokasi Industri dan IE-CEPA

Indonesia dan Swiss akan membangun kerja sama lebih intensif untuk pengembangan pendidikan vokasi industri. Komitmen ini bakal dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman tentang penerapan Dual Vocational Education and Training (D-VET) system atau model pendidikan kejuruan yang memadukan antara teori dengan praktik lapangan sehingga lulusannya siap ditempatkan di dunia kerja.

“Kita akan belajar dari Swiss untuk mengkombinasikan training dengan edukasi, sehingga menjadi dual system,” kata Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Harjanto usai mendampingi Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto bertemu dengan Menteri Ekonomi, Pendidikan dan Riset Swiss Johann N. Schneider-Ammann beserta delegasinya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (14/7).

Menurut Harjanto, Swiss merupakan negara yang cukup lama menerapkan D-VET system dan telah membuktikan sebagai negara dengan tingkat pengangguran pekerja muda yang rendah dan mencapai produktivitas yang tinggi. Ini dibuktikan berdasarkan The Global Competitiveness Index 2016-2017 Rankings (World Economic Forum), Swiss mampu menempati posisi puncak selama beberapa tahun terakhir, sedangkan Indonesia menduduki peringkat ke-41 dari 138 negara.

Tahun ini, Kemenperin gencar membangun pendidikan vokasi yang memiliki konsep link and match antara pelaku industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pada peluncuran tahap perdana, Kemenperin melibatkan sebanyak 50 perusahaan dan 234 SMK di Jawa Timur untuk menandatangani perjanjian kerja sama dalam upaya menjalankan program pendidikan vokasi industri.

Pada peluncuran kedua, Kemenperin mampu menggandeng sebanyak 117 perusahaan dan 389 SMK untuk wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. “Akhir bulan ini, kami akan meluncurkan kembali program tersebut untuk wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Secara bertahap, juga nanti ke wilayah Banten, Sumatera, dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia,” sebut Harjanto.

Pada periode 2017-2019, Kemenperin merancang sejumlah kegiatan untuk menyiapkan tenaga kerja industri tersertifikasi lebih dari satu juta orang. Selain melalui pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan industri, juga dilaksanakan Diklat 3in1 (pelatihan-sertifikasi-penempatan kerja), pemagangan industri, serta sertifikasi kompetensi. Implementasi program-program ini dikolaborasikan dengan para pemangku kepentingan seperti Kadin, Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan Kemenaker.

Selain berdiskusi mengenai pendidikan vokasi industri, pertemuan kedua belah pihak juga membahas perkembangan perundingan Indonesia-European Free Trade Association - Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA). “Hingga saat ini sudah mencapai perundingan ke-13, yang diharapkan agreement bisa dicapai sebelum perundingan ke-17,” ungkap Harjanto.

Dalam isu trade in goods di IE-CEPA, Menperin menyampaikan, Indonesia meminta pengecualian pengenaan price compensation measures (cukai tambahan) yang cukup tinggi untuk produk-produk makanan. Isu lainnya, Indonesia akan memberikan regulasi yang lebih fleksibel terkait ketentuan lisensi wajib untuk mengakomodir keinginan EFTA.

Sementara itu, dalam isu cooperation and capacity building, Indonesia menginginkan agar kerja sama inidapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Menperin Airlangga Hartarto menyampaikan, kedua pihak perlu mencari common interest utamanya yang terkait dengan kerja sama yang menjadi faktor pendorong. “Misalnya di dalam mengembangkan kemampuan ekspor, value chain di bidang manufaktur, dan pendidikan vokasi,” lanjut Airlangga.

Terkait pendidikan vokasi industri, Menperin menegaskan, pihaknya melalui Pusdiklat Industri dan State Secretariate of Economic Affairs of Switzerland (SECO) sepakat melakukan pengembangan pendidikan vokasi industri di Indonesia, termasuk rencana pembentukan 8 politeknik atau akademi komunitas industri baru hingga tahun 2019. “Kami telah mempersiapkan concept note dan Project Document untuk diajukan kepada SECO, sebagai syarat awal kerja sama tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, Airlangga telah mengajak sejumlah pimpinan perusahaan asal Swiss untuk meningkatkan investasi di Indonesia sekaligus bermitra dengan para pengusaha dalam negeri. Hingga saat ini, industri Swiss yang telah ada di Indonesia antara lain sektor farmasi dan kosmetika, olahan susu, makanan dan minuman, serta permesinan.

Beberapa perusahaan Swiss yang berminat ekspansi, di antaranya PT. Nestle Indonesia, PT. SGS Indonesia, PT. Endress+ Hauser Indonesia, PT. Givaudan, PT. Sandmaster Asia Indonesia, PT. Roche Indonesia, PT. Novartis Indonesia, dan PT. Syngenta Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 150 perusahaan Swiss telah beroperasi di Indonesia dengan menyerap tenaga kerja mencapai 60.000 orang.

Kemenperin mencatat, dalam empat tahun terakhir, investasi Swiss di Indonesia telah mencapai USD 4,5 miliar. Pada tahun 2015, nilai perdagangan Indonesia-Swiss sebesar USD 1,7 miliar atau meningkat tajam sebanyak 124 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan, kinerja ekspor Indonesia ke Swiss sebesar USD 1,07 miliar dan impor Indonesia dari Swiss sekitar USD 0,63 miliar.

Kamis, 13 Juli 2017

Presiden Jokowi Resmikan Proyek Rumah DP 1 Persen di Kalimantan Timur

Presiden Joko Widodo terus berkomitmen untuk mewujudkan program satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kunjungannya ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis 13 Juki 2017, Presiden meninjau proyek rumah murah dengan DP 1 persen yang berlokasi di Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur .

"Ini perumahan yang disubsidi oleh pemerintah baik yang disubsidi uang muka maupun yang disubsidi bunga, jadi ini rumah dengan DP 1 persen betul-betul," kata Presiden kepada jurnalis.

Menurut Presiden, sebanyak 500 unit rumah tapak telah dibangun di proyek perumahan bernama Pesona Bukit Batuah ini dari total target 4000 unit rumah.

"Harganya tadi saya tanyakan ke pembeli Rp.128-135 juta, cicilannya tergantung kalau tadi 10 tahun Rp.1,3 juta kira-kira, kalau 15 tahun Rp.1,050 juta, kalau 20 tahun Rp.780 ribuan. Ini perbulan jadi untuk masyarakat saya kira subsidi yang kita berikan ini sangat membantu," ujar Presiden lebih lanjut.

Presiden menekankan, program serupa juga ada dan akan dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia. "Ini memang setiap tahun akan kita tambah terus tergantung kebutuhan lapangan," ucapnya.

Sementara itu, dalam rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin disebutkan untuk mengurangi adanya penyimpangan, Presiden menegaskan bahwa akan dilakukan pengecekan yang menyeluruh kepada pembeli proyek rumah tersebut agar penerimanya merupakan masyarakat yang memang membutuhkan.

"Dicek penerimanya siapa karena sekali lagi ini ada subsidi dari pemerintah jadi income mereka, pendapatan mereka semuanya dicek, kerja dimana, semuanya dicek, semuanya," tegas Presiden.

Terkait kualitas rumah yang dipertanyakan, Presiden Jokowi memastikan bahwa setiap unit yang dibangun layak huni. "Lumayan baik. Dengan harga seperti itu jangan anukan (bandingkan) dengan rumah mewah kan beda. ini seiring berjalan ini akan menjadi rumah tumbuh bisa diperbaiki sendiri bisa diperluas sendiri," tutur Presiden.

Dalam proyek pengadaan rumah murah ini, pemerintah bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai Bank BUMN yang khusus bergerak di bidang kredit kepemilikan rumah. Untuk menyukseskan Program Sejuta Rumah yang diusung Pemerintah sejak bulan April 2015, hingga Juni 2017, Bank BTN telah menyalurkan kredit perumahan untuk sekitar 1,44  juta unit dengan nilai total Rp156 triliun.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak dan Dirut BTN Maryono.

Rabu, 12 Juli 2017

Pemerintah Berusaha Wujudkan Ekonomi Pancasila

Jakarta (12/7) – Pemerintah menyiapkan kerangka kebijakan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4 (empat) kebijakan ekonomi, meliputi Bantuan Sosial, Akses Terhadap Lahan, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Kesempatan Bekerja/Berusaha. Kerangka tersebut merupakan bagian dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi.
 
“Kebijakan Pemerataan Ekonomi ini diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang berazaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang adil,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam acara Simposium Nasional bertajuk “Sistem Perekonomian untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, di Jakarta (12/7).
 
Hadir dalam acara ini antara lain Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan, Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Rully Chairul Azwar, serta pejabat MPR RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI/Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
 
Darmin menjelaskan beberapa indikator kinerja pembangunan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan, dan tingkat pengangguran menunjukkan kualitas yang membaik. Namun, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak akan berkelanjutan jika masih ada  faktor ketimpangan.
 
Untuk itu, pemerintah menghadirkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi untuk memberikan keadilan (fairness) kepada semua penduduk untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan bagi perbaikan kualitas hidupnya.
 
Terkait akses terhadap lahan, pemerintah akan  melaksanakan reforma agraria dan hutan sosial melalui pendekatan klaster, berbasis komoditi unggulan. Pemerintah juga akan meredistribusi lahan sebagai modal masyarakat menengah ke bawah, sertifikasi dalam rangka legalisasi asset, implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta menyediakan hunian penduduk miskin perkotaan.
 
Sementara untuk peningkatan kualitas SDM,  pemerintah menyasar reformasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja menjadi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis pekerjaan.  Dimulai dari sektor industri, diikuti sektor jasa dan pertanian, melalui kerjasama Pemerintah, BUMN dan Swasta. Selain itu, pemerintah juga akan menitikberatkan pada area kewirausahaan untuk mendorong terciptanya pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai daya saing. Pemerintah akan mendorong pelaku usaha mikro dan kecil berkembang menjadi pelaku usaha menengah dan besar.
 
Sedangkan untuk area kebijakan yang ketiga, mengenai kesempatan bekerja/berusaha, pemerintah akan melakukan reformulasi dan penajaman kebijakan pengembangan industri manufaktur, pariwisata, perdagangan dan perikanan.
 
Serta pemerintah akan mentransformasi skema subsidi secara bertahap menjadi bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah, serta menyatukannya dengan semua bentuk Bantuan Sosial.
 
Wakil Presiden, Jusuf Kalla juga menyatakan pentingnya semangat kewirausahaan dalam mengiringi Kebijakan Pemerataan Ekonomi. “Kebijakan pemerataan ini harus dibarengi dengan semangat entrepreneurship. Kebijakan ini juga harus diimplementasikan dengan baik sesuai dengan pancasila,” katanya.

Selasa, 11 Juli 2017

Pemerintah Tambah Penerima Subsidi Listrik Sebanyak 2,44 Juta Rumah Tangga

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menambah penerima subsidi sebanyak 2,44 juta rumah tangga. Dengan jumlah pelanggan itu, Pemerintah mengusulkan tambahan subsidi listrik sebesar Rp7,1 triliun dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahahan (RAPBN-P).

"Realisasi tahun 2016 Rp58,04 triliun. Realisasi sampai Juni Rp17,97 triliun dalam APBN 2017 Rp44,98 triliun. Kami mengusulkan ada perubahan sekitar Rp51 triliun," jelas Menteri ESDM Ignasius Jonan kepada anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI.

T
ambahan ini hanya diperuntukan bagi pelanggan rumah tangga daya 900 Volt Ampere (VA). Data awal yang ditetapkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) hanya menetapkan 4,1 juta pelanggan 900 VA yang berhak mendapat subsidi. Namun berdasarkan survei lapangan dan posko pengaduan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terdapat 2,44 juta rumah tangga yang belum terdata oleh TNP2K.

"Kami sudah data ulang. Ternyata angkanya menjadi 6,54 juta. Jadi ada tambahan 2,24 juta yang harus disubsidi. Kami sudah informasikan hasil survei ini ke TNP2K. Memang datanya harus diubah," tegas Jonan.


Besaran angka subsidi dikarenakan adanya penundaan subsidi listrik tepat sasaran sebesar Rp3,58 triliun, perubahan asumsi makro Indonesia Crude Price (ICP) dan kurs rupiah sebesar Rp1,73 triliun serta tambahan pelanggan 900 VA yang layak disubsidi sebesar Rp1,70 triliun.


Pengajuan penambahan subsidi listrik disetujui oleh Komisi VII DPR RI. "Yang 6,54 menjadi 7 juta. Berarti tambahannya menjadi sekitar 2,9. Dapat disetujui ya," kata Mulyadi selaku pimpinan rapat.

Senin, 10 Juli 2017

Serahkan Alat Produksi, Kemenperin Pacu Daya Saing IKM Olahan Kopi

Kementerian Perindustrian terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri pengolahan kopi di dalam negeri termasuk pada sektor industri kecil dan menengah (IKM). Salah satu langkah strategis yang dilakukan dalam upaya mencapai sasaran tersebut, yakni memfasilitasi pemberian peralatan produksi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

“Kami berharap, program ini memberikan kontribusi signifikan untuk mendorong pertumbuhan industri pengolahan kopi skala IKM,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Peluncuran Pembinaan dan Pengembangan IKM Kopi di Jakarta, Senin (10/7).

Dalam kesempatan itu, Menperin didampingi Dirjen IKM Gati Wibawaningsih serta Direktur IKM Pangan, Barang dari Kayu, dan Furniture Sudarto menyerahkan secara simbolis peralatan pengolahan kopi buatan dalam negeri kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian Kabupaten Tanggamus, Lampung, Herry Heryadi. 

Alat pengolahan kopi yang diberikan ini agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk IKM guna memajukan industri kopi nasional,” tutur Airlangga. Peralatan tersebut, antara lain mesin roaster, thermo digital, mesin giling biji kopi, timbangan digital, coffee drip, coffee filter dan kettle drip. 

Menperin menegaskan, industri pengolahan kopi nasional seharusnya dapat unggul di pasar global karena Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Vietnam dengan produksi rata-rata sebesar 685 ribu ton pertahun atau 8,9 persen dari produksi kopi dunia.

“Kita juga memiliki berbagai jenis kopi specialty yang dikenal di dunia, termasuk kopi luwak dengan rasa dan aroma khas sesuai indikasi geografis yang menjadi keunggulan Indonesia,” ungkapnya.

Kemudian, dengan didorong pertumbuhan masyarakat kelas menengah dan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia, kinerja industri pengolahan kopi nasional mengalami peningkatan cukup signifikan. Pertumbuhan konsumsi produk kopi olahan di dalam negeri meningkat rata-rata tujuh persen per tahun,” jelas Airlangga.

Di kancah global, ekspor produk kopi olahan nasional pada tahun 2014 mencapai USD 322,6 juta atau meningkat 10,6 persen menjadi USD 356,79 juta pada tahun 2016. Ekspor olahan ini didominasi produk kopi instant, ekstrak, esens dan konsentrat kopi yang tersebar ke negara tujuan ekspor seperti Mesir, Taiwan, Thailand, Malaysia, Filipina dan Singapura.

Potensi dan prioritas

Sementara itu, Gati menyebutkan, potensi IKM olahan kopi di dalam negeri didukung dengan 13 sentra produksi kopi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain di Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Papua dengan total sebanyak 476 unit usaha.

“Saat ini sudah ada 16 kopi Indonesia yang telah mempunyai indikasi geografis sebagai keunggulannya,” ujarnya. Ke-16 kopi itu adalah Kopi Arabika Gayo, Sumatera Arabika Simalungun Utara, Robusta Lampung, Arabika Java Preanger, Java Arabika Sindoro-Sumbing, Arabika Ijen Raung, dan Arabika Kintamani Bali.

Selanjutnya, kopi Arabika Kalosi Enrekang, Arabika Toraja, Arabika Flores Bajawa, Liberika Tungkal Jambi dan Kopi Robusta Semendo asal Sumatera Selatan, Kopi Liberika Rangsang Meranti, Provinsi Riau, Kopi Arabika Sumatera Mandhailing,Kopi Robusta Empat Lawang, dan Kopi Robusta Temanggung.

Industri kopi merupakan salah satu sektor prioritas yang ditetapkan oleh Kemenperinsesuai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035, dan merupakan fokus komoditi pembinaan Kemenperin khususnya Direktorat Jenderal IKM,” papar Gati.

Untuk itu, Gati menyampaikan, tahun ini pihaknya akan melaksanakan beragam program pengembangan SDM industri kopi dan fasilitasi alat pengolahan kopi di berbagai sentra penghasil kopi khas dan IKM pengolahan kopi potensial. “Misalnya, pengembangan SDM mulai dari kegiatan pengolahan green bean, roasting hingga produk kopi murni dan diversifikasi produk kopi,” imbuhnya.

Pada tahun 2017, Ditjen IKM juga akan melakukan serangkaian pembinaan untuk komoditas kopi, mulaidari sertifikasi mutu, bimbingan teknis, dan bantuan alat roasting di beberapa daerah antara lainKabupaten Timika - Papua, Kab. Tanjung Jabung Barat - Jambi dan Kota Jambi, Kab. Tanggamus -Lampung, Kab. Sumbawa - NTB, Bandung - Jawa Barat, serta DKI Jakarta.

“Program tersebut diikuti kurang lebih 85 orang peserta dan memfasilitasi kurang lebih sebanyak 16 paket mesin peralatan,” kata Gati. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk mengembangkan IKM kopi dan meningkatkan keahlian serta kemampuan SDM pengolah kopi.

Pada tahun 2018-2019, kami akan terus melanjutkan berbagai program dan kegiatan pengembangan IKM kopi di Indonesia dengan fokus pada penumbuhan wirausaha baru IKM kopi di seluruh sentra potensial yang mempunyai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI),” paparnya.