Jumat, 05 Juli 2019

Tak Boleh Parsial, Inovasi Pelayanan Publik harus Terintegrasi

JAKARTA – Beragam inovasi pelayanan publik yang diciptakan instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai masih bersifat parsial. Sebagai penyelenggara layanan, pemerintah harus menciptakan inovasi yang terintegrasi antar instansi.
“Inovasi sampai tahun kelima KIPP masih bersifat parsial. Kita berharap inovasi terintegrasi dengan kebutuhan program kerja,” ujar anggota Tim Panel Independen Eko Prasojo, usai wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kamis (04/07).
Dunia saat ini berada ditengah arus digitalisasi yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan integrasi.
Eko yang juga Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) berharap, 99 inovasi terbaik ini bisa menjadi tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dikatakan, jika inovasi menjadi tujuan RPJM Nasional ataupun Daerah, masyarakat akan merasakan dampaknya secara signifikan.
Kebanyakan inovasi yang ada saat ini, menitikberatkan pada penggunaan teknologi informasi. Namun, inovasi tak selalu tentang teknologi. Pemberdayaan masyarakat dapat menjadi fokus inovasi pelayanan publik di masa mendatang.
Inovasi harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, produktivitas hasil pertanian, serta pendapatan masyarakat dari pengelolaan berbagai sumber daya alam. Terlebih, tahun ini Presiden Joko Widodo menggalakan pengembangan sumber daya manusia secara nasional.
Dekan FIA Universitas Indonesia tersebut berharap dengan adanya inovasi pelayanan publik dari berbagai daerah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Pemda selaku instansi terdekat dengan masyarakat, diharapkan mampu menyentuh dan membaca kebutuhan masyarakatnya. Bila kebutuhan masyarakat terpenuhi, maka partisipasi dalam pemerintahan akan meningkat dan jalannya roda pemerintahan semakin berkesinambungan.
Eko juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi instansi pemerintah yang baru mengikuti kompetisi tahun ini. Inovasi pelayanan publik tak hanya dimonopoli beberapa daerah saja, namun menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan inovasi, baik berkaitan dengan data informasi berbasis teknologi maupun program pemberdayaan masyarakat. “Artinya dalam lima tahun ini sudah banyak sekali terjadi perubahan dan tujuan untuk memberikan kesadaran inspirasi untuk daerah sudah mulai merata di Indonesia,” pungkasnya. 

Kamis, 04 Juli 2019

Menteri Rini Ajak BUMN Sinergi Kembangkan Pariwisata Kebumen



KEBUMEN, 4 Juli 2019 Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M. Soemarno mendorong BUMN untuk bersinergi memberikan dukungan bagi kemajuan pariwisata Kabupaten Kebumen. Hal ini diungkapkan Menteri Rini, saat mengunjungi objek-objek pariwisata daerah Kebumen pada Kamis (04/07/2019).
Lokasi wisata yang dikunjungi antara lain, wisata bahari seperti Pantai Menganti, Goa Dempok dan Jatijajar. Kedua objek wisata goa ini merupakan dua dari delapan destinasi wisata favorit di Kebumen yang dikenal dengan Geopark Karangsambung Karangbolong yang tersebar di desa-desa di Kebumen.
"Saya menyaksikan sendiri objek-objek wisata di sini dan sangat potensial untuk terus dikembangkan. Saya juga mendorong BUMN untuk mengambil peran bagi kemajuan pariwisata di sini melalui program-program pemberdayaan ekonomi," ungkap Menteri Rini.
Dalam pemberdayaan ekonomi, Menteri Rini mendorong agar produk-produk unggulan masyarakat Kebumen nantinya bisa dijual di Rumah Kreatif BUMN (RKB). 
Selain itu BUMN juga akan beresinergi dengan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur pendukung pariwisata seperti pembangunan homestay.
Sampai saat ini, pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam mendukung perekonomian masyakarakat Kebumen.
Selain Pantai Menganti dan Goa Jatijajar, destinasi-destinasi wisata lainnya yang bisa dikunjungi di Kebumen adalah Pantai Legending, Pantai Sawangan, Pantai Watu qq, Waduk Sempor, Banteng Van Der Wick dan Bukit Pentulu.
Menteri Rini juga menegaskan keberadaan objek-objek pariwisata ini pada akhirnya juga mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan baik lokal maupun manca-negara.
"Sekarang kita punya Bandara baru Kulon Progo. Keberadaan pariwisata di sini nantinya akan mendukung bandara baru tersebut. Dari Bandara Kulon Progo ke Kebumen bisa ditempuh 1-1,5 jam. Inilah yang kita harapkan, pengunjung sudah bisa ke Kebumen lewat Kulon Progo," tutur Menteri Rini.

Rabu, 03 Juli 2019

Kebudayaan Indonesia dalam Dimensi Kekinian dan Perspektif Masa Depan

Lemhannas RI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Forum Gelora Kebangsaan akan menyelenggarakan Seminar Nasional yang bertajuk Seminar Nasional Kebangsaan “Kebudayaan Indonesia dalam Dimensi Kekinian dan Perspektif Masa Depan”, Rabu dan Kamis (3-4/7) mendatang. Konferensi pers digelar sebelum pelaksanaan seminar dimulai. Didampingi oleh Kepala Biro Humas Lemhannas RI Brigjen TNI Sugeng Santoso dan Koordinator Forum Gelora Kebangsaan Witaryono Reksoprodjo, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menggelar konferensi pers tentang seminar tersebut, Senin (1/7), di Ruang Syaleindra Gedung Astagatra Lantai 3.
Berdasarkan pada pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” ketiga instansi tersebut menyadari pentingnya kemampuan kebudayaan sebuah bangsa dalam menjawab tantangan zaman dengan menyelenggarakan seminar kebangsaan ini. 
“Usaha untuk memajukan kebudayaan nasional bukanlah pekerjaan yang mudah karena situasi kemanusiaan yang saat ini dihadapi baik keadaan internal maupun tantangan yang berasal dari luar terjadi dengan dinamis” ujar Agus. Melihat keadaan tersebut ketahanan nasional harus ditopang oleh unsur-unsur kekuatan nasional yang salah satunya adalah faktor sosial dan budaya yang didalamnya terdapat pendidikan kebudayaan yang akan mencerdaskan kehidupan bangsa, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan nilai-nilai kebudayaan.
Aspek kebudayaan merupakan ujung tombak yang perlu diperkuat dan faktor kebudayaan adalah lini utama dalam penguatan sumber daya manusia dalam rangka membangun karakter bangsa di masyarakat. Fokus gerakan ini terbagi menjadi dua hal yaitu mengaruskan pembangunan mental dan karakter sumber daya manusia Indonesia serta yang kedua adalah menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa untuk mengokohkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaya tahan dan mandiri.
Diketuai langsung oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilman Farid seminar tersebut akan diadakan di Hotel JS Luwangsa, Jakarta dan diselenggarakan selama dua hari yaitu pada 3 dan 4 Juli. Pada hari pertama tema yang dibawakan adalah “Temu Kebudayaan” sedangkan pada hari kedua adalah “Aksi Kebudayaan”. Tokoh-tokoh yang akan hadir memiliki beragam latar belakang diantaranya adalah Kepala   Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, CEO Go-Jek Nadiem Makarim, dan Budayawan Mohamad Sobary.
Dengan diselenggarakannya kegiatan  Seminar Nasional Kebangsaan “Kebudayaan Indonesia dalam Dimensi Kekinian dan Perspektif Masa Depan” diharapkan dapat mengembangkan secara konsisten nilai-nilai strategis yang dapat membangkitkan berbagai aspek kehidupan masyarakat,  yang akan mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia

Selasa, 02 Juli 2019

Koperasi Binaan TBIG Beri Pelatihan UMKM di Tebing Tinggi

Jakarta, 2 Juli 2019. Koperasi Bangun Bersama (“KBB”), sebuah koperasi binaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“TBIG”), memberikan pelatihan membatik kepada pengrajin dan pelaku UMKM batik di Kota Tebing Tinggi. Pelatihan ini diberikan oleh KBB atas undangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Tak kurang 25 pelaku UMKM kota Tebing Tinggi mengikuti pelatihan yang berlangsung selama enam hari sejak tanggal 24 – 29 Juni 2019. Pelatihan diberi tema: “Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kelompok Masyarakat Kelurahan”.
Kegiatan ini dihadiri oleh Walikota Tebing Tinggi, Ir. H Umar Zunaidi Hasibuan, MM. dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi, Dra. Sri Wahyuni. Untuk kegiatan ini, KBB mengirimkan dua orang fasilitator kegiatan pelatihan untuk mengajarkan proses membatik. Terdapat dua materi utama yang disampaikan dalam pelatihan ini yaitu materi tentang Batik Tulis dan Batik Cap.
Chief of Business Support Officer PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, Lie Si An, menyambut baik kabar kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Koperasi Bangun Bersama. “KBB memang dituntut untuk mampu untuk memberikan dampak kepada khalayak yang lebih luas. Pelatihan-pelatihan seperti ini diharapkan mampu menguatkan jaringan KBB dengan pihak- pihak strategis sehingga bisa memberikan manfaat terbaik untuk pelaku UMKM,” jelasnya seraya berharap pelatihan yang diberikan oleh KBB mampu membantu masyarakat Kota Tebing Tinggi untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya.
Lebih lanjut, Herman Setya Budi, Presiden Direktur PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk, menjelaskan bahwa koperasi yang awalnya hadir untuk membantu masyarakat sekitar, saat ini sudah mampu untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi. “Tentu kami sangat appreciate dengan kabar ini. Besar harapan KBB mampu memberikan kontribusi untuk masyarakat di seluruh Indonesia.”
Mengenai PT Tower Bersama Infrastructure Tbk:
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“TBIG”), adalah perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi bagi penempatan BTS oleh para operator telekomunikasi di Indonesia. TBIG adalah perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dimiliki oleh Saratoga Group dan Provident Capital. http://www.tower-bersama.com/

Senin, 01 Juli 2019

Peningkatan Pelayanan Publik melalui MPP

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin meminta kepala daerah untuk mendorong peningkatan pelayanan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan mal pelayanan publik (MPP).
"Kita ingin percepatan dalam peningkatan pelayanan publik termasuk melalui pembangunan MPP di Indonesia. Kami akan memberikan asistensi setiap daerah yang akan membangun MPP," ujar Menteri Syafruddin yang didampingi oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat bertemu Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (01/07)
Menurutnya, masyarakat ingin ada percepatan dalam sektor pelayanan publik, oleh karenanya konsep MPP yang mengintegrasikan segala jenis pelayanan dalam satu gedung dinilai tepat. Dengan MPP, diharapkan pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, efektif, dan efisien.
Proses pelayanan yang terkesan lama dan berbelit-belit mulai ditinggalkan. Menteri Syafruddin yakin dengan komitmen pimpinan maka segala tantangan birokrasi tersebut dapat diatasi dengan baik.
Dikatakan, selain didukung oleh pegawai yang berkompeten, MPP harus menggunakan teknologi yang saling terintegrasi satu dengan yang lain. "Harapan publik terhadap pelayanan publik adalah kecepatan. Untuk itu konektivitas dan kecepatan menjadi hal terpenting dari pelayanan publik,” jelasnya.
Saat ini, seluruh negara di dunia sedang berlomba untuk memberikan layanan publik terbaik bagi masyarakat. Melalui penyediaan pelayanan publik, dapat menunjukkan bahwa negara hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
"Semua negara berlomba untuk membangun pelayanan publik, bahkan negara kecil seperti Georgia saja memiliki 400 layanan publik," ungkap Syafruddin. Begitu pula dengan Pemerintah Indonesia yang memiliki komitmen kuat untuk membangun dan mengembangkan pelayanan publik.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Sumedang menyatakan komitmennya dalam membangun MPP. Bupati Sumedang Dony melaporkan perkembangan pembangunan MPP di daerahnya. Menurutnya, hingga saat ini sudah berjalan sekitar 85 persen dan dalam waktu dekat akan dilakukan uji coba pengoperasian.
Seperti diketahui, Bupati Sumedang merupakan salah satu dari 27 kepala daerah menandatangani komitmen penyelenggaraan MPP dengan Menteri PANRB. Dony menjelaskan bahwa MPP Sumedang akan memberikan 155 pelayanan yang terdiri dari 68 pelayanan SKPD dan Instansi serta 87 merupakan pelayanan perizinan.
Peningkatan kualitas pelayanan publik di Sumedang merupakan salah satu program kerja dari Bupati Sumedang. "Keberadaan MPP ini untuk menjawab problem dimasyarakat yang merasakan pelayanan publik yang tidak profesional dan mahal," ungkap Dony.
Pemkab Sumedang telah melakukan studi banding ke MPP Kota Batam untuk mengetahui standarisasi pelayanan publik dalam MPP. Selain pembangunan MPP, terobosan lain yang dilakukan Pemkab Sumedang adalah penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hingga tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Saat ini juga sedang dibangun zona integritas pada 12 SKPD, dimana targetnya pada tahun 2020 sudah terbangun zona integritas di seluruh SKPD Kabupaten Sumedang.

Jumat, 28 Juni 2019

RI-Korsel Kolaborasi Riset Penopang Industri 4.0



Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan konsisten untuk terus menjalin hubungan diplomatik yang lebih erat di berbagai bidang, termasuk dalam kerja sama pada pengembangan riset dan ilmu pengetahuan untuk menyongsong era revolusi industri 4.0. Lengkah strategis ini diwujudkan melalui kolaborasi antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI dengan Dewan Riset Nasional untuk Ekonomi, Kemanusiaan, dan Ilmu Sosial atau National Research Council for Economic, Humanities, and Social Sciences (NRC) Korea Selatan.
“NRC ini lembaga di bawah kantor Presiden Korea, dan dalam kerja sama tersebut terdapat frame work yang lebih detail untuk Indonesia dan Korea, terutama upaya mengantisipasi industri 4.0. Kami sudah bahas sektor-sektornya secara mendalam,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sesuai keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (28/6).
Sebelumnya, Menteri Airlangga bersama Chairman NRC Seong Kyoung Ryung menyaksikan penandatanganan perjanjian kerangka kerja sama teknis antara Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin RI Harjanto dengan Sekretaris Jenderal NRC Hong Keun Gil di Sejong, Korea, 26 Juni 2019.
Menperin menjelaskan, penandatanganan kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari Memorandum of Understanding (MOU) yang dilakukan antara Kemenperin RI dengan NRC pada 10 September 2018, yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tujuan dari kerangka kerja teknis ini untuk mendirikan dan menjalankan sub-komite bersama.
“Kerangka kerja teknis antara Kemenperin dengan NRC ini mengatur pembentukan sub-komite bersama untuk implementasi aktivitas kerja sama terkait Industri 4.0,” ujarnya. Fungsi sub-komite bersama, antara lain memformulasikan rencana aksi untuk implementasi aktivitas kerja sama yang mencakup sektor industri, otomotif, tekstil dan produk tekstil, kimia, makanan dan minuman, elektronik, serta sektor-sektor lainnya yang telah disepakati.
Sub-komite bersama juga bertugas menetapkan dukungan administrasi dan teknis, menetapkan sektor-sektor prioritas di dalam sektor-sektor industri, mengusulkan aktivitas kerja sama, memfasilitasi pertukaran informasi, serta melakukan monitor dan evaluasi. Kerjasama ini juga untuk memfasilitasi penempatan tenaga ahli teknis di Kemenperin dalam implementasi industri 4.0 di lima sektor industri yang menjadi unggulan.
“Selain itu untuk membangun kerangka kerja yang saling menguntungkan untuk mengembangkan dan mendukung kerja sama yang sistematis antara para partisipan sehubungan dengan Industri,” imbuhnya.
Airlangga menyebutkan, pada kesepakatan kedua belah pihak tersebut, tertuang kegiatan penelitian bersama, pertukaran untuk pendidikan, pembentukan jejaring antara para ahli dan profesional di masing-masing negara, serta membuka peluang proyek kerja sama. “Inovasi dapat dihasilkan dari kegiatan riset dan pemanfaatan teknologi. Dengan inovasi, daya saing industri nasional akan lebih kompetitif di kancah global,” terangnya.
Menperin optimistis kolaborasi antara Kemenperin dengan NRC mampu meningkatkan kapasitas industri manufaktur nasional, terutama untuk lima sektor yang akan menjadi pionir dalam penerapan Making Indonesia 4.0. Melalui adopsi teknologi dan inovasi, diaharapkan pula mampu memacu peningkatan produktivitas serta terbukanya lapangan kerja baru sebanyak 10 juta orang pada tahun 2030.
“Kemitraan ini sebagai tanda bahwa Indonesia dan Korea memiliki hubungan diplomatik yang sangat erat dan ingin terus dilanjutkan dalam rangka sama-sama membangun pertumbuhan ekonomi," paparnya.
Airlangga menambahkan, adanya kolaborasi antara Kemenperin dan NRC ini dinilai akan mampu mendorong suksesnya implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 dan memberikan multiplier effect pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Implementasi Making Indonesia 4.0 sendiri diproyeksi memacu pertumbuhan PDB riil sebesar 1-2 persen per tahun, sehingga pertumbuhan PDB per tahun akan naik dari baseline sebesar 5 persen menjadi 6-7 persen selama tahun 2018-2030.
“Selain itu, angka ekspor netto akan meningkat kembali sebesar 10 persen dari PDB. Kemudian, terjadi peningkatan produktivitas dengan adopsi teknologi dan inovasi, serta mewujudkan pembukaan lapangan kerja baru sebanyak 10 juta orang pada tahun 2030. Aspirasi besarnya adalah menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara dengan perekonomian terkuat di dunia tahun 2030,” ungkapnya.

Kamis, 27 Juni 2019

Atasi Krisis Air Bersih, 750 Sumur Bor Terbangun di Tahun 2020

Sebanyak 750 unit sumur bor air tanah bakal terbangun di tahun 2020. Pembangunan ini diperkirakan akan menelan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp429,1 miliar. 

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menegaskan kelanjutan pembangunan sumur bor merupakan bukti konkrit kepedulian Pemerintah memberikan akses energi secara nyata kepada masyarakat.

"Komitmen Kementerian ESDM dalam pembangunan sumur bor adalah bagian dari peningkatan pelayanan berkeadilan sosial.
Uang rakyat sudah semestinya kembali ke rakyat," tegas Agung ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (27/6).

Selain daerah sulit air, Kementerian ESDM akan menyediakan 50 titik pengeboran air tanah dangkal untuk tanggap daerah. "Kami sudah alokasikan dana sekitar Rp7,1 miliar apabila ada kejadian bencana alam," jelas Agung. 

Sumur bor yang akan dibangun oleh Badan Geologi fokus di daerah sulit air. Setiap sumur memiliki kedalaman sekitar 125 meter dengan rata-rata debit air 1 hingga 2,4 liter per detik serta dapat memenuhi kebutuhan sekitar 2.000 orang.

Tahun 2019, Kementerian ESDM telah merencanakan pembangunan 650 titik sumur bor air bersih untuk masyarakat di daerah sulit air yang tersebar di seluruh Indonesia, terletak di 232 Kabupaten/Kota di 31 Provinsi. Dengan adanya program ini, diharapkan permasalahan sulit air bersih dapat dikurangi sehingga setiap warga Indonesia bisa mendapatkan haknya untuk menikmati air bersih.

Sejak tahun 2005 hingga tahun 2018, Kementerian ESDM telah membangun sebanyak 2.290 unit sumur bor dengan kapasitas debit air bersih mencapai sekitar 144,4 juta m3/tahun dan dapat melayani kurang lebih 6,6 juta jiwa. Sepanjang tahun 2018, dibangun 506 titik sumur bor di 175 Kabupaten/Kota dan 55 titik sumur bor untuk pengungsi bencana Bali, Lombok dan Sulawesi.