Selasa, 23 Januari 2018

Trafik Komunikasi Meningkat Pasca Gempa di Lebak, Layanan Telkomsel Tetap Berfungsi Normal

Gempa bumi berkekuatan 6.1 skala ricther yang terjadi di Kabupaten Lebak dan terasa di sejumlah kota di wilayah Jabotabek dan Jabar pada hari Selasa, 23 Januari 2017 tidak mengganggu layanan Telkomsel.
Telkomsel mencatat, pasca terjadinya bencana gempa bumi di Kabupaten Lebak yang juga terasa hingga wilayah Banten, DKI Jakarta dan sebagian Jawa Barat ini, terjadi lonjakan trafik komunikasi baik layanan nelpon maupun data. Trafik layanan nelpon melonjak hingga 13% dan layanan data meningkat hingga 50% di wilayah Jabotabek dibandingkan momen yang sama di hari biasa.
Lonjakan trafik pasca gempa di Kabupaten Lebak didorong oleh tingginya akses layanan berbasis broadband oleh pelanggan, terutama untuk akses layanan instant messaging dan browsing internet guna mencari informasi terkini dari sumber percaya serta mengabarkan kepada keluarga atau kerabat terdekat mengenai kondisi terkini.
Telkomsel telah melakukan pengecekan secara menyeluruh mulai dari fasilitas layanan hingga kondisi karyawan yang berada di sekitar lokasi gempa, khususnya di wilayah KabupatenLebak serta Provinsi Banten secara keseluruhan. Telkomsel bersyukur tidak ada korban jiwa dari karyawan maupun kerusakan berarti untuk fasilitas operasional Telkomsel di wilayah Banten dan sekitarnya.
Terdapat lebih dari 300 Base Transceiver Station (BTS) Telkomsel yang berada di wilayah Kabupaten dan Kota Lebak, Banten. Jumlah ini merupakan bagian total lebih dari 7000 BTS di wilayah operasional Telkomsel Regional Western Jabotabek (mencakup Provinsi Banten dan Kotamadya Jakarta Barat) yang kini melayani lebih dari 8,8 juta pelanggan.
Sesuai pantauan petugas lapangan Telkomsel yang berada di wilayah Lebak, di sejumlah lokasi sempat terjadi pemadaman listrik sebagai akibat gempa, sehingga berdampak juga terhadap operasional fasilitas jaringan BTS Telkomsel di wilayah tersebut. Sebagai langkah antisipasi awal, Telkomsel telah mengoperasikan perangkat mobile genset untuk memaksimalkan operasional BTS yang terkena dampak pemadaman listrik dari PLN tersebut.
Telkomsel juga telah mengoptimalkan kapasitas jangkauan jaringan dari BTS terdekat guna memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Saat ini, kondisi pasokan listrik sudah berangsur pulih dan operasional fasilitas BTS Telkomsel yang terkena dampak juga sudah berjalan normal.
Untuk kebutuhan komunikasi selain tetap menjaga kualitas jaringan, Telkomsel juga menjamin ketersediaan produk Telkomsel baik paket perdana kartu prabayar simPATI, kartu AS, dan kartu Loop maupun pulsa isi ulang hingga ke tingkat Outlet yang tersebar di wilayah ini.
Telkomsel juga memastikan seluruh titik layanan pelanggan di wilayah operasional Area Jabotabek Jabar tetap berjalan normal dan siap melayani kebutuhan pelanggan seperti biasa, termasuk 7 GraPARI yang ada di wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya termasuk Serang, Cilegon dan Pandeglang.

Senin, 22 Januari 2018

Pertamina Dukung Kebijakan Penggunaan LPG Gubernur Kalimantan Tengah

PALANGKARAYA - Pertamina mendukung kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran, yang mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah No. 700/2948/11.3/ESDM tentang Penggunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 Kilogram.

Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah merupakan bentuk dukungan nyata dari pimpinan daerah untuk menyukseskan subsidi tepat sasaran pemerintah. Dalam surat edaran tsb disebutkan bahwa konsumen yang tidak berhak atas subsidi dihimbau untuk menggunakan LPG nonsubsidi. Konsumen tsb diantaranya Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Polri, Pegawai BUMN dan BUMD, pengusaha yg kekayaannya di atas 50jt dgn omset 300jt per tahun dan masyarakat lainnya  yg memiliki penghasilan di atas 1,5 jt per bulan. 

Untuk mendukung surat edaran gubernur ini pertamina sudah menyiapkan alternatif LPG non subsidi untuk konsumen golongan tsb terdiri dari LPG 12 kg dan Bright gas 5,5 kg untuk keperluan rumah tangga atau usaha yg penggunaan LPGnya relatif kecil dan LPG 50 kg untuk usaha yang penggunaan LPG nya lebih besar. Saat ini produk tersebut sudah tersedia di agen2 LPG, di SPBU dan di mini market2. 

Untuk memotivasi konsumen beralih, pertamina jg memberikan berbagai promo, di antaranya program tukar tabung dari LPG 3 kg ke Bright Gas 5,5 kg. Setiap 2 buah tabung LPG 3 kg dapat ditukarkan dengan Bright Gas 5,5 kg dengan hanya  menambah uang sekitar 100 ribu (tergantung lokasi), dan penukaran 1 tabung ditambah uang sekitar 215 rb (tertantung lokasi). Penukaran tabung ini dapat dilakukan di agen dan pangkalan resmi Pertamina. Sementara, untuk pembelian tabung baru beserta isi senilai 300 ribu dan untuk refill sekitar Rp.69.500,-

Ketepatan sasaran penggunaan LPG 3 kg ini bukan merupakan tanggung jawab satu pihak, tapi harus diwujudkan bersama-sama. Pemerintah sudah membuat aturan bagi pengguna LPG, Pertamina menyediakan alternatif LPG non subsidi, sekarang tinggal kesadaran dari masyarakat termasuk pengusaha untuk juga berkontribusi dalam mewujudkan ketepatan sasaran subsidi LPG 3kg.

Jumat, 19 Januari 2018

Presiden Jokowi: Indonesia-Jepang Sepakat Segera Selesaikan Kerja Sama Infrastruktur

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Delegasi Utusan Khusus Perdana Menteri (PM) Jepang Toshihiro Nikai dan rombongan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/1) pagi. Kunjungan ini dimaksudkan untuk merayakan 60 tahun hubungan Indonesia-Jepang.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa tahun ini adalah tahun yang membanggakan bagi hubungan Indonesia-Jepang, yang telah memasuki usia ke-60 tahun.
Ia pun menyambut baik kedatangan Utusan Khusus PM Jepang Toshihiro Nikai dan rombongan yang dilakukan terkait dengan perayaan hubungan kedua negara.
Presiden juga mengemukakan pertemuannya dengan Perdana Menteri Shinzo Abe di Manila, Filipina, pada November 2017, dimana kedua negara telah menyepakati beberapa hal.
“Kami sepakat untuk segera menyelesaikan kerja sama infrastruktur yang ada. Dan saat itu saya menyampaikan agar kita cepat-cepat menyelesaikan proyek kerja sama yang telah kita sepakati,” kata Presiden seraya menambahkan, dirinya sudah secara khusus meminta PM Abe untuk menyelesaikan proyek kerja sama itu sesegera mungkin.
Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Utusan khusus Presiden Indonesia untuk Jepang Rahmat Gobel.

Kamis, 18 Januari 2018

Industri Kereta Api Nasional Pacu TKDN dan Teknologi

Industri kereta api nasional terus memacu penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), seperti pada proyek pembuatan kereta ringan LRT Jabodebek yang ditargetkan bisa lebih dari 65 persen pada tahun 2019. Upaya ini dilakukan melalui sinergi antara BUMN dengan pemangku kepentingan terkait seperti pihak swasta, industri penunjang, serta industri kecil dan menengah (IKM).
“Dengan adanya proyek ini, diharapkan terjadi penciptaan lapangan kerja baru serta multiplier effect terhadap keterlibatan IKM,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai melakukan kunjungan kerja bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan di PT Industri Kereta Api (INKA), Madiun, Jawa Timur, Kamis (18/1).
Menurut Menperin, industri kereta api di Indonesia saat ini telah tumbuh dan berkembang baik dari sisi kemampuan teknologi maupun bisnisnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), di mana industri alat transportasi ditetapkan sebagai salah satu sektor andalan masa depan.
“Pada tahun 2015-2019, kami fokus pada pengembangan kereta api perkotaan seperti Light Rail Transit (LRT), monorail, dan Mass Rapid Transport (MRT),” ujarnya. Sementara itu, periode 2020-2035 akan difokuskan pada pengembangan kereta listrik dan magnetic levitation(maglev).
Guna mencapai sasaran-sasaran tersebut, program strategis yang dilakukan pemerintah di antaranya adalah menerapkan kebijakan terkait penggunaan produk dalam negeri, pengembangan komponen pendukung, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), pengembangan desain dan engineering, serta menciptakan regulasi untuk mendukung iklim usaha yang kondusif.
“Oleh karenanya, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak MenkoBidang Kemaritiman dan stakeholder lainnya, yang secara bersama-sama menyukseskan pembangunan proyek LRT Jabodebek,” papar Menperin. Hal ini karena telah melibatkan industri BUMN dan swasta yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya industri perkeretaapian nasional.
Airlangga menegaskan, pihaknya telah mendorong PT. INKA agar terus melakukan kegiatan pembinaan terhadap industri komponen berskala kecil dan menengah sehingga mampu menghasilkan produk yang mutunya sesuai standar dan bisa digunakan dalam industri perkeretaapian. “Upaya ini diperlukan mengingat pembinaan industri kecil menengah pada dasarnya merupakan tanggung jawab kita bersama dan seyogyanya juga menjadi komitmen kita untuk maju secara bersama,” tuturnya.
Saat ini, PT. INKA memiliki fasilitas produksi dan perakitan yang lengkap, di mana khusus untuk kebutuhan produksi LRT Jabodebek akan disiapkan dua lini produksi yang diharapkan dapat memenuhi target penyelesaian pengiriman pertama 4 Train Set pada sekitar bulan Maret 2019 dengan asumsi kontrak dimulai Januari 2018.
Mengenai proyek LRT Jabodebek, menurut Menteri Airlangga, menjadi kesempatan bagi industri kereta api nasional untuk menunjukkan daya saingnya dalam penguasaan teknologi termasuk dalam hal riset dan inovasi pengembangan industri berbasis rel. “Momentum ini kami harapkan juga menjadi peluang peningkatan kompetensi SDM melalui program pengembangan SMK dan vokasi yang link and match dengan industri. Lngkah ini pun perlu melibatkan lembaga riset dan perguruan tinggi,” ungkapnya.
Pembangunan LRT Jabodebek merupakan salah satu proyek strategis pemerintah dalam rangka untuk memberikan kemudahan dan kecepatan transportasi kepada masyarakat. Untuk pengerjaan LRT yang menghubungan Jakarta - Bogor - Depok - Bekasi ini, PT INKA (Persero) sudah mendapat dukungan keuangan sebesar Rp 4,050 Triliun dari 3 sindikasi perbankan yakni dari PT BNI (Persero) Tbk, PT SMI (Persero) dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia.
Pada kegiatan di PT INKA ini, MenkoBidang Kemaritimandan Menperin menyaksikan penandatangan kontrak dalam rangka sinergi BUMN, yang meliputi Pengadaan Sarana LRT Jabodebek antara PT. KAI dan PT. INKA (Persero) serta Pengadaan Material dan Komponen Kereta antara PT. INKA (Persero) dengan PT. Barata Indonesia, PT. Krakatau Steel dan PT. Pindad.
Selain itu dilakukan Penandatanganan Kerja Sama antara PT. INKA dengan Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan. Kemudian, Penandatanganan Kerja Sama Peningkatan TKDN antara PT. INKA dengan IKM Penerima Program National Interest Account (NIA), serta Penandatanganan Kerja Sama Program Vokasi antara PT. INKA dengan SMK di Provinsi Jawa Timur.
Selanjutnya, Penandatanganan Nota Kesepakatan, Konsultasi dan Riset Bersama antara PT. INKA dengan BPPT, Kemenristek, Perguruan Tinggi (ITB, ITS, UNS dan UGM), serta Penandatanganan Kerja Sama Konsultasi dan Pendampingan Pembangunan Workshop INKA 2 di Banyuwangi antara PT. INKA dan BPKP Perwakilan Jawa Timur.
Pemain besar
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia saat initermasuk salah satu pemain industri manufaktur sarana kereta api terbesar di Asia Tenggara. Produk industri kereta api dalam negeri telah mampu memenuhi pesanan pasar domestik,bahkanluar negeri khususnya ke negara berkembang dan kawasan regional.
“Kami terus memacu industri perkeretaapian nasional agar dapat menguasai pasar domestik dan semakin berperan dalam supply chainindustri perkeretaapian untuk pasar global,” tegasnya.Pada tahun 2016 lalu, Kementerian Perindustrian telah mengukuhkan Asosiasi Industri Manufaktur dan Penunjang Perkeretaapian Indonesia, yaitu Indonesia Railway Component Manufacture Association (IRCMA).
Selain itu termasuk Perkumpulan Industri Kecil Kereta Api (PIKKA) yang anggotanya terdiri dari berbagai industri di bidang metal, karet, plastik serta lembaga riset, dan konsultan yang berjumlah sekitar 50 industri komponen perkeretaapian dan didalamnya termasuk PT. INKA (Persero) sebagai integrator.
“Asosiasi inidiharapkan mampu mendukung penyediaan komponen untuk kereta api produksi dalam negeri dan menjadi bagian penting dalam rantai pasok sepertiuntuk proyek LRT Jabodebek dan proyek-proyek lain sehhingga bisa menjadi player industri komponen yang berdaya saing global,” paparnya.
Menperin menyampaikan, industri penunjang dan komponen dalam negeri saat ini sudah mampu memproduksi sekitar 70 persen dari total kebutuhan komponen kereta api nasional, termasuk rangka kereta api. “Kami berharap dalam dua sampai tiga tahun ke depan,industrinya mampu menyediakan sampai 80 persen dari jumlah kebutuhan di Tanah Air,” ujarnya.
Lebih lanjut, dengan kebutuhan pengembangan kereta api yangcukup besar, industri penunjang perkeretaapian menjadi prioritas dan strategis untuk segera dikembangkan sehingga keterlibatan industri lokal dapat dipacu maksimal. Perusahaan-perusahaan BUMN yang selama ini telah memasok komponen kereta api, antara lain PT. Pindad untuk rem, PT. LEN untuk persinyalan, PT. Barata untuk bogie, dan PT. Krakatau Steel untuk bahan baku baja.
Dalam rangka pembinaan IKM, Kemenperin telah memfasilitasi kerja sama dengan para pelaku IKM baja di Tegal dan Ceper, Jawa Tengah. Langkah ini diharapkan agar kemampuan IKM dapat meningkat dan menjadi bagian rantai pasok, seperti dalam proyek pengadaan LRT.
Di samping itu, Kemenperin bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan PT INKA) telah mendirikan Pusat Desain dan Rekayasa Industri Perkeretaapian Nasional di Kampus ITB. Tujuannya antara lain untuk mendukung pelaksanaan kajian-kajian pengembangan perkeretaapian, pelaksanaan program riset dan pengembangan produk, pengembangan SDM, serta menjadi inkubator bisnis dan pengujian-pengujian produk.
Guna memperluas pasar ekspor, Kemenperin memacu industri kereta api nasional agar terus melakukan inovasi teknologi khususnya untuk produk-produk yang berorientasi ekspor. Selain itusecara proaktif menjalin kerja sama bisnis dan promosi dalam rangka meningkatkan akses pasar ke negara-negara yang memiliki potensi pasar cukup besar, terutama di kawasan Asia seperti Pakistan, Srilangka, Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, serta negara Zambia, Nigeria dan Mesir.

Rabu, 17 Januari 2018

Pabrik Smelter Nikel Rp 76 Triliun Dibangun di Konawe Utara

Perusahaan pertambangan asal Korea Selatan (Korsel), Made By Good (MBG) Group melalui anak usahanya PT MBG Nikel Indonesia telah memulai pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara. Nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai Rp76 triliun.
“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang berperan serta dalam menarik investor dari sektor industri,” kata Direktur Pengembangan Wilayah Industri I Kementerian Perindustrian, Arus Gunawan di Jakarta, Rabu (17/1).
Arus menyampaikan, pihak perusahaan sudah melakukan peletakan batu pertama pada 2 Januari 2018. Pada kesempatan tersebut, Arus turut hadir menyaksikan prosesnya bersama Bupati Konut Ruksamin, Presiden Direktur MBG Group Lim Dong Pyo dan Komisaris PT MBG Nikel Indonesia Jang Jongsoo.
Rencananya, pembangunan pabrik smelter nikel ini akan selesai pada dua tahun ke depan secara bertahap dan ditargetkan menyerap ribuan tenaga kerja. Selain itu, luas lahan yang digunakan sekitar 311 hektare.
Arus pun menegaskan, aktivitas pabrik smelter merupakan salah satu upaya implementasi dari kebijakan hilirisasi industri yang membawa efek berantai terhadap perekonomian daerah dan nasional. Bahkan, dapat memperkuat struktur industri nasional sehingga akan lebih kompetitif di kancah global.
“Produk dari pabrik ini sangat diperlukan untuk indutri hilir di dalam negeri sehingga akan berkontribusi memenuhi kebutuhan pasar domestik. Selain itu mampu meningkatkan daya saing produk kita baik di skala nasional maupun internasional,” paparnya.
Ruksamin berharap, pembangunan pabrik smelter ini bisa memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal di Konut, terutama dengan membuka lapangan pekerjaan baru. “Mohon doa dan dukungan masyarakat Konut agar semua pembangunan berjalan lancar sesuai yang diharapkan kita semua. Ini merupakan kado HUT ke-11 Konut yang kami persembahkan untuk warga Konut,” tuturnya.
Sementara itu, Lim Dong Pyo mengungkapkan, pihaknya antusias dan optimistis dalam berinvestasi di Indonesia khususnya di Konut. “Kami senang dengan sambutan masyarakat di sini. Ini menjadi kampung halaman kedua kami. Karena sambutan yang sangat luar biasa ini, kami ingin lebih cepat membangun pabrik smelter nikel di Konut,” ujarnya.
Sejak MBG berdiri selama sembilan tahun di Korsel, Indonesia tercatat sebagai negara ketiga lokasi investasi smelter setelah Amerika dan Rusia. Untuk investasi smelter di Konut ini, pihaknya telah berkoordinasi dan mendapat rekomendasi langsung dari Presiden Korsel.
Tidak hanya membangun smelter, menurutnya, investasi MBG Group akan juga merambah sektor lain seperti tambak udang, pendidikan dan pelatihan untuk para petani, serta pengiriman mahasiswa lokal berprestasi untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi di Korsel. “Kami berharap dengan kerja sama ini memberikan lapangan kerja besar buat seluruh masyarakat dan juga bagi mahasiswa asal Konut yang akan melanjutkan pendidikan di Korsel,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, Kemenperin fokus menjalankan kebijakan hilirisasi industri, salah satunya di sektor logam. “Indonesia tengah menargetkan produksi 10 juta ton baja pada tahun 2025. Di samping itu, akan menghasilkan stainless steel sebanyak empat juta ton pada 2019,” ungkapnya.
Kemenperin mencatat, sejauh ini diproyeksi terdapat 32 proyek smelter logam yang tumbuh dengan perkiraan nilai investasi sebesar USD18 miliar dan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 28 ribu orang, yang tersebar di 22 kabupaten/kota dan 11 provinsi.
Pembangunan pabrik smelter di dalam negeri berjalan cukup baik, terutama yang berbasis logam. Apalagi, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri smelter berbasis logam karena termasuk dari 10 besar negara di dunia dengan cadangan bauksit, nikel, dan tembaga yang melimpah.
Untuk pengembangan industri berbasis mineral logam khususnya pengolahan bahan baku bijih nikel, saat ini difokuskan di kawasan timur Indonesia. Misalnya, di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah, Kawasan Industri Bantaeng, Sulawesi Selatan dan Kawasan Industri Konawe, Sulawesi Tenggara.

Selasa, 16 Januari 2018

Bandung Techno Park Tumbuhkan Wirausaha Industri Digital

Kementerian Perindustrian memfasilitasi pembangunan Bandung Techno Park (BTP) sebagai salah satu pusat riset dan inovasi industri digital di Tanah Air seperti sektor elektronika dan telematika. Langkah ini diharapkan mampu membentuk sebuah kawasan ekosistem bagi pengembangan sektor strategis tersebut agar lebih berdaya saing global dan siap menghadapi era Industry 4.0.
“BTP dapat menjadi sebuah industrial cluster bagi generasi muda kita. Apalagi berbagai perusahaan multinasional di bidang elektronika dan telematika bisa bergabung di sini. Kami berharap pula bisa melahirkan wirausaha industri digital,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Peresmian Gedung BTP di Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/1).
Pembangunan BTP yang terdiri dua gedung ini dimulai sejak tahun 2015 di atas lahan seleuas 2.800 m2. Adapun produk unggulan BTP yaitu bus billing, detektor polusi, KWH meter, touchboard, volume detector, agriculture system information management, IP phone, dan USB Key. BTP juga menginisiasi kerja sama dengan electronic and telecommunication research institute (ETRI) Korea, Industrial Technology Research Institute (ITRI) Taiwan, dan HUAWEI.
Menurut Menperin, setelah pembangunan fisik BTP, perlu dilakukan link and match dengan startup luar negeri serta kolaborasi dengan Tsinghua University dari China dan Institute of Technical Education (ITE) dari Singapura. “Kedua universitas itu punya akses langsung ke Silicon Valley. Jadi, ekosistem harus dipacu dan investor bisa memilih dari beberapa pool of talent,” jelasnya.
Pemerintah memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 dengan menargetkan 1.000 technopreneur, valuasi bisnis mencapai USD100 miliar, dan total nilai e-commerce sebesar USD130 miliar. “Backbone-nya research center yang aplikatif, seperti Techno Park ini,” ujar Airlangga.
Selain di Kota Kembang, menurut Menperin, pihaknya juga telahmembangun Techno Park di wilayahlain seperti TohpaTI Center di Denpasar, Inkubator Bisnis IKITAS di Semarang, Makassar Techno Park di Makassar, dan Pusat Desain Ponsel di Batam.
“Ini merupakan wadah penghubung antara pihak akademisi, industri dan pemerintah yang dapat menumbuhkan dan membina startup dalam negeri di bidang teknologi informasi dan komunikasiterutama animasi, software, dan games,” sebutnya.
Airlangga menyampaikan, Kemenperin telah memetakan lima subsektor industri yang akan menjadi penggerak utama dalam menerapkan sistem Industry 4.0. Selain industri elektronika, empat manufaktur lainnya adalah industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, dan kimia.
“Potensi dari kelima industri tersebut, di antaranya mampu menyumbang sebesar 70 persen terhadap PDB manufaktur, kemudian sekitar 60 persen untuk kontribusi ekspor manufaktur dan 65 persen pada penyerapan tenaga kerja sektor industri,” ungkapnya.
Kemenperin tengah menyusun peta jalan Industry 4.0, di mana kunci penting bagi fondasi industri di Indonesia adalah penggunaan artificial intelligence, internet of things, wearable gadgets, advance robotics dan 3D printing.
“Artinya, implementasi Industry 4.0 itu menjadi masa depan bagi industri kita. Karena penerapannya akan meningkatkan produktivitas dan menekan biaya, yang tentunya akan sangat menguntungkan bagi industri nasional,” tegas Menteri Airlangga.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Harjanto menjelaskan, sektor telematika menjadi salah satu pilar pembangunan industri nasional. Oleh karena itu, dalam kebijakan Kemenperin jangka menengah (tahun 2015-2019), pembangunan Techno Park sebagai wujud program rencana aksi tersebut.
“Dari 23 Techno Park yang resmi menjadi program prioritas pemerintah, lima di antaranya berada di bawah pembinaan Ditjen ILMATE Kemenperin,” ujarnya. Menurut Harjanto, kegiatan di Techno Park, antara lain untuk menciptakan inovasi produk dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri elektorika dan telematika.
“Intinya adalah memfasilitasi sebagai startup development center, research and business development, data center, training and certification center, serta mitra industri. Sehingga nantinya menjadi mandiri dan dapat bersaing dengan industri lain yang sudah mapan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Techno Park ini mampu mendukung pelaksanaan program pendidikan vokasi link and match yang diinisiasi oleh Kemenperin. “Pada tahun 2017, Ditjen ILMATE telah memfasilitasi pelatihan 540 orang di Bandung, Denpasar, Semarang, Surabaya, Malang, Jakarta, Batam, Makassar dan Pondok Pesantren Nurul Iman di Bogor,” papar Harjanto.

Dukung ekonomi digital
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, ada beberapa hal penting yang telah dilakukan Kemeneperin untuk mendukung era ekonomi digital dan Industry 4.0. Upaya tersebut, antara lain adalah penguatan sektor hulu, penguatan dan identifikasi rantai pasok global dan zona industri, penguatan akses pasar melalui program e-Smart IKM, serta mengusulkan pemberian insentif fiskal khusus untuk industri yang melakukan investasi di inovasi dan vokasi.
Yang paling penting langkah-langkah tersebut akan mendorong entrepreneur, penguasaan market, dan pengembangan fintech. Kita tidak perlu khawatir digital ekonomi akan mengurangi lapangan kerja, karena online marketplace dan business process outsourcing (BPO) bisa melibatkan ribuan orang,” ungkapnya.
Untuk itu, Menperin meminta kepada generasi muda Indonesia agar bisa gaul dalam bahasa digital, seperti bahasa Inggris, statistik, dan koding. Materi tersebut bisa dipelajari dalam kurun enam bulan. Airlanga pun meyakini Indonesia siap menjadi solusi dalam digital ekonomi.
Pekan depan saya akan ke Davos, berbicara soal new future production of Indonesia, e-commerce market to market dan Industry 4.0 yang sifatnya industrial products. Saya akan sampaikan, Indonesia punya kesempatan untuk menjadi champion di Asia karena potensi besar dari pasar smartphone dan jumlah perguruan tinggi,” jelasnya.
Menurut Menteri Airlangga, produk telematika memberikan ruang pasar yang luar biasa di Indonesia seperti terlihat pada penjualan smartphone hingga 60 juta unit per tahun. Siklus teknologi sangat cepat, khususnya di smartphone, yang setiap enam bulan ada pembaharuan produk sehingga memerlukan kekuatan riset dan inovasi teknologi.
Oleh karenanya, pemerintah terus mendorong pengembangan produk-produk dalam negeri, seperti produk smarthphone. Hingga tahun 2018, terdapat beberapa merek nasional yang memiliki branding cukup kuat untuk pasar menengah kebawah maupun menengah keatas, seperti Polytron, Evercooss, dan Advan.
Namun demikian, selain memacu tumbuhnya industri hardware, pemerintah juga tengah mendorong pengembangan industri software, konten dan animasi. Hal ini diperkuat melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet.
Artinya, Kemenperin tidak hanya menekankan pada skema TKDN hardware, tetapi TKDN software dan investasi.Melalui skema software ini, kami ingin memacu untuk peningkatan inovasi dalam sehingga mendukung pengembangan industri yang berkelanjutan,” kata Menperin.
Kemenperin mencatat, industri telekomunikasi dan informatika (telematika) dalam negeri mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hingga tahun 2016, terdapat 23 electronics manufacturing service (EMS), 42 merek dan 37 pemilik merek baik global maupun nasional, dengan total nilai investasi sebesar Rp7 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 13 ribu orang.

Senin, 15 Januari 2018

Pemerintah Menjaga Pasokan Beras Melalui BULOG

Jakarta - Sebagai upaya mendukung ketersediaan komoditas pangan, khususnya beras di awal tahun 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan Rapat Koordinasi terkait Kebijakan Impor Beras bersama instansi terkait, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) pada hari Senin (15/1) di Jakarta. 
 
Dalam kesempatan tersebut, Menko Perekonomian Darmin Nasution membuka rapat dengan menegaskan adanya beberapa penyesuaian terkait kebijakan impor beras guna membantu persediaan stok beras di awal tahun 2018. Penyesuaian ini berdasarkan Inpres RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. 
 
“Impor beras di awal tahun ini tetap dilakukan dengan beberapa perubahan dalam mekanisme pelaksanaanya,” ungkap Menko Darmin.
 
Adapun kesepakatan yang dicapai dalam rapat adalah:
 
1. Pemerintah meminta BULOG terus melakukan operasi pasar seperti yang sudah dilakukan.
 
2. Impor beras yang semula dilakukan oleh PT. PPI (Persero) akan dilakukan oleh BULOG dalam bentuk beras umum sesuai mandat Perpres no.48 tahun 2016 dengan total volume impor sampai dengan 500 ribu ton, yang akan masuk sampai dengan Februari 2018 untuk stabilisasi harga
 
3. Pemerintah menugaskan BULOG untuk menyerap gabah dan beras hasil panen petani dengan fleksibilitas harga sesuai Inpres no.5 tahun 2015 dan Permentan no.71 tahun 2015.
 
4. Penyempurnaan data luas panen, produktivitas dan produksi melalui:
    a. Kerjasama antara BPS dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
    b. Menggunakan basis data kebijakan satu peta (one map policy);
    c. Verifikasi lahan secara sample oleh pihak independen.
 
Hadir dalam rapat, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, serta pejabat terkait lainnya.