CSR PHE ONWJ Berdayakan Anak Jalanan Jadi Trainer Daur Ulang Sampah

JAKARTA -  PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE-ONWJ), anak perusahaan Pertamina mampu membuat anak jalanan mampu  melakukan revolusi diam. Setelah melakukan pemberdayaan secara intensif dengan memanfaatkan sampah  non-B3 menjadi produk kreaktif yang bernilai tinggi, anak jalanan tersebut, kini ada yang menjadi trainer (Pelatih) daur ulang sampah di berbagai daerah.

ONWJ yang beroperasi di sepanjang pantai utara Cirebon-Jakarta, telah lama memberdayakan anak jalanan di Wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara.  Di Priok yang terdapat sekitar 461 orang PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di mana sebanyak 25 orang anak jalanan diantaranya diberikan pelatihan untuk mengelola sampah non-B3. Di Jakarta Utara produksi sampah tiap harinya lebih 1.300 ton.

Sampah yang didaur ulang anak jalanan itu ada yang menjadi produk kreaktif  yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.  Produk itu antara lain, kertas daur ulang, tempat tissue, frame foto, undangan dan kreasi lain.

Dalam memberdayakan Anak Jalanan ini, ONWJ bekerja sama dengan Yayasan Kumala, Tanjung Priok. Yayasan yang didirkan tahun 2003 bertindak sebagai, mediator, fasilitator, pendidik sekaligus wadah bagi anak jalanan agar dapat hidup secara mandiri.

Menurut Agus Sudaryanto, Asisten Manager CSR PT PHE program pemberdayaan yang dilakukan PHE kepada  Yayasan Kumala diharapkan bisa menjadi role model yang efektif dalam program pemberdayaan anak jalanan dan lingkungan di kota besar lainnya.

"Jika program seperti ini dilakukan juga di kota-kota lain,  maka akan membantu pemerintah memecahkan masalah sosial dan lingkungan yang sekarang masih menjadi permasalahan perkotaan," ujarnya.

Abah Dindin, Pendiri Yayasan Kumala dalam keteranganya Jumat (28/4), anak jalanan yang dibina diberikan ketrampilan, baik hard skill maupun soft-skill, seperti kepemimpinan, komunikasi, loyalitas dan integritas. “Pada saat keahliannya bertambah, anak-anak tersebut berhenti jadi anak jalanan dan juga menjadi pengajar ketrampilan daur ulang di berbagai daerah,” tegasnya.

Di depan wartawan yang mengunjungi CSR Pertamina, anak binaan Pertamina menunjukkan transformasi pengelolaan sampah. Dari yang biasa disebut dengan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) berkembang menjadi 5 R (Reduce, Reuse, Recycle, Resale dan Reshare).

Pemerintah Bangun 200.000 Jaringan Gas Rumah Tangga per Tahun

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya untuk membangun jaringan gas kota (jargas) bagi masyarakat menyatakan. Pembangunan jargas untuk rumah tangga merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menyediakan energi yang murah, bersih dan ramah lingkungan. Dengan adanya jargas, juga memudahkan ibu rumah tangga karena mengalir terus menerus 24 jam tanpa henti sehingga rumah tangga dapat menggunakannya setiap waktu tanpa lagi direpotkan dengan membeli gas tabung LPG.

Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 karena dapat memenuhi kebutuhan energi yang bersih, murah, ramah lingkungandan efisien. Jargas saat ini sedang dalam proses penetapan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Ditjen Migas telah melaksanakan pembangunan jargas sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 dengan jumlah sambungan sebesar 185.991 Sambungan Rumah (SR) di 14 Provinsi meliputi 26 kabupaten/kota.

"Pemerintah telah melaksanakan pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga 200.000 sambungan setiap tahun. Dengan mengkonversi penggunaan gas LPG menjadi gas bumi yang dialirkan melalui pipa maka bisa menghemat bahan bakar kira-kira separuhnya, kan lumayan," ujar Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan dalam acara OJK Performance Festival di OJK Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga dalam rangka penyediaan kebutuhan energi masyarakat di 9 wilayah kabupaten/kota tahun anggaran 2017, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi telah bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada tangga 29 Maret 2017 yang lalu telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jargas Untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2017. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja dengan Bupati, Walikota dan pejabat Pemerintah Daerah yang mewakili 9 wilayah yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Mojokerto, Kota Bandar Lampung, Kota Mojokerto, Kota Pekanbaru, Kota Samarinda dan Kota Bontang.

Kekayaan Intelektual Untuk Indonesia Yang Inovatif

Jakarta 26 April 2017,.- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan Forum Kekayaan Intelektual Nasional yang bertema " Kekayaan Intelektual Untuk Indonesia Yang Inovatif"

Beritanya :
- Pemerintah Prioritaskan Perlindungan Intelektual demi Persaingan Global 
- Dirjen Kekayaan Intelektual Dorong Hak Paten dan Merek Lebih Inovatif Kembangkan Ekonomi

Agar Ekonomi Bergerak, Presiden Jokowi: Investor Jangan Dipersulit

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pabrik PT Mitsubishi Motors Krana Yudha Indonesia (MMKI), yang berlokasi di kawasan Greendland Internastional Industrial Center Deltamas, Pasar Ranji, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (25/4) pagi. Pabrik yang dibangun dengan investasi Rp 7,5 triliun ini memiliki kapasitas produksi sebesar 160 ribu unit per tahun, dan menyerap sebanyak 3.000 tenaga kerja.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya investasi. Oleh sebab itu, investor jangan dipersulit agar ekonomi bergerak, agar pertumbuhan ekonomi selalu ada di negara Indonesia. Dan juga supaya makin banyak rakyat yang mendapatkan pekerjaan karena investasi itu bisa membuka lapangan kerja.

“Artinya, yang tadinya menganggur bisa jadi bekerja,” tegas Presiden seraya menunjuk contoh pabrik PT MMKI yang dapat membuka 3.000 lapangan kerja.

Menurut Presiden, Indonesia sekarang semakin kompetitif untuk industri otomotif. Ia menunjuk data yang disampaikan Menteri Perindustrian, bahwa pertumbuhan industri otomotif di Indonesia itu rata-rata 10% lebih. Dengan pasar yang besar seperti itu, Presiden Jokowi meyakini akan lebih banyak lagi investasi di bidang otomotif yang akan masuk di Indonesia karena pasarnya yang sangat besar.

Dengan semakin banyak investasi, lanjut Presiden, akan semakin banyak lapangan kerja yang tersedia. Karena itu, kita juga harus pastikan bahwa kemampuan sumber daya manusia kita bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh kebutuhan industri yang berivestasi di Indonesia.

Presiden menegaskan, kemampuan sumber daya manusia adalah salah satu pilar utama kebijakan pemerataan ekonomi yang baru diluncurkan oleh pemerintah. “Di sini kita akan menempuh dengan penguatan pendidikan vokasi, vocational school dan juga vocational training, serta kewirausahaan dan pasar tenaga kerja.,” ujarnya.

Ditegaskan Presiden, Pemerintah akan terus mengeluarkan kebijakan yang menemukan kecocokan kerja link and match atau job matching antara vokasi dan industri.

“Kita kuatkan program vokasi untuk industri yang memiliki asosiasi kuat dengan skema vokasional yang telah berjalan seperti di sektor otomotif, sektor pariwisata, dan sektor perhubungan. Sehingga, tenaga kerja kita tidak hanya pintar saat di kelas, tetapi juga handal di lapangan,” tutur Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan harapannya agar dalam investasi di berbagai industri harus ada alih teknologi, alih pengetahuan juga diperhatikan.

“Terus lakukan pelatihan-pelatihan SDM-SDM lokal, bagus juga bila disiplin yang tinggi dalam budaya kerja SDM-SDM dari Jepang juga dibiasakan, bisa ditularkan kepada SDM-SDM di Indonesia,” pinta Presiden seraya mengingatkan, agar jangan ragu untuk melibatkan putera-puteri Indonesia dalam melahirkan inovasi-inovasi baru karena SDM Indonesia itu aslinya pintar-pintar semuanya.

Presiden juga berharap agar industri otomotif ini mulai meningkatkan pengembangannya untuk pasar ekspor. “Memang pasar lokal, pasar domestik itu besar, tetapi kita juga memerlukan pasar ekspor sebagai sebuah keseimbangan,” pungkasnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala BKPM Thomas Lembong, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, serta Chairman of  Mitsubishi Motors Carlos Ghosn.

MENTERI RINI TINJAU BALKONDES

Yogyakarta, 24 April 2017. Menteri BUMN beserta Para Dirut 118 BUMN dan pejabat eselon I Kementerian BUMN melakukan peninjauan pembangunan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) wisata di 6 titik wilayah kawasan pariwisata Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Hal ini merupakan bagian dari target pembangunan 100 Balkondes yang akan diwujudkan oleh BUMN pada tahun ini.

Candi Borobudur merupakan objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan yang dapat dimanfaatkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembangunan Balkondes untuk membuktikan BUMN hadir secara nyata untuk negeri dan turut berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia mendorong perbaikan ekonomi masyarakat desa sekitar kawasan candi borobudur. “Balkondes merupakan etalase perekonomian di daerah, ruang untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada,” kata Menteri Rini di Magelang, Jumat (21/4).

Rini mengaku. Desa-desa di Jepang sangat aktif dalam mendatangkan para wisatawan sehingga dapat mendorong perekomian desa tersebut. "Kalau di Jepang, desa-desa itu aktif untuk mendatangkan wisatawan, dengan demikian kita berharap dengan pembangunan Balkondes wisata ini dapat membantu pengembangan masyarakat desa sekitar, selain kehadirannya sebagai wujud komitmen kepedulian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengembangkan masyarakat sekitar kawasan wisata." Tutur Menteri Rini.

Dengan adanya situs cagar budaya yang menjadi ikon pariwisata ini, nantinya melalui Balkondes  masyarakat dapat menunjukan kemampuannya, seperti contoh balkondes Jasa Marga dimana wisatawan yang hadir dapat belajar membuat keris, begitu juga dengan balkondes Bank BRI, wisatawan bisa belajar membuat tahu dan Balkondes Bank BTN serta Balkondes Bank Mandiri.

RUPST Telkom Tahun Buku 2016: Payout Ratio 70%, Telkom Bagikan Dividen Rp 13,55 Triliun

Jakarta, 21 April 2017 – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) Tahun Buku 2016 yang dilaksanakan di Jakarta pada Jumat (21/4), menyetujui pembagian dividen Rp 13,55 triliun atau senilai Rp 136,747 per lembar saham. Dividen tersebut merupakan yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir.

Telkom menyetujui payout ratio sebesar 70% dengan rincian 60% atau sebesar Rp. 11,61 triliun merupakan dividen tunai termasuk dividen sementara (interim) sebesar Rp 1,92 triliun yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada 27 Desember 2016, sehingga, jumlah dividen tunai yang masih akan dibayarkan adalah sebesar Rp 9,69 triliun.Selanjutnya 10% atau sejumlah Rp. 1,94 triliun merupakan dividen spesial. Total dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp 117,3675 per lembar saham. Sementara itu, sisanya sebesar 30% atau Rp. 5,80 triliun merupakan laba ditahan.

Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga mengatakan bahwa sepanjang 2016, Telkom membukukan kinerja keuangan yang memuaskan, ditandai dengan pendapatan konsolidasi sebesar Rp 116,33 triliun atau tumbuh sebesar 13.5%. Sementara itu, laba bersih tercatat meningkat 24.9% mencapai Rp 19,35 triliun dan EBITDA tumbuh 15.7% menjadi Rp 59,50 triliun “Berkat kinerja yang sangat baik ini, di tahun buku 2016 Telkom kembali mencatat pertumbuhan triple-double-digituntuk Revenue, EBITDA dan Net Income,” ujarnya.

Dividen tunai akan dibagikan untuk 99,062 miliar lembar saham dan dibayarkan pada tanggal 26 Mei 2017 kepada para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

“Sepanjang tahun 2016, Telkom mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja dengan pencapaian di atas rata-rata industri. Pertumbuhan signifikan ditunjukan oleh bisnis Data, Internet, & IT Services yang mencapai 31,5%. Hal ini sebagai hasil transformasi Telkom menjadi digital telecommunication company,” ujar Alex J. Sinaga.

Di tahun 2016, entitas anak usaha Telkomsel mampu mempertahankan pertumbuhan pelanggan sebesar 13,9% dari tahun sebelumnya menjadi 173,9 juta pelanggan. Sebanyak 47,55% atau 82,6 juta diantaranya tercatat sebagai pelanggan 3G/4G. Sedangkan jumlah pengguna mobile broadband tercatat sebanyak 60,03 juta pelanggan.

Sementara itu, jumlah pengguna fixed broadband meningkat 8,8% dari 4.0 juta pelanggan pada 2015 menjadi 4,3 juta pelanggan pada 2016, termasuk 1,6 juta pelanggan IndiHome.

Telkom mengalokasikan capital expenditure (capex) sekitar 25% dari pendapatan atau sebesar Rp 29,2 triliun. Jumlah tersebut meningkat 10,6% dari tahun sebelumnya. Belanja modal ini dipergunakan untuk memperkuat infrastruktur layanan broadband, memperkuat jaringan selular (kapabilitas, coverage dan kualitas layanan), serta untuk perluasan data center, satelit, tower dan lain-lain.

Di tahun 2016, sebagai upaya menjadikan Indonesia sebagai hub telekomunikasi internasional, Telkom telah merampungkan pembangunan South East Asia – Middle East – Western Europe 5 (SEA-ME-WE5) sepanjang 20.000 km dari Dumai, Indonesia ke Marseilles, Perancis melalui konsorsium bersama sejumlah operator telekomunikasi lainnya. Hingga Desember 2016, jumlah seluruh jaringan pita lebar fiber optic yang dibangun TelkomGroup telah mencapai 106.600 km.

Untuk memperkuat bisnis mobile, Telkom melalui entitas anak usaha Telkomsel juga telah melaksanakan pembangunan 25.744 BTS baru sepanjang 2016, yang mana 92,4% diantaranya merupakan BTS 3G/4G. Hingga Desember 2016, Telkomsel memiliki total BTS sebanyak 129.033 unit, dengan komposisi BTS 3G/4G sebesar 61,1%. Saat ini layanan 4G Telkomsel telah hadir di 189 kota/kabupaten dan menjadikan Telkomsel operator 4G terbesar di Indonesia.

Tetap Fokus Membangun Infrastruktur Broadband

Setelah berhasil meluncurkan Satelit Telkom 3S yang siap beroperasi sejak April 2017, Telkom saat ini juga tengah menyelesaikan pembangunan Satelit Telkom 4 yang diperkirakan akan diluncurkan pada tahun 2018. Dengan kapasitas yang lebih besar, Satelit Telkom 4 akan membawa 60 transponder, terdiri dari 48 C-Band dan 12 extended C-Band.

TelkomGroup saat ini juga sedang menyelesaikan pembangunan kabel laut SEA-US sepanjang 15.000 kilometer yang membentang dari Indonesia ke Amerika. Kabel laut ini menghubungkan lima area dan teritori yaitu Manado (Indonesia), Davao (Philippines), Piti (Guam), Oahu (Hawaii-United States) dan Los Angeles (California, United States). Hingga Desember 2016, progress pembangunan SEA-US sudah sebesar 80%.

Untuk menghubungkan SEA-ME-WE 5 dan SEA-US dengan jaringan domestik, Telkom tengah menyelesaikan Indonesia Global Gateway (IGG) yang terbentang dari Manado ke Dumai sepanjang 5.800 km dan diharapkan dapat selesai pada 2018. Hingga Desember 2016, pembangunan IGG sudah hampir 30%. Selesainya seluruh pembangunan SEA-ME-WE 5, SEA-US dan IGG akan mewujudkan mimpi Indonesia sebagai hub telekomunikasi internasional.

Selanjutnya pada tahun 2017, Telkom menetapkan Capex yang berkisar 23% hingga 25% dari target revenue dengan fokus alokasi bagi infrastruktur fixed dan mobile broadband.

RUPST juga menyetujui perubahan Susunan Pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi  Perseroan. Adapun susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi hasil RUPST Tahun Buku 2016 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hendri Saparini 

Komisaris Independen : Dolfie Othniel Fredric Palit 

Komisaris : Hadiyanto

Komisaris : Devy W. Suradji

Komisaris : Rinaldi Firmansyah

Komisaris Independen : Margiyono Darsasumarja

Komisaris Independen : Pamiyati Pamela Johanna Waluyo

Komisaris Independen  : Cahyana Ahmadjayadi

Dewan Direksi
Direktur Utama : Alex J. Sinaga
Direktur Keuangan : Harry M. Zen
Direktur Consumer Service : Mas’ud Khamid
Direktur Human Capital Management : Herdy R. Harman
Direktur Network & IT Solution : Zulhelfi Abidin
Direktur Digital & Strategic Portfolio : David Bangun
Direktur Wholesale & Internasional Service : Abdus Somad Arief
Direktur Enterprise & Business Service : Dian Rachmawan

Alex J. Sinaga menegaskan bahwa kerja nyata yang dilakukan perusahaan merupakan upaya Telkom dalam mendukung cita-cita pemerintah, “Seluruh inisiatif yang telah dan akan terus dilakukan oleh Telkom merupakan upaya untuk mendukung pemerintah dalam membangun ekonomi digital Indonesia, khususnya dalam mewujudkan cita-cita yang telah dicanangkan Presiden RI yaitu menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara,” tegas Alex.

Alex juga memberikan apresiasi kepada para pemegang saham serta stakeholder lainnya atas pencapaian perseroan yang cemerlang di tahun buku 2016, “Atas nama pengurus perseoran, kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pemegang saham, Dewan Komisaris, dan tentunya seluruh karyawan atas kerja keras dan pencapaian kinerja yang sangat memuaskan. Terima kasih atas kepercayaan seluruh stakeholder, terutama pelanggan TelkomGroup serta seluruh mitra yang telah memberikan dukungan kepada Telkom,” tutup Alex.

PTBA BAGIKAN DIVIDEN RP 601,86 MILIAR UNTUK TAHUN BUKU 2016

PT Bukit Asam (Persero) Tbk. atau PTBA membagikan dividen tunai sebesar Rp  601,86 miliar atau Rp 285,50  per saham untuk Tahun Buku 2016. Jumlah dividen tunai yang dibagikan itu merupakan 30 persen dari total Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 sebesar Rp 2,01 triliun. Demikian salah satu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham  Tahunan Tahun Buku 2016 yang dipimpin Komisaris Utama Agus Suhartono di Jakarta, Kamis , 20  April  2017.

Dengan demikian, besaran dividen per saham  Tahun Buku 2016 itu merupakan 98,54 persen dibanding dividen per saham Tahun Buku sebelumnya   sebesar Rp 289,73. Sedangkan  perolehan Laba Bersih Tahun Buku 2016 relatif sama  dibanding perolehan Laba Bersih Tahun 2015 sebesar Rp 2,04 triliun. Pada saat yang sama Tingkat Perolehan Laba Bersih (Net Profit Margin/NPM) PTBA  tahun 2016 tercatat sebesar 14,34 persen. Berdasarkan laporan  lembaga kajian keuangan independen Bloomberg edisi Maret 2017, angka tersebut merupakan NPM tertinggi di antara seluruh perusahaan tambang batubara nasional.

Kinerja operasional dan keuangan PTBA hampir  secara keseluruhan  mengalami kenaikan. Seperti volume Penjualan PTBA Tahun Buku 2016 tercatat naik 9 persen atau menjadi  20,75 juta ton dibanding tahun sebelumnya sebesar 19,10 juta ton, dengan komposisi Penjualan domestik sebesar 12,27 juta ton atau 59 persen dari total Penjualan atau  lebih tinggi  22 persen dibanding tahun sebelumnya 10,05 juta ton, yang sebagian besarnya merupakan pasokan untuk sejumlah PLTU milik PLN dalam bentuk kontrak jangka panjang. Sedangkan Ekspor tercatat   8,49 juta ton, atau 41 persen dari total Penjualan PTBA.

Dari Penjualan ini PTBA berhasil mencatat Pendapatan sebesar Rp 14,06 triliun atau naik  2 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 13,85 triliun. Realisasi Produksi dan Pembelian tahun 2016 sebesar 20,82 juta ton atau hampir sama dengan Produksi dan Pembelian tahun lalu sebesar 20,74 juta.

Angkutan batubara oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI)  dari lokasi tambang menuju pelabuhan pengiriman tercatat sebesar 17,72 juta ton atau 12 persen lebih tinggi dibanding angkutan tahun sebelumnya.

Sementara itu kinerja saham PTBA untuk tahun  2016 mengalami kenaikan sebesar  176,2 persen dengan harga pembukaan perdagangan tahun 2016 sebesar Rp 4.525,- per saham dan penutupan perdagangan tahun 2016 sebesar Rp 12.500,- per saham. Perdagangan saham PTBA selama tahun 2016 berada pada rentang harga Rp 4.150,- per saham pada posisi terendah tangal 20 Januari 2016 dan Rp 13.775,- pada posisi tertinggi tanggal 11 Nopember 2016.

Target 2017

PTBA menetapkan target Penjualannya untuk tahun 2017 sebesar 27,29 juta ton, 31 persen lebih tinggi dari realisasi tahun 2016 sebesar 20,75 juta ton  dengan komposisi 15,93 juta ton untuk memenuhi permintaan domestik setara dengan  58 persen dari total target Penjualan, atau naik 30 persen dibanding realisasi Penjualan tahun 2016 sebesar 3,66 juta ton. Sementara rencana ekspor sebesar 11,36 juta ton, setara dengan 42 persen dari total Penjualan, atau 34 persen lebih tinggi dari ekspor tahun sebelumnya.

Untuk mendukung angka Penjualan tersebut, PTBA merencanakan Produksi dan Pembelian batubara sebesar 27,09 juta ton atau naik 30 persen dari realisasi sebesar 20,82 juta ton, masing-masing Produksi sebesar 24,07 juta ton atau naik 22 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya sebesar 19,62 juta ton. Sedangkan Pembelian batubara oleh anak perusahaan       sebesar 3,03 juta ton atau naik 152 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya sebesar 1,20 juta ton.

Untuk mendukung peningkatan Penjualan dan peningkatan Produksi PTBA tahun 2017, PT Kereta Api Indonesia   menyatakan komitmennya untuk mengangkut batubara PTBA dari lokasi tambang sebesar 21,70 juta ton atau naik 22,5 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya sebesar 17,72 juta ton, masing-masing 18 juta ton menuju Pelabuhan Tarahan di Bandar Lampung dan 3,7 juta ton menuju Dermaga Kertapati di Palembang.

Selain mengejar ketercapaian target operasional untuk tahun 2017, PTBA tetap pada komitmennya untuk melaksanakan efisiensi secara terus menerus di semua lini, dengan memberikan penekanan dalam supply chain system mulai dari sistem operasional  penambangan,  dan sistem penanganan batubara (coal handling system)  di pelabuhan.

Pemerintah Akan Sediakan Lampu Tenaga Surya Bagi Masyarakat Yang Belum Dapat Akses Listrik

Dengan pertimbangan bahwa pemenuhan terhadap energi khususnya jaringan tenaga listrik pada masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar masih belum merata, sehingga pemerintah memandang perlu percepatan untuk mendapatkan akses listrik melalui penyediaan lampu tenaga surya hemat energi.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 12 April 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik.


“Penyediaan LTSHE ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar melalui percepatan Penyediaan LTSHE,” bunyi Pasal 2 Perpres ini. 
Penyediaan LTSHE , menurut Perpres ini, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui pemberian LTSHE secara gratis kepada Penerima LTSHE, dan hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap Penerima LTSHE.

Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral), menurut Perpres ini, bertanggung jawab atas pelaksanaan Penyediaan LTSHE.

Dalam rangka pelaksanaan Penyediaan LTSHE itu, Menteri melakukan: a. perencanaan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan b. pengadaan Badan Usaha pelaksana Penyediaan LTSHE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Badan Usaha sebagai calon pelaksana Penyediaan LTSHE, menurut Perpres ini,  paling kurang memenuhi persyaratan: a. memiliki sarana dan fasilitas produksi LTSHE di dalam negeri; b. mempunyai produk LTSHE yang telah digunakan di dalam dan luar negeri; c. menyediakan layanan purna jual paling kurang 3 (tiga) tahun; dan d. menyediakan jaminan ketersediaan suku cadang LTSHE.

“Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Penyediaan LTSHE bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemasangan, dan pemeliharaan LTSHE sesuai dengan perjanjian kerja dengan Menteri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri,” bunyi Pasal 6 ayat (2) Perpres ini.

“Penerima LTSHE wajib memelihara dan merawat LTSHE sesuai tujuan Penyediaan LTSHE sebagaimana dimaksud, dan dilarang memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain sesuai perjanjian penyerahan LTSHE dengan Menteri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri,” bunyi Pasal 8 Perpres ini.

Perpres ini menugaskan kepada Menteri untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan Penyediaan LTSHE kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Adapun pendanaan Penyediaan LTSHE, menurut Perpres ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 13 April 2017 itu.

Enam Jurus Menperin Akselerasi Pertumbuhan Industri

Kementerian Perindustrian telah menetapkan enam kebijakan prioritas industri nasional, yang sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Arah strategis tersebut meliputi peningkatan daya saing dan produktivitas, penumbuhan populasi industri, serta pengembangan perwilayahan industri di luar pulau Jawa.

“Mengingat pentingnya peran sektor industri dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, maka perlu kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhannya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Workshop Pendalaman Kebijakan Industri untuk Wartawan di Surabaya, Jawa Timur, Senin (17/4).

Menperin menjelaskan, pertama, kebijakan yang tengah dijalankan Kemenperin adalah penguatan SDM melalui penguatan vokasi industri yang meliputi pembinaan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan industri.Selanjutnya, pembangunan dan penyelenggaraan Politeknik atau Akademi Komunitas di Kawasan Industri dan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI).

“Selain itu, melaksanakan pelatihan tenaga kerja industri dengan sistem three in one (3in1) yang meliputi pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja,” ujarnya.Program prioritas vokasi ini memiliki sasaran untuk mencapai satu juta tenaga kerja kompeten yang tersertifikasi hingga tahun 2019 sesuai kebutuhan dunia industri.

Dalam waktu dekat, Kemenperin akan meluncurkan kembali program pendidikan vokasi industri untuk wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, setelah sukses diluncurkan di wilayah Jawa Timur akhir Februari lalu.“Ditargetkan, tahap kedua ini akan dilakukan kerja sama antara 368 SMK dengan 108 industri. Secara bertahap nanti juga dilakukan di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Utara pada tahun ini,” imbuhnya.

Kebijakan kedua, yakni pendalaman struktur industri melalui hilirisasi sektor kimia tekstil dan aneka,agro, sertalogam, mesin, alat transportasi, dan elektronika. “Rencana investasi sampai tahun 2020 dari sektor-sektor tersebut mencakup 97 proyek dengan nilai sebesar Rp567,31 triliun dan diperkirakan menyerap tenaga kerja sebanyak 555.528 orang baik tenaga kerja langsung maupun tidak langsung,” ungkap Airlangga.

Ketiga, Kemenperin tengah memacupengembangan sektor padat karya berorientasi ekspor,antara lain industri alas kaki,industri tekstil dan produk tekstil, industri makanan dan minuman,industri furniture kayu dan rotan,serta industri kreatif. “Amunisi untuk memacu sektor-sektor tersebut, salah satunya dengan memberikan insentif fiskal berupa pemotongan pajak penghasilan yang digunakan untuk reinvestasi,” tegasnya.

Kemudian, kebijakan keempat,pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dengan platform digital yang terintegrasi melalui programe-smart IKM. “Program ini merupakan suatu sistem database IKM yang tersaji dalam profil industri, sentra dan produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang telah ada dan didukung oleh sistem data base SIINAS,” jelas Airlangga. Program ini juga diharapkandapat membantu para pelaku IKM dalam melakukan promosi dan meningkatkan penjualan produk baik dalam maupun luar negeri.

Menperin menyampaikan, kebijakan kelima adalah pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Misalnya, upaya ini telah terimplementasi di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dan Kawasan Industri Konawe, Sulawesi Tenggara yang menjadi pusat pengembangan industri smelter berbasis nikel.

“Dengan tujuan meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri, Morowali mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 60 persen, sedangkan untuk Konawe 15 persen,” paparnya.

Dan, keenam, pengembangan kawasan industri. Kemenperin mencatat, hingga akhir tahun 2016, tigakawasan industri yang sudah beroperasi adalah di Sei Mangkei, Morowali, dan Bantaeng. Untuk tiga tahun ke depan, juga akan dipercepat pembangunan kawasan industri Tanjung Buton, Dumai, Berau (Kaltim),Tanah Kuning (Kaltara), JIIPE (Gresik), Kendal dan Kawasan Industri Terpadu Wilmar (Serang, Banten) yang telah diusulkan dalam revisi Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Target pertumbuhan

Melalui enam kebijakan prioritas tersebut, Menperin optimistis industri pengolahan non-migas diproyeksikan tumbuh di kisaran 5,2-5,4 persen dengan targetpertumbuhan ekonomi sebesar 5,1-5,4 persen pada tahun 2017. Apalagi, pemerintah Indonesia berkomitmen menciptakan iklim investasi industri yang kondusif serta kemudahan berusaha melalui deregulasi dan paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan. “Terutama dengan adanya penurunan harga gas industri dan harga komoditas mulai bangkit,” tuturnya.

Bahkan, berdasarkan International Yearbook of Industrial Statistic 2016 yang diterbitkan oleh UNIDO, nilai tambah industri manufaktur di dunia pada tahun 2016 mencapai USD 11 triliun. Dari nilai total tersebut, 78,46 persen di antaranya merupakan kontribusi dari 15 negara teratas. “Kita patut bangga bahwa Indonesia termasuk dalam 10 besar negara manufaktur di dunia berdasarkan nilai tambah yang diciptakan dari sektor manufaktur. Capaian ini mampu melampaui negara industri lainnya seperti Inggris, Rusia dan Kanada,” ungkapnya.

Pada tahun 2016, kinerja industri pengolahanmampu tumbuh sebesar 4,29 persen, sementara pertumbuhan industri pengolahan non-migas mencapai 4,42 persen. “Industri merupakan sektor penyumbang tertinggi bagi pertumbuhan ekonomi yang mencapai 0,92 persen,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDB pada tahun 2016 sebesar 20,51 persen,yang terdiri dari industri pengolahan non-migas sebesar 18,20 persen dan industri pengolahan batubara dan pengilangan migas sebesar 2,31 persen.

“Nilai tambah yang diciptakan sektor industri tidak hanya berasal dari proses produksi, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas jasa yang terkait sampai dengan produk tersebut sampai kepada konsumen,” paparnya. Untuk itu, kontribusi sektor industri termasuk seluruh jasa-jasa terkait mencapai 31,3 persen pada tahun 2016.

Pertumbuhan industri pengolahan ini ditopang oleh peran masing-masing subsektor industri. Tercatat, ada empat subsektor industri yang memiliki kontribusi terbesar, yaitu Industri Makanan dan Minuman (32,84 persen), Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik (10,71 persen), Industri Alat Angkutan (10,47 persen), serta Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional (9,86 persen).

Targetkan 370 Ribu Sertifikat di Jabar, Presiden Jokowi: BPN Agar Cepat Layani Rakyat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, kalau dulu biasanya dari Sabang – Merauke hanya diselesaikan 400 ribu – 500 ribu sertifikasi tanah, tahun ini pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat tanah, tahun depan 7 juta, dan tahun depannya lagi 9 juta sertifikat.

“Jawa Barat sendiri biasanya setahun hanya 50ribu-60 ribu sertifikat yang diberikan, tahun ini saya berikan target 370 ribu sertifikat harus diberikan di Jawa barat. Jangan dipersulit, tahun depan 500 ribu di Jawa Barat harus diberikan,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan 1989 sertifikat tanah, di Lapangan Ranggajati, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (13/4) siang.


Presiden menegaskan, sertifikat itu adalah status hukum hak tanah yang harus dipegang. Ia mengingatkan, percuma memiliki tanah atau lahan tetapi tidak pegang sertifikat, bisa menjadi sengketa, bisa menjadi konflik.

Karena itu, Presiden akan mendorong terus kantor-kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) agar cepat melayani rakyat, segera melayani rakyat. “Jangan ngurus sertifikat sampai bertahun tahun, pasti akan saya lihat kalau yang ngurusnya lama,” kata Presiden seraya mengingatkan.

Kepada masyarakat yang menerima sertifikat tanah, Presiden Jokowi juga berpesan agar disimpan, diberi plastik, sehingga kalau ada genting bocor tidak sertifikatnya rusak. “Di-fotocopy juga, satu fotocopy yang asli simpan didalam plastik, yang sering dibawa kemana2 yang fotocopy,” tuturnya.

Kalau ingin mengunakan sertifikat itu untuk menambah modal, menurut Presiden, tidak apa-apa. Namun Presiden mengingatkan agar hati-hati, dikalkulasi dengan kalkulator yang betul.

“Hati-hati itu uang pinjaman, kalau tidak bisa mengembalikan sertifikat nya hilang, hati-hati, dapat Rp400jt yang Rp200jt untuk beli mobil biar gagah, boleh ndak? Tidak boleh, kalau ingin beli mobil, beli yang pick-up, beli yang truk, yang mempunyai produktivitas yang produktif, “ pesan Presiden.

Ke-1989 sertifikat tanah yang dibagikan itu untuk warga dari Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon, Kabupaten ciamis, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Pangandaran.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menko PMK Puan Maharani, Seskab Pramono Anung, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Mensos Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jabar Deddy Mizwar.

RI Dorong Industri Alat Transportasi dan Pertahanan Ekspor ke Angola

Kementerian Perindustrian RI mendorong pelaku industri nasional untuk memperluas pasar ekspor ke Angola terutama produk alat transportasi dan pertahanan serta elektronika. Upaya ini guna memacu kontribusi sektor nonmigas terhadap nilai perdagangan kedua negara yang berkisar USD292,8 juta pada tahun 2016.

“Angola bisa menjadi negara pusat untuk promosi produk-produk industri Indonesia ke pesisir barat Afrika,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai menerima Menteri Luar Negeri Angola Georges Rebelo Pinto Chikoti beserta delegasi di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (12/4).

Menperin menjelaskan, dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua belah pihak saling memberikan informasi mengenai regulasi teknis serta mendalami sektor-sektor potensial di bidang investasi industri. “Nantinya, kami berharap adanya komitmen kerja sama yang komprehensif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masing-masing negara,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia telah menawarkan beberapa produk industri strategis nasional, antara lain pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia (DI), kendaraan angkut militer buatan PT Pindad, kapal laut buatan PT PAL dan gerbong kereta dari PT INKA. Bahkan, Menlu Angola berencana mengunjungi secara langsung PT DI dan PT Pindad untuk menjajaki peluang kerja sama yang dapat dikembangkan. “Mereka sempat menanyakan cara pembelian pesawat dari Indonesia,” tutur Airlangga.

Di samping itu, Angola tengah memerlukan bantuan pelatihan di bidang industri seperti yang dilakukan Indonesia kepada Nigeria dan Mozambique. Misalnya, pelatihan untuk peningkatan kapasitas produksi sektor tekstil dan makanan.

Selanjutnya, Indonesia membuka peluang kerja sama di sektor industri kecil dan menengah (IKM). Apalagi, Kemenperin sedang mendongkrak pasar ekspor bagi produk IKM dalam negeri, salah satunya dengan memanfaatkan program e-smart IKM. “Langkah ini turut mewujudkan target penumbuhan wirausaha baru di Indonesia sebanyak 20.000 orang pada akhir tahun 2019,” ungkapnya.

Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin RI, Harjanto mengatakan, semua bisnis baru di Angola harus terdaftar dalam Angolan Private Investment Agency (ANIP). “Terdapat beberapa cara bagi perusahaan untuk dapat beroperasi di Angola, di antaranya adalah mendaftar sebagai perusahaan asing, bekerja sama dengan perusahaan lokal, dan mengembangkan anak perusahaan dengan mendaftar sebagai perusahaan Angola,” paparnya.

Harjanto menambahkan, adanya persyaratan konten lokal menuntut investor asing menggunakan jasadari perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki Angola. Selain itu, pemerintah Angola sedangmelakukan proses “Angolanising”, yang menuntut perusahaan untuk mempekerjakan masyarakat lokal.“Pada tahun 2012, peraturan penanaman modal bagi perusahaan swasta di sana, mensyaratkaninvestasi minimal USD 1 Juta untuk memperoleh insentif,” ungkapnya.

Dalam rangka diversifikasi ekonomi, menurut Harjanto, Pemerintah Angola juga menawarkan kepada pengusaha Indonesia untuk pembangunan industri perikanan, pertanian, pertambangan, infrastruktur, makanan, dan mineral. Pemain utama pada sektor minyak dan pertambangan di Angola adalah Sonangol (perusahaan afiliasi China), British Petroleum (perusahaan afiliasi Inggris), dan Exxon (perusahaan afiliasi Amerika Serikat).

Hubungan diplomatik kedua negara telah dibuka sejak 2001 dan Angola merupakan mitra dagang Indonesia terbesar ke-3 di kawasan Afrika sub-Sahara setelah Afrika Selatan dan Nigeria. Komoditas impor Indonesia dari Angola adalah minyak dan gas bumi, sementara produk ekspor Indonesia adalah pipa besi, sabun, seng, korek api, kendaraan, margarin, ikan olahan, obat, kertas dan  minyak sawit.

Pertemuan Tingkat Menteri Keempat CPOPC : Mempertahankan Industri Minyak Sawit di tengah Tantangan Global

Pertemuan Tingkat Menteri Keempat Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) diselenggarakan pada hari Selasa (11/4), di Jakarta. Pertemuan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Seri Mah Siew Keong.

 

Hadir dalam pertemuan tersebut, pihak Indonesia diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Rizal Affandi Lukman dan Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri Ridwan Hassan. Sementara hadir dari perwakilan Malaysia yaitu Sekjen Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk M. Nagarajan, Direktur Jenderal Malaysian Palm Oil Board (MPOB) Ahmad Kushairi Din dan Chief Executive Officer Malaysian Palm Oil Council (MPOC) Kalyana Sundram.

 

Beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain perkembangan terbaru pada industri kelapa sawit global, termasuk tantangan berupa hambatan perdagangan dan kriteria keberlanjutan.

 

Menurut Menko Perekonomian, pentingnya cetak biru untuk menentukan jangka waktu dan target capaian dalam pengembangan industri kelapa sawit. “Kelompok kerja teknis akan dibentuk untuk menyelesaikan rancangan sebelum Pertemuan Tingkat Menteri ke-5 pada Desember 2017,” ujarnya.

 

Menko Perekonomian juga menyoroti pentingnya pendekatan multistakeholder untuk meningkatkan kualitas minyak sawit dan keberterimaan. Oleh karena itu, sebelum penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri berikutnya akan dilaksanakan dialog dengan para pemangku kepentingan terkait seperti petani kecil, sektor swasta, negara-negara pengimpor utama minyak sawit dan LSM.

 

Pertemuan juga membahas peningkatan kerja sama lebih lanjut dengan negara-negara penghasil kelapa sawit lainnya. Semakin meningkatnya tantangan global di industri kelapa sawit, menjadi momentum bagi negara-negara produsen untuk meningkatkan kerjasama dan partisipasi dalam peningkatan kualitas produk serta menyebarluaskan informasi faktual tentang minyak sawit.

 

“Kita perlu meningkatkan partisipasi negara-negara penghasil kelapa sawit lainnya dan berupaya untuk menarik lebih banyak keanggotaan dalam CPOPC,” kata Darmin.

 

Para Menteri menyatakan keprihatinan atas Resolusi Parlemen Eropa tentang Palm Oil and Deforestation of Rainforests. Para Menteri CPOPC menyusun komunike bersama untuk menyampaikan sikap negara-negara produsen utama minyak sawit terhadap resolusi tersebut. Resolusi dianggap kontra produktif terhadap upaya kuat negara-negara penghasil minyak sawit untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Anggota CPOPC berpandangan bahwa isu-isu lingkungan tidak selayaknya digunakan sebagai alat untuk diskriminasi dan pembatasan terselubung dalam perdagangan.

 

Pertemuan menyepakati Misi Menteri CPOPC pada Bulan Mei 2017 ke Uni Eropa untuk menyampaikan perspektif negara produsen pada institusi – institusi Uni Eropa. Pertemuan berharap dapat meningkatkan fokus kerja sama pada Pertemuan Tingkat Menteri berikutnya di Bulan Desember.

Industri Otomotif Bidik Indonesia Jadi Pusat Inovasi

Industri otomotif makin serius membidik Indonesia, tidak hanya sebagai pasar potensial dan basis produksi kendaraan, tetapi juga pusat penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi produknya. Langkah ini dapat memperkuat struktur industri nasional sekaligus mendorong masuk ke dalam aktivitas rantai nilai global.

“Kami memberikan apresiasi kepada PT. Astra Daihatsu Motor (ADM) atas komitmennya untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi kendaraan sekaligus tempat alih teknologi di bidang rancang bangun dan rekayasa kendaraan melalui pendirian dan perluasan research and development (R&D) Center,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Karawang, Jawa Barat, Senin (10/4).

Menperin meyakini, pembangunan R& D Center ini akan memposisikan Indonesia sebagai salah satu pemain global, khususnya di jenis kendaraan yang selama ini menjadi unggulan Daihatsu di pasar dunia. “Diharapkan, nantinya, kegiatan riset kendaraan tersebut dapat sepenuhnya dikerjakan dan dikembangkan secara mandiri oleh putra-putri bangsa Indonesia,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, juga dirayakan prestasi PT. ADM yang mampu menembus jumlah produksi hingga lima juta unit sampai dengan bulan Maret 2017. Capaian yang tercatat dalam Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) ini membuat Airlangga tambah optimistis untuk mengejar target produksi 2,5 juta unit tahun 2020.

Hal ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang menjadikan industri otomotif sebagai salah satu sektor andalan yang memiliki peran besar terhadap PDB nasional. “Kami harapkan pencapaian ini menjadi momentum penting untuk memaksimalkan sektor industri otomotif dalam memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi agar menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Oleh karena itu, diperlukan koordinasi serta pemahaman visi dan misi antara pemerintah dengan pelaku usaha. “Maka, kami mengimbau kepada para produsen otomotif supaya terus meningkatkan inovasi teknologi, investasi, tenaga kerja, serta menggandeng semaksimal mungkin mitra lokal dalam rangka memperkuat struktur industri otomotif nasional,” paparnya.

Presiden Direktur ADM Sudirman MR mengatakan, Daihatsu merupakan satu-satunya pabrikan otomotif di Indonesia yang memiliki pusat inovasi lengkap. “Misi utama R&D Center ini adalah mengembangkan produk-produk yang sangat sesuai dengan konsumen di Indonesia, baru kemudian diusahakan untuk ekspor,” ujarnya.

Menurut Sudirman, pembangunan R&D Center ini merupakan bentuk komitmen Daihatsu dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di Indonesia. "Daihatsu akan terus melakukan pengembangan kompetensi kepada putera-puteri bangsa agar kelak memiliki kemampuan rancang bangun produk otomotif nasional dengan kualitas global," tuturnya.

R&D Center ADM dibangun secara bertahap sejak tahun 2011 dengan nilai investasi sekitar Rp 1 triliun dan total lahan seluas 25 hektare. Pusat inovasi ini memiliki tiga fasilitas utama yaitu Design Buliding, Engineering Building, dan Test Course.

Fasilitas Test Course memakan lahan paling banyak, dengan luas 24 hektare. Sebanyak satu hektare sisanya dihabiskan untuk Design Center dan Engineering Center. Untuk test Course sendiri di dalamnya memiliki 24 macam kondisi jalan di Indonesia, empat tipe tanjakan, tes banjir dua arah, dan lumpur.

Pada R&D Center ini juga terdapat standar proses atau tahapan dalam membuat dan mengembangkan suatu produk. Mulai dari Market Survey & Product Planning, Product Design, Product Engineering Design, Prototype Making, Prototype Testing, Production Tooling, Production Trial, Mass Production, hingga Sales & After Sales Services.

Sudirman menambahkan, torehan produksi lima juta unit tak lepas dari dukungan mitra industri komponen dalam negeri, yang melibatkan 263 pemasok lapis pertama dan 1.315 lapis kedua dan mengalokasikan 900 ribu tenaga kerja. “Secara total, kapasitas produksi kami sebesar 530 ribu unit per tahun, dari pabrik Karawang 200 ribu unit dan pabrik Sunter 330 ribu unit,” ungkapnya.

Adapun, total produksi lima juta unit tersebut dibagi dalam dua merek, Daihatsu 2.447.211 unit (49 persen) dan Toyota 2.552.789 unit (51 persen). Selain memenuhi pasar domestik, kendaraan Daihatsu yang diproduksi di Indonesia juga diekspor ke 54 negara yang berada di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Hadapi Industry 4.0

Pada kesempatan itu pula, Menperin menjelaskan, pusat inovasi yang dibangun oleh industri otomotif ini salah satu upaya untuk menghadapi era Industry 4.0. “Karena inovasi merupakan kebutuhan pelaku industri agar dapat berdaya saing memasuki revolusi industri ke-4, dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti robotic, 3D printing, artificial intelligence, dan internet of things,” paparnya.

Di sektor otomotif, menurut Airlangga, pemerintah tengah berupaya mengembangkan kendaraan low carbon emission vehicle (LCEV). Program ini melanjutkan suksesnya dari kendaraan jenis low cost green car (LCGC). "Kami tengah mengkaji untuk kendaraan emisi yang lebih rendah. Produksi kendaraan bisa mengikuti perkembangan teknologi terbaru seperti hybrid, dan pemerintah juga sedang mendorong produksi kendaraan pedesaan,” ujarnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut, salah satu prasyarat yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang terampil. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri. “Kami sudah melaunching di Jawa Timur, yang akan dilanjutkan di Jawa Tengh dengan melibatkan 100 industri dan lebih dari 360 SMK. Program ini bertahap ke daerah-daerah lainnya,” tutur Airlangga.

Airlangga menegaskan, tujuan pendidikan vokasi ini selain untuk menyiapkan tenaga kerja industri yang terampil, juga akan mempu meningkatkan daya saing Indonesia dalam sektor manufaktur. “Tentunya diharapkan industri akan terus menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan,” ucapnya.

Situasi ekonomi global yang sedang tertekan, menurutnya, tidak hanya dialami di kawasan Asia, namun juga dihadapi dunia. “Di tengah-tengah penurunan ekonomi tersebut, perekonomian Indonesia pada tahun 2016 ternyata masih tetap tumbuh di atas lima persen,” pungkasnya.