Kementerian Perindustrian kembali meluncurkan program vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri guna menghasilkan tenaga kerja terampil dan meningkatkan
kinerja sektor industri. Provinsi Jawa Barat menjadi pilihan tahap
ketiga, setelah sukses digelar di Jawa Timur serta Jawa Tengah dan D.I.
Yogyakarta.
“Kami tengah fokus menyiapkan ketersediaan
sumber daya manusia (SDM) lokal yang kompeten karena menjadi sebuah
prasyarat untuk mendorong peningkatan produktitivas industri nasional,”
kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Peluncuran Program
Pendidikan Vokasi Industri untuk wilayah Jawa Barat di PT Astra Otoparts
Tbk., Cikarang Pusat, Bekasi, Jumat (27/8).
Peluncuran program ini diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Presiden mengatakan, pemerintah
tengah berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur, seperti
pelabuhan, jalur kereta api luar Jawa, jalan tol, dan pembangkit
listrik. Langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan daya saing Indonesia
agar lebih mampu kompetitif dengan negara-negara lain dalam menghadapi
persaingan global.
“Setelah infrastuktur selesai, yang harus kita lakukan adalah pembangunan SDM, dengan dimulai dari training-training, kerja sama serta link and match antara industri dan SMK. Saya juga sangat senang sekali, industri bisa kerja sama dengan pondok pesantren,” paparnya.
Diharapkan, pada tahun 2040 atau 2045, Indonesia bisa menjadi
empat besar negara terkuat ekonomi di dunia. Oleh karena itu,
pengembangan SDM sangat penting. “SDM-SDM kita ini sangat baik, mampu
bersaing dengan negara-negara lain. Anak-anak muda kita dengan anak-anak
muda di negara-negara lain, enggak kalah. Kita harus meyakini itu. Dan
kita harus percaya diri,” tegasnya.
Menperin menjelaskan, pelaksanaan program vokasi industrididasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, di
mana Kemenperin mendapat tugas antara lain untuk meningkatkan kerja
sama dengan dunia usaha, memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK
dalam melakukan praktek kerja lapangan dan program pemagangan industri
bagi guru.
“Untuk
memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang semakin meningkat, perlu
diantisipasi dengan pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi
pada kebutuhan pasar kerja atau demand driven,” ungkapnya. Pada tahap
I dan II, Kemenperin telah melibatkan sebanyak 167 industri dan 626 SMK
untuk wilayah Jawa Timur serta Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
Sementara itu, untuk
wilayah Jawa Barat, Kemenperin menggandeng sebanyak 140 industri dan
409 SMK dengan dilakukan penandatanganan mencapai 807 perjanjian kerja
sama. “Jumlah perjanjian kerja sama itu, karena sebagian SMK dibina oleh
lebih dari satu perusahaan, sesuai dengan program keahlian yang
dimiliki,” tutur Airlangga. Selanjutnya, program ini secara bertahap
akan dilanjutkan di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera.
Pada tahun 2019, Kemenperin menargetkan program pendidikan vokasi industri ini diikuti sebanyak 1.775 SMKdan 355 industri dengan jumlah lulusan tersertifikasi yang dihasilkan mencapai 845.000 orang. “Sebagai
tindak lanjutnya, telah dilakukan penyelarasan kurikulum dan silabus
sesuai dengan kebutuhan industri, serta penyusunan modul pembelajaran
untuk 25 kompetensi keahlian bidang industri, dan telah disampaikan
hasilnya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” papar Airlangga.
Untuk
mendukung implementasi kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri
tersebut, Kemenperin akan memfasilitasi penyediaan dan peningkatan
kompetensi guru melalui pelatihan dan pemagangan di industri, penyediaan
silver expert sebagai tenaga pengajar di SMK, serta penyediaan peralatan untuk workshop dan laboratorium di SMK.
Sebagai
bentuk komitmen industri mendukung pembinaan dan pengembangan SMK,
dalam kesempatan peluncuran program link and match ini dilakukan juga
pemberian bantuan (hibah) peralatan praktik kepada SMK dari beberapa
perusahaan. Perusahaan tersebut, antara lain PT. Astra
Honda Motor, PT. Astra Daihatsu Motor, PT. Suzuki Indomobil Motor, PT.
Toyota Motor Manufacturing, PT. Yamaha Indonesia Motor, PT. Komatsu
Indonesia, PT. Gisma Cipta Sukses, PT. Astra Otoparts, PT. Hino Motor
Manufacturing, PT. Sango Indonesia, PT. Mayora, dan PT. Loreal
Indonesia.
Pengembangan pondok pesantren
Di
samping mendukung program revitalisasi SMK untuk penguatan pendidikan
vokasi, Kemenperin juga tengah mendorong peran pondok pesantren dalam
upaya mewujudkan kemandirian industri nasional. Langkah strategis ini
dilakukan melalui Program Pengembangan Industri di Pondok Pesantren,
yang berbasis pada Business Process Outsourcing (BPO), Joint Operation, dan Capacity Building dengan kerja sama beberapa perusahaan industri dan perbankan.
“Untuk
itu, dalam kesempatan ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman
(MoU) peningkatan kapasitas kemandirian pondok pesantren dan pemberian smart card Fintech secara simbolis kepada pengelola pondok pesantren,” kata Menperin.
Aplikasi dan smart card Fintech ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan pondok pesantren yang dapat dimonitor secara real time,
dengan beberapa fitur seperti pengiriman uang dari wali santri kepada
santri, belanja di koperasi pesantren, pembelian pulsa, menabung,
pemasaran produk pesantren ke masyarakat umum melalui e-commerce, serta penyediaan kredit perumahan bagi santri dan pengurus pondok pesantren ke depannya.
“Selain
itu dikembangkan juga program Santripreneur yang bertujuan meningkatkan
pemberdayaan ekonomi melalui penumbuhan wirausaha baru di lingkungan
pondok pesantren, melalui bimbingan, pendampingan, bantuan mesin dan
peralatan, serta fasilitasi promosi melalui festival ekonomi syariah
Islamic Sharia Economic Festival (ISEF) tahun 2017,” papar Airlangga.
Selanjutnya,
untuk mendorong SMK dan pondok pesantren mengembangkan pendidikan
vokasi yang berorientasi produksi, dilakukan melalui pemanfaatan teaching factory. “Kali
ini, kami melibatkan dua pesantren, yaitu Pesantren Nurul Iman di Bogor
yang mempunyai 25.000 santri, dan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Untuk
Pesantren Nurul Iman bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara,
sedangkan untuk Pesantren Sunan Drajat dengan Bank Indonesia,”
ungkapnya.
Airlangga
menambahkan, Dalam rangka mendukung investasi dan pertumbuhan industri
di kawasan industri dan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)
melalui penyediaan tenaga kerja kompeten, Kemenperin juga telah
mendirikan Politeknik dan Akademi Komunitas di beberapa kawasan industri
dan WPPI.
Di
samping mengembangkan pendidikan vokasi baik di tingkat menengah maupun
tinggi, Kemenperin juga menyelenggarakan program Diklat dengan sistem
3in1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja). Pada
tahun 2017, target program ini diikuti sebanyak 22.000 orang. “Kami
berharap, hingga tahun 2019, program diklat ini melibatkan sebanyak
162.000 orang,” imbuhnya.
Dalam
kesempatan peluncuran vokasi industri Jawa Barat, dilakukan penyematan
tanda peserta Diklat sistem 3in1 yang diikuti oleh 400 orang, terdiri
dari Diklat Operator Mesin Industri Garmen sebanyak 300 orang, yang akan
ditempatkan bekerja pada 10 perusahaan industri tekstil di Jawa Barat
serta Diklat Alas Kaki sebanyak 100 orang, yang akan ditempatkan bekerja
di Adis Dinamika Sentosa, Majalengka.
Dengan 845.000 siswa dalam program link and match dan 162.000 lulusan diklat
3 in 1, Kemenperin optimistis target satu juta SDM industri yang
tersertifikasi kompetensi sampai tahun 2019 akan tercapai.