Sekjen Kemhan Pimpin Pelantikan dan Sertijab Jabatan Eselon I

Jakarta — Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) RI, Letjen TNI Tri Budi Utomo, memimpin kegiatan Pengangkatan Sumpah, Pelantikan, dan Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Pertahanan pada Senin (22/12/2025) di ruang Hening, Gedung Jenderal Sudirman, Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemhan melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat pada posisi Kepala Badan Teknologi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kabatekhan Kemhan), Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan, serta Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Universitas Pertahanan. Pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun pejabat yang dilantik meliputi Laksamana Muda TNI Dr. Arif Harnanto, S.E., M.Eng. sebagai Kepala Badan Teknologi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kabatekhan Kemhan), Mayor Jenderal TNI Immer Hotma Partogi Butarbutar, S.I.P., M.M. sebagai Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan, serta Marsekal Muda TNI Yusran Lubis, S.E., M.M. sebagai Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Universitas Pertahanan.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat dengan didampingi rohaniawan dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah, pelantikan, serta serah terima jabatan. Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kemhan dalam menegakkan prinsip profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam pembinaan sumber daya manusia.

Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama sebagai wujud kebersamaan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Kemhan RI. Hadir dalam kegiatan tersebut pejabat Eselon I dan II Kemhan. 

Antusias, Masyarakat Manfaatkan Layanan Kesehatan Gratis HKSN 2025

Kab. Magelang - Ratusan warga Desa Giritengah, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, memadati balai desa setempat, 

untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis dalam rangka Bakti Sosial Rangkaian Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2025, Jum'at (19/12/2025). 

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang hadir secara langsung dalam bakti sosial selain meninjau pelayanan kesehatan juga menyapa sejumlah warga.

"Siapa namanya, Bu? Gerah (sakit) apa ini? Semoga lekas sehat ya," ujarnya lantas menanyakan pelayanan apa saja yang diberikan kepada petugas kesehatan. 

Layanan kesehatan gratis dan bakti sosial termasuk hal yang jarang dijumpai oleh masyarakat Desa Giritengah. Karenanya, Slamet (51) sangat bersyukur Kementerian Sosial menggelar bakti sosial termasuk layanan cek kesehatan gratis tersebut. 

Saat Agus Jabo meninjau layanan, Slamet sedang menjalani treatment getar dan inframerah. Ia mengeluh telah merasakan sakit di persendian kaki selama tiga tahun terakhir. Pekerjaannya sebagai buruh tani membuatnya harus memanggul hasil tani dalam jumlah banyak dan menempuh jalan berkontur sehingga berdampak pada kesehatan kakinya. Ia pun merasa sangat senang bisa mendapatkan terapi secara cuma-cuma. 

"Baru pertama kalinya ya diterapi seperti ini. Biasanya tidak berani berobat karena biaya. Semoga layanan begini lebih sering ya," harap Slamet. 

Selain di Desa Giritengah, layanan kesehatan gratis diadakan di titik bakti sosial lainnya di Kabupaten Magelang. Pada Jum'at (19/12). Layanan kesehatan ini diberikan kepada warga Desa Tanjungsari, Karanganyar, Giritengah, Karangrejo dan Desa Borobudur. Secara keseluruhan Kementerian Sosial menyediakan layanan gratis bagi lebih dari 2.000 penerima manfaat yang hadir di bakti sosial. 

Adapun layanan kesehatan yang diberikan berupa cek darah gratis (gula, tekanan darah tinggi, dan kolesterol), layanan fisioterapi, layanan terapi fisik serta hipnoterapi.

Percepat Transformasi, Menteri PANRB Dukung Penguatan Kelembagaan BP BUMN

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung penataan dan penguatan kelembagaan serta tata kelola di Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Dukungan ini bertujuan untuk mempercepat transformasi dan konsolidasi di lingkungan BUMN. Dengan demikian, BUMN dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian negara.

"Dengan adanya perubahan nomenklatur, BP BUMN perlu menyesuaikan diri dengan struktur dan fungsi yang baru. Peningkatan tata kelola ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMN," ujarnya saat menerima audiensi Kepala BP BUMN Dony Oskaria di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Rini menekankan pentingnya penataan organisasi dan penyesuaian tugas fungsi BP BUMN untuk mendukung visi Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto. Menurut Rini, struktur yang efektif akan memperkuat koordinasi dan mempercepat kerja lintas instansi.

"Kelembagaan dan proses bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam transformasi pemerintahan secara menyeluruh," ungkapnya.

Menteri Rini juga mengapresiasi atas konsistensi peningkatan penerapan reformasi birokrasi selama lima tahun terakhir di Kementerian BUMN, yang kini bertransformasi menjadi BP BUMN. Meski demikian, ia mendorong BP BUMN untuk terus meningkatkan komitmennya dalam memperbaiki implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB), sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

"Reformasi menuntut perubahan cara kerja yang lebih sederhana, integratif, dan berorientasi hasil. Penyempurnaan dua aspek ini akan menjadi fondasi penting bagi birokrasi yang responsif dan pelayanan publik yang berkualitas, sehingga BP BUMN benar-benar hadir untuk rakyat dan menjadi motor penggerak pembangunan nasional," tegasnya.

Selain penataan kelembagaan, Menteri Rini juga menyampaikan dukungannya dalam penguatan SDM aparatur di lingkup BP BUMN. “Secara prinsip Kementerian PANRB mendukung berbagai upaya peningkatan kualitas SDM di BP BUMN yang fokus pada keahlian dan kinerja fungsional, bukan sekadar jabatan struktural,” pungkas Rini.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengucapkan terima kasih kepada Menteri PANRB dan Wakil Menteri PANRB atas dukungan yang diberikan dalam penguatan organisasi BP BUMN. "Dengan penguatan organisasi, BP BUMN akan lebih optimal dalam melaksanakan program presiden, yaitu Asta Cita,” ujarnya.

Kemenperin dan HIPPINDO Buka Akses IKM Pangan Jadi Suplier Ritel Besar

Kementerian Perindustrian terus melanjutkan upaya kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak demi membuka peluang bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk masuk menjadi suplier pasar ritel dan industri besar. Upaya ini tak pernah berhenti dilakukan sebagai dukungan kepada IKM untuk mendapatkan kepastian pasar yang berkelanjutan.

Selaras dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Beli Produk Dalam Negeri yang terus digaungkan oleh Kemenperin, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka menyelenggarakan Temu Bisnis (Business Matching) sektor IKM Pangan dan Barang Gunaan dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO). Kegiatan ini sebagai rangkaian kegiatan Business Matching Produk Dalam Negeri 2025 yang telah dibuka pada 15 Desember di Plaza Industri Kemenperin.

“Business matching antara IKM dengan HIPPINDO ini bukan hanya sekedar pertemuan bisnis, melainkan bagian dari gerakan besar untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan kapasitas dan daya saing IKM sehingga mampu naik kelas dan memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan industri nasional,” ungkap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (17/12).

Menperin mengakui, IKM membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat sebagai tulang punggung industri nasional. Oleh sebab itu, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka konsisten melaksanakan berbagai program pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing IKM, yaitu melalui promosi dalam rangka perluasan pasar melalui kepesertaan pada pameran dalam negeri, marketplace lokal dan marketplace global, serta kemitraan IKM binaan dengan industri besar sektor ekonomi lainnya.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Reni Yanita mengungkapkan, kegiatan temu bisnis yang digelar Kemenperin merupakan upaya penguatan kemitraan IKM dengan ritel yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa pembangunan industri harus dilaksanakan secara berkeadilan, inklusif, dan berpihak pada penguatan industri kecil serta penciptaan kemitraan yang saling menguntungkan dalam rantai pasok nasional. Pada kegiatan kemitraan tahun ini, Ditjen IKMA melibatkan 53 IKM pangan sebagai peserta Business Matching dengan HIPPINDO.

Kemitraan untuk industri pangan dipilih karena dari seluruh subsektor industri pengolahan nonmigas (IPNM), industri pangan menyumbang 37,87% dari nilai tambah IPNM atau 7,08% dari total PDB nasional pada triwulan III tahun 2025. Lebih spesifik, IKM pangan memegang peran penting dengan jumlahnya sebesar 2,07 juta unit usaha dan menyerap tenaga kerja mencapai 4,56 juta orang, sehingga disebut sebagai sektor padat karya yang sangat strategis.

Kolaborasi antara Kemenperin dan Hippindo kali ini bukanlah yang pertama kali dilakukan. Tahun lalu, Ditjen IKMA dan HIPPINDO melaksanakan Business Matching IKM Pangan dan Furnitur yang berhasil menunjukkan bahwa kolaborasi ritel dan IKM memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan.

“Kegiatan tersebut menghasilkan nilai transaksi potensial lebih dari Rp 40 miliar, disertai beragam tindak lanjut seperti permintaan sampel, uji produk, negosiasi harga, hingga permohonan white label. Fakta ini menunjukkan bahwa ritel modern memiliki kebutuhan produk dalam negeri yang sangat tinggi dan IKM mampu memenuhinya ketika mendapatkan pendampingan yang tepat,” katanya.

Kendati demikian, Reni mengakui, dalam pelaksanaan kemitraan ini masih terdapat tantangan berupa IKM yang terkendala administratif, penyesuaian margin dengan skema pembelian ritel, hingga kebutuhan penyesuaian kemasan untuk standar rak dan private label. Tantangan tersebut menjadi evaluasi bagi Ditjen IKMA untuk memperkuat sistem pembinaan, termasuk meningkatkan pendampingan teknis, membantu kesiapan legal dan dokumen usaha, serta mendukung perbaikan kualitas kemasan dan proses produksi.

“Sebagai tindak lanjut, Ditjen IKMA dan HIPPINDO telah menyepakati penguatan pembinaan, mulai dari pendampingan hingga kurasi IKM yang lebih tepat sasaran,” ungkap Reni.

Dirjen IKMA menilai, sektor ritel memegang peranan strategis sebagai penghubung antara produsen dan konsumen, serta motor penggerak pertumbuhan produk dalam negeri. Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia mencatat pada September 2025 Indeks Penjualan Riil tumbuh 5,8% (yoy) meningkat dari 3,5% pada bulan sebelumnya, terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, tembakau, dan perlengkapan rumah tangga. 

Pertumbuhan ini diperkuat oleh struktur demografi Indonesia dengan kelas menengah berdaya beli tinggi, serta generasi milenial dan Gen Z yang memiliki pola konsumsi modern, melek digital, dan semakin berpihak pada produk lokal. “Kondisi tersebut menjadikan ritel modern sebagai jalur penting bagi IKM untuk memperluas pasar,” tambah Reni.

Di satu sisi, kebijakan pemerintah mengenai penataan pusat perbelanjaan dan toko modern yang mendukung hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, yang mewajibkan kerja sama pasokan barang dengan UMKM serta penyediaan ruang usaha yang representatif dan mudah diakses, yaitu setidaknya 30% dari total area pusat perbelanjaan untuk produk dalam negeri. 

Melihat besarnya potensi tersebut, Reni menambahkan, penguatan rantai pasok IKM perlu dilakukan melalui kemitraan erat antara IKM, jaringan ritel, distributor, dan pelaku logistik. Reni yakin, kolaborasi ini akan melahirkan IKM yang semakin tangguh, inovatif, dan kompetitif di pasar domestik maupun global.

“Sebab, pada akhirnya kemitraan yang sehat dan berkelanjutan akan menciptakan kepastian pasar, mendorong transfer teknologi, meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi, memperbaiki manajemen, serta membuka akses pembiayaan, sekaligus membantu ritel memenuhi komitmen memperdagangkan minimal 80% produk dalam negeri,” katanya.

Ketua Umum HIPPINDO, Budihardjo Iduansjah, dalam keterangannya menyampaikan, forum business matching ini memiliki arti yang sangat strategis bagi pihaknya, karena mempertemukan langsung IKM sebagai produsen dengan ritel sebagai pasar. Menurutnya, kegiatan ini merupakan momentum krusial agar produk IKM tidak hanya berfokus pada aspek produksi, tetapi juga mampu masuk ke dalam rantai pasok ritel dan Food & Beverage (F&B).

“Melalui Temu Bisnis IKM ini, kami harap dapat menjadi tindak lanjut yang konkret, mulai dari uji produk, listing, hingga kerja sama komersial jangka panjang antara IKM dan pelaku ritel serta F&B,” tutupnya.

Jadi Prioritas Presiden, Wamentan Sudaryono: HKTI Siap Kawal dan Sukseskan Program Sektor Pertanian

Jakarta – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sudaryono menegaskan komitmen HKTI untuk terlibat aktif dalam mengawal dan memastikan keberhasilan program prioritas pertanian nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan oleh Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman.

 

Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menyatakan bahwa seluruh insan HKTI siap menjadi garda terdepan bersama para petani di Indonesia untuk mewujudkan swasembada menuju kedaulatan pangan nasional.

 

“Sendirian kita lemah, tetapi jika kita bersama, kita akan menjadi semakin kuat. HKTI siap berperan aktif mendukung program prioritas pertanian nasional, termasuk swasembada pangan dan penguatan kedaulatan pangan nasional,” kata Wamentan Sudaryono saat membuka Dialog HKTI bersama Menteri Pertanian, di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

 

Wamentan Sudaryono menyampaikan keberhasilan pembangunan pertanian nasional tak dapat dilakukan oleh Kementan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, penyuluh pertanian, hingga petani sebagai stakeholder utama yang tergabung dalam berbagai asosiasi.

 

Menurut Wamentan Sudaryono, Presiden Prabowo telah menempatkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas utama nasional. Penetapan tersebut mencerminkan pandangan strategis bahwa pangan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga menyangkut martabat bangsa dan kedaulatan negara.

 

“Pertanian dan pangan menjadi prioritas Presiden. Ini bukan hanya kebijakan teknis, tetapi ideologi yang menempatkan pangan sebagai fondasi penting bagi bangsa,” ujar Wamentan Sudaryono yang juga merupakan anak petani asal Grobogan, Jawa Tengah.

 

Dalam dialog yang dihadiri 592 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk pengurus pusat dan daerah HKTI, pemuda tani, wanita tani, pengusaha tani, serta berbagai organisasi tani, Wamentan Sudaryono menekankan bahwa HKTI memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk terlibat aktif dalam agenda prioritas tersebut.

 

Ia menegaskan bahwa organisasi tani tidak boleh berada di luar arus kebijakan nasional yang secara jelas berpihak kepada sektor pertanian dan pangan.

 

“Kalau organisasi tani tidak ikut dalam program prioritas ini, tentu itu keliru. Insan pertanian harus aktif mendukung dan mengawal program yang menjadi prioritas Presiden dan dilaksanakan oleh Menteri Pertanian,” tegasnya.

 

Wamentan Sudaryono juga menyoroti sejumlah kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai telah memberikan dampak positif bagi petani, antara lain perbaikan irigasi, kelancaran distribusi pupuk, perbaikan harga gabah, serta dukungan terhadap komoditas strategis seperti gula.

 

Ia optimistis ke depan sektor pertanian nasional akan semakin kuat dan andal seiring keberpihakan pemerintah terhadap petani.

 

“Ke depan, pertanian akan semakin baik dan semakin tangguh,” tuturnya.

 

Wamentan Sudaryono mengajak seluruh insan pertanian untuk tidak membiarkan Presiden berjuang sendirian dalam membela kepentingan petani di tengah berbagai tantangan dan dinamika. Menurutnya, petani yang telah merasakan manfaat kebijakan pemerintah perlu menunjukkan dukungan nyata melalui kerja bersama dan sikap konstruktif.

 

“Yang baik kita katakan baik, yang kurang kita perbaiki bersama. Kita harus berdiri bersama Presiden yang membela petani,” tandasnya.

 

Wamentan Sudaryono juga menegaskan bahwa program pemerintah dengan dukungan anggaran besar di sektor pangan harus terdistribusi secara tepat sasaran dan menjangkau hingga level petani paling kecil. Program yang dirancang pemerintah tidak boleh berhenti di tingkat kebijakan, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani.

“Tahun ini pemerintah menargetkan swasembada beras dan jagung, yang optimistis dapat dicapai hingga akhir tahun sehingga impor tidak lagi menjadi pilihan. Sementara tahun depan, pemerintah akan fokus dua program besar yaitu hilirisasi dan peningkatan produksi peternakan,” jelasnya.

 

Ia menambahkan bahwa pertemuan tersebut juga menjadi momentum bagi HKTI untuk mendapatkan arahan langsung dari Menteri Pertanian sekaligus Ketua Dewan Penasihat DPN HKTI terkait langkah-langkah konkret yang perlu dilaksanakan ke depan.

 

“HKTI dan seluruh insan pertanian siap melaksanakan, mengawal, dan menjaga program prioritas pertanian nasional. Dengan kebersamaan, kita akan menjadi semakin kuat,” pungkasnya.

Kemendikdasmen Sukses Pertahankan Predikat Badan Publik Informatif di Tahun 2025

Jakarta, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali meraih predikat Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik & Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025, Senin (15/12) di Jakarta yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat. 

Capaian ini menambah deretan panjang prestasi Kemendikdasmen di tahun-tahun sebelumnya sejak 2021 yang telah 5 kali meraih Predikat Informatif. Pengakuan ini juga menunjukkan komitmen dan konsistensi Kemendikdasmen dalam memberikan layanan informasi publik yang terbaik bagi publik, khususnya informasi di bidang pendidikan. 

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menyampaikan bahwa KIP merupakan elemen penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan diraihnya predikat Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif, Kemendikdasmen diharapkan mampu terus menggelorakan semangat seluruh jajaran di kementerian dalam menjalankan keterbukaan informasi terkait kebijakan kepada masyarakat.

“Melalui KIP, Kemendikdasmen memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi mengenai kebijakan, program, dan berbagai kegiatan kementerian. Selamat kepada tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kemendikdasmen atas capaiannya,” tutur Suharti di Jakarta, Senin (15/12). 

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, menyampaikan bahwa PPID perlu mendapatkan dukungan dari pimpinan Kementerian/Lembaga. Menurutnya jika PPID Kementerian atau Lembaga itu kuat maka keterbukaan informasi publik bukanlah merupakan hal yang susah. “Banyak dibuktikan dengan PPID yang kuat ini, tentunya akan dapat merespons permohonan-permohonan informasi dari publik, dan menjelaskan dengan lebih baik lagi. Kami harap, Keterbukaan Informasi Publik bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu,” ujar Donny.

Pada kesempatan ini, KI Pusat secara resmi juga meluncurkan hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025. Donny menyampaikan bahwa peluncuran IKIP 2025 bukan sekadar penyampaian angka indeks, melainkan bentuk akuntabilitas negara dalam memastikan hak masyarakat atas informasi publik terpenuhi.

“Peluncuran IKIP 2025 menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. IKIP hadir sebagai alat evaluasi sekaligus pendorong perbaikan kebijakan keterbukaan informasi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tutup Donny.

Menkeu: Transformasi Digital Kepabeanan Perkuat Keamanan, Lancarkan Arus Logistik

Jakarta, 12/12/2025 Kemenkeu - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) meresmikan pemberlakuan alat pemindai peti kemas (X-Ray) yang dilengkapi fitur Radiation Portal Monitor (RPM) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada Jumat (12/12). Peresmian ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pengawasan arus barang lintas negara sekaligus meningkatkan keamanan nasional tanpa menghambat kelancaran layanan kepabeanan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa transformasi pengawasan dan digitalisasi di bidang kepabeanan saat ini merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan.

“Transformasi digital di kepabeanan bukan pilihan, ini adalah suatu keharusan. Kita harus menjaga kepercayaan publik, kita harus menjaga daya saing ekonomi, dan kita harus memerangi penyelundupan dengan cara yang lebih modern,” terang Menkeu pada acara tersebut.

Pemindai peti kemas yang dioperasikan di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok tersebut telah dilengkapi teknologi RPM yang mampu mendeteksi bahan berbahaya dan radioaktif secara cepat dan akurat tanpa membuka fisik kontainer. Kehadiran teknologi ini dinilai memberikan dampak langsung, baik dari sisi peningkatan keamanan nasional maupun percepatan proses pemeriksaan, sehingga arus logistik tetap efisien dan risiko pelanggaran dapat ditekan sejak dini.

Selain peresmian X-Ray, DJBC juga mengenalkan inovasi digital berbasis kecerdasan artifisial, yaitu Self Service Report Mobile (SSR-Mobile) dan Trade AI. SSR-Mobile memungkinkan perusahaan melakukan pelaporan mandiri aktivitas kepabeanan melalui aplikasi CEISA 4.0 Mobile, sementara Trade AI disiapkan untuk memperkuat analisis impor, termasuk mendeteksi praktik under-invoicing, over-invoicing, serta potensi pencucian uang berbasis perdagangan.

Menkeu menekankan bahwa adanya pemindai peti kemas dan inovasi digital berbasis AI akan membawa pengawasan kepabeanan Indonesia ke level yang lebih tinggi dan lebih akurat.

“Dengan pemindai baru, dengan SSR Mobile, dengan Trade AI, pengawasan kepabeanan kita menjadi naik kelas. Ini akan menjadi lebih adaptif, lebih berbasis data, dan layanan kepada masyarakat serta dunia usaha harus makin cepat, sederhana, dan berintegritas,” pungkas Menkeu.

Jaga Kedaulatan Energi, Menhan Sjafrie Turun Langsung ke Kilang Pertamina Plaju, Palembang

Palembang – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke Kilang Pertamina Internasional, Refinery Unit (RU) III Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (11/12/2025). Kunjungan ini bertujuan meninjau pengamanan objek vital nasional sekaligus memperkuat sinergi antara sektor pertahanan dan energi demi menjamin ketahanan serta keamanan energi nasional. Kunjungan ini bertujuan meninjau pengamanan objek vital nasional sekaligus memperkuat sinergi antara sektor pertahanan dan energi demi menjamin ketahanan serta keamanan energi nasional.

Pada kesempatan ini Menhan didampingi, Wakil Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Kepala Bagian Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kabaloghan Kemhan), Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Kuathan Kemhan), Pangdam II/Sriwijaya, Ketua Komisi I DPR RI, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Kilang PT Pertamina (Persero).

Dalam rapat koordinasi sebelum peninjauan lapangan, Menhan Sjafrie menyampaikan bahwa pengamanan instalasi strategis Pertamina merupakan arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah strategis untuk mencegah gangguan yang dapat berdampak luas bagi distribusi energi dan kehidupan masyarakat. Menhan Sjafrie juga menekankan pentingnya deteksi dini terhadap ancaman teknologi modern, seperti serangan drone, yang kini menjadi salah satu risiko signifikan bagi objek vital nasional.

Pengamanan Kilang RU III Plaju yang memiliki luas sekitar lebih dari 500 hektare dilakukan melalui penempatan personel TNI di berbagai pos strategis. Penempatan tersebut didukung peralatan modern seperti sistem anti-drone, drone intai, dan perangkat keamanan lainnya. Dalam arahannya, Menhan menekankan perlunya penyempurnaan reposisi dan konsentrasi personel di titik paling rawan, penempatan pos komando yang tersamar, serta pengawasan ketat terhadap mobilitas personel yang keluar masuk area kilang. Menhan juga meminta latihan rutin dan evaluasi berkelanjutan, serta menginstruksikan Direktur Utama Pertamina memastikan kesiapan peralatan pemadam kebakaran dan fasilitas keselamatan

Setelah rapat, Menhan dan rombongan meninjau pos-pos pengamanan yang tersebar di sekitar kilang. Di hadapan para prajurit, Menhan memberikan motivasi dan menegaskan pentingnya tugas pengamanan instalasi strategis Pertamina di seluruh Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Menhan menilai bahwa pengamanan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara serta menjamin kelancaran distribusi energi kepada masyarakat.

Dalam arahannya kepada para prajurit, Menhan menekankan bahwa keamanan dan kelancaran operasional kilang harus menjadi prioritas utama. “Oleh karena itu kamu harus waspada, kamu harus siap siaga,” tegas Menhan. Menhan juga meminta para prajurit menjaga disiplin dan saling mengingatkan selama bertugas. “Jangan sampai ada anggota yang lengah dan kalian harus saling mengingatkan,” pesan Menhan Sjafrie.

Kolaborasi Lintas Instansi Perkuat Transformasi Digital

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan transformasi digital menjadi bagian penting yang harus dilakukan guna mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik dan terintegrasi. Untuk itu, transformasi digital tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan memerlukan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak.

"Semoga deklarasi hari ini menjadi pijar yang memperkuat komitmen kita menuju Indonesia digital yang inklusif, aman, dan berdaulat. Kita hanya akan berhasil jika seluruh instansi terus bersinergi, pusat dan daerah saling menguatkan, dan pemerintah, industri, akademisi, serta masyarakat melangkah dalam irama yang sama," ujarnya usai menghadiri Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Menteri Rini mengatakan untuk mewujudkan transformasi digital yang komprehensif dan aktual, harus memerlukan strategi tata kelola yang kuat, manajemen program yang disiplin, pengendalian pelaksanaan yang konsisten, serta reformasi struktural yang berjalan serentak di seluruh instansi.

"Aplikasi dan layanan yang kita lihat di permukaan sering kali hanyalah puncak gunung es. Fondasi terbesarnya ada di bawah: tata kelola yang tertib, proses yang disederhanakan, serta kerja senyap banyak pihak agar transformasi digital benar-benar terasa manfaatnya," ungkapnya.

Maka dari itu, lanjutnya, Kementerian PANRB berkomitmen untuk terus memastikan keselarasan kebijakan, tata kelola, proses bisnis, dan layanan pemerintah sehingga orkestrasi transformasi digital nasional yang dipimpin Komdigi dapat bergerak serasi untuk layanan publik yang semakin mudah dan terpercaya.

"Deklarasi hari ini juga mengingatkan kita bahwa keberhasilan transformasi digital nasional berjalan seiring dengan penguatan reformasi birokrasi, dimana salah satu yang sangat relevan adalah pemerintah digital. Kementerian PANRB berkomitmen untuk melanjutkan sinergi kuat yang telah terjalin selama ini, untuk transformasi digital pemerintah yang berdampak," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan Kementerian Komdigi menyiapkan arah Indonesia Digital yang selaras dengan Indonesia Emas 2045 sebagai strategi pembangunan digital Indonesia.

Meutya juga mengatakan, transformasi digital harus melahirkan nilai tambah bagi ekonomi dan membuka peluang bagi semua, upaya ini diwujudkan antara lain dengan pengembangan dan penerapan kerangka AI.

"Kami mungkin sampaikan disini karena ini yang ditunggu-tunggu juga oleh para pelaku industri bahwa pemerintah sudah selesai, sudah 90 persen selesai untuk peta jalan AI, " ungkapnya.

Komdigi sebagai orkestrator, enabler, akselerator, lanjutnya, menyediakan fondasi infrastruktur kebijakan tata kelola digital dan ruang kolaborasi. akan tetapi Komdigi berharap komitmen seluruh ekosistem, pemerintahan pusat dan daerah, industri, akademisi, masyarakat untuk bergerak bersama demi Indonesia.

Menteri PKP : Peran Media Dalam Sosialisasi Program 3 Juta Rumah Sangat Penting

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan peran media dalam mendukung kegiatan sosialisasi dan kebijakan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto sangat penting. Saat ini tantangan di sektor industri media memang tidak mudah namun dirinya yakin media di Indonesia saat ini bisa tetap tangguh dan bisa terus berkembang.

"Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan publikasi Program 3 Juta Rumah. Dukungan dan peran media dalam sosialisasi program dan kebijakan perumahan bagi masyarakat sangat dibutuhkan," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat menjadi pembicara dalam Bisnis Indonesia Group BIG Conference 2025 dengan tema "Menggapai Asa Program 3 Juta Rumah" di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Menteri PKP juga menyampaikan 11 hal yang telah dilaksanakan Kementerian PKP bersama eksosistem perumahan serta mitra kerja termasuk Kementerian / Lembaga dalam Kabinet Merah Putih di sektor perumahan.
Adapun 11 hal tersebut antara lain BPHTB Gratis bagi MBR, PBG Gratis bagi MBR, Insentif PPN DTP Hingga 2026, Pelonggaran GWM BI dan FLPP.

Selain itu juga ada BSPS Swasta, Kredit Program Perumahan, FLPP Swasta. KPR FLPP Akad Massal Terbesar 26 ribu KPR FLPP dan target bulan Desember sebanyak 50 ribu, Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir Bersama PNM dan SMF, serta Efisiensi Program BSPS Mencapai 6 Persen melalui Pemilihan Toko Terbuka.

Menteri Ara mengatakan bahwa hingga saat ini telah terbangun belasan ribu rumah tanpa menggunakan uang negara, melainkan melalui model kolaborasi dan gotong royong bersama para pengusaha.

“Jadi tidak hanya membangun dan merenovasi rumah, tapi ekonominya berkembang. Kita harus membangun ekonominya juga, khususnya ekonomi kreatif,” tutur Menteri PKP.

Menurut Menteri PKP, partisipasi dunia usaha dan masyarakat ini merupakan langkah konkret menuju kedaulatan ekonomi, sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan melalui penyediaan hunian layak.

"Kami juga mengajak para wartawan yang bekerja di media untuk bisa memiliki rumah layak huni sesuai kriteria yang berlaku," katanya

Produk Industri Halal Raup Cuam JFEX Winter 2025

Kemenperin berhasil mencatatkan hasil yang sangat memuaskan pada partisipasinya dalam pameran the 7th Japan International Food & Beverage Expo (JFEX) Winter 2025 di Makuhari Messe, Chiba, Jepang. Pavilun Halal Indonesia yang menampilkan 13 co-exhibitor dengan beragam produk makanan dan minuman berupa olahan pangan, kopi, serta coklat dan teh berhasil menjadi paviliun internasional terbaik. 

“Tingginya antusiasme pengunjung yang datang ke paviliun Halal Indonesia baik dari masyarakat umum, buyer, distributor hingga potential partners di sektor retail menunjukkan menunjukkan besarnya minat pasar Jepang terhadap produk halal Indonesia. Hasil positif ini menjadi bukti bahwa produk halal Indonesia memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi," ujar Kepala Pusat Industri Halal Kemenperin Kris Sasono Ngudi Wibowo di Jepang (5/12).

Selama berlangsungnya kegiatan pada tanggal 3-5 Desember 2025, 4000 pengunjung hadir ke Paviliun Halal Indonesia dan berhasil mencatatkan capaian sebesar USD 10 juta, dengan rincian total transaksi sebesar USD 850 ribu, total komitmen USD 225 ribu, serta potensi transaksi sebesar USD 8,9 juta. 

Selain pameran, serangkaian agenda yang difasilitasi Kemenperin turut memberikan dampak positif, diantaranya melalui pertemuan bisnis antara pelaku industri halal nasional dengan distributor Jepang yang membuka peluang kemitraan baru serta perluasan pasar yang lebih luas. Sebanyak 161 kontak bisnis potensial terjalin, dan 1 komitmen Letter of Intent (LoI) telah ditandatangani antara PT Ladang Sehat Indonesia dengan TNC Okinawa sebagai distributor dengan nilai USD 225 ribu. Hal ini membuka peluang ekspansi produk halal Indonesia di pasar global. “Sebagai bagian dari Paviliun Kemenperin, keikutsertaan dalam JFEX Winter 2025 memberi banyak kesempatan untuk bertemu dengan potential buyer, tidak hanya yang berasal dari Jepang namun juga ada yang berasal dari negara lain seperti Jerman, Singapura, China, UK, dan Kanada,” ujar Ifana Azizah, Senior SPV Marketing Ladang Sehat Indonesia.

Selain itu, kunjungan ke salah satu Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang berada di Jepang juga menjadi sarana untuk mempelajari penerapan standar internasional, sistem audit, inovasi, digitalisasi layanan halal, penguatan kompetensi SDM, dan pengawasan rantai pasok. Hal ini membantu Indonesia menyempurnakan prosedur, menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperbaiki ekosistem halal, serta meningkatkan kredibilitas sertifikasi halal di mata internasional.

“Kami optimis bahwa capaian yang diraih dalam JFEX Winter 2025 ini akan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal dunia. Ke depan, Kemenperin akan terus mendorong partisipasi industri halal nasional dalam berbagai ajang internasional serta memperluas penetrasi pasar untuk mendukung ekspor dan pertumbuhan industri halal Indonesia,” pungkas Kris.

Mentan Amran Kirim Logistik Bantuan Bencana Satu Kapal Penuh ke Sumatra

Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melepas satu kapal penuh logistik bantuan untuk korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui KRI Banda Aceh 593 di Dermaga Kolinlamil, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/12/2025). Sebanyak 207 truk logistik diberangkatkan dalam misi kemanusiaan ini sebagai bagian dari program Kementan Peduli Bencana.

Hingga hari ini, total bantuan yang telah diberangkatkan mencapai Rp34,8 miliar, sebagai bagian dari komitmen bantuan Rp75 miliar yang terus disalurkan secara bertahap, dengan komposisi sebagai berikut:
    •    Beras: 25 ton
    •    Minyak goreng: 35 ton
    •    Gula: 38 ton
    •    Susu: 1.780 dus
    •    Mi instan: 3.115 dus
    •    Air mineral: 2.480 dus
    •    Lainnya: sarden, teh, kopi, pakaian, pampers, pembalut, perlengkapan salat, perlengkapan mandi, selimut, telur, obat-obatan, hingga genset.

“Total yang kita berangkatkan sekarang dengan kemarin 34,8 miliar. Tidak menutup kemungkinan ada lagi. Tadi pagi ada tambahan bantuan, kita kirim lagi terus menerus,” jelas Mentan Amran, Jumat (5/12/2025)

Kapal TNI AL tersebut akan menempuh rute Padang - Sibolga - Aceh, memastikan seluruh logistik tiba di titik prioritas berdasarkan koordinasi BNPB dan pemerintah daerah. Sehari sebelumnya, bantuan darurat juga dikirim melalui pesawat Hercules dan telah diterima BNPB di Aceh.

Mentan Amran menyampaikan bahwa bantuan yang dikirim merupakan kebutuhan mendesak warga di lapangan. Sebagian besar berupa pangan siap konsumsi karena banyak wilayah masih terisolasi dan mengalami keterbatasan akses energi.

“Kami mengecek langsung di lapangan apa kebutuhan masyarakat. Ternyata yang dibutuhkan adalah makanan siap saji, karena beras sudah cukup,” kata Mentan Amran.

Mentan Amran menegaskan bahwa seluruh bantuan merupakan gotong royong mitra strategis, dunia usaha, serta para pegawai Kementan. Karena itu, pengawalan dilakukan secara ketat dari titik keberangkatan hingga tiba di BNPB.

“Ini adalah bantuan yang diberikan oleh seluruh mitra strategis, pengusaha, dan pegawai Kementerian Pertanian. Kami bertanggung jawab sampai di tujuan. Jangan sampai ada yang disalahgunakan. Ini amanah,” tegasnya.

Selain program donasi, pemerintah juga mengirim 44 ribu ton beras dan 6 ribu ton minyak goreng sebagai dukungan reguler tanggap darurat.

Dalam situasi darurat, Mentan menegaskan bahwa setiap permintaan dari daerah harus langsung dipenuhi.

“Kemarin Wagup Aceh telepon minta minyak goreng dan beras. Dua ribu kilo minyak goreng langsung dikeluarkan, suratnya menyusul. Di Lhokseumawe minta seratus ton, keluarin dulu. Ini darurat,” tegasnya.

Pengawalan distribusi juga dilakukan secara berlapis. Tim gabungan dari pejabat eselon 1, UPT daerah, serta mitra strategis dikerahkan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengiriman ini diperkuat oleh TNI AL melalui pengoperasian KRI Banda Aceh 593, TNI AU melalui pesawat Hercules, dan dukungan Bulog serta BUMN pangan lainnya.

Mentan Amran memastikan seluruh bantuan sampai ke warga terdampak dan diterima dengan berita acara sebagaimana mestinya.

“Supaya bantuan saudara-saudara kita ini sampai sesuai jumlah yang disampaikan. Ini tabungan akhirat, amanah. Kami kawal sampai naik kapal, sampai masuk ke BNPB, sampai berita acara diterima,” ucapnya.

Dengan pengawalan berlapis, percepatan distribusi, dan dukungan lintas lembaga, Kementan memastikan seluruh bantuan bagi warga terdampak bencana di Sumatra tersalurkan dengan cepat, tepat, dan bertanggung jawab.

Pantau Penyaluran BLTS Kesra di Kantor Pos Jakarta Timur, Menko Airlangga: Jaga Daya Beli dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV

Jakarta, 4 Desember 2025,.Menjelang akhir tahun 2025, Pemerintah terus memperkuat berbagai program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam konteks tersebut, Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) menjadi salah satu intervensi penting yang dirancang untuk memberikan dukungan langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Pemerintah juga akan terus memastikan penyaluran BLTS Kesra berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.

“BLTS Kesra adalah bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah memastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada penerima yang berhak, sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan dan turut menopang pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pos Jakarta Timur, Kamis (4/12), sekaligus memantau penyerahan BLTS Kesra kepada masyarakat.

BLTS Kesra merupakan instrumen kebijakan Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mendukung pergerakan ekonomi nasional pada Triwulan IV Tahun 2025. Program ini dirancang agar bantuan dapat dimanfaatkan segera oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Hingga 3 Desember 2025, secara nasional BLTS Kesra telah diterima oleh 26 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 75% dari total target. Penyaluran dilakukan melalui Bank Penyalur serta PT Pos Indonesia, yang memegang peran strategis dalam menjangkau masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses layanan perbankan.

“Pemerintah mengapresiasi komitmen dan kesiapan PT Pos dalam mendukung kelancaran penyaluran BLTS Kesra ini,” lanjut Menko Airlangga.

Menko Airlangga menegaskan bahwa Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga guna memastikan validitas data penerima dan akuntabilitas penyaluran BLTS Kesra.

Pemerintah menargetkan penyelesaian penyaluran BLTS Kesra pada minggu kedua Desember 2025, sehingga manfaat bantuan dapat optimal dirasakan masyarakat dan memberikan dorongan nyata bagi perekonomian nasional menjelang akhir tahun.

“Verifikasi data dilakukan secara hati-hati bukan untuk menunda, melainkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tidak tumpang tindih dengan bansos reguler, dan dapat disalurkan secara cepat serta akuntabel segera setelah verifikasi dan validasi selesai,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir pada kesempatan tersebut antara lain yakni Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan, Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, Direksi PT Pos Indonesia, perwakilan Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan, serta para pemangku kepentingan terkait.

Wamenhan Hadiri Sidang Pleno Pengujian Materiil UU TNI di Mahkamah Konstitusi RI

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI), Donny Ermawan Taufanto, menghadiri Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sidang digelar di kantor Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Kehadiran Wamenhan Donny mewakili pemerintah sekaligus menegaskan komitmen Kemhan terhadap proses hukum yang transparan dan berkeadilan.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis, Yang Mulia Hakim Suhartoyo. Dari pihak DPR, Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Utut Adianto, hadir untuk memberikan keterangan resmi.

Dalam persidangan, Majelis Hakim Konstitusi meminta sejumlah tambahan keterangan dari pemerintah untuk memperkuat pertimbangan dalam memeriksa perkara. Permintaan tersebut disampaikan oleh empat Hakim Konstitusi guna memperkaya referensi sebelum majelis mengambil keputusan.

Usai persidangan, Wamenhan Donny memberikan penjelasan kepada pers. “Tadi kita mendapatkan permintaan dari Hakim. Ada empat Hakim yang meminta keterangan tambahan dari pemerintah untuk menambah referensi beliau-beliau dalam memutuskan, sehingga nanti putusannya dapat seadil-adilnya,” ujar Wamenhan.

Wamenhan turut didampingi oleh Dirjen Kuathan Kemhan, Karo Turdang Setjen Kemhan, serta Karo Hukum Setjen Kemhan. (Biro Infohan Setjen Kemhan)

Asuransi BMN Berbasis Pooling Fund Bencana Resmi Diluncurkan

Jakarta, 2/12/2025 Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara meresmikan peluncuran asuransi Barang Milik Negara (BMN) melalui skema pembiayaan pooling fund bencana di Jakarta pada Selasa (2/12). Skema ini menjadi langkah baru dalam memperkuat perlindungan aset negara dari risiko bencana, sekaligus menandai pembayaran premi pertama oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kepada konsorsium Asuransi BMN.

Hingga tahun 2025, total BMN yang telah diasuransikan melalui anggaran kementerian/lembaga mencapai Rp61 triliun. Dengan peluncuran skema baru melalui pooling fund bencana, cakupan asuransi tahun ini bertambah Rp30 triliun, berasal dari tiga kementerian percontohan, yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama. Dengan demikian, total BMN yang diasuransikan pada tahun 2025 mencapai Rp91 triliun.

“Saya berharap betul-betul bahwa kita akan melanjutkan ini terus ke depannya. Sehingga tahun 2026, saya akan meminta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memantau seluruh kementerian dan lembaga sebagai pengguna barang harus diasuransikan barang milik negaranya,” kata Wamenkeu Suahasil.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu mengungkapkan bahwa total BMN di sektor pendidikan, kesehatan, dan perkantoran sekitar Rp250 triliun. Untuk itu, Wamenkeu mengajak industri asuransi untuk memperbesar kapasitas layanannya. 

“Tahun ini yang sudah di-cover oleh asuransi adalah sekitar Rp61 triliun, seperempat. Ada tiga perempat lagi yang harus diasuransikan. Saya ingin menantang industri asuransi untuk memikirkan bagaimana mempercepat asuransi atas barang milik negara ini,” ujar Wamenkeu. 

Wamenkeu juga menekankan pentingnya kesiapan industri asuransi nasional dalam menyediakan produk, layanan, dan tata kelola yang sehat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator memiliki peran penting untuk memahami perkembangan program asuransi BMN tersebut.

“APBN mengeluarkan premi kepada industri asuransi. OJK harus mengerti ini,” kata Wamenkeu.

Pooling fund bencana adalah mekanisme pengelolaan dana bersama dari berbagai sumber, seperti APBN, APBD, hibah, investasi, dan penerimaan klaim asuransi, untuk pendanaan bencana yang memadai, cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Penyaluran pooling fund bencana dapat diberikan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat. Pooling fund bencana bertujuan untuk menciptakan dana asuransi bersama untuk perlindungan aset publik, termasuk pemulihan atas risiko kerusakan BMN, sehingga pelayanan umum yang berkelanjutan dan berkesinambungan tetap dapat dilaksanakan. 

Ke depan, pemerintah menargetkan agar pemerintah daerah juga dapat menjadi peserta asuransi dari pooling fund bencana, sehingga Barang Milik Daerah (BMD) ikut terlindungi. Jika terwujud, Indonesia akan memiliki sistem pengelolaan aset berbasis mitigasi risiko yang modern dan diakui secara internasional. 

“Ini adalah cita-cita besar. Kalau kita bisa lakukan, maka kita akan menjadi negara yang mengelola aset kita dengan jauh lebih modern dan kita akan muncul di tataran dunia sebagai negara yang melakukan pengelolaan aset ini dengan cara-cara yang jauh lebih modern,” ujar Wamenkeu.

Menutup sambutannya, Wamen Suahasil mengapresiasi dukungan seluruh pihak, termasuk DJKN, BPDLH, konsorsium asuransi BMN, kementerian/Lembaga pengguna barang, OJK, serta Bank Dunia yang telah terlibat sejak tahap awal pengembangan skema ini.

“Semoga kita bisa teruskan ke depan untuk Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.