Jakarta, 4 Desember 2025,.Menjelang akhir tahun 2025, Pemerintah terus memperkuat berbagai program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam konteks tersebut, Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) menjadi salah satu intervensi penting yang dirancang untuk memberikan dukungan langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Pemerintah juga akan terus memastikan penyaluran BLTS Kesra berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.
“BLTS Kesra adalah bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah memastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada penerima yang berhak, sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan dan turut menopang pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pos Jakarta Timur, Kamis (4/12), sekaligus memantau penyerahan BLTS Kesra kepada masyarakat.
BLTS Kesra merupakan instrumen kebijakan Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mendukung pergerakan ekonomi nasional pada Triwulan IV Tahun 2025. Program ini dirancang agar bantuan dapat dimanfaatkan segera oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Hingga 3 Desember 2025, secara nasional BLTS Kesra telah diterima oleh 26 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 75% dari total target. Penyaluran dilakukan melalui Bank Penyalur serta PT Pos Indonesia, yang memegang peran strategis dalam menjangkau masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses layanan perbankan.
“Pemerintah mengapresiasi komitmen dan kesiapan PT Pos dalam mendukung kelancaran penyaluran BLTS Kesra ini,” lanjut Menko Airlangga.
Menko Airlangga menegaskan bahwa Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga guna memastikan validitas data penerima dan akuntabilitas penyaluran BLTS Kesra.
Pemerintah menargetkan penyelesaian penyaluran BLTS Kesra pada minggu kedua Desember 2025, sehingga manfaat bantuan dapat optimal dirasakan masyarakat dan memberikan dorongan nyata bagi perekonomian nasional menjelang akhir tahun.
“Verifikasi data dilakukan secara hati-hati bukan untuk menunda, melainkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tidak tumpang tindih dengan bansos reguler, dan dapat disalurkan secara cepat serta akuntabel segera setelah verifikasi dan validasi selesai,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir pada kesempatan tersebut antara lain yakni Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan, Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, Direksi PT Pos Indonesia, perwakilan Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan, serta para pemangku kepentingan terkait.
