Presiden Joko Widodo ajak para pelaku industri jasa keuangan untuk perhatikan pertumbuhan kredit dan bergerak aktif membantu masyarakat kecil dalam mengembangkan sektor-sektor usaha rakyat. Ia juga berpesan agar bantuan kredit diberikan kepada sektor-sektor produktif untuk mendorong kesejahteraan rakyat. Demikian disampaikannya dalam pertemuan awal tahun dengan para pelaku industri jasa keuangan di Istana Negara, Jumat, 13 Januari 2017.
"Masih banyak sekali sebetulnya yang bisa ditingkatkan, terutama di sektor-sektor usaha rakyat. Jangan semangatnya kalau urus yang besar-besar. Saya senang yang besar berkembang, tapi saya lebih senang kalau yang kecil ini ikut berkembang. Memang pusing mengurus rakyat. Kredit untuk rakyat itu pusing karena banyak sekali. Tapi itulah pekerjaan mulia yang harus kita lakukan untuk mereka," ujarnya.
Dilansir dari Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Presiden juga berpesan pada para pemerintah daerah untuk bersama dengan pemerintah pusat membantu masyarakat kecil agar lebih produktif. Bantuan tersebut salah satunya dapat berupa subsidi bunga yang dapat meringankan beban masyarakat.
"Yang besar memberikan dukungan kepada yang masih kurang, kenapa tidak bisa? Saya minta kepada Gubernur memberikan subsidi-subsidi bunga kepada yang kecil-kecil tadi dari APBD. Jangan sampai sekarang kita ini senang memberi bantuan-bantuan sosial yang tidak produktif. Berikan bantuan-bantuan itu kepada hal yang produktif, untuk memberikan injeksi kepada masyarakat agar mereka semuanya produktif," lanjutnya.
Terkait dengan upaya peningkatan dan pemberian bantuan kredit, Presiden turut menekankan gerak aktif para pelaku industri jasa keuangan.
"Kejar mereka, jangan tunggu mereka. Kalau cuma menunggu tidak akan mereka datang ke bank. Mau buka pintunya saja bingung karena ditutup semua. Kantor bank kok tutup semua? Ya tutup kalau tidak datang kena sensor ya tidak akan terbuka. Banyak yang masih seperti itu. Jadi saya kira Bapak/Ibu dan Saudara-saudara semuanya, kejar mereka, beri mereka," tegas Presiden.
Gerak aktif tersebut perlu dilakukan agar masyarakat tak terjerat hutang pada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Padahal, pemerintah telah menyiapkan bantuan kredit dengan bunga yang hanya sembilan persen per tahun.
Optimis Hadapi Perekonomian
Di tengah ketidakpastian global yang sedang melanda, Presiden tetap mengajak rakyat untuk senantiasa optimis. Sebab menurutnya, kesulitan apapun akan teratasi bila dihadapi dengan rasa optimis.
"Kita harapkan pada tahun ini semuanya optimis. Jangan ada kata-kata pesimis. Kesulitan apapun, tantangan yang banyak apapun, harus kita hadapi dengan rasa optimis. Dunia juga sama, kalau pemimpin-pemimpinnya tidak memberikan rasa optimis, bagaimana rakyatnya. Sulit? Iya sulit. Tantangan banyak? Iya tantangan banyak. Ekonomi global turun? Iya benar. Tapi setiap tantangan itu pasti ada juga kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil," jelas Presiden.
Terlebih, posisi Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi dunia masih berada pada posisi yang sangat baik. Bila dibandingkan dengan negara-negara G20 misalnya, Indonesia berada pada posisi tiga besar di bawah India dan Tiongkok.
Demikian halnya dengan tingkat inflasi. Selama beberapa tahun ke belakang, tingkat inflasi di Indonesia pernah mencapai angka 8 hingga 9 persen.
"Coba kita lihat sisi inflasi kita. Angka-angka ini harus kita sampaikan untuk menguatkan rasa optimisme bahwa fundamental ekonomi kita adalah baik. Inflasi kita lihat tahun yang lalu 3,35. Pada tahun-tahun sebelumnya, kita 8 sampai 9. Sudah bisa kita injak sampai 3,35. Ini juga bukan angka yang mudah diperoleh," ungkapnya yang langsung disambut tepuk tangan hadirin.
Namun, Presiden tetap mengingatkan soal kesenjangan di Indonesia. Meski angka gini ratio di Indonesia kini menurun, hal tersebut masih tetap merupakan peringatan bagi pemerintah agar terus bekerja lebih keras.
"Kita memang sudah pada posisi yang kuning menuju ke merah. Lebih dari 14 tahun catatan saya gini ratio kita naik terus. Yang terakhir 0,41, tapi alhamdulillah tahun kemarin bisa diturunkan menjadi 0,397. Turunnya sedikit, tapi turun jangan naik. Angka kesenjangan inilah yang menjadi tantangan berat kita," tutur Kepala Negara.
Tampak hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.
