Kementerian Perindustrian berkomitmen memacu pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) nasional yang berorientasi ekspor melalui berbagai kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan devisa negara dan serapan tenaga kerja. Langkah yang dilakukan pemerintah antara lain dengan fasilitasi kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), pembiayaan penjaminan asuransi dan jasa konsultasi, serta pemberian mesin produksi.
“IKM merupakan salahsatu penyumbang utama sektorindustri pengolahan di Indonesia karena keunggulannya sebagai subsektor industri padat karya dan pemasok kebutuhan pasar domestik,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Boyolali, Jawa Tengah, Senin (30/1).
Pada kesempatan tersebut, Menperin mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara peluncuran kebijakan fasilitas KITE IKM, kemudian dilanjutkan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani MoU tentang Pengembangan IKM Berorientasi Ekspor dan menyerahkan bantuan mesin dan peralatan produksi kepada IKM logam di Dusun Tumang, Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Hadir pula Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi,Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan anggota Komisi VI DPR RI.
Menperin menegaskan, potensi IKM terus tumbuh. Pada awal 2016, kontribusi sektor IKM terhadap pertumbuhan industri non-migas meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Selanjutnya, ekspor IKM periode Januari-November 2016 mencapai USD24,7 miliar atau memberikan kontribusi 24,8 persen terhadap total ekspor industri non-migas.
IKM juga mampu menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan sektor lainnya. Serapan tenaga kerja pada sektor ini pada awal tahun 2016 mencapai 97,22 persen. “Pada tahun 2016, IKM di Indonesia tumbuh mencapai 166 ribu unit atau meningkat 4,5 persen dibandingkan tahun 2015 dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 350 ribu orang,” ungkapnya.
Mengenai KITE, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi IKM dalam mengimpor bahan baku untuk proses produksi yang akan diekspor kembali sebagai produk jadi. Selain itu, IKM juga akan diberikan insentif berupa pembebasan bea cukai serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
Selanjutnya, Menperin menjelaskan, MoU yang berlaku untuk tiga tahun sejak tanggal ditandatangani ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama antara Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian dengan Indonesia Eximbank dalam bentuk penyediaan dan pertukaran data terkait IKM, pelatihan manajemen ekspor, serta sosialisasi dan fasilitas kepada IKM berorientasi ekspor.
Airlangga mengatakan, pihaknya lebih memilih lembaga pembiayaan yang sudah ada, yakni Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekspor produk-produk IKM. “Daripada mendirikan lembaga baru, kami lebih baik menggunakan yang existing seperti LPEI. Kami perluas dulu scope dari LPEI, nanti kami dorong juga pembiayaan jangka panjang yang lebih murah,” tuturnya.
LPEI akan memberikan dukungan kepada IKM melalui jasa konsultasi, salah satunya dalam bentuk program Coaching Program for New Exporter (CPNE), yang merupakan program berkelanjutan bagi rintisan eksportir baru dengan cara mempersiapkan pelaku IKM melalui pelatihan, pameran dan bimbingan. "Karena kami ingin mendorong IKM untuk ekspor. Jadi kalau ekspor, pasarnya lebih terjamin dengan risiko yang lebih sedikit," tegas Airlangga.
Dari sisi pembiayaan, lembaga ini akan memfasilitasi IKM dengan memberikan akses pendanaan yang mudah, murah dan dengan suku bunga kompetitif, bagi IKM yang membutuhkan modal kerja maupun investasi dalam rangka ekspor. LPEI juga akan menggandeng Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk mendorong ekspor IKM dalam negeri.
Sementara itu, Presiden juga menyaksikan Menperin dan Menkeu menyerahkan secara simbolisbantuan mesin dan peralatan produksi kepada pelaku IKM logam Tumang. Sebanyak 62 unit mesin danperalatan produksi IKM yang akan distribusikan, terdiri dari bor duduk, mesin gurinda tangan 4”, mesinbor tembak, las argon rhino, tabung argon, mesin roll plat, mesin press logam, genset, dan kompresorbensin 5.5 HP.
“Selain diberikan pembinaan secara konvensional melalui fasilitasi pelatihan serta bantuan alat dan permesinan, IKM juga diperkenalkan dengan sarana digital yang mampu mempromosikan produk dengan lebih luas, namun dengan biaya minimal,” papar Airlangga. Untuk itu, melalui penerapan e-smart IKM, pelaku usaha kreatif ini diharapkan dapat menghadapi era industri yang mengandalkan pertukaran data pada teknologi manufaktur atau Industri 4.0.
Upaya tersebut, lanjut Airlangga, dilakukan agar IKM tidak hanya selesai di sektor produksinya saja,tetapi produk dan profilnya dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Keuntungannya, jika ada investor yangingin mencari partner bisnis, IKM dapat mengambil kesempatan tersebut secara langsung dan tanpa. “Dengan digitalisasi, yang paling diuntungkan adalah IKM bisa saling tukar informasi danmengembangkan usahanya secara bersama-sama. Selain itu, semua bisa dikerjakan dan diakses denganlebih cepat,” paparnya.
Dalam rangkaian acara ini, Kemenperin memfasilitasi beberapa stand pameran bagi IKM. Presiden didampingi Menperin dan Menkeu meninjau prototipe mobil pedesaan yang rencananya dijual serharga Rp. 60 juta serta melihat sepeda motor yang dilapisi logam kuningan produksi Setya Budhi Gallery asal Desa Tumang, Boyolali, Jawa Tengah.
Kemudian, Menperin juga menyempatkan untuk melakukan temu usaha dengan IKM logam Tumang. Kerajinan logam yang dihasilkan dari sentra IKM Tumang telah menembus pasar ekspor. Produk dari perajin tembaga dan kuningan ini 53 persen didistribusikan ke Malaysia, Jepang, Australia, Perancis, Italia, Inggris, Rusia, Korea, Dubai, Abu Dhabi, dan Amerika Serikat, sedangkan sisanya untuk pasar lokal.
Dari dialog tersebut, pelaku IKM mengusulkan beberapa gagasan kepada Menperin, antara lain keinginan membentuk koperasi baru, pemenuhan bahan baku tembaga dan alumunium lembaran, pelatihan desain, pembetukan pusat logistik berikat serta mengemas aktivitas IKM logam sebagai kegiatan pariwisata. Hal ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM logam Tumang.
“Kami akan menindaklanjuti usulan-usulan ini, sekaligus disinkronkan program pemerintah pusat dan daerah. Khusus untuk desain, Bapak Presiden berpesan untuk mengajak desainer luar negeri khususnya Perancis dan Italia agar tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri,” terang Airlangga.
