Hadapi Era Digitalisasi, Menteri PANRB: Lulusan Politeknik SSN Dituntut Jadi Benteng Pertahanan Siber Negara

DEPOK – Proses digitalisasi pemerintahan yang berkembang pesat memicu tantangan baru yang semakin kompleks. Di tengah integrasi data dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang kian masif, ancaman siber kini bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan telah bergeser menjadi bagian dari ketahanan negara.

"Digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik adalah keniscayaan. Namun, semakin banyak aktivitas masyarakat dan pemerintahan yang berpindah ke ruang digital, semakin besar pula risiko ancaman yang dihadapi. Di sinilah peran krusial lulusan Politeknik SSN untuk hadir sebagai benteng pertahanan siber yang melindungi data, infrastruktur kritis, dan kerahasiaan negara," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat menjadi orator pada Orasi Ilmiah Wisuda Sarjana Terapan Politeknik Siber dan Sandi Negara TA 2026 di Kantor BSSN, Depok (22/9/2026).

Menteri Rini menjelaskan, intensitas serangan siber terus meningkat, yang ditandai dengan maraknya varian ransomware, celah keamanan zero-day, serta potensi kerugian ekonomi yang masif. Namun, fokus utama pemerintah saat ini adalah melindungi sektor-sektor strategis yang menjadi sasaran utama penyerangan, seperti energi, transportasi, keuangan, kesehatan, dan infrastruktur layanan publik.

"Ketika layanan publik bergantung pada sistem digital, ketahanan siber menjadi bagian dari ketahanan negara. Dampak serangan siber tidak lagi berhenti pada teknologi, tetapi langsung dirasakan masyarakat dan mengganggu keberlangsungan pelayanan pemerintah," ujarnya.

 

Menteri Rini menambahkan, perkembangan AI juga membuat lanskap ini semakin kompleks. AI dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pertahanan. Tetapi teknologi yang sama juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan penyerang.

"Karena itu, keamanan siber tidak lagi cukup kita lihat sebagai persoalan teknis. Ketika layanan publik bergantung pada sistem digital, ketahanan siber juga menjadi bagian dari ketahanan negara," imbuhnya.

Menteri Rini juga mengatakan, dalam implementasi pemerintah digital, terdapat tujuh aspek krusial yang saling mendesak dan perlu menjadi perhatian. Pertama, risiko sistemik yang saling terhubung; kedua, dua sisi mata pisau AI; ketiga, data sebagai aset sekaligus target utama; keempat, penerapan security by design dan privacy by default, kelima, keamanan siber merupakan bagian dari tata kelola; keenam, faktor manusia tetap menjadi kunci utama, serta; ketujuh, risiko ketergantungan pihak ketiga.

"Dengan tantangan yang semakin kompleks ini, keamanan siber kini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak hanya diukur dari seberapa canggih aplikasi yang dibuat, melainkan seberapa aman ekosistem digital tersebut melindungi data masyarakat dan negara," ungkapnya.

Menteri Rini menerangkan, saat ini, pemerintah tengah memasuki era human–machine collaboration, di mana pekerjaan administratif dan rutin mulai dialihkan ke sistem otomasi, algoritma, dan AI.

Pergeseran ini tidak mengurangi peran manusia, melainkan menaikkan standar kompetensi ASN ke tingkat yang lebih tinggi. Peran ASN kini berfokus pada pekerjaan dengan nilai tambah tinggi, seperti analisis mendalam, pengambilan keputusan strategis, komunikasi, kolaborasi, serta penyelesaian masalah yang kompleks. Oleh karena itu, penguasaan terhadap data, sistem digital, dan AI kini menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar.

"Saudara tidak hanya akan menjadi pengguna teknologi. Saudara akan menjadi orang yang ikut memastikan teknologi tersebut dapat digunakan secara aman. Ketika AI digunakan, Saudara harus memahami manfaat sekaligus risikonya. Ketika data semakin banyak dipertukarkan, Saudara harus memahami bagaimana data tersebut dilindungi," tegasnya.

Dalam sebuah orasi ilmiah yang penuh motivasi, Menteri Rini menekankan bahwa kewenangan digital merupakan sebuah amanah besar yang menuntut tanggung jawab tinggi. Para lulusan dan talenta digital baru diingatkan bahwa pengetahuan dan akses eksklusif yang dimiliki harus diimbangi dengan nilai-nilai integritas yang kuat.

Menurutnya, untuk menghadapi kompleksitas masa depan, Indonesia membutuhkan talenta digital terintegrasi yang merangkum tiga pilar utama, yaitu head, hand, dan heart.

"Pilar pertama adalah head (kompetensi). Para praktisi digital dituntut untuk berpikir strategis berbasis ilmu dan data. Pilar kedua, hand (eksekusi), menekankan bahwa ilmu pengetahuan baru akan benar-benar bermanfaat ketika berhasil diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Pilar ketiga, sekaligus yang paling krusial adalah heart (karakter). Mengingat sistem, data, dan informasi yang dikelola bersifat sangat vital bagi negara, peningkatan kemampuan dan akses wajib diiringi dengan tanggung jawab yang besar," ungkapnya.

Sebelum menutup arahan, Menteri Rini berpesan agar para wisudawan dan wisudawati selaku garda depan transformasi digital untuk menguasai teknologi, pahami risiko, jaga amanah, terus beradaptasi, serta harus memberikan dampak bagi masyarakat.

"Gunakan ilmu yang Saudara miliki untuk memberikan manfaat. Gunakan keahlian Saudara untuk menjaga negara. Dan gunakan setiap kewenangan yang dipercayakan kepada Saudara dengan penuh tanggung jawab," tutupnya

Tinjau Yonif TP 337/Sutajaya di Cirebon, Menhan Sjafrie Tegaskan Peran Strategis Yonif TP dalam Sishankamrata

Cirebon – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin melanjutkan rangkaian kunjungan kerja (kunker) ke Marshalling Area Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 337/Sutajaya di Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (22/9/2026).

Pada kesempatan pertama, Menhan Sjafrie menerima paparan mengenai kesiapan pangkalan, serta program kerja satuan. Selanjutnya, Menhan RI beserta rombongan melaksanakan peninjauan area pangkalan dan memberikan pengarahan langsung kepada seluruh prajurit Yonif TP 337/Sutajaya.

Dalam pengarahannya, Menhan Sjafrie menekankan bahwa sebagai Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang memiliki dua fungsi utama, setiap prajurit wajib menguasai kualifikasi tempur mendasar sekaligus kemampuan teritorial pembangunan.

“Sebagai satuan tempur, kemampuan menembak, bela diri, serta patroli untuk mencari dan menemukan sasaran adalah hal mutlak yang harus dimiliki. Di sisi lain, fungsi konstruksi, produksi, yang mencakup peternakan, perikanan, dan pertanian, serta pelayanan kesehatan harus mampu dilaksanakan secara optimal sebagai bagian dari fungsi teritorial pembangunan,” tegas Menhan RI.

Menhan menambahkan bahwa pembentukan Yonif TP ini sangat selaras dengan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dan strategi pertahanan pulau-pulau besar yang dianut Indonesia dalam menjaga kedaulatan NKRI. Ke depan, setiap Yonif TP yang sedang dan akan dibangun di seluruh Kota/Kabupaten di Indonesia diharapkan siap dan tangguh menghadapi berbagai dinamika kontinjensi, baik dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Senada dengan Menhan, Wakil Panglima TNI (Wapang TNI) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dalam pengarahannya turut menggarisbawahi pentingnya kesiapan personel di dua bidang tersebut. Wapang TNI meminta unsur pimpinan dan prajurit untuk terus menempa diri agar siap menjalankan peran ganda satuan secara profesional.

“Siapkan seluruh personel secara maksimal, baik dalam kapasitasnya sebagai satuan tempur yang andal maupun sebagai satuan teritorial pembangunan yang mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat dan wilayah sekitar,” ujar Wapang TNI.

Turut hadir mendampingi Menhan RI dalam kunjungan kerja ini antara lain Wakil Panglima TNI, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan, Kepala Badan Logistik Pertahanan (Kabaloghan) Kemhan, Serta Kepala Staf Kodam III/Siliwangi

Dorong Investasi Berkualitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pemerintah Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Pemerintah terus memperkuat keterbukaan informasi yang menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan ekosistem investasi yang berkualitas, kepastian berusaha, serta memperkuat kepercayaan investor. Informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses menjadi modal penting untuk mengoptimalkan potensi investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Tema ini sangat relevan terutama dengan ketidakpastian global dan disrupsi teknologi. Keterbukaan informasi itu menjadi kunci dalam mengurangi ketidakpastian itu sendiri dan memperkuat investor confidence,” tutur Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam acara Diseminasi Keterbukaan Informasi Publik yang bertema “Informasi Terbuka, Investasi Berkualitas, Hilirisasi Berdampak” di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (21/09).

Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Rudy Salahuddin dalam sambutannya saat membuka acara tersebut, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan agenda bersama yang membutuhkan kolaborasi dan sinergi antar badan publik. “Dengan tata kelola informasi yang semakin baik, kita berharap dapat memperkuat kepercayaan publik, mendukung penciptaan iklim investasi yang berkualitas, serta memastikan kebijakan investasi dan hilirisasi dapat dipahami dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sesmen Rudy.

Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Haryo juga menyampaikan bahwa di tengah dinamika geopolitik, fragmentasi perdagangan, dan volatilitas pasar keuangan global, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang solid. Ekonomi Indonesia pada Semester I-2026 tumbuh 5,45% (yoy), sementara inflasi Agustus 2026 tercatat sebesar 3,19%(yoy). Dari sisi investasi, realisasi investasi Semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% (yoy). Cadangan devisa pada Agustus 2026 mencapai sekitar USD146 miliar dan surplus neraca perdagangan Januari–Juni 2026 mencapai USD3,58 miliar. Sementara itu, S&P mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil.

Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 dan 8 persen pada 2029 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat sejumlah prasyarat yang perlu diperkuat, antara lain pertumbuhan investasi yang lebih cepat dari pertumbuhan PDB, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta peningkatan ekspor bernilai tambah dan efisiensi logistik. Dalam konteks tersebut, investasi perlu terus diarahkan pada sektor dan proyek yang memiliki nilai tambah tinggi serta mampu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian daerah.

“Investasi menjadi motor penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, seluruh investasi akan bermuara di daerah dan sangat bergantung pada kesiapan ekosistem di daerah. Karena itu, daerah perlu memastikan informasi investasi tersedia secara jelas, konsisten, dan mudah diakses, guna mengurangi informasi asymmetry, memperkuat business certainty, serta meningkatan kepercayaan investor dalam mengambil keputusan investasi,” ujar Staf Ahli Haryo.

Dalam memberikan kepastian berusaha, Pemerintah juga terus memperkuat implementasi sistem Online Single Submission (OSS) melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025. Ke depan, Informasi investasi yang dibutuhkan investor tidak hanya berkaitan dengan perizinan, tetapi juga mencakup profil dan potensi ekonomi daerah, tata ruang, infrastruktur, energi dan utilitas, insentif, komoditas unggulan, local supply chain, hingga keberadaan UMKM dan industri pendukung. Selain itu, Pemerintah terus mendorong penyelesaian berbagai hambatan investasi melalui Satgas Debottlenecking. Hingga 31 Agustus 2026, telah diterima 177 aduan dari pelaku usaha dan sebanyak 135 aduan telah diselesaikan. Aduan tersebut mencakup berbagai isu, antara lain perizinan, perpajakan, kepabeanan, tata ruang, logistik, dan energi.

Lebih lanjut, dalam RPJMN 2025–2029, terdapat sektor prioritas hilirisasi meliputi pertambangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, dimana sebanyak 28 komoditas prioritas memiliki potensi investasi hingga USD618,1 miliar, potensi ekspor USD857,9 miliar, serta penyerapan lebih dari 3 juta tenaga kerja hingga 2040. Untuk menangkap peluang tersebut, keterbukaan informasi diperlukan agar potensi hilirisasi dapat berkembang optimal dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat. Di sisi lain, penguatan investasi di daerah juga penting untuk mendorong pemerataan sumber pertumbuhan. Pemerintah juga terus mengembangkan KEK sebagai pusat investasi strategis, dimana hingga Juni 2026 terdapat 25 KEK dengan investasi kumulatif sekitar Rp368 triliun dan penyerapan lebih dari 283 ribu tenaga kerja.

Sejalan dengan hal tersebut, Kemenko Perekonomian terus memperkuat tata kelola informasi publik yang terbuka dan berkualitas guna mendukung iklim investasi dan pembangunan daerah. Sejak 2020, Kemenko Perekonomian telah mempertahankan predikat “Informatif” selama enam tahun berturut-turut, dimana di tahun 2025 mencapai nilai 95,47. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi publik mencapai 94,72 atau kategori A/Sangat Baik. “Kami berharap semoga kegiatan ini dapat semakin memperkuat komitmen kita dalam menghadirkan informasi yang berkualitas, membangun kepercayaan publik, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, termasuk di daerah-daerah,” pungkas Staf Ahli Haryo.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Ketua Bidang Strategi dan Riset Komisi Informasi Pusat (KIP) Joemarthine Chandra, Juru Bicara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sekaligus Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Riyatno, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Politik Kementerian Komunikasi dan Digital Arnanto Nurprabowo, dan Plt. Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Yanuar Reza.

Menteri PKP Tinjau Bedah Rumah di Petamburan, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung kondisi sejumlah rumah calon penerima bantuan Program Bedah Rumah di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2026). Kunjungan dilakukan untuk melihat kondisi rumah masyarakat sekaligus memastikan pelaksanaan Program Bedah Rumah di lapangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan calon penerima bantuan.

Dalam kunjungan tersebut, Maruarar melihat kondisi tiga rumah calon penerima bantuan, yakni Siti Nurbaiti, Muhadi, dan Elin Nustiana. Ketiganya merupakan warga Petamburan yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan Bedah Rumah.

Salah satunya adalah Siti Nurbaiti yang tinggal bersama suami, dua anak, dan kakaknya di rumah seluas 42,5 meter persegi. Siti sehari-hari mengurus rumah tangga, sementara suaminya, Dadang Lesmana, bekerja sebagai pemulung botol dengan penghasilan sekitar Rp500.000 per bulan.

Rumah yang ditempati Siti juga mengalami sejumlah kerusakan. Atap rumah bocor, sebagian besar dinding retak, dan beberapa bagian bangunan telah lapuk. Kondisi tersebut membuat rumah juga rawan terdampak banjir ketika hujan.

Kondisi serupa terlihat di rumah Muhadi yang telah ditempatinya selama sekitar 50 tahun. Rumah seluas 40 meter persegi tersebut dihuni Muhadi bersama empat anggota keluarganya. Saat ini Muhadi tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap.

Hasil verifikasi menunjukkan sejumlah bagian rumah membutuhkan perbaikan. Kondisi struktur bangunan, mulai dari pondasi, sloof, kolom, ring balok, dinding, hingga rangka atap, teridentifikasi sudah tidak kokoh. Bagian atap rumah juga hanya menggunakan plastik dan terpal.

Sementara itu, Elin Nustiana tinggal bersama suami dan tiga anaknya di rumah seluas 25 meter persegi. Elin sehari-hari mengurus rumah tangga, sedangkan suaminya bekerja sebagai buruh bengkel dengan penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan.

Melihat kondisi tersebut, Maruarar menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat yang belum mampu memperbaiki rumahnya secara mandiri. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni dapat memperoleh akses terhadap program tersebut dengan prosedur yang mudah dan tidak mempersulit.

“Saya rasa kita menemukan rumah yang tidak layak huni. Kita lihat profil rumahnya sangat parah dari lantainya, atapnya, dan mayoritas bocor. Jadi ini ada di pusat Jakarta, di Petamburan, di Tanah Abang. Kita bisa menemukan masih ada yang berpenghasilan Rp500 ribu. Ini sangat memprihatinkan karena kesenjangan di Jakarta sangat tinggi sehingga negara harus hadir. Bagaimana kita hadir di pusat-pusat kemiskinan dan rumah-rumah yang kumuh,” ujar Maruarar.

Ia menjelaskan, masyarakat yang menjadi sasaran Program Bedah Rumah harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya adalah menempati satu-satunya rumah yang dimiliki dalam kondisi tidak layak huni.

“Pak Prabowo pesannya buat aturan yang gampang dan tidak mempersulit rakyat. Kita niatnya cuma membantu supaya rumah rakyat jangan sampai ada yang kumuh, jangan sampai tidak sehat, jangan pakai asbes, karena asbes itu tidak sehat,” ujar Maruarar.

Di Jakarta, Program Bedah Rumah terus diperluas. Pada 2025, program ini telah memperbaiki 158 unit rumah, sementara pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 10.300 unit. Khusus Jakarta Pusat, jumlah tersebut meningkat dari 10 unit pada 2025 menjadi 2.000 unit pada 2026.

Sementara itu, Kecamatan Tanah Abang yang pada 2025 belum mendapatkan alokasi Program Bedah Rumah, pada 2026 mendapatkan alokasi sebanyak 105 unit rumah.

Camat Tanah Abang Dwiarti Indiarti Utami menyambut baik pelaksanaan Program Bedah Rumah di wilayahnya. Menurutnya, program tersebut mendapat antusiasme luar biasa dari warga.

“Antusias warga luar biasa karena belum pernah ada program bedah rumah yang tanpa surat kepemilikan. Jadi, program Presiden melalui Pak Menteri ini merupakan dobrakan yang bagus bagi warga, karena Kelurahan Petamburan merupakan kelurahan terpadat di Tanah Abang,” ujar Dwiarti.

Maruarar juga meminta pemerintah daerah mendukung pelaksanaan program melalui penyediaan data calon penerima yang valid. Hal tersebut diperlukan agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia menegaskan pelaksanaan program harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan bebas dari pungutan maupun permintaan uang kepada penerima bantuan.

Program Bedah Rumah diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih aman dan sehat sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi kesenjangan kualitas hunian di kawasan perkotaan.

Menhub Dudy: Harhubnas Harus Menjadi Momentum Evaluasi dan Perbarui Komitmen Pelayanan kepada Masyarakat

Jakarta – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan peringatan Hari Perhubungan Nasional tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan, namun Harhubnas harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pelayanan, sekaligus memperbarui komitmen kita kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Menhub Dudy saat memimpin Upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (17/9).

“Harapan masyarakat terhadap layanan transportasi terus meningkat. Membangun transportasi Indonesia bukan pekerjaan mudah, menuntut kita untuk terus memperkuat keselamatan, memperluas konektivitas antardaerah, dan menghadirkan sistem transportasi yang andal serta berkelanjutan. Karena itu, Hari Perhubungan Nasional tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pelayanan, sekaligus memperbarui komitmen kita kepada masyarakat,” kata Menhub.

Menhub Dudy turut menyampaikan keprihatinan atas berbagai musibah transportasi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Ia menyatakan peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut sejatinya mengingatkan Insan Perhubungan pada satu hal yang sangat mendasar yakni keselamatan.

“Hari Perhubungan Nasional tahun ini kita peringati dalam suasana yang penuh makna. Kita memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas banyak pekerjaan yang telah kita selesaikan. Namun demikian, pikiran dan hati kita juga diliputi keprihatinan atas berbagai musibah transportasi yang terjadi belakangan ini. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Perhubungan, saya kembali menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan,” ujar Menhub Dudy.

Dalam transportasi, keselamatan tidak pernah boleh menjadi rutinitas administratif terhadap sistem yang telah dibangun dan diawasi. “Keselamatan adalah tanggung jawab moral. Lebih dari itu, keselamatan adalah harga diri Insan Perhubungan,” tegas Menhub.

Penegasan tersebut, menurut Menhub, menjadi semakin penting karena Insan Perhubungan bekerja di tengah lingkungan yang semakin kompleks. Keselamatan dan konektivitas transportasi tetap harus dijaga secara bersamaan. Karena itu, Insan Perhubungan harus berani menghentikan operasi ketika keadaan tidak aman dan harus cepat mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus.

Menhub Dudy juga menjelaskan, transportasi tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan kendaraan dan infrastruktur semata. Presiden Prabowo Subianto bahkan menegaskan pentingnya konektivitas antara pusat-pusat produksi dan permukiman untuk menurunkan biaya angkut dan biaya logistik, serta memperluas pemerataan pembangunan.

“Hari Perhubungan Nasional 2026 mengusung tema Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju. Ini sejalan dengan tujuan utama transportasi yang dapat mempertemukan keluarga, membuka kesempatan kerja, membawa bahan pangan, menggerakkan industri, serta menghadirkan negara sampai ke wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil,” ungkap Menhub.

Ke depan, Menhub Dudy mengingatkan bahwa tugas Insan Perhubungan tidaklah ringan. Seluruh jajaran harus menjaga layanan keperintisan, memperkuat angkutan masal perkotaan, serta membangun integrasi antarmoda sambil terus-menerus memperbaiki sistem logistik.

Menhub menambahkan kemajuan teknologi membuat pengawasan sektor transportasi jadi semakin transparan dan efektif. Transformasi digital membuat perjalanan lebih selamat, kepatuhan yang lebih baik, dan sistem logistik yang semakin tertib.

“Namun secanggih apapun teknologi, ujung dari pelayanan publik tetaplah manusia. Aplikasi, sistem pengawasan, serta infrastruktur terbaik pada akhirnya berpulang kepada integritas kita. Karena itu, 5 Citra Manusia Perhubungan tidak boleh sekadar dihafalkan. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, tangguh menghadapi tantangan, serta bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan harus terlihat dalam cara kita bekerja setiap hari,” tutur Menhub.

Menhub Dudy mengungkapkan Insan Perhubungan tidak selamanya bekerja di garis depan. Masyarakat tidak selalu melihat petugas yang memeriksa landasan, yang mengawasi pergerakan kapal, yang memastikan persinyalan kereta terus bekerja, sampai mengatur navigasi dan lalu lintas. Ia pun menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Insan Perhubungan atas pengabdian yang telah dilakukan.

“Di momen ini, saya juga mengajak seluruh Insan Perhubungan untuk menjadikan bulan ini sebagai Bulan Keselamatan Transportasi. Mari jadikan bulan ini untuk membangun budaya keselamatan yang lebih kuat sepanjang tahun,” pungkas Menhub Dudy.

Turut hadir dalam upacara ini, seluruh Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Wamen Todotua Resmikan Peluncuran Bioethanol Development Center di Lampung

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu meresmikan Launching Bioethanol Development Center di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Senin (14/9). Proyek yang dikembangkan melalui kerja sama PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) tersebut menjadi salah satu langkah konkret dalam menyiapkan kapasitas industri bioethanol nasional seiring meningkatnya kebutuhan energi dan rencana peningkatan campuran bioethanol hingga E20.

“Perjalanan kami, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkolaborasi dengan PNRE dan Toyota (TMMIN) ini merupakan milestone yang penting. Setelah beberapa kali melakukan koordinasi, kita sampai pada tahap launching. Fokus selanjutnya adalah menjaga momentum agar investasi terealisasi dan proyek dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Todotua.

Kebutuhan pengembangan bioethanol semakin besar seiring konsumsi bensin nasional yang diproyeksikan meningkat dari sekitar 37,3 juta kiloliter pada 2025 menjadi 39,7 juta kiloliter pada 2029. Sementara itu, kapasitas produksi dalam negeri belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan sehingga ketergantungan terhadap impor BBM masih cukup tinggi.

Dalam implementasi awal bensin campuran bioethanol melalui skema E5, kebutuhan bioethanol diperkirakan mencapai sekitar 1,7–2 juta kiloliter per tahun. Namun, kapasitas produksi bioethanol fuel-grade di dalam negeri saat ini masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan penambahan kapasitas produksi sekaligus investasi dan kepastian pasokan bahan baku untuk menopang pengembangan industri bioethanol nasional. Konsep inilah yang merupakan bagian dari ketahanan energi. 

“Pengembangan bioethanol ini memiliki keterkaitan dengan empat agenda utama, yakni ketahanan energi, hilirisasi, transisi energi dan ketahanan ekonomi. Indonesia memiliki berbagai sumber bahan baku, antara lain tebu, singkong, sorgum yang dapat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan nilai tambah di dalam negeri,” jelas Todotua.

Dari sisi hilirisasi, pengembangan bioetanol merupakan upaya meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian melalui pengolahan menjadi produk energi. Sementara itu, dalam aspek transisi dan bauran energi, bioetanol diharapkan memperluas pilihan sumber energi terbarukan untuk sektor transportasi. 

“Pengembangan bioetanol untuk bensin melengkapi pemanfaatan biodiesel untuk bahan bakar diesel. Keterlibatan industri otomotif menjadi penting untuk mendukung keterkaitan antara pengembangan bahan bakar dan teknologi kendaraan yang menggunakannya,” papar Todotua.

Adapun dalam konteks ketahanan ekonomi, pengembangan bioetanol diharapkan membuka alternatif pasar bagi hasil pertanian masyarakat serta memperkuat keterlibatan petani dan koperasi dalam rantai pasok industri. Sejalan dengan arah pengembangan bensin campuran bioethanol hingga E20, kesiapan kapasitas industri menjadi faktor penting. Bioethanol Development Center yang mulai dibangun di Tegineneng diarahkan menggunakan konsep multi-feedstock, dengan memanfaatkan molases, sorgum, dan limbah biomassa sebagai sumber bahan baku.

“Pusat pengembangan ini kita bangun untuk mengukur aspek komersialisasinya: seberapa kompetitif biaya produksi yang bisa kita capai,” ujar Todotua.

Pada tahap awal, fasilitas tersebut dikembangkan dengan kapasitas 60 kiloliter untuk menghitung keekonomian produksi bioetanol. Todotua mengharapkan fasilitas mulai menghasilkan bioetanol paling lambat pada Desember 2026. Setelah keekonomiannya diketahui, ia meminta agar peningkatan kapasitas menuju 60 ribu kiloliter ditargetkan pada 2027.

Pengembangan industri tersebut juga membutuhkan keterhubungan antara sektor pertanian dan industri pengolahan. Petani membutuhkan pasar yang jelas, industri membutuhkan pasokan bahan baku yang cukup, sementara investor membutuhkan kepastian bahwa ekosistem industri dapat berjalan dalam jangka panjang.

“Jadi, masyarakat juga bisa ikut menanam. Konsep koperasi pun bisa kita jalankan. Koperasi nantinya menjadi pusat pengumpulan bahan baku, sementara fasilitas di sini menjadi penyerap atau offtaker-nya,” jelas Todotua.

Kegiatan tersebut juga turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian, Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero) Ahmad Badruddin, CEO Pertamina New & Renewable Energy John Anis, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Nandi Julianto, Presiden Direktur PT Toyota Tsusho Indonesia Toru Murakami, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Lampung Heri Satria, serta beberapa pejabat terkait.

Kawal Implementasi B50, Kementerian ESDM Perkuat Uji Teknis dan Dialog dengan Industri Otomotif

TANGERANG SELATAN - Sejak 1 Juli 2026, biodiesel sebesar 50 persen mengalir bersama solar ke tangki kendaraan di seluruh Indonesia. Kini campuran itu telah menjangkau 6.050 SPBU, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mengawal langkah terakhirnya memperketat spesifikasi bahan bakar, menuntaskan transisi terminal, dan duduk bersama industri otomotif memastikan B50 bekerja baik pada mesin yang dipakai masyarakat sehari-hari.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan penguatan koordinasi dengan industri otomotif menjadi bagian penting dalam proses implementasi B50. Hal tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Aspek Teknis Implementasi B50 Sektor Otomotif di Tangerang Selatan, Selasa (15/9).

"Nah yang pasti kita semua saling menginfokan untuk keluhan-keluhan di otomotif itu apa saja sih ayo kita diskusikan dan forum ini kami buka terus. Kami buka terus untuk kita saling berkomunikasi," ujar Eniya.

Hingga pertengahan September, penyaluran B50 telah mencapai 6.050 dari total 6.412 SPBU atau sekitar 94 persen. Dari 104 terminal titik serah, sebanyak 76 terminal telah menyalurkan B50, sementara 28 terminal masih dalam tahap transisi dari B40 menuju B50.

"Dan sebentar lagi ya, tanggal 30 September itu merupakan deadline untuk kita melakukan relaksasi. Jadi persiapan semua sosialisasi, semua kegiatan mengenai implementasi B50 ini harus benar-benar kita siapkan menjelang nanti per 1 Oktober," kata Eniya.

Selain memastikan kesiapan distribusi, pemerintah juga memperketat spesifikasi biodiesel untuk pencampuran B50 dibandingkan B40. Penguatan standar dilakukan antara lain melalui penurunan batas maksimum kandungan air dan peningkatan persyaratan stabilitas oksidasi untuk mendukung kualitas bahan bakar.

Dalam sosialisasi tersebut, pembahasan juga mencakup pengawasan kualitas, hasil uji B50, pedoman umum penanganan dan penyimpanan, serta instruksi kerja teknis sektor otomotif. Pemerintah mendorong penyamaan pemahaman antar pemangku kepentingan agar penerapan B50 dapat dikawal bersama.

Untuk memperkuat basis teknis, Eniya mendorong kolaborasi dengan industri otomotif dalam pengumpulan data penggunaan B50 pada kendaraan hingga 100.000 kilometer. Pemantauan direncanakan dilakukan melalui kendaraan yang digunakan sehari-hari, dengan pemeriksaan pada jarak tempuh tertentu dan dukungan pengujian dari LEMIGAS.

Tantangan yang masih perlu diselesaikan adalah penyempurnaan masa transisi pada sejumlah terminal serta penguatan informasi teknis kepada pengguna. Pemerintah juga mendorong hasil teknis yang dapat menjadi konsumsi publik untuk disampaikan melalui situs web agar menjadi rujukan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dengan B50, sebagian kebutuhan solar masyarakat mulai dipenuhi dari sumber dalam negeri. Penguatan mutu, pengujian teknis, dan komunikasi dengan industri menjadi langkah pemerintah untuk memastikan perubahan tersebut berjalan dengan tetap memperhatikan keandalan kendaraan yang digunakan masyarakat.

Tutup Penguatan Nasionalisme Peserta KKRI, Kemhan Tekankan Pentingnya Karakter Generasi Muda

Bogor – Kepala Lembaga Pengembangan Pertahanan Negara Unhan RI Mayjen TNI Dr. Helda Risman, M.Han., CIQaR., secara resmi menutup kegiatan Penguatan Nasionalisme Peserta Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Menuju Indonesia Emas di lingkungan Universitas Pertahanan RI, Sentul, Bogor, Senin (14/9/2026).

Dalam amanat Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kemhan yang dibacakan Kepala Lembaga Pengembangan Pertahanan Negara Unhan RI, disampaikan bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk kader bela negara di lingkungan pendidikan melalui Korps Kadet Republik Indonesia yang memahami dan mampu mengimplementasikan lima nilai dasar bela negara, yaitu cinta Tanah Air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara.

“Saya ingin menegaskan kepada para peserta KKRI, kalian adalah bagian dari kekuatan strategis bangsa. Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau kekayaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas karakter generasi mudanya,” tegas Kabacadnas dalam amanat yang dibacakan Kepala Lembaga Pengembangan Pertahanan Negara Unhan RI.

Tebarkan selalu nilai-nilai positif yang telah di dapatkan selama pembekalan dan jadilah bagian dari generasi emas 2045.

Sebagai penutup, Dalam amanat Kabacadnas Kemhan yang disampaikan Kepala Lembaga Pengembangan Pertahanan Negara Unhan RI, berpesan kepada seluruh peserta untuk menjadi kader bela negara yang mampu menjadi contoh, penggerak, dan perekat di lingkungan masing-masing

Wapres Minta Dokter Pribadi Tinggal Dulu di Karo, Pastikan Anak Korban Keracunan Mendapat Perawatan Terbaik Hingga Rujukan Perawatan ke Jakarta

Saat mengunjungi anak-anak yang tengah menjalani perawatan akibat keracunan makanan di Rumah Sakit (RS) Efarina Etaham, Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, Jumat (11/09/2026), Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memastikan kondisi mereka mendapat perhatian dan penanganan yang diperlukan. Wapres juga membuka opsi rujukan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut di fasilitas kesehatan yang memiliki dukungan medis sesuai dengan kondisi pasien.

Bagi Wapres, kesehatan anak merupakan hal yang sangat penting agar mereka dapat segera pulih, kembali bersekolah, menuntut ilmu, dan mengejar cita-cita. Karena itu, kehadiran Wapres di tengah anak-anak yang sedang menjalani perawatan menjadi bagian dari upaya memastikan proses penyembuhan dapat berlangsung cepat dan maksimal.

Untuk mendukung proses pemulihan tersebut, Wapres membawa dokter pribadinya untuk turut memeriksa kondisi pasien sekaligus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan apabila ada anak yang memerlukan penanganan lebih lanjut, langkah rujukan dapat segera dilakukan sesuai kebutuhan medisnya.

Untuk mendukung proses pemulihan tersebut, Wapres membawa dokter pribadinya untuk turut memeriksa kondisi pasien sekaligus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan apabila ada anak yang memerlukan penanganan lebih lanjut, langkah rujukan dapat segera dilakukan sesuai kebutuhan medisnya.

“Ini saya kesini membawa dokter pribadi saya. Saya minta dokter saya tinggal di sini dulu, untuk mengkoordinasikan sekiranya ada anak-anak yang butuh penanganan lebih intens di Jakarta,” imbuhnya.

Langkah cepat tersebut menjadi wujud kepedulian dan tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat, khususnya anak-anak, mendapatkan layanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Dengan melihat langsung kondisi pasien dan memastikan koordinasi penanganan berjalan, Wapres ingin agar setiap anak memperoleh perawatan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya.

Kepedulian tersebut juga dirasakan oleh keluarga pasien. Fitriani, orang tua salah satu pasien bernama Agnesia Paruliana br Silitonga yang saat ini sedang dirawat di RS Efarina Etaham, menyambut baik inisiatif Wapres untuk memberikan pilihan rujukan agar putrinya dapat memperoleh penanganan medis yang lebih komprehensif. Ia berharap langkah tersebut dapat membantu Agnes segera pulih sehingga dapat kembali bersekolah, menuntut ilmu, dan menggapai cita-citanya.

“Kata Bapak [Wapres], kalau mau dirujuk, boleh ke Medan, boleh ke Jakarta,” ungkap Fitriani.

“Jadi kami tadi sudah bicara sama ayahnya [Agnes] juga, sama anak juga, kami ke Jakarta. Biar lebih mendapatkan obat yang terbaik, dan jaminan kesehatan yang terbaik juga. Dan para dokter yang terbaik juga di sana,” tambahnya.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap Febiona Purba, yang saat ini tengah menjalani perawatan di RSU Amanda Berastagi. Untuk memberikan penanganan yang lebih optimal sesuai kondisi medisnya, proses rujukan Febiona ke Jakarta juga tengah dipersiapkan.

Dari Rencana ke Lapangan Kerja: Menko Airlangga Jadikan Pertemuan IMT-GT Tahun Ini sebagai “Ministerial Meeting of Implementation”

Tiga negara, satu pesan yang sama yaitu kerja sama kawasan jangan lagi berhenti di dokumen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto memimpin Pertemuan Tingkat Menteri ke-32 Kerja Sama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Tailan atau 32nd Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Ministerial Meeting (IMT-GT MM), dan langsung menancapkan target yang gamblang yaitu untuk 92 proyek yang sedang berjalan harus selesai, bukan sekadar dibahas saja.

“Selama lebih dari tiga dekade, IMT-GT tidak pernah kekurangan rencana yang baik. Namun, yang ditunggu masyarakat kita adalah implementasi. Setiap inisiatif harus bergerak dari perencanaan ke eksekusi, dari dokumen ke koridor ekonomi, dan dari penandatanganan menjadi lapangan kerja nyata,” tegas Menko Airlangga, di Medan, Sumatra Utara, Kamis (10/9).

Karena itu, Menko Airlangga meminta bahwa pertemuan di Medan kali ini dicatat sebagai “Ministerial Meeting of Implementation”. Hal ini berarti setelah pertemuan para Menteri yang menjadi ukuran keberhasilannya adalah bukan jumlah dokumen, melainkan jumlah proyek yang benar-benar jalan di lapangan.

Para Menteri dari tiga negara menyambut capaian Implementation Blueprint 2022–2026 yang justru melampaui target. Datanya ringkas, tapi artinya besar bagi warga di koridor IMT-GT yaitu PDB per kapita naik dari 21.646 PPP$ (2024) menjadi 23.290 PPP$ (2025). Selain itu, perdagangan barang melonjak dari USD708 miliar menjadi USD810,8 miliar. Investasi asing langsung (FDI) naik dari USD27,52 miliar menjadi USD28,44 miliar. Pengangguran turun dari 3,8% ke 3,7%. Pariwisata juga pulih kencang bahwa dengan kampanye Visit IMT-GT Year 2023-2025 telah membawa 68 juta wisatawan mancanegara pada tahun lalu.

Intinya sederhana bahwa kerja sama tiga negara ini sudah menghasilkan uang, lapangan kerja, dan arus wisatawan. Menko Airlangga sekarang meminta percepatan penyelesaian dari proyek-proyek yang sudah berjalan, bukan pujian semata.

Business Matching Berbuah Kesepakatan Konkret

Sorotan paling konkret dari rangkaian pertemuan di Medan adalah IMT-GT International Business Matching 2026. Ajang tersebut menghadirkan 275 pelaku usaha dari 7 sektor strategis, yaitu agribisnis, pertanian dan perikanan, manufaktur, pariwisata, logistik, tenaga kerja, perbankan dan keuangan, serta layanan kesehatan.

Setelah business matching ini terdapat 8 Nota Kesepahaman (MoU) bisnis lintas negara yang berhasil ditandatangani. Capaian ini menyambung sukses Business Matching RoRo Dumai-Melaka sebelumnya, yang diikuti 155 peserta dan menghasilkan 6 MoU. Artinya, Pertemuan Tingkat Menteri kali ini tidak hanya bicara arah kebijakan, karena selain ada meja bisnis dan jabat tangan, juga ada kertas kerja sama yang siap dieksekusi pengusaha.

Tiga Arah Strategis Indonesia untuk IMT-GT

Lebih lanjut, Menko Airlangga merumuskan tiga arah strategis agar IMT-GT tidak kembali ke mode “rapat-rapat indah, eksekusi lambat”. Pertama yaitu harus mengutamakan proyek yang benar-benar berdampak. Percepat proyek yang memperkuat mobilitas lintas batas, integrasi digital, dan peran UMKM.

Kedua, perkuat sistem ekonomi lintas batas. Perdagangan, logistik, dan investasi harus lebih mudah mengalir di antara Sumatra, Semenanjung Malaysia, dan Tailan Selatan. Dan, ketiga, jadikan IMT-GT sebagai “lengan pelaksana” integrasi ASEAN. Bukan hanya sebagai forum tambahan, melainkan tempat uji coba nyata untuk solusi digital, keberlanjutan, dan konektivitas.

Sawit, Beras, dan Ketahanan Kawasan

Di meja yang sama, para Menteri menyaksikan penandatanganan MoU Kerja Sama Kelapa Sawit IMT-GT. Bagi Menko Airlangga, ini bukan sekadar simbol. Indonesia, Malaysia, dan Tailan adalah tiga pemain besar sawit dunia, sehingga apabila tiga negara ini merapatkan barisan, posisi tawar di pasar global ikut naik, termasuk untuk rantai nilai dan produk turunan.

Ketiga negara juga menyerukan kerja sama produksi beras dengan alasan bahwa ketahanan pangan sub-kawasan jangan sampai goyah hanya karena rantai pasok global sedang berguncang.

Gubernur Mengeksekusi, Menteri Membuka Jalan

Di samping itu, Menko Airlangga secara khusus menyoroti laporan Forum Kepala Daerah (Chief Ministers and Governors Forum/CMGF) ke-23. Pesannya tegas yaitu berhenti membangun proyek satu-satu, namun mulai berpikir dalam satu koridor ekonomi.

“Proyek pembangunan tidak dibangun di dalam ruang rapat para Menteri. Kami para Menteri bertugas menyetujui rencana, namun para Gubernur atau Kepala Daerah adalah yang mengeksekusinya di lapangan. Oleh karena itu, pemberdayaan Pemerintah Daerah adalah inti dari kerja sama IMT-GT,” ujar Menko Airlangga.

Cetak Biru Baru: Tahan Banting, Terhubung, dan Sejahtera Bersama

Pertemuan ke-32 secara resmi mengadopsi Pernyataan Bersama Para Menteri (Joint Ministerial Statement) dan mengarahkan penyusunan Implementation Blueprint 2027-2031. Cetak biru baru itu berdiri di atas tiga pilar yakni Ketahanan Ekonomi, Jaringan Terintegrasi, dan Kesejahteraan Bersama guna menuju Visi IMT-GT 2036.

Estafet berikutnya sudah ditentukan yaitu Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-33 akan digelar di Malaysia pada 2027. Targetnya tentu saja tidak berubah, ketiga negara sepakat untuk menerapkan “lebih sedikit janji, lebih banyak hasil”, sehingga manfaatnya bisa lebih dirasakan masyarakat.

Turut hadir dalam PTM IMT-GT ke-32 yaitu di antaranya Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah bin Mohd Nasir, Wakil Menteri Kantor Perdana Menteri Tailan Thanadit Raktabutr, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, Direktur Jenderal Departemen Asia Tenggara Asian Development Bank (ADB) Nianshan Zhang, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN Nararya S. Soeprapto, serta Direktur Centre for IMT-GT Subregional Cooperation (CIMT) Amri Bukhairi Bakhtiar.

Mitigasi Tak Bisa Ditunda, Wamen Yuliot Dorong Tiga Langkah Hadapi Risiko Bencana

JAKARTA - Keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama di tengah risiko bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial. Pemerintah mendorong percepatan mitigasi melalui investasi ketangguhan, penguatan peringatan dini yang inklusif, serta kolaborasi lintas sektor dan negara.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyampaikan hal tersebut saat membuka The 5th Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) dan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2026 di Jakarta, Rabu (9/9).

Forum bertema Putting People at the Centre of Resilience tersebut dihadiri Wakil Menteri Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha C. Nasir, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati, serta perwakilan organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan Pacific Islands Forum.

"Hari ini kita tidak lagi bicara tentang bencana hanya sebagai kejadian alam yang berdiri sendiri. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial telah menyatu menjadi satu ancaman sistemik yang masif. Kita harus ingat bahwa every day counts. Menunda mitigasi risiko bencana hari ini berarti menumpuk korban jiwa di masa depan," ujar Yuliot.

Menurut Yuliot, kemunculan risiko bencana baru bergerak lebih cepat dibandingkan kapasitas penanganannya. Karena itu, ia mendorong tiga langkah strategis dalam penguatan ketangguhan bencana.

Pertama, pengurangan risiko bencana perlu ditempatkan sebagai investasi inti dalam pembangunan nasional melalui investasi berkelanjutan pada ketangguhan dan infrastruktur hijau, bukan sekadar biaya operasional.

Kedua, penguatan Early Warnings for All dengan mengubah data teknis menjadi informasi lokal yang inklusif dan mudah diakses, termasuk oleh anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

Ketiga, memperkuat kolaborasi lintas batas dan solidaritas multipihak melalui kemitraan pemerintah, sektor swasta, akademisi, LSM, dan generasi muda.

Di tengah upaya tersebut, Yuliot menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini melanda sejumlah wilayah di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Selain berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan, karhutla juga mengganggu infrastruktur vital pertambangan serta minyak dan gas.

Kementerian ESDM turut mengapresiasi respons BNPB dalam mengamankan objek vital nasional dari ancaman kebakaran.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BNPB atas respon cepatnya dalam memadamkan kebakaran hutan di wilayah kerja migas Tangguh Bintuni, Provinsi Papua Barat," tutur Yuliot.

Melalui ADEXCO dan GFSR 2026, pemerintah mendorong agar pembahasan mengenai ketangguhan bencana menghasilkan komitmen yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat menghadapi risiko bencana di masa depan.

8 September, Dari Sebuah Kelahiran Menuju Khidmat untuk Jemaah

Ada tanggal yang sekadar menjadi penanda waktu. Ada pula tanggal yang menandai perubahan. Bagi Kementerian Haji dan Umrah, 8 September adalah keduanya.

Pada 8 September 2025, Kementerian Haji dan Umrah resmi berdiri. Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya.

Hari itu membuka babak baru penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia. Urusan pemerintahan di bidang tersebut kini ditangani oleh kementerian yang secara khusus memiliki mandat untuk pembinaan dan pelayanan, pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah, serta pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

Namun, cerita tentang kelahiran kementerian "bungsu" ini telah dimulai jauh sebelumnya.

Presiden RI Prabowo Subianto lebih dahulu membangun Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebagai bagian dari penguatan kelembagaan penyelenggaraan haji. Tata kelola organisasi pun mulai disusun, sumber daya manusia dipersiapkan, tata kerja dibangun, dan koordinasi dengan berbagai pihak pun mulai dijalankan.

Di tengah proses membangun organisasi, penyelenggaraan haji tetap harus berlangsung. Jemaah harus dipersiapkan sejak di Tanah Air, keberangkatan dikoordinasikan, pelayanan di Arab Saudi dijalankan, hingga kepulangan ke Tanah Air dipastikan.

Sebagai tugas perdananya, BP Haji mengemban amanah dengan menjadi kolaborator utama Kementerian Agama yang saat itu masih diberikan amanat oleh negara untuk mengelola penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari fase awal pelaksanaan tugas sekaligus perjalanan kelembagaan yang kemudian berlanjut ke perubahan berikutnya.

Perubahan itu datang pada tanggal yang kelak menjadi penanda utama perjalanan tersebut; 8 September 2025.
Melalui Perpres Nomor 92 Tahun 2025, pemerintah membentuk Kementerian Haji dan Umrah sekaligus mencabut Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang BP Haji. Tugas dan fungsi BP Haji diintegrasikan ke dalam kementerian baru.

Di titik ini, hubungan keduanya menjadi jelas. Kementerian Haji dan Umrah bukanlah cerita yang terpisah dari BP Haji. Ada kesinambungan proses kelembagaan; apa yang sebelumnya dibangun melalui BP Haji diteruskan dalam bentuk kementerian dengan mandat khusus di bidang haji dan umrah.

Perubahan bentuk kelembagaan itu kemudian membawa pekerjaan pada ruang yang lebih luas. Kebijakan dan tata kelola harus diterapkan dalam penyelenggaraan yang bersentuhan langsung dengan jemaah.

Bagi jemaah, perubahan tersebut tidak hadir dalam bentuk peraturan atau struktur organisasi. Ia hadir melalui hal-hal yang lebih dekat dengan perjalanan mereka: pembinaan sebelum berangkat, informasi yang dibutuhkan, pelayanan selama berada di Tanah Suci, hingga pelindungan selama menjalankan ibadah. Di situlah sebuah kebijakan bertemu dengan pengalaman manusia.

Haji dan umrah merupakan perjalanan ibadah yang dipersiapkan jauh sebelum keberangkatan. Ada waktu yang panjang untuk menunggu, persiapan yang harus dilakukan, dan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Ketika perjalanan itu akhirnya dimulai, setiap bagian pelayanan menjadi penting.

Satu tahun pertama Kementerian Haji dan Umrah berlangsung dalam dinamika tersebut. Kebutuhan jemaah terus berkembang. Teknologi membuka cara-cara baru dalam pelayanan. Sementara itu, penyelenggaraan di Indonesia harus terhubung dengan berbagai pihak di Arab Saudi. Pekerjaan ini membuat pelayanan haji dan umrah selalu bergerak mengikuti kebutuhan di lapangan.

Hari ini tepat satu tahun setelah Kementerian Haji dan Umrah berdiri. Tanggal ini pun menjadi hari lahir Kementerian Haji dan Umrah dan diperingati sebagai Hari Khidmat Haji dan Umrah. Pada tanggal yang sama setahun kemudian, lahir pula sebuah pengingat tentang cara menjalankan pekerjaan itu: dengan khidmat.

Kata khidmat membawa perhatian kembali kepada inti pekerjaan yang dijalankan. Ia tidak berhenti pada seremoni, tetapi tercermin dalam bagaimana pelayanan diberikan, pembinaan dilakukan, dan pelindungan kepada jemaah dijalankan.

Kesungguhan, tanggung jawab, kehormatan, ketulusan, profesionalitas, dan integritas menemukan maknanya pada pekerjaan sehari-hari. Bukan hanya ketika sebuah kebijakan ditetapkan, tetapi juga ketika kebutuhan jemaah harus dijawab dan persoalan di lapangan harus diselesaikan. Sebab pada akhirnya, jemaah berada di ujung dari seluruh rangkaian itu.

Mereka yang telah menunggu bertahun-tahun untuk berangkat. Mereka yang mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah. Mereka yang mempercayakan sebagian perjalanan tersebut kepada penyelenggaraan yang dibangun oleh negara.

Karena itu, satu tahun Kementerian Haji dan Umrah bukan semata tentang bertambahnya usia sebuah institusi. Ada proses penataan yang terus berjalan, pengalaman yang terus bertambah, dan kebutuhan jemaah yang terus berkembang.

Dari kelahiran BP Haji hingga Kementerian Haji dan Umrah, rangkaian tersebut memperlihatkan satu hal: perubahan kelembagaan pada akhirnya bukan tujuan itu sendiri. Nilainya terlihat ketika perubahan tersebut hadir dalam penyelenggaraan yang semakin mampu menjawab kebutuhan jemaah. Sebab di balik setiap kebijakan, tata kelola, dan pelayanan, selalu ada jemaah yang sedang menjalankan ibadah yang telah lama mereka nantikan.