Menhan Tinjau Yonif TP 892 di Way Kanan, Tekankan Kesiapan Tempur dan Dampak Sosial bagi Masyarakat

Way Kanan, Lampung — Usai melaksanakan kunjungan kerja ke Batalyon Infanteri (Yonif) TP 848/Satya Pandya Cakti (SPC), Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melanjutkan agenda kerjanya ke Yonif TP 892/Vikasa Sena. Satuan tersebut merupakan bagian dari Brigif TP 88/Ksatria Bukit Kaba Kodam XXI/Radin Inten yang berlokasi di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Lampung, Kamis (26/2/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Menhan menerima paparan dari Danyonif TP 892/Vikasa Sena mengenai dampak kehadiran satuan terhadap masyarakat. Keberadaan Yonif TP 892 dinilai memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas sosial, antara lain meningkatnya rasa aman seiring menurunnya aksi begal dan peredaran narkoba, dukungan pelayanan kesehatan melalui keterlibatan personel medis di Puskesmas Way Tuba, serta tumbuhnya aktivitas UMKM di sekitar satuan yang turut mendorong perekonomian masyarakat lokal.

Menanggapi paparan tersebut, Menhan menegaskan bahwa kesiapan tempur harus tetap menjadi prioritas utama satuan, yang diwujudkan melalui latihan menembak rutin guna menjaga dan mengasah kemampuan prajurit, baik untuk mendukung penugasan operasional maupun kompetisi militer. Untuk itu, Menhan mendorong pembangunan lapangan tembak sebagai sarana pembinaan profesionalisme, dengan penekanan agar prosesnya direncanakan secara matang, memperhatikan ketersediaan lahan, serta menghindari potensi benturan dengan masyarakat dan instansi di sekitar wilayah.

Selain itu, Menhan Sjafrie turut meninjau pembangunan tahap pertama fasilitas satuan yang telah mencapai 100 persen dan menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan guna memastikan kualitas hasil pembangunan tetap terjaga. Menhan juga menggarisbawahi perlunya sinkronisasi antar batalyon di jajaran Brigif TP untuk memperkuat kemampuan saling mendukung (self-support) dalam setiap pelaksanaan tugas, serta secara khusus menegaskan bahwa integritas prajurit merupakan fondasi utama profesionalisme satuan.

Sebagai bagian dari pendekatan berbasis dampak sosial, Menhan mengarahkan agar satuan menyusun grafik pemantauan terhadap pengaruh kehadiran batalyon di tengah masyarakat, mencakup aspek keamanan, kesehatan, dan ekonomi. Langkah ini diharapkan menjadi dasar evaluasi sekaligus penguatan peran satuan dalam membangun ketahanan wilayah, sehingga keberadaan TNI tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai solusi dalam menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan, dan mempererat hubungan dengan masyarakat.

Menteri PKP Targetkan Huntap Dapat Dihuni Secara Bertahap Sebelum Lebaran

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Menteri Ara) menargetkan Hunian Tetap bagi korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang dibangun bersama Yayasan Buddha Tzu Chi mulai dapat dihuni sebelum Lebaran 2026.

"Kita usahakan, sebelum Lebaran sudah ada  yang bisa diserahkan kepada rakyat. Saya sudah menyiapkan waktu untuk hadir sebelum Lebaran. Kalau memang semuanya siap bersama dengan pak Mendagri dan ibu Kepala BPS dan Kepala KSP untuk hadir di lapangan," kata Menteri Ara di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Menteri Ara menghimbau kepada para Gubernur dan Bupati untuk membantu kelancaran pembangunan Huntap yang dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi baik dalam penyediaan lahan maupun perbaikan akses jalan untuk ke Huntap.

"Terima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Kepala Staf Kepresidenan dan Ibu Kepala BPS serta para Gubernur, Wali Kota dan Bupati yang hadir. Terima kasih juga kepada Danantara dan khusus terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang sudah mau bergotong royong membantu rakyat, tadi saya dengar juga menyampaikan akan juga siapkan perabotnya," kata Menteri Ara.

Berdasarkan data dari Yayasan Buddha Tzu Chi, untuk pembangunan Huntap di Sumatera Utara saat ini sebanyak 648 unit tahap 1 telah berprogres dari total komitmen sebanyak 1.103 unit. Di Tapanuli Tengah ditargetkan sebanyak 50 unit dapat selesai pada 15 Maret 2026 dan sebanyak 20 unit di Tapanuli Utara juga dapat selesai pada 15 Maret 2026.

Sementara itu untuk progres Huntap di Aceh, berdasarkan data Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 600 unit tahap 1 telah berprogres dari total komitmen 1.000 unit. Ditargetkan pada 15 Maret 2026 sebanyak 40 unit dapat selesai di Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan di Sumatera Barat baru sebanyak 43 unit dari total komitmen 500 unit yang berprogres. 

Kesepakatan Ekosistem Semikonduktor dengan Amerika Serikat Percepat Transformasi Industri Teknologi Tinggi Indonesia

Washington DC, Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menyaksikan penandatanganan Joint Development Agreement Pengembangan Ekosistem Semikonduktor tahap pertama senilai USD 4,89 miliar, dengan potensi tambahan investasi selanjutnya hingga USD 26,7 miliar, di Washington DC, Rabu (18/02).

"Joint Development Agreement ini bukan sekadar investasi finansial. Ini adalah bagian dari reposisi strategis Indonesia dalam arsitektur industri global. Kita ingin memastikan Indonesia menjadi bagian dari rantai nilai semikonduktor dunia, memperkuat kemandirian industri, dan meningkatkan daya tawar dalam rantai pasok global,” ujar Menko Airlangga.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah konkret Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam rantai pasok teknologi global dan mempercepat transformasi menuju industri bernilai tambah tinggi. Kerja sama tersebut melibatkan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digarap oleh PT Galang Bumi Industri (GBI) sebagai pihak pelaku usaha Indonesia, serta perusahaan Amerika Serikat Essence Global Group, LLC. dan Tynergy Technology Corp sebagai mitra strategis pengembang teknologi.

“Pengembangan ekosistem semikonduktor merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperdalam struktur industri dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam rantai nilai global. Indonesia tidak lagi diposisikan hanya sebagai pasar teknologi, tetapi sebagai basis produksi dan pengembangan teknologi strategis,” jelas Menko Airlangga.

Lebih lanjut, investasi tersebut diperkirakan akan menciptakan sekitar 5.000 lapangan pekerjaan terampil, sekaligus mempercepat transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia nasional. Pekerjaan yang tercipta akan berfokus pada bidang rekayasa, manufaktur wafer, teknologi material maju, serta sistem energi generasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dan dampak jangka panjang bagi daya saing industri nasional.

Adapun ruang lingkup kerja sama mencakup investasi dan pengembangan infrastruktur manufaktur, perluasan inisiatif energi terbarukan dan proyek industri hijau, program pengembangan tenaga kerja dan strategi penciptaan lapangan kerja, serta penelitian dan pengembangan bersama dalam teknologi mutakhir.

Perusahaan mitra dari Amerika Serikat memiliki spesialisasi dalam proses plasmonik inovatif untuk memproduksi wafer ingot dan sel surya, serta mengintegrasikan teknologi amplifikasi energi canggih, termasuk pengembangan teknologi penyalaan fusi dan berbagai sumber energi berkelanjutan generasi baru lainnya. Kolaborasi tersebut dinilai dapat membuka akses Indonesia terhadap teknologi frontier sekaligus mempercepat penguatan ekosistem inovasi nasional.

“Joint Development Agreement ini bukan sekadar investasi finansial. Ini adalah bagian dari reposisi strategis Indonesia dalam arsitektur industri global. Kita ingin memastikan Indonesia menjadi bagian dari rantai nilai semikonduktor dunia, memperkuat kemandirian industri, dan meningkatkan daya tawar dalam rantai pasok global,” ujar Menko Airlangga.

Langkah ini menegaskan komitmen Pemerintah untuk memastikan setiap kemitraan internasional memberikan manfaat nyata berupa penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguasaan teknologi, dan percepatan transformasi ekonomi nasional menuju industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan.

KPM Penerima Bansos Kemensos Didoro​ng Jadi Anggota Kopdes Merah Putih

SERANG — Kementerian Sosial bersama Kementerian Koperasi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemberdayaan masyarakat tentang pemberdayaan penerima manfaat bansos melalui koperasi desa/kelurahan merah putih. Perjanjian ini juga untuk mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masuk dan aktif menjadi anggota Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Penandatanganan PKS berlangsung di Koperasi Desa Merah Putih Desa Renjang, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, pada Selasa (24/2/2026).

Acara ini dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, serta Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah.  

Selain penandatanganan PKS, Kemensos juga menyerahkan 67 unit kandang ayam lengkap dengan ayam siap bertelur. Setiap kandang berisi 24 ekor ayam. Bantuan turut dilengkapi pakan dan vitamin untuk menunjang keberlanjutan usaha.

Para penerima bantuan merupakan KPM yang selama ini menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Sembako dari Kemensos. Melalui program pemberdayaan ini, mereka didorong naik kelas dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha yang produktif dalam ekosistem koperasi desa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, penguatan koperasi desa akan menjadi salah satu jalur utama pemberdayaan. “Seluruh KPM penerima bansos Kemensos, sekitar 18 juta KPM, akan didorong menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih,” kata Gus Ipul.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut, di Kabupaten Serang saat ini sudah terdapat delapan koperasi desa yang telah terbentuk dan mulai berjalan.

Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menilai kerja sama ini sebagai kolaborasi strategis. Kopdes ditopang oleh penguatan tata kelola Dana Desa. Menurutnya, bukan dana desanya yang dikurangi, melainkan pola pengelolaannya agar lebih produktif melalui kelembagaan koperasi. Ia menambahkan, aset Kopdes pada akhirnya dapat menjadi aset desa, dan sebagian hasilnya dapat memperkuat pendapatan desa.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan, berbagai program pemerintah kini bergerak serentak mulai dari program pangan, pendidikan, koperasi desa, hingga program pemberdayaan ekonomi dan BP Taskin akan mengkolaborasikan langkah-langkah percepatan pengentasan kemiskinan bersama kementerian/lembaga terkait.

Melalui PKS ini, Kemensos dan Kemenkop menargetkan terbentuknya rantai pemberdayaan yang lebih terukur: bansos tetap menjadi jaring pengaman, sementara koperasi desa menjadi tangga kemandirian ekonomi warga.

Wamenkeu Juda Sampaikan Update Pembiayaan APBN 2026

Jakarta, 23/02/2026 Kemenkeu – Pemerintah memastikan pelaksanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berjalan on track, terukur, dan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Senin (23/02).

Hingga 31 Januari, realisasi pembiayaan tahun 2026 mencapai Rp105,06 triliun atau 15,2 persen dari target, lebih rendah dibandingkan realisasi Januari 2025 yang sebesar 29,6 persen. Realisasi pembiayaan utang sebesar Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 23,7 persen dari target APBN.

“Perkembangan realisasi pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah mempertimbangkan dinamika pasar keuangan. Dengan disiplin dan strategi yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang Pemerintah,” ungkap Wamenkeu Juda.

Sebagian besar pembiayaan utang didukung oleh pendanaan melalui pasar Surat Berharga Negara (SBN). Di tengah tekanan global, kinerja pasar perdana SBN domestik dinilai tetap solid. 

Pada tiga lelang pertama Surat Utang Negara di tahun 2026, rata-rata bid to cover ratio-nya tercatat 2,2 kali. Untuk Surat Berharga Syariah Negara juga solid, dengan rata-rata bid to cover ratio tiga lelang pertama tercatat 3,8 kali. Di sisi lain, rata-rata tertimbang yield hasil lelang juga tetap terjaga pada level yang stabil. 

“Hal yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap baik, ini juga tercermin dari yield yang ada. Kedepan, stabilitas pasar SBN terus terjaga, melalui koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah dengan Otoritas Moneter Bank Indonesia,” jelas Wamenkeu Juda.

Untuk pembiayaan investasi, pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi di tahun 2026 sebesar Rp203 triliun sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Hingga 31 Januari 2025, realisasi pembiayaan investasi tercatat Rp22,73 triliun, terutama untuk mendukung operator investasi pemerintah Bulog. dalam penguatan cadangan beras pemerintah. Selain itu, terdapat penerimaan kembali investasi sebesar Rp49 miliar yang berasal dari pelunasan PEN Daerah.

“Secara keseluruhan, pembiayaan investasi telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan melalui dukungan pada sektor pertanian dan pangan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” pungkas Wamenkeu Juda.

Usai Terima Laporan Kenaikan, Mentan Amran Sidak Pasar, Harga Langsung Turun 15 Ribu

Jakarta, -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman langsung turun ke lapangan usai menerima laporan kenaikan harga dari masyarakat. Mentan Amran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Kebayoran, Jakarta, untuk memastikan harga pangan sesuai aturan.

 

"Kami tadi pagi sedang rapat, laporan datang ke kantor, mengatakan bahwa harga ayam naik, harga bawang putih naik. Setelah kita telepon, Pak Kapolda, Pak Dirkrimsus dengan Pak Kapolres, harganya langsung turun dari 40 ribu menjadi 25 ribu. Jadi ternyata telepon itu menurunkan harga 15.000 per kilo," kata Mentan Amran di Pasar Kebayoran, Jumat (20/2/2026) 

 

Ia menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang memainkan harga di bulan suci Ramadan.

 

"Kepada seluruh saudaraku, sahabatku, pengusaha, tolong deh jangan main-main di bulan suci Ramadan," tegasnya.

 

Menurut Mentan Amran, koordinasi dilakukan cepat bersama Polri, mulai dari Mabes hingga Kapolres setempat.

 

"Kami langsung koordinasi, kalau ada yang menaikkan harga pasti ditindak. Ini langsung turun dari Polri, ada dari Mabes, kemudian Pak Kapolres itu kita turunkan langsung, dan kami minta ditindak," ujarnya.

 

Saat sidak, harga bawang putih yang sebelumnya dilaporkan mencapai Rp 60 ribu per kilogram, turun menjadi Rp 38 ribu atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

 

"Yang juga tadi bawang putih katanya harganya 60 ribu. Setelah tiba kami di sini harganya di bawah HET, di bawah 40 ribu. Alhamdulillah, harganya tadi 38 ribu. Kami terima kasih pada pengusaha," kata Mentan Amran.

 

Namun, temuan berbeda terjadi pada minyak goreng rakyat. Kemasan MinyaKita yang seharusnya dijual Rp 15.700 ditemukan dijual Rp 19.000 per liter.

 

"Ini minyak goreng tertulis 15.700. Tapi dijual tadi 19.000. Ini kami minta Pak Dirkrimsus, aku serahkan ini diproses hukum, segel unit usahanya. Tapi jangan pak penjual pengecernya enggak boleh. Ini akan ditelusuri," tegasnya.

 

Ia bahkan membeli dua kantong MinyaKita sebagai barang bukti.

 

"Aku beli tadi sengaja dua supaya ini jadi barang bukti, ditelusuri sampai ke distributor besar dan perusahaan, jangan dilepas. Pak diumumkan kalau sudah diproses," ujarnya.

 

Mentan Amran menegaskan pemerintah tidak berniat mengganggu pelaku usaha. Namun seluruh sektor pangan wajib mematuhi regulasi, terutama selama Ramadan.

 

"Kami tidak mau berniat ganggu seluruh pengusaha. Ayo cari rezeki tetapi jangan mengganggu pemerintah, jangan mengganggu rakyat, jangan mengganggu saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan," katanya.

 

Ia menekankan seluruh komoditas strategis seperti beras, ayam, daging, telur dan minyak goreng harus dijual sesuai HET.

 

"Yang dihujat itu pemerintah, tapi yang melakukan adalah segelintir orang tadi. Ini jangan main-main," ujarnya.

 

Mentan Amran juga memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman dan lebih dari cukup.

 

"Pasokan telah kami pasok dari sebelum bulan suci Ramadan itu lebih dari cukup. Beras kita melimpah, minyak goreng kita mensupply dunia," katanya.

 

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah akan terus melakukan operasi pasar dan pengawasan ketat di seluruh Indonesia.

 

"Operasi terus. Kami bukan hanya Menteri Pertanian, tetapi juga sebagai Kepala Bapanas. Tim di seluruh Indonesia kami tempatkan sekarang. Ada laporan naik, langsung ditindak, tidak lagi dirayu-rayu, ditindak," tegasnya.

 

Ia pun mengingatkan tidak ada alasan harga minyak goreng naik di dalam negeri.

 

"Kita mengekspor minyak ke seluruh dunia. Kenapa naik? Enggak ada alasan minyak goreng naik di Indonesia. Enggak boleh diberi ampun. Bagi orang yang ingin memanfaatkan bulan suci Ramadan itu harus ditindak," pungkasnya.

Menhub Dudy Bertemu Wagub DIY, Koordinasikan Angkutan Lebaran 2026

ogyakarta - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diprediksi jadi salah satu daerah tujuan favorit nasional pada masa libur Lebaran tahun 2026. Menurutnya, penting untuk menyiapkan semua aspek khususnya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi dengan matang, sehingga pergerakan masyarakat dari dan menuju DIY dapat berjalan aman, lancar, nyaman, dan terkendali.

Menurut Menhub Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu tujuan utama pergerakan masyarakat pada masa libur Lebaran, baik untuk mudik maupun wisata. Peningkatan arus kendaraan dan mobilitas antarmoda di wilayah ini memerlukan kesiapan yang terencana dan terkoordinasi.

"Karena itu, melalui pertemuan ini, kami ingin memastikan seluruh aspek operasional, pengendalian lalu lintas, serta pelayanan transportasi dapat kita siapkan secara terpadu sebelum masa libur berlangsung,” ujar Menhub Dudy saat bertemu Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Paku Alam X di Kantor Gubernur DIY, Kamis (19/2).

Menhub Dudy menjelaskan, Provinsi DIY menempati posisi keempat sebagai provinsi tujuan favorit nasional saat masa libur Lebaran tahun 2026. Menurut survei, 8,2 juta orang diprediksi akan melakukan perjalanan di wilayah ini selama periode tersebut.

Sejumlah simpul transportasi di wilayah Yogyakarta juga diprediksi akan jadi yang terpadat selama masa libur Lebaran tahun ini. Stasiun Tugu Yogyakarta menempati urutan pertama sebagai stasiun tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebanyak 867 ribu orang, diikuti Stasiun Lempuyangan dengan prediksi jumlah penumpang sebanyak 551 ribu penumpang. Adapun Bandara YIA menempati peringkat keempat sebagai bandara tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebanyak 513 ribu orang.

Menhub Dudy juga menyampaikan, Kementerian Perhubungan pada Angkutan Lebaran 2026 kembali mengadakan program mudik gratis untuk membantu masyarakat agar dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman, serta untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berpotensi besar menyebabkan kepadatan lalu lintas. Dalam konteks ini, DIY jadi salah satu daerah tujuan yang dilayani oleh program tersebut.

Kementerian Perhubungan menyediakan 401 unit bus untuk mengangkut 15.834 penumpang dan 8 unit truk untuk mengangkut 240 sepeda motor pada periode arus mudik tanggal 16-18 Maret 2026 dan arus balik tanggal 24-25 Maret 2026. Terminal Giwangan jadi salah satu lokasi keberangkatan truk pada masa arus balik.

Selain itu, untuk moda kereta api, Kementerian Perhubungan menyediakan kursi untuk 28.182 penumpang dan 11.900 sepeda motor pada periode arus mudik tanggal 13-19 Maret 2026 dan arus balik tanggal 24-30 Maret 2026, yang melayani lintas utara, lintas tengah, dan lintas selatan. Stasiun Lempuyangan jadi stasiun tujuan pada lintas tengah dan lintas selatan dalam program angkutan motor gratis.

“Kami berharap Pemprov Yogyakarta dapat memberikan dukungan dalam hal menyediakan akses yang mudah bagi para pemudik untuk menuju simpul-simpul transportasi seperti terminal, stasiun, hingga bandara, serta layanan angkutan feeder pada lokasi-lokasi mudik gratis,” tutur Menhub.

Pada kesempatan ini, Menhub Dudy juga membahas pengoperasian tol fungsional Prambanan-Purwomartani guna mendukung kelancaran arus mudik, khususnya yang menuju DIY. Exit Tol Purwomartani akan menjadi titik akhir, sehingga berpotensi menjadi simpul pertemuan arus kendaraan dari jalan tol menuju jaringan jalan nasional dan arteri.

“Dengan kondisi seperti itu, terdapat potensi penumpukan dan kepadatan kendaraan, terutama pada puncak arus mudik dan balik. Karenanya, perlu pengawasan lalu lintas secara intensif, rekayasa lalu lintas di sekitar tol, koordinasi antara Korlantas, Dishub, dan Pengelola Jalan Tol, serta penempatan personel dan sarana pendukung di lapangan,” ungkap Menhub.

Kemudian, Menhub Dudy juga meminta Pemprov DIY untuk mengantisipasi kemacetan yang disebabkan oleh pasar tumpah di sejumlah titik, seperti Pasar Bendungan, Pasar Mangiran Srandakan, dan Pasar Demangan. Antisipasi juga perlu dilakukan pada sejumlah lokasi wisata, seperti Malioboro, Kaliurang, Parangtritis, Pantai Baron, dan beberapa titik lainnya.

“Terkait pasar tumpah, perlu pengendalian dan pengaturan hambatan samping arus kendaraan di jalan nasional. Begitu pun di tempat wisata, perlu manajemen arus lalu lintas yang terpadu untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung dari dan ke sekitar lokasi wisata,” ungkap Menhub.

Berikutnya, Menhub juga membahas perlintasan sebidang dan sebaran titik rawan bencana yang ada di wilayah DIY. Ia menuturkan bahwa saat ini telah dilakukan penambahan penjaga lintasan dan koordinasi dengan Pemprov DIY serta pihak-pihak terkait untuk penanganan bencana, seperti banjir, longsor, maupun daerah rawan gunung merapi.

“Di Yogyakarta terdapat perlintasan sebidang sebanyak 46 titik, di mana saat ini telah dilakukan penambahan sebanyak 8 penjaga untuk meningkatkan pengawasan. Meskipun jumlah perlintasan sebidang di wilayah ini relatif sedikit, namun tetap perlu kewaspadaan ekstra untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pada masa libur Lebaran,” ucap Menhub.

Lebih lanjut, guna memastikan kelancaran pergerakan masyarakat selama libur Lebaran 2026, Menhub Dudy juga meminta Pemprov DIY agar memberikan sejumlah dukungan pada beberapa aspek, salah satunya dengan diadakannya Posko Pelayanan dan Monitoring Angkutan Lebaran guna memastikan kesiapan armada dan simpul transportasi, serta pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi.

“Hal lain yang juga diperlukan adalah penyediaan informasi seputar mudik yang memadai bagi masyarakat, termasuk sosialisasi keselamatan berkendara, khususnya bagi pengguna kendaraan pribadi. Tak hanya itu, perlu disampaikan pula informasi terkait cuaca dan kepadatan lalu lintas kepada masyarakat secara berkala,” pungkas Menhub.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, Sekretaris Daerah Provinsi DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, dan Kepala Dinas Perhubungan DIY Chrestina Erni Widyastuti.

Menteri ESDM Dampingi Presiden RI Perkuat Diplomasi Energi di Amerika Serikat

WASHINGTON, D.C. - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Washington, D.C., Amerika Serikat untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan hubungan Indonesia-Amerika Serikat serta penjajakan kerja sama strategis di berbagai bidang, termasuk bidang energi dan sumber daya mineral.

Kehadiran Menteri ESDM dalam kunjungan ini menjadi bagian penting dari diplomasi energi Indonesia, khususnya dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mendorong hilirisasi, serta membuka peluang investasi dan pengembangan teknologi guna mendukung pertumbuhan industri dalam negeri.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa sektor energi memegang peran sentral dalam memperkuat daya saing industri nasional dan menjaga stabilitas perekonomian, serta akan menjadi salah satu fokus dalam agenda pertemuan tersebut.

"Diplomasi yang akan dilakukan Presiden merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global. Di sektor energi, kami akan memastikan setiap peluang kerja sama dapat mendukung ketahanan energi dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional," ujar Bahlil di Washington D.C., Selasa (17/2) waktu setempat.

Dalam rangkaian agenda di Washington D.C., akan dilakukan komunikasi strategis terkait penguatan kerja sama di sektor energi dan sumber daya mineral. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh bentuk kolaborasi yang dijajaki akan diarahkan untuk memperkuat kapasitas nasional serta mendukung ketahanan energi jangka panjang.

"Kami akan mendorong kolaborasi yang berorientasi pada peningkatan investasi, transfer teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Prinsipnya adalah kemitraan yang saling menguntungkan dan tetap berpijak pada kepentingan nasional," jelasnya.

Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060 melalui penguatan bauran energi yang lebih beragam, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan dan kerja sama yang dibangun tetap mengedepankan kedaulatan energi serta kepentingan rakyat Indonesia.

"Ketahanan dan kemandirian energi adalah fondasi utama pembangunan. Karena itu, setiap langkah diplomasi energi ke depan harus memperkuat industri dalam negeri dan meningkatkan produktivitas nasional," tegas Bahlil.

Tinjau Program CSR di Bandung, Menteri PKP Ungkap Gentengnisasi Jadi Arah Renovasi Rumah

Bandung - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau program Gotong Royong Merenovasi Rumah Merah Putih yang dilaksanakan Yayasan Buddha Tzu Chi bekerja sama dengan Kementerian PKP di Jalan Cibuntu Selatan, Kota Bandung, Jumat (13/2/2026).

Program ini telah merenovasi 739 unit rumah selama tahun 2025. Tahun 2026 ini total 55 rumah sudah direnovasi di lokasi Jalan Cibuntu, di mana 42 unit telah selesai dan 13 unit masih dalam proses pengerjaan.

Menteri PKP mengapresiasi kontribusi CSR Yayasan Buddha Tzu Chi dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang lebih layak.
“Terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi menjadi yayasan dengan kontribusi CSR terbesar dalam program renovasi rumah. Semangat gotong royong seperti ini harus terus diperkuat,” ujar Menteri Maruarar.

Ia juga menegaskan arahan Presiden terkait gentengnisasi, agar ke depan program renovasi menggunakan genteng sehingga rumah menjadi lebih adem,  nyaman, dan juga lebih indah. "Termasuk yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, nanti akan saya ajak semua pihak terkait mengunjungi pabrik genteng seperti di Majalengka agar meningkatkan UMKM," ujarnya.

Selain CSR, tahun 2026 Kementerian PKP akan mengalokasikan ribuan unit BSPS di Jawa Barat menggunakan data BPS untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni. Di Kota Bandung sendiri tercatat 9.289 unit RTLH.

Salah satu penerima bantuan, Ibu Lilis, menyampaikan rasa syukur atas renovasi rumahnya.“Terima kasih kepada Kementerian PKP dan Yayasan Buddha Tzu Chi. Sekarang rumah saya sudah layak huni. Dulu atap bocor dan tembok miring,” ujarnya.

Melalui kolaborasi pemerintah dan lembaga sosial, penanganan RTLH di Bandung diharapkan semakin cepat dan tepat sasaran. 

Pertajam Sistem Merit dalam Manajemen ASN Melalui Peraturan Menteri PANRB No. 19/2025

JAKARTA – Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur menjadi bagian dari prioritas utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam rangka transformasi tata kelola pemerintahan. Salah satu arah kebijakan yang didorong adalah penguatan sistem merit dan manajemen talenta nasional.

Peraturan Menteri PANRB No. 19/2025 telah disusun untuk mengatur penajaman implementasi Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menyampaikan bahwa urgensi penguatan sistem merit menitikberatkan pada kebermanfaatan yang dapat dirasakan oleh organisasi, ASN, hingga masyarakat.

“Dengan penajaman ini, sistem merit diharapkan tidak lagi dipahami sebagai pemenuhan aspek administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang berdampak pada peningkatan kualitas kinerja ASN dan kinerja organisasi,” ungkapnya saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No. 19/2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Peraturan Menteri PANRB No. 19/2025 diperlukan untuk menghasilkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui peraturan tersebut, ASN juga didorong untuk semakin kompeten dalam melaksanakan kebijakan publik, menyelenggarakan pelayanan publik dan menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Peraturan Menteri tersebut bukan sekadar regulasi administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa sistem merit benar-benar berjalan dalam praktik, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengisian jabatan, pengembangan karier, hingga manajemen talenta ASN,” tegas Wamen Purwadi.

Merujuk Undang-undang No. 20/2023 tentang ASN, sistem merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Prinsip meritokrasi yang dimaksud adalah yaitu prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas. Komitmen pimpinan kementerian/lembaga menjadi kunci utama agar sistem merit benar-benar hidup dalam praktik manajemen ASN.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja dalam kesempatan tersebut mengingatkan akan pentingnya penguatan integrasi sistem merit dan manajemen talenta untuk membangun kepercayaan publik akan kualitas ASN.

“Tantangan kita kedepan adalah membangun kepercayaan publik, jadi kita perlu melakukan upaya (peningkatan kualitas ASN) agar mendapatkan apresiasi. Sistem merit harus sejalan dengan manajemen talenta,” jelasnya.

Sistem merit kini menjadi fondasi utama dalam pengisian jabatan, pengembangan karier, dan perencanaan suksesi berbasis talenta terbaik yang dimiliki instansi. Salah satu penajaman fokus yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan Menteri PANRB No. 19/2025 adalah penguatan delapan aspek sistem merit secara utuh dan terintegrasi.

Delapan aspek yang dimaksud adalah perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, manajemen talenta, pola karier, promosi dan mutasi, hingga digitalisasi manajemen ASN. “Melalui peraturan ini, delapan aspek tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan proses manajemen ASN,” imbuh Aba.

Dalam model yang baru, maturitas delapan aspek sistem merit didukung dengan survei kepuasan dan keterikatan ASN, serta faktor koreksi. Selain itu, pengukuran maturitas dilakukan dengan tiga tingkat penyelenggaraan yaitu ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan.

Menhan Sjafrie Terima Kepala Basarnas, Perkuat Koordinasi Hadapi Situasi Darurat Nasional

Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan pelaksanaan tugas dan peningkatan kapasitas Basarnas, sekaligus penguatan koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan Basarnas dalam mendukung operasi pencarian dan pertolongan, khususnya pada situasi darurat serta penanggulangan bencana nasional.

Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat memperkuat sistem pertahanan nirmiliter guna menghadapi berbagai potensi kedaruratan di Indonesia, serta koordinasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan agar respons terhadap situasi darurat semakin cepat, terpadu, dan efektif.

Dalam pertemuan tersebut, Menhan Sjafrie didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.

Menkeu Purbaya Dorong Kebangkitan Industri Galangan Kapal Nasional

Jakarta, 10/2/2026 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya penguatan industri perkapalan dan galangan kapal nasional sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dan sektor manufaktur dalam negeri. Hal tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang membahas pemberdayaan angkatan laut dan galangan kapal nasional di Jakarta, Selasa (10/2).

Menkeu mengungkapkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di sektor galangan kapal, namun industri tersebut tidak berkembang optimal akibat minimnya kesempatan dan kebijakan yang tidak berpihak pada produksi dalam negeri.

“Saya baru tahu orang kita jago, cuma nggak dikasih kesempatan sama kita sendiri,” ujar Menkeu.

Menurut Menkeu, salah satu penyebab utama melemahnya industri galangan kapal nasional adalah kebijakan yang masih membuka ruang luas bagi impor kapal bekas dari luar negeri, sehingga menggerus permintaan terhadap kapal buatan dalam negeri.

“Jadi orang kita yang mampu-mampu itu nggak dapat order karena kebijakan kita sendiri. Walaupun kita negara empat laut, negara maritim, kapalnya beli dari luar. Orang-orang kita yang ahli nggak dikasih kesempatan,” kata Menkeu. 

Menkeu juga menyoroti rendahnya pemanfaatan belanja pemerintah untuk mendukung galangan kapal nasional, termasuk dalam program peremajaan kapal yang dibiayai APBN. Ia menyebutkan masih banyak kapal milik negara yang seharusnya dapat dipesan dari galangan domestik, namun justru tidak terserap. Padahal menurutnya, permintaan industri kapal dan galangan kapal dalam negeri yang semakin tinggi mampu meningkatkan daya saing secara global.

“Ke depan, kalau masih mau industri kita maju, demand domestik harus diamankan. Presiden tadi bilang ada 2.491 kapal lebih dari 25 tahun umurnya. Itu kan pasti akan diganti,” ujar Menkeu. 

Ia menambahkan, anggaran untuk pengadaan kapal sebenarnya telah disiapkan, namun belum memberikan dampak nyata bagi industri dalam negeri.

“Kita mau dorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya itu saya anggarin kok. Saya perlu uang keluar cepat awal tahun supaya ekonomi tumbuh makin cepat, makin cepat, makin cepat. Salah satu yang saya lihat kita punya kemampuan tapi underutilized karena tidak beri kesempatan adalah industri galangan kapal,” kata Menkeu. 

Ke depan, Menkeu mendorong KADIN bersama kementerian dan pelaku industri untuk menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas guna menghidupkan kembali industri galangan kapal nasional, sekaligus memastikan permintaan domestik diprioritaskan bagi produksi dalam negeri.

“Ayo kita sama-sama bangun industri galangan kapal dalam negeri supaya industri ini benar-benar bangkit,” ujar Menkeu

Mentan Amran Pamer Kesiapan Swasembada Bawang Putih di Hadapan Petani NTB, Target Hentikan Impor Maksimal 5 Tahun

Sembalun, NTB, -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan optimisme Indonesia untuk segera mencapai swasembada bawang putih nasional dengan menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu pilar utama pengembangannya. Di hadapan petani bawang putih, penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta jajaran pemerintah daerah di kawasan Sembalun, Mentan Amran memamerkan kesiapan produksi nasional sekaligus menegaskan target penghentian impor bawang putih dalam beberapa tahun ke depan.

 

Menurut Mentan Amran, kunci swasembada bawang putih terletak pada keberanian menetapkan target luas tanam yang memadai dan konsistensi kerja di lapangan. Ia menegaskan kebutuhan minimal luas tanam nasional untuk mencapai kemandirian bawang putih.

 

“Bawang putih di NTB, minimal 25.000 hektar. Kalau mampu 50.000, ini bisa men-supply provinsi-provinsi lain.” kata Mentan Amran, Senin (09/02/2026).

 

Mentan Amran menegaskan bahwa penghentian impor bawang putih bukan sekadar wacana, melainkan agenda yang telah memiliki batas waktu jelas dan terukur.

 

“Kita hentikan import mungkin 3–4 tahun ke depan, paling lambat 5 tahun. Kalau bisa 4 tahun, paling lambat 5 tahun.” semangatnya.

 

Keseriusan pemerintah dalam mendorong swasembada bawang putih, menurut Mentan Amran, merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa percepatan dilakukan tanpa menunggu birokrasi panjang.

 

“Bapak Presiden sudah arahkan via telepon hari Sabtu. Hari Minggu tim berangkat, hari Senin kami sudah tiba di sini untuk merealisasikan itu. Kita buat program khusus.” tegas Mentan Amran.

 

NTB sendiri dinilai memiliki keunggulan nyata sebagai sentra pengembangan bawang putih nasional. Selain potensi lahan yang luas, produktivitas bawang putih di daerah ini dinilai sangat menjanjikan.

 

“Yang menarik, NTB ini produksinya 20 ton. Tadi ada yang 28 ton per hektare. Ini sangat menarik untuk kita kembangkan. Indonesia pasti bisa. Paling tinggi 100.000 hektare tanaman bawang, itu sudah swasembada.” ujar Mentan Amran.

 

Mentan Amran menekankan bahwa target swasembada bawang putih secara nasional relatif kecil jika dibandingkan dengan luas tanaman pangan strategis lain, seperti padi.

 

“Tau nggak tanaman beras, tanaman padi, 7,4 juta hektare. 7,4 juta saja kita selesaikan, apalagi 100.000 hektare. Saya kira cuma 2 gubernur, 3 gubernur menyelesaikan itu. NTB, mungkin Sumatera Utara, dan Jawa Tengah.” imbuhnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB yang dinilai responsif dan visioner dalam mendukung pembangunan pertanian dan hilirisasi.

 

“Ini karena gubernurnya gesit, gubernurnya hebat. Bahkan baru groundbreaking, itu pabrik pakan unggas terintegrasi, pabrik pakan, ada cold storagenya, ada parentstock, grandparentstock, lengkap. Terintegrasi dan itu pemerintah yang mendukungnya. Kemudian jadi jaminannya adalah harga pakan untuk peternak. Kemudian harga jagung dari peternakan.” ungkapnya

 

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan daerah yang visioner menjadi alasan kuat bagi Kementerian Pertanian untuk bergerak cepat ke NTB.

 

“Itu luar biasa. Gubernur visioner. Makanya aku respon, aku bergerak ke sini.”

 

Selain aspek produksi, kualitas benih bawang putih NTB, khususnya di Lombok, juga menjadi perhatian utama. Mentan Amran menilai kualitas benih lokal sangat kompetitif, bahkan dibandingkan dengan bawang putih impor.

 

“Bagaimana dengan kualitas bibit kita di Lombok. Sangat bagus. Kualitasnya sangat bagus. Kalau dibandingkan dengan bawang impor, sangat bagus. Karena ini berada pada ketinggian 1.200 dari permukaan laut. Ini sangat bagus. Sehingga kami pusatkan pembibitan di sini.”

 

Berdasarkan data potensi, NTB memiliki lahan bawang putih sekitar 7.750 hektare yang tersebar di Lombok Timur, Lombok Utara, Bima, Sumbawa, dan Lombok Tengah. Potensi tersebut menjadi fondasi kuat penetapan target tanam, intervensi benih, pendampingan teknis, serta percepatan kebijakan menuju swasembada bawang putih nasional periode 2026–2030.

 

Mentan Amran menegaskan bahwa keberhasilan swasembada tidak cukup hanya dengan perencanaan, tetapi membutuhkan perubahan mindset, etos kerja, dan keberanian bertindak di lapangan.

 

Dengan dukungan penuh pemerintah pusat, kualitas agroklimat unggul, serta semangat petani NTB, Mentan Amran optimistis swasembada bawang putih nasional bukan hanya target, melainkan keniscayaan yang akan segera terwujud.

Kemenperin Tegaskan Komitmen Penguatan Industri Otomotif Nasional di IIMS 2026

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 menjadi momentum strategis untuk mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat transformasi industri otomotif nasional menuju arah yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan kinerja positif sektor industri manufaktur yang terus menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional.

“Sektor industri manufaktur Indonesia terus menunjukkan kinerja yang positif sebagai penggerak utama perekonomian nasional.” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/2).

Sepanjang Triwulan I–III 2025, kinerja Industri Pengolahan Non Migas (IPNM) tumbuh sebesar 5,17 persen atau meningkat Rp92,16 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01 persen. Kontribusi IPNM terhadap Produk Domestik Bruto nasional mencapai 17,27 persen atau sebesar Rp3.051,58 triliun, dengan nilai ekspor mencapai USD227,10 miliar atau lebih dari 80 persen total ekspor nasional. Dari sisi investasi, IPNM menyumbang Rp552 triliun atau 38,49 persen dari total investasi nasional, serta menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja.

Menperin menyampaikan, capaian tersebut tidak terlepas dari peran signifikan sektor otomotif sebagai salah satu tulang punggung industri nasional. Saat ini industri kendaraan bermotor roda empat didukung oleh 41 pabrikan dengan kapasitas produksi mencapai 2,59 juta unit per tahun, sementara industri roda dua dan tiga melibatkan 82 pabrikan dengan kapasitas 11,2 juta unit per tahun. Total investasi sektor otomotif telah mencapai Rp194,22 triliun dengan penyerapan tenaga kerja langsung hampir 100 ribu orang.

Dalam konteks pasar kawasan, Indonesia tetap mempertahankan posisi terdepan di ASEAN dengan penjualan kendaraan mencapai 865.723 unit pada 2024. Namun demikian, rasio kepemilikan mobil nasional masih relatif rendah, yakni 99 unit per 1.000 penduduk, jauh di bawah Malaysia, Thailand, dan Singapura. Kondisi ini menunjukkan potensi besar pasar domestik Indonesia untuk terus berkembang ke depan.

Memasuki tahun 2026, industri otomotif menunjukkan indikasi stabilisasi yang didorong oleh kinerja ekspor yang tetap kuat, percepatan pengembangan kendaraan elektrifikasi, serta penguatan permintaan pada akhir tahun 2025 yang menjadi sinyal positif bagi pasar domestik. Proyeksi penjualan mobil nasional berada di kisaran 850 ribu unit, atau meningkat sekitar 5,4 persen dibandingkan realisasi 2025. Meskipun demikian, pemulihan pasar domestik berlangsung secara bertahap seiring tantangan daya beli, pembiayaan, dan dinamika rantai pasok global. Sepanjang 2025, penjualan wholesale tercatat 803.687 unit atau turun 7,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara penjualan ritel turun 6,3 persen menjadi 833.712 unit. Di sisi lain, ekspor kendaraan utuh meningkat 9,7 persen menjadi 518.212 unit, menunjukkan bahwa daya saing Indonesia sebagai basis produksi otomotif global tetap terjaga, meskipun industri menghadapi dinamika permintaan domestik dan global.

Pada segmen tertentu, kendaraan murah dan ramah lingkungan atau LCGC mengalami tekanan dengan penurunan penjualan lebih dari 30 persen sepanjang 2025. Pemerintah tetap memberikan perhatian melalui skema insentif fiskal yang efektif untuk mendukung pemulihan segmen ini. Sebaliknya, kendaraan elektrifikasi mencatat pertumbuhan pesat. Penjualan mobil listrik berbasis baterai melonjak dari 43.194 unit pada 2024 menjadi 103.931 unit pada 2025. Kendaraan hybrid juga tumbuh 15 persen, sementara plug-in hybrid meningkat signifikan dari puluhan unit menjadi lebih dari 5.000 unit. Secara keseluruhan, penjualan kendaraan elektrifikasi pada 2025 mencapai 175.144 unit atau sekitar 21,8 persen dari total penjualan nasional.

Pemerintah terus memperkuat ekosistem industri kendaraan listrik melalui investasi hulu hingga hilir, termasuk pengoperasian pabrik sel baterai berkapasitas 10 GWh serta sejumlah fasilitas produksi battery pack. Selain itu, proyek terintegrasi pengembangan baterai kendaraan listrik dengan nilai investasi mencapai USD5,9 miliar diproyeksikan mampu memberikan nilai tambah ekonomi hingga USD48 miliar bagi Indonesia. Upaya ini sejalan dengan pelaksanaan Program Low Carbon Emission Vehicle yang telah melibatkan 15 perusahaan dan menghasilkan tambahan investasi lebih dari Rp22 triliun.

“Kami berharap penyelenggaraan IIMS 2026 dapat menjadi katalis penting mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan industri otomotif nasional, serta menjadi ruang strategis bertemunya berbagai inisiatif untuk memperkuat kepercayaan konsumen, memperluas adopsi kendaraan ramah lingkungan, serta menstimulasi peningkatan investasi dan inovasi di sektor otomotif,” tutup Menperin.