Selasa, 06 Januari 2026

Adopsi Sistem Swiss, Kemenperin Perkuat Praktik Kerja Industri Vokasi

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri yang unggul dan berdaya saing melalui penguatan pendidikan vokasi industri. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah penerapan Praktik Kerja Industri Terstruktur (Structured Internship) yang diadaptasi dari sistem pendidikan vokasi Swiss.

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pendidikan vokasi memiliki peran penting dalam menyiapkan SDM industri yang adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha dan industri, sekaligus menjaga keberlanjutan rantai pasok nasional.

 

“Pendidikan vokasi merupakan tulang punggung dalam mencetak sumber daya manusia industri yang kompeten, siap kerja, dan berdaya saing global. Melalui penguatan praktik kerja industri yang terstruktur, lulusan vokasi diharapkan memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri,” ujar Agus dalam keterangannya, Selasa (6/1).

 

Dalam menghadapi tantangan transformasi digital serta perubahan kebutuhan kompetensi di dunia kerja, Kemenperin mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi industri melalui implementasi Praktik Kerja Industri Terstruktur. Program ini mengadopsi sistem ganda (dual system), yakni proses pembelajaran yang dilaksanakan di dua tempat, di satuan pendidikan dan di perusahaan, dengan pendampingan pelatih tempat kerja yang kompeten.

 

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Doddy Rahadi menjelaskan, langkah awal penerapan Structured Internship telah dimulai melalui kegiatan Pre-discussion Structured Internship bekerja sama dengan Swiss Skills for Competitiveness (SS4C).

 

“Melalui kegiatan tersebut, kami mulai memetakan kesiapan serta praktik yang telah berjalan di berbagai satuan pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian Perindustrian,” ujar Doddy.

 

Penerapan Praktik Kerja Industri Terstruktur di Kemenperin tidak terlepas dari dukungan program SS4C yang didanai oleh Sekretariat Negara Swiss Urusan Ekonomi (SECO). Program ini bekerja sama dengan kementerian terkait dan industri di Indonesia untuk membangun sistem ganda pendidikan dan pelatihan vokasi melalui politeknik dan akademi komunitas terpilih, khususnya pada sektor logam, manufaktur, makanan, serta mebel dan perkayuan

 

Sebagai bentuk penguatan implementasi, pada tahun 2024 Kemenperin bersama SS4C telah menerbitkan Buku Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur (Structured Internship Guideline). Panduan tersebut memuat prosedur lengkap pelaksanaan praktik kerja industri, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian, sekaligus menjelaskan peran dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat.

 

Pada kegiatan Strategic Dialogue on Structured Internship yang digelar di Jakarta, beberapa waktu lalu, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri, Wulan Aprilianti Permatasari, yang mewakili Kepala BPSDMI, menyampaukan hasil diskusi saat itu bahwa menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan.

 

“Sebagian besar politeknik dan SMK di bawah binaan Kemenperin telah mulai menerapkan konsep Structured Internship, antara lain melalui penyusunan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang selaras dengan job profile industri, pembekalan soft skills bagi peserta, serta pengaturan jadwal dan mekanisme monitoring yang sistematis,” tuturnya.

 

Saat ini, Kemenperin menaungi 11 politeknik, dua akademi komunitas, dan sembilan SMK yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Unit-unit pendidikan tersebut mencatat capaian positif dalam penyerapan lulusan.

 

Berdasarkan data BPSDMI per September 2025, sebanyak sembilan dari sepuluh lulusan politeknik dan akademi komunitas Kemenperin tahun 2024 telah terserap di dunia kerja. Sementara itu, lebih dari tiga perempat lulusan SMK binaan Kemenperin juga tercatat langsung terserap oleh industri.

Senin, 05 Januari 2026

Menteri PANRB Bahas Penguatan Organisasi Perwakilan RI dengan Menteri Luar Negeri

JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa Perwakilan Republik Indonesia (RI) merupakan ujung tombak diplomasi negara. Oleh karena itu, diperlukan susunan organisasi yang lebih terintegrasi agar kolaborasi dan koordinasi antar unsur di Perwakilan, maupun antara Perwakilan dengan kementerian dan lembaga di dalam negeri, dapat berjalan lebih solid.

“Penguatan organisasi Perwakilan RI merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan efektivitas diplomasi dan penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia,” ujarnya saat menerima audiensi Menteri Luar Negeri Sugiono, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Dikatakan, Kementerian PANRB bersama Kementerian Luar Negeri memiliki komitmen dalam penguatan kelembagaan dan tata kelola melalui penyusunan Rancangan Perpres Organisasi Perwakilan RI. Melalui upaya tersebut diharapkan kinerja diplomasi dan kualitas pelayanan publik di Perwakilan RI dapat meningkat secara nyata, didukung oleh tata kelola yang lebih efektif dan akuntabel.

Menurutnya diperlukan penguatan sinergi antar-pelaku diplomasi serta pemantapan kelembagaan dan infrastruktur pendukung diplomasi, sehingga seluruh modalitas diplomasi Indonesia dapat bekerja secara lebih andal dan terkoordinasi.

Menteri Rini menyampaikan bahwa penyesuaian rancangan peraturan bertujuan mengakomodasi sejumlah kebutuhan strategi, kemudian penguatan pengaturan terkait Atase Pertahanan dan Atase Teknis, serta penyesuaian tugas dan fungsi Perwakilan agar lebih relevan dengan tantangan aktual diplomasi. Selain itu penyesuaian tidak dapat dilepaskan dari dinamika nasional dan global yang terus berkembang.
Keanggotaan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional semakin meningkat, diikuti tuntutan reformasi birokrasi, implementasi Undang-Undang ASN, Undang-Undang Pelayanan Publik, serta kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Seluruh perkembangan ini menuntut organisasi dan tata kerja Perwakilan RI yang lebih adaptif, terintegrasi, dan selaras dengan agenda reformasi tata kelola pemerintahan,” katanya.

Sementara itu Menlu Sugiono memberikan apresiasi terhadap Kementerian PANRB yang memberikan dukungan terhadap kerja-kerja di Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri sendiri bertugas melakukan penguatan diplomasi ekonomi; diplomasi perlindungan; diplomasi kedaulatan dan kebangsaan; peningkatkan kontribusi dan kepemimpinan indonesia di kawasan dan dunia; serta penguatan infrastruktur diplomasi. Penguatan organisasi menurutnya menjadi hal penting mengingat Indonesia banyak terlibat dalam keanggotaan organisasi-organisasi internasional, seperti BRICS dan lainnya.

Jumat, 02 Januari 2026

Tahun Baru, Menhub Dudy Pantau Arus Lalu Lintas di Jalur Tol Keluar-Masuk Jakarta

Bekasi - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memantau arus lalu lintas di sejumlah titik strategis jalur tol keluar-masuk Jakarta di Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC), Bekasi, Jawa Barat, Kamis (1/1) malam. Menurut Menhub, pergerakan kendaraan di titik-tersebut hingga saat ini masih terpantau lancar.

“Pada hari tahun baru, 1 Januari 2026 ini, pergerakan kendaraan di sejumlah ruas tol keluar-masuk Jakarta masih terpantau lancar dan terkendali. Saya harap kondisi seperti ini dapat terus berlangsung hingga puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada 2 Januari 2026,” ujar Menhub Dudy.

Berdasarkan data PT. Jasa Marga, kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabotabek mengalami peningkatan sepanjang libur akhir tahun. Sejak 30 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026, kendaraan yang meninggalkan Jabotabek di empat gerbang tol (GT) utama, yakni GT Cikupa, GT Ciawi, GT Cikampek Utama, dan GT Kalihurip Utama mencapai 311.545 kendaraan. Jumlah ini naik 13,81 persen jika dibandingkan lalu lintas normal yakni sebanyak 273.741 kendaraan.

Kemudian, kendaraan yang kembali ke wilayah Jabotabek pada 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026 di empat GT Utama mencapai 150.067 kendaraan. Jumlah ini naik 7,45 persen dari lalu lintas normal yakni sebanyak 139.668 kendaraan.

Adapun secara keseluruhan, sebanyak 2.344.052 kendaraan tercatat telah meninggalkan wilayah Jabotabek sejak 18 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026. Sementara kendaraan yang menuju Jabotabek pada periode yang sama tercatat mencapai 2.147.976 kendaraan.

Menhub Dudy mengapresiasi pihak PT. Jasa Marga dan seluruh stakeholder terkait yang telah mengelola arus lalu lintas dengan baik, khususnya di jalan tol hingga saat ini. Ia pun menginstruksikan seluruh stakeholder untuk meningkatkan koordinasi guna menghadapi puncak arus balik, terutama dalam hal mengantisipasi lonjakan volume kendaraan di titik-titik rawan kemacetan.

“Koordinasi dan kolaborasi antar seluruh stakeholder sangat penting untuk memastikan perjalanan masyarakat dapat berlangsung aman, nyaman, serta lancar. Dengan sinergi yang intensif, saya optimistis pergerakan kendaraan pada arus balik dapat terkendali dengan baik,” ungkapnya.

Kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan kembali ke kota asal, Menhub Dudy mengimbau untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. “Selalu jaga kesehatan, pastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan, dan yang tak kalah penting beristirahat jika lelah. Bagi yang menggunakan kendaraan umum, pastikan armada yang dipilih telah menjalani uji keselamatan,” tutupnya.

Turut hadir dalam pemantauan ini Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan dan Direktur Utama PT. Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono