Transformasi Pelayanan Publik Kunci Membangun Birokrasi yang Tangguh

JAKARTA - Transformasi pelayanan publik adalah gerakan kolektif untuk membangun birokrasi yang tangguh, daerah yang mandiri, dan masyarakat yang percaya pada pemerintahnya. Keterbukaan informasi adalah napas dari pelayanan publik yang modern karena dengan keterbukaan, masyarakat bisa tahu, bisa menilai, dan bisa berpartisipasi.

"Mari kita lanjutkan sinergi antara reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi, agar ke depan birokrasi Indonesia bukan hanya efisien, tapi juga terbuka, inklusif, dan berdaya saing global," demikian dikatakan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Otok Kusuwandaru mewakili Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Expo 2025 dengan tema "Kemandirian Daerah Melalui Reformasi Birokrasi & Inovasi Pelayanan Publik", di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Otok menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya birokrasi yang responsif, efisien, dan berbasis teknologi. Fokusnya ada pada pemberantasan korupsi, percepatan implementasi kebijakan, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta kedisiplinan dan produktivitas ASN.

"tantangan utama kita bukan lagi pada prosedur, tapi pada kepercayaan publik. Reformasi pelayanan publik adalah cara kita membangun kembali kepercayaan itu lewat birokrasi yang bersih, cepat, dan manusiawi," jelasnya.

Otok menekankan, dalam agenda Reformasi Birokrasi Tematik 2025-2029 menekankan hasil nyata di lapangan. Setiap fokus RB dari penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi sumber daya, prioritas presiden, hingga transformasi digital bermuara pada bagaimana layanan publik dijalankan secara nyata dan terbuka.

"Misalnya, penanggulangan kemiskinan diwujudkan melalui akses layanan dasar investasi melalui perizinan yang transparan; hilirisasi melalui layanan energi dan pangan yang efisien; serta digitalisasi melalui SPBE dan SIPP Nasional yang partisipatif. Disinilah keterbukaan informasi publik menjadi pengikatnya masyarakat bisa tahu, menilai, dan ikut mengawasi hasil pelayanan," ujarnya.

Untuk memastikan transformasi pelayanan publik berjalan sistematis, lanjutnya, dikembangkan lima pilar dengan 15 inisiatif strategis. Dimulai dari kebijakan yang berkualitas, layanan yang partisipatif dan inklusif, hingga inovasi dan evaluasi yang berkelanjutan.

"Contohnya melalui Forum Konsultasi Publik, SP4N-Lapor!, Mal Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, dan layanan ramah kelompok rentan. Semua inisiatif ini menghidupkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik," ungkapnya.

Otok menegaskan, inovasi menjadi motor utama transformasi pelayanan publik. ASN didorong untuk terus belajar dan berinovasi sepanjang ia mengabdi untuk negara. Mereka dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.

"Inovasi dari daerah dan K/L Indonesia kini sudah dikenal di dunia: Aceh Singkil, Sragen, Teluk Bintuni, BNPB, KLHK, dan Kota Semarang telah mendapat pengakuan dari UN Public Service Awards. Ini menunjukkan bahwa pelayanan publik Indonesia mulai diakui sebagai model yang bisa menginspirasi dunia," jelasnya.

Otok juga menjelaskan, saat ini pemerintah sedang mengembangkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang tidak hanya menjadi alat ukur, tapi juga umpan balik bagi pengambilan kebijakan dan pengembangan karier ASN. Dengan melibatkan lebih dari 600 instansi, 300 ribu unit layanan, dan 5 juta ASN, IPP akan memetakan kualitas tata kelola, tingkat inovasi, dan kepuasan masyarakat secara real-time.

"IPP juga terhubung dengan indikator reformasi birokrasi, prioritas nasional, dan indeks tata kelola lainnya menjadikannya fondasi bagi birokrasi yang berbasis data dan kinerja nyata," imbuhnya.

Maka dari itu dirinya berharap, instansi pemerintah untuk membangun penguatan transformasi pelayanan publik, yakni dengan melihat, memahami, dan mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung agar dapat memperbaiki sistem pelayanan. Hal ini ditujukan untuk memastikan layanan publik dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Stok Pupuk Aman, Mentan Amran Pastikan Temuan Kasus Pupuk Tidak Ganggu Pertanaman Petani

 Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa terdapat 2.039 kios pupuk yang kedapatan melakukan kecurangan dengan menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menegaskan, meskipun ada temuan tersebut, distribusi dan ketersediaan pupuk tetap aman serta tidak akan mengganggu pertanaman petani. 

 

“Kita sudah perhitungkan semuanya. Langkah ini akan menguntungkan petani, karena puncak musim tanam akan berlangsung pada Desember hingga Januari. Kios yang melakukan pelanggaran akan dicabut izinnya, diganti dengan kios baru yang berizin resmi sehingga kedepan tidak ada lagi pupuk subsidi dijual dengan harga diatas HET,” kata Mentan Amran usai melakukan rapat koordinasi (Rakor) tata kelola pupuk subsidi di Kanpus Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (13/10/25).

 

Mentan Amran menambahkan, langkah tegas pemerintah dalam mencabut izin 2.039 kios pupuk bermasalah justru akan memperbaiki sistem distribusi pupuk agar lebih bersih, transparan, dan berpihak pada petani. Untuk itu, Ia kembali menegaskan bahwa tindakan ini tidak akan mengganggu kegiatan pertanaman maupun ketersediaan pupuk di lapangan.

 

“Stok pupuk kita aman. Distribusi terkendali, dan pertanaman petani tidak akan terganggu. Kami pastikan pupuk tetap sampai ke tangan petani tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” tambah Mentan Amran.

 

Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan 9,5 juta ton pupuk bersubsidi untuk tahun 2025, terdiri dari pupuk Urea dan NPK. Dari jumlah tersebut, 5,9 juta ton sudah terealisasi hingga Oktober 2025, menandakan distribusi berjalan lancar dan sesuai kebutuhan petani di seluruh Indonesia.

 

Tidak hanya itu, Mentan Amran juga memastikan komitmen pemerintah untuk mempermudah mekanisme distribusi agar tepat dan efektif sampai ke petani. Ia menyampaikan bahwa regulasi lama yang sebelumnya memperlambat distribusi pupuk, kini telah disederhanakan.

 

“Dulu ada 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota yang harus paraf sebelum pupuk tiba di lapangan. Sekarang atas perintah Bapak Presiden, alurnya langsung: dari Kementan ke Pupuk Indonesia hingga ke petani. Hasilnya, pupuk cepat sampai dan petani lebih tenang,” ungkap Mentan Amran.

Terkait penertiban kios nakal, Mentan Amran menegaskan bahwa Kementan akan terus memperkuat pengawasan berbasis digital bersama pemerintah daerah, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum. Langkah ini penting untuk mencegah permainan harga yang merugikan petani.

 

“Kami mencabut izin 2.039 kios yang menjual di atas HET. Ini bukan untuk menakuti, tapi untuk menegakkan keadilan. Negara sudah menanggung subsidi besar agar pupuk terjangkau. Jadi tidak boleh ada yang mencari keuntungan di atas penderitaan petani,” ujarnya.

 

Memtan Amran juga menegaskan bahwa pengawasan ketat pupuk bersubsidi menjadi bagian penting dari strategi besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

 

“Petani adalah pahlawan pangan bangsa. Kita harus jaga mereka dari praktik curang yang bisa menghambat produksi. Negara hadir untuk memastikan pupuk tersedia, harga terjangkau, dan petani sejahtera,” tutup Amran.

 

Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan identifikasi lanjutan terhadap 2.039 kios pupuk yang ditemukan melakukan kecurangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Ia menjelaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Mentan Amran dan akan memberikan sanksi tegas kepada kios yang melakukan kecurangan.

 

“Sebagaimana arahan Bapak Menteri, begitu ada yang melanggar maka langkah pertama adalah menutup secara sistem, kedua tim kami akan memasang plakat di kiosnya. Kami juga akan melakukan pemeriksaan, dan jika terbukti bersalah akan kami tutup permanen. Namun jika tidak terbukti, kami akan melakukan pembinaan khusus,” kata Rahmad.

 

Ia menambahkan, Pupuk Indonesia juga menyiapkan langkah antisipasi apabila ada seluruh kios di satu kecamatan yang terkena sanksi. “Kalau di satu kecamatan semua kiosnya kena, kami akan cari cara agar petani di wilayah itu tetap bisa menebus pupuk melalui mekanisme khusus,” tambah Rahmad.

 

Lebih lanjut, Dirut Pupuk Indonesia menyampaikan realisasi  penyaluran Pupuk Bersubsidi Nasional hingga 11 Oktober 2025 menunjukkan capaian yang positif dan terkendali. Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia, penyaluran pupuk bersubsidi dari total alokasi Kementan sebesar 9,55 juta ton, capaian penebusan mencapai 5,95 juta ton atau sekitar 62,34 persen dari total alokasi.

 

“Dengan penegakan hukum yang tegas, tahun ini penyerapan pupuk meningkat 12 persen dibandingkan tahun lalu, dan diikuti dengan kenaikan produksi beras sebesar 16 persen berdasarkan data BPS. Artinya, kebijakan tegas yang dijalankan Bapak Menteri terbukti tepat—semakin kuat penegakan hukumnya, semakin tinggi pula produktivitas pertanian,” tutup Rahmad.

Wamenhan Mewakili Menhan Terima Audiensi Gubernur Sulawesi Tenggara Bahas Pembentukan Kodam dan Pembangunan Mako Grup 5 Kopassus

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Donny Ermawan Taufanto mewakili Menteri Pertahanan RI menerima audiensi Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka beserta jajaran, bertempat di ruang tamu Wamenhan RI, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Audiensi tersebut membahas rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) serta pembangunan Markas Komando (Mako) Grup 5 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam kesempatan itu, Wamenhan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan Gubernur Sulawesi Tenggara beserta jajarannya ke Kementerian Pertahanan. “Terima kasih, Pak Gubernur, atas kunjungannya,” kata Wamenhan.

Kementerian Pertahanan juga menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendukung rencana pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) di wilayah tersebut. Lokasi yang diusulkan dinilai sangat strategis karena berada di kawasan terintegrasi, berdekatan dengan kantor Gubernur dan Markas Polda Sulawesi Tenggara. Pihak Kemhan menilai sinergi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperkuat pertahanan wilayah dan mempercepat realisasi pembangunan Kodam. Rencana ini akan dilaporkan kepada Menteri Pertahanan untuk ditinjau lebih lanjut dari aspek strategis dan tata wilayah. “Nanti kami akan melaporkan kepada Bapak Menhan. Kami sangat mengapresiasi perhatian besar Bapak Gubernur terhadap penguatan pertahanan negara,” ujar Wamenhan.

Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Pertahanan serta TNI dalam upaya memperkuat struktur pertahanan di wilayah Sulawesi Tenggara, sejalan dengan kepentingan strategis pertahanan negara di kawasan Indonesia bagian tengah.

Dalam pertemuan ini, Wamenhan didampingi oleh sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan dan TNI, antara lain Dirjen Strahan Kemhan, Dirjen Renhan Kemhan, Dirjen Kuathan Kemhan, Kapuskon Baloghan Kemhan, Waasrenum Panglima TNI dan Waasrena Kasad

Kemenperin Pacu SAIC Motor Jadikan RI Basis Produksi dan Ekspor Kendaraan Listrik

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI, Eko S.A. Cahyanto, mewakili Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan SAIC Motor Corp., Ltd. yang dipimpin oleh Zang Qing selaku Vice President SAIC Motor Corp., Ltd., di Shanghai, Kamis (9/10) waktu setempat. Pada pertemuan yang juga dihadiri CEO PT SGMW Motor Indonesia, Tang Wensheng tersebut, membahas penguatan kemitraan industri otomotif antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya dalam pengembangan kendaraan ramah lingkungan dan perluasan ekspor di kawasan ASEAN.

 

“Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi kepada SAIC Group atas kontribusinya dalam mendukung pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut dengan memperbanyak lini produk kendaraan ramah lingkungan yang sesuai dengan karakteristik konsumen Indonesia,” ujar Eko dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat (10/10).

 

SAIC Motor Corp., Ltd. merupakan perusahaan otomotif milik negara Tiongkok (BUMN) yang berkantor pusat di Shanghai, dan termasuk dalam jajaran produsen mobil terbesar di Tiongkok, yang meliputi merek di antaranya Wuling, MG, Baojun, dan Maxus. Perusahaan ini berkiprah di bidang riset, pengembangan, produksi, dan penjualan kendaraan serta komponennya.

 

SAIC Motor Group memiliki empat basis produksi di dunia, yaitu Pakistan, India, Thailand, dan Indonesia. Produk SAIC Motor di Eropa memiliki penjualan mencapai 3 juta unit per tahun. Sementara itu, dengan berdirinya PT SGMW Motor Indonesia diharapkan Indonesia dapat menjadi basis produksi untuk negara-negara setir kanan lainnya. PT SGMW & MG telah meluncurkan total 19 model produk, dengan 13 model diproduksi secara lokal.

 

Eko menjelaskan, PT SGMW Motor Indonesia telah membangun fasilitas manufaktur kendaraan dan kawasan industri untuk pemasok (supplier park) di Cikarang sejak 2015. Tak hanya itu, perusahaan juga mengembangkan fasilitas produksi baterai lokal, MAGIC Battery Wuling, yang menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional.

 

“Kami mengapresiasi PT SGMW Motor Indonesia yang telah memproduksi kendaraan komersial listrik dengan tingkat TKDN lebih dari 40%. Ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk mempercepat transisi menuju industri otomotif rendah emisi,” lanjut Eko.

 

Dalam memproduksi kendaraan bermotor di Indonesia, PT SGMW fokus dalam mengembangkan rantai pasok di dalam negeri, dengan lebih dari 77 supplier lokal baik tier 1, tier 2, maupun tier 3. Ke depannya, BEV akan fokus untuk mencapai TKDN 60-80%.

 

Dalam mencapai TKDN lebih dari 60% tersebut, PT SGMW melakukan produksi baterai BEV, dimana PT SGMW bekerjasama dengan PT Gotion dan CATL melalui PT UABS (PT Unified Advanced Battery System Indonesia).

 

Ditargetkan pada 2025, kontribusi ekspor PT SGMW akan melebihi 11% dari total produksi, dengan menjangkau 15 negara dengan total ekspor mendekati 10.000 unit. Perusahaan juga fokus pada pengembangan mobil ICE, HEV, dan BEV, serta ke depannya akan mulai memproduksi PHEV. Selanjutnya, PT SGMW berencana untuk meluncurkan beberapa produk baru, di antaranya adalah SUV-C yang memiliki keunggulan penghematan bahan bakar serta kemampuan kecepatan akselerasi awal yang lebih cepat.

Bidik pasar ASEAN

Selain untuk pasar domestik, SAIC juga menargetkan perluasan pasar ekspor ke kawasan ASEAN. Hingga tahun 2025, perusahaan ini telah membangun lebih dari 170 gerai penjualan dan servis di Indonesia, termasuk untuk merek Wuling, MG, dan Maxus, serta tengah mengembangkan showroom merek ganda di Jakarta sebagai bagian dari strategi regionalnya.

 

Dalam pertemuan tersebut, dukungan yang diharapkan SAIC Motor dari Pemerintah Indonesia, antara lain keberlanjutan insentif PPNDTP untuk kendaraan BEV, yaitu kendaraan BEV penumpang kurang dari 10 orang, serta kendaraan BEV bus.

 

Berikutnya, penambahan lingkup pemberian insentif PPNDTP untuk kendaraan komersial BEV, karena PT SGMW telah memproduksi produk kendaraan komersial yaitu MitraEV. Selain itu, Dukungan terhadap produk Wuling dan MG lainnya dengan teknologi HEV, PHEV, dan Range-Extended Electric Vehicle (REEV) untuk masuk ke dalam kategori kendaraan LCEV.

 

Menanggapi usulan tersebut, Eko mengemukakan, Kemenperin mengapresiasi investasi yang telah dilakukan, serta komitmen dan pencapaian PT SGMW dalam produksi kendaraan bermotor di Indonesia khususnya BEV. “Untuk usulan keberlanjutan insentif PPNDTP maupun penambahan lingkup insentif PPNDTP untuk kendaraan komersial saat ini sedang dalam pembahasan internal pemerintah,” ujarnya.

 

Kemenperin juga mendorong PT SGMW untuk memperbanyak variasi line up produk di Indonesia yang disesuaikan dengan selera konsumen Indonesia, serta penambahan investasi baru PT SGMW dalam rangka meningkatkan nilai TKDN.

 

Bahkan, Pemerintah Indonesia terus mendorong SAIC untuk menjajaki peningkatan kapasitas ekspor kendaraan listrik (EV) yang diproduksi di Indonesia, guna memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produksi dan ekspor EV di ASEAN.

 

“Kami berharap SAIC dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai rencana investasi berikutnya di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan platform elektrifikasi dan teknologi baru,” ujar Eko.

 

Menurutnya, kolaborasi strategis antara pemerintah dan pelaku industri otomotif global seperti SAIC Motor sangat penting untuk mempercepat transformasi industri otomotif nasional menuju era kendaraan listrik. “Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok EV global, dan kami melihat SAIC sebagai mitra penting dalam mewujudkan visi tersebut,” tegasnya.

 

Eko menambahkan, Kemenperin terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan insentif bagi pengembangan kendaraan listrik, baik untuk produksi kendaraan maupun komponennya seperti baterai dan sistem penggerak listrik.

 

“Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku industri, kami optimistis Indonesia dapat menjadi hub kendaraan listrik di kawasan,” pungkasnya.

KUR dan Rumah Subsidi Dorong Geliat Ekonomi Rakyat Kecil, Menteri PKP Tambah Akses Bantuan Perumahan di Sumut

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negri Tito Karnavian dan didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Anggota DPR RI Komisi V Musa Rajekshah, Wakil Wali Kota Medan Zakiyudin Harahap menghadiri acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan Program Rumah Subsidi yang diselenggarakan BRI di Medan, Kamis (9/10/2025). Acara ini diikuti oleh 3.000 peserta, terdiri dari 600 pengembang rekanan BRI, 300 kontraktor, 100 toko bahan bangunan, serta 2.000 pelaku UMKM, baik secara luring maupun daring.

Menteri Ara menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses perumahan rakyat melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan juga program rumah subsidi. “Program ini adalah dedikasi Presiden Prabowo untuk UMKM dan rakyat kecil di sektor perumahan. Satu rumah dikerjakan oleh lima orang, jadi kalau 350 ribu rumah, berarti 1,75 juta tenaga kerja tercipta,” ujarnya.

Menanggapi permintaan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Menteri Ara mengumumkan penambahan kuota rumah subsidi di Sumut dari 15 ribu menjadi 20 ribu unit di tahun 2025 dan 25 ribu unit untuk tahun depan. Ia juga meminta dukungan pemerintah daerah dalam mempercepat perizinan pengembang. “Tolong BRI terus dukung pembiayaan, dan Pak Gubernur bantu urusan perizinan di daerah. Kita tidak bisa bekerja sendiri, seluruh ekosistem harus komit untuk menurunkan backlog perumahan,” tegasnya.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan, sebagai bank penyalur KUR terbesar dan penyalur utama FLPP, BRI berkomitmen mendukung Program 3 Juta Rumah. “BRI telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.387 triliun kepada 45 juta debitur, dan penyaluran FLPP meningkat dari 17 ribu unit pada 2024 menjadi 25 ribu unit di 2025, bahkan telah melampaui target dengan 25.080 unit tersalurkan,” ungkap Hery di hadapan 3.000 peserta acara yang terdiri dari pengembang, kontraktor, toko bahan bangunan, dan pelaku UMKM.

Pemerintah Dorong Peningkatan Ekonomi Syariah Indonesia Menjadi Nomor Satu di Dunia

Jakarta, 8 Oktober 2025

Ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu sektor yang terus digali potensinya oleh Indonesia karena akan berdampak besar bagi perekonomian nasional. Dalam State of the Global Islamic Economy Report, Indonesia kini menempati peringkat ketiga dunia dalam ekonomi syariah global.

Kekuatan utama berada pada modest fashion, pariwisata ramah muslim, serta industri farmasi dan kosmetik halal. Di sisi lain, Indonesia masih memiliki ruang besar untuk memperkuat sektor halal food, keuangan syariah, serta media dan rekreasi.

“Di sektor pakaian misalnya, demand atau kebutuhan akan pakaian muslim konsumsinya sebesar USD20 miliar atau sekitar Rp289 triliun. Kemudian, di industri makanan-minuman ini Indonesia satu-satunya negara yang menjalankan syariah full compliance karena kalau di Indonesia yang halal wajib. Nah, ekonomi industri makanan-minuman termasuk produksi dan seluruh value chain, nilainya adalah USD109 miliar atau Rp1000 triliun. Jadi kalau ini kita terus dorong syariah compliance, maka dalam waktu tidak lama dari nomor tiga, kita bisa menyalip ke nomor satu. Ini menjadi PR kita bersama,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara Pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025, di Jakarta, Rabu (8/10).

Di dalam negeri, kinerja ekonomi syariah menunjukkan tren positif dan potensi yang besar. Dapat dilihat dari pangsa usaha syariah dalam PDB yang terus meningkat, produk halal tersertifikasi melonjak pesat, ekspor produk halal semakin kompetitif, dan aset keuangan syariah tumbuh konsisten hingga lebih dari Rp10 ribu triliun pada 2025.

“Pemerintah menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu prioritas nasional dalam RPJPN 2025-2045. Fokusnya adalah memperkuat peran keuangan syariah, mengoptimalkan dana sosial syariah untuk pengentasan kemiskinan, memperkuat industri halal dan UMKM, serta membangun regulasi dan kelembagaan yang lebih kokoh,” jelas Menko Airlangga.

Lebih lanjut, dalam memperkuat kemandirian dan pertumbuhan ekonomi inklusif, diperlukan beberapa strategi komprehensif untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah dan industri halal.

Pertama, memperluas akses pembiayaan syariah melalui skema inovatif seperti KUR Syariah dan Bullion Bank. Penyaluran KUR Syariah selama 10 tahun terakhir (2015-2025) telah mencapai Rp75 triliun untuk 1,3 juta debitur dan realisasi Bank Bullion sejak peluncurannya pada Februari 2025 sudah mencapai total 45 ton emas yang dapat diintegrasikan dengan instrumen sosial seperti wakaf produktif.

“Potensi industri emas yang diproduksi oleh tambang kita itu satu tahun bisa memproduksi hampir 110 ton emas, sehingga tentu ini bisa menjadi underlying untuk ekonomi syariah, dan menjadi penting untuk disimpan oleh pesantren. Kalau pesantren menyimpan atau menabung emas, maka tentu mau ada gonjang-ganjing ekonomi global, yang nilainya selalu tinggi, recession proof, dan turbulent proof adalah emas. Hal ini yang perlu terus kita dorong,” papar Menko Airlangga.

Kedua, meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusi (DNKI) tentang perluasan dan pendalaman akses keuangan syariah di seluruh Indonesia.

Ketiga, mempercepat digitalisasi melalui integrasi sistem SIHALAL dalam mempercepat pengajuan sertifikat halal yang telah mencapai 5,9 juta sertifikat halal di 2025 dari target 10 juta sertifikat, platform wakaf digital, dan e-commerce halal yang menghubungkan produsen lokal dengan pasar global.

“Dengan sinergi antara penguatan akses pembiayaan, literasi, dan transformasi digital, kita dapat membangun ekosistem keuangan syariah dan industri halal yang kokoh, inklusif, dan berdaya saing tinggi,” ungkap Menko Airlangga.

Selain itu, Pemerintah mendorong inovasi baru dengan sinergi seluruh stakeholder, seperti pengembangan Pusat Informasi Terpadu Zakat, Infak, dan Sedekah serta perluasan fitur Sukuk Bank Indonesia (SUK-BI) bagi investor non bank dan non residen. Pemerintah juga telah memfasilitasi empat Kawasan Industri Halal (KIH) yaitu di Jababeka Cikarang, Serang, Bintan, dan Sidoarjo, serta Indonesia Islamic Financial Center (IIFC). Langkah ini akan memperluas partisipasi publik dalam mendukung ekonomi dan keuangan syariah nasional.

“Ekonomi syariah bukan hanya tentang halal dan haram, melainkan jalan menuju pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan semangat optimis namun waspada, mari kita bersinergi menjadikan ekonomi syariah sebagai motor penggerak menuju Visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam agenda kali ini yakni di antaranya Anggota Komisi XI DPR RI, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Anggota Dewan Komisioner OJK, Wakil Ketua MUI, dan perwakilan negara sahabat.

Berbasis Kompetensi, Lulusan Vokasi Kemenperin Langsung Kerja di Industri

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat capaian positif dalam tingkat penyerapan kerja dari para lulusan pendidikan vokasi di bawah naungannya, baik di tingkat menengah maupun pendidikan tinggi. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas penerapan pendidikan vokasi berbasis kompetensi yang selama ini dijalankan melalui sinergi erat antara dunia pendidikan dan dunia industri.

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa capaian tinggi dalam serapan lulusan menjadi bukti nyata keberhasilan strategi pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) industri yang unggul dan kompetitif.

 

“Tingkat serapan yang tinggi menunjukkan bahwa lulusan vokasi Kemenperin memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/10).

 

Menurut Menperin, keberhasilan ini juga tidak lepas dari komitmen Kemenperin dalam memperkuat ekosistem pendidikan vokasi yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan industri. Melalui kolaborasi erat dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kurikulum pendidikan terus disesuaikan agar relevan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar kerja.

 

“Kita ingin memastikan bahwa setiap lulusan vokasi memiliki daya saing global dan menjadi bagian penting dari transformasi industri nasional,” tegasnya.

 

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Masrokhan menyampaikan, tingkat serapan lulusan merupakan indikator kunci dalam mengevaluasi kinerja satuan pendidikan di lingkungan Kemenperin.

 

“Serapan lulusan menjadi ujung tombak dalam rangkaian penyelenggaraan pendidikan. Data ini menjadi tolak ukur keberhasilan dan dasar bagi kami untuk terus melakukan evaluasi serta pengembangan agar pendidikan vokasi semakin selaras dengan kebutuhan industri,” jelasnya.

 

Masrokhan menambahkan, ke depan BPSDMI akan terus memperkuat sistem pemetaan kebutuhan tenaga kerja industri melalui peningkatan kerja sama dengan mitra industri, penguatan fasilitas pendidikan, serta pembaruan kurikulum berbasis teknologi terbaru. “Langkah ini diharapkan dapat memastikan lulusan pendidikan vokasi Kemenperin semakin siap menghadapi tantangan masa depan dan mendukung arah industrialisasi nasional yang berkelanjutan,” imbuhnya.

 

Kemenperin mencatat, pada tahun 2024, tingkat lulusan program vokasi (SMK, politeknik dan akademi komunitas) sebanyak 3.118 orang, dengan 2.731 orang telah terserap bekerja. Sedangkan sisanya melanjutkan studi, berwirausaha, atau ada yang masih dalam proses penerimaan kerja. Artinya, tingkat serapan lulusan pendidikan vokasi Kemenperin yang langsung diterima kerja di dunia industri mencapai 88 persen.

 

“Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh lulusan vokasi di bawah Kemenperin telah menemukan jalurnya. Angka serapan ini juga memperkuat keyakinan bahwa model vokasi berbasis industri, yang selama ini dikembangkan oleh Kemenperin bersama dunia usaha dan industri, berjalan efektif dan relevan,” tutur Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Kemenperin, Wulan Aprilianti Permatasari.

 

Menurut Wulan, dengan tingkat serapan yang tinggi tersebut, menegaskan bahwa pendidikan vokasi di bawah pengelolaan Kemenperin tidak hanya teori semata, tetapi mampu menghasilkan SDM industri yang siap kerja. “Keberhasilan ini adalah kehormatan sekaligus pemacu agar kita terus memperkuat sinergi pendidikan dan industri,” pungkasnya.

Kemhan dan Kemnaker Kolaborasi Dukung Terwujudnya Sertifikasi Bagi Lulusan Vokasi Penyandang Disabilitas

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Donny Ermawan Taufanto bertemu Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor untuk memperkuat kolaborasi terkait mendukung terwujudnya sertifikasi bagi lulusan vokasi penyandang disabilitas, di kantor Kemnaker, Jakarta, pada Senin (6/10/2025).

Pertemuan ini menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo agar Pusat Rehabilitasi (Pusrehab) Kemhan tidak hanya membuka fasilitas Rehabilitasi Vokasi-nya bagi prajurit TNI, akan tetapi bagi masyarakat sipil penyandang disabilitas.

Wamenhan Donny menekankan bahwa Pusrehab memiliki pengalaman 57 tahun dan 15 jenis pelatihan vokasi. Kolaborasi ini bertujuan agar penyandang disabilitas sipil dapat memperoleh pelatihan, sertifikasi, dan kembali bekerja.

Wamenaker Afriansyah Noor menyatakan kesiapan Kemnaker untuk mendukung penuh inisiatif ini. Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan asistensi dan kolaborasi untuk memperluas program pelatihan vokasi dan program _Return to Work_, termasuk bagi personel TNI purnawirawan/cacat kerja dan keluarga TNI.

Untuk memastikan lulusan vokasi diakui, anggota BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) menjelaskan bahwa Pusrehab dapat mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sendiri atau menggunakan LSP Kemnaker. Wamenhan menargetkan proses pendirian LSP di Kemhan dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

Selanjutnya Wamenhan menargetkan proses pendirian LSP di Kemhan dapat diselesaikan dalam waktu dekat, dan diharapkan sertifikasi bagi lulusan vokasi Pusrehab dapat diresmikan bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember mendatang.

Turut hadir mendampingi Wamenhan dalam pertemuan tersebut yaitu Dirjen Kuathan Kemhan, Kapusrehab Kemhan dan Kepala RSPPN Jenderal Sudirman. 

Pemerintah dan DPR Sepakati Penguatan Transformasi Kelembagaan Kementerian BUMN Menjadi BP BUMN

JAKARTA – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakati penguatan transformasi kelembagaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Kesepakatan tersebut dihasilkan pada Rapat Paripurna Pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat mewakili Presiden pada Pendapat Akhir Presiden atas RUU tersebut menyampaikan bahwa BUMN hadir sebagai kepanjangan tangan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum, terutama dalam mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

“Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas perekonomian yang makin dinamis, terdapat urgensi teknokratis untuk melakukan transformasi kelembagaan dan kerangka hukum agar pengelolaan BUMN menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perkembangan perekonomian nasional,” kata Menteri PANRB.

Adapun urgensi perubahan keempat UU BUMN yaitu pertama, perlunya penataan kelembagaan untuk memosisikan fungsi regulator dan operator yang lebih tegas, sehingga terdapat sinergitas fungsi dalam pengelolaan BUMN.

Urgensi kedua yaitu kebutuhan untuk memperkuat tata kelola yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip good corporate governance, sehingga BUMN dapat bersaing di tingkat regional maupun global. Ketiga, pentingnya memberikan kepastian hukum terkait kedudukan BUMN dalam kerangka penyelenggaraan negara baik dalam hubungannya dengan Presiden, lembaga pemeriksa, maupun masyarakat.

“Sementara itu keempat yaitu dorongan untuk menjadikan BUMN sebagai katalis pembangunan, bukan hanya sebagai penyumbang dividen, tetapi juga sebagai agen transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Menteri Rini mengatakan bahwa tim pemerintah yang terdiri dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, dan Kementerian PANRB bersama Komisi VI DPR RI telah membahas berbagai pokok perubahan yang tertuang dalam RUU tersebut. Perubahan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan kelembagaan yang lebih progresif, aturan main yang lebih jelas, serta kepastian hukum yang lebih kokoh dalam pengelolaan BUMN.

“Dengan penguatan kerangka hukum ini, BUMN diharapkan dapat berperan lebih strategis sebagai agen pembangunan sekaligus entitas bisnis yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing global,” ujarnya.

Menteri Rini berharap kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara DPR RI dan Pemerintah dapat terus berlangsung untuk memastikan peran BP BUMN dapat berkontribusi positif pada pembangunan nasional. Selain itu juga untuk memastikan setiap langkah BP BUMN berpihak pada kepentingan rakyat dan kedaulatan ekonomi bangsa.

“Akhirnya, kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat. Presiden menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” pungkasnya. 

PMI Manufaktur Tetap Ekspansif, Kemenperin Optimistis Industri Nasional Semakin Agresif

Sektor industri manufaktur di tanah air masih menunjukkan geliat yang positif pada akhir triwulan III tahun ini, meskipun pertumbuhannya sedikit melambat dibanding bulan sebelumnya. Berdasarkan laporan S&P Global, bahwa Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada September 2025 berada di level 50,4 atau masih berada di atas ambang batas 50,0 yang menandakan aktivitas industri tetap tumbuh atau ekspansi meski dengan laju lebih moderat dibanding bulan Agustus yang mencapai poin 51,5.

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, capaian tersebut menunjukkan daya tahan industri nasional masih terjaga di tengah tantangan global. “PMI Manufaktur Indonesia berhasil bertahan di zona ekspansif selama dua bulan berturut-turut. Hal ini mengindikasikan bahwa permintaan domestik yang kuat masih menjadi motor utama pertumbuhan, termasuk juga untuk permintaan ekspor masih cukup baik meskipun mengalami tekanan dari dampak ekonomi global,” kata Menperin di Jakarta, Rabu (1/10).

 

Data S&P Global menunjukkan bahwa permintaan baru naik selama dua bulan beruntun, didorong oleh meningkatnya konsumsi dalam negeri. Hal ini menjadi momentum yang baik bagi pelaku industri nasional untuk terus mengoptimalkan pasar domestik yang sangat besar.

 

“Apalagi, Kemenperin telah melakukan reformasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk membuka peluang lebih besar dalam upaya penyerapan produk dalam negeri. Dengan kebijakan ini, industri dapat lebih percaya diri untuk meningkatkan produksi sekaligus memperluas basis konsumen di pasar nasional,” terang Agus.

 

Selanjutnya, dari hasil survei PMI manufaktur Indonesia pada bulan kesembilan, para pelaku industri tetap meningkatkan pembelian input dan stok inventaris sebagai bentuk antisipasi atas potensi kenaikan produksi ke depan. “Langkah ini juga turut mencerminkan optimisme pelaku industri terhadap prospek pertumbuhan beberapa bulan mendatang,” imbuhnya.

 

Indikator lain yang menggembirakan adalah tingkat ketenagakerjaan di sektor manufaktur, yang berada di level tertinggi dalam empat bulan terakhir. Kepercayaan bisnis juga meningkat ke posisi tertinggi sejak Mei 2025, seiring dengan ekspektasi bahwa kondisi permintaan akan terus membaik.

 

“Kemenperin mencermati bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja adalah sinyal positif. Ini menandakan pelaku industri bersiap menghadapi prospek permintaan yang lebih baik, sekaligus memperkuat kontribusi sektor industri terhadap penciptaan lapangan kerja,” ungkap Agus.

 

Bahkan, Kemenperin menyambut baik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bahwa pemerintah tidak akan menaikkan cukai rokok pada tahun depan. Langkah ini dapat dipandang sebagai bentuk insentif bagi pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT) yang selama ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, serta devisa ekspor

 

“Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan usaha sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional. Sebab, tidak mekenaikkan cukai rokok itu saja sudah merupakan insentif bagi pelaku IHT, dan itu juga akan ikut menaikkan demand,” jelasnya.

Lebih lanjut, guna menjaga kondisi kinerja industri manufaktur dalam negeri, Kemenperin bertekad untuk terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga stabilitas harga bahan baku, serta mendorong efisiensi rantai pasok. “Upaya ini sangat penting agar industri tetap kompetitif, sekaligus melindungi konsumen di dalam negeri,” ujarnya.

 

Kemenperin berkomitmen untuk semakin memperkuat strategi hilirisasi, pengendalian impor bahan baku, serta mendorong diversifikasi pasar ekspor untuk mengimbangi tekanan dari menurunnya permintaan global.

 

“Kami optimistis prospek sektor manufaktur ke depan masih positif. Dengan dukungan kebijakan industri yang tepat, kepercayaan diri pelaku usaha, serta penguatan pasar domestik, industri Indonesia mampu menjaga momentum pertumbuhan dan menjadi penopang utama perekonomian nasional,” tegas Agus.

 

PMI Manufaktur Indonesia pada bulan September 2025 mampu melampaui PMI manufaktur Jepang (48,5), Prancis (48,1), Jerman (48,5), Inggris (46,2), Taiwan (46,8), Malaysia (49,8), dan Filipina (49,9).