Usai Pertemuan 2+2, Menhan dan Menlu RI Temui PM Australia

Canberra, Australia – Usai melaksanakan pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia–Australia (2+2 Foreign and Defence Ministers’ Meeting), Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Australia, H.E. Anthony Albanese, di Parliament House, Canberra, Australia pada Kamis (28/8/2025). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia.

Dalam pertemuan yang berlangsung tersebut, kedua negara menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis, terutama di bidang pertahanan. Pertemuan ini juga menjadi sarana untuk membahas implementasi hasil-hasil penting dari Pertemuan 2+2 yang telah digelar sebelumnya.

Kehadiran kedua negara dalam pertemuan ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis dalam rangka menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan. 

Menteri PKP Pimpin Rapat Komite Tapera, Bahas Kinerja dan Renstra 2025–2029

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara)  selaku Ketua Komite Tapera memimpin rapat yang dihadiri oleh Anggota Komite teridiri dari Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Komisioner OJK Ibu Frederica Widyasari Dewi, serta unsur profesional Bapak Eko Djoeli. Rapat juga diikuti oleh Komisioner BP Tapera dan jajaran eselon I dari Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta OJK pada Rabu (27/82/2025).

Rapat yang berlangsung di Gedung Jusuf Anwar, Kementerian Keuangan ini membahas sejumlah agenda yakni capaian kinerja BP Tapera tahun 2024, evaluasi kinerja semester I tahun 2025, renstra BP Tapera 2025–2029 yang terdiri dari tata kelola dan proses, perluasan kepesertaan, dan pengembangan layanan.

Menteri Ara berharap, semoga rapat hari ini menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat kinerja BP Tapera ke depan. "Terima kasih atas dedikasi BP Tapera dalam pengelolaan aset, perbaikan tata kelola, serta penguatan sistem IT yang telah dilakukan," ujarnya.

"Tadi ada beberapa masukan untuk BP Tapera seperti perbaikan strategi pengembangan marketing database. Kemudian juga dari Menteri Keuangan tadi juga bagaimana agar fokus ke daerah-daerah yang strategis seperti kawasan ekonomi khusus dan beberapa daerah sentral industri seperti di Serang, Batang, Morowali, Gresik," ujar Menteri Ara.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, hingga saat ini penyaluran subsidi perumahan atau FLPP sudah mencapai 47℅. "Bahwa pada hari ini sudah kita salurkan 161.500 unit atau kurang lebih sekitar 47% dari target tahun ini sebanyak 350.000 unit," ujarnya.

Andalan Perekonomian Nasional, Menko Airlangga Tekankan Peran Strategis Sektor Retail dan UMKM

Jakarta, 27 Agustus 2025

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja yang solid, pada Triwulan II-2025 mampu mencatat pertumbuhan sebesar 5,12% (yoy). Salah satu pendorong utama pertumbuhan pada periode ini yaitu konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi signifikan sebesar 2,64% terhadap total pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, porsi konsumsi rumah tangga sendiri terhadap PDB nasional pada triwulan ini mencatat capaian sebesar 54,25%.

“Pak Presiden ingin pertumbuhan kita 8 persen. Maka kita cari pengali terbesar. Nah, pengali terbesar ini adalah sektor konsumsi. Jadi kita beri tepuk tangan konsumsi. Konsumsi itu diikuti oleh pertumbuhan UMKM. Jadi kita lihat tadi UMKM yang mengisi sektor konsumsi itu tinggi, dan tentu kita mengapresiasi brand lokal,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Indonesia Retail Summit & Expo (IRSE) 2025 dan Penyerahan Hari Retail Modern Indonesia (Harmoni) Awards di Jakarta, Rabu (27/08).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa program BINA Lebaran, Friday Mubarak, Holiday Sale, BINA Hari Belanja Diskon (HBD) Indonesia, Indonesia Shopping Festival, Jakarta Great Sale, Solo Raya Great Sale memperlihatkan keberhasilan. Hal ini sekaligus menunjukkan bagaimana sinergi antara pelaku usaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha mampu menggerakkan konsumsi masyarakat.

“Kemudian juga sektor yang di bawah Kementerian Pariwisata, bagaimana mem-bundling belanja menjadi tujuan para turis. Terutama turis Malaysia yang biasanya hunting di Indonesia. Dan arahan Bapak Presiden sudah membolehkan bahwa airport-airport kita dibuka untuk penerbangan internasional atau regional. Nah, dengan demikian mungkin kita juga bisa mendorong program atau kampanye belanja di Indonesia,” tegas Menko Airlangga.

Lebih lanjut, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia menunjukkan tren positif dimana jumlah kunjungan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 13 juta kunjungan  dengan nilai devisa sebesar Rp296 triliun. Hingga bulan Juni 2025, kunjungan wisman telah mencapai 7 juta kunjungan atau telah melebihi setengah capaian tahun 2024. Dengan tren ini, devisa yang dihasilkan sampai Juni 2025 diperkirakan dapat mencapai Rp160 triliun yang  sekaligus memberikan peluang besar bagi sektor ritel, kuliner, dan produk kreatif lokal.

Di sisi lain, Menko Airlangga juga menjelaskan terkait prospek perdagangan Indonesia ke depan yang semakin cerah dan optimis. Indonesia saat ini tengah dalam proses penandatanganan kerja sama IEU-CEPA yang akan membuka akses pasar Eropa dengan biaya masuk nol. Selain itu, ketidakpastian tarif dengan Amerika Serikat juga telah terselesaikan dan menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga yang berhasil mencapai kesepakatan. Kemudian, Indonesia juga mencatat kemenangan dalam sengketa perdagangan di WTO terkait produk biodiesel melawan Eropa.

Atas jasa dan dedikasi luar biasa dalam memajukan ritel nasional, Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut dianugerahi penghargaan Tanda Kehormatan Jasa Ritel Mahautama dari Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO). Peran penting Menko Airlangga tersebut diperlihatkan melalui program Belanja di Indonesia Aja (BINA) sebagai payung ritel Indonesia, serta upaya yang konsisten dalam  memperkuat ekosistem ritel melalui kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita harus kejar pariwisata itu sebagai low hanging fruit. Dan itu juga penghasil devisa yang besar. Jadi seperti untuk mendukung pembelian di dalam negeri mari kita keroyok juga sektor pariwisata. Kalau kita keroyok antara Menteri UMKM, Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata saya yakin semakin lama dolar akan semakin masuk ke Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, sejumlah Duta Besar negara sahabat, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansyah, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit & Expo 2025 Haryanto Pratantara, serta sejumlah perwakilan dari Kementerian/Lembaga.

Pemerintah Optimalkan Pelayanan kepada Masyarakat melalui Transformasi Layanan Digital Prioritas

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat, salah satunya dengan transformasi layanan digital prioritas pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan pemerintah membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk memastikan transformasi digital pemerintah yang selaras dengan program prioritas pembangunan.

“Transformasi digital pemerintah tidak hanya menitikberatkan pada pembuatan aplikasi ataupun teknologi canggih, melainkan juga upaya percepatan reformasi struktural yang sering kali tidak terlihat di balik setiap layanan, aplikasi, maupun program prioritas,” ujarnya dalam acara Rapat Pleno KPTDP yang dipimpin Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Komite, di Jakarta, Selasa (26/08/2025).

Rini menjelaskan bahwa akselerasi transformasi digital pemerintah secara mendasar saat ini difokuskan pada tiga hal utama. Pertama, melalui perencanaan terpadu dan piloting use case prioritas yang sejalan dengan program Presiden, Pemerintah sudah memulai implementasi yang konkret agar transformasi digital tidak berhenti pada konsep, tetapi pada penerapan yang dapat langsung mendapatkan umpan balik yang sesuai dengan kebutuhan pengguna untuk perbaikan kedepan.

Kedua, transformasi kelembagaan, yang salah satunya telah terwujud dengan terbentuknya Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sebagai orkestrator lintas sektor untuk agenda prioritas. Selain itu, transformasi INA Digital juga menjadi penguatan kelembagaan yang tetap perlu dilaksanakan. Ketiga, revisi perpres pemerintah digital sebagai bentuk penguatan regulasi untuk menjawab berbagai tantangan yang ada, melalui dasar hukum yang kuat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menteri Rini mengatakan bahwa Presiden telah menetapkan lima program prioritas untuk menjawab kebutuhan paling mendasar rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Perumahan Rakyat (PR). Untuk mendukung hal tersebut, pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu dan pemanfaatan data lintas sektor menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

Menurutnya transformasi layanan digital pemerintah pada dasarnya merupakan perwujudan pelayanan pemerintah yang optimal ke seluruh pihak—mulai dari antar instansi pemerintah (G2G), pegawai negeri (G2E), masyarakat (G2C), hingga dunia usaha (G2B)—dengan ekosistem layanan yang terintegrasi. Dengan penyatuan ini, proses bisnis dapat berjalan lebih efisien, layanan publik menjadi lebih mudah diakses, dan birokrasi mampu memberikan kepastian serta kecepatan yang dibutuhkan semua pemangku kepentingan.

Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa penggunaan teknologi akan banyak membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat berbagai proses birokrasi. Oleh karenanya setiap instansi terkait perlu memahami peran yang dimiliki dalam program ini. Tak hanya itu, juga diperlukan evaluasi secara berkala untuk terus melakukan perbaikan kedepannya.

“Arahan Bapak Presiden, digitalisasi adalah suatu keharusan dalam tata kelola pemerintahan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat," ujarnya.

Luhut juga mengapresiasi kinerja seluruh anggota KPTDP yang dalam waktu dekat akan melakukan piloting digitalisasi perlindungan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Dalam piloting ini, akan dilakukan uji coba peningkatan akurasi pentargetan bansos dengan berbasiskan DTSEN yang diperkuat dengan interoperabilitas data lain seperti kesehatan, ketenagakerjaan, aset, dll. Warga yang merasa berhak untuk mendapatkan bansos dapat mendaftar di portal khusus atau melalui pendamping, dan akan mendapatkan hasil pengajuannya secara transparan beserta alasannya. Uji coba ini juga diharapkan menjadi pemantik daerah - daerah lain untuk dapat mengajukan diri menjadi lokus penerapan transformasi digital use case prioritas, salah satunya terkait perlinsos.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan bahwa teknologi digital berkembang sangat pesat dan dinamis, sehingga pembaharuan infrastruktur perlu dilakukan secara berkala termasuk infrastruktur digital pemerintah. Penyesuaian terhadap perkembangan teknologi perlu dilakukan di semua aspek pemerintah baik dari sisi perencanaan, pembiayaan, pengadaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.

Biro Umum Setjen Kemhan Dorong Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum

Jakarta – Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Setjen Kemhan) menggelar kegiatan Coffee Morning bersama aparat penegak hukum di Jakarta, Senin (25/8/2025). Acara ini bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mendukung tugas pengamanan serta penegakan hukum di lingkungan Kemhan.

Kepala Biro Umum Setjen Kemhan, Marsekal Pertama TNI Toni Setiawan, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi. “Kami sangat mengharapkan dukungan, bantuan, serta kerja sama dari seluruh jajaran, baik POM TNI, maupun POM Angkatan, serta pihak-pihak terkait lainnya. Dengan kerja sama yang baik, saya percaya segala tantangan dapat kita hadapi bersama,” ujar Kepala Biro Umum Setjen Kemhan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi, menyamakan persepsi, dan membangun koordinasi yang lebih solid antara Kemhan, TNI, dan Polri dalam menghadapi berbagai dinamika di lapangan.

Turut hadir mendampingi Karo Biro Umum dalam kegiatan ini yaitu pejabat Eselon III dan IV di Biro Umum Setjen Kemhan, serta hadir perwakilan dari Puspom TNI, Puspomad, Puspomal, Puspomau, Pomdam Jaya, Pom Lantamal III, Pom Kodau I, dan Ditlantas Polda Metro Jaya.

Menteri PKP Hadiri Akad Massal dan Serah Terima Kunci 1.080 Debitur FLPP

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi atas kinerja Bank bjb dan Bank bjb Syariah yang telah berhasil merealisasikan Akad Massal dan Serah Terima Kunci 1.080 Debitur FLPP. Adanya skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga menjadi salah satu program andalan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa memiliki rumah subsidi yang sebagai rumah pertamanya.

"Hari ini saya senang sekali dan berbahagia karena banyak pekerja dan buruh di Pabrik Tekstile PT. Kahatex di Rancaekek, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan masyarakat di daerah Jawa Barat dan Banten yang menerima kunci rumah subsidi. Mereka memanfaatkan KPR FLPP untuk pembiayaan perumahan subsidi tersebut karena DP nya hanya 1 persen, suku bunga hanya 5 persen dan angsurannya rendah " ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat memberikan sambutan pada Akad Massal dan Serah Terima Kunci 1.080 Debitur FLPP di PT Kahatex, Jawa Barat, Jum'at (22/8/2025).

Pada kegiatan tersebut, Menteri PKP bersama mitra kerja menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada 80 orang Debitur FLPP. Sedangkan 1.000 orang lainnya dilaksanakan secara hybrid di sejumlah wilayah Jawa Barat dan Banten.

Menteri PKP juga mengucapkan terimakasih kepada Direktur Utama Bank bjb dan Bank bjb Syariah yang telah bekerja dengan hati, bersih dan profesional untuk melaksanakan Akad Massal dan Serah Terima Kunci Rumah Untuk 1.080 Debitur FLPP.

"Saat ini jumlah kebutuhan rumah masyarakat Jawa Barat paling tinggi. Saya targetkan penyaluran KPR FLPP di Jawa Barat bisa terus ditingkatkan dan Bank bjb menjadi bank daerah yang paling banyak menyalurkan rumah subsidi dari semua bank BPD di Indonesia," tandasnya.

Menteri PKP juga memberikan penghargaan kepada Bank bjb sebagai bank pembangunan daerah yang menyalurkan KPR FLPP Terbanyak dan kepada Kabupaten penyalur FLPP tertinggi.

Di tengah-tengah sambutannya, Menteri PKP juga menyatakan siap memberikan bantuan uang muka untuk 100 pekerja terbaik dari PT. Kahatex yang ingin membeli rumah subsidi dengan KPR FLPP.

Hal itu juga disambut baik sebagai gerakan gotong royong Program 3 Juta Rumah dan mendapat dukungan dari Sekda Provinsi Jawa Barat, Bupati Sumedang serta pengusaha properti lainnya yakni Pengembang Properti Angga, Wawan, Samuel serta pengusaha lainnya.

Adapun Kabupaten penyalur FLPP tertinggi adalah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Garut.

Sedangkan penghargaan untuk penyalur BPD tertinggi adalah Bank bjb dan Bank bjb Syariah.

"Saya ucapkan terimakasih atas kinerja dan dukungan ekosistem perumahan untuk Program 3 Juta Rumah. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan kuota FLPP terbesar sebanyak 350.000 tahun ini dan memberikan insentif bagi rakyat berupa BPHTB, PBG gratis dan PPN DTP untuk rumah MBR," tandasnya.

Direktur Utama Bank bjb Bapak Yusuf Saadudin juga menyatakan siap mensukseskan Program 3 Juta Rumah di Jawa Barat. Hal ini merupakan wujud nyata Bank bjb atas arahan dan dorongan Menteri PKP agar bisa segera menyalurkan FLPP untuk rakyat di Jawa Barat dan Banten.

"Kami siap berkolaborasi dengan pengembang yang ada di Jabar dan Banten dan siap melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. 1.080 memiliki makna 1.000 rumah subsidi yang menjadi target kinerja Bank bjb pada Peringatan 80 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia," katanya.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menerangkan, berdasarkan data BP Tapera, progres capaian FLPP di tahun 2025 mulai 1 Januari hingga hari ini 22 Agustus 2025 telah menembus angka 158.641 unit atau 45 persen dari target  350.000 unit rumah.

Dalam kegiatan ini juga diadakan sosialisasi terkait manfaat Kredit Pemilikan Rumah dengan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bisa digunakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin membeli rumah subsidi sebagai hunian pertamanya. Selain itu juga pameran rumah subsidi yang diikuti sejumlah pengembang perumahan.

Beberapa perumahan bersubsidi yangnikut dalam pameran tersebut antara lain

Perumahan subsidi Buana Cicalengka Raya 2, Perumahan Green Permata Residence, Perumahan Mawar Mekar A Residence, Kota Impian Cijati, Harmony Land, Panca Regency, Grand Majalaya City, Grand Park Kadipaten. Selanjutnya Perumahan Griya Tomo Asri, Gasean Land Rahardja, Prima Swarga Residence, Panorama Asri Majalengka, Polaris Residence, Puri Mahkota Residence, Pondok Banten Indah, Ichigo Residence, Indo Regency, Marwah Regency, Ambar Tanjungsari Residence.

Direktur PT Kahatex Patrick mengaku senang dengan dukungan pemerintah dalam menyediakan rumah subsidi bagi para pekerjanya. Adanya angsuran KPR FLPP yang terjangkau sangat membantu para pekerja untuk bisa memiliki rumah daripada harus menyewa rumah.

"Dari 25.000 pekerja di PT Kahatex, sekitar 50 persen masih belum punya rumah. Terimakasih kepada Kementerian PKP yang mendorong KPR FLPP untuk para pekerja," tandasnya.

Turut hadir Sesmenko IPK Ayodhia G.L. Kalake, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PT. SMF Ananta Wiyogo, Bupati Majalengka Eman Suherman, Ketua Umum REI Joko Suranto, Ketum Asprumnas Muhammad Syawal, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdullah, Ketua Umum Apernas Jaya,

Sinergi Lintas Sektor, Belitung Siap Menjadi Destinasi Pariwisata Internasional

Kabupaten Belitung, 21 Agustus 2025

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun komitmen untuk mendorong Belitung sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia. Salah satu langkah strategis yang perlu segera dilakukan yakni dengan melakukan pengembangan rute penerbangan regional/internasional. Kesepakatan ini menjadi keluaran bersama hasil Rapat Koordinasi yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung.

“Pariwisata menjadi sektor strategis yang kita proyeksikan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan prioritas yang ada, Pemerintah juga terus berupaya menyiapkan langkah konkret dalam mendukung dan mengakselerasi pariwisata,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin saat menyampaikan keynote speech pada rapat koordinasi tersebut yang berlangsung di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kamis (21/08).

Belitung sendiri merupakan salah satu Destinasi Pariwisata Prioritas dalam RPJMN 2025–2029. Posisi strategis Pulau Belitung juga didukung dengan adanya KEK Tanjung Kelayang, serta status sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Dengan berbagai potensi kekayaan alam dan budaya, Belitung mampu menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan, yang diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung 2023-2044.

“Berbagai sumber data terkait menunjukkan bahwa trend pertumbuhan sektor pariwisata sangat positif. Hal ini diindikasikan dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB, jumlah wisatawan, serta perolehan devisa yang terus meningkat sejak tahun 2022. Selain itu, Indonesia juga berhasil naik 10 posisi menjadi ke-22 sekarang ini dalam Travel and Tourism Development Index,” ungkap Deputi Rudy.

Kemudian, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mendorong percepatan perputaran ekonomi daerah melalui pembukaan bandara internasional, Bandara H.A.S. Hanandjoeddin Belitung telah ditetapkan sebagai Bandara Internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025. Peningkatan status tersebut diiringi dengan mekanisme evaluasi, sehingga utilisasi bandara, khususnya melalui pembukaan rute penerbangan regional dan internasional, menjadi aspek fundamental yang perlu segera dioptimalkan.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Deputi Rudy mengemukakan bahwa adanya pembukaan rute baru, baik dari kota-kota besar Indonesia maupun negara tetangga ASEAN dan global, diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan, memperluas pasar, sekaligus menarik investasi di sektor pariwisata dan sektor pendukung di Belitung. Oleh karena itu, road map dan action plan yang jelas dan terarah sangat dibutuhkan sehingga bandara Belitung benar-benar akan menjadi daya ungkit dan game changer sektor pariwisata di Belitung.

Road map dan action plan dimaksud antara lain mencakup:

1. Peningkatan Rute Penerbangan: mendorong pembukaan rute penerbangan langsung dari kota-kota besar di Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN, termasuk mengkaji kelayakan pasar dan skema insentif bagi maskapai.

2. Penguatan Infrastruktur: memastikan kesiapan sarana dan prasarana penunjang operasional bandara dan destinasi pariwisata.

3. Pengembangan Quality Tourism: mengakomodasi kebutuhan wisatawan highend melalui fasilitas pariwisata yang berkualitas.

4. Aktivasi Event: meningkatkan kontinuitas penyelenggaraan event berskala nasional maupun internasional sebagai daya tarik wisata yang berkesinambungan.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Belitung Djoni Alamsyah juga menyampaikan kesiapan Pemda Kabupaten Belitung untuk bersinergi dengan Pemerintah Pusat guna mendorong Belitung sebagai destinasi wisata yang sustainable dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Belitung.

Lebih lanjut, upaya sinergi dan kolaborasi ini ditujukan untuk membangun pariwisata berkualitas dan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi lokal, seperti penciptaan lapangan kerja, meningkatkan okupansi hotel, memperkuat UMKM, dan mendorong geliat ekonomi kreatif di Belitung. Kesepakatan strategis dalam rapat koordinasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan Belitung, menegaskan posisinya sebagai destinasi pariwisata unggulan yang mampu bersaing di tingkat global dan membawa manfaat optimal bagi masyarakat lokal serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional

Rapat Koordinasi turut dihadiri oleh Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Penataan Ruang Laut dan Kerjasama Luar Negeri Dyah Erowati, Direktur Jasa Bahari Kementerian Kelautan Perikanan Enggar Sadtopo, Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kementerian Kesehatan Sumarjaya, Asdep Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman Kemenko IPK Radian Nurcahyo, Direktur BUPP KEK Tanjung Kelayang, GM Bandara H.AS Hanadjoeddin, serta sejumlah perwakilan Kementerian/Lembaga, otoritas bandara, dan maskapai penerbangan.

Menteri PANRB: Transformasi Digital Pemerintah dan Tata Kelola Data Jadi Fondasi Kunci Sukseskan Program Prioritas Presiden

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa transformasi digital pemerintahan dan tata kelola data pembangunan menjadi hal penting dalam keberhasilan program prioritas Presiden. Program-program prioritas Bapak Presiden mulai dari Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Perumahan Rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara.

“Untuk memastikan semua ini berhasil, diperlukan tata kelola yang rapi, manajemen program yang disiplin, serta pengendalian pelaksanaan yang konsisten yang tentunya didukung oleh transformasi digital pemerintah dan data pembangunan. Dengan begitu, program prioritas Presiden dapat benar-benar terwujud dengan hasil yang dirasakan langsung oleh rakyat. Karena keberhasilan program tidak hanya diukur dari laporan, tapi dari senyum rakyat yang merasakan dampaknya,” ujarnya dalam Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI), di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (20/08/2025).

Menteri Rini menyampaikan jika keterpaduan tersebut harus didukung oleh Digital Public Infrastructure (DPI) berupa identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital yang dijaga selaras dengan prinsip pelindungan data pribadi dan keamanan siber. Kementerian PANRB sebagai koordinator Proyek Strategis Nasional pengembangan layanan digital pemerintah terpadu menekankan pentingnya interoperabilitas data untuk mempercepat pencapaian target RPJMN sekaligus memperkuat fondasi pemerintahan digital yang berdampak langsung bagi rakyat.

Dikatakan DPI merupakan fondasi yang memungkinkan keterpaduan tersebut berjalan efektif. Identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital bukan hanya instrumen teknis, melainkan jembatan yang memastikan layanan publik hadir lebih cepat, lebih adil, dan lebih terpercaya.

“Pemanfaatan Digital Public Infrastructure menjadi kunci, memastikan pertukaran data dan layanan publik berjalan mudah, aman, dan terukur. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi harus kita terapkan sejak awal, tepat guna, dan proporsional agar keterpaduan bisa diwujudkan dan kepercayaan publik tetap terjaga,” ucapnya.

Pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap penguatan interoperabilitas data dan pemanfaatan DPI. Selain itu dukungan juga diberikan dalam pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui Pedoman Berbagipakai Data dengan memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP),tanpa perlu MoU atau PKS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 7 Tahun 2025.

Kementerian PANRB saat ini sedang menyempurnakan Indeks SPBE menuju Indeks Pemerintah Digital dengan penyederhanaan indikator, penguatan prinsip pertukaran data, dan pembaruan mekanisme penilaian, termasuk kolaborasi erat dengan Indeks SDI.

Menurutnya untuk mempercepat keterpaduan layanan, diperlukan penguatan tata kelola data dan pemerintah digital secara menyeluruh. Penguatan peran Dewan Pengarah SDI dan Forum SDI, dengan Kementerian PPN/Bappenas sebagai leading agency, akan menjadi kunci. Pemanfaatan DPI, khususnya Data Exchange, harus ditingkatkan baik untuk analitik maupun peningkatan kualitas layanan publik, sementara keamanan siber dan pelindungan data pribadi perlu diterapkan secara terukur di seluruh K/L. Aspek yang sifatnya administratif berupa MoU/PKS juga perlu diminimalisir dengan mekanisme yang lebih otomatis dan mudah, agar keterpaduan dan interoperabilitas menjadi kewajiban, bukan tantangan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa strategi penerapan berbasis use case akan memungkinkan eksplorasi dan pemanfaatan DPI dilakukan secara konkret dan iteratif, bukan sekadar abstraksi, dengan memastikan adanya umpan balik nyata untuk perbaikan tata kelola dan regulasi. Risiko pun akan dapat lebih dimitigasi dan dijaga karena dampak dan lokus yang terbatas. Salah satu contoh yang sudah berjalan adalah piloting digitalisasi bantuan sosial melalui interoperabilitas data DTSEN dan berbagai data lintas sektor, yang membuktikan bahwa reformasi ini bisa diimplementasikan secara nyata.

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan SDI bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden No.39/2019 tentang Satu Data Indonesia.

Dikatakan bahwa Rencana Kerja SDI Tahun 2025 meliputi pemutakhiran kelompok kerja SDI tingkat pusat, data prioritas, sinkronisasi, pelaksanaan SDI tingkat pusat dan daerah, keterpaduan data, dan keamanan data. Oleh karenanya diperlukan dukungan semua pihak guna mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses , dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan sesuai Perpres No.95/2018 tentang SPBE, Instansinya diberikan mandat untuk menyelenggarakan infrastruktur SPBE yang meliputi Pusat Data Nasional (PDN), jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah. Sementara itu dalam implementasi DPI, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) berperan sebagai tools data exchange platform yang memungkinkan pertukaran data antar instansi.

Lebih lanjut disampaikan bahwa sebagai data exchange platform, SPLP dapat mempermudah proses validasi eligibilitas penerima bantuan secara real time dan berbasis interoperabilitas data antar instansi. Dengan demikian proses verifikasi dan validasi data dalam penyaluran bantuan sosial dapat menjadi lebih mudah dan makin akurat. 

Hari Kedua, Satgas Garuda Merah Putih-II Tiba Kembali dengan Selamat di Yordania

Yordania – Misi kemanusiaan yang diemban oleh Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas (Satgas) Garuda Merah Putih-II untuk rakyat Gaza, Palestina, kembali menunjukkan keberhasilan. Memasuki hari kedua penyaluran bantuan, pesawat C-130J Super Hercules TNI AU Satgas Garuda Merah Putih-II akhirnya tiba kembali dengan selamat di Pangkalan Udara King Abdullah II, Amman, Yordania, pada Senin (18/8/2025).

Keberhasilan misi ini dihiasi oleh momen penuh haru dan semangat nasionalisme yang tidak pernah padam. Kehadiran Indonesia di Gaza bukan sekadar bentuk diplomasi, melainkan wujud nyata dari nilai-nilai luhur bangsa. Misi ini membawa pesan mendalam bahwa kepedulian, keberanian, dan solidaritas akan senantiasa terjaga hingga melampaui batas negara demi membela kemanusiaan.

Komitmen tersebut tercermin dari dukungan dan semangat perwakilan Indonesia di kawasan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Ade Padmo Sarwono turut hadir meninjau posko Satgas Garuda Merah Putih-II untuk memberikan dukungan dan semangat tambahan bagi seluruh personel yang bertugas, serta menegaskan komitmen penuh Pemerintah Indonesia dalam misi kemanusiaan ini.

Menteri PKP - Kepala LKPP Siap Kolaborasi Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Perumahan

Guna meningkatkan kolaborasi dan sinergi tugas dan fungsi Kementerian PKP dan LKPP dalam pengadaan barang/ jasa di sektor perumahan dan kawasan permukiman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi melaksanakan

Penandatanganan MoU tentang Kolaborasi dan Sinergi Tugas dan Fungsi Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Aula Roestam Sjarief Kantor LKPP

Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta, Jum'at (15/8/2025).

"Terimakasih atas dukungan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Bapak Hendrar Prihadi beserta jajaran yang terus mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor LKPP, Jakarta.

Melalui kerjasama ini, imbuhnya, Kementerian PKP ingin agar LKPP bisa ikut terlibat aktif dalam rangka pelaksanaan Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian PKP juga siap melakukan apa yang yang paling baik, paling cepat dan tranparan sesuai arahan dari LKPP dan siap mendukung keterbukaan publik.

"Saya siap minta jajaran di Kementerian PKP untuk mengumumkan semua proyek Kementerian PKP apa saja dan dimana lokasinya dan ada sarana pengaduan masyarakat," terangnya.

Menteri PKP juga bertekad menjadikan Kementerian PKP menjadi Kementerian yang anti korupsi transparan dan penyerapannya tinggi dan berkualitas.

Meskipun tahun ini masih banyak kekurangan dirinya tetap optimis tahun depan harus sesuai dengan standar lelang dari LKPP.

"KPI itu tahun ini yang ingin kami capai adalah tidak ada korupsi, tranparan, cepat sesuai aturan dan penyerapannya full

Tolong dikawal ya pak dan apabila ada staf saya yang lambat dan melenceng dikit tolong saya dikasih tahu. Kami akan menjalankan apapun rekomendasi dari LKPP untuk menjalani value dan visi misi Kementerian PKP," tandasnya.

Sebagai informasi, nota kesepahaman ini bertujuan untuk mengembangkan kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi masing-masing pihak dan saling menguntungkan para pihak dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing institusi sehingga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Adapun ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi pendampingan implementasi strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa, implementasi transformasi digital pengadaan barang/jasa, pengembangan, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pendampingan, konsultasi, dan fasilitasi di bidang hukum dan penyelesaian sanggah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kegiatan lainnya yang disepakati kedua belah pihak.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Bapak Hendrar Prihadi menjelaskan, LKPP siap mengawal Program 3 Juta Rumah. Salah satunya dengan mendukung dan mempercepat proses lelang

sistem yang bisa dimanfaatkan Kementerian PKP untuk

"Ada berbagai metode lelang yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian PKP. Saya harap lewat MoU ini ada langkah kongkrit dan bisa mendorong pencapaian Program 3 Juta Rumah,"

Gelar Festival Belanja Nasional, Pemerintah Dongkrak Konsumsi Domestik Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jakarta, 14 Agustus 2025

Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya yakni dengan melakukan penguatan konsumsi domestik, yang dapat didorong melalui penyelenggaraan berbagai event ritel di seluruh Indonesia. Terkait hal tersebut, Pemerintah bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) resmi membuka Indonesia Shopping Festival (ISF) 2025 yang akan berlangsung pada 14–24 Agustus 2025 di berbagai pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia. Festival tersebut juga digelar untuk memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Beberapa program ke depan, Pemerintah pasti akan betul-betul menjaga yang namanya konsumsi domestik, konsumsi rumah tangga, konsumsi dalam negeri. Karena itu, pasti sektor ini akan jadi perhatian utama Pemerintah.” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat menyampaikan keynote speech sekaligus meresmikan event festival belanja tersebut di Jakarta, Kamis (14/08).

Berdasarkan data BPS, Perekonomian Indonesia pada Triwulan II-2025 tumbuh sebesar 5,12% (yoy). Pada triwulan tersebut, Pemerintah telah menyalurkan berbagai paket stimulus seperti diskon transportasi, penebalan bantuan sosial, subsidi upah, hingga diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Sesmenko Susiwijono juga menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga memiliki peran dominan dalam perekonomian Indonesia, yakni dengan kontribusi sekitar 55% terhadap Produk Domestik Bruto. Oleh karena itu, Pemerintah akan secara konsisten merancang kebijakan dan program untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memastikan keterjangkauan harga barang dan jasa.

“Pemerintah setiap kuartal kan memberikan stimulus ekonomi. Dan selalu kita balance antara di sisi demand sama supply-nya. Jadi memang itu yang menjadi kunci bagaimana kita mendorong konsumsi, menjaga daya beli, dan konteksnya mempertahankan yang share-nya, porsinya, 55% tadi,” imbuh Sesmenko Susiwijono.

Selain itu, Sesmenko Susiwijono menilai bahwa kegiatan ekonomi yang dipicu oleh momen liburan, long weekend, dan festival belanja dinilai mampu memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap sektor-sektor lain. Momen tersebut dinilai penting bukan hanya untuk meningkatkan transaksi ritel, melainkan juga untuk menggerakkan sektor pariwisata, transportasi, hingga industri kreatif.

Lebih kanjut, ISF 2025 dipandang sebagai cara modern merayakan kemerdekaan mendukung kedaulatan ekonomi nasional. Festival belanja ini tidak hanya menjadi ajang promosi dan hiburan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui penguatan konsumsi rumah tangga.

Melalui kesempatan tersebut, Sesmenko Susiwijono memberikan apresiasi kepada APPBI, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, dan seluruh pengelola pusat perbelanjaan yang berpartisipasi. Berdasarkan data penyelenggara, kegiatan ini melibatkan sekitar 400 pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia, dengan potensi transaksi mencapai Rp23,32 triliun selama 11 hari pelaksanaan.

Acara ISF 2025 ini juga turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, asosiasi pengusaha ritel, serta pengelola pusat perbelanjaan di Jakarta.

Menkeu Sri Mulyani: Indonesia Berpotensi Jadi Role Model Negara Muslim Dunia melalui Ekonomi Syariah

Jakarta, 13/8/2025 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi role model negara muslim dunia jika mampu membangun struktur ekonomi berbasis syariah secara tepat. Menurutnya, potensi ini akan tercapai apabila penerapan prinsip syariah dilakukan dengan benar, tanpa menambah beban atau menciptakan inefisiensi dan moral hazard. 

“Kalau kita bisa membangun struktur ekonomi syariah yang benar, saya yakin kita akan melejit nomor satu di dunia,” ujar Menkeu dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI Tahun 2025 yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu (13/8).

Menkeu menegaskan bahwa APBN diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah dengan meneladani karakter dari Rasulullah, yaitu perlunya integritas (shidiq dan amanah), transparansi (tabligh), dan kecerdasan adaptif (fathonah) dalam mengelola keuangan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.

“Keuangan negara sebagai instrumen yang ingin mengantarkan, melajukan, dan membuka jalan bagi banyak keinginan untuk menciptakan ekonomi syariah terbesar di dunia,” ujar Menkeu. 

Menkeu mencontohkan inovasi cash waqf linked sukuk sebagai instrumen pembiayaan dengan prinsip kesyariahan yang dapat menjadi solusi untuk masalah kekinian. Inovasi tersebut telah meraih penghargaan dari Islamic Development Bank sebagai pembiayaan sosial berbasis wakaf yang inovatif. 

“Sudah ada rumah sakit mata yang dibangun. Segera bisa menyusul proyek-proyek yang terus kita akan tingkatkan,” kata Menkeu. 

Menkeu menilai apabila Indonesia mampu terus mengelola ekonomi secara baik, maka berpeluang menjadi role model bagi negara muslim lain yang ingin memadukan nilai-nilai agama Islam dengan pertumbuhan ekonomi modern.

"Yang menjalankan value-value keislaman dan Indonesia bisa menjadi ekonomi besar, terbesar, dan terus kuat untuk bisa kita jalankan dan kita ciptakan kemaslahatan bagi umat. Oleh karena itu, kita terus perlu untuk mengelola ekonomi secara baik," ujar Menkeu.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, Presiden Prabowo Subianto melalui Astacita mulai membangun ekonomi mulai dari level akar rumput, yakni Koperasi Desa Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, ketahanan pangan dengan memperkuat petani, nelayan, dan lainnya.

“Saya berharap di dalam sarasehan ini lebih berfokus kepada menyusun strategi dari platform Presiden yang sudah memberikan pemihakan dan tujuan untuk mencapai keadilan di Indonesia. APBN adalah instrumen bagi kita semuanya dan kita akan terus menggunakan instrumen itu untuk bisa menjawab dan mencapai tujuan-tujuan ideal yang ingin kita capai,” kata Menkeu.

Perkuat Komitmen Transparansi Informasi, Kementerian PANRB Gelar Forum Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA - Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu bentuk dari pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini tertuang pada Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan ruang bagi masyarakat sebagai pengguna informasi untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Hak memperoleh informasi merupakan salah satu ciri penting negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik. ”Keterbukaan informasi publik adalah hak asasi setiap warga negara dan menjadi pilar penting pemerintah yang transparan dan partisipatif," ujar Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana dalam acara Forum Keterbukaan Informasi Publik secara daring, di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Seiring perkembangan teknologi digital saat ini membawa tantangan baru terutama dan menjaga keamanan data dari ancaman peretasan, kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Reni menyampaikan bahwa keterbukaan dan keamanan harus berjalan beriringan, keduanya menuntut keseimbangan antara lain mengenai hak publik yakni menjamin akses informasi yang cepat dan mudah bagi masyarakat, kedua privasi dan keamanan yakni melindungi data dari potensi ancaman.

Ketiga mengenai kepatuhan hukum yakni memastikan pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Perlindungan Data Pribadi. ”Saat ini kita juga perlu mengantisipasi tantangan lain seperti kesenjangan digital dan potensi konflik antara hak akses informasi dengan perlindungan privasi,” ujarnya.

Oleh karena itu, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi krusial dalam memberikan akses informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang. Kinerja PPID tidak hanya menjadi penengah keterbukaan informasi, tetapi juga berperan penting dalam good governance, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Pada kesempatan tersebut Reni mengungkapkan bahwa Kementerian PANRB telah berkomitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel serta memastikan perlindungan terhadap keamanan data. “Dengan keberadaan PPID di berbagai instansi, kami berharap masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan, sehingga tercipta kedekatan yang erat antara pemerintah dan masyarakat,” imbuhnya.

Forum Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Kementerian PANRB mengusung tema Menjaga keamanan informasi publik di era digital. Acara ini menghadirkan dua narasumber yaitu Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro, Putri Indonesia Kebudayaan 2025 sekaligus Sandiman Ahli Pratama Badan Siber dan Sandi Negara Syafira Mardhiyah.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro turut menekankan saat ini ancaman siber dapat membahayakan integritas dan keamanan informasi publik, oleh karena itu diharapakan seluruh K/L perlu menerapkan kebijakan keamanan siber yang ketat, termasuk penggunaan enkripsi data, firewall dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi informasi publik dari serangan.

Peningkatan kesadaran keamanan siber melalui program edukasi bagi aparatur pemerintah dan masyarakat juga sangat penting lebih sadar akan potensi ancaman dan cara melindungi informasi. “ Pemantauan berkala terhadap keamanan informasi harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan dalam siatem yang ada,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Putri Indonesia Kebudayaan 2025 sekaligus Sandiman Ahli Pratama Badan Siber dan Sandi Negara Syafira Mardhiyah menyampaikan keterbukaan informasi dan keamanan siber bukanlah pilihan, melainkan dua sisi mata uang yang harus kita genggam erat,” ujarnya.

Perlu diketahui forum keterbukaan informasi publik tahun ini PPID Kementerian PANRB juga memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas dengan menghadirkan juru bahasa isyarat saat kegiatan berlangsung.

Menhan Sjafrie Dianugerahi Pangkat Jenderal Kehormatan Bintang Empat

Batujajar – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin dianugerahi pangkat Jenderal Kehormatan bintang empat oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Penganugerahan ini dilaksanakan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer yang digelar di Lapangan Suparlan, Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Kabupaten Bandung, pada Minggu (10/8/2025).

Penganugerahan pangkat kehormatan ini merupakan wujud penghargaan dan apresiasi negara atas dedikasi, pengabdian, serta jasa-jasa luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam bidang pertahanan dan kemiliteran.

Karier militer Sjafrie Sjamsoeddin dikenal cemerlang dan penuh dengan penugasan penting. Lulusan Akademi Militer tahun 1974 ini dikenal sebagai perwira berdisiplin tinggi dan berintegritas. Berbagai operasi militer krusial pernah diikuti, di antaranya Operasi Flamboyan di Timor Timur (1976, 1984, 1990), Operasi Nanggala XXI di Aceh (1977), dan Operasi Tim Maleo di Irian Jaya (1987), serta pernah dipercaya memimpin Grup Paspampres yang mengawal Presiden Soeharto.

Dengan anugerah ini, Sjafrie Sjamsoeddin yang sebelumnya berpangkat Letnan Jenderal TNI (Purn.), resmi menyandang pangkat kehormatan Jenderal TNI (Hor) Purn. Penghargaan ini melengkapi daftar panjang tanda jasa dan kehormatan yang telah diterima, baik dari dalam maupun luar negeri.

Upacara ini turut dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), serta para perwira tinggi TNI lainnya. 

Dukung Hunian Terintegrasi Transportasi, Wamen PKP Tinjau Apartemen Daan Mogot City

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau proyek Apartemen Daan Mogot City yang dikembangkan oleh China Harbour di Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (8/8/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian PKP dalam mendorong pengembangan hunian vertikal yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik atau berbasis _Transit Oriented Development_ (TOD).

“Hunian berbasis TOD adalah solusi konkret bagi masyarakat perkotaan yang membutuhkan tempat tinggal layak, terjangkau, dan terhubung langsung dengan pusat-pusat ekonomi serta layanan transportasi massal,” ujar Wamen Fahri.

Lebih lanjut, Wamen PKP menekankan bahwa konsep hunian ideal di kawasan urban saat ini tidak hanya mengandalkan kedekatan dengan fasilitas pendidikan, area komersial, dan ruang terbuka hijau, namun juga harus memiliki akses langsung ke transportasi publik berbasis TOD.

“Kalau hunian itu dilengkapi dengan TOD, maka itu bukan hanya tempat tinggal, tapi juga investasi (waktu),” jelas Fahri Hamzah.

Kementerian PKP terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan hunian berbasis TOD sebagai bagian dari strategi pembangunan perumahan berkelanjutan dan efisien di wilayah perkotaan.

“Kita harus fokus agar hunian vertikal bisa terhubung langsung ke jalan tol, dekat dengan stasiun kereta api, serta memiliki akses yang baik ke transportasi publik. Namun, di saat yang sama, kita juga harus memastikan agar masyarakat kelas menengah tetap memiliki peluang untuk memperoleh hunian tersebut”

Dalam kunjungan tersebut, Wamen PKP didampingi oleh jajaran Kementerian, antara lain Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Edward Abdurrahman, Kasubdit Penyusunan Sistem Pembiayaan PKP Fitri Ami Handayani, serta Tenaga Ahli Wamen PKP Yadi Surya Diputa.