Presiden Prabowo Luncurkan Motor Listrik Nasional, Tonggak Kemandirian Teknologi dan Industri Nasional

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Motor Listrik Nasional (MoLiNas) beserta ekosistem pendukungnya di Fasilitas Produksi ALVA, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis (13/08/2026). Peluncuran MoLiNas menjadi langkah strategis untuk menghadirkan mobilitas yang makin terjangkau dan berkualitas, sekaligus memperkuat industri, teknologi, ketahanan energi, dan nilai tambah nasional.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo terlebih dahulu meninjau proses produksi motor listrik. Selanjutnya, Presiden Prabowo menuju area ekspo untuk meninjau stan ekosistem kendaraan listrik sekaligus menandatangani plakat produksi ALVA sebanyak 20 ribu unit.

Dalam laporannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa peluncuran MoLiNas merupakan langkah penting dan strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar Indonesia mampu mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri dalam menjalankan berbagai kegiatan ekonomi.

“Acara pada hari ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat strategis, karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita ini harus mandiri, kita harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri untuk setiap kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia,” ujar Rosan.

Rosan menyampaikan bahwa pengembangan MoLiNas merupakan hasil kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, BUMN, serta pengusaha dan perusahaan nasional. Menurutnya, kolaborasi tersebut menunjukkan kesiapan berbagai unsur dalam negeri untuk mendukung pengembangan MoLiNas.

“MoLiNas ini adalah kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan juga pengusaha nasional, perusahaan nasional dalam rangka kita meningkatkan peran dari kemandirian kita. Kalau kita lihat, Bapak Presiden, ingredient-nya atau recipe-nya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden,” kata Rosan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengembangan MoLinas merupakan wujud nyata kolaborasi berbagai unsur bangsa dalam membangun kemandirian nasional. Presiden Prabowo menilai, sinergi antara sektor swasta, BUMN, dunia usaha, dan akademisi tersebut merupakan bagian penting dalam memperkuat kemampuan Indonesia untuk menguasai dan mengembangkan sains serta teknologi.

“Hari ini adalah hari yang sangat penting. Di sini saya ingin ucapkan terima kasih saya, penghargaan saya kepada semua unsur. Dari perusahaan-perusahaan swasta, para entrepreneur, para wiraswasta, dari BUMN-BUMN, dari dunia akademis, yang menghasilkan para pakar yang merupakan inti daripada research and development, dari Litbang,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menilai kolaborasi yang terwujud dalam pengembangan MoLiNas menjadi contoh baik dari semangat Indonesia Incorporated. Menurut Presiden Prabowo, keberhasilan suatu bangsa di era modern sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menguasai sains dan teknologi serta memanfaatkannya untuk mendukung keberlangsungan kehidupan bangsa.

“Hari ini adalah menurut pendapat saya, salah satu contoh yang baik dari apa yang saya sebut Indonesia Incorporated. Keberhasilan suatu bangsa di era modern adalah kemampuan bangsa itu menguasai sains dan teknologi, dan menggunakan teknologi untuk melangsungkan kehidupan bangsa tersebut. Baru bisa dikatakan bangsa itu berhasil, negara itu berhasil,” kata Presiden Prabowo.

Peluncuran motor listrik nasional sekaligus mempertegas arah transformasi industri nasional bahwa Indonesia tidak hanya ingin menjadi pasar bagi perkembangan teknologi dunia, tetapi juga menjadi bangsa yang mampu menguasai teknologi, membangun industrinya sendiri, dan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dari kekuatan nasional.

Melalui semangat Indonesia Incorporated, MoLiNas diharapkan menjadi salah satu simbol kebangkitan industri nasional sekaligus langkah menuju Indonesia yang semakin mandiri dalam teknologi, energi, dan ekonomi.

Hari Veteran Nasional 2026, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Tekankan Nilai Kehormatan

Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri Hari Veteran Nasional Tahun 2026 di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Peringatan Hari Veteran Nasional tahun 2026 mengusung tema “Veteran Menjaga Nilai Juang, Menginspirasi Indonesia Maju”.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Jenderal TNI (Purn) H.B.L. Mantiri menyampaikan bahwa tanggal 10 Agustus memiliki makna historis yang penting bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi para veteran. Momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat akan besarnya jasa dan pengorbanan para pejuang dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Umum DPP LVRI juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, TNI, Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh masyarakat yang selama ini memberikan perhatian dan kepedulian kepada para veteran.

Sementara itu, dalam sambutannya, Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan salam dan ucapan Selamat Hari Veteran Nasional Tahun 2026 kepada seluruh veteran Republik Indonesia dari Presiden Republik Indonesia yang juga merupakan salah satu warga veteran pembela kemerdekaan. Menhan menegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah titik akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan pembangunan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menhan juga berpesan bahwa kehormatan merupakan nilai yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Kehormatan merupakan harga diri yang harus senantiasa dijaga dan dipertahankan, karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari martabat bangsa. “Selama menjabat, hendaknya kita menabung kehormatan, sehingga ketika kembali kepada rakyat, kita dapat diterima sebagai warga negara yang bermartabat,” tegas Menhan.

Mengakhiri sambutannya, Menhan atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh veteran Republik Indonesia atas pengabdian, pengorbanan, dan keteladanan yang telah diwariskan kepada generasi penerus.

Pasokan Global Pulih, ICP Juli 2026 Turun Jadi US$ 81,68 per Barel

JAKARTA - Meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan mulai pulihnya arus pasokan minyak dunia ikut mengubah pergerakan harga minyak pada Juli 2026. Di Indonesia, pemerintah menetapkan rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) Juli sebesar US$ 81,68 per barel, turun US$ 1,77 dibandingkan bulan sebelumnya.

Perubahan ICP tersebut menjadi bagian dari dinamika harga minyak mentah di pasar internasional. Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan pasar global untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan energi nasional.

Penetapan ICP Juli 2026 tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 319.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Juli 2026.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman, dalam keterangannya di Kantor Ditjen Migas, Gedung Ibnu Soetowo, Jakarta, Senin (10/8), menjelaskan bahwa ICP Juli turun dari US$ 83,45 per barel pada Juni 2026 menjadi US$ 81,68 per barel pada Juli 2026.

"Penetapan ICP bulan Juli 2026 sebesar US$81,68 per barel mencerminkan dinamika pasar minyak mentah global yang mengalami penyesuaian menyusul meredanya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah serta berangsur pulihnya arus pasokan minyak dunia," kata Laode.

Penurunan juga terjadi pada sejumlah harga minyak mentah utama dunia. Berikut perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada Juli 2026:

• Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia turun sebesar US$1,77/bbl dari US$ 83,45/bbl menjadi US$ 81,68/bbl.
• Brent (ICE) turun sebesar US$ 0,46/bbl dari US$ 84,43/bbl menjadi US$ 83,97/bbl.
• WTI (Nymex) turun sebesar US$ 2,57/bbl dari US$ 81,79/bbl menjadi US$ 79,22/bbl.
• Dated Brent turun sebesar US$ 2,06/bbl dari US$ 85,47/bbl menjadi US$ 83,41/bbl.
• Basket OPEC turun sebesar US$ 7,00/bbl dari US$ 89,75/bbl menjadi US$ 82,74/bbl (per tanggal 30 Juli 2026).

Menurut Laode, perkembangan harga minyak internasional dipengaruhi faktor geopolitik, kondisi pasokan, serta perkembangan permintaan global. Salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan tersebut adalah de-eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang diikuti gencatan senjata serta terbukanya ruang diplomasi bilateral dan multilateral.

Kondisi lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz yang mulai membaik juga disebut memengaruhi kepercayaan pasar. Berdasarkan data Badan Energi Internasional (IEA), pemulihan sementara lalu lintas di Selat Hormuz mendorong kenaikan pasokan minyak dunia hingga 4,1 juta barel per hari pada Juni 2026 sehingga total pasokan mencapai 98,8 juta barel per hari.

Sejumlah faktor masih menjadi sumber ketidakpastian, termasuk potensi eskalasi militer dalam skala terbatas dan perubahan persediaan minyak mentah Amerika Serikat. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi arah pergerakan harga minyak pada periode berikutnya.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar minyak internasional. Formula ICP juga akan tetap diterapkan secara transparan agar mencerminkan dinamika pasar internasional serta tetap akuntabel bagi keuangan negara dan kegiatan usaha hulu migas.

Pemantauan terhadap perubahan pasokan, kondisi geopolitik, dan perkembangan pasar global menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menghadapi fluktuasi harga minyak sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketahanan energi nasional.

Pastikan Manfaat Program, Menteri PKP Cek Pelaksanaan KPP di Bali

Denpasar – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP, BP Tapera, dan BRI di Gedung Wanita Nari Graha, Denpasar, Bali, Sabtu (8/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi Menteri PKP untuk berdialog langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha penerima Kredit Program Perumahan (KPP) atau yang lebih dikenal dengan KUR Perumahan, sekaligus melihat manfaat pembiayaan yang diberikan untuk mendukung kebutuhan perumahan dan pengembangan usaha.

Dalam kegiatan tersebut, total transaksi KPP mencapai Rp420 miliar yang disalurkan kepada 2.141 debitur. Pembiayaan dari sisi suplai mencapai Rp216 miliar untuk 106 debitur yang terdiri atas pengembang, kontraktor, dan toko bangunan, sedangkan dari sisi demand mencapai Rp204 miliar untuk 2.035 debitur pelaku UMKM.

Melalui KPP, masyarakat dan pelaku usaha dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang terjangkau untuk mendukung kebutuhan perumahan sekaligus mengembangkan kegiatan usaha. Program tersebut dirancang untuk memperkuat sisi suplai dan demand sehingga ekosistem perumahan dapat tumbuh secara bersamaan.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan KPP merupakan program yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan, baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha di sektor perumahan.

“Kredit Program Perumahan ini diciptakan di zaman Pak Prabowo untuk sisi demand maupun suplai. Bunganya rendah, hanya 6 persen. Program ini belum sampai setahun dan Presiden sudah menaikkan plafonnya menjadi Rp50 triliun karena peminatnya banyak sekali,” ujar Maruarar.

Hingga 6 Agustus 2026, BRI telah menyalurkan KPP sebesar Rp11,1 triliun. Menurut Maruarar, BRI menjadi salah satu bank dengan penyaluran KPP terbesar dan menunjukkan komitmen dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan.

Dalam dialog bersama debitur, Menteri PKP juga mendengarkan secara langsung pengalaman masyarakat yang memanfaatkan KPP untuk kebutuhan perumahan maupun pengembangan usaha. Sejumlah peserta menyampaikan bahwa proses pengajuan pembiayaan berlangsung cepat dan membantu mereka mengembangkan usaha.

Salah satunya Sari, pelaku usaha toko alat tulis yang menjalankan usahanya dari rumah. Ia memperoleh pembiayaan sebesar Rp200 juta untuk membangun area usaha tambahan dengan bunga 6 persen per tahun. Menurutnya, proses pencairan berlangsung cepat dan pelayanan sangat baik.

“Saya merasa sangat terbantu dengan KUR Perumahan ini untuk mengembangkan usaha saya. Prosesnya juga cepat dan pelayanan dari BRI sangat membantu. Setelah pembiayaan ini lunas, saya berencana mengajukan kembali untuk mengembangkan usaha baru, termasuk membangun kos-kosan,” kata Sari.

Peserta lainnya, Ajus, seorang pengembang, memanfaatkan KPP sebesar Rp2 miliar untuk mendukung usaha perumahan komersial. Menurutnya, pembiayaan tersebut dapat dicairkan dalam waktu sekitar dua minggu dengan suku bunga 6 persen per tahun.

Menteri PKP menegaskan bahwa dialog langsung dengan penerima manfaat penting dilakukan untuk memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Saya sebagai menteri harus mengecek apakah program ini bermanfaat atau tidak. Kalau program ini tidak bermanfaat, untuk apa dilanjutkan? Sebagai pejabat pemerintah harus berani mengecek programnya berguna atau tidak,” kata Maruarar.

Maruarar juga meminta masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan KPP yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Kalau bapak dan ibu menemukan penyimpangan dalam program Kredit Program Perumahan ini, yang tidak sesuai dengan aturannya, silakan lapor langsung kepada saya,” tegasnya.

Melalui KPP, pemerintah berharap akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau dapat terus diperluas, baik bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk memiliki dan memperbaiki rumah maupun bagi pelaku usaha yang menjadi bagian dari ekosistem perumahan. Program tersebut sekaligus diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha, memperkuat sektor perumahan, dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

Presiden Prabowo Apresiasi Rekrutmen IPDN, Cerminan Kesetaraan Kesempatan bagi Putra-Putri Bangsa

Jatinangor – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi proses rekrutmen praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dilaksanakan di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Presiden, capaian sepuluh lulusan terbaik IPDN Angkatan XXXIII Tahun 2026 yang berasal dari beragam latar belakang menunjukkan bahwa proses seleksi berjalan berdasarkan prestasi dan memberikan kesempatan yang setara bagi putra-putri terbaik bangsa.

Hal itu disampaikan Presiden saat menyampaikan amanat dalam Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXIII Tahun 2026 di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).

"Saya sebelum naik podium saya dapat laporan dari Menteri Dalam Negeri. 'Bapak Presiden, sepuluh lulusan terbaik dari angkatan ini semuanya berasal dari keluarga yang sangat sederhana.' Ini tadi saya disampaikan ada yang anaknya buruh, ada anak tani, ada ya kalau dari TNI, anak Bintara," katanya.

Presiden menyebut, capaian tersebut menjadi bukti bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi dan mengabdi kepada negara. Menurutnya, siapa pun dapat menjadi pemimpin apabila memiliki kemampuan dan dedikasi. Hal itu tercermin dari keberhasilan praja asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Aji Bayu Ramadhan yang meraih penghargaan Kartika Astha Brata sebagai lulusan terbaik. Aji merupakan putra dari seorang ayah yang bekerja sebagai buruh bangunan dan ibu rumah tangga.

"NKRI dan Pancasila harus menjadi negara dipimpin oleh mereka-mereka yang terbaik. Mereka-mereka yang berprestasi, meritokrasi. Mereka yang berprestasi, silahkan maju-maju. Ini membanggakan hati saya," ujarnya.

Presiden menegaskan agar para Pamong Praja Muda yang telah dilantik memegang teguh cita-cita para pendiri bangsa. Mereka juga diminta bekerja dengan penuh ketulusan, tanpa kesombongan, serta senantiasa dekat dengan rakyat dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan.

"Saya juga berpesan, buatlah orang tua selalu bangga dengan Anda. Buatlah almamatermu bangga. Yang paling penting, buatlah rakyat Indonesia bangga dengan Pamong Prajanya. Selamat bertugas, selamat mengabdi kepada bangsa dan negara, selamat berjuang," pungkasnya.

Kemenko Polkam Dorong Penguatan Sinergi Lintas Sektor dalam Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dan Judi Daring

Polkam, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi kompleksitas aktivitas keuangan ilegal di era digital.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Eko Dono Indarto pada High Level Meeting Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Kegiatan yang dihadiri oleh anggota Satgas PASTI dari berbagai kementerian dan lembaga tersebut membahas evaluasi pelaksanaan tugas Semester I Tahun 2026 sekaligus merumuskan langkah strategis dalam memperkuat pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Pembahasan juga mencakup tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memperluas mandat Satgas PASTI, termasuk pencegahan dan penanganan pemanfaatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) untuk kegiatan yang terindikasi perjudian.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Eko Dono Indarto menegaskan, perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya berbagai bentuk kejahatan keuangan digital, seperti online scam, penyalahgunaan data pribadi, hingga perjudian daring yang memanfaatkan ekosistem layanan keuangan digital.

“Pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, khususnya yang berkaitan dengan perjudian daring dan penipuan digital, tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, regulator, industri, akademisi, komunitas, hingga masyarakat. Kolaborasi yang kuat menjadi kunci untuk mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus memberikan pelindungan yang lebih optimal kepada masyarakat,” ujar Eko Dono Indarto.

Lebih lanjut, Eko Dono menekankan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, integrasi sistem digital antar instansi, percepatan pertukaran data, serta peningkatan akuntabilitas platform digital perlu terus diperkuat agar penanganan aktivitas keuangan ilegal dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terintegrasi.

“Penegakan hukum tetap menjadi bagian penting dalam pemberantasan kejahatan digital. Namun, upaya tersebut harus diimbangi dengan penguatan pencegahan, edukasi dan literasi digital, serta pelindungan masyarakat agar masyarakat tidak mudah menjadi korban berbagai modus aktivitas keuangan ilegal yang terus berkembang,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, para peserta rapat juga menyampaikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan Satgas PASTI seiring perluasan mandat yang diberikan melalui UU P2SK. OJK menjelaskan sejumlah langkah strategis yang akan dilakukan, antara lain penyusunan Road Map Satgas PASTI, pengembangan Anti-Scam App, penguatan kerja sama internasional dalam penanganan online scam, serta penyesuaian struktur dan keanggotaan Satgas PASTI.

Pada kesempatan yang sama, OJK menyampaikan harapan agar Kemenko Polkam dapat bergabung dalam struktur Satgas PASTI yang baru untuk duduk sebagai anggota Dewan Pembina guna memperkuat fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga dalam penanganan aktivitas keuangan ilegal, khususnya perjudian daring.

Kemenko Polkam menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor dalam rangka mendukung pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, meningkatkan keamanan ruang digital nasional, serta memberikan pelindungan yang lebih optimal kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan keuangan berbasis digital.

Manufaktur Lampaui Pertumbuhan Ekonomi, SBIN Kunci Percepat Industrialisasi

Kinerja industri pengolahan nonmigas (IPNM) kembali menunjukkan performa yang impresif pada triwulan II tahun 2026. Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen (year-on-year), sektor IPNM mampu mencatatkan pertumbuhan 5,32 persen (y-o-y), atau melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Capaian tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan keberpihakan kuat terhadap pembangunan sektor industri sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional, yang kemudian diterjemahkan Kementerian Perindustrian melalui implementasi Strategi Besar Industrialisasi Nasional (SBIN).

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 18,50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau yang mendominasi dibanding sektor lainnya. Selain itu, sektor manufaktur menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar dengan kontribusi mencapai 0,90 persen, mengungguli lapangan usaha lainnya.

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa arah kebijakan industrialisasi nasional berada di jalur yang tepat. Menurutnya, keberpihakan pemerintah terhadap sektor industri telah mampu memperkuat daya saing manufaktur sekaligus menjadikan industri pengolahan nonmigas sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 

"Arahan Bapak Presiden Prabowo sangat jelas, yaitu menjadikan sektor industri sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Di Kementerian Perindustrian, arahan tersebut kami terjemahkan melalui Strategi Besar Industrialisasi Nasional (SBIN) yang berfokus pada penguatan struktur industri, hilirisasi, peningkatan nilai tambah, serta penciptaan lapangan kerja. Alhamdulillah, hasilnya mulai terlihat dengan pertumbuhan IPNM yang mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Menperin di Jakarta, Rabu (5/8).

 

Menurut Agus, keberhasilan sektor manufaktur tidak hanya tercermin dari pertumbuhan output, tetapi juga dari semakin kuatnya aktivitas dunia usaha. Hal tersebut tercermin dari Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri Manufaktur (IKBM) yang berada pada level 52,31 atau berada pada fase ekspansi.

 

Kinerja positif tersebut juga sejalan dengan capaian Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang berada pada level 50,2 pada bulan Juli 2026, serta Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan Juli 2026 yang mencapai 53,10, yang sama-sama menunjukkan aktivitas industri masih berada pada zona ekspansif.

 

"Konsistensi indikator-indikator tersebut memberikan sinyal bahwa dunia industri nasional tetap optimistis terhadap prospek usahanya. Artinya, aktivitas produksi, investasi, maupun permintaan terhadap produk manufaktur masih terus bergerak positif," ujar Agus.

 

Menperin menjelaskan, pertumbuhan industri pengolahan pada triwulan II-2026 dipacu oleh kinerja sejumlah subsektor strategis. Industri makanan dan minuman mampu tumbuh 6,51 persen, didukung meningkatnya permintaan dari pasar domestik maupun ekspor.

 

Selanjutnya, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,04 persen, seiring meningkatnya permintaan global terhadap komponen elektronik, baterai, serta berbagai peralatan listrik. Sementara itu, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 4,99 persen berkat meningkatnya permintaan domestik terhadap bahan kimia dan produk turunannya.

 

Perlu kebijakan pro-industri

Menperin juga menyoroti bahwa daya beli masyarakat masih menunjukkan tren yang positif. Hal tersebut antara lain tercermin dari meningkatnya nilai impor barang konsumsi yang tumbuh sebesar 27,15 persen (year-on-year). Menurutnya, kenaikan impor barang konsumsi tersebut menjadi indikasi bahwa konsumsi rumah tangga terus tumbuh.

 

Di sisi lain, peningkatan impor juga menunjukkan masih terdapat keterbatasan kapasitas penyediaan bahan baku maupun komponen tertentu di dalam negeri sehingga sebagian kebutuhan industri dan masyarakat masih harus dipenuhi melalui impor.

 

"Pertumbuhan konsumsi masyarakat merupakan sinyal positif bagi dunia industri karena menunjukkan permintaan domestik yang tetap kuat. Namun, kita juga harus menjadikan kenaikan impor barang konsumsi sebagai momentum untuk mempercepat penguatan struktur industri nasional agar semakin banyak kebutuhan pasar domestik dapat dipenuhi oleh produk dan bahan baku dari dalam negeri," ujar Agus.

 

Menurut Menperin, meningkatnya impor barang konsumsi juga menjadi indikasi bahwa kebijakan perlindungan terhadap industri dalam negeri, khususnya industri penyedia bahan baku, masih perlu terus diperkuat. Penguatan tersebut diperlukan agar kapasitas industri nasional mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik secara lebih optimal, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta memperdalam struktur industri nasional.

 

Meski demikian, Menperin mengakui bahwa pada triwulan II-2026 komponen net ekspor masih memberikan andil negatif sebesar 0,78 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah akan terus memperkuat daya saing industri manufaktur melalui peningkatan produktivitas, hilirisasi, diversifikasi produk bernilai tambah, serta perluasan pasar ekspor agar kinerja perdagangan Indonesia semakin kuat dan berkelanjutan.

 

Agus juga menegaskan bahwa sektor industri pengolahan tetap menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Mei 2026, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 13,53 persen terhadap penyerapan tenaga kerja nasional dari total penduduk bekerja yang mencapai 148,19 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur masih terus menciptakan lapangan kerja dan tidak mengalami pertumbuhan tenaga kerja yang negatif.

 

"Inilah yang menjadi alasan mengapa pemerintah terus menempatkan sektor industri manufaktur sebagai tulang punggung perekonomian. Selain menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan daya saing nasional, sektor ini juga memberikan kesempatan kerja bagi jutaan masyarakat Indonesia. Karena itu, implementasi Strategi Besar Industrialisasi Nasional (SBIN) akan terus kami percepat agar industri nasional semakin kuat, mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik, sekaligus meningkatkan kinerja ekspor," tegas Menperin.