Menteri PKP dan Ketua DEN Perkuat Sinergi Teknologi, Data, dan Pembiayaan untuk Percepat Program 3 Juta Rumah

Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Gedung BPPT I, Jakarta, Kamis (23/07/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat sektor perumahan nasional, mulai dari penerapan teknologi, penguatan basis data, penyempurnaan regulasi, pembiayaan, hingga penyediaan lahan.

Seluruh pembahasan diarahkan untuk mewujudkan tata kelola perumahan yang semakin transparan, cepat, tepat sasaran, dan terintegrasi dengan ekosistem pembangunan nasional.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas berbagai program perumahan pemerintah. "Kami bertemu Ketua DEN Pak Luhut dan berdiskusi terkait penerapan teknologi, data, undang-undang perumahan, gentengisasi, kami juga mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor perumahan," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Pengambilan kebijakan akan semakin didukung oleh data yang akurat, termasuk data kebutuhan rumah (backlog) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) dengan pendekatan by name by address, sehingga intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran.

Selain itu, kedua pihak juga membahas berbagai masukan terkait penyempurnaan Undang-Undang Perumahan guna mendukung percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat. Sinkronisasi kebijakan antar kementerian dan lembaga dinilai menjadi faktor penting agar seluruh ekosistem perumahan, mulai dari data, pembiayaan, penyediaan lahan, hingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara terpadu.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP juga menyampaikan berbagai agenda strategis yang tengah dipersiapkan pemerintah. Salah satunya adalah pelaksanaan akad massal 62.000 unit rumah subsidi yang akan berlangsung di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada 30 Juli 2026, dan direncanakan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan akad massal sekitar 71.000 unit rumah subsidi secara nasional pada Desember 2026 yang direncanakan dipusatkan di Jawa Timur.

Menteri PKP turut menyampaikan perkembangan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang menunjukkan capaian positif. Tingginya serapan KUR di sektor perumahan menjadi salah satu dasar peningkatan plafon pembiayaan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun, sehingga diharapkan mampu mendorong pembangunan rumah, memperkuat sektor konstruksi, membuka lapangan kerja, serta memberikan dampak berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pembahasan lainnya mencakup percepatan pembangunan rumah susun di kawasan Meikarta melalui sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Sebanyak 141.000 unit rumah susun direncanakan dibangun pada tiga lokasi sebagai bagian dari upaya memperluas penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Selain itu, pertemuan juga membahas penguatan penanganan berbagai persoalan sektor perumahan melalui pendekatan BENAR PKP, sebagai upaya membangun tata kelola yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian berbagai tantangan di sektor perumahan.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, serta jajaran pejabat Eselon II dan III Kementerian PKP.

Melalui kolaborasi yang semakin erat dengan Dewan Ekonomi Nasional dan seluruh pemangku kepentingan, Kementerian PKP optimistis percepatan Program 3 Juta Rumah akan berjalan semakin efektif.

Penguatan teknologi, integrasi data, pembiayaan yang berkelanjutan, serta sinergi lintas kementerian dan sektor swasta diharapkan mampu menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. 

Jelang Dilantik sebagai Kepala BGN, Sudaryono Pastikan Sinergi MBG dan Pertanian Perkuat Kesejahteraan Petani

Jakarta � Menjelang pelantikannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus memberikan manfaat bagi sektor pertanian. Menurutnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat rantai pasok pangan serta menciptakan pasar yang besar bagi petani, peternak, dan nelayan.

Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar mengatakan bahwa kedekatan Kementerian Pertanian (Kementan) dengan program MBG sudah terbangun sejak awal karena sektor pertanian menjadi pemasok utama berbagai kebutuhan pangan dalam program tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian terus mengawal kesiapan produksi agar kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari dalam negeri.

"Kalau dari sisi pertanian kan kita juga adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam MBG ini, bagaimana rantai pasok, kemudian bagaimana ini juga berefek kepada petani-petani kita, peternak-peternak kita, nelayan-nelayan kita kan. Itu kita juga ngikutin, kita memastikan termasuk kalau ada harga telur lah, harga ayam lah, efek terhadap MBG kan, dan semua bisa menilai semua," kata Sudaryono saat doorstop di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Menurut Sudaryono, besarnya kebutuhan pangan dalam program MBG menjadi peluang bagi sektor pertanian untuk terus meningkatkan produksi sekaligus memperluas pasar hasil pertanian. Karena itu, Kementerian Pertanian telah mengantisipasi peningkatan kebutuhan berbagai komoditas, terutama protein hewani.

"Program MBG ini kan seperti Pac-Man, dia emerging market. Dia punya satu besaran konsumsi yang cukup besar. Nah, tentu saja kita sudah antisipasi. Salah satunya misalnya kita respons dengan bagaimana defisit telur, ayam, kemudian di daerah-daerah di luar Jawa direspons dengan rencana investasi Danantara yang Kementan ikut terlibat di situ, di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan," ujarnya.

Ia mengatakan, meningkatnya permintaan pangan melalui MBG juga memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya ketika sebagian hasil produksi tidak terserap secara optimal.

"Kementan dan petani ini orang yang happy ya, karena dulu kita sering lihat ada mandi susu lah, ada orang buang-buang wortel, buang-buang apa. Nah, saat ini kan sampai sejauh ini alhamdulillah kan itu tidak terjadi," katanya.

Terkait amanah barunya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono menyatakan siap menjalankan tugas yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai MBG merupakan program prioritas pemerintah yang telah dipersiapkan secara matang dan membutuhkan dukungan seluruh pihak agar berjalan optimal.

"Program MBG ini kan sebetulnya adalah program prioritas Presiden yang dibahas jauh sebelum kampanye, kemudian menjadi materi kampanye, setelah kemudian beliau dilantik jadi Presiden kemudian itu dilaksanakan. Artinya, ya kalau ditanya ke saya, saya tahu persis," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi dan menyelesaikan berbagai tantangan dalam pelaksanaan MBG agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat sekaligus memberikan dampak positif bagi sektor pertanian nasional.

"Kalau memang ada satu-dua permasalahan, kita bereskan lah. Saya kira fokusnya adalah kita selesaikan persoalan. Karena memang tugas pemerintah adalah mencari persoalan, kemudian kita mencari jawabannya, mencari solusinya, yang kemudian solusinya itu bisa berdampak baik untuk seluruh masyarakat, bangsa, dan negara," tutup Sudaryono.

Mensesneg Tegaskan Komitmen Pemerintah Wujudkan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transformasi ekosistem kendaraan nasional berbasis energi baru dan terbarukan. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (21/07/2026)

Mensesneg menyampaikan hal tersebut dalam konteks rencana pembangunan pabrik motor listrik nasional. Menurutnya, rencana tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat produksi motor listrik dalam negeri.

“Sekali lagi ini membuktikan bahwa sesungguhnya kalau kita memiliki kehendak, kalau kita memiliki keinginan, bangsa Indonesia akan mampu mencapainya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mensesneg menilai bahwa pengembangan produksi kendaraan listrik nasional merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya akan memperkuat ekosistem otomotif nasional, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap upaya transisi energi.

“Tidak sekadar mengenai kemampuan kita memproduksi mobil atau motor listrik nasional, ini kan bagian juga dari kita mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi BBM berbasis fosil. Saya kira itu juga perlu menjadi perhatian kita bahwa sebuah prestasi itu tidak berdiri sendiri, juga tidak sekadar memberi efek atau impact di dunia otomotif, tetapi juga itu membawa pengaruh kepada konsumsi bahan bakar kita yang berbasis fosil, jadi kita bisa mengurangi ketergantungan ke BBM kita,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Mensesneg mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung terwujudnya cita-cita bangsa dalam membangun industri kendaraan listrik nasional.

“Bahwa mungkin masih ada sedikit kekurangan ya, mari itu bersama-sama kita berbaiki,” pugkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan target pemerintah untuk meluncurkan motor listrik nasional dalam waktu dekat sebagai bagian upaya dari pembangunan ekosistem industri otomotif dalam negeri. Hal tersebut menegaskan optimisme pemerintah dalam meningkatkan kemampuan industri nasional.

“Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia, kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia,” ucap Presiden pada Jumat (17/07), dalam sambutannya pada acara Panen Raya Serentak di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Kementerian PU Perkuat Ketahanan Pangan di NTT melalui Jaringan Irigasi Air Tanah, Antisipasi Dampak El Nino

akarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Infrastruktur ini menjadi solusi penyediaan air irigasi bagi lahan pertanian di tengah ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan penurunan curah hujan, terutama di wilayah NTT yang sejak lama dikenal memiliki kondisi iklim relatif kering. 

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan keberadaan JIAT merupakan bagian dari strategi pemerintah menjaga produktivitas pertanian di daerah rawan kekeringan. Dengan memanfaatkan potensi air tanah secara berkelanjutan, petani tetap memiliki sumber air untuk bercocok tanam meski curah hujan menurun akibat El Nino. 

Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian PU memperkuat pengelolaan sumber daya air sebagai bagian dari mitigasi kekeringan nasional. Menurut Menteri Dody, pembangunan sumur JIAT harus diikuti dengan percepatan pembangunan jaringan irigasi tersier agar air dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani.

"Air ini harus kita hemat dan kelola dengan baik. Saya minta agar jaringan tersier segera dibangun, sehingga air tidak terbuang dan bisa menjangkau lebih banyak sawah secara efisien," kata Menteri Dody.

Salah satu JIAT yang telah dibangun berada di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Infrastruktur tersebut memiliki debit air 8 liter per detik dengan kedalaman sumur 57 meter dan mampu melayani lahan pertanian seluas sekitar 9 hektare. JIAT di Kupang dilengkapi dengan jaringan pipa sepanjang 1.000 meter, 13 box bagi, reservoir berkapasitas 50 meter kubik, serta memanfaatkan energi utama panel surya yang didukung listrik PLN sebagai cadangan. 

Kepala Satuan Kerja NVT Air Tanah dan Air Baku Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II Djoniur Doga mengatakan lokasi pembangunan JIAT ditetapkan berdasarkan usulan pemerintah daerah agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pembangunan sumur dimulai pada September 2025 dan selesai pada Desember 2025 sebagai bagian dari Program Instruksi Presiden yang membangun 18 titik JIAT di NTT.

"Puji Tuhan kami memperoleh debit air sekitar 8 liter per detik dari kedalaman sumur 57 meter. Dukungan masyarakat juga sangat besar, bahkan ada warga yang menghibahkan lahannya untuk pemasangan panel surya dan rumah pompa sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik," ujar Djoniur.

Selain menyediakan air irigasi, JIAT juga dilengkapi fasilitas air bersih skala kecil bagi petani yang beraktivitas di sekitar lahan. Menurut Djoniur, penyediaan fasilitas tersebut merupakan arahan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air agar petani tidak mengalami kesulitan memperoleh air bersih saat berada di area pertanian.

Djoniur menambahkan, tantangan berikutnya adalah meningkatkan efisiensi penggunaan air di tingkat petani. Menurutnya, pendampingan mengenai pola pemberian air sangat penting agar sumber air tanah yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

"Tanaman sebenarnya tidak membutuhkan air berlebihan. Yang terpenting adalah bagaimana air digunakan secara hemat dan tepat sesuai kebutuhan tanaman. Karena itu kami berharap ada pendampingan dari sektor pertanian agar pemanfaatan JIAT semakin optimal," katanya.

Bagi para petani, keberadaan Jaringan Irigasi Air Tanah membawa perubahan nyata terhadap produktivitas pertanian. Salah seorang petani di Kelurahan Batuplat, Meike, mengaku sebelum adanya JIAT, kebutuhan air untuk lahannya hanya mengandalkan sumur gali sedalam sekitar 8 meter. Air diambil secara manual menggunakan ember untuk kemudian disiramkan ke tanaman, sehingga membutuhkan tenaga dan waktu yang besar.

"Dulu kami gali sumur sekitar delapan meter. Airnya diambil pakai ember sedikit demi sedikit untuk menyiram tanaman. Kalau musim kemarau, air sangat terbatas sehingga kami hanya bisa panen satu kali dalam setahun," ujar Meike.

Kini, setelah JIAT beroperasi, pasokan air menjadi jauh lebih mudah dan stabil. Meski memasuki musim kemarau, lahan pertanian tetap dapat diairi sehingga petani dapat meningkatkan intensitas tanam menjadi dua kali dalam setahun.

"Sekarang kami sangat bersyukur karena sudah ada air dari JIAT. Walaupun musim kering, kami tetap bisa menanam dan panen dua kali dalam setahun. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum, dan BBWS NTT yang sudah membangun fasilitas ini. Kami berharap jaringan irigasi ini terus dimanfaatkan dengan baik sehingga semakin banyak petani yang merasakan manfaatnya," kata Meike. 

Hingga saat ini, pembangunan JIAT telah tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTT. BBWS Nusa Tenggara II mencatat telah membangun lebih dari 300 titik JIAT dan sekitar 1.600 infrastruktur air tanah dan air baku di wilayah NTT. Pada tahun 2026, Kementerian PU juga menyiapkan pembangunan empat titik JIAT baru sebagai langkah antisipasi kekeringan, masing-masing dua titik di Kota Kupang dan dua titik di Kabupaten Malaka.

Melalui pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah yang terintegrasi dengan jaringan distribusi menuju lahan pertanian, Kementerian PU optimistis ketersediaan air bagi petani di wilayah kering seperti NTT akan semakin terjamin. Infrastruktur ini diharapkan mampu menjaga produktivitas pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim dan ancaman El Nino

Menhan Dampingi Presiden Pimpin Panen Raya TNI Terintegrasi

Jawa Timur – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto memimpin Panen Raya TNI Terintegrasi di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur pada Jumat (17/7/2026).

Panen raya yang dilaksanakan secara serentak di 43 titik di seluruh Indonesia tersebut menjadi wujud nyata sinergi TNI dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Dalam pelaksanaannya, TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, sedangkan TNI Angkatan Darat pada pendampingan komoditas padi.

Ketahanan pangan merupakan gerakan nasional yang membutuhkan sinergi dan kerja sama seluruh komponen bangsa. Keterlibatan TNI di sektor pangan merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, sejalan dengan jati diri TNI yang lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan senantiasa hadir di tengah-tengah rakyat.

Presiden Prabowo: LNG Abadi Masela Jadi Tonggak Kemandirian Energi dan Mesin Baru Kemakmuran Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela merupakan tonggak penting dalam memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mempercepat transformasi Indonesia menuju negara industri modern. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan groundbreaking proyek LNG Abadi Masela yang digelar secara hybrid melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, dan lokasi proyek di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, pada Kamis, 16 Juli 2026.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk mitra investasi dari Jepang. Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen membangun kerja sama yang saling menguntungkan, namun tetap mengedepankan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Kita mulai proyek ini, kita cari suatu keuntungan bersama. Kehormatan bagi tuan rumah adalah kalau mitranya, kalau tamunya bahagia itu kehormatan bagi tuan rumah. Tapi kita pun punya tanggung jawab kepada rakyat kita. Rakyat kita masih banyak yang hidupnya susah sehingga saudara-saudara, saya sebagai Presiden Republik Indonesia saya sebagai yang menerima mandat dari rakyat Indonesia, saya sekali lagi saya tegaskan jalankanlah proyek ini dengan sebaik-baiknya atas dasar saling menguntungkan,” ujar Presiden.

Presiden menekankan bahwa keberhasilan proyek tersebut harus mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Menurutnya, keuntungan bagi investor harus berjalan beriringan dengan terpenuhinya kepentingan nasional, terutama dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa proyek LNG Abadi Masela memiliki nilai investasi sekitar 20,9 miliar dolar Amerika Serikat dan diproyeksikan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat, dan produk lainnya. Menurut Presiden, proyek tersebut akan menjadi penopang penting bagi program hilirisasi nasional yang membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar.

“Proyek ini investasinya sangat besar 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan. Kita harus melakukan hilirisasi, dan hilirisasi ini membutuhkan energi,” kata Presiden.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan putra daerah, pelaku usaha lokal, serta dukungan dari BUMN agar manfaat ekonomi proyek dapat dirasakan secara luas, khususnya oleh masyarakat di wilayah sekitar.

“Ekonomi, pembangunan, transformasi, hilirisasi, industrialisasi harus secepatnya membawa kemakmuran untuk sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Semua ini milik rakyat, kita tanggung jawabnya adalah menjamin bahwa rakyat merasakan sehingga komitmen tadi mengutamakan putra daerah, membantu pengusaha-pengusaha lokal,” tegas Presiden.

Menutup sambutannya, Presiden menyatakan optimistis proyek LNG Abadi Masela akan menjadi pendorong kemajuan Indonesia, khususnya kawasan Indonesia Timur. Tidak hanya itu, proyek tersebut juga diharapkan akan memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Saya yakin proyek ini nanti akan menjadi pendorong bagi kemajuan Indonesia khususnya Indonesia Timur, ini juga memperkuat kemandirian energi nasional Indonesia dan juga tonggak yang penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Presiden.

Kemenko Polkam Sinkronkan Kebijakan TKD dan DBH Untuk Jaga Stabilitas Daerah dan Keberlanjutan Pelayanan Publik

Polkam, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat sinkronisasi kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) guna menjaga stabilitas pemerintahan daerah, memastikan keberlanjutan pelayanan publik, serta mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi belanja negara.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Pembahasan Perkembangan Terkini Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam Perspektif Kemenko Polkam yang dipimpin Plt. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Heri Wiranto, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Rapat dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara, serta pejabat terkait di lingkungan Kemenko Polkam.

Heri menegaskan bahwa kebijakan efisiensi belanja negara, termasuk penyesuaian Transfer ke Daerah, merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diarahkan Presiden untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pengelolaan keuangan negara.

“Transfer ke Daerah dan Dana Bagi Hasil tidak hanya merupakan instrumen fiskal, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan, politik, dan keamanan di daerah. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci agar pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan optimal,” ujar Heri.

Dalam rapat tersebut dibahas bahwa kebijakan TKD pasca-efisiensi Tahun Anggaran 2026 tetap diarahkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pemerintah daerah, terutama belanja pegawai dan operasional pemerintahan. Langkah tersebut diharapkan tidak mengganggu pembayaran gaji aparatur sipil negara, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sekaligus memperkuat sinergi program pembangunan daerah dengan kementerian/lembaga dan berbagai program prioritas nasional.

Rapat juga membahas bahwa penyesuaian alokasi TKD berpotensi memberikan tekanan terhadap kapasitas fiskal sejumlah pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan tata kelola keuangan daerah, serta pemanfaatan skema pembiayaan pembangunan yang inovatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pembahasan menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus diimbangi dengan penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta penataan kewenangan pusat dan daerah guna memperkuat kapasitas fiskal dan mendorong inovasi pembangunan.

Sebagai tindak lanjut, hasil evaluasi kebijakan TKD, DBH, dan hubungan keuangan pusat-daerah akan diusulkan sebagai salah satu agenda pembahasan dalam forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang dipimpin Wakil Presiden. Pembahasan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinkronisasi kebijakan nasional, meningkatkan efektivitas hubungan keuangan pusat dan daerah, serta mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.