Sekjen Kemhan Pimpin Pelantikan dan Sertijab Jabatan Eselon I

Jakarta — Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) RI, Letjen TNI Tri Budi Utomo, memimpin kegiatan Pengangkatan Sumpah, Pelantikan, dan Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Pertahanan pada Senin (22/12/2025) di ruang Hening, Gedung Jenderal Sudirman, Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemhan melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat pada posisi Kepala Badan Teknologi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kabatekhan Kemhan), Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan, serta Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Universitas Pertahanan. Pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun pejabat yang dilantik meliputi Laksamana Muda TNI Dr. Arif Harnanto, S.E., M.Eng. sebagai Kepala Badan Teknologi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kabatekhan Kemhan), Mayor Jenderal TNI Immer Hotma Partogi Butarbutar, S.I.P., M.M. sebagai Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan, serta Marsekal Muda TNI Yusran Lubis, S.E., M.M. sebagai Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Universitas Pertahanan.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat dengan didampingi rohaniawan dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah, pelantikan, serta serah terima jabatan. Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kemhan dalam menegakkan prinsip profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam pembinaan sumber daya manusia.

Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama sebagai wujud kebersamaan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Kemhan RI. Hadir dalam kegiatan tersebut pejabat Eselon I dan II Kemhan. 

Antusias, Masyarakat Manfaatkan Layanan Kesehatan Gratis HKSN 2025

Kab. Magelang - Ratusan warga Desa Giritengah, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, memadati balai desa setempat, 

untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis dalam rangka Bakti Sosial Rangkaian Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2025, Jum'at (19/12/2025). 

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang hadir secara langsung dalam bakti sosial selain meninjau pelayanan kesehatan juga menyapa sejumlah warga.

"Siapa namanya, Bu? Gerah (sakit) apa ini? Semoga lekas sehat ya," ujarnya lantas menanyakan pelayanan apa saja yang diberikan kepada petugas kesehatan. 

Layanan kesehatan gratis dan bakti sosial termasuk hal yang jarang dijumpai oleh masyarakat Desa Giritengah. Karenanya, Slamet (51) sangat bersyukur Kementerian Sosial menggelar bakti sosial termasuk layanan cek kesehatan gratis tersebut. 

Saat Agus Jabo meninjau layanan, Slamet sedang menjalani treatment getar dan inframerah. Ia mengeluh telah merasakan sakit di persendian kaki selama tiga tahun terakhir. Pekerjaannya sebagai buruh tani membuatnya harus memanggul hasil tani dalam jumlah banyak dan menempuh jalan berkontur sehingga berdampak pada kesehatan kakinya. Ia pun merasa sangat senang bisa mendapatkan terapi secara cuma-cuma. 

"Baru pertama kalinya ya diterapi seperti ini. Biasanya tidak berani berobat karena biaya. Semoga layanan begini lebih sering ya," harap Slamet. 

Selain di Desa Giritengah, layanan kesehatan gratis diadakan di titik bakti sosial lainnya di Kabupaten Magelang. Pada Jum'at (19/12). Layanan kesehatan ini diberikan kepada warga Desa Tanjungsari, Karanganyar, Giritengah, Karangrejo dan Desa Borobudur. Secara keseluruhan Kementerian Sosial menyediakan layanan gratis bagi lebih dari 2.000 penerima manfaat yang hadir di bakti sosial. 

Adapun layanan kesehatan yang diberikan berupa cek darah gratis (gula, tekanan darah tinggi, dan kolesterol), layanan fisioterapi, layanan terapi fisik serta hipnoterapi.

Percepat Transformasi, Menteri PANRB Dukung Penguatan Kelembagaan BP BUMN

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung penataan dan penguatan kelembagaan serta tata kelola di Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Dukungan ini bertujuan untuk mempercepat transformasi dan konsolidasi di lingkungan BUMN. Dengan demikian, BUMN dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian negara.

"Dengan adanya perubahan nomenklatur, BP BUMN perlu menyesuaikan diri dengan struktur dan fungsi yang baru. Peningkatan tata kelola ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMN," ujarnya saat menerima audiensi Kepala BP BUMN Dony Oskaria di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Rini menekankan pentingnya penataan organisasi dan penyesuaian tugas fungsi BP BUMN untuk mendukung visi Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto. Menurut Rini, struktur yang efektif akan memperkuat koordinasi dan mempercepat kerja lintas instansi.

"Kelembagaan dan proses bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam transformasi pemerintahan secara menyeluruh," ungkapnya.

Menteri Rini juga mengapresiasi atas konsistensi peningkatan penerapan reformasi birokrasi selama lima tahun terakhir di Kementerian BUMN, yang kini bertransformasi menjadi BP BUMN. Meski demikian, ia mendorong BP BUMN untuk terus meningkatkan komitmennya dalam memperbaiki implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB), sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

"Reformasi menuntut perubahan cara kerja yang lebih sederhana, integratif, dan berorientasi hasil. Penyempurnaan dua aspek ini akan menjadi fondasi penting bagi birokrasi yang responsif dan pelayanan publik yang berkualitas, sehingga BP BUMN benar-benar hadir untuk rakyat dan menjadi motor penggerak pembangunan nasional," tegasnya.

Selain penataan kelembagaan, Menteri Rini juga menyampaikan dukungannya dalam penguatan SDM aparatur di lingkup BP BUMN. “Secara prinsip Kementerian PANRB mendukung berbagai upaya peningkatan kualitas SDM di BP BUMN yang fokus pada keahlian dan kinerja fungsional, bukan sekadar jabatan struktural,” pungkas Rini.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengucapkan terima kasih kepada Menteri PANRB dan Wakil Menteri PANRB atas dukungan yang diberikan dalam penguatan organisasi BP BUMN. "Dengan penguatan organisasi, BP BUMN akan lebih optimal dalam melaksanakan program presiden, yaitu Asta Cita,” ujarnya.

Kemenperin dan HIPPINDO Buka Akses IKM Pangan Jadi Suplier Ritel Besar

Kementerian Perindustrian terus melanjutkan upaya kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak demi membuka peluang bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk masuk menjadi suplier pasar ritel dan industri besar. Upaya ini tak pernah berhenti dilakukan sebagai dukungan kepada IKM untuk mendapatkan kepastian pasar yang berkelanjutan.

Selaras dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Beli Produk Dalam Negeri yang terus digaungkan oleh Kemenperin, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka menyelenggarakan Temu Bisnis (Business Matching) sektor IKM Pangan dan Barang Gunaan dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO). Kegiatan ini sebagai rangkaian kegiatan Business Matching Produk Dalam Negeri 2025 yang telah dibuka pada 15 Desember di Plaza Industri Kemenperin.

“Business matching antara IKM dengan HIPPINDO ini bukan hanya sekedar pertemuan bisnis, melainkan bagian dari gerakan besar untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan kapasitas dan daya saing IKM sehingga mampu naik kelas dan memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan industri nasional,” ungkap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (17/12).

Menperin mengakui, IKM membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat sebagai tulang punggung industri nasional. Oleh sebab itu, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka konsisten melaksanakan berbagai program pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing IKM, yaitu melalui promosi dalam rangka perluasan pasar melalui kepesertaan pada pameran dalam negeri, marketplace lokal dan marketplace global, serta kemitraan IKM binaan dengan industri besar sektor ekonomi lainnya.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Reni Yanita mengungkapkan, kegiatan temu bisnis yang digelar Kemenperin merupakan upaya penguatan kemitraan IKM dengan ritel yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa pembangunan industri harus dilaksanakan secara berkeadilan, inklusif, dan berpihak pada penguatan industri kecil serta penciptaan kemitraan yang saling menguntungkan dalam rantai pasok nasional. Pada kegiatan kemitraan tahun ini, Ditjen IKMA melibatkan 53 IKM pangan sebagai peserta Business Matching dengan HIPPINDO.

Kemitraan untuk industri pangan dipilih karena dari seluruh subsektor industri pengolahan nonmigas (IPNM), industri pangan menyumbang 37,87% dari nilai tambah IPNM atau 7,08% dari total PDB nasional pada triwulan III tahun 2025. Lebih spesifik, IKM pangan memegang peran penting dengan jumlahnya sebesar 2,07 juta unit usaha dan menyerap tenaga kerja mencapai 4,56 juta orang, sehingga disebut sebagai sektor padat karya yang sangat strategis.

Kolaborasi antara Kemenperin dan Hippindo kali ini bukanlah yang pertama kali dilakukan. Tahun lalu, Ditjen IKMA dan HIPPINDO melaksanakan Business Matching IKM Pangan dan Furnitur yang berhasil menunjukkan bahwa kolaborasi ritel dan IKM memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan.

“Kegiatan tersebut menghasilkan nilai transaksi potensial lebih dari Rp 40 miliar, disertai beragam tindak lanjut seperti permintaan sampel, uji produk, negosiasi harga, hingga permohonan white label. Fakta ini menunjukkan bahwa ritel modern memiliki kebutuhan produk dalam negeri yang sangat tinggi dan IKM mampu memenuhinya ketika mendapatkan pendampingan yang tepat,” katanya.

Kendati demikian, Reni mengakui, dalam pelaksanaan kemitraan ini masih terdapat tantangan berupa IKM yang terkendala administratif, penyesuaian margin dengan skema pembelian ritel, hingga kebutuhan penyesuaian kemasan untuk standar rak dan private label. Tantangan tersebut menjadi evaluasi bagi Ditjen IKMA untuk memperkuat sistem pembinaan, termasuk meningkatkan pendampingan teknis, membantu kesiapan legal dan dokumen usaha, serta mendukung perbaikan kualitas kemasan dan proses produksi.

“Sebagai tindak lanjut, Ditjen IKMA dan HIPPINDO telah menyepakati penguatan pembinaan, mulai dari pendampingan hingga kurasi IKM yang lebih tepat sasaran,” ungkap Reni.

Dirjen IKMA menilai, sektor ritel memegang peranan strategis sebagai penghubung antara produsen dan konsumen, serta motor penggerak pertumbuhan produk dalam negeri. Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia mencatat pada September 2025 Indeks Penjualan Riil tumbuh 5,8% (yoy) meningkat dari 3,5% pada bulan sebelumnya, terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, tembakau, dan perlengkapan rumah tangga. 

Pertumbuhan ini diperkuat oleh struktur demografi Indonesia dengan kelas menengah berdaya beli tinggi, serta generasi milenial dan Gen Z yang memiliki pola konsumsi modern, melek digital, dan semakin berpihak pada produk lokal. “Kondisi tersebut menjadikan ritel modern sebagai jalur penting bagi IKM untuk memperluas pasar,” tambah Reni.

Di satu sisi, kebijakan pemerintah mengenai penataan pusat perbelanjaan dan toko modern yang mendukung hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, yang mewajibkan kerja sama pasokan barang dengan UMKM serta penyediaan ruang usaha yang representatif dan mudah diakses, yaitu setidaknya 30% dari total area pusat perbelanjaan untuk produk dalam negeri. 

Melihat besarnya potensi tersebut, Reni menambahkan, penguatan rantai pasok IKM perlu dilakukan melalui kemitraan erat antara IKM, jaringan ritel, distributor, dan pelaku logistik. Reni yakin, kolaborasi ini akan melahirkan IKM yang semakin tangguh, inovatif, dan kompetitif di pasar domestik maupun global.

“Sebab, pada akhirnya kemitraan yang sehat dan berkelanjutan akan menciptakan kepastian pasar, mendorong transfer teknologi, meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi, memperbaiki manajemen, serta membuka akses pembiayaan, sekaligus membantu ritel memenuhi komitmen memperdagangkan minimal 80% produk dalam negeri,” katanya.

Ketua Umum HIPPINDO, Budihardjo Iduansjah, dalam keterangannya menyampaikan, forum business matching ini memiliki arti yang sangat strategis bagi pihaknya, karena mempertemukan langsung IKM sebagai produsen dengan ritel sebagai pasar. Menurutnya, kegiatan ini merupakan momentum krusial agar produk IKM tidak hanya berfokus pada aspek produksi, tetapi juga mampu masuk ke dalam rantai pasok ritel dan Food & Beverage (F&B).

“Melalui Temu Bisnis IKM ini, kami harap dapat menjadi tindak lanjut yang konkret, mulai dari uji produk, listing, hingga kerja sama komersial jangka panjang antara IKM dan pelaku ritel serta F&B,” tutupnya.

Jadi Prioritas Presiden, Wamentan Sudaryono: HKTI Siap Kawal dan Sukseskan Program Sektor Pertanian

Jakarta – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sudaryono menegaskan komitmen HKTI untuk terlibat aktif dalam mengawal dan memastikan keberhasilan program prioritas pertanian nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan oleh Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman.

 

Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menyatakan bahwa seluruh insan HKTI siap menjadi garda terdepan bersama para petani di Indonesia untuk mewujudkan swasembada menuju kedaulatan pangan nasional.

 

“Sendirian kita lemah, tetapi jika kita bersama, kita akan menjadi semakin kuat. HKTI siap berperan aktif mendukung program prioritas pertanian nasional, termasuk swasembada pangan dan penguatan kedaulatan pangan nasional,” kata Wamentan Sudaryono saat membuka Dialog HKTI bersama Menteri Pertanian, di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

 

Wamentan Sudaryono menyampaikan keberhasilan pembangunan pertanian nasional tak dapat dilakukan oleh Kementan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, penyuluh pertanian, hingga petani sebagai stakeholder utama yang tergabung dalam berbagai asosiasi.

 

Menurut Wamentan Sudaryono, Presiden Prabowo telah menempatkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas utama nasional. Penetapan tersebut mencerminkan pandangan strategis bahwa pangan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga menyangkut martabat bangsa dan kedaulatan negara.

 

“Pertanian dan pangan menjadi prioritas Presiden. Ini bukan hanya kebijakan teknis, tetapi ideologi yang menempatkan pangan sebagai fondasi penting bagi bangsa,” ujar Wamentan Sudaryono yang juga merupakan anak petani asal Grobogan, Jawa Tengah.

 

Dalam dialog yang dihadiri 592 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk pengurus pusat dan daerah HKTI, pemuda tani, wanita tani, pengusaha tani, serta berbagai organisasi tani, Wamentan Sudaryono menekankan bahwa HKTI memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk terlibat aktif dalam agenda prioritas tersebut.

 

Ia menegaskan bahwa organisasi tani tidak boleh berada di luar arus kebijakan nasional yang secara jelas berpihak kepada sektor pertanian dan pangan.

 

“Kalau organisasi tani tidak ikut dalam program prioritas ini, tentu itu keliru. Insan pertanian harus aktif mendukung dan mengawal program yang menjadi prioritas Presiden dan dilaksanakan oleh Menteri Pertanian,” tegasnya.

 

Wamentan Sudaryono juga menyoroti sejumlah kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai telah memberikan dampak positif bagi petani, antara lain perbaikan irigasi, kelancaran distribusi pupuk, perbaikan harga gabah, serta dukungan terhadap komoditas strategis seperti gula.

 

Ia optimistis ke depan sektor pertanian nasional akan semakin kuat dan andal seiring keberpihakan pemerintah terhadap petani.

 

“Ke depan, pertanian akan semakin baik dan semakin tangguh,” tuturnya.

 

Wamentan Sudaryono mengajak seluruh insan pertanian untuk tidak membiarkan Presiden berjuang sendirian dalam membela kepentingan petani di tengah berbagai tantangan dan dinamika. Menurutnya, petani yang telah merasakan manfaat kebijakan pemerintah perlu menunjukkan dukungan nyata melalui kerja bersama dan sikap konstruktif.

 

“Yang baik kita katakan baik, yang kurang kita perbaiki bersama. Kita harus berdiri bersama Presiden yang membela petani,” tandasnya.

 

Wamentan Sudaryono juga menegaskan bahwa program pemerintah dengan dukungan anggaran besar di sektor pangan harus terdistribusi secara tepat sasaran dan menjangkau hingga level petani paling kecil. Program yang dirancang pemerintah tidak boleh berhenti di tingkat kebijakan, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani.

“Tahun ini pemerintah menargetkan swasembada beras dan jagung, yang optimistis dapat dicapai hingga akhir tahun sehingga impor tidak lagi menjadi pilihan. Sementara tahun depan, pemerintah akan fokus dua program besar yaitu hilirisasi dan peningkatan produksi peternakan,” jelasnya.

 

Ia menambahkan bahwa pertemuan tersebut juga menjadi momentum bagi HKTI untuk mendapatkan arahan langsung dari Menteri Pertanian sekaligus Ketua Dewan Penasihat DPN HKTI terkait langkah-langkah konkret yang perlu dilaksanakan ke depan.

 

“HKTI dan seluruh insan pertanian siap melaksanakan, mengawal, dan menjaga program prioritas pertanian nasional. Dengan kebersamaan, kita akan menjadi semakin kuat,” pungkasnya.

Kemendikdasmen Sukses Pertahankan Predikat Badan Publik Informatif di Tahun 2025

Jakarta, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali meraih predikat Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik & Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025, Senin (15/12) di Jakarta yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat. 

Capaian ini menambah deretan panjang prestasi Kemendikdasmen di tahun-tahun sebelumnya sejak 2021 yang telah 5 kali meraih Predikat Informatif. Pengakuan ini juga menunjukkan komitmen dan konsistensi Kemendikdasmen dalam memberikan layanan informasi publik yang terbaik bagi publik, khususnya informasi di bidang pendidikan. 

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menyampaikan bahwa KIP merupakan elemen penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan diraihnya predikat Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif, Kemendikdasmen diharapkan mampu terus menggelorakan semangat seluruh jajaran di kementerian dalam menjalankan keterbukaan informasi terkait kebijakan kepada masyarakat.

“Melalui KIP, Kemendikdasmen memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi mengenai kebijakan, program, dan berbagai kegiatan kementerian. Selamat kepada tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kemendikdasmen atas capaiannya,” tutur Suharti di Jakarta, Senin (15/12). 

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, menyampaikan bahwa PPID perlu mendapatkan dukungan dari pimpinan Kementerian/Lembaga. Menurutnya jika PPID Kementerian atau Lembaga itu kuat maka keterbukaan informasi publik bukanlah merupakan hal yang susah. “Banyak dibuktikan dengan PPID yang kuat ini, tentunya akan dapat merespons permohonan-permohonan informasi dari publik, dan menjelaskan dengan lebih baik lagi. Kami harap, Keterbukaan Informasi Publik bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu,” ujar Donny.

Pada kesempatan ini, KI Pusat secara resmi juga meluncurkan hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025. Donny menyampaikan bahwa peluncuran IKIP 2025 bukan sekadar penyampaian angka indeks, melainkan bentuk akuntabilitas negara dalam memastikan hak masyarakat atas informasi publik terpenuhi.

“Peluncuran IKIP 2025 menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. IKIP hadir sebagai alat evaluasi sekaligus pendorong perbaikan kebijakan keterbukaan informasi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tutup Donny.

Menkeu: Transformasi Digital Kepabeanan Perkuat Keamanan, Lancarkan Arus Logistik

Jakarta, 12/12/2025 Kemenkeu - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) meresmikan pemberlakuan alat pemindai peti kemas (X-Ray) yang dilengkapi fitur Radiation Portal Monitor (RPM) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada Jumat (12/12). Peresmian ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pengawasan arus barang lintas negara sekaligus meningkatkan keamanan nasional tanpa menghambat kelancaran layanan kepabeanan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa transformasi pengawasan dan digitalisasi di bidang kepabeanan saat ini merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan.

“Transformasi digital di kepabeanan bukan pilihan, ini adalah suatu keharusan. Kita harus menjaga kepercayaan publik, kita harus menjaga daya saing ekonomi, dan kita harus memerangi penyelundupan dengan cara yang lebih modern,” terang Menkeu pada acara tersebut.

Pemindai peti kemas yang dioperasikan di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok tersebut telah dilengkapi teknologi RPM yang mampu mendeteksi bahan berbahaya dan radioaktif secara cepat dan akurat tanpa membuka fisik kontainer. Kehadiran teknologi ini dinilai memberikan dampak langsung, baik dari sisi peningkatan keamanan nasional maupun percepatan proses pemeriksaan, sehingga arus logistik tetap efisien dan risiko pelanggaran dapat ditekan sejak dini.

Selain peresmian X-Ray, DJBC juga mengenalkan inovasi digital berbasis kecerdasan artifisial, yaitu Self Service Report Mobile (SSR-Mobile) dan Trade AI. SSR-Mobile memungkinkan perusahaan melakukan pelaporan mandiri aktivitas kepabeanan melalui aplikasi CEISA 4.0 Mobile, sementara Trade AI disiapkan untuk memperkuat analisis impor, termasuk mendeteksi praktik under-invoicing, over-invoicing, serta potensi pencucian uang berbasis perdagangan.

Menkeu menekankan bahwa adanya pemindai peti kemas dan inovasi digital berbasis AI akan membawa pengawasan kepabeanan Indonesia ke level yang lebih tinggi dan lebih akurat.

“Dengan pemindai baru, dengan SSR Mobile, dengan Trade AI, pengawasan kepabeanan kita menjadi naik kelas. Ini akan menjadi lebih adaptif, lebih berbasis data, dan layanan kepada masyarakat serta dunia usaha harus makin cepat, sederhana, dan berintegritas,” pungkas Menkeu.