Selasa, 17 November 2026

Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tak Gentar Hadapi Mafia Pangan

Samarinda – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya dalam memberantas mafia pangan dan berbagai praktik yang merugikan petani. Bahkan, ia mengaku siap menghadapi risiko terbesar sekalipun demi memperjuangkan kebenaran, menjaga Merah Putih, dan membela kepentingan rakyat Indonesia.

“Saya tidak pernah takut. Dalam bahasa Bugis, mate nisantangi. Biar aku mati demi kebenaran, demi Merah Putih, demi rakyat Indonesia. Gak boleh bermain-main,” kata Mentan Amran saat kunjungan kerja di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/11).

Ia mengatakan bahwa perjuangan memberantas mafia tidak selalu berjalan mudah. Berbagai tekanan dan serangan dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan penindakan menjadi risiko yang harus dihadapi. Namun, ia memastikan hal tersebut tidak akan menghentikan langkahnya selama tindakan yang dilakukan berlandaskan aturan dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

“Banyak yang tidak senang. Yang tidak senang 10 orang, 20 orang. Tapi mereka konglomerat. Dia memainkan medsos. Dia hina kita. Saya katakan izin Bapak Presiden Prabowo, silakan (mereka) hina saya. Selama sesuai Al-Quran, Sunnah Rasul, Undang-Undang, tidak akan saya mundur setapak pun (memberantas mafia pangan),” ujarnya.

Ketegasan tersebut, menurut Mentan Amran, merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membenahi tata kelola sektor pertanian sekaligus memastikan negara tidak terus dirugikan oleh praktik korupsi dan mafia. Ia menyebut, selama dua tahun terakhir, sebanyak 115 tersangka telah diproses dalam berbagai kasus di sektor pertanian. Bahkan, dalam penanganan kasus perberasan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Di hadapan masyarakat dan generasi muda yang hadir, Mentan Amran memperlihatkan dokumentasi penindakan terhadap para pelaku, termasuk oknum yang berasal dari internal Kementerian Pertanian. Ia menegaskan bahwa pemberantasan mafia tidak boleh berhenti pada pihak luar, tetapi juga harus dimulai dari pembenahan institusi sendiri.

“Ini ada 115 tersangka, dua minggu ini 13 tersangka. Mahasiswa setuju gak mafia dan koruptor kita beresin? Saya tidak pernah takut karena ada mahasiswa generasi muda di belakang saya. Setuju?” katanya.

Ia menyampaikan bahwa sejumlah pejabat Kementerian Pertanian juga telah dicopot karena pelanggaran yang dilakukan. Penindakan bahkan menjangkau jajaran pimpinan hingga pejabat struktural. Baginya, jabatan bukan alasan untuk mendapatkan perlindungan ketika seseorang tidak menjalankan amanah.

“Dari dalam kantor kami, ada. Kami berhentikan. Ini kami penjarakan. Gak boleh. Hidup ini sekali dan kita harus buat legacy,” tegasnya.

Mentan Amran juga mencontohkan langkah pemerintah dalam membela petani kelapa sawit dari praktik permainan harga tandan buah segar (TBS). Ia menceritakan pernah menerima keluhan mengenai harga TBS yang justru turun ketika harga sawit dunia mengalami kenaikan. Bahkan, persoalan tersebut tetap menjadi perhatiannya ketika sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci beberapa waktu lalu.

Setelah menerima informasi tersebut, Mentan Amran mengaku langsung berkoordinasi dan meminta aparat kepolisian menindak pengusaha yang diduga merugikan petani melalui praktik tersebut.

Ia mengatakan, setelah kembali ke Indonesia, dirinya langsung meminta penindakan terhadap pengusaha yang diduga memainkan harga TBS. Mentan Amran juga memperlihatkan surat yang dikirimkannya kepada Kapolri sebagai bentuk tindak lanjut atas persoalan tersebut.

“Kalau ada harga (TBS) di bawah Rp3.000, Pak Gubernur, Bupati laporkan. Kita tindak tegas. Enggak ada waktu untuk komprom,” tegasnya.

Selain persoalan harga TBS, Mentan Amran juga menyoroti dugaan praktik under-invoicing dalam perdagangan sawit yang menurutnya berpotensi menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Praktik tersebut, menurutnya, tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga dapat menekan harga komoditas yang diterima petani. Karena itu, pembenahan tata kelola perdagangan dan penindakan terhadap praktik yang merugikan negara harus dilakukan secara tegas.

Mentan Amran menyebut langkah penertiban juga dilakukan melalui pengambilalihan sekitar empat juta hektare lahan sawit oleh negara. Ia menilai pembenahan pengelolaan sumber daya tersebut penting agar kekayaan nasional tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Ia menegaskan, seluruh langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah berpihak kepada rakyat kecil dan tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merugikan kepentingan bangsa.

Di akhir penyampaiannya, Mentan Amran mengajak masyarakat dan generasi muda untuk mendukung upaya pembenahan sektor pertanian. Menurutnya, perjuangan memberantas mafia dan menjaga kepentingan petani membutuhkan keberanian sekaligus kolaborasi seluruh elemen bangsa.

Ia mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan hanya bersifat sementara. Hal yang akan terus diingat masyarakat adalah kebijakan, keberpihakan, dan pengabdian yang ditinggalkan seseorang selama menjalankan amanah.

“Yang dikenang adalah legasi, kebijakan. Itu yang dikenang,” pungkasnya.


Senin, 16 November 2026

MENTERI PKP SIAPKAN GERAKAN GENTENGISASI NASIONAL DI JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR

JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperluas pelaksanaan Gerakan Gentengisasi Nasional sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) serta UMKM lokal.

"Program Gentengisasi merupakan arahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus membangkitkan sentra industri genteng rakyat di daerah. Setelah Jawa Barat, kita harus pastikan dulu persiapan di Jawa Tengah dan Jawa Timur berjalan matang, baik dari aspek teknis, aspek mutu, aspek jumlah, aspek hukum, dan tepat waktu agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat maupun pelaku UMKM," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Gerakan Gentengisasi di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari peluncuran Gerakan Gentengisasi Nasional di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang ditandai dengan pengiriman ratusan truk genteng ke sejumlah wilayah di Indonesia. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat, baik melalui program bedah rumah maupun pembangunan rumah subsidi, sekaligus memperkuat sentra industri genteng rakyat dan membuka peluang ekonomi bagi para perajin lokal.

Dalam rapat tersebut, Menteri Ara didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian PKP serta jajaran pimpinan tinggi dan pejabat terkait di lingkungan Kementerian PKP.

"Pembahasan difokuskan pada kesiapan kapasitas produksi, pemenuhan standar kualitas dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), kepastian jumlah pasokan, serta kelancaran rantai distribusi genteng dari sentra produksi IKM dan UMKM ke lokasi penerima manfaat," katanya.

Menteri PKP menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur beserta seluruh pemerintah kabupaten, perbankan daerah, serta pemangku kepentingan yang telah berpartisipasi dalam persiapan program tersebut. Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh aspek teknis, mutu, jumlah pasokan, distribusi, dan kepastian hukum agar pelaksanaan serta peluncuran program berjalan sesuai rencana.

Melalui kolaborasi antara Kementerian PKP, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perbankan daerah, dan pelaku IKM serta UMKM, Gerakan Gentengisasi Nasional diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas rumah masyarakat, tetapi juga memperkuat industri bahan bangunan lokal, memperluas kesempatan kerja, dan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

"Kementerian PKP berkomitmen memastikan pelaksanaan Gerakan Gentengisasi berjalan dengan prinsip tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan industri genteng rakyat di berbagai daerah," tandasnya.

Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K. menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pelaksanaan program tersebut, khususnya melalui penguatan sentra produksi genteng di Kebumen dan Jepara.

"Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap menyukseskan Gerakan Gentengisasi ini. Sentra-sentra perajin genteng kita, khususnya di Kebumen dan Jepara, sudah siap memproduksi sesuai standar yang ditetapkan. Kami akan memastikan aspek-aspek teknis agar tidak ada public complain. Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Menteri PKP," ujar Ahmad Luthfi.

Dari hasil pembahasan di wilayah Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Jepara tengah memfinalisasi kesiapan penyediaan sebanyak 614.514 keping genteng atau setara 169 truk. Seluruh genteng tersebut berasal dari perajin IKM lokal dan dipastikan memenuhi standar keandalan serta persyaratan sertifikasi yang ditetapkan.

"Pasokan genteng tersebut direncanakan didistribusikan ke 12 kabupaten/kota. Peluncuran Gerakan Gentengisasi di Jawa Tengah dijadwalkan pada 6 Desember 2026 dengan lokasi kegiatan di Kantor Bupati Kebumen dan Alun-Alun Jepara," ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong pendampingan kepada sentra industri genteng di Kabupaten Trenggalek agar kapasitas dan kualitas produksinya dapat memenuhi kebutuhan program nasional tersebut.

Peluncuran Gerakan Gentengisasi di Jawa Timur direncanakan pada 2 Desember 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memastikan kesiapan para perajin lokal dalam memenuhi kebutuhan pasokan sesuai standar kualitas yang ditetapkan.

"Jawa Timur menyambut baik sinergi bersama Kementerian PKP ini. Melalui sentra industri genteng di Kabupaten Trenggalek, kami terus mendorong pendampingan mutu dan kelayakan produksi para perajin lokal agar memenuhi standar keandalan. Kami memastikan kesiapan pasokan 800 ribu genteng dari Jawa Timur dapat terdistribusi secara efektif untuk mendukung program bedah rumah maupun pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat," ujar Emil.

Selain pelaksanaan Gerakan Gentengisasi, rangkaian kegiatan di kedua provinsi juga akan disinergikan dengan sejumlah program Kementerian PKP, meliputi bedah rumah, pembangunan rumah subsidi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, sertifikasi rumah gratis, serta program pembiayaan ultra mikro melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Untuk Provinsi Jawa Timur, persiapan difokuskan pada penyediaan 800.000 keping genteng berkualitas yang dipusatkan di Kabupaten Trenggalek. Pembahasan mencakup sinkronisasi jadwal peluncuran, verifikasi kelayakan IKM pemasok, pendampingan pemenuhan standar keandalan produk, serta pemetaan alokasi distribusi untuk mendukung program bedah rumah dan pembangunan rumah subsidi," terangnya.

Jumat, 13 November 2026

Mendagri Tito Raih Anugerah Penggerak Kesejahteraan dan Ekonomi Daerah

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima Anugerah Khusus Penggerak Kesejahteraan dan Ekonomi Daerah dari iNews Media Group. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upayanya dalam mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi, percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pemberian insentif fiskal bagi daerah berprestasi.

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, penghargaan tersebut dapat memacu semangat berbagai pihak untuk terus meningkatkan kinerja dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

“Penghargaan ini pernah kita juga lakukan sama-sama dan Kemendagri dalam program bersama, ini akan pasti akan memberikan semangat dan dorongan kepada rekan-rekan yang mendapatkan penghargaan," ujar Mendagri dalam acara Anugerah Penggerak Nusantara 2026 yang berlangsung di Studio iNews, Jakarta, Kamis (12/11/2026) malam.

Terkait pertumbuhan ekonomi daerah, Mendagri menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten mendorong pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Upaya tersebut dilakukan dengan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan investasi, mempercepat realisasi APBD, serta mendorong peningkatan ekspor daerah.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kemendagri secara rutin menggelar rapat koordinasi bersama kepala daerah dan kementerian/lembaga terkait. Salah satu fokusnya ialah mempercepat realisasi belanja daerah agar anggaran yang tersedia dapat segera dimanfaatkan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Kemendagri juga terus memperkuat pengendalian inflasi. Mendagri menjelaskan bahwa dirinya mendapat tugas dari Presiden untuk menjaga stabilitas harga di daerah melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi yang rutin dilaksanakan setiap minggu sejak September 2022.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah memantau perkembangan harga di seluruh daerah, memberikan apresiasi kepada daerah yang berhasil mengendalikan inflasi, serta mendorong intervensi terhadap daerah yang mengalami tekanan inflasi tinggi. Pemantauan tersebut dilakukan dengan memperhatikan tiga komponen inflasi, yakni volatile food atau komoditas pangan bergejolak, administered prices atau harga yang diatur pemerintah, serta core inflation atau inflasi inti.

"Nah ketiga ini, mulai sekarang teman-teman daerah pada paham. Apa saja unsur-unsur untuk membuat pertumbuhan ekonomi naik," tandasnya.

Lebih lanjut, Mendagri mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2026 yang mencapai 5,47 persen secara year-on-year (yoy) di tengah dinamika geopolitik global. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama melalui koordinasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam konteks tersebut, Kemendagri menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Pemda.

“Alhamdulillah dengan semua orkestrasi ini, kita bisa mencapai triwulan III, 5,47 persen. Dan di tengah situasi global, geopolitik yang sangat dinamis saat ini, yang sulit terhadap perang yang lain, angka di atas 5 itu sudah luar biasa,” ungkapnya.

Di samping berbagai upaya tersebut, Mendagri menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kunci kemajuan bangsa. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam yang melimpah perlu didukung SDM yang unggul, terdidik, dan terampil agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Dan saya selalu menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan kepala daerah ... kalau human capital tidak dimajukan, SDM-nya tidak unggul, terdidik, terlatih, menjadi tenaga yang terampil, Anda akan jadi penonton di kampung sendiri,” tegasnya.

Karena itu, Mendagri meminta Pemda memberikan perhatian terhadap pembangunan SDM, terutama melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan pendidikan vokasi. Ia meyakini penguatan kualitas SDM yang didukung kekayaan alam dapat menjadi modal besar bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Turut hadir pada kesempatan tersebut CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto.

Kamis, 12 November 2026

Kemenkes Tegaskan Komitmen "Sehat untuk Semua" di Hari Kesehatan Nasional ke-62

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Dante Saksono Harbuwono menekankan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Komitmen ini diserukan dalam Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 yang mengusung tema "Sehat untuk Semua" di Lapangan Upacara Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Kamis (12/11).

Wamenkes Dante menyampaikan bahwa peringatan tahun ini menjadi momentum penting untuk mengakselerasi transformasi sistem kesehatan nasional. Saat membacakan Sambutan Menteri Kesehatan, Wamenkes Dante menekankan tiga pijakan utama pembangunan kesehatan, yaitu mencegah sebelum sakit, mendekatkan pelayanan kesehatan yang lengkap, serta menjamin kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk menggeser fokus dari mengobati menjadi mencegah penyakit, pemerintah tengah mengakselerasi empat capaian strategis. Yang pertama, pada pilar pencegahan dan deteksi dini, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau lebih dari 114 juta warga di seluruh Indonesia, sekaligus mendeteksi lebih dari 8 juta kasus hipertensi dan diabetes tanpa gejala. Upaya ini diperkuat dengan penerapan sistem Nutri-Level untuk membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak, yang kini telah diadopsi oleh delapan merek minuman siap saji serta dilengkapi kalkulator gizi khusus bagi pelaku UMKM. 

Selanjutnya, terkait upaya pengentasan penyakit juga diperkuat melalui integrasi layanan CKG untuk penemuan kasus Tuberkulosis (TB) secara aktif. Sepanjang tahun ini, lebih dari 700 ribu kasus TB berhasil terdeteksi dan 90 persen di antaranya telah memulai pengobatan resmi demi mengejar target Indonesia Bebas TB 2030. 

Di sisi infrastruktur dan sumber daya manusia, pemerintah berencana membangun 2.000 Puskesmas baru serta merenovasi lebih dari 8.000 Puskesmas. Sebanyak 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah terpencil seperti Sumba Barat Daya, Kepulauan Anambas, dan Raja Ampat juga akan ditingkatkan statusnya menjadi Kelas C, dengan 21 di antaranya telah resmi beroperasi. 

Pemenuhan dokter spesialis turut dipercepat lewat program pendidikan berbasis rumah sakit yang diikuti oleh ratusan dokter spesialis muda dengan prioritas putra-putri daerah, didampingi penugasan ribuan tenaga kesehatan serta penyaluran beasiswa ke daerah terpencil. 

Jaminan pembiayaan kesehatan melalui JKN juga terus diperluas hingga mencakup 284 juta jiwa atau 98 persen dari total penduduk Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Wamenkes Dante menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para garda terdepan bangsa. 

"Penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan, dan kader kesehatan di seluruh pelosok tanah air, serta pemerintah daerah dan mitra pembangunan yang terus bergotong-royong menjaga kesehatan masyarakat," ujar Dante.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi kesehatan tidak sekadar dihitung dari banyaknya fasilitas yang dibangun atau jumlah warga yang diperiksa. Tolok ukur sejati dari kerja keras ini adalah semakin banyaknya masyarakat yang dapat menjalani hidup dengan sehat, produktif, dan berkualitas. 

"Inilah makna sesungguhnya dari Sehat untuk Semua. Indonesia yang kuat berawal dari rakyat yang sehat," tegasnya.

Melalui momentum ini, Kementerian Kesehatan mengajak masyarakat untuk menjadikan kebiasaan hidup sehat dan pemeriksaan rutin sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari.

Rangkaian HKN ke-62 dimeriahkan dengan berbagai kegiatan berbasis partisipasi masyarakat di 38 provinsi, mulai dari gerakan sejuta langkah sehat, pameran inovasi kesehatan, hingga edukasi sekolah sehat. Puncak perayaan HKN akan ditutup dengan pameran Health Innovation Festival (HAI Fest) di Balai Kartini, Jakarta, pada 15–17 November 2026.

Rabu, 11 November 2026

Kapolri Turun Langsung ke Yogyakarta, Pastikan Penanganan Situasi Berjalan dengan Baik

Yogyakarta  - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto turun langsung meninjau situasi di Yogyakarta pada Rabu (11/11/2026) dini hari. Bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kapolri mendatangi Gedung DPRD DIY untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan penanganan situasi berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolri melihat kondisi di sekitar Gedung DPRD DIY serta memantau perkembangan situasi setelah rangkaian aksi penyampaian pendapat yang berlangsung sejak Selasa (10/11/2026).

Kehadiran Kapolri di tengah situasi tersebut menjadi bentuk perhatian pimpinan Polri terhadap kondisi keamanan di wilayah DIY. Peninjauan langsung juga dilakukan untuk memastikan jajaran kepolisian mengambil langkah penanganan secara tepat dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan masyarakat.

Kapolri menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi perlu diurai secara jelas berdasarkan fakta melalui proses pemeriksaan dan pendalaman. Termasuk terhadap dugaan tindakan yang melibatkan penggunaan benda-benda berbahaya maupun perusakan fasilitas umum.

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Namun demikian, kebebasan tersebut juga perlu dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat lainnya serta menjaga keamanan dan ketertiban bersama.

Polda DIY bersama seluruh unsur terkait terus melakukan langkah-langkah pengamanan dan pemantauan guna memastikan situasi di Yogyakarta tetap terkendali. Masyarakat diharapkan tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta turut menjaga suasana yang aman dan kondusif.
Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polda DIY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Yogyakarta agar tetap aman, damai, dan menjadi rumah yang nyaman bagi siapa pun.

Selasa, 10 November 2026

Peringati Hari Pahlawan di Magelang, Menhan Tinjau Kesiapan Yonif TP 446/Satria Dipoyudo, Tekankan Pengabdian kepada Rakyat

Magelang, Jawa Tengah – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau kesiapan Marshalling Area Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 446/Satria Dipoyudo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa (10/11/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan satuan, baik dari aspek personel, sarana prasarana, maupun dukungan operasional, dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Yonif TP sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan negara.

Kunjungan kerja Menhan diawali dengan pertemuan silaturahmi bersama Bupati Magelang Grengseng Pamuji beserta jajaran Pemerintah Daerah, yang dilanjutkan dengan penerimaan paparan satuan dari Danyonif TP 446/Satria Dipoyudo mengenai kesiapan pangkalan serta kelengkapan operasional prajurit. Usai paparan, Menhan RI melakukan peninjauan lokasi Marshalling Area kesatrian dan memberikan pengarahan langsung di hadapan ratusan prajurit Yonif TP 446/Satria Dipoyudo.

Dalam pengarahannya yang bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa Magelang memiliki nilai historis militer yang sangat kuat bagi TNI Angkatan Darat. Magelang merupakan tempat lahir, tumbuh, dan purnabakti bagi banyak pahlawan serta sesepuh pimpinan TNI. “Magelang ini adalah kota historis militer. Banyak pahlawan bangsa lahir dan berjuang di tanah ini, seperti Pangeran Diponegoro. Begitu banyak perwira dan sesepuh TNI AD yang lahir, mengabdi, hingga pensiun di Magelang. Dengan semangat Hari Pahlawan, kalian sebagai prajurit muda harus menunjukkan semangat pengabdian dan rela berkorban demi rakyat di sekitarmu guna mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi mereka!” tegas Menhan Sjafrie.

Menhan juga mengingatkan fungsi ganda Yonif TP sebagai satuan tempur sekaligus satuan teritorial pembangunan. Prajurit dituntut untuk menguasai kualifikasi tempur seperti, mahir menembak, bela diri, dan patroli, sekaligus siap bergerak membantu masyarakat melalui kegiatan teritorial pembangunan, penanggulangan bencana alam, serta perbantuan fasilitas sosial. “Kalian lahir dari rakyat, dibiayai oleh rakyat, dan kelak saat pensiun akan kembali menjadi rakyat. Oleh karena itu, gunakan masa pengabdianmu untuk membalas jasa rakyat! Dilarang keras menyakiti hati rakyat, carilah jalan untuk selalu menolong dan mengatasi kesulitan warga di sekelilingmu,” pungkas Menhan.

Saat kunjungan kerja ke Magelang Jawa Tengah, Menhan didampingi oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan), Panglima Kodam (Pangdam) IV/Diponegoro, serta jajaran pejabat utama Kemhan dan TNI AD.

Senin, 09 November 2026

Kemenkeu Mengajar ke-11 Hadir di 372 Sekolah, Libatkan 7.878 Relawan

Jakarta, 9 November 2026 – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menyelenggarakan Kemenkeu Mengajar pada Senin (9/11). Memasuki penyelenggaraan ke-11, kegiatan yang mengusung tema “Uang Kita untuk Generasi Hebat Indonesia, dari Kelas Menuju Dunia” ini melibatkan 7.878 relawan yang mengajar di 372 sekolah, mencakup 153 kota/kabupaten di 37 provinsi di Indonesia serta 8 kota di luar negeri yaitu di Tokyo, Melbourne, Perth, New York, Boston, Cardiff, Birmingham, dan Singapura.

Kemenkeu Mengajar merupakan kegiatan kerelawanan yang diselenggarakan selama satu hari mengajar dengan melibatkan pegawai Kemenkeu, pegawai Special Mission Vehicle (SMV), serta mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN). Para relawan menjalankan peran sebagai pengajar, fasilitator, dan dokumentator untuk berbagi ilmu, pengalaman, serta inspirasi kepada para siswa.

Pada penyelenggaraan tahun ini, kegiatan ini menjangkau berbagai jenjang dan jenis pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sekolah luar biasa (SLB), Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN). Pembelajaran dilaksanakan secara interaktif dengan menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga mereka dapat mengenal tugas dan peran Kemenkeu serta memahami pengelolaan keuangan negara.

Melalui tema “Dari Kelas Menuju Dunia”, Kemenkeu Mengajar ke-11 menekankan bahwa langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh di ruang kelas dapat menjadi bekal untuk meraih masa depan. Kegiatan ini juga mengingatkan pentingnya menggunakan ilmu dan keberhasilan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Dengan demikian, pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas diharapkan tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berkontribusi bagi masyarakat.

Sebagai bentuk keteladanan dan kedekatan dengan generasi muda, Menteri Keuangan Suahasil Nazara turut hadir mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menkeu memperkenalkan fungsi uang, sumber penerimaan negara, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada para siswa. Para siswa juga diajak memahami bagaimana APBN dikelola dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat.

“APBN itu harus bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat. Yang kedua, APBN-nya itu harus bisa melindungi masyarakatnya,” jelas Menkeu.

Selain Menteri Keuangan, tiga Wakil Menteri Keuangan turut berpartisipasi sebagai pengajar di sekolah yang berbeda. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Semarang, Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman hadir di SMA Taruna Nusantara Kampus Magelang, sedangkan Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman mengajar di SMA 1 Sungai Puar, Bukittinggi. Kehadiran para pimpinan Kemenkeu tersebut memperluas ruang dialog antara pengelola keuangan negara dan generasi penerus bangsa.

Menkeu mengapresiasi partisipasi seluruh pegawai Kemenkeu yang telah terlibat dalam Kemenkeu Mengajar ke-11. Menurutnya, kegiatan ini merupakan kesempatan bagi para pegawai untuk memperkenalkan pekerjaan dan peran Kemenkeu kepada para pelajar serta menjelaskan hubungan Kemenkeu dengan masyarakat dan ekosistem pendidikan. Menkeu juga berharap seluruh pegawai mengikuti kegiatan ini dengan senang dan bangga, serta terus menyampaikan pengelolaan keuangan negara secara kredibel kepada masyarakat.

“Saya berharap seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang mengikuti kegiatan ini melakukannya dengan senang dan bangga, serta memiliki kesadaran bahwa kita menjaga keuangan negara dengan terus menyampaikannya secara kredibel kepada seluruh masyarakat,” ungkap Menkeu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Kemenkeu Mengajar diselenggarakan dengan semangat “Dari Kami, untuk Negeri”. Kegiatan kerelawanan ini diselenggarakan secara mandiri, tanpa memungut biaya dari sekolah peserta dan tanpa menggunakan dana APBN. Para relawan mendedikasikan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk mendukung pendidikan serta membuka wawasan generasi muda.

Kemenkeu menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan, sekolah, dan pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kemenkeu Mengajar ke-11. Melalui kegiatan ini, Kemenkeu berharap para pelajar semakin mengenal tugas dan peran Kemenkeu, memahami pengelolaan keuangan negara, serta memiliki wawasan mengenai peran APBN dalam mendukung kehidupan masyarakat.