Kinerja Nonmigas Kokoh, Neraca Perdagangan Indonesia Januari–Mei 2026 Catatkan Surplus USD 4,03 Miliar

Jakarta, 2 Juli 2026 – Kinerja perdagangan luar negeri Indonesia tetap menunjukkan ketahanan pada lima bulan pertama 2026. Meskipun neraca perdagangan Mei 2026 mencatatkan defisit sebesar USD 1,61 miliar akibat peningkatan defisit sektor migas, secara kumulatif periode Januari–Mei 2026 Indonesia masih membukukan surplus sebesar USD 4,03 miliar. Surplus tersebut ditopang oleh surplus perdagangan nonmigas sebesar USD 16,31 miliar yang mampu mengimbangi defisit migas sebesar USD 12,28 miliar.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, kinerja perdagangan nonmigas masih menjadi fondasi utama perdagangan luar negeri Indonesia. "Meskipun neraca perdagangan Mei 2026 defisit, namun secara kumulatif, kinerja perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus. Ini membuktikan kinerja perdagangan nonmigas Indonesia masih tetap kokoh di tengah tantangan global," ujar Mendag Busan.

Pada Mei 2026, defisit perdagangan terutama dipengaruhi meningkatnya defisit sektor migas yang mencapai USD 3,76 miliar. Defisit tersebut berasal dari hasil minyak sebesar USD 3,40 miliar dan minyak mentah sebesar USD 0,70 miliar, sementara perdagangan gas alam masih mencatatkan surplus USD 0,35 miliar.

Di tengah tekanan pada sektor migas, perdagangan nonmigas tetap membukukan surplus USD 2,15 miliar pada Mei 2026. Tiga komoditas penyumbang surplus terbesar adalah bahan bakar mineral (HS 27) senilai USD 2,54 miliar, lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) sebesar USD 2,21 miliar, serta besi dan baja (HS 72) sebesar USD 1,38 miliar.

Secara kumulatif Januari–Mei 2026, surplus nonmigas terutama disumbang oleh komoditas lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) senilai USD 13,92 miliar, bahan bakar mineral (HS 27) sebesar USD 10,88 miliar, dan besi serta baja (HS 72) sebesar USD 7,09 miliar. Dari sisi mitra dagang, Amerika Serikat menjadi penyumbang surplus nonmigas terbesar dengan nilai USD 8,47 miliar, diikuti India sebesar USD 5,34 miliar, dan Filipina sebesar USD 3,42 miliar.

Impor Barang Modal Tumbuh Seiring Peningkatan Aktivitas Produksi

Pada Mei 2026, nilai impor Indonesia tercatat sebesar USD 24,81 miliar, turun 1,59 persen dibandingkan April 2026 (MtM), namun meningkat 22,16 persen dibandingkan Mei 2025 (YoY). Penurunan bulanan terjadi seiring melemahnya impor migas maupun nonmigas.

Mendag Busan menjelaskan, pelemahan impor pada Mei 2026 terutama berasal dari penurunan impor barang konsumsi sebesar 8,42 persen dan bahan baku/penolong sebesar 5,72 persen dibandingkan bulan sebelumnya (MtM). Sebaliknya, impor barang modal meningkat signifikan sebesar 21,12 persen (MtM).

"Kenaikan impor barang modal mencerminkan menguatnya aktivitas investasi dan kapasitas produksi nasional. Hal ini diharapkan dapat mendukung peningkatan daya saing industri serta ekspor Indonesia ke depan," ujar Mendag Busan.

Selama Januari–Mei 2026, nilai impor Indonesia mencapai USD 111,33 miliar atau tumbuh 15,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (CtC). Kenaikan tersebut ditopang impor migas sebesar 27,89 persen dan nonmigas sebesar 13,16 persen (CtC).

Berdasarkan golongan penggunaan barang (BEC), seluruh komponen impor mengalami pertumbuhan, yakni barang modal sebesar 17,53 persen, barang konsumsi 17,05 persen, dan bahan baku/penolong 14,41 persen (CtC). 

Sementara berdasarkan komoditas, peningkatan impor nonmigas tertinggi terjadi pada kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) yang melonjak 808,56 persen, diikuti garam, belerang, batu dan semen (HS 25) sebesar 73,94 persen, bijih logam, terak dan abu (HS 26) sebesar 58,63 persen, bahan bakar mineral (HS 27) sebesar 40,48 persen, serta berbagai produk kimia (HS 38) sebesar 34,94 persen (CtC).

Dari sisi negara asal, impor nonmigas Indonesia masih didominasi Tiongkok, Jepang, dan Australia dengan kontribusi gabungan mencapai 52,68 persen. Sementara itu, pertumbuhan impor nonmigas tertinggi berasal dari Meksiko yang meningkat 247,36 persen, Perancis 193,63 persen, dan Spanyol 88,33 persen (CtC).

Hari Bhayangkara ke-80, Polri Tegaskan Komitmen Pengabdian melalui Tema “Polri untuk Masyarakat”

Bogor – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (1/7). Mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, peringatan tahun ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, usia ke-80 bukan sekadar perjalanan waktu bagi institusi Polri, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Hari Bhayangkara ke-80 memiliki makna yang sangat penting. Delapan puluh tahun bukan sekadar perjalanan usia sebuah institusi, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Momentum ini menjadi refleksi untuk memperteguh semangat dan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum yang berkeadilan,” ujar Johnny.

Menurutnya, melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polri terus memperkuat transformasi menuju institusi kepolisian yang modern, profesional, transparan, dan semakin dipercaya masyarakat.

Johnny menegaskan bahwa tema “Polri untuk Masyarakat” dipilih karena masyarakat merupakan kekuatan utama Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Tema ‘Polri untuk Masyarakat’ sangat relevan karena kami menyadari bahwa kekuatan sejati Polri adalah masyarakat. Oleh karena itu, orientasi kepada masyarakat menjadi komitmen dalam setiap pelaksanaan tugas, baik pelayanan publik, perlindungan, pengayoman, maupun penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya.

Ia menambahkan, Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh insan Bhayangkara untuk terus menghadirkan Polri yang semakin profesional, humanis, dan adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan keamanan yang terus berkembang.

Kementerian PANRB Kawal Transformasi Digital Bansos Menuju Operasional Nasional

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mengawal transformasi digital bantuan sosial agar hasil piloting yang telah berjalan tidak berhenti pada tahap uji coba, tetapi dapat ditransisikan menjadi sistem nasional yang berkelanjutan dan terintegrasi. Hal tersebut disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Rapat Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menteri Rini menyampaikan bahwa pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial di 42 kabupaten/kota, dengan penambahan 1 kota, yaitu Kota Batam, serta 1 provinsi, yaitu Bali, telah memberikan pembelajaran penting terkait percepatan proses dan penguatan transparansi penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan agar transformasi digital tersebut dapat berlanjut secara sistematis melalui penguatan regulasi, penataan proses bisnis, kesiapan teknologi digital, serta interoperabilitas data.

“Transformasi digital bantuan sosial tidak berhenti pada inovasi, tetapi menjadi sistem yang kokoh dan berkelanjutan. Uji coba telah memberi kita bukti, dan sekarang saatnya memastikan keberlanjutannya melalui kebijakan, tata kelola, dan kolaborasi yang solid,” ujar Menteri Rini.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah fokus tindak lanjut yang perlu dikawal bersama menuju operasional nasional. Pertama, penguatan tata kelola dan kelembagaan melalui penguatan organisasi pengelola portal perlindungan sosial, penegasan peran lintas kementerian/lembaga/daerah, hingga penguatan kelembagaan pelaksana pemerintah digital sebagai strategi penguatan GovTech. Kedua, penguatan kebijakan dan regulasi melalui revisi sejumlah aturan pendukung, termasuk percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital.

Selain itu, transformasi juga dilakukan melalui penyederhanaan proses bisnis penyaluran bantuan sosial dari sembilan tahapan menjadi tiga tahapan utama, serta penguatan standardisasi dan interoperabilitas data, pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI), dan penguatan keamanan siber. Portal perlindungan sosial juga perlu dipastikan siap secara teknis untuk beroperasi pada skala nasional.

Dalam percepatan implementasi di daerah, Menteri Rini juga menekankan pentingnya dukungan aktor-aktor lapangan agar proses pendataan berjalan lebih efektif, termasuk pada kelompok rentan. "Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peran agen di lapangan dan, bila diperlukan, melibatkan ASN untk membantu akselerasi proses pengisian serta pemutakhiran data," tambahnya.

Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi hambatan teknis sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat terjangkau dalam proses transformasi perlindungan sosial. Ia juga mengingatkan perlunya komunikasi publik yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat.

“Edukasi publik harus diperkuat agar masyarakat memahami tahapan pendataan, kanal resmi yang digunakan, serta memastikan bahwa seluruh proses tersebut tidak dipungut biaya. Dengan begitu, risiko penyalahgunaan informasi maupun potensi penipuan dalam proses pendataan dapat diminimalkan,” tutur Menteri Rini.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan dukungannya terhadap langkah percepatan transformasi digital pemerintah, khususnya pada aspek perlindungan sosial berbasis digital yang saat ini diperluas implementasinya ke berbagai daerah. “Kementerian Dalam Negeri akan terus mengoordinasikan pemerintah daerah agar percepatan transformasi digital pemerintah dapat berjalan optimal melalui kolaborasi lintas instansi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa perluasan piloting di 43 kabupaten/kota merupakan langkah penting menuju implementasi nasional transformasi digital bantuan sosial. “Kita sekarang piloting di 43 kabupaten dan kota. Dalam bulan Juli akhir kita akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh lagi untuk memastikan launching secara nasional di bulan Oktober,” ujarnya.

Luhut juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian/lembaga, penguatan keamanan data, serta pemanfaatan teknologi digital dan artificial intelligence (AI) untuk mendukung layanan publik yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Ke depan, Kementerian PANRB bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah akan terus mengawal transisi hasil piloting menuju operasional nasional secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut guna mewujudkan layanan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Kementerian PKP Alokasikan Bedah 1.810 Rumah Tidak Layak di Jakarta Pusat

Jakarta Pusat – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi usulan bedah rumah/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026), sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas nasional tersebut.

Pada tahun 2026, alokasi Program BSPS untuk Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan menjadi 10.000 unit, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 158 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.700 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir.

Sebaran alokasi tersebut meliputi Jakarta Barat sebanyak 2.443 unit, Jakarta Utara 1.827 unit, Jakarta Pusat 1.810 unit, Jakarta Timur 1.810 unit, Jakarta Selatan 1.810 unit, dan Kepulauan Seribu 300 unit. Khusus di Jakarta Pusat, alokasi BSPS mencapai 1.810 unit. Hingga saat ini telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap 614 unit yang tersebar di 8 kecamatan dan 35 kelurahan.

Sementara di Kelurahan Kebon Sirih terdapat 10 Calon Penerima Bantuan (CPB) dan di Kecamatan Menteng sebanyak 27 unit. Seluruh usulan tersebut diajukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Menteri PKP kembali mengingatkan bahwa pelaksanaan Program BSPS harus berlangsung cepat, tepat sasaran, dan tidak dipungut biaya kepada masyarakat. "Ini perintah Presiden Prabowo, karena Jakarta istilahnya etalasenya Indonesia, jadi untuk Pak Wakil Wali Kota tolong dibantu ya Pak karena kita sudah mengalokasikan sekitar 10.000 unit untuk Jakarta," tegasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Menteri PKP mengunjungi rumah dua calon penerima bantuan, yakni Supendi (64) yang bekerja sebagai pedagang serta Raffles (61) yang berprofesi sebagai penjual sate Padang. Berdasarkan hasil verifikasi, kondisi kedua rumah tersebut mengalami kerusakan berat dan memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan BSPS. Pelaksanaan pekerjaan dijadwalkan berlangsung mulai 30 Juni hingga 30 Agustus 2026.

"Presiden Prabowo dan DPR RI sudah setuju dengan program bedah rumah sebanyak 400.000 unit di tahun ini dan tentunya kita harus bekerja dengan cepat dan tepat untuk merealisasikan program ini karena BSPS ini sangat menyentuh rakyat secara langsung," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP menegaskan pentingnya legalitas lahan bagi calon penerima bantuan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Kementerian PKP akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencari solusi terbaik terhadap persoalan legalitas lahan sehingga program BSPS dapat dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eril Lumbun menyatakan, Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap status legalitas lahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan Program BSPS di wilayah Jakarta.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Staf Khusus Menteri Novelin Silalahi, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Anggoro Putro, Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Musrifah, Kepala Pusat Pengembangan SDM Irianto Sirait, Kepala Balai P3KP Jawa I Elias Wijaya Panggabean, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eril Lumbun beserta jajaran, serta Lurah Kebon Sirih

Buka Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026, Presiden Prabowo Ajak Kampus Jadi Motor Kemandirian Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Jumat, 26 Juni 2026. Acara diawali dengan laporan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto yang menyampaikan bahwa Sarasehan Kebangsaan tahun ini diikuti lebih dari 2.600 peserta.

“Kami melaporkan bahwa Sarasehan Kebangsaan hari ini diikuti lebih dari 2.600 peserta yang terdiri atas 219 rektor, 44 direktur perguruan tinggi vokasi, enam ketua perguruan tinggi, 1.596 dosen, ilmuwan serta para peneliti termasuk dari BRIN sejumlah 300 peneliti. Kemudian lebih dari 635 mitra kolaborasi perguruan tinggi dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,” ujar Menteri Brian.

Menteri Brian menjelaskan bahwa Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia merupakan inisiatif Presiden Prabowo yang pertama kali diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Agustus 2025 yang lalu. Menurutnya, penyelenggaraan Sarasehan Kebangsaan tahun ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan utama dalam pembangunan nasional.

“Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa,” ungkap Menteri Brian.

Menteri Brian juga menegaskan bahwa tema “Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia” selaras dengan arah pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama seluruh perguruan tinggi terus memperkuat peran kampus sebagai mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi berbasis riset dan inovasi.

“Di bawah arahan Bapak Presiden, pemerintah terus bergerak cepat dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional. Dalam semangat tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama seluruh kampus memperkuat peran Perguruan Tinggi sebagai mitra strategis pemerintahan,” ucap Menteri Brian.

Sementara itu dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum yang mempertemukan para guru besar, akademisi, peneliti, dan pemimpin perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Kepala Negara menilai bahwa perguruan tinggi memiliki peran sentral dalam mendorong kemajuan bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Saya selalu berpendapat bahwa para guru besar adalah orang-orang yang terpintar dari sebuah negara. Jadi, kalau negara mau bangkit, negara mau maju, memang harus dimanfaatkan atau digerakan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus, dari universitas,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa hormat dan kebanggaannya dapat kembali berdialog langsung dengan para pemimpin perguruan tinggi dalam forum nasional tersebut. Kepala Negara menyebut pertemuan ini menjadi kali keempat dirinya bertatap muka dengan para rektor sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Hari ini kita bisa hadir pada acara Sarasehan Kebangsaan dengan tema Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia dalam rangka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia. Ini adalah kehormatan yang besar bagi saya untuk bisa bertemu bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Saya pernah bertatap muka dengan para rektor dari seluruh Indonesia, dan ini adalah keempat kalinya saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dua kali di Istana Merdeka, satu kali di ITB,” tutur Presiden.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para menteri kabinet Merah Putih, Jaksa Agung S.T. Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Di Tengah Ketidakpastian Global, Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Terjaga

Di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, Indonesia terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui penguatan fundamental ekonomi, peningkatan investasi, perluasan akses pasar ekspor, serta penguatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

“Di tengah situasi global yang penuh tantangan, indikator makro ekonomi Indonesia masih menunjukkan kinerja yang kuat. Berbagai tantangan yang kita hadapi dapat diatasi karena fundamental ekonomi nasional tetap terjaga dengan baik,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat menyampaikan keynote speech dalam Indonesia Financial Summit 2026 di Jakarta, Kamis (25/06).

Dalam kesempatan tersebut, Sesmenko Susiwijono menyampaikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 5,61%, inflasi Mei 2025 sebesar 3,08% masih berada dalam sasaran, indeks keyakinan konsumen berada di level optimistis, PMI manufaktur kembali berada di level ekspansi pada level 50, cadangan devisa mencapai USD144,9 miliar atau setara 5,6 bulan impor, dan realisasi investasi pada triwulan I hampir mencapai Rp500 triliun.

Oleh karena itu, Pemerintah terus mengoordinasikan berbagai sektor prioritas dan inisiatif strategis guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai langkah tersebut meliputi peningkatan investasi dan kemudahan berusaha, penguatan sektor prioritas nasional, pengembangan ekonomi digital, hilirisasi industri, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, Pemerintah juga terus memperluas akses pasar internasional melalui penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan dan kerja sama ekonomi, antara lain Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA), serta sejumlah perjanjian lainnya dengan negara dan kawasan strategis. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing produk nasional sekaligus membuka peluang ekspor yang lebih besar bagi dunia usaha Indonesia.

Dari sisi investasi, Pemerintah terus mendorong perbaikan iklim usaha melalui deregulasi dan debottlenecking berbagai hambatan investasi serta penyempurnaan sistem layanan perizinan berusaha. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan realisasi investasi, memperluas penciptaan lapangan kerja, dan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program vokasi dan magang yang bertujuan menjembatani kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja sekaligus memperkuat daya saing nasional di tengah perubahan ekonomi global yang semakin dinamis.

Dalam forum tersebut, Sesmenko Susiwijono turut menjelaskan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang bertujuan memastikan devisa hasil ekspor dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Melalui kebijakan tersebut, devisa hasil ekspor dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan diwajibkan masuk ke sistem keuangan Indonesia guna memperkuat likuiditas valas domestik, menjaga stabilitas nilai tukar, memperkuat cadangan devisa, serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Menurut Sesmenko Susiwijono, kebijakan DHE SDA bukan merupakan kebijakan baru, melainkan penguatan dari kebijakan yang telah berjalan sebelumnya. Pemerintah berharap optimalisasi pengelolaan devisa hasil ekspor dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global.

“Fundamental ekonomi kita sebenarnya sangat kuat. Kalau sekarang ada permasalahan terkait trust atau kepercayaan investor, maka kita perlu bersama-sama menjelaskan kondisi yang sebenarnya dan membangun optimisme terhadap perekonomian Indonesia ke depan,” pungkas Sesmenko Susiwijono.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya yakni Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Farid Azhar Nasution, Founder & CEO The Iconomics Brams S. Putro, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar, Chief Economist Perbanas Winang Budoyo, Pemimpin Redaksi The Iconomics Arif Hatta, serta para pelaku industri jasa keuangan, akademisi, mahasiswa, dan pemangku kepentingan terkait. 

Swasembada Pangan Dikebut, Zulhas Cuma Butuh Rapat 3 Kali, Ini Hasilnya

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan sejumlah langkah yang menjadi kunci keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras, bahkan lebih cepat dari target yang ditetapkan sebelumnya.

Menurut dia, keberhasilan tersebut diperoleh melalui serangkaian kebijakan yang berpihak kepada petani, mulai dari penyederhanaan aturan pupuk hingga kenaikan harga gabah.

Zulhas mengatakan, kebijakan swasembada pangan menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan upaya mengoreksi pendekatan selama puluhan tahun yang cenderung mengandalkan impor ketika pasokan dalam negeri kurang.

"Oleh karena itu, kebijakan pokoknya Bapak Presiden adalah kita harus swasembada pangan, karena swasembada itu kedaulatan, kedaulatan itu kehormatan," kata Zulhas dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia, Selasa (23/6/2026).

Ia menjelaskan, langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah membenahi tata kelola pupuk bersubsidi. Dari hasil evaluasi, penyerapan pupuk selama ini rendah karena proses birokrasi yang berbelit.

"Kita lihat pupuk, ya. Pupuk kita pelajari, datang Dirut Pupuk Indonesia, paparan, ternyata penggunaan pupuk terserap hanya 6 juta ton. Setelah paparan saya lihat aturannya rumit, bertele-tele, berputar-putar sehingga pupuk terserap hanya 6 juta ton," ujarnya.

Zulhas menuturkan, pemerintah akhirnya memangkas aturan distribusi pupuk dari 145 aturan menjadi hanya tiga aturan. Setelah Presiden menerbitkan Peraturan Presiden, pupuk dapat tersedia sebelum musim tanam dimulai.

"Saya rapatkan di sini tiga kali, kita pangkas dari 145 aturan tinggal tiga aturan," ucap dia.

Dampaknya, penyerapan pupuk pada 2025 meningkat menjadi 9,55 juta ton atau naik sekitar 58% dibanding sebelumnya.

"Presiden langsung kasih Peraturan Presiden, ya, jalan di bulan Desember. Januari pupuk sudah ada sebelum tanam. Dan tahun 2025 terserap 9,55 juta ton. Jadi naik kira-kira 58%," ujar Zulhas.

Ia menyebut peningkatan penggunaan pupuk tersebut berkontribusi pada kenaikan produktivitas sekitar 7%-8%.

"Nah akibat pupuk bagus, keberpihakan kepada petani, rantainya kita perbaiki, aturan-aturan kita perbaiki, ya, pupuk terserap sembilan setengah itu sudah meningkatkan produktivitas kira-kira 7% sampai 8%," katanya.

Selain pupuk, pemerintah juga membenahi sektor irigasi yang selama ini dinilai menjadi salah satu penghambat peningkatan produksi pangan nasional. Berdasarkan evaluasi pemerintah, luas sawah Indonesia mencapai sekitar 7,4 juta hektare, namun luas tanamnya baru sekitar 10 juta hektare.

"Kita pelajari apa masalahnya, oh irigasi," ujar Zulhas.

Karena itu, pemerintah mengubah aturan agar perbaikan irigasi dapat langsung ditangani pemerintah pusat tanpa terkendala pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat.

"Nah ini kita mengajukan Perpres, dirubah bahwa luas berapa pun irigasi bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat. Presiden cepat langsung keluarkan Perpres, anggaran PU dialihkan (beberapa) untuk menyelesaikan irigasi," sebutnya.

Jurus berikutnya adalah meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan harga gabah. Pemerintah memutuskan harga acuan pembelian (HAP) gabah ditetapkan Rp6.500 per kilogram (kg) tanpa syarat kadar air yang sebelumnya kerap menjadi celah permainan harga di tingkat petani.

"Kita putuskan gabah naik ke Rp6.500 any quality. Tidak pakai catatan kadar air 14-18. Pokoknya panen beli Rp6.500 per kg, titik," kata Zulhas.

Menurutnya, kebijakan tersebut berhasil meningkatkan minat petani untuk menanam padi, karena keuntungan yang diperoleh menjadi lebih baik.

"Akhirnya Alhamdulillah 2025, gabah sampai sekarang ini, tidak ada lagi yang di bawah Rp6.500 (per kg). Rata-rata harga gabah sudah Rp6.500 (per kg) ke atas," ujarnya.

Zulhas menyebut kombinasi kebijakan pupuk dan harga gabah telah memberikan tambahan produksi yang signifikan. Ditambah kondisi musim yang mendukung serta penggunaan pompa air untuk mengantisipasi kekurangan air, Indonesia mencatat surplus beras pada 2025 hingga 4,2 juta ton.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia tidak lagi mengimpor beras pada 2025. "Jadi kita tidak impor beras lagi 2025, tapi kita punya stok kelebihan 4,2 juta ton," sebut dia.

Ke depan, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga agar swasembada beras tetap berkelanjutan. Salah satunya melalui program cetak sawah baru di sejumlah daerah seperti Merauke, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan.

"Kita cetak sawah baru, ada di Merauke yang diributkan itu. Itu baru mau cetak ya, baru cetak sawahnya. Ada juga Pak Mentan (Menteri Pertanian Amran Sulaiman) cetak di Kalimantan Tengah, ada di Sumatra Selatan," kata Zulhas.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan agar tidak dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan maupun industri.

"Jadi yang sudah lahan berkelanjutan itu, tidak boleh lagi lahan ini diubah menjadi apapun, mau itu rumah, pabrik. Tidak boleh lagi," tegasnya.

Pemerintah juga menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengembangkan varietas dan bibit unggul, guna meningkatkan produktivitas padi di masa mendatang.

"Kami kerjasama dengan BRIN. Jadi kita ingin agar pengembangan varietas baru, bibit-bibit baru, agar produktivitas padi kita itu jauh meningkat dibanding sebelumnya," pungkas dia.