Menteri PANRB Dukung IPDN Perkuat Mobilitas ASN ke Pelosok Daerah

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melakukan audiensi dengan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (25/03/2025). Pertemuan ini membahas terkait transformasi tata kelola IPDN.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Rini mengatakan IPDN saat ini memainkan peran yang sangat strategis sebagai garda depan pembentukan karakter dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan, khususnya pemerintah daerah.

"Kami menyambut baik kehadiran Bapak Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) beserta jajarannya dan sangat terbuka untuk berbagi dalam upaya mencetak sumber daya aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tangguh, dan berintegritas," ujar Menteri Rini.

Menteri Rini menjelaskan, dalam dinamika birokrasi modern, keberadaan lulusan IPDN sangat vital dalam menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks dan berbasis kinerja.

Pemerintah pusat dan daerah menilai lulusan IPDN siap untuk langsung terjun ke sistem pemerintahan dan mengelola layanan publik secara profesional. Dalam hal ini, lulusan IPDN berperan sebagai agent of change di daerah, terutama dalam mendorong perbaikan layanan publik, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, dan digitalisasi pemerintahan kecamatan dan desa.

Ke depannya, lanjutnya, distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lulusan IPDN diharapkan terus memperhatikan prinsip afirmatif bagi daerah-daerah yang masih kekurangan SDM berkualitas. Ini menjadi bagian dari arah kebijakan satu data ASN dan talent management nasional yang sedang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PANRB.

"Sebagaimana kita ketahui, transformasi birokrasi bukan hanya terkait penataan tata kelola dan kelembagaan, tapi juga terkait kesiapan SDM, khususnya mengenai keadilan spasial – bagaimana kualitas ASN dapat tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal)," ungkapnya.

Selain itu, IPDN diharapkan dapat terus mengembangkan kurikulum dan pola pengajaran yang adaptif terhadap dinamika digitalisasi, perubahan sosial, dan tantangan global serta kolaborasi dengan kementerian/lembaga, sektor swasta, dan institusi internasional.

Hal ini bertujuan agar lulusan IPDN tetap relevan dan unggul untuk bersaing tidak hanya secara administratif, tetapi juga di level kompetensi digital, kemampuan memimpin perubahan, dan menghadirkan inovasi layanan publik yang inklusif.

"Kami di Kementerian PANRB berkomitmen untuk terus mendukung penguatan kelembagaan dan peran IPDN sebagai center of excellence pendidikan PNS. Kami percaya bahwa dengan sinergi yang kuat antara IPDN dan instansi pemerintah, kita bisa bersama-sama membangun birokrasi yang tidak hanya melayani, tetapi juga memberdayakan masyarakat," imbuhnya.

Menteri Rini berharap IPDN dapat terus menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori pemerintahan, tetapi juga siap menghadirkan solusi nyata di lapangan – dari Papua hingga Aceh, dari desa terpencil hingga kota metropolitan.

Kembali Digelar, KIPP 2025 Usung Semangat Berdampak Untuk Kesejahteraan Masyarakat

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2025. Mengusung semangat "Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak Untuk Kesejahteraan Masyarakat," pendaftaran kompetisi ini akan dimulai pada 8 April 2025 melalui tautan https://sinovik.menpan.go.id/

"Dalam kesempatan yang baik ini, saya secara resmi membuka KIPP 2025. Kami mengajak kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN untuk mengikutkan inovasi pelayanan publik terbaiknya," ujar Menteri PANRB Rini Widyantini di Jakarta, Senin (24/03/2025).

Menteri Rini menambahkan, Kementerian PANRB terus mendorong terciptanya pelayanan publik yang adaptif dan beriorientasi pada masyarakat. Salah satunya dengan melakukan pembinaan inovasi melalui KIPP yang diikuti oleh instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. Penyelenggaraan kompetisi ini juga sebagai upaya mendorong pencapaian target Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Penyelenggaraan KIPP 2025 merupakan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian target Asta Cita dan menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika global," tuturnya.

Menurutnya, keberhasilan inovasi untuk mentransformasi pelayanan publik, tidak hanya dengan menghadirkan teknologi baru, tetapi juga dengan perubahan mindset penyelenggara  pelayanan publik.

Sebagai informasi, penyelenggaraan KIPP ini diatur melalui Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021 tentang tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD. KIPP telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan diikuti oleh 460 instansi pemerintah.

"Penyelenggaraan KIPP telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui inovasi pada berbagai bidang seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan," ungkap Menteri Rini.

Diharapkan KIPP 2025 menjadi ajang untuk berbagi inspirasi, mendorong kolaborasi, dan mempercepat transformasi pelayanan publik. Untuk itu, Menteri Rini mengajak seluruh instansi berpartisipasi untuk mengirimkan inovasi terbaiknya.

"Mari bersama kita wujudkan birokrasi yang semakin inovatif, berdampak, dan melayani dengan sepenuh hati," tutur Rini.

Sembilan Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Didaftarkan ke UNPSA 2026

JAKARTA – Sebanyak sembilan inovasi pelayanan publik terbaik milik Indonesia siap berkompetisi di ajang internasional besutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama dengan inovator telah mendaftarkan inovasi terpilih dalam ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2026.

“Hari ini Kementerian PANRB bersama sembilan inovator telah melakukan final review terhadap masing-masing proposal inovasi sebelum akhirnya kami submit untuk keikutsertaan Indonesia dalam UNPSA 2026,” jelas Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Strategi Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto di Jakarta, Jumat (21/03/2025).

Ajib menjelaskan bahwa sembilan inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi dwi tahunan ini dinilai telah memenuhi kriteria dan unggul pada aspek kebaruan, ide inovasi, dampak, serta adaptabilitas. Sebagai instansi pembina pelayanan publik, Kementerian PANRB telah melakukan pendampingan penyusunan proposal sejak Februari 2025 yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan dilakukan proofreading agar sesuai dengan syarat dan ketentuan.

Pendaftaran UNPSA 2026 telah dimulai sejak Januari dan akan ditutup pada 31 Maret 2025. Ajib mengatakan bahwa mengingat Indonesia akan merayakan dua hari raya pada akhir Maret, yakni Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idulfitri 1446H, maka Kementerian PANRB memutuskan pendaftaran inovasi asal Indonesia dilakukan pada hari ini, mendahului dari tenggat waktu yang telah ditentukan.

Disampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam kompetisi prestisius besutan United Nations of Development and Social Affairs (UNDESA) ini bukan semata apresiasi dan pembuktian dalam skala intenasional. Keikutsertaan ini juga sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas dan dampak inovasi terhadap perbaikan pelayanan publik.

Hal ini sejalan untuk menunjang program Asta Cita serta mewujudkan pelayanan publik berkelas dunia. “Dengan mengikuti kompetisi skala dunia ini, inovasi-inovasi terbaik ini tidak hanya mereformasi pelayanan publik di skala nasional saja, tapi juga dapat dipelajari dan ditiru oleh negara-negara lain dalam rangka perbaikan pelayanan publik di negara lain,” ungkap Ajib.

Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam UNPSA sejak tahun 2014 dengan memberikan pendampingan bagi 208 inovasi yang diikutsertakan dan telah beberapa kali mendapatkan penghargaan. Tercatat Indonesia telah menorehkan enam penghargaan dengan terakhir pada tahun 2024 dengan dua penghargaan dari dua inovasi, yakni Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta SAN PIISAN (Sayangi Dampingi Ibu dan Anak Kota Semarang) dari Kota Semarang.

“Harapan kami seluruh proposal dari inovasi pelayanan publik yang diikutsertakan dapat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dari UNPSA, sehingga inovasi pelayanan publik asal Indonesia dapat kembali berjaya di kancah internasional,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ajib juga menyampaikan apresiasinya kepada tim pendamping dan penerjemah yang telah turut serta dalam proses penyusunan proposal inovasi untuk UNPSA 2026 ini. “Terima kasih kepada pimpinan instansi, inovator, serta tim pendamping dan tim penerjemah yang berkontribusi dalam keikutsertaan Indonesia pada UNPSA 2026. Semoga upaya ini mendapatkan hasil terbaik bagi pelayanan publik di Indonesia,” tutup Ajib. 

Resmikan KEK Industropolis Batang, Pemerintah Berikan Dukungan bagi Upaya Menarik Investasi dan Meningkatkan Daya Saing Industri Nasional

Jakarta, 20 Maret 2025

Menghadapi tantangan ekonomi global mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia hingga ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional, berbagai strategi ditempuh Pemerintah agar tetap mampu menjaga stabilitas dan laju ekonomi domestik. Salah satu upaya dilakukan yakni melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memiliki peran krusial dalam menarik investasi dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Menyusul sejumlah KEK yang terdapat di Indonesia, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) juga menjadi kawasan yang ditetapkan sebagai KEK dengan nama KEK Industropolis Batang. Penetapan tersebut ditujukan untuk turut mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi strategis baik dari dalam maupun luar negeri. Beroperasi di lahan seluas 2.887 Ha, KEK Industropolis Batang didesain sebagai kawasan industri modern yang memiliki ekosistem terintegrasi, mulai dari industri manufaktur, logistik, hingga zona komersial dan residensial.

“Terkait dengan penyiapan infrastruktur, KEK Industropolis Batang ini telah dilengkapi infrastruktur yang terintegrasi dengan kawasan berupa Jalan Kawasan, Simpang Susun Akses Jalan Tol, Penyediaan Air Baku, Instalasi Pengolahan Air, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Reservoir Air Baku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Instalasi Gas, Listrik, Akses Jetty, 10 Tower Rumah Susun, serta 64 Unit Bangunan Pabrik Siap Pakai, ini disediakan Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam acara Peresmian Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai KEK Industropolis Batang, Kamis (20/03).

Hingga saat ini, KITB sendiri telah mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp17,95 triliun dan membuka lapangan kerja bagi 7.008 orang, dengan total 27 pelaku usaha yang terdiri dari 7 tenant telah beroperasi, 7 tenant dalam tahap konstruksi, dan 13 tenant dalam persiapan pembangunan. Dengan penetapan menjadi KEK, Pemerintah akan menyediakan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal bagi pelaku usaha, termasuk pembebasan pajak tertentu serta kemudahan perizinan, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan daya tarik KEK Industropolis Batang sebagai destinasi utama investasi.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa negara-negara di kawasan ASEAN juga berlomba menjadikan desain KEK sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan investasi, seperti Vietnam yang memiliki 4 KEK dengan luasan lahan 1,6 Juta Ha, Malaysia memiliki 6 KEK dengan luasan lahan lebih luas yaitu 2,15 Juta Ha, Thailand terdapat 10 KEK dengan luasan 622 Ribu Ha, Filipina memiliki 419 KEK dengan luasan 70 Ribu Ha, serta Indonesia yang memiliki 24 KEK dengan luasan 21 Ribu Ha. Dari 24 KEK di Indonesia, fokus kegiatan utama terdapat pada industri manufaktur sebanyak 12 KEK, industri pariwisata sebanyak 8 KEK, industri digital sebanyak 3 KEK, dan jasa lainnya sebanyak 1 KEK. Hingga kini, realisasi investasi seluruh KEK tersebut mencapai Rp263,4 triliun dan berhasil menyerap hingga 160.874 tenaga kerja.

Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah mendukung segala upaya, inisiatif, dan inovasi dari semua pihak termasuk kalangan swasta, serta pihak luar negeri dan dalam negeri. Indonesia merupakan negara yang terbuka, perlu partisipasi, investasi, serta kerja sama yang baik dan saling menguntungkan.

Ke depan, Pemerintah berharap agar KEK Industropolis Batang dapat menjadi contoh keberhasilan KEK dalam meningkatkan daya saing industri nasional sehingga mampu mendukung pencapaian visi pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Pemerintah juga akan terus memastikan percepatan pembangunan dan implementasi berbagai kebijakan strategis agar KEK Industropolis Batang dapat berkembang lebih pesat dan segera memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Bupati Batang M Faiz Kurniawan, Para CEO Perusahaan/Investor RRT dalam skema Twin Countries Twin Parks, Para Pimpinan BUMN, Asosiasi Usaha dan Mitra Investor Kawasan Ekonomi Khusus, serta Pimpinan Badan Pengelola (BUPP) KEK Industropolis Batang.

Akselerasi Pertumbuhan Inovasi Daerah, Kementerian PANRB Lakukan Pembinaan Inovasi

JAKARTA - Dalam menjamin keberlangsungan inovasi pelayananan publik di daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tak henti-hentinya mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan inovasi melalui Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP), termasuk lingkup Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini tentunya, mendorong adanya potensi inovasi untuk kemudahan dalam pelayanan publik.

“Dengan adanya Hub JIPP, diharapkan dapat mendorong potensi inovasi pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Barat yang bisa dikembangkan kabupaten/kota di wilayah sekitarnya. Selain itu, juga dapat memberi kemudahan untuk inovasi pelayanan publik disebarluaskan,” ungkap Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitas Strategi Pengembangan Praktek Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto dalam sambutannya pada acara Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik pada Hub JIPP lingkup Provinsi Sulawesi Barat secara daring, Selasa (18/03/2025).

Lebih lanjut, Ajib menyampaikan pentingnya pembinaan inovasi pelayanan publik melalui Hub JIPP sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah komunikasi antar-instansi di daerah. Ajib menyebutkan, hal ini menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan efektivitas pembinaan inovasi untuk mendorong pertumbuhan budaya dan ekosistem inovasi pada instansi pemerintah

Dijelaskan, Hub JIPP pembinaan inovasi pelayanan publik dapat menjadi wadah untuk menyebarluaskan informasi, media berbagi pengetahuan sekaligus sebagai stimulan dalam menumbuhkembangkan budaya inovasi melalui scaling up, replikasi, maupun diseminasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Terdapat tiga strategi pembinaan inovasi pelayanan publik dalam pelaksanaan pembinaan inovasi, yaitu penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik. Sejak tahun 2014, Kementerian PANRB melaksanakan penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) sebagai salah satu satu upaya dalam mendorong penciptaan inovasi.

Diketahui, dalam 10 tahun pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2014-2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah turut berkontribusi dalam mengikutsertakan 24 inovasi dan 1 inovasi bertajuk "Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" dari Kabupaten Majene masuk sebagai Top 99 KIPP tahun 2014. KIPP hadir sebagai salah satu upaya dalam pembinaan untuk mendorong penciptaan inovasi sejak tahun 2014.

Selain KIPP, upaya pembinaan inovasi melalui replikasi dan scaling up inovasi pelayanan publik dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan cara kerja inovasi, tetapi juga memperluas jangkauan dampak ke unit kerja lain, instansi lain, atau bahkan daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga publik, masyarakat sipil, sektor swasta, dan berbagai pihak untuk dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

"Kedepannya, Hub JIPP diharapkan dapat mendorong gerakan yang dapat menginspirasi tumbuhnya inovasi baru dan kebaharuan inovasi yang muncul melalui replikasi. Juga dapat mendorong pembelajaran praktik baik inovasi dari instansi ke instansi lainnya," pungkas Ajib.

Untuk diketahui kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut dari kesediaan Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu Hub JIPP Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB No. 305/2024. Hadir dalam kegiatan ini Kepala BAPPEDA dan Litbang Provinsi Sulawesi Barat dan kepala biro organisasi dan balitbang di seluruh kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Barat.

Fundamental Kuat Perekonomian Indonesia Mendukung Optimisme Laju Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, 18 Maret 2025

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tetap menjadi andalan Pemerintah Indonesia dalam menarik investasi asing ke dalam negeri. Dalam tahun ini ada beberapa KEK yang menjadi prioritas untuk semakin dikembangkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam jumpa wartawan di Istana Merdeka, Selasa (18/3), menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto hari ini dibahas tentang perkembangan pembangunan KEK di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

“Beliau akan ke lapangan pada hari Kamis nanti, dan rencananya dalam Kamis nanti itu ada juga kerja sama Two Countries Twin Parks (TCTP). Jadi itu kerja sama antara Indonesia dengan Provinsi Fujian (Tiongkok) untuk mendorong investasi industri di KEK Batang, dan direncanakan mereka akan investasi sekitar Rp16 triliun. Ini menjadi pembicaraan pada saat Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Xi Jinping yang lalu, sehingga ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut,” jelas Menko Airlangga.

Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan mengenai perkembangan KEK Nongsa Digital Park di Batam yang ke depannya akan diperluas karena terdapat rencana pendirian beberapa data center di sana. Kemudian, dijelaskan juga terkait dengan KEK Singhasari, di mana saat ini sudah berdiri King’s College London, disusul akan didirikan juga universitas Queen Mary of London dan Imperial College London.

Menko Airlangga menerangkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara spasial sudah relatif bagus, dan juga tingkat inflasi sampai Februari 2025 masih rendah dengan inflasi intinya masih positif di angka 2,48% (yoy). Pada Februari 2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih konsisten di level optimis pada angka 126,4 dan Purchasing Managers’ Index (PMI) juga masih di level ekspansif pada angka 53,6, lalu didukung juga dengan pertumbuhan kredit di Januari 2025 sebesar 10,3%, dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 5,51%, serta Cadangan Devisa relatif masih tinggi di akhir Februari 2025.

“Kami juga bahas sektor-sektor yang masih tumbuh, mulai dari makanan-minuman maupun logam dasar yang relatif juga tinggi. Sektor tekstil pakaian jadi juga masih positif, kemudian juga terkait mesin perlengkapan. Kami juga laporkan terkait dengan neraca ekspor yang tumbuh positif dan secara neraca perdagangan juga surplus. Jadi dari berbagai kondisi tersebut kami laporkan bahwa perekonomian Indonesia secara fundamental masih baik,” ungkap Menko Airlangga.

Terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), menurut Menko Airlangga, terdapat arahan dari Presiden Prabowo agar penyalurannya lebih didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif. Realisasi KUR per sektor periode Agustus 2015 - 31 Desember 2024 yakni telah disalurkan ke usaha produktif sektor pertanian sebesar 29,9%, usaha produktif sektor perikanan sebesar 1,7%, usaha sektor industri sebesar 7,6%. KUR juga telah disalurkan ke usaha perdagangan sebesar 46,4%. KUR Penempatan PMI juga telah disalurkan sebesar Rp2,3 triliun untuk 152.167 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pekerja magang Indonesia.

“Bapak Presiden minta agar sektor produktifnya ditingkatkan. Tentunya nanti akan ada revisi mengenai Keppres mengenai KUR, dan nama komitenya akan membunyikan itu menjadi Komite kebijakan Pembiayaan Usaha Produktif. Dengan adanya perubahan struktur kabinet, maka akan memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan maupun Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di dalam komite tersebut,” papar Menko Airlangga.

Perkembangan proses negosiasi perjanjian internasional juga dibahas Menko Airlangga dengan Presiden Prabowo. “Dengan OECD, kita sudah mengirim sebagian initial memorandum yang masih berproses, dan nanti akan ada meeting di Juni 2025 yang tentu akan menentukan tahapan-tahapan selanjutnya. Kemudian kita juga membahas terkait dengan rencana kerja sama IEU-CEPA yang tinggal dua isu tadi saya laporkan yakni terkait dengan bea ekspor dan perizinan impor,” kata Menko Airlangga.

Selanjutnya, juga akan ada sidang komite bersama antara Indonesia dan Rusia pada 14-15 April 2025 untuk merumuskan hasil akhir dari perjanjian Eurasia Economic Union FTA yang merupakan kerja sama Indonesia dengan lima negara bekas Uni Soviet yaitu Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, dan Kirgistan.

“Saat ini, sudah 14 bab dari 15 bab pembahasan sudah selesai. Jadi Bapak Presiden akan berkunjung ke Rusia di Juni 2025, dan diharapkan pada kunjungan tersebut principle agreement-nya sudah bisa ditandatangani,” tutur Menko Airlangga.

Menko Airlangga pun menyampaikan tentang Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) yang merupakan perjanjian perdagangan bebas antara 12 negara di kawasan Asia-Pasifik yaitu Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, Vietnam, dan Inggris.

“Dengan memproses aksesi (ke dalam) CP-TPP diharapkan kita membuka pasar Meksiko, Kanada, Peru, dan Inggris. Nah, ini tentu akan membuka peluang pasar ekspor di mana terjadi penurunan tarif langsung pada saat kita masuk dalam CP-TPP, dan standar CP-TPP ini tidak menerapkan standar trade related aspect of intellectual property right. Jadi ini salah satu yang cukup baik dengan perjanjian CP-TPP,” pungkas Menko Airlangga.

Era Digital, Layanan Polri Harus Humanis dan Profesional

JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum diharapkan mengedepankan aspek humanisme. Dari sisi lain, transformasi harus membawa Korps Tri Brata ini semakin modern termasuk beradaptasi dengan dunia digital.

"Di masa sekarang ini, mengedepankan terwujudnya Polisi yang humanis merupakan suatu keharusan, karena konteks humanisme dalam pelayanan Polri berperan penting dalam membangun kepercayaan publik melalui pendekatan yang lebih empati dan memahami kebutuhan masyarakat," ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto saat menjadi Keynote Speach dalam acara Seminar Sekolah Mahasiswa S1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) angkatan 82/WWP di Auditorium STIK-PTIK, Jakarta, Senin (17/03/2025).

Purwadi menjelaskan, peran Polri sangat vital dalam upaya pencegahan dan mitigasi dampak yang dapat terjadi dalam dunia siber. Menurutnya, Polri harus memperkuat penguasaan teknologi dan komitmen pimpinan dalam memberikan layanan dan perlindungan yang terbaik bagi masyarakat melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

"Ke depan, integrasi layanan publik ke dalam Portal Pelayanan Publik adalah langkah awal yang esensial dalam upaya melindungi dan mengayomi masyarakat dari bahaya penipuan dan kejahatan siber, terutama dalam layanan pelaporan dan situasi darurat," ungkapnya.

Mantan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri ini menyebut gebrakan apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong kesuksesan perjalanan transformasi digital. Pertama, diluncurkannya Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital oleh Presiden ketujuh Joko Widodo.

INA Digital bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. "Produk-produk awal seperti Identitas Digital Terpadu (INApas), Portal Pelayanan Publik (INAku), dan Portal Administrasi Pemerintahan (INAgov) adalah bukti komitmen kita untuk menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan terintegrasi," imbuhnya.

Keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital, lanjutnya, telah menjadi pola di sejumlah negara maju, sehingga rakyat tidak perlu repot dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. “Kisah sukses digitalisasi terhadap pembangunan juga sudah terjadi di negara-negara lain, India mencapai target penghematan anggaran sebesar USD 33 miliar (Rp537 Triliun), Estonia mengalami pertumbuhan 10 kali lipat GDP dalam 20 tahun dengan digitalisasi. Tiongkok menurunkan kemiskinan secara signifikan dalam 5 tahun dengan inklusi finansial digital,” ungkapnya.

Kementerian PANRB mengapresiasi komitmen Polri dalam upaya percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. "Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi pemicu dalam mereformasi instansi Polri agar pelayanannya menjadi lebih efektif, efisien, transparan serta akuntabel," jelasnya.