Wamen Todotua Resmikan Peluncuran Bioethanol Development Center di Lampung

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu meresmikan Launching Bioethanol Development Center di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Senin (14/9). Proyek yang dikembangkan melalui kerja sama PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) tersebut menjadi salah satu langkah konkret dalam menyiapkan kapasitas industri bioethanol nasional seiring meningkatnya kebutuhan energi dan rencana peningkatan campuran bioethanol hingga E20.

“Perjalanan kami, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkolaborasi dengan PNRE dan Toyota (TMMIN) ini merupakan milestone yang penting. Setelah beberapa kali melakukan koordinasi, kita sampai pada tahap launching. Fokus selanjutnya adalah menjaga momentum agar investasi terealisasi dan proyek dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Todotua.

Kebutuhan pengembangan bioethanol semakin besar seiring konsumsi bensin nasional yang diproyeksikan meningkat dari sekitar 37,3 juta kiloliter pada 2025 menjadi 39,7 juta kiloliter pada 2029. Sementara itu, kapasitas produksi dalam negeri belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan sehingga ketergantungan terhadap impor BBM masih cukup tinggi.

Dalam implementasi awal bensin campuran bioethanol melalui skema E5, kebutuhan bioethanol diperkirakan mencapai sekitar 1,7–2 juta kiloliter per tahun. Namun, kapasitas produksi bioethanol fuel-grade di dalam negeri saat ini masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan penambahan kapasitas produksi sekaligus investasi dan kepastian pasokan bahan baku untuk menopang pengembangan industri bioethanol nasional. Konsep inilah yang merupakan bagian dari ketahanan energi. 

“Pengembangan bioethanol ini memiliki keterkaitan dengan empat agenda utama, yakni ketahanan energi, hilirisasi, transisi energi dan ketahanan ekonomi. Indonesia memiliki berbagai sumber bahan baku, antara lain tebu, singkong, sorgum yang dapat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan nilai tambah di dalam negeri,” jelas Todotua.

Dari sisi hilirisasi, pengembangan bioetanol merupakan upaya meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian melalui pengolahan menjadi produk energi. Sementara itu, dalam aspek transisi dan bauran energi, bioetanol diharapkan memperluas pilihan sumber energi terbarukan untuk sektor transportasi. 

“Pengembangan bioetanol untuk bensin melengkapi pemanfaatan biodiesel untuk bahan bakar diesel. Keterlibatan industri otomotif menjadi penting untuk mendukung keterkaitan antara pengembangan bahan bakar dan teknologi kendaraan yang menggunakannya,” papar Todotua.

Adapun dalam konteks ketahanan ekonomi, pengembangan bioetanol diharapkan membuka alternatif pasar bagi hasil pertanian masyarakat serta memperkuat keterlibatan petani dan koperasi dalam rantai pasok industri. Sejalan dengan arah pengembangan bensin campuran bioethanol hingga E20, kesiapan kapasitas industri menjadi faktor penting. Bioethanol Development Center yang mulai dibangun di Tegineneng diarahkan menggunakan konsep multi-feedstock, dengan memanfaatkan molases, sorgum, dan limbah biomassa sebagai sumber bahan baku.

“Pusat pengembangan ini kita bangun untuk mengukur aspek komersialisasinya: seberapa kompetitif biaya produksi yang bisa kita capai,” ujar Todotua.

Pada tahap awal, fasilitas tersebut dikembangkan dengan kapasitas 60 kiloliter untuk menghitung keekonomian produksi bioetanol. Todotua mengharapkan fasilitas mulai menghasilkan bioetanol paling lambat pada Desember 2026. Setelah keekonomiannya diketahui, ia meminta agar peningkatan kapasitas menuju 60 ribu kiloliter ditargetkan pada 2027.

Pengembangan industri tersebut juga membutuhkan keterhubungan antara sektor pertanian dan industri pengolahan. Petani membutuhkan pasar yang jelas, industri membutuhkan pasokan bahan baku yang cukup, sementara investor membutuhkan kepastian bahwa ekosistem industri dapat berjalan dalam jangka panjang.

“Jadi, masyarakat juga bisa ikut menanam. Konsep koperasi pun bisa kita jalankan. Koperasi nantinya menjadi pusat pengumpulan bahan baku, sementara fasilitas di sini menjadi penyerap atau offtaker-nya,” jelas Todotua.

Kegiatan tersebut juga turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian, Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero) Ahmad Badruddin, CEO Pertamina New & Renewable Energy John Anis, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Nandi Julianto, Presiden Direktur PT Toyota Tsusho Indonesia Toru Murakami, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Lampung Heri Satria, serta beberapa pejabat terkait.

Kawal Implementasi B50, Kementerian ESDM Perkuat Uji Teknis dan Dialog dengan Industri Otomotif

TANGERANG SELATAN - Sejak 1 Juli 2026, biodiesel sebesar 50 persen mengalir bersama solar ke tangki kendaraan di seluruh Indonesia. Kini campuran itu telah menjangkau 6.050 SPBU, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mengawal langkah terakhirnya memperketat spesifikasi bahan bakar, menuntaskan transisi terminal, dan duduk bersama industri otomotif memastikan B50 bekerja baik pada mesin yang dipakai masyarakat sehari-hari.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan penguatan koordinasi dengan industri otomotif menjadi bagian penting dalam proses implementasi B50. Hal tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Aspek Teknis Implementasi B50 Sektor Otomotif di Tangerang Selatan, Selasa (15/9).

"Nah yang pasti kita semua saling menginfokan untuk keluhan-keluhan di otomotif itu apa saja sih ayo kita diskusikan dan forum ini kami buka terus. Kami buka terus untuk kita saling berkomunikasi," ujar Eniya.

Hingga pertengahan September, penyaluran B50 telah mencapai 6.050 dari total 6.412 SPBU atau sekitar 94 persen. Dari 104 terminal titik serah, sebanyak 76 terminal telah menyalurkan B50, sementara 28 terminal masih dalam tahap transisi dari B40 menuju B50.

"Dan sebentar lagi ya, tanggal 30 September itu merupakan deadline untuk kita melakukan relaksasi. Jadi persiapan semua sosialisasi, semua kegiatan mengenai implementasi B50 ini harus benar-benar kita siapkan menjelang nanti per 1 Oktober," kata Eniya.

Selain memastikan kesiapan distribusi, pemerintah juga memperketat spesifikasi biodiesel untuk pencampuran B50 dibandingkan B40. Penguatan standar dilakukan antara lain melalui penurunan batas maksimum kandungan air dan peningkatan persyaratan stabilitas oksidasi untuk mendukung kualitas bahan bakar.

Dalam sosialisasi tersebut, pembahasan juga mencakup pengawasan kualitas, hasil uji B50, pedoman umum penanganan dan penyimpanan, serta instruksi kerja teknis sektor otomotif. Pemerintah mendorong penyamaan pemahaman antar pemangku kepentingan agar penerapan B50 dapat dikawal bersama.

Untuk memperkuat basis teknis, Eniya mendorong kolaborasi dengan industri otomotif dalam pengumpulan data penggunaan B50 pada kendaraan hingga 100.000 kilometer. Pemantauan direncanakan dilakukan melalui kendaraan yang digunakan sehari-hari, dengan pemeriksaan pada jarak tempuh tertentu dan dukungan pengujian dari LEMIGAS.

Tantangan yang masih perlu diselesaikan adalah penyempurnaan masa transisi pada sejumlah terminal serta penguatan informasi teknis kepada pengguna. Pemerintah juga mendorong hasil teknis yang dapat menjadi konsumsi publik untuk disampaikan melalui situs web agar menjadi rujukan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dengan B50, sebagian kebutuhan solar masyarakat mulai dipenuhi dari sumber dalam negeri. Penguatan mutu, pengujian teknis, dan komunikasi dengan industri menjadi langkah pemerintah untuk memastikan perubahan tersebut berjalan dengan tetap memperhatikan keandalan kendaraan yang digunakan masyarakat.

Tutup Penguatan Nasionalisme Peserta KKRI, Kemhan Tekankan Pentingnya Karakter Generasi Muda

Bogor – Kepala Lembaga Pengembangan Pertahanan Negara Unhan RI Mayjen TNI Dr. Helda Risman, M.Han., CIQaR., secara resmi menutup kegiatan Penguatan Nasionalisme Peserta Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Menuju Indonesia Emas di lingkungan Universitas Pertahanan RI, Sentul, Bogor, Senin (14/9/2026).

Dalam amanat Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kemhan yang dibacakan Kepala Lembaga Pengembangan Pertahanan Negara Unhan RI, disampaikan bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk kader bela negara di lingkungan pendidikan melalui Korps Kadet Republik Indonesia yang memahami dan mampu mengimplementasikan lima nilai dasar bela negara, yaitu cinta Tanah Air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara.

“Saya ingin menegaskan kepada para peserta KKRI, kalian adalah bagian dari kekuatan strategis bangsa. Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau kekayaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas karakter generasi mudanya,” tegas Kabacadnas dalam amanat yang dibacakan Kepala Lembaga Pengembangan Pertahanan Negara Unhan RI.

Tebarkan selalu nilai-nilai positif yang telah di dapatkan selama pembekalan dan jadilah bagian dari generasi emas 2045.

Sebagai penutup, Dalam amanat Kabacadnas Kemhan yang disampaikan Kepala Lembaga Pengembangan Pertahanan Negara Unhan RI, berpesan kepada seluruh peserta untuk menjadi kader bela negara yang mampu menjadi contoh, penggerak, dan perekat di lingkungan masing-masing

Wapres Minta Dokter Pribadi Tinggal Dulu di Karo, Pastikan Anak Korban Keracunan Mendapat Perawatan Terbaik Hingga Rujukan Perawatan ke Jakarta

Saat mengunjungi anak-anak yang tengah menjalani perawatan akibat keracunan makanan di Rumah Sakit (RS) Efarina Etaham, Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, Jumat (11/09/2026), Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memastikan kondisi mereka mendapat perhatian dan penanganan yang diperlukan. Wapres juga membuka opsi rujukan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut di fasilitas kesehatan yang memiliki dukungan medis sesuai dengan kondisi pasien.

Bagi Wapres, kesehatan anak merupakan hal yang sangat penting agar mereka dapat segera pulih, kembali bersekolah, menuntut ilmu, dan mengejar cita-cita. Karena itu, kehadiran Wapres di tengah anak-anak yang sedang menjalani perawatan menjadi bagian dari upaya memastikan proses penyembuhan dapat berlangsung cepat dan maksimal.

Untuk mendukung proses pemulihan tersebut, Wapres membawa dokter pribadinya untuk turut memeriksa kondisi pasien sekaligus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan apabila ada anak yang memerlukan penanganan lebih lanjut, langkah rujukan dapat segera dilakukan sesuai kebutuhan medisnya.

Untuk mendukung proses pemulihan tersebut, Wapres membawa dokter pribadinya untuk turut memeriksa kondisi pasien sekaligus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan apabila ada anak yang memerlukan penanganan lebih lanjut, langkah rujukan dapat segera dilakukan sesuai kebutuhan medisnya.

“Ini saya kesini membawa dokter pribadi saya. Saya minta dokter saya tinggal di sini dulu, untuk mengkoordinasikan sekiranya ada anak-anak yang butuh penanganan lebih intens di Jakarta,” imbuhnya.

Langkah cepat tersebut menjadi wujud kepedulian dan tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat, khususnya anak-anak, mendapatkan layanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Dengan melihat langsung kondisi pasien dan memastikan koordinasi penanganan berjalan, Wapres ingin agar setiap anak memperoleh perawatan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya.

Kepedulian tersebut juga dirasakan oleh keluarga pasien. Fitriani, orang tua salah satu pasien bernama Agnesia Paruliana br Silitonga yang saat ini sedang dirawat di RS Efarina Etaham, menyambut baik inisiatif Wapres untuk memberikan pilihan rujukan agar putrinya dapat memperoleh penanganan medis yang lebih komprehensif. Ia berharap langkah tersebut dapat membantu Agnes segera pulih sehingga dapat kembali bersekolah, menuntut ilmu, dan menggapai cita-citanya.

“Kata Bapak [Wapres], kalau mau dirujuk, boleh ke Medan, boleh ke Jakarta,” ungkap Fitriani.

“Jadi kami tadi sudah bicara sama ayahnya [Agnes] juga, sama anak juga, kami ke Jakarta. Biar lebih mendapatkan obat yang terbaik, dan jaminan kesehatan yang terbaik juga. Dan para dokter yang terbaik juga di sana,” tambahnya.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap Febiona Purba, yang saat ini tengah menjalani perawatan di RSU Amanda Berastagi. Untuk memberikan penanganan yang lebih optimal sesuai kondisi medisnya, proses rujukan Febiona ke Jakarta juga tengah dipersiapkan.

Dari Rencana ke Lapangan Kerja: Menko Airlangga Jadikan Pertemuan IMT-GT Tahun Ini sebagai “Ministerial Meeting of Implementation”

Tiga negara, satu pesan yang sama yaitu kerja sama kawasan jangan lagi berhenti di dokumen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto memimpin Pertemuan Tingkat Menteri ke-32 Kerja Sama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Tailan atau 32nd Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Ministerial Meeting (IMT-GT MM), dan langsung menancapkan target yang gamblang yaitu untuk 92 proyek yang sedang berjalan harus selesai, bukan sekadar dibahas saja.

“Selama lebih dari tiga dekade, IMT-GT tidak pernah kekurangan rencana yang baik. Namun, yang ditunggu masyarakat kita adalah implementasi. Setiap inisiatif harus bergerak dari perencanaan ke eksekusi, dari dokumen ke koridor ekonomi, dan dari penandatanganan menjadi lapangan kerja nyata,” tegas Menko Airlangga, di Medan, Sumatra Utara, Kamis (10/9).

Karena itu, Menko Airlangga meminta bahwa pertemuan di Medan kali ini dicatat sebagai “Ministerial Meeting of Implementation”. Hal ini berarti setelah pertemuan para Menteri yang menjadi ukuran keberhasilannya adalah bukan jumlah dokumen, melainkan jumlah proyek yang benar-benar jalan di lapangan.

Para Menteri dari tiga negara menyambut capaian Implementation Blueprint 2022–2026 yang justru melampaui target. Datanya ringkas, tapi artinya besar bagi warga di koridor IMT-GT yaitu PDB per kapita naik dari 21.646 PPP$ (2024) menjadi 23.290 PPP$ (2025). Selain itu, perdagangan barang melonjak dari USD708 miliar menjadi USD810,8 miliar. Investasi asing langsung (FDI) naik dari USD27,52 miliar menjadi USD28,44 miliar. Pengangguran turun dari 3,8% ke 3,7%. Pariwisata juga pulih kencang bahwa dengan kampanye Visit IMT-GT Year 2023-2025 telah membawa 68 juta wisatawan mancanegara pada tahun lalu.

Intinya sederhana bahwa kerja sama tiga negara ini sudah menghasilkan uang, lapangan kerja, dan arus wisatawan. Menko Airlangga sekarang meminta percepatan penyelesaian dari proyek-proyek yang sudah berjalan, bukan pujian semata.

Business Matching Berbuah Kesepakatan Konkret

Sorotan paling konkret dari rangkaian pertemuan di Medan adalah IMT-GT International Business Matching 2026. Ajang tersebut menghadirkan 275 pelaku usaha dari 7 sektor strategis, yaitu agribisnis, pertanian dan perikanan, manufaktur, pariwisata, logistik, tenaga kerja, perbankan dan keuangan, serta layanan kesehatan.

Setelah business matching ini terdapat 8 Nota Kesepahaman (MoU) bisnis lintas negara yang berhasil ditandatangani. Capaian ini menyambung sukses Business Matching RoRo Dumai-Melaka sebelumnya, yang diikuti 155 peserta dan menghasilkan 6 MoU. Artinya, Pertemuan Tingkat Menteri kali ini tidak hanya bicara arah kebijakan, karena selain ada meja bisnis dan jabat tangan, juga ada kertas kerja sama yang siap dieksekusi pengusaha.

Tiga Arah Strategis Indonesia untuk IMT-GT

Lebih lanjut, Menko Airlangga merumuskan tiga arah strategis agar IMT-GT tidak kembali ke mode “rapat-rapat indah, eksekusi lambat”. Pertama yaitu harus mengutamakan proyek yang benar-benar berdampak. Percepat proyek yang memperkuat mobilitas lintas batas, integrasi digital, dan peran UMKM.

Kedua, perkuat sistem ekonomi lintas batas. Perdagangan, logistik, dan investasi harus lebih mudah mengalir di antara Sumatra, Semenanjung Malaysia, dan Tailan Selatan. Dan, ketiga, jadikan IMT-GT sebagai “lengan pelaksana” integrasi ASEAN. Bukan hanya sebagai forum tambahan, melainkan tempat uji coba nyata untuk solusi digital, keberlanjutan, dan konektivitas.

Sawit, Beras, dan Ketahanan Kawasan

Di meja yang sama, para Menteri menyaksikan penandatanganan MoU Kerja Sama Kelapa Sawit IMT-GT. Bagi Menko Airlangga, ini bukan sekadar simbol. Indonesia, Malaysia, dan Tailan adalah tiga pemain besar sawit dunia, sehingga apabila tiga negara ini merapatkan barisan, posisi tawar di pasar global ikut naik, termasuk untuk rantai nilai dan produk turunan.

Ketiga negara juga menyerukan kerja sama produksi beras dengan alasan bahwa ketahanan pangan sub-kawasan jangan sampai goyah hanya karena rantai pasok global sedang berguncang.

Gubernur Mengeksekusi, Menteri Membuka Jalan

Di samping itu, Menko Airlangga secara khusus menyoroti laporan Forum Kepala Daerah (Chief Ministers and Governors Forum/CMGF) ke-23. Pesannya tegas yaitu berhenti membangun proyek satu-satu, namun mulai berpikir dalam satu koridor ekonomi.

“Proyek pembangunan tidak dibangun di dalam ruang rapat para Menteri. Kami para Menteri bertugas menyetujui rencana, namun para Gubernur atau Kepala Daerah adalah yang mengeksekusinya di lapangan. Oleh karena itu, pemberdayaan Pemerintah Daerah adalah inti dari kerja sama IMT-GT,” ujar Menko Airlangga.

Cetak Biru Baru: Tahan Banting, Terhubung, dan Sejahtera Bersama

Pertemuan ke-32 secara resmi mengadopsi Pernyataan Bersama Para Menteri (Joint Ministerial Statement) dan mengarahkan penyusunan Implementation Blueprint 2027-2031. Cetak biru baru itu berdiri di atas tiga pilar yakni Ketahanan Ekonomi, Jaringan Terintegrasi, dan Kesejahteraan Bersama guna menuju Visi IMT-GT 2036.

Estafet berikutnya sudah ditentukan yaitu Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-33 akan digelar di Malaysia pada 2027. Targetnya tentu saja tidak berubah, ketiga negara sepakat untuk menerapkan “lebih sedikit janji, lebih banyak hasil”, sehingga manfaatnya bisa lebih dirasakan masyarakat.

Turut hadir dalam PTM IMT-GT ke-32 yaitu di antaranya Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah bin Mohd Nasir, Wakil Menteri Kantor Perdana Menteri Tailan Thanadit Raktabutr, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, Direktur Jenderal Departemen Asia Tenggara Asian Development Bank (ADB) Nianshan Zhang, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN Nararya S. Soeprapto, serta Direktur Centre for IMT-GT Subregional Cooperation (CIMT) Amri Bukhairi Bakhtiar.

Mitigasi Tak Bisa Ditunda, Wamen Yuliot Dorong Tiga Langkah Hadapi Risiko Bencana

JAKARTA - Keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama di tengah risiko bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial. Pemerintah mendorong percepatan mitigasi melalui investasi ketangguhan, penguatan peringatan dini yang inklusif, serta kolaborasi lintas sektor dan negara.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyampaikan hal tersebut saat membuka The 5th Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) dan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2026 di Jakarta, Rabu (9/9).

Forum bertema Putting People at the Centre of Resilience tersebut dihadiri Wakil Menteri Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha C. Nasir, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati, serta perwakilan organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan Pacific Islands Forum.

"Hari ini kita tidak lagi bicara tentang bencana hanya sebagai kejadian alam yang berdiri sendiri. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial telah menyatu menjadi satu ancaman sistemik yang masif. Kita harus ingat bahwa every day counts. Menunda mitigasi risiko bencana hari ini berarti menumpuk korban jiwa di masa depan," ujar Yuliot.

Menurut Yuliot, kemunculan risiko bencana baru bergerak lebih cepat dibandingkan kapasitas penanganannya. Karena itu, ia mendorong tiga langkah strategis dalam penguatan ketangguhan bencana.

Pertama, pengurangan risiko bencana perlu ditempatkan sebagai investasi inti dalam pembangunan nasional melalui investasi berkelanjutan pada ketangguhan dan infrastruktur hijau, bukan sekadar biaya operasional.

Kedua, penguatan Early Warnings for All dengan mengubah data teknis menjadi informasi lokal yang inklusif dan mudah diakses, termasuk oleh anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

Ketiga, memperkuat kolaborasi lintas batas dan solidaritas multipihak melalui kemitraan pemerintah, sektor swasta, akademisi, LSM, dan generasi muda.

Di tengah upaya tersebut, Yuliot menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini melanda sejumlah wilayah di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Selain berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan, karhutla juga mengganggu infrastruktur vital pertambangan serta minyak dan gas.

Kementerian ESDM turut mengapresiasi respons BNPB dalam mengamankan objek vital nasional dari ancaman kebakaran.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BNPB atas respon cepatnya dalam memadamkan kebakaran hutan di wilayah kerja migas Tangguh Bintuni, Provinsi Papua Barat," tutur Yuliot.

Melalui ADEXCO dan GFSR 2026, pemerintah mendorong agar pembahasan mengenai ketangguhan bencana menghasilkan komitmen yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat menghadapi risiko bencana di masa depan.

8 September, Dari Sebuah Kelahiran Menuju Khidmat untuk Jemaah

Ada tanggal yang sekadar menjadi penanda waktu. Ada pula tanggal yang menandai perubahan. Bagi Kementerian Haji dan Umrah, 8 September adalah keduanya.

Pada 8 September 2025, Kementerian Haji dan Umrah resmi berdiri. Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya.

Hari itu membuka babak baru penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia. Urusan pemerintahan di bidang tersebut kini ditangani oleh kementerian yang secara khusus memiliki mandat untuk pembinaan dan pelayanan, pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah, serta pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

Namun, cerita tentang kelahiran kementerian "bungsu" ini telah dimulai jauh sebelumnya.

Presiden RI Prabowo Subianto lebih dahulu membangun Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebagai bagian dari penguatan kelembagaan penyelenggaraan haji. Tata kelola organisasi pun mulai disusun, sumber daya manusia dipersiapkan, tata kerja dibangun, dan koordinasi dengan berbagai pihak pun mulai dijalankan.

Di tengah proses membangun organisasi, penyelenggaraan haji tetap harus berlangsung. Jemaah harus dipersiapkan sejak di Tanah Air, keberangkatan dikoordinasikan, pelayanan di Arab Saudi dijalankan, hingga kepulangan ke Tanah Air dipastikan.

Sebagai tugas perdananya, BP Haji mengemban amanah dengan menjadi kolaborator utama Kementerian Agama yang saat itu masih diberikan amanat oleh negara untuk mengelola penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari fase awal pelaksanaan tugas sekaligus perjalanan kelembagaan yang kemudian berlanjut ke perubahan berikutnya.

Perubahan itu datang pada tanggal yang kelak menjadi penanda utama perjalanan tersebut; 8 September 2025.
Melalui Perpres Nomor 92 Tahun 2025, pemerintah membentuk Kementerian Haji dan Umrah sekaligus mencabut Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang BP Haji. Tugas dan fungsi BP Haji diintegrasikan ke dalam kementerian baru.

Di titik ini, hubungan keduanya menjadi jelas. Kementerian Haji dan Umrah bukanlah cerita yang terpisah dari BP Haji. Ada kesinambungan proses kelembagaan; apa yang sebelumnya dibangun melalui BP Haji diteruskan dalam bentuk kementerian dengan mandat khusus di bidang haji dan umrah.

Perubahan bentuk kelembagaan itu kemudian membawa pekerjaan pada ruang yang lebih luas. Kebijakan dan tata kelola harus diterapkan dalam penyelenggaraan yang bersentuhan langsung dengan jemaah.

Bagi jemaah, perubahan tersebut tidak hadir dalam bentuk peraturan atau struktur organisasi. Ia hadir melalui hal-hal yang lebih dekat dengan perjalanan mereka: pembinaan sebelum berangkat, informasi yang dibutuhkan, pelayanan selama berada di Tanah Suci, hingga pelindungan selama menjalankan ibadah. Di situlah sebuah kebijakan bertemu dengan pengalaman manusia.

Haji dan umrah merupakan perjalanan ibadah yang dipersiapkan jauh sebelum keberangkatan. Ada waktu yang panjang untuk menunggu, persiapan yang harus dilakukan, dan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Ketika perjalanan itu akhirnya dimulai, setiap bagian pelayanan menjadi penting.

Satu tahun pertama Kementerian Haji dan Umrah berlangsung dalam dinamika tersebut. Kebutuhan jemaah terus berkembang. Teknologi membuka cara-cara baru dalam pelayanan. Sementara itu, penyelenggaraan di Indonesia harus terhubung dengan berbagai pihak di Arab Saudi. Pekerjaan ini membuat pelayanan haji dan umrah selalu bergerak mengikuti kebutuhan di lapangan.

Hari ini tepat satu tahun setelah Kementerian Haji dan Umrah berdiri. Tanggal ini pun menjadi hari lahir Kementerian Haji dan Umrah dan diperingati sebagai Hari Khidmat Haji dan Umrah. Pada tanggal yang sama setahun kemudian, lahir pula sebuah pengingat tentang cara menjalankan pekerjaan itu: dengan khidmat.

Kata khidmat membawa perhatian kembali kepada inti pekerjaan yang dijalankan. Ia tidak berhenti pada seremoni, tetapi tercermin dalam bagaimana pelayanan diberikan, pembinaan dilakukan, dan pelindungan kepada jemaah dijalankan.

Kesungguhan, tanggung jawab, kehormatan, ketulusan, profesionalitas, dan integritas menemukan maknanya pada pekerjaan sehari-hari. Bukan hanya ketika sebuah kebijakan ditetapkan, tetapi juga ketika kebutuhan jemaah harus dijawab dan persoalan di lapangan harus diselesaikan. Sebab pada akhirnya, jemaah berada di ujung dari seluruh rangkaian itu.

Mereka yang telah menunggu bertahun-tahun untuk berangkat. Mereka yang mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah. Mereka yang mempercayakan sebagian perjalanan tersebut kepada penyelenggaraan yang dibangun oleh negara.

Karena itu, satu tahun Kementerian Haji dan Umrah bukan semata tentang bertambahnya usia sebuah institusi. Ada proses penataan yang terus berjalan, pengalaman yang terus bertambah, dan kebutuhan jemaah yang terus berkembang.

Dari kelahiran BP Haji hingga Kementerian Haji dan Umrah, rangkaian tersebut memperlihatkan satu hal: perubahan kelembagaan pada akhirnya bukan tujuan itu sendiri. Nilainya terlihat ketika perubahan tersebut hadir dalam penyelenggaraan yang semakin mampu menjawab kebutuhan jemaah. Sebab di balik setiap kebijakan, tata kelola, dan pelayanan, selalu ada jemaah yang sedang menjalankan ibadah yang telah lama mereka nantikan.