Kunker ke Pacitan, Menhan Sjafrie Tinjau Yonif TP 934/Satria Buwana Yudha: Teladani Rute Perjuangan Panglima Besar Soedirman

Pacitan, Jawa Timur – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin melanjutkan kunjungan kerja ke Marshalling Area Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 934/Satria Buwana Yudha (SBY) di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Kamis (29/10/2026).

Kunjungan kerja Menhan Sjafrie diawali dengan pertemuan silaturahmi dan makan siang bersama Wakil Bupati Pacitan Gagarin beserta seluruh prajurit. Usai makan siang, Menhan memberikan pengarahan langsung di hadapan ratusan prajurit Yonif TP 934/SBY.

Dalam pengarahannya, Menhan Sjafrie mengingatkan bahwa Kabupaten Pacitan memiliki bobot nilai sejarah yang sangat penting dan khusus bagi seluruh prajurit TNI. “Pacitan ini adalah wilayah yang sangat bersejarah. Di sinilah melintas rute perjuangan gerilya Panglima Besar Jenderal Soedirman dalam mempertahankan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Selain itu, Pacitan juga merupakan tanah kelahiran Presiden Ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono. Kalian harus bangga dan wajib menjaga nilai-nilai sejarah kejuangan tersebut dengan mengabdikan diri sebaik-baiknya kepada rakyat!” tegas Menhan Sjafrie.

Menhan juga menekankan pentingnya membangun jiwa korsa, persatuan, dan kebersamaan di lingkungan kesatrian tanpa membeda-bedakan suku maupun agama. Sebagai satuan baru Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang memiliki dua kualifikasi utama, setiap prajurit juga dituntut mahir dalam kemampuan tempur dasar seperti menembak, bela diri, dan patroli, sekaligus siap mendampingi Pemerintah Daerah serta membantu kesulitan masyarakat sekitar melalui kompi fungsional pertanian, peternakan, kesehatan, dan konstruksi.

“Kalian adalah bagian dari keluarga besar masyarakat Pacitan. Jaga nama baik para pendahulu perjuangan, jaga nama baik rakyat Pacitan, dan jaga kehormatan kesatuanmu! Balaslah jasa rakyat yang telah membiayai seluruh fasilitas dan perlengkapanmu dengan memberikan rasa aman dan nyaman atas kehadiran Batalyon ini,” pesan Menhan.

Selesai pengarahan, Menhan RI menerima paparan satuan dari Komandan Batalyon (Danyonif) TP 934/SBY mengenai kesiapan pangkalan serta progres pembangunan kesatrian.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin turut didampingi sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan dan TNI AD, yakni Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan, Panglima Kodam (Pangdam) V/Brawijaya, Wakil Inspektur Jenderal Angkatan Darat (Wairjenad), serta Inspektur Kodam (Irdam) V/Brawijaya

Gratis untuk Umum, NHI Family FunWalk dan Bazaar Digelar 8 November

Jakarta, 28 Oktober 2026 - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung penyelenggaraan “NHI Family FunWalk dan Bazaar 2026” yang diinisiasi Ikatan Alumni NHI Bandung (IKA NHI Bandung) di Jakarta pada 8 November 2026 untuk mempererat kolaborasi ekosistem pariwisata sekaligus mengajak masyarakat memperingati Hari Pahlawan melalui kegiatan positip.

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa saat menerima audiensi IKA NHI Bandung di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (19/10/2026), menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata untuk mendukung penyelenggaraannya.

Menurut Wamenpar, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi ant alumni, keluarga, pelaku industri, dan masyarakat umum sekaligus menumbuhkan semangat kepahlawanan melalui kegiatan positif. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi pariwisata nasional.

"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga dapat menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat jejaring alumni dan masyarakat dalam mendukung pariwisata nasional," ujar Wakil Menteri Pariwisata.

Dukungan Kementerian Pariwisata meliputi penyediaan tempat, sarana dan prasarana, fasilitasi perizinan keramaian, serta promosi dan dokumentasi melalui Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata.

Untuk memperluas manfaat kegiatan, Wamenpar juga mengusulkan keterlibatan Kementerian Kesehatan dalam penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta. Selain itu, seluruh kedeputian dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pariwisata akan dilibatkan untuk memeriahkan rangkaian acara.

Ketua Umum IKA NHI Bandung Tantowi Yahya mengapresiasi dukungan Kementerian Pariwisata. Ia menjelaskan bahwa FunWalk yang berlangsung pada Minggu (8/11/2026) terbuka dan gratis bagi masyarakat umum, dengan target lebih dari 1.000 peserta dari kalangan alumni, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat luas

Kegiatan FunWalk akan dimulai pukul 06.00 WIB dari Ratu Plaza, melintasi Bundaran HI, dan berakhir di Gedung Sapta Pesona pada pukul 08.00 WIB.

Setiap pendaftar akan memperoleh vest jersey eksklusif yang sekaligus berfungsi sebagai nomor undian doorprize.

Selain jalan santai, masyarakat dapat menikmati bazar di halaman Gedung Sapta Pesona yang menghadirkan 20 booth makanan dan beragam produk menarik. Kegiatan ini juga menggandeng Lions Club Indonesia untuk mengumpulkan buku bacaan layak pakai yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan

Sejumlah tokoh nasional dan daerah dijadwalkan hadir, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Sandiaga Salahuddin Uno, serta sejumlah tokoh masyarakat dan general manager hotel di Jakarta dan Bandung.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi bukti nyata kolaborasi antara alumni, Kementerian Pariwisata, dan masyarakat dalam memperingati Hari Pahlawan dengan semangat kebersamaan dan kontribusi positif bagi bangsa,” kata Tantowi

Polri Perkuat Sinergi dengan Komdigi Lindungi Masyarakat dari Kejahatan Digital

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerima audiensi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Viada Hafid di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi dalam menjaga keamanan ruang digital, termasuk penanganan penipuan daring, judi online, penyebaran hoaks, hingga berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Kapolri mengatakan, perkembangan teknologi yang semakin pesat perlu diimbangi dengan penguatan literasi digital masyarakat serta langkah penanganan kejahatan yang cepat dan tepat. Menurutnya, sinergi antara Polri dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi penting untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat.

“Era digitalisasi ini perlu kita sikapi dengan baik, sementara literasi masyarakat mungkin masih perlu diperkuat lagi, sehingga kejahatan-kejahatan di ruang digital dapat kita eliminasi dan dapat kita lakukan upaya-upaya penanganan secara cepat,” ujar Kapolri.

Kapolri menegaskan, sejumlah kejahatan digital, seperti penipuan daring, judi online, dan love scam, menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius. Selain itu, penyebaran berita bohong atau hoaks juga memerlukan langkah penanganan yang kuat, termasuk melalui penguatan regulasi dan kerja sama antarlembaga.

Ia berharap, penguatan kerja sama yang telah dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada April 2026 dapat semakin meningkatkan efektivitas upaya menjaga keamanan digital nasional.

“Semoga kolaborasi kita, dengan penguatan MoU yang baru saja kita lakukan pada bulan April lalu, dapat semakin mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keamanan digital nasional di Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Polri diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan kerja sama, terutama dalam merespons berbagai persoalan digital yang dilaporkan masyarakat.

Meutya menyebut, sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian meliputi jual beli data, penipuan daring, scam online, judi online, pornografi, perundungan, misinformasi, dan hoaks. Menurutnya, kompleksitas persoalan tersebut membutuhkan penanganan bersama melalui langkah pencegahan dan penegakan hukum.

“Permasalahan ini cakupannya sangat luas apabila hanya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital sendiri. Karena itu, kolaborasi dengan Polri menjadi amat penting dalam kerangka gabungan antara langkah preventif dan langkah penegakan hukum (enforcement),” kata Meutya.

Meutya juga mengapresiasi langkah Polri dalam mengungkap jaringan judi online yang tidak hanya beroperasi di dalam negeri, tetapi juga memiliki keterkaitan lintas negara. Ia berharap, penguatan kolaborasi ke depan dapat menekan praktik perjudian daring sekaligus menjawab keresahan masyarakat terhadap maraknya penipuan online.

Selain penanganan kejahatan digital, pertemuan tersebut turut membahas perlindungan infrastruktur digital. Meutya menyoroti pencurian kabel dan perangkat telekomunikasi yang dapat mengganggu layanan internet serta berdampak langsung pada aktivitas masyarakat di berbagai wilayah.

Ia mengapresiasi langkah penegakan hukum terhadap pencurian perangkat infrastruktur telekomunikasi, termasuk perangkat Base Transceiver Station (BTS), yang berpotensi menyebabkan terganggunya layanan komunikasi.

Pada kesempatan tersebut, Meutya menegaskan kesiapan Komdigi untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Polri dalam menangani berbagai persoalan di ruang digital.

Melalui sinergi tersebut, Polri dan Komdigi diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan digital. Upaya ini sejalan dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dalam merespons keresahan publik dan mewujudkan ruang digital yang aman di Indonesia.

Mendagri Dukung Program 3 Juta Rumah melalui Kemudahan Regulasi bagi MBR

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyederhanaan regulasi dan pemberian kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh hunian yang layak.

Hal itu disampaikan Mendagri saat menghadiri kegiatan Bedah Rumah dan Bakti Kesehatan Polisi Bersama Masyarakat di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (24/10/2026).

Mendagri menjelaskan, persoalan perumahan masih menjadi tantangan mendasar di Indonesia. Ia menyebut sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak. Menurutnya, pemisahan urusan perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan langkah untuk memberikan perhatian yang lebih terfokus terhadap persoalan tersebut.

“Masalah perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Dan Pak Presiden semua programnya ... pro rakyat, rakyat kecil terutama,” ujar Mendagri.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, Mendagri menyatakan kesiapan Kemendagri untuk membantu Menteri PKP Maruarar Sirait, terutama melalui kebijakan yang menjadi kewenangan Kemendagri.

“Kita tentu akan terus membantu beliau, mendukung beliau sepenuhnya. Dari regulasi, mendefinisikan kembali MBR, masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Salah satu dukungan tersebut berkaitan dengan penetapan kriteria MBR. Mendagri menjelaskan bahwa definisi MBR didasarkan pada penghasilan, bukan semata-mata persentase 40 persen masyarakat terbawah. Penetapan kriteria tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan kebijakan perumahan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, Kemendagri mendukung pemberian kemudahan melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meringankan beban masyarakat yang hendak memperbaiki maupun membangun rumah.

“Yang kalau mau memperbaiki rumah, membangun rumah, itu harus bayar 5 persen dari nilai jual objek pajak. Kita nolkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.

Kemudahan juga diberikan melalui kebijakan pembebasan biaya penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi MBR. Mendagri menyebut telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah terkait kebijakan tersebut.

Menurutnya, berbagai kemudahan regulasi itu diharapkan dapat membangun ekosistem pembangunan perumahan yang mendukung keterlibatan sektor swasta. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga didukung oleh peran pengembang dan pihak lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyoroti pentingnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk membantu masyarakat memperbaiki hunian yang tidak layak. Ia menjelaskan, pemerintah memberikan kemudahan bagi warga yang belum memiliki sertifikat tanah, khususnya yang tinggal di kawasan permukiman kumuh di Jakarta. Untuk mengajukan bantuan bedah rumah, warga dapat menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kepala kampung atau kelurahan.

Mendagri menyebut program bedah rumah terus dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan program secara langsung di lapangan agar pemerintah dapat melihat kondisi hunian sekaligus memahami kebutuhan warga.

Terakhir, Mendagri berharap program perumahan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Jakarta maupun seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Embun Sari, serta sejumlah pihak terkait.

Meneladan Mochtar Kusumaatmadja, Menteri PANRB: Diplomasi yang Kuat Bertumpu pada Institusi yang Kuat

Jakarta – Keberhasilan diplomasi tidak cukup hanya bertumpu pada gagasan yang baik, tapi harus didukung oleh lembaga dan proses yang mampu menjaganya secara konsisten. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja memberikan pelajaran penting bahwa di balik gagasan yang besar, harus didukung oleh sistem yang mampu mewujudkannya.

“Diplomasi Indonesia secara formal dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri. Namun, di balik diplomasi yang tampak, terdapat gagasan dan kapasitas negara di dalam negeri yang menopangnya. Di sinilah warisan pemikiran Prof. Mochtar menjadi relevan," ujarnya saat menjadi pembicara pada The Mochtar Kusumaatmadja Forum 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Menteri Rini menjelaskan ada tiga warisan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja yang masih relevan untuk terus diimplementasikan seiring dengan upaya menuju Indonesia Emas 2045. Pertama, kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang membantu pemerintah mengambil keputusan secara tepat melalui data dan kemampuan analitis.

Kedua, tata kelola kolaboratif (collaborative governance) yang memperkuat koordinasi lintas instansi dan pengembangan talenta. Ketiga, manajemen pengetahuan (knowledge management) yang menjaga memori kelembagaan dan kesinambungan kebijakan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.

"Ketiga hal tersebut merupakan bagian dari kapasitas negara yang dibutuhkan untuk menopang diplomasi Indonesia. Karena pada akhirnya, tujuan diplomasi adalah terpenuhinya kepentingan nasional dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat," ungkap Menteri Rini.

Kapasitas negara yang menopang diplomasi Indonesia kini juga menjadi perhatian dunia, salah satunya melalui proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD. Aksesi OECD bukan sekadar upaya memenuhi standar internasional, tetapi juga menjadi ruang diplomasi kebijakan bagi Indonesia.

Meski demikian, Rini menyadari bahwa konstelasi global terus berubah. Tantangan seperti konfrontasi geoekonomi, disrupsi informasi, rivalitas kekuatan besar, serta meningkatnya tekanan terhadap tatanan internasional ada di depan mata.

Menurutnya, ada tiga agenda reformasi birokrasi yang saling memperkuat dalam membangun kapasitas negara untuk menjawab tantangan tersebut. Pertama, tata kelola yang berintegritas, melalui penguatan kelembagaan, akuntabilitas, dan proses pemerintahan yang konsisten.

Kedua, pemerintah yang terhubung, melalui pemanfaatan data, teknologi, dan koordinasi kebijakan lintas instansi. Ketiga, aparatur yang adaptif, didukung sistem merit, kompetensi masa depan, termasuk kemampuan analisis, literasi data dan kecerdasan artifisial, serta mobilitas talenta, suksesi, dan kesinambungan pengetahuan kelembagaan.

Ketiga agenda ini sejalan dengan Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional menuju World Class Bureaucracy 2045, untuk membangun birokrasi yang kolaboratif, kapabel, berintegritas, dan melayani masyarakat.

Warisan Mochtar Kusumaatmadja mengajarkan bahwa diplomasi yang kuat tidak hanya membutuhkan gagasan besar, tetapi juga ilmu pengetahuan, kesabaran, dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Di balik gagasan besarnya, ada kerja bersama, dukungan institusi, dan kesinambungan perjuangan yang dijaga melintasi pergantian kepemimpinan.

“Diplomasi yang kuat bertumpu pada institusi yang kuat. Semoga semangat dan warisan Prof. Mochtar terus menginspirasi kita untuk membangun Indonesia yang semakin berdaulat, maju, dan bermartabat," tandasnya.

Menhan Sjafrie Pimpin Penertiban Tambang Ilegal Seluas 275 Hektare di Nabire, Papua Tengah

Nabire, Papua Tengah – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan kunjungan kerja ke Nabire, Papua Tengah, Kamis (22/10/2026).

Dalam kunjungan kerja tersebut, hadir Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Kepala BIN Jenderal TNI (Purn.) M. Herindra, Kepala BPKP Muhammad Yusuf, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Wamenhan RI Bidang Strategi, Doktrin dan Pembangunan Kekuatan Jenderal TNI Richard T.H. Tampubolon, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, CTO Danantara Sigit Puji, beserta jajaran Forkopimda.

Kehadiran pejabat pemerintah tersebut, bertujuan untuk mengambil langkah tegas dalam menertibkan kegiatan pertambangan tanpa izin di kawasan hutan. Areal pertambangan emas seluas 275,36 hektar milik PT Kristalin Eka Lestari di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, resmi ditutup dan kini berada penuh di bawah penguasaan negara melalui Satgas PKH. Penertiban tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Selain itu, Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Kristalin Eka Lestari resmi dicabut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM No. 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan RI menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas PKH dalam menertibkan pertambangan ilegal akan terus dilanjutkan meskipun menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan. Upaya tersebut tetap berlandaskan persatuan nasional serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan tugas.

“Kami tetap berkomitmen dalam pelaksanaan tugas PKH. Kami menyadari banyak perlawanan-perlawanan yang diberikan tetapi dengan keutuhan persatuan nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 Insyaallah semuanya akan kita selesaikan,” tegas Menhan Sjafrie.

Sementara itu, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin menjelaskan bahwa areal tambang yang telah diambil alih oleh negara nantinya akan dikelola oleh BUMN. “Pertambangan ini akan kita serahkan kepada BUMN, dalam hal ini PT Antam. Kita mengharapkan PT Antam nantinya tidak hanya sebagai investor, tetapi menjadi operator sekaligus investor agar betul-betul dikelola oleh negara untuk kemakmuran masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Dengan dipasangnya plang penertiban di area operasional, negara secara tegas melarang pihak manapun untuk menguasai, memindahtangankan, maupun melakukan aktivitas tanpa izin resmi di kawasan tersebut. 

Perluasan Akses Pasar Internasional dan Digitalisasi Domestik Menjadi Kunci Utama Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo, Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah strategis di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global guna mengamankan serta mengakselerasi mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pendekatan ganda yang responsif dan visioner, Indonesia berhasil mengukuhkan posisi tawar negara di kancah global sekaligus meletakkan fondasi kokoh bagi perekonomian nasional yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Integrasi antara perluasan akses pasar internasional dan digitalisasi domestik menjadi kunci utama Pemerintah Indonesia dalam mendorong daya saing nasional serta menarik arus investasi berkualitas. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara aktif memimpin pengawalan berbagai agenda prioritas agar setiap kesepakatan internasional dan program digitalisasi memberikan dampak nyata secara langsung terhadap perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perluasan Akses Pasar Global dan Daya Tarik Investasi

Di panggung internasional, Indonesia berhasil menorehkan milestone bersejarah melalui penuntasan perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Kesepakatan strategis yang diinisiasi sejak Kepemimpinan Indonesia di ASEAN ini telah rampung substansinya dan siap ditandatangani pada KTT ASEAN. Kerangka kerja sama ini diproyeksikan melipatgandakan nilai potensi ekonomi digital kawasan ASEAN hingga mencapai USD2 triliun pada tahun 2030, di mana Indonesia memegang porsi terbesar di kawasan.

Selain DEFA, Pemerintah juga secara aktif mengawal tiga Free Trade Agreement (FTA)/CEPA strategis yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat, yaitu Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA (I-CA CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Berdasarkan analisis dampak FTA/CEPA, IEU-CEPA berpotensi memberikan dampak peningkatan ekspor Indonesia hingga USD10,9 miliar, I-CA CEPA sebesar USD1,6 miliar, dan I-EAEU FTA mencapai USD2,2 miliar hingga USD2,89 miliar.

Setelah melalui proses intensif, perundingan IEU-CEPA kini telah memasuki tahap finalisasi teknis di Dewan Uni Eropa untuk menyongsong penandatanganan dan target implementasi penuh. Langkah ini dipastikan memperluas akses pasar ekspor manufaktur nasional, menghapus hambatan tarif, dan memperkuat rantai pasok global Indonesia.

“Menko Airlangga menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II 2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto.

Langkah strategis lainnya disatukan melalui proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memegang status calon anggota resmi (acceding country), Indonesia terus menerima dukungan penuh dari negara-negara anggota OECD untuk mempercepat penyelesaian Peta Jalan Aksesi (Accession Roadmap) menuju keanggotaan penuh pada tahun 2028.

Pertumbuhan Ekosistem AI, Investasi Data Center, dan Kesiapan SDM Masa Depan

Sejalan dengan penguatan diplomasi global, Pemerintah konsisten mendorong pemanfaatan teknologi tinggi sebagai mesin pertumbuhan baru (engine of growth). Indonesia mengukuhkan kepemimpinan digitalnya di tingkat global dengan resmi menjadi salah satu Pendiri (Founding Member) World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) dalam rangkaian KTT WAIC di Shanghai bersama perwakilan dari 30 negara. Inisiatif ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam menyusun tata kelola AI global yang aman, beretika, dan berpusat pada kedaulatan manusia.

“Outcome kecerdasan artifisial atau AI, bagi saya mencakup banyak bidang karena cakupan AI sangatlah luas. Bagi negara-negara seperti Indonesia, tentu saja penerapan AI dapat dimanfaatkan pada sektor pertanian (pertanian modern), transisi   energi, dan kemudian untuk energi terbarukan, serta untuk mengembangkan banyak sektor digital termasuk di sektor kesehatan. Menko Airlangga meyakini saat ini ekonomi digital Indonesia bernilai USD130 miliar, dan kita sedang menuju USD300 miliar, di mana jumlah tersebut akan berlipat ganda dengan adanya AI,” ungkap Jubir Haryo Limanseto.

Pengembangan infrastruktur fisik tersebut diimbangi dengan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. Pemerintah mengawal realisasi pemenuhan target kebutuhan 9 juta talenta digital nasional hingga tahun 2030 (atau 600 ribu talenta per tahun) melalui berbagai program pelatihan upskilling di bidang AI, data science, dan cybersecurity.

Pemerintah optimistis bahwa sinergi kuat antara diplomasi ekonomi internasional yang agresif dan transformasi digital yang inklusif akan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional, memperluas lapangan kerja berkualitas, serta membawa Indonesia melompat menuju status negara berpendapatan tinggi.

Kemenko Perekonomian berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan seluruh agenda prioritas Pemerintah ini secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.