Kementan, Kemendiktisaintek, dan BRIN Perkuat Sinergi Riset untuk Dukung Swasembada Pangan dan Hilirisasi

Jakarta — Menteri Pertanian (Mentan) bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menandatangani kesepakatan bersama tentang sinergi riset dan inovasi untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan dan hilirisasi komoditas pertanian. Penandatanganan berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

 

Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, dan perguruan tinggi dalam menghasilkan inovasi yang dapat langsung diterapkan di sektor pertanian serta mendorong penguatan industri berbasis komoditas pangan nasional.

 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan sektor pertanian tidak dapat berkembang tanpa dukungan riset dan inovasi yang kuat. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan industri sangat penting agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi ilmiah semata, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

“Pertanian pangan tidak mungkin maju tanpa inovasi. Banyak penelitian di perguruan tinggi yang sangat baik, tetapi kalau tidak ditarik menjadi kebijakan dan tidak masuk ke industri, maka hanya berhenti di atas kertas,” kata Mentan Amran.

 

Menurutnya, sinergi antara riset dan kebijakan dapat menghasilkan dampak besar bagi pembangunan pertanian nasional. Ia mencontohkan berbagai kebijakan strategis di sektor pertanian yang lahir dari gagasan dan inovasi, yang kemudian diterjemahkan pemerintah dalam bentuk regulasi dan program nyata.

 

“Ketika inovasi masuk ke pemerintah dan diterjemahkan menjadi kebijakan, dampaknya bisa sangat besar bagi masyarakat. Inilah yang ingin kita dorong bersama melalui kolaborasi ini,” ucapnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kolaborasi ini menjadi momentum penting bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi lebih nyata dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

 

Ia menyebut selama ini banyak hasil penelitian di perguruan tinggi yang belum mampu menembus pasar karena kurangnya kolaborasi dengan dunia industri dan pemerintah.

 

“Lebih dari 90 persen bahkan hampir 99 persen hasil penelitian di dunia akademik tidak berhasil masuk ke pasar komersial. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah dan industri menjadi sangat penting agar inovasi bisa benar-benar dimanfaatkan,” ujarnya.

 

Ia juga menyampaikan pihaknya akan mengonsolidasikan perguruan tinggi di Indonesia untuk fokus pada pengembangan riset komoditas strategis yang mendukung kemandirian pangan nasional.

 

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria mengatakan sektor pertanian merupakan fondasi penting bagi peradaban bangsa sehingga perlu didukung dengan riset dan teknologi yang kuat. Katanya, BRIN telah menyiapkan peta jalan riset pangan nasional agar pengembangan inovasi antara lembaga riset dan perguruan tinggi dapat berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.

 

Saat ini BRIN juga telah menghasilkan 188 paten bidang pangan dan berbagai produk inovasi di bidang pangan yang siap dimanfaatkan oleh industri.

 

“Kami ingin BRIN goes to industry ke stakeholder termasuk Kementerian Pertanian agar produk bisa dimanfaatkan di lapangan dan membawa impact. Dari riset dan berbagai inovasi, hasilnya bisa dirasakan masyarakat dan industri. Oleh karena itu, BRIN siap mendukung percepatan hilirisasi inovasi di sektor pangan,” jelasnya.

 

Sebagai informasi, kesepakatan bersama antara Kementan, Kemendiktisaintek, dan BRIN yang ditandatangani mencakup koordinasi dan sinkronisasi program riset dan inovasi pada berbagai komoditas strategis seperti padi, jagung, kedelai, gandum, sorgum, bawang putih, sawit, kelapa, kopi, kakao, gambir, kakao, lada, pala, ayam, serta alat mesin pertanian, pupuk, pengolahan pascapanen, dan komoditas lainnya mendukung swasembada pangan berkelanjutan dan hilirisasi komoditas pertanian.

 

Selain itu, kerja sama juga meliputi penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi pertanian, penguatan pertanian modern, hingga pemanfaatan bersama sarana-prasarana riset.

 

Kesepakatan yang melibatkan sedikitnya 18 perguruan tinggi di Indonesia ini juga menyasar peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian, pertukaran data dan informasi, serta pemanfaatan hasil riset untuk mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian nasional.

 

Melalui sinergi ini, pemerintah berharap inovasi dan teknologi pertanian dapat berkembang lebih cepat, memperkuat kemandirian pangan nasional, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian Indonesia di tingkat global.

Penerimaan Pajak Hingga Akhir Februari Tumbuh 30,4 Persen, Sektor Konsumsi Jadi Motor Utama

Jakarta.,Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan kinerja positif pendapatan negara hingga akhir Februari 2026. Dalam paparan APBN KiTa, Suahasil menyoroti pertumbuhan neto penerimaan pajak yang mencapai 30,4% (yoy), didorong kuat oleh tingginya aktivitas transaksi ekonomi masyarakat.

Hingga 28 Februari 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp245,1 triliun. Secara khusus, Suahasil memberikan catatan pada pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang melonjak hingga 97%.

"PPN dan PPnBM dibayar jika ada transaksi. (Lonjakan) ini menunjukkan bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu berjalan terus.," ujar Suahasil di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta pada Rabu (11/3).

Empat sektor utama, yakni industri pengolahan, perdagangan, keuangan dan asuransi, serta pertambangan, tercatat masih menjadi kontributor mayoritas dengan sumbangan mencapai 74% dari total penerimaan pajak.

Sejalan dengan pendapatan yang kuat, pemerintah melakukan akselerasi belanja negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2026. Realisasi belanja negara hingga akhir Februari mencapai Rp493,8 triliun, tumbuh signifikan 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Salah satu pendorong utama kenaikan belanja adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 9 Maret 2026, program ini telah menjangkau 61,6 juta penerima yang terdiri dari 50 juta siswa dan 10,5 juta nonsiswa (ibu hamil, menyusui, dan lansia) dengan total serapan anggaran mencapai Rp44 triliun.

Selain itu, Kemenkeu juga melaporkan realisasi pembayaran THR ASN, TNI, dan Polri tahun 2026. Hingga 10 Maret, pemerintah telah menyalurkan Rp24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari total alokasi Rp55 triliun. "Kami mendorong seluruh K/L dan Pemerintah Daerah segera menuntaskan pembayaran THR agar tuntas sebelum hari raya," tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia (ICP) akibat konflik di Timur Tengah. Meskipun sempat menyentuh angka di atas US$100 per barel, harga minyak menunjukkan tren volatilitas tinggi. Suahasil menegaskan bahwa APBN akan terus berfungsi sebagai peredam kejut (shock absorber) melalui skema subsidi dan kompensasi energi untuk melindungi daya beli masyarakat dari fluktuasi harga global.

Dalam bidang kepabeanan, terdapat peningkatan signifikan pada frekuensi penindakan rokok ilegal, dari 1.993 kali pada tahun lalu menjadi 2.872 kali penindakan di tahun 2026. Jumlah rokok ilegal yang disita naik dua kali lipat menjadi 369 juta batang.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp147,7 triliun. Pemerintah juga memberikan atensi khusus pada daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp10,65 triliun yang disalurkan dalam tiga tahap mulai Februari hingga April 2026.

Silaturahmi Ekosistem Perumahan, Kementerian PKP Perkuat Kolaborasi untuk Percepatan Hunian Rakyat

Jakarta — Suasana kebersamaan dan kolaborasi mewarnai kegiatan silaturahmi pegawai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera serta ekosistem perumahan nasional yang diselenggarakan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta jajaran Kementerian PKP, pegawai di lingkungan kementerian, serta berbagai tokoh ekosistem perumahan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, pimpinan perbankan, para ketua asosiasi pengembang, serta mitra strategis sektor perumahan seperti CEO Lippo Group James Riady, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial, PT Permodalan Nasional Madani, serta sejumlah perusahaan yang aktif memberikan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang perumahan seperti Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, PT Astra International, dan PT Djarum.

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh pelaku dalam ekosistem perumahan nasional sekaligus momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan perumahan rakyat.

Acara diawali dengan doa bersama dan ceramah agama, dilanjutkan dengan buka puasa bersama serta pemberian santunan kepada anak-anak yatim dari Panti Yatim Indonesia. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan bantuan kepada para petugas keamanan (security), pengemudi (driver), dan petugas kebersihan (cleaning service) di lingkungan Kementerian PKP sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan di bulan Ramadan, termasuk dengan menggratiskan uang muka bagi mereka yang ingin mengambil rumah subsidi.

Perwakilan pengembang, Angga Budi Kusuma, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan di antara seluruh pelaku sektor perumahan.

“Walaupun tahun 2025 penuh dinamika, kami melihat kinerja Kementerian PKP dan BP Tapera sangat aktif. Kami optimistis dengan kepemimpinan Menteri PKP, sektor perumahan pada tahun 2026 akan bergerak lebih baik,” ujarnya.

CEO Lippo Group, James Riady, juga menilai sektor perumahan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, sektor ini dapat berkontribusi sekitar 1,5 hingga 2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi serta memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat.

“Perumahan rakyat dapat membantu memutus rantai kemiskinan. Banyak masyarakat yang selama ini tinggal jauh dari tempat kerja dengan fasilitas umum yang terbatas. Saya juga melihat ekosistem perumahan saat ini sangat aktif dan solid,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan perumahan nasional, baik dari sektor pemerintah, perbankan, pengembang, maupun sektor swasta melalui program CSR.

“Atas nama negara kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan perumahan rakyat. Dukungan dari sektor swasta menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap upaya negara dalam menyediakan hunian bagi masyarakat semakin kuat,” ujar Maruarar.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai Kementerian PKP yang telah bekerja keras sehingga berbagai terobosan di sektor perumahan dapat terus berjalan.

Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir berbagai langkah strategis telah dilakukan, mulai dari groundbreaking pembangunan rumah susun di kawasan Meikarta hingga pemanfaatan lahan milik negara untuk pembangunan hunian bagi masyarakat.

“Ekosistem perumahan saat ini sehat karena tidak ada monopoli. Pengembang memiliki pilihan terhadap perbankan, bank memiliki pilihan terhadap pengembang, dan konsumen pun memiliki pilihan terhadap pengembang maupun perbankan,” ujarnya.

Menteri PKP juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan guna memperkuat kebijakan serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di sektor perumahan.

Acara ditutup dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim serta pesan inspiratif dari Menteri PKP kepada para penerima santunan.

“Penting menghargai sejarah, tetapi lebih penting lagi membuat sejarah yang baik bagi masa depan,” pesan Maruarar.

Kementerian PANRB dan TBI Bahas Penguatan Pemerintah Digital dan DPI

JAKARTA – Transformasi digital pemerintahan dan tata kelola data pembangunan menjadi hal penting untuk dilakukan dengan ditunjang oleh pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) yang menjadi tulang punggung berbagai layanan pemerintah. DPI sendiri berupa identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital yang dijaga selaras dengan prinsip pelindungan data pribadi dan keamanan siber. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat bertemu dengan tim Tony Blair Institute (TBI), di Kantor Kementerian PANRB, Senin (9/3/2026).

“Terima kasih kepada tim TBI yang sudah memberikan support kepada Kementerian PANRB yang mendukung implementasi pemerintahan digital. Saya kira kerja sama dengan TBI dapat menghasilkan policy yang memberikan dampak bagi layanan publik yang lebih baik kedepannya,” ujarnya.

Menteri Rini menyampaikan jika pemerintah Indonesia telah memahami pentingnya DPI dalam mendukung integrasi dan interoperabilitas sistem untuk menghadirkan layanan yang berkualitas, inklusif, dan efisien. Upaya integrasi DPI dengan berbagai layanan publik prioritas yang terintegrasi ke dalam satu portal pun diatur melalui Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Disampaikan jika pemanfaatan DPI dan use case prioritas juga sebagai kunci percepatan dan fondasi digital untuk kesuksesan program prioritas Presiden, dimana DPI sebagai backbone interoperabilitas dan keterpaduan. Kementerian PANRB sebagai koordinator Proyek Strategis Nasional pengembangan layanan digital pemerintah terpadu menekankan pentingnya interoperabilitas data untuk mempercepat pencapaian target RPJMN sekaligus memperkuat fondasi pemerintahan digital yang berdampak langsung bagi rakyat.

Menurutnya DPI merupakan fondasi yang memungkinkan keterpaduan tersebut berjalan efektif. Identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital bukan hanya instrumen teknis, melainkan jembatan yang memastikan layanan publik hadir lebih cepat, lebih adil, dan lebih terpercaya.

“Pemanfaatan DPI menjadi kunci, memastikan pertukaran data dan layanan publik berjalan mudah, aman, dan terukur. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi harus kita terapkan sejak awal, tepat guna, dan proporsional agar keterpaduan bisa diwujudkan dan kepercayaan publik tetap terjaga,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut Menteri Rini menjelaskan jika pemanfaatan DPI, khususnya Data Exchange, harus ditingkatkan baik untuk analitik maupun peningkatan kualitas layanan publik, sementara keamanan siber dan pelindungan data pribadi perlu diterapkan secara terukur di seluruh K/L. Aspek yang sifatnya administratif berupa MoU/PKS juga perlu diminimalisir dengan mekanisme yang lebih otomatis dan mudah, agar keterpaduan dan interoperabilitas menjadi kewajiban, bukan tantangan.

Sementara itu Country Director TBI Abetnago Tarigan mengatakan bahwa pertemuan dimaksudkan untuk mendalami lebih lanjut terkait pengembangan dan pemanfaatan DPI untuk mendukung tercapainya prioritas Pemerintah Indonesia. Dikatakan bahwa TBI mendukung transformasi digital pemerintah Indonesia dan melihat peluang besar untuk memperkuat kerja sama strategis, khususnya dalam pengembangan layanan digital pemerintah terpadu.

“Kita berkomitmen untuk mendukung penerapan digital dan Artificial Intelligence (AI) di pemerintah Indonesia. Kita juga sudah mendukung pelatihan ASN berdasarkan AI yang dikoordinasikan oleh Lembaga Adminstrasi Negara (LAN),” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa ASN yang merupakan pembuat kebijakan sekaligus pelayan masyarakat, memiliki peran kunci dalam proses transformasi digital. Oleh karena itu, setiap ASN harus menguasai kemampuan digital yang mumpuni, memiliki mindset digital untuk mendukung keberhasilan transformasi digital. 

Gus Ipul dan Gubernur NTB Sinkronkan Pemutakhiran Data Tunggal dan Sekolah Rakyat

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerima audiensi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal di Café Selalu Ada, Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Senin (9/3/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kualitas data sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta kesiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Provinsi NTB.

Dalam pertemuan tersebut, Mensos yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah terus memperbaiki kualitas data DTSEN melalui berbagai kanal partisipasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa data sosial bersifat dinamis sehingga proses pemutakhiran harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Perbaikan kualitas data DTSEN dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari SIKS-NG, Cek Bansos, ground check, call center 021-171, hingga WhatsApp Lapor Bansos 08877 171 171,” ujar Gus Ipul.

Menurutnya, beragam kanal tersebut disediakan agar masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam proses pemutakhiran data.

“Bagi masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi, kami siapkan layanan call center dan WhatsApp agar tetap bisa menyampaikan laporan atau perbaikan data,” tambahnya.

Gus Ipul menegaskan bahwa perbaikan data ini menjadi bagian dari target nasional yang diarahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin memastikan bantuan sosial benar-benar diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Dalam paparannya, Gus Ipul juga menjelaskan bahwa instrumen pengumpulan data telah distandardisasi oleh Badan Pusat Statistik, dengan puluhan variabel kesejahteraan yang menjadi dasar pengukuran. Data tersebut kemudian divalidasi dan dimonitor secara berkala agar akurasinya terus meningkat.

Ia mengakui bahwa proses penyempurnaan data masih berjalan. Berdasarkan pemetaan awal DTSEN, masih terdapat sebagian penduduk pada desil kesejahteraan terendah yang belum menerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK), sementara sebagian penerima bantuan justru berasal dari kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi.

“Ini bukan kesalahan siapa-siapa. Ini konsekuensi dari data yang dinamis dan memang harus terus kita perbaiki. Prinsipnya, bantuan negara harus diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, bukan kepada yang paling dulu tercatat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan perkembangan mekanisme pengaktifan kembali peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Dari sekitar 11 juta peserta yang sebelumnya dinonaktifkan, sekitar 869 ribu peserta telah kembali aktif melalui berbagai skema, antara lain reaktivasi PBI-JK, peralihan ke skema pembiayaan pemerintah daerah, perusahaan, maupun peserta mandiri.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik upaya digitalisasi dan integrasi data yang dilakukan pemerintah pusat.

“Digitalisasi ini penting agar data bisa terintegrasi dengan berbagai sistem yang lain. Dulu belum ada pengintegrasian sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB juga secara rutin melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan setiap tahun melalui pendamping di lapangan.

“Kami melakukan orkestrasi agar seluruh pihak, baik instansi pemerintah maupun lembaga seperti kampus, memiliki satu data yang sama dalam proses pemadanan,” kata Iqbal.

Selain perbaikan data, Pemprov NTB juga memperkuat intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga. Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha produktif seperti ayam petelur maupun usaha pertanian skala rumah tangga.

“Setiap desa kami alokasikan sekitar Rp500 juta untuk intervensi level desa. Kami juga mendorong pemerintah pusat dan CSR untuk ikut mengintervensi keluarga dengan kategori kemiskinan ekstrem,” jelasnya.

Di sela pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Provinsi NTB sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan rentan.

Audiensi ini turut dihadiri oleh jajaran Kementerian Sosial, antara lain Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktur Pemberdayaan Sosial Daerah Tertinggal, serta delegasi Pemerintah Provinsi NTB yang terdiri dari Kepala Bappeda Baiq Nelly Yuniarti, Kepala Dinas Kominfo Akhsanul Khalik, Kepala Badan Penghubung Lalu Achmad Sukarman, dan Kepala Bidang P2M Bappeda Herry Agustiadi.

Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga Jelang Lebaran, Wapres Tinjau Pasar Gelondong Gede Tuban

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Gelondong Gede, Kabupaten Tuban, Jumat (06/03/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap terjaga serta harga kebutuhan masyarakat stabil menjelang Idulfitri. Dalam kunjungan tersebut, Wapres juga memberikan arahan kepada pemerintah daerah agar terus menjaga ketersediaan pangan dan memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

Setibanya di lokasi, Wapres meninjau area pasar dan berinteraksi dengan para pedagang serta masyarakat yang tengah beraktivitas. Kehadiran Wapres disambut oleh Kepala Pasar Gelondong Gede Sutadji serta Kepala UPTD Pengelolaan TPI Agus Saleh Setiawan.

Dalam kesempatan terpisah, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyampaikan bahwa Wapres memberikan sejumlah arahan kepada pemerintah daerah, terutama terkait upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok menjelang Idulfitri.

“Beliau memberikan masukan bagaimana pemerintah daerah bisa menjaga pasokan sampai dengan Lebaran nanti dan konsisten dalam menjaga harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Wapres juga meminta pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah guna memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pangan yang cukup.

“Kami diminta melakukan koordinasi secara intens antara pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah agar seluruh masyarakat di Indonesia bisa mendapatkan makanan yang layak,” tambahnya.

Lebih lanjut, Aditya menyampaikan bahwa Wapres juga menekankan pentingnya menindaklanjuti berbagai program prioritas pemerintah sebagaimana arahan Prabowo Subianto, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan program strategis nasional.

“Kami juga mendapatkan arahan langsung dari beliau untuk menindaklanjuti seluruh program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, agar terus bergerak secara masif guna menuntaskan angka kemiskinan serta menjalankan berbagai program strategis lainnya,” tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Tuban, lanjutnya, juga diminta untuk terus membenahi pengelolaan pasar serta memastikan pasokan bahan pangan tetap terjaga selama bulan Ramadan hingga Idulfitri.

“Kami diberikan tugas untuk merapikan pasar-pasar yang ada dan memastikan pasokan makanan terjaga sehingga masyarakat tidak mengalami kendala selama bulan suci Ramadan,” pungkasnya.

Salah seorang pedagang Jemiatun (56), yang telah berjualan di pasar tersebut selama sekitar 20 tahun, menceritakan bahwa aktivitas perdagangan di pasar tersebut masih cukup ramai.

“Lumayan ramai di sini. Kalau jualan, sehari maksimal bisa sampai Rp1 juta,” ungkap Jemiatun.

Ia juga menjelaskan bahwa menjelang Ramadan dan Idulfitri biasanya terjadi sedikit kenaikan harga pada beberapa komoditas. Misalnya, kenaikan lebih terasa pada cabai, yang sebelumnya sekitar Rp50.000 per kilogram kini mencapai Rp70.000, sedangkan jenis lainnya naik dari sekitar Rp20.000 menjadi Rp30.000.

Jemiatun berharap kunjungan Wapres dapat membawa perhatian lebih terhadap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar.

“Harapannya sembako turun, harga stabil, terus barangnya tidak langka,” tuturnya.

Pasar Gelondong Gede sendiri merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir di Tuban yang melibatkan berbagai pelaku usaha lokal. Tercatat sekitar 100 nelayan menggantungkan aktivitas ekonomi pada kawasan ini, bersama sekitar 60 pedagang sayur dan 80 pedagang ikan yang setiap hari melayani kebutuhan masyarakat. Selain itu, terdapat sekitar 65 kepala keluarga yang bermukim di sekitar kawasan pasar.

Antisipasi Dampak Konflik Iran VS Israel–AS, Kemenperin Perkuat Ketahanan Industri Nasional

Eskalasi konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global, khususnya pada sektor energi, logistik internasional, serta rantai pasok bahan baku industri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mencermati perkembangan tersebut karena berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap kinerja sektor industri manufaktur nasional.

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, konflik di kawasan Timur Tengah tersebut dapat memicu volatilitas harga energi global, gangguan pada jalur perdagangan internasional, serta peningkatan biaya logistik dan bahan baku industri. Kondisi ini pada akhirnya dapat memengaruhi daya saing industri manufaktur di berbagai negara, termasuk Indonesia.

 

“Kami terus memonitor perkembangan konflik di Timur Tengah karena kawasan tersebut merupakan salah satu pusat energi dunia dan jalur logistik global yang sangat penting. Setiap eskalasi konflik tentu berpotensi memengaruhi harga energi, kelancaran rantai pasok bahan baku industri, serta biaya logistik yang digunakan oleh sektor manufaktur,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/3).

 

Menurut Agus, salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap sektor industri adalah potensi gangguan distribusi energi global. Kawasan Timur Tengah, khususnya Selat Hormuz, merupakan jalur vital bagi perdagangan minyak dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak global melewati jalur tersebut sehingga setiap gangguan di kawasan itu dapat memicu lonjakan harga energi internasional.

 

Dalam beberapa hari terakhir, eskalasi konflik bahkan telah menimbulkan kekhawatiran terhadap aktivitas pelayaran dan distribusi energi di kawasan tersebut. Serangan militer dan ancaman keamanan maritim menyebabkan lalu lintas kapal tanker menurun drastis serta meningkatkan risiko bagi perusahaan pelayaran dan asuransi maritim.

 

Situasi tersebut juga memicu lonjakan harga minyak global. Harga minyak mentah dunia sempat meningkat signifikan akibat gangguan pasokan energi dari Timur Tengah dan meningkatnya risiko geopolitik di kawasan tersebut.

 

Menperin menjelaskan, kenaikan harga energi global akan berdampak langsung pada industri manufaktur karena sebagian besar sektor industri menggunakan energi sebagai komponen biaya produksi utama. Industri seperti petrokimia, logam dasar, semen, pupuk, serta berbagai subsektor industri pengolahan lainnya sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi.

 

“Jika harga energi global meningkat dalam jangka waktu yang panjang, maka biaya produksi industri manufaktur juga berpotensi naik. Hal ini tentu dapat memengaruhi efisiensi produksi serta daya saing produk industri di pasar domestik maupun ekspor,” ujar Agus.

 

Selain energi, konflik geopolitik juga berpotensi memengaruhi ketersediaan bahan baku industri yang berasal dari pasar global. Sejumlah pengamat ekonomi menilai bahwa konflik di Timur Tengah dapat mengganggu perdagangan internasional, memicu kenaikan harga komoditas, dan berdampak pada kinerja ekspor berbagai negara.

Bagi Indonesia, dampak tersebut dapat dirasakan pada beberapa sektor industri yang memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor, seperti industri kimia, petrokimia, tekstil, logam, hingga industri makanan dan minuman. Ketidakpastian geopolitik berpotensi meningkatkan biaya pengadaan bahan baku dan memperpanjang waktu pengiriman akibat perubahan jalur logistik global.

 

Menperin menambahkan, gangguan pada jalur perdagangan internasional juga dapat memengaruhi kinerja ekspor industri manufaktur. Konflik geopolitik biasanya memicu volatilitas pasar global, sehingga permintaan dari negara tujuan ekspor dapat mengalami fluktuasi.

 

“Perkembangan situasi geopolitik global tentu perlu kita antisipasi bersama. Kinerja ekspor industri manufaktur Indonesia selama ini sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi global dan permintaan pasar internasional,” ungkap Agus.

 

Meski demikian, Menperin menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan sektor industri nasional. Salah satu strategi yang dilakukan adalah memperkuat struktur industri hulu, meningkatkan penggunaan bahan baku dalam negeri, serta memperluas diversifikasi pasar ekspor.

 

“Penguatan industri hulu dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri menjadi sangat penting agar industri manufaktur Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasokan global yang rentan terhadap gejolak geopolitik,” jelasnya.

 

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan efisiensi energi di sektor industri serta percepatan transformasi menuju industri hijau. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang harganya sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global.

 

Menperin optimistis bahwa industri manufaktur nasional memiliki ketahanan yang cukup kuat dalam menghadapi berbagai tantangan global. Hal ini didukung oleh struktur industri yang semakin terdiversifikasi serta kontribusi sektor manufaktur yang tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

 

“Kemenperin akan terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, asosiasi, dan kementerian/lembaga terkait, guna memastikan bahwa sektor industri manufaktur nasional tetap mampu tumbuh dan berdaya saing di tengah dinamika ekonomi global,” papar Agus.

 

Program prioritas presiden

Menperin menyatakan, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memitigasi potensi dampak konflik tersebut. Salah satunya melalui penguatan ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

 

Menurut Agus, penguatan ketahanan pangan dan energi menjadi sangat penting dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global. Program swasembada pangan dan energi yang dicanangkan Presiden Prabowo tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanian dan energi semata, tetapi juga memerlukan dukungan kuat dari sektor industri manufaktur nasional.

 

“Program ketahanan pangan dan ketahanan energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Industri manufaktur memiliki peran penting dalam mendukung upaya tersebut, mulai dari penyediaan sarana produksi pertanian, industri pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga pengembangan teknologi energi,” jelasnya.

 

Menperin menegaskan bahwa sektor industri memiliki kontribusi besar dalam mendukung upaya swasembada pangan. Industri pupuk nasional, industri alat dan mesin pertanian (alsintan), industri pengolahan pangan, serta industri kemasan merupakan bagian penting dari ekosistem industri yang mendukung produktivitas sektor pertanian.

 

Selain itu, sektor industri juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Berbagai industri manufaktur berkontribusi dalam pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan, produksi komponen pembangkit listrik, pengembangan kendaraan listrik, hingga industri petrokimia yang menjadi bagian penting dari rantai pasok energi.

 

“Kemenperin terus mendorong penguatan industri hulu dan hilir agar Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan strategis nasional, termasuk di bidang pangan dan energi. Dengan struktur industri yang semakin kuat, Indonesia akan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap gejolak ekonomi global akibat konflik geopolitik,” kata Agus.

 

Dalam konteks tersebut, Kemenperin juga terus memperkuat kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) serta pengembangan rantai pasok industri domestik. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku sekaligus meningkatkan nilai tambah industri di dalam negeri.

 

Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi industri menuju industri hijau serta peningkatan efisiensi energi di sektor manufaktur. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.

 

Menperin optimistis bahwa sektor industri manufaktur Indonesia memiliki ketahanan yang cukup kuat dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi global. Hal ini tercermin dari kontribusi industri manufaktur yang masih menjadi penyumbang terbesar terhadap ekspor nasional serta salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 

“Kami optimistis bahwa dengan penguatan struktur industri nasional serta dukungan terhadap program ketahanan pangan dan energi, sektor industri manufaktur Indonesia akan tetap mampu tumbuh dan berdaya saing meskipun menghadapi berbagai tantangan global,” pungkas Agus.