Kemenkes Dorong Penguatan Kompetensi dan Pemerataan Tenaga Kesehatan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendorong penguatan tata kelola dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan serta menjamin keselamatan pasien. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus dalam The 2nd National Forum of the Indonesian Health Council 2026 sekaligus peringatan dua tahun Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), pada Jumat (30/10/2026).

Wamenkes Benjamin mengatakan, tantangan pembangunan kesehatan tidak hanya menyangkut ketersediaan fasilitas dan teknologi, tetapi juga pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan masyarakat.

Data Kemenkes per Agustus 2026 menunjukkan, 38 persen Puskesmas masih mengalami kekosongan sembilan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan, dengan kebutuhan pengisian mencapai 6.927 tenaga. Kondisi ini membutuhkan perencanaan SDM kesehatan berbasis data dan karakteristik wilayah.

“Pemenuhan tenaga kesehatan tidak cukup hanya berorientasi pada jumlah. Kita harus memastikan jenis dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan, serta distribusinya merata agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas,” ujar Wamen Benjamin.

Ia menambahkan, kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan harus terus ditingkatkan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti kecerdasan artifisial, telemedisin, dan rekam medis elektronik. Pengembangan profesi berkelanjutan harus berorientasi pada peningkatan kemampuan nyata, bukan sekadar pemenuhan angka kredit.

Wamen Benjamin juga menekankan pentingnya pemerataan akses peningkatan kompetensi, khususnya bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) serta daerah bermasalah kesehatan (DBK). Dukungan dapat dilakukan melalui pelatihan daring, pembelajaran campuran, dan pendampingan rumah sakit rujukan.

Dalam forum tersebut, ia menyampaikan enam arahan, yakni memperkuat independensi dan profesionalisme Konsil, Kolegium, dan Majelis Disiplin Profesi; merencanakan kebutuhan tenaga berbasis data; membangun budaya peningkatan kompetensi berkelanjutan; memperkuat literasi digital; memastikan pemerataan kompetensi dan penegakan disiplin yang adil; serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor.

“Keselamatan pasien adalah hak setiap warga negara, di mana pun mereka tinggal. Karena itu, setiap kebijakan dan pelaksanaan profesi harus mengutamakan kompetensi, profesionalisme, serta kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Wamenkes Benjamin berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat tata kelola tenaga medis dan tenaga kesehatan, sehingga dapat ditindaklanjuti menjadi bagian dari perbaikan sistem kesehatan Indonesia.

Kunker ke Pacitan, Menhan Sjafrie Tinjau Yonif TP 934/Satria Buwana Yudha: Teladani Rute Perjuangan Panglima Besar Soedirman

Pacitan, Jawa Timur – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin melanjutkan kunjungan kerja ke Marshalling Area Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 934/Satria Buwana Yudha (SBY) di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Kamis (29/10/2026).

Kunjungan kerja Menhan Sjafrie diawali dengan pertemuan silaturahmi dan makan siang bersama Wakil Bupati Pacitan Gagarin beserta seluruh prajurit. Usai makan siang, Menhan memberikan pengarahan langsung di hadapan ratusan prajurit Yonif TP 934/SBY.

Dalam pengarahannya, Menhan Sjafrie mengingatkan bahwa Kabupaten Pacitan memiliki bobot nilai sejarah yang sangat penting dan khusus bagi seluruh prajurit TNI. “Pacitan ini adalah wilayah yang sangat bersejarah. Di sinilah melintas rute perjuangan gerilya Panglima Besar Jenderal Soedirman dalam mempertahankan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Selain itu, Pacitan juga merupakan tanah kelahiran Presiden Ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono. Kalian harus bangga dan wajib menjaga nilai-nilai sejarah kejuangan tersebut dengan mengabdikan diri sebaik-baiknya kepada rakyat!” tegas Menhan Sjafrie.

Menhan juga menekankan pentingnya membangun jiwa korsa, persatuan, dan kebersamaan di lingkungan kesatrian tanpa membeda-bedakan suku maupun agama. Sebagai satuan baru Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang memiliki dua kualifikasi utama, setiap prajurit juga dituntut mahir dalam kemampuan tempur dasar seperti menembak, bela diri, dan patroli, sekaligus siap mendampingi Pemerintah Daerah serta membantu kesulitan masyarakat sekitar melalui kompi fungsional pertanian, peternakan, kesehatan, dan konstruksi.

“Kalian adalah bagian dari keluarga besar masyarakat Pacitan. Jaga nama baik para pendahulu perjuangan, jaga nama baik rakyat Pacitan, dan jaga kehormatan kesatuanmu! Balaslah jasa rakyat yang telah membiayai seluruh fasilitas dan perlengkapanmu dengan memberikan rasa aman dan nyaman atas kehadiran Batalyon ini,” pesan Menhan.

Selesai pengarahan, Menhan RI menerima paparan satuan dari Komandan Batalyon (Danyonif) TP 934/SBY mengenai kesiapan pangkalan serta progres pembangunan kesatrian.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin turut didampingi sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan dan TNI AD, yakni Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan, Panglima Kodam (Pangdam) V/Brawijaya, Wakil Inspektur Jenderal Angkatan Darat (Wairjenad), serta Inspektur Kodam (Irdam) V/Brawijaya

Gratis untuk Umum, NHI Family FunWalk dan Bazaar Digelar 8 November

Jakarta, 28 Oktober 2026 - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung penyelenggaraan “NHI Family FunWalk dan Bazaar 2026” yang diinisiasi Ikatan Alumni NHI Bandung (IKA NHI Bandung) di Jakarta pada 8 November 2026 untuk mempererat kolaborasi ekosistem pariwisata sekaligus mengajak masyarakat memperingati Hari Pahlawan melalui kegiatan positip.

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa saat menerima audiensi IKA NHI Bandung di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (19/10/2026), menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata untuk mendukung penyelenggaraannya.

Menurut Wamenpar, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi ant alumni, keluarga, pelaku industri, dan masyarakat umum sekaligus menumbuhkan semangat kepahlawanan melalui kegiatan positif. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi pariwisata nasional.

"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga dapat menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat jejaring alumni dan masyarakat dalam mendukung pariwisata nasional," ujar Wakil Menteri Pariwisata.

Dukungan Kementerian Pariwisata meliputi penyediaan tempat, sarana dan prasarana, fasilitasi perizinan keramaian, serta promosi dan dokumentasi melalui Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata.

Untuk memperluas manfaat kegiatan, Wamenpar juga mengusulkan keterlibatan Kementerian Kesehatan dalam penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta. Selain itu, seluruh kedeputian dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pariwisata akan dilibatkan untuk memeriahkan rangkaian acara.

Ketua Umum IKA NHI Bandung Tantowi Yahya mengapresiasi dukungan Kementerian Pariwisata. Ia menjelaskan bahwa FunWalk yang berlangsung pada Minggu (8/11/2026) terbuka dan gratis bagi masyarakat umum, dengan target lebih dari 1.000 peserta dari kalangan alumni, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat luas

Kegiatan FunWalk akan dimulai pukul 06.00 WIB dari Ratu Plaza, melintasi Bundaran HI, dan berakhir di Gedung Sapta Pesona pada pukul 08.00 WIB.

Setiap pendaftar akan memperoleh vest jersey eksklusif yang sekaligus berfungsi sebagai nomor undian doorprize.

Selain jalan santai, masyarakat dapat menikmati bazar di halaman Gedung Sapta Pesona yang menghadirkan 20 booth makanan dan beragam produk menarik. Kegiatan ini juga menggandeng Lions Club Indonesia untuk mengumpulkan buku bacaan layak pakai yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan

Sejumlah tokoh nasional dan daerah dijadwalkan hadir, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Sandiaga Salahuddin Uno, serta sejumlah tokoh masyarakat dan general manager hotel di Jakarta dan Bandung.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi bukti nyata kolaborasi antara alumni, Kementerian Pariwisata, dan masyarakat dalam memperingati Hari Pahlawan dengan semangat kebersamaan dan kontribusi positif bagi bangsa,” kata Tantowi

Polri Perkuat Sinergi dengan Komdigi Lindungi Masyarakat dari Kejahatan Digital

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerima audiensi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Viada Hafid di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi dalam menjaga keamanan ruang digital, termasuk penanganan penipuan daring, judi online, penyebaran hoaks, hingga berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Kapolri mengatakan, perkembangan teknologi yang semakin pesat perlu diimbangi dengan penguatan literasi digital masyarakat serta langkah penanganan kejahatan yang cepat dan tepat. Menurutnya, sinergi antara Polri dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi penting untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat.

“Era digitalisasi ini perlu kita sikapi dengan baik, sementara literasi masyarakat mungkin masih perlu diperkuat lagi, sehingga kejahatan-kejahatan di ruang digital dapat kita eliminasi dan dapat kita lakukan upaya-upaya penanganan secara cepat,” ujar Kapolri.

Kapolri menegaskan, sejumlah kejahatan digital, seperti penipuan daring, judi online, dan love scam, menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius. Selain itu, penyebaran berita bohong atau hoaks juga memerlukan langkah penanganan yang kuat, termasuk melalui penguatan regulasi dan kerja sama antarlembaga.

Ia berharap, penguatan kerja sama yang telah dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada April 2026 dapat semakin meningkatkan efektivitas upaya menjaga keamanan digital nasional.

“Semoga kolaborasi kita, dengan penguatan MoU yang baru saja kita lakukan pada bulan April lalu, dapat semakin mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keamanan digital nasional di Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Polri diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan kerja sama, terutama dalam merespons berbagai persoalan digital yang dilaporkan masyarakat.

Meutya menyebut, sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian meliputi jual beli data, penipuan daring, scam online, judi online, pornografi, perundungan, misinformasi, dan hoaks. Menurutnya, kompleksitas persoalan tersebut membutuhkan penanganan bersama melalui langkah pencegahan dan penegakan hukum.

“Permasalahan ini cakupannya sangat luas apabila hanya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital sendiri. Karena itu, kolaborasi dengan Polri menjadi amat penting dalam kerangka gabungan antara langkah preventif dan langkah penegakan hukum (enforcement),” kata Meutya.

Meutya juga mengapresiasi langkah Polri dalam mengungkap jaringan judi online yang tidak hanya beroperasi di dalam negeri, tetapi juga memiliki keterkaitan lintas negara. Ia berharap, penguatan kolaborasi ke depan dapat menekan praktik perjudian daring sekaligus menjawab keresahan masyarakat terhadap maraknya penipuan online.

Selain penanganan kejahatan digital, pertemuan tersebut turut membahas perlindungan infrastruktur digital. Meutya menyoroti pencurian kabel dan perangkat telekomunikasi yang dapat mengganggu layanan internet serta berdampak langsung pada aktivitas masyarakat di berbagai wilayah.

Ia mengapresiasi langkah penegakan hukum terhadap pencurian perangkat infrastruktur telekomunikasi, termasuk perangkat Base Transceiver Station (BTS), yang berpotensi menyebabkan terganggunya layanan komunikasi.

Pada kesempatan tersebut, Meutya menegaskan kesiapan Komdigi untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Polri dalam menangani berbagai persoalan di ruang digital.

Melalui sinergi tersebut, Polri dan Komdigi diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan digital. Upaya ini sejalan dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dalam merespons keresahan publik dan mewujudkan ruang digital yang aman di Indonesia.

Mendagri Dukung Program 3 Juta Rumah melalui Kemudahan Regulasi bagi MBR

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyederhanaan regulasi dan pemberian kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh hunian yang layak.

Hal itu disampaikan Mendagri saat menghadiri kegiatan Bedah Rumah dan Bakti Kesehatan Polisi Bersama Masyarakat di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (24/10/2026).

Mendagri menjelaskan, persoalan perumahan masih menjadi tantangan mendasar di Indonesia. Ia menyebut sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak. Menurutnya, pemisahan urusan perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan langkah untuk memberikan perhatian yang lebih terfokus terhadap persoalan tersebut.

“Masalah perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Dan Pak Presiden semua programnya ... pro rakyat, rakyat kecil terutama,” ujar Mendagri.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, Mendagri menyatakan kesiapan Kemendagri untuk membantu Menteri PKP Maruarar Sirait, terutama melalui kebijakan yang menjadi kewenangan Kemendagri.

“Kita tentu akan terus membantu beliau, mendukung beliau sepenuhnya. Dari regulasi, mendefinisikan kembali MBR, masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Salah satu dukungan tersebut berkaitan dengan penetapan kriteria MBR. Mendagri menjelaskan bahwa definisi MBR didasarkan pada penghasilan, bukan semata-mata persentase 40 persen masyarakat terbawah. Penetapan kriteria tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan kebijakan perumahan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, Kemendagri mendukung pemberian kemudahan melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meringankan beban masyarakat yang hendak memperbaiki maupun membangun rumah.

“Yang kalau mau memperbaiki rumah, membangun rumah, itu harus bayar 5 persen dari nilai jual objek pajak. Kita nolkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.

Kemudahan juga diberikan melalui kebijakan pembebasan biaya penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi MBR. Mendagri menyebut telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah terkait kebijakan tersebut.

Menurutnya, berbagai kemudahan regulasi itu diharapkan dapat membangun ekosistem pembangunan perumahan yang mendukung keterlibatan sektor swasta. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga didukung oleh peran pengembang dan pihak lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyoroti pentingnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk membantu masyarakat memperbaiki hunian yang tidak layak. Ia menjelaskan, pemerintah memberikan kemudahan bagi warga yang belum memiliki sertifikat tanah, khususnya yang tinggal di kawasan permukiman kumuh di Jakarta. Untuk mengajukan bantuan bedah rumah, warga dapat menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kepala kampung atau kelurahan.

Mendagri menyebut program bedah rumah terus dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan program secara langsung di lapangan agar pemerintah dapat melihat kondisi hunian sekaligus memahami kebutuhan warga.

Terakhir, Mendagri berharap program perumahan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Jakarta maupun seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Embun Sari, serta sejumlah pihak terkait.

Meneladan Mochtar Kusumaatmadja, Menteri PANRB: Diplomasi yang Kuat Bertumpu pada Institusi yang Kuat

Jakarta – Keberhasilan diplomasi tidak cukup hanya bertumpu pada gagasan yang baik, tapi harus didukung oleh lembaga dan proses yang mampu menjaganya secara konsisten. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja memberikan pelajaran penting bahwa di balik gagasan yang besar, harus didukung oleh sistem yang mampu mewujudkannya.

“Diplomasi Indonesia secara formal dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri. Namun, di balik diplomasi yang tampak, terdapat gagasan dan kapasitas negara di dalam negeri yang menopangnya. Di sinilah warisan pemikiran Prof. Mochtar menjadi relevan," ujarnya saat menjadi pembicara pada The Mochtar Kusumaatmadja Forum 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Menteri Rini menjelaskan ada tiga warisan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja yang masih relevan untuk terus diimplementasikan seiring dengan upaya menuju Indonesia Emas 2045. Pertama, kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang membantu pemerintah mengambil keputusan secara tepat melalui data dan kemampuan analitis.

Kedua, tata kelola kolaboratif (collaborative governance) yang memperkuat koordinasi lintas instansi dan pengembangan talenta. Ketiga, manajemen pengetahuan (knowledge management) yang menjaga memori kelembagaan dan kesinambungan kebijakan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.

"Ketiga hal tersebut merupakan bagian dari kapasitas negara yang dibutuhkan untuk menopang diplomasi Indonesia. Karena pada akhirnya, tujuan diplomasi adalah terpenuhinya kepentingan nasional dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat," ungkap Menteri Rini.

Kapasitas negara yang menopang diplomasi Indonesia kini juga menjadi perhatian dunia, salah satunya melalui proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD. Aksesi OECD bukan sekadar upaya memenuhi standar internasional, tetapi juga menjadi ruang diplomasi kebijakan bagi Indonesia.

Meski demikian, Rini menyadari bahwa konstelasi global terus berubah. Tantangan seperti konfrontasi geoekonomi, disrupsi informasi, rivalitas kekuatan besar, serta meningkatnya tekanan terhadap tatanan internasional ada di depan mata.

Menurutnya, ada tiga agenda reformasi birokrasi yang saling memperkuat dalam membangun kapasitas negara untuk menjawab tantangan tersebut. Pertama, tata kelola yang berintegritas, melalui penguatan kelembagaan, akuntabilitas, dan proses pemerintahan yang konsisten.

Kedua, pemerintah yang terhubung, melalui pemanfaatan data, teknologi, dan koordinasi kebijakan lintas instansi. Ketiga, aparatur yang adaptif, didukung sistem merit, kompetensi masa depan, termasuk kemampuan analisis, literasi data dan kecerdasan artifisial, serta mobilitas talenta, suksesi, dan kesinambungan pengetahuan kelembagaan.

Ketiga agenda ini sejalan dengan Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional menuju World Class Bureaucracy 2045, untuk membangun birokrasi yang kolaboratif, kapabel, berintegritas, dan melayani masyarakat.

Warisan Mochtar Kusumaatmadja mengajarkan bahwa diplomasi yang kuat tidak hanya membutuhkan gagasan besar, tetapi juga ilmu pengetahuan, kesabaran, dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Di balik gagasan besarnya, ada kerja bersama, dukungan institusi, dan kesinambungan perjuangan yang dijaga melintasi pergantian kepemimpinan.

“Diplomasi yang kuat bertumpu pada institusi yang kuat. Semoga semangat dan warisan Prof. Mochtar terus menginspirasi kita untuk membangun Indonesia yang semakin berdaulat, maju, dan bermartabat," tandasnya.

Menhan Sjafrie Pimpin Penertiban Tambang Ilegal Seluas 275 Hektare di Nabire, Papua Tengah

Nabire, Papua Tengah – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan kunjungan kerja ke Nabire, Papua Tengah, Kamis (22/10/2026).

Dalam kunjungan kerja tersebut, hadir Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Kepala BIN Jenderal TNI (Purn.) M. Herindra, Kepala BPKP Muhammad Yusuf, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Wamenhan RI Bidang Strategi, Doktrin dan Pembangunan Kekuatan Jenderal TNI Richard T.H. Tampubolon, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, CTO Danantara Sigit Puji, beserta jajaran Forkopimda.

Kehadiran pejabat pemerintah tersebut, bertujuan untuk mengambil langkah tegas dalam menertibkan kegiatan pertambangan tanpa izin di kawasan hutan. Areal pertambangan emas seluas 275,36 hektar milik PT Kristalin Eka Lestari di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, resmi ditutup dan kini berada penuh di bawah penguasaan negara melalui Satgas PKH. Penertiban tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Selain itu, Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Kristalin Eka Lestari resmi dicabut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM No. 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan RI menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas PKH dalam menertibkan pertambangan ilegal akan terus dilanjutkan meskipun menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan. Upaya tersebut tetap berlandaskan persatuan nasional serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan tugas.

“Kami tetap berkomitmen dalam pelaksanaan tugas PKH. Kami menyadari banyak perlawanan-perlawanan yang diberikan tetapi dengan keutuhan persatuan nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 Insyaallah semuanya akan kita selesaikan,” tegas Menhan Sjafrie.

Sementara itu, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin menjelaskan bahwa areal tambang yang telah diambil alih oleh negara nantinya akan dikelola oleh BUMN. “Pertambangan ini akan kita serahkan kepada BUMN, dalam hal ini PT Antam. Kita mengharapkan PT Antam nantinya tidak hanya sebagai investor, tetapi menjadi operator sekaligus investor agar betul-betul dikelola oleh negara untuk kemakmuran masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Dengan dipasangnya plang penertiban di area operasional, negara secara tegas melarang pihak manapun untuk menguasai, memindahtangankan, maupun melakukan aktivitas tanpa izin resmi di kawasan tersebut.