Produk Industri Halal Raup Cuam JFEX Winter 2025

Kemenperin berhasil mencatatkan hasil yang sangat memuaskan pada partisipasinya dalam pameran the 7th Japan International Food & Beverage Expo (JFEX) Winter 2025 di Makuhari Messe, Chiba, Jepang. Pavilun Halal Indonesia yang menampilkan 13 co-exhibitor dengan beragam produk makanan dan minuman berupa olahan pangan, kopi, serta coklat dan teh berhasil menjadi paviliun internasional terbaik. 

“Tingginya antusiasme pengunjung yang datang ke paviliun Halal Indonesia baik dari masyarakat umum, buyer, distributor hingga potential partners di sektor retail menunjukkan menunjukkan besarnya minat pasar Jepang terhadap produk halal Indonesia. Hasil positif ini menjadi bukti bahwa produk halal Indonesia memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi," ujar Kepala Pusat Industri Halal Kemenperin Kris Sasono Ngudi Wibowo di Jepang (5/12).

Selama berlangsungnya kegiatan pada tanggal 3-5 Desember 2025, 4000 pengunjung hadir ke Paviliun Halal Indonesia dan berhasil mencatatkan capaian sebesar USD 10 juta, dengan rincian total transaksi sebesar USD 850 ribu, total komitmen USD 225 ribu, serta potensi transaksi sebesar USD 8,9 juta. 

Selain pameran, serangkaian agenda yang difasilitasi Kemenperin turut memberikan dampak positif, diantaranya melalui pertemuan bisnis antara pelaku industri halal nasional dengan distributor Jepang yang membuka peluang kemitraan baru serta perluasan pasar yang lebih luas. Sebanyak 161 kontak bisnis potensial terjalin, dan 1 komitmen Letter of Intent (LoI) telah ditandatangani antara PT Ladang Sehat Indonesia dengan TNC Okinawa sebagai distributor dengan nilai USD 225 ribu. Hal ini membuka peluang ekspansi produk halal Indonesia di pasar global. “Sebagai bagian dari Paviliun Kemenperin, keikutsertaan dalam JFEX Winter 2025 memberi banyak kesempatan untuk bertemu dengan potential buyer, tidak hanya yang berasal dari Jepang namun juga ada yang berasal dari negara lain seperti Jerman, Singapura, China, UK, dan Kanada,” ujar Ifana Azizah, Senior SPV Marketing Ladang Sehat Indonesia.

Selain itu, kunjungan ke salah satu Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang berada di Jepang juga menjadi sarana untuk mempelajari penerapan standar internasional, sistem audit, inovasi, digitalisasi layanan halal, penguatan kompetensi SDM, dan pengawasan rantai pasok. Hal ini membantu Indonesia menyempurnakan prosedur, menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperbaiki ekosistem halal, serta meningkatkan kredibilitas sertifikasi halal di mata internasional.

“Kami optimis bahwa capaian yang diraih dalam JFEX Winter 2025 ini akan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal dunia. Ke depan, Kemenperin akan terus mendorong partisipasi industri halal nasional dalam berbagai ajang internasional serta memperluas penetrasi pasar untuk mendukung ekspor dan pertumbuhan industri halal Indonesia,” pungkas Kris.

Mentan Amran Kirim Logistik Bantuan Bencana Satu Kapal Penuh ke Sumatra

Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melepas satu kapal penuh logistik bantuan untuk korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui KRI Banda Aceh 593 di Dermaga Kolinlamil, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/12/2025). Sebanyak 207 truk logistik diberangkatkan dalam misi kemanusiaan ini sebagai bagian dari program Kementan Peduli Bencana.

Hingga hari ini, total bantuan yang telah diberangkatkan mencapai Rp34,8 miliar, sebagai bagian dari komitmen bantuan Rp75 miliar yang terus disalurkan secara bertahap, dengan komposisi sebagai berikut:
    •    Beras: 25 ton
    •    Minyak goreng: 35 ton
    •    Gula: 38 ton
    •    Susu: 1.780 dus
    •    Mi instan: 3.115 dus
    •    Air mineral: 2.480 dus
    •    Lainnya: sarden, teh, kopi, pakaian, pampers, pembalut, perlengkapan salat, perlengkapan mandi, selimut, telur, obat-obatan, hingga genset.

“Total yang kita berangkatkan sekarang dengan kemarin 34,8 miliar. Tidak menutup kemungkinan ada lagi. Tadi pagi ada tambahan bantuan, kita kirim lagi terus menerus,” jelas Mentan Amran, Jumat (5/12/2025)

Kapal TNI AL tersebut akan menempuh rute Padang - Sibolga - Aceh, memastikan seluruh logistik tiba di titik prioritas berdasarkan koordinasi BNPB dan pemerintah daerah. Sehari sebelumnya, bantuan darurat juga dikirim melalui pesawat Hercules dan telah diterima BNPB di Aceh.

Mentan Amran menyampaikan bahwa bantuan yang dikirim merupakan kebutuhan mendesak warga di lapangan. Sebagian besar berupa pangan siap konsumsi karena banyak wilayah masih terisolasi dan mengalami keterbatasan akses energi.

“Kami mengecek langsung di lapangan apa kebutuhan masyarakat. Ternyata yang dibutuhkan adalah makanan siap saji, karena beras sudah cukup,” kata Mentan Amran.

Mentan Amran menegaskan bahwa seluruh bantuan merupakan gotong royong mitra strategis, dunia usaha, serta para pegawai Kementan. Karena itu, pengawalan dilakukan secara ketat dari titik keberangkatan hingga tiba di BNPB.

“Ini adalah bantuan yang diberikan oleh seluruh mitra strategis, pengusaha, dan pegawai Kementerian Pertanian. Kami bertanggung jawab sampai di tujuan. Jangan sampai ada yang disalahgunakan. Ini amanah,” tegasnya.

Selain program donasi, pemerintah juga mengirim 44 ribu ton beras dan 6 ribu ton minyak goreng sebagai dukungan reguler tanggap darurat.

Dalam situasi darurat, Mentan menegaskan bahwa setiap permintaan dari daerah harus langsung dipenuhi.

“Kemarin Wagup Aceh telepon minta minyak goreng dan beras. Dua ribu kilo minyak goreng langsung dikeluarkan, suratnya menyusul. Di Lhokseumawe minta seratus ton, keluarin dulu. Ini darurat,” tegasnya.

Pengawalan distribusi juga dilakukan secara berlapis. Tim gabungan dari pejabat eselon 1, UPT daerah, serta mitra strategis dikerahkan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengiriman ini diperkuat oleh TNI AL melalui pengoperasian KRI Banda Aceh 593, TNI AU melalui pesawat Hercules, dan dukungan Bulog serta BUMN pangan lainnya.

Mentan Amran memastikan seluruh bantuan sampai ke warga terdampak dan diterima dengan berita acara sebagaimana mestinya.

“Supaya bantuan saudara-saudara kita ini sampai sesuai jumlah yang disampaikan. Ini tabungan akhirat, amanah. Kami kawal sampai naik kapal, sampai masuk ke BNPB, sampai berita acara diterima,” ucapnya.

Dengan pengawalan berlapis, percepatan distribusi, dan dukungan lintas lembaga, Kementan memastikan seluruh bantuan bagi warga terdampak bencana di Sumatra tersalurkan dengan cepat, tepat, dan bertanggung jawab.

Pantau Penyaluran BLTS Kesra di Kantor Pos Jakarta Timur, Menko Airlangga: Jaga Daya Beli dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV

Jakarta, 4 Desember 2025,.Menjelang akhir tahun 2025, Pemerintah terus memperkuat berbagai program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam konteks tersebut, Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) menjadi salah satu intervensi penting yang dirancang untuk memberikan dukungan langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Pemerintah juga akan terus memastikan penyaluran BLTS Kesra berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.

“BLTS Kesra adalah bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah memastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada penerima yang berhak, sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan dan turut menopang pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pos Jakarta Timur, Kamis (4/12), sekaligus memantau penyerahan BLTS Kesra kepada masyarakat.

BLTS Kesra merupakan instrumen kebijakan Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mendukung pergerakan ekonomi nasional pada Triwulan IV Tahun 2025. Program ini dirancang agar bantuan dapat dimanfaatkan segera oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Hingga 3 Desember 2025, secara nasional BLTS Kesra telah diterima oleh 26 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 75% dari total target. Penyaluran dilakukan melalui Bank Penyalur serta PT Pos Indonesia, yang memegang peran strategis dalam menjangkau masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses layanan perbankan.

“Pemerintah mengapresiasi komitmen dan kesiapan PT Pos dalam mendukung kelancaran penyaluran BLTS Kesra ini,” lanjut Menko Airlangga.

Menko Airlangga menegaskan bahwa Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga guna memastikan validitas data penerima dan akuntabilitas penyaluran BLTS Kesra.

Pemerintah menargetkan penyelesaian penyaluran BLTS Kesra pada minggu kedua Desember 2025, sehingga manfaat bantuan dapat optimal dirasakan masyarakat dan memberikan dorongan nyata bagi perekonomian nasional menjelang akhir tahun.

“Verifikasi data dilakukan secara hati-hati bukan untuk menunda, melainkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tidak tumpang tindih dengan bansos reguler, dan dapat disalurkan secara cepat serta akuntabel segera setelah verifikasi dan validasi selesai,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir pada kesempatan tersebut antara lain yakni Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan, Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, Direksi PT Pos Indonesia, perwakilan Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan, serta para pemangku kepentingan terkait.

Wamenhan Hadiri Sidang Pleno Pengujian Materiil UU TNI di Mahkamah Konstitusi RI

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI), Donny Ermawan Taufanto, menghadiri Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sidang digelar di kantor Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Kehadiran Wamenhan Donny mewakili pemerintah sekaligus menegaskan komitmen Kemhan terhadap proses hukum yang transparan dan berkeadilan.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis, Yang Mulia Hakim Suhartoyo. Dari pihak DPR, Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Utut Adianto, hadir untuk memberikan keterangan resmi.

Dalam persidangan, Majelis Hakim Konstitusi meminta sejumlah tambahan keterangan dari pemerintah untuk memperkuat pertimbangan dalam memeriksa perkara. Permintaan tersebut disampaikan oleh empat Hakim Konstitusi guna memperkaya referensi sebelum majelis mengambil keputusan.

Usai persidangan, Wamenhan Donny memberikan penjelasan kepada pers. “Tadi kita mendapatkan permintaan dari Hakim. Ada empat Hakim yang meminta keterangan tambahan dari pemerintah untuk menambah referensi beliau-beliau dalam memutuskan, sehingga nanti putusannya dapat seadil-adilnya,” ujar Wamenhan.

Wamenhan turut didampingi oleh Dirjen Kuathan Kemhan, Karo Turdang Setjen Kemhan, serta Karo Hukum Setjen Kemhan. (Biro Infohan Setjen Kemhan)

Asuransi BMN Berbasis Pooling Fund Bencana Resmi Diluncurkan

Jakarta, 2/12/2025 Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara meresmikan peluncuran asuransi Barang Milik Negara (BMN) melalui skema pembiayaan pooling fund bencana di Jakarta pada Selasa (2/12). Skema ini menjadi langkah baru dalam memperkuat perlindungan aset negara dari risiko bencana, sekaligus menandai pembayaran premi pertama oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kepada konsorsium Asuransi BMN.

Hingga tahun 2025, total BMN yang telah diasuransikan melalui anggaran kementerian/lembaga mencapai Rp61 triliun. Dengan peluncuran skema baru melalui pooling fund bencana, cakupan asuransi tahun ini bertambah Rp30 triliun, berasal dari tiga kementerian percontohan, yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama. Dengan demikian, total BMN yang diasuransikan pada tahun 2025 mencapai Rp91 triliun.

“Saya berharap betul-betul bahwa kita akan melanjutkan ini terus ke depannya. Sehingga tahun 2026, saya akan meminta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memantau seluruh kementerian dan lembaga sebagai pengguna barang harus diasuransikan barang milik negaranya,” kata Wamenkeu Suahasil.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu mengungkapkan bahwa total BMN di sektor pendidikan, kesehatan, dan perkantoran sekitar Rp250 triliun. Untuk itu, Wamenkeu mengajak industri asuransi untuk memperbesar kapasitas layanannya. 

“Tahun ini yang sudah di-cover oleh asuransi adalah sekitar Rp61 triliun, seperempat. Ada tiga perempat lagi yang harus diasuransikan. Saya ingin menantang industri asuransi untuk memikirkan bagaimana mempercepat asuransi atas barang milik negara ini,” ujar Wamenkeu. 

Wamenkeu juga menekankan pentingnya kesiapan industri asuransi nasional dalam menyediakan produk, layanan, dan tata kelola yang sehat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator memiliki peran penting untuk memahami perkembangan program asuransi BMN tersebut.

“APBN mengeluarkan premi kepada industri asuransi. OJK harus mengerti ini,” kata Wamenkeu.

Pooling fund bencana adalah mekanisme pengelolaan dana bersama dari berbagai sumber, seperti APBN, APBD, hibah, investasi, dan penerimaan klaim asuransi, untuk pendanaan bencana yang memadai, cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Penyaluran pooling fund bencana dapat diberikan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat. Pooling fund bencana bertujuan untuk menciptakan dana asuransi bersama untuk perlindungan aset publik, termasuk pemulihan atas risiko kerusakan BMN, sehingga pelayanan umum yang berkelanjutan dan berkesinambungan tetap dapat dilaksanakan. 

Ke depan, pemerintah menargetkan agar pemerintah daerah juga dapat menjadi peserta asuransi dari pooling fund bencana, sehingga Barang Milik Daerah (BMD) ikut terlindungi. Jika terwujud, Indonesia akan memiliki sistem pengelolaan aset berbasis mitigasi risiko yang modern dan diakui secara internasional. 

“Ini adalah cita-cita besar. Kalau kita bisa lakukan, maka kita akan menjadi negara yang mengelola aset kita dengan jauh lebih modern dan kita akan muncul di tataran dunia sebagai negara yang melakukan pengelolaan aset ini dengan cara-cara yang jauh lebih modern,” ujar Wamenkeu.

Menutup sambutannya, Wamen Suahasil mengapresiasi dukungan seluruh pihak, termasuk DJKN, BPDLH, konsorsium asuransi BMN, kementerian/Lembaga pengguna barang, OJK, serta Bank Dunia yang telah terlibat sejak tahap awal pengembangan skema ini.

“Semoga kita bisa teruskan ke depan untuk Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya. 

Hadir di Rapimnas Kadin 2025, Menteri PKP Apresiasi Dukungan Kadin untuk Renovasi Rumah Rakyat

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Tahun 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025). Ia menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah bersama dunia usaha dalam mewujudkan hunian layak bagi rakyat.

Menteri Ara menekankan bahwa penyediaan dan peningkatan kualitas rumah rakyat tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan dukungan nyata dari seluruh ekosistem.

“Saya perlu dukungan dari seluruh ekosistem, termasuk dari Kadin. Kita tidak bisa bekerja sendiri di sektor perumahan ini. Tahun 2026, 80 persen anggaran Kementerian PKP diarahkan untuk merenovasi rumah rakyat miskin, yaitu 400 ribu rumah,” ujar Menteri Ara.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga mengapresiasi kontribusi besar dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan yang selama ini turut membantu merenovasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah.

“Banyak dukungan renovasi rumah dari sektor swasta. Yang terbesar datang dari perusahaan Djarum, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan asosiasi profesi di bawah Kadin. Ini contoh nyata semangat gotong royong,” tambahnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Infrastruktur Strategis, Pembangunan Pedesaan, dan Transmigrasi, Thomas Jusman, menegaskan bahwa penyediaan hunian layak adalah isu strategis nasional. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi tumpuan utama untuk menjawab kebutuhan rakyat. “Bagaimana menyediakan hunian layak dan terjangkau yang merupakan program prioritas pemerintah, hanya bisa dicapai melalui kerja bersama,” ujar Thomas.

Kadin melalui program renovasi rumahnya juga telah memulai langkah konkret dalam membantu pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada tahap pertama, Kadin menargetkan renovasi 500 rumah hingga April 2026. Program ini dimulai dari Jakarta dengan alokasi 200 unit, disusul Banten 100 unit, Jawa Barat 100 unit, NTT 50 unit, serta Bangka Belitung 50 unit, dan dijalankan melalui kolaborasi dengan kementerian serta berbagai yayasan sosial.

Menteri Ara menyambut baik inisiatif ini dan menilai program Kadin sejalan dengan fokus pemerintah dalam percepatan penyediaan hunian layak. Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan memperkuat koordinasi agar bantuan pemerintah dan sektor swasta dapat saling melengkapi serta tepat sasaran. “Kami ingin memastikan semua kolaborasi ini memberikan hasil nyata bagi rakyat, terutama keluarga miskin yang selama ini tinggal di rumah tidak layak,” tegas Menteri Ara.

Melalui Rapimnas Kadin 2025, Kementerian PKP meneguhkan kembali bahwa penyelesaian persoalan perumahan merupakan kerja bersama. Dengan sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, target renovasi rumah rakyat dapat dicapai lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan bangsa.

Pelayanan Prima untuk Tingkatkan Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan Publik

BOGOR - Excellent service atau pelayanan prima perlu diterapkan dalam birokrasi untuk meningkatkan kepercayaan publik, efisiensi, dan akuntabilitas, serta untuk memenuhi hak warga negara. Dengan pelayanan yang lebih baik, birokrasi dapat menjadi lebih transparan, mengurangi potensi korupsi, dan meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan. 

Wakil Direktur I Polteknik Pariwisata NHI Bandung Endang Komesty Sinaga menjelaskan bahwa excellent service adalah pelayanan yang diberikan secara sangat baik, melebihi standar minimum, sehingga menghasilkan pengalaman positif bagi pengguna layanan.

"Excellent service berfokus pada kualitas interaksi, ketepatan, kecepatan, ketelitian, dan sikap profesional dari pemberi layanan," kata Endang saat menjadi narasumber pada Forum Grup Discussion dan Kolaborasi Implementasi P3DN untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Pada Sekretariat Kementerian PANRB di Bogor, Jumat (28/11/2025).

Endang menjelaskan bahwa konsep excellent service meliputi lima hal, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan, perilaku profesional, dan konsitensi proses. Excellent service menciptakan budaya organisasi yang berorientasi pada pelanggan, dimana setiap anggota tim berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dengan penuh perhatian, kepedulian, dan profesionalisme.

Excellent service penting dilakukan karena mampu membentuk budaya kinerja tinggi, efisiensi waktu dan proses, kepuasan pimpinan dan stakeholders, serta mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik. "Prisnsip excellent service meliputi 5 (lima) S dan 3 (tiga) C. 5S meliputi Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun. Sementara itu 3C meliputi Cepat, Cermat, dan Courteus (ramah)," jelasnya.

Sementara itu Dosen sekaligus Ketua Prodi Tata Hidang Poltekpar NHI Bandung Hanna Daniati menyampaikan bahwa selain excellent service, komunikasi efektif dan penanganan keluhan perlu juga diterapkan dalam pelaksanaan birokrasi. Menurutnya, komunikasi sebagai jembatan implementasi nilai BerAKHLAK serta membentuk citra diri dan suasana kerja.

"Nilai Ber AKHLAK dilahirkan oleh Kementerian PANRB, dan karena itu Kementerian PANRB tidak hanya menjadi perumus kebijakan, tetapi juga harus menjadi teladan utama dalam menghidupkan nilai-nilai tersebut melalui budaya komunikasi dan pelayanan sehari-hari," ujarnya.

Hanna mengatakan bahwa komunikasi mempengaruhi citra profesional dan keharmonisan tim melalui bahasa lisan yang membentuk persepsi. Selain itu bahasa tubuh dari sikap fisik dapat membentuk kepercayaan, serta vokal berupa nada dan intonasi dapat membentuk rasa dalam suara.

"Banyak masalah di kantor terkadang bukan karena niat tidak baik, tapi karena kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi," kata Hanna.

Terkait penanganan keluhan, Hanna menjelaskan bahwa keluhan merupakan sinyal perbaikan untuk peningkatan mutu pelayanan. "Adanya keluhan yang ditujukan untuk sebuah instansi juga dapat sebagai indikator mengetahui kelemahan dan kekurangan mereka," jelasnya.

Hanna menambahkan bahwa ada tiga prinsip penanganan keluhan, yaitu peka, bijak, dan sopan. Peka meliputi memahami situasi, mempertimbangkan hal relevan, memahami kekecewaan, dan serius menanggapi keluhan.

"Bijak dalam menangani keluhan dapat diartikan berhati-hati dalam berkomunikasi, baik secara verbal dan non verbal. Selain itu perilaku bijak dapat dicerminkan dari tidak mengungkit kejadian lalu dan memintan untuk berdiskusi di tempat tenang dan privat,"