Mentan Amran/KaBapanas Tegaskan Jelang Ramadhan–Idul Fitri 2026 Tak Ada Alasan Harga Pangan Naik

Jakarta — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) selaku Kepala Badan Pangan Nasional menegaskan kebijakan pemerintah sangat jelas, yakni menjaga Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) secara berimbang hingga Ramadhan selesai, sehingga tidak ada alasan untuk menaikkan harga pangan.

 

Pemerintah, kata Mentan Amran/KaBapanas, memberikan perhatian penuh terhadap komoditas pangan strategis dan vital, yakni beras, gula, daging sapi, bawang merah, telur ayam, ayam ras, dan minyak goreng. Seluruh komoditas tersebut dipastikan berada dalam kondisi aman, baik dari sisi pasokan maupun stok nasional.

 

“Tolong kita jaga bersama. Jangan kita ganggu saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa,” tegas Mentan Amran, Kamis (22/01/2026).

 

Hal tersebut di tegaskan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengamanan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Rapat ini melibatkan lintas kementerian, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan sektor pangan.

 

Dalam arahannya, Mentan Amran menegaskan bahwa stabilitas pangan bukan semata persoalan ekonomi, melainkan menyangkut ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah, khususnya di bulan suci Ramadhan.

 

“Kesimpulannya adalah kita menjaga HET harga eceran tertinggi pangan, sekarang sampai bulan Ramadhan, sampai selesai. Dan HPP juga kita jaga,” ujar Mentan Amran.

 

Ia menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada kondisi stok pangan nasional yang sangat kuat. Untuk komoditas beras, stok nasional saat ini mencapai 3,3 juta ton, tertinggi pada posisi akhir Januari sepanjang sejarah Indonesia.

 

“Alhamdulillah stok kita, pangan strategis beras stok kita hari ini 3,3 juta ton. Ini yang tertinggi untuk stok akhir tahun sepanjang sejarah,” ungkapnya.

 

Dengan kondisi tersebut, Mentan Amran menegaskan tidak ada satu pun alasan harga beras berada di atas HET. Bahkan, dengan percepatan panen dan peningkatan produksi, stok beras nasional diperkirakan terus menguat pada bulan-bulan mendatang.

 

Selain beras, Mentan Amran juga memastikan ketersediaan minyak goreng nasional dalam kondisi sangat aman. Saat ini, stok minyak goreng yang dikelola Bulog mencapai sekitar 700 ribu ton.

 

“Minyak goreng juga tersedia 700 ribu ton di Bulog. Jadi ini juga tidak ada alasan untuk naik,” tegasnya.

 

Untuk komoditas ayam ras, Mentan Amran justru menilai harga di tingkat peternak berada di bawah HPP. Saat ini harga ayam hidup berada di kisaran Rp23 ribu per kilogram, sementara HPP ditetapkan Rp25 ribu per kilogram.

 

“Yang ketiga ayam, justru di bawah HPP tadi. Itu hanya 23 ribu per kilogram padahal HPP-nya 25 ribu. Nah ini harus naik. Insya Allah di Ramadhan naik,” jelasnya.

 

Sementara itu, komoditas telur ayam, bawang merah, dan pangan strategis lainnya dipastikan aman dari sisi stok dan pasokan.

 

“Telur aman, bawang merah aman. Ini stok kita cukup,” imbuh Mentan Amran.

 

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran menyampaikan peringatan keras kepada seluruh pelaku usaha pangan di Indonesia agar tidak menjual pangan strategis di atas HET. Ia menegaskan tidak akan ada lagi toleransi atau ruang kompromi.

 

“Kesimpulan kita adalah, tidak ada boleh pengusaha seluruh Indonesia menjual di atas HET. Kalau ada menjual di atas HET, Satgas Pangan akan bekerja bila perlu menindak,” tegasnya.

 

Ia menambahkan, imbauan telah disampaikan berulang kali, sehingga kini saatnya penegakan hukum dilakukan secara tegas dan konsisten.

 

“Tidak ada lagi kesempatan. Sudah lama kita himbau-himbau. Tidak boleh dijual di atas HET,” katanya.

 

Mentan Amran menegaskan bahwa seluruh unsur telah sepakat untuk menjaga stabilitas harga pangan, mulai dari produsen, pedagang, distributor, hingga konsumen

 

“Ini semua unsur tadi terlibat sepakat, produsen, konsumen, pedagangnya, distributornya sepakat jangan menjual pangan strategis kita di atas HET,” ujarnya.

 

Menurut Mentan Amran, keseimbangan antara HET dan HPP menjadi kunci utama agar seluruh mata rantai pangan merasakan keadilan.

 

“Dan HPP-nya kita harus jaga. Supaya apa tujuannya? Produsen tersenyum, pedagangnya bahagia, dan konsumennya juga ikut menikmati bulan suci Ramadhan,” pungkasnya.

 

Pemerintah pun menegaskan komitmen penuh untuk menindak tegas praktik penimbunan, spekulasi, repacking ilegal, maupun penyelundupan pangan. Dalam konteks ini, Mentan Amran kembali menegaskan bahwa kejahatan pangan merupakan kejahatan kemanusiaan yang dampaknya sangat luas, mulai dari merusak kesehatan, mengganggu perekonomian, hingga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat.

 

Dengan sinergi lintas kementerian, aparat penegak hukum, dan seluruh pelaku usaha pangan, pemerintah optimistis stabilitas pasokan dan harga pangan dapat terjaga selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2026, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan penuh khidmat.

Tinjau Rencana Rusun Subsidi Kemayoran, Menteri PKP Minta Aspirasi Warga Jadi Prioritas

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Menteri Ara menyampaikan bahwa pada tahun sebelumnya pemerintah mencatat capaian positif pembangunan rumah subsidi tapak dengan tingkat permintaan yang tinggi.

Memasuki tahun 2026, pemerintah akan mulai mengalihkan fokus pada pembangunan rumah susun subsidi sebagai solusi hunian di wilayah perkotaan. “Dari data terlihat permintaan rumah subsidi tapak cukup bagus. Tahun ini kami akan mulai lebih fokus pada pembangunan rumah susun subsidi,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara turut mengapresiasi keseriusan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) dalam menyiapkan pembangunan rusun subsidi, termasuk dengan melakukan survei kepada calon konsumen.

Menurutnya, kebijakan perumahan harus melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan. Ia menekankan pentingnya mendengar aspirasi warga, baik terkait kebutuhan hunian maupun kemampuan finansial mereka.

“Saya senang Perumnas sangat serius. Tahun lalu saya sudah datang ke sini dan meminta dilakukan survei kepada calon konsumen. Jangan sampai kebijakan negara tidak mengajak rakyat bicara, dan itu sudah dilakukan. Kesiapannya sudah terlihat,” ujarnya.

Menteri Ara juga meminta agar masyarakat dipermudah, khususnya dalam aspek pembiayaan. Ia juga menekankan agar besaran iuran pengelolaan lingkungan (IPL) tidak ditetapkan terlalu tinggi sehingga tidak memberatkan konsumen.

“Masyarakat harus didengar, maunya apa, kemampuannya bagaimana. Rakyat harus dipermudah, termasuk dari sisi pembiayaan. Utamakan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan ini dan perhatikan fasilitas apa saja yang dibutuhkan,” tandasnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan rusun subsidi harus tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, kecepatan pembangunan, serta kualitas hunian. “Harus sesuai aturan, cepat, dan kualitas huniannya harus dijaga,” tambahnya.

Sebagai informasi, rumah susun subsidi Alonia di Kemayoran merupakan kelanjutan dari pengembangan Rusunami Bandar Kemayoran (RBK). Proyek ini akan dibangun di atas lahan seluas 3.750 meter persegi, terdiri atas satu tower setinggi 32 lantai dengan total 609 unit hunian. Peletakan batu pertama direncanakan pada akhir Februari 2026. 

Wamenkeu Suahasil Nazara Beberkan Strategi Dua Lengan Fiskal Menuju Indonesia Emas 2045

Jakarta, 20/01/2026 Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan pentingnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan global yang serba cepat demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikannya dalam acara ADB Indonesia Development Talks sekaligus peluncuran buku bertajuk "Indonesia’s Country Diagnostic Studies: Achieving the Golden Indonesia Vision 2045" di Jakarta pada Selasa (20/1).

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu menekankan bahwa di tengah dinamika situasi global yang berubah sangat cepat, Indonesia harus memiliki desain strategi yang tepat dan adaptif. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas untuk menggenjot produktivitas. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada inovasi (innovation-led growth).

Sektor infrastruktur juga dinilai sebagai komponen fundamental dalam mendorong pertumbuhan. "Kita mulai merasakan manfaat nyata dari infrastruktur yang telah kita bangun dalam kurun waktu satu dekade terakhir," ungkap Suahasil merujuk pada capaian pembangunan di era pemerintahan sebelumnya.

Selain itu, ia membeberkan mengenai evolusi institusi fiskal Indonesia berupa optimalisasi "dua lengan" fiskal yang bekerja secara simultan. Lengan pertama yang dimaksud yakni APBN dengan fokus pada perlindungan sosial, operasional pemerintahan, belanja kementerian, dan kesejahteraan rakyat. Lengan kedua yakni Danantara yang menjalankan fungsi commercial arm dengan pada ekspansi kapasitas ekonomi, hilirisasi, serta proyek-proyek produktif lainnya.

Menutup diskusi tersebut, Wamenkeu menyatakan optimismenya terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Ia meyakini bahwa jumlah populasi yang besar, kualitas SDM, transformasi digital, urbanisasi, serta penguatan kelas menengah akan menjadi mesin pertumbuhan yang kuat bagi Indonesia 20 tahun ke depan.

Percepat Pemulihan Pascabencana, Menteri PANRB: Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemulihan tata kelola pemerintahan di wilayah pascabencana. Hal ini disampaikan oleh Menteri PANRB Rini Widyantini bahwa aktivasi kembali layanan pemerintahan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah; reformulasi dan penyesuaian standar layanan agar layanan pemerintahan dapat kembali berjalan optimal; serta penyelamatan arsip yang terdampak bencana.

“Saat ini kami memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan secara adaptif, terpadu, dan akuntabel di wilayah terdampak bencana. Hal ini meliputi penyelenggaraan tata kelola layanan pemerintahan, pelindungan ASN, fleksibilitas mekanisme kerja aparatur, keterpaduan layanan digital pemerintah, serta penyelamatan dan pelindungan arsip pemerintahan sebagai fondasi keberlanjutan birokrasi,” jelas Menteri PANRB Rini Widyantini saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (19/1/2025).

Kementerian PANRB juga memastikan bahwa penguatan tata kelola ini tidak hanya bersifat sementara. Evaluasi pascapemulihan akan dilakukan untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih tangguh terhadap bencana di masa depan. Melalui sinergi antarlembaga, pemerintah pusat berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah hingga seluruh fungsi pelayanan publik kembali normal 100 persen.

Dalam hal ini, Kementerian PANRB secara aktif melakukan koordinasi lintas instansi untuk memetakan kondisi ASN di daerah terdampak. "Peran kami adalah memastikan bahwa distribusi beban kerja tetap terjaga. Sistem kerja fleksibel atau relokasi sementara ke instansi terdekat diberlakukan agar tidak ada kekosongan layanan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti bahwa pemulihan bukan sekadar membangun kembali gedung kantor yang roboh, melainkan memastikan sistem pelayanan kepada rakyat tidak terputus. "Rakyat yang terkena musibah tidak boleh dibebani lagi dengan birokrasi yang rumit. Kementerian PANRB harus memastikan ASN di daerah tetap hadir sebagai representasi negara," tegasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PANRB menyambut baik arahan tersebut dengan memaparkan transformasi digital sebagai tulang punggung pelayanan saat masa darurat. Koordinasi intensif dilakukan untuk memastikan hak-hak ASN yang terdampak tetap terpenuhi sambil terus memacu produktivitas lewat sistem kerja yang adaptif.

Guna menjalankan hal dimaksud, Kementerian PANRB tidak hanya bekerja sendiri, penanganan ASN pascabencana dilaksanakan melalui konsolidasi dan kolaborasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI).

“Pada masa rehabilitasi pascabencana, pemerintah berpegang pada prinsip utama bahwa pemerintah harus tetap berfungsi dan tetap melayani (Government Must Function), meskipun infrastruktur, sistem dan sumber daya terdampak bencana. Maka dari itu, tata kelola pemerintahan dijalankan dengan pendekatan people first, cepat, namun tetap taat hukum, dan akuntabel.” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, saat ini, pemerintah terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatra, sesuai amanat Keputusan Presiden No. 1/2026. Dalam struktur Satgas tersebut, Menteri PANRB ditetapkan sebagai Koordinator Bidang Tata Kelola Pemerintahan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, dengan tugas melaksanakan pemulihan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah terdampak bencana.

Pembentukan Satgas dimaksudkan untuk memastikan seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan terarah, mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan di lapangan, hingga pemantauan dan evaluasi kinerja, dimana laporan perkembangan secara berkala dilaporkan kepada Presiden

Menhan Lantik 12 Tenaga Ahli DPN, Perkuat Strategi Pertahanan Nasional

Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Sjafrie Sjamsoeddin, secara resmi memimpin Upacara Pengangkatan Sumpah Jabatan Tenaga Ahli di lingkungan DPN, di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026).

Pelantikan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat jajaran pemikir di tubuh DPN dalam menghadapi dinamika tantangan global.

Acara berlangsung dengan khidmat, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Sebanyak 12 orang pakar dari berbagai disiplin ilmu dilantik berdasarkan Keputusan Ketua Harian DPN Nomor: KEP/3/KH/X/2025. Para tenaga ahli ini akan mengisi posisi krusial sebagai Tenaga Ahli Utama, Madya, dan Muda pada kedeputian bidang Geoekonomi, Geopolitik, serta Geostrategi. Pengangkatan ini merupakan langkah nyata Kemhan dalam mengintegrasikan keahlian akademis dan praktis guna mendukung kelancaran tugas-tugas Dewan Pertahanan Nasional.

Usai pengambilan sumpah, Menhan menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada para pejabat yang baru dilantik, disusul oleh jajaran tamu undangan yang hadir.

Kemenperin Pacu Transformasi Model Bisnis Berkelanjutan IKM Fesyen dan Kriya

Kementerian Perindustrian terus memperkuat transformasi industri kecil dan menengah (IKM) agar semakin berdaya saing, berkelanjutan, dan berbasis nilai budaya lokal. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) dengan Universitas Mahasaraswati (UNMAS) Denpasar dalam pengembangan Sustainability and Culture Business Model Canvas (SC-BMC).

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, transformasi model bisnis IKM menjadi agenda strategis dalam mendukung Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) yang menempatkan keberlanjutan, inovasi, dan penguatan identitas lokal sebagai fondasi pengembangan industri nasional.

 

“IKM fesyen dan kriya memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi berkelanjutan berbasis budaya. Melalui pendekatan model bisnis yang terintegrasi antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya, IKM tidak hanya mampu meningkatkan daya saing, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan dan berkarakter Indonesia,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/1).

 

Sebagai wujud konkret kolaborasi tersebut, BPIFK dan UNMAS Denpasar telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan melaksanakan penelitian bersama terkait penerapan SC-BMC. Model ini merupakan pengembangan dari Business Model Canvas (BMC) klasik yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) dan nilai budaya (culture) ke dalam perancangan model bisnis.

 

“Dengan demikian, SC-BMC tidak hanya menjawab aspek profitabilitas, tetapi juga dampak positif terhadap manusia, lingkungan, serta pelestarian nilai lokal,” tutur Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita.

 

Menurut Reni, pilot test penerapan SC-BMC berbasis budaya lokal telah dilakukan pada 15 IKM di Bali dalam kondisi usaha nyata. Adapun hasil uji coba menunjukkan bahwa model ini membantu pelaku IKM memahami potensi dan tantangan bisnis secara lebih menyeluruh, sekaligus mendorong praktik usaha yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya.

 

“Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku industri merupakan kunci dalam mempercepat transformasi industri nasional,” jelasnya. Dengan dukungan SDM, riset terapan, dan kebijakan yang tepat, IKM fesyen dan kriya diyakini dapat naik kelas dan menembus pasar nasional maupun global.

 

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa SC-BMC mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara terpadu. Model ini tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan bisnis, tetapi juga menjadi pendekatan transformasi IKM menuju usaha yang berdaya saing, berkelanjutan, serta memiliki legitimasi sosial dan budaya.

 

Model bisnis yang dikembangkan terdiri atas 15 blok terintegrasi yang menggabungkan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Hasil riset bersama antara BPIFK dan UNMAS Denpasar ini merupakan salah satu enabling factors yang dapat mendukung keberhasilan SBIN, serta diharapkan dapat dipraktikkan secara luas oleh IKM sebagai alat pengembangan usaha.

 

“Hasil penelitian ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan penguatan IKM fesyen dan kriya. Model bisnis SC-BMC membuktikan bahwa keberlanjutan dan budaya dapat berjalan seiring dengan profitabilitas. Ini adalah fondasi penting bagi penguatan IKM hijau dan berdaya saing global,” imbuh Reni.

 

Dari sisi pasar, SC-BMC dinilai efektif dalam merespons tren nasional dan global seperti conscious consumer, keberlanjutan, digitalisasi, serta kebangkitan produk berbasis budaya lokal. Diferensiasi berbasis identitas budaya memberikan nilai tambah yang sulit ditiru oleh produk mass manufacturing, khususnya untuk segmen pasar premium, pariwisata budaya, dan ekspor berbasis nilai.

 

Aspek sosial dan budaya juga menunjukkan dampak signifikan melalui pemberdayaan sumber daya manusia lokal, pelestarian pengetahuan tradisional, serta penguatan nilai komunitas. Sementara dari sisi lingkungan, penerapan prinsip circularity, penggunaan eco-material, praktik reuse, dan efisiensi energi terbukti mampu menekan penggunaan sumber daya dan emisi tanpa mengurangi nilai produk.

 

“Kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan kunci dalam mendorong transformasi industri. Kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi menjadi komitmen bersama untuk menghadirkan pendampingan, inovasi, dan model bisnis yang aplikatif bagi IKM fesyen dan kriya di Indonesia,” ujar Kepala BPIFK, Dickie Sulistya.

 

Ke depan, kerja sama BPIFK dan UNMAS Denpasar diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam pasar fesyen dan kriya nasional maupun internasional melalui pendekatan bisnis yang berkelanjutan, berakar pada budaya lokal, dan inklusif bagi pelaku IKM.

Pastikan Siswa Dapat Akses Transportasi Layak, Kemenhub Alokasikan 150 Unit Bus Sekolah Sepanjang 2025

akarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengalokasikan 150 unit bus sekolah kepada pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk digunakan sebagai angkutan sekolah sepanjang tahun 2025. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pengalokasian bus ini telah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, serta wujud komitmen pemerintah dalam menjamin tersedianya layanan transportasi publik yang lebih luas sekaligus mendukung pemerataan akses layanan dasar bagi masyarakat.

Pengalokasian tersebut dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2025 tentang Alokasi Bantuan Bus Sekolah Ukuran Kecil Pada Tahun Anggaran 2025. "Kami ingin memastikan para siswa mendapat akses transportasi laik dan aman sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan optimal," ujar Menhub Dudy di Jakarta, Minggu (11/1).

Dari 150 unit bus, 28 unit diantaranya dialokasikan untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat, yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo untuk memberikan akses pendidikan gratis yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia. Menhub Dudy menyebut, pengalokasian bus sekolah rakyat dilakukan secara proporsional di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa dan DIY, Kalimantan, Sulawesi, NTB, hingga Maluku.

"Harapannya, bus ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah terutama untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat dan meningkatkan akses pendidikan yang aman dan terjangkau bagi peserta didik," imbuhnya.

Adapun alokasi 28 unit bus sekolah rakyat diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi berikut:

-Prov. Aceh, sebanyak tiga bus

-Prov. Sumatera Barat, sebanyak satu bus

-Prov. Riau, sebanyak satu bus

-Prov. Kepulauan Riau, sebanyak satu bus

-Prov. Bengkulu, sebanyak dua bus

-Prov. Lampung, sebanyak satu bus

-Prov. Jawa Barat, sebanyak dua bus

-Prov. Jawa Tengah, sebanyak dua bus

-Prov. D.I. Yogyakarta, sebanyak dua bus

-Prov. Jawa Timur, sebanyak tiga bus

-Prov. NTB, sebanyak satu bus

-Prov. Kalimantan Tengah, sebanyak satu bus

-Prov. Kalimatan Timur, sebanyak satu bus

-Prov. Sulawesi Selatan, sebanyak tiga bus

-Prov. Sulawesi Utara, sebanyak satu bus

-Prov. Sulawesi Barat, sebanyak satu bus

-Prov. Maluku Utara, sebanyak dua bus.

Secara keseluruhan, sebanyak 60 unit bus diserahkan kepada pemerintah daerah. Sementara 90 unit lainnya dialokasikan langsung kepada lembaga pendidikan di berbagai daerah.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan telah menerima 328 proposal permohonan bantuan bus sekolah dari pemerintah daerah dan lembaga pendidikan sepanjang 2025. Dari permohonan tersebut, sebanyak 162 proposal telah dilengkapi dengan data dukung yang lengkap.

Selanjutnya, Kemenhub melakukan verifikasi kembali untuk alokasi bantuan teknis bus sekolah ukuran minibus atau mikro Tahun Anggaran 2025 sebanyak 150 unit. Hal ini dilakukan agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Selain dapat mendukung mobilitas para siswa dan operasional Sekolah Rakyat, adanya bus sekolah diharapkan dapat memberikan pemahaman budaya keselamatan berlalu lintas pada peserta didik.

“Kami berharap dengan adanya bantuan bus sekolah, dapat meningkatkan kesadaran dan pemaham peserta didik tentang transportasi yang berkeselamatan,” ucap Menhub Dudy.