Kementerian PKP dan BPJS Ketenagakerjaan Jajaki Kerja Sama Strategis Dukung Program 3 Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BPJS Ketenagakerjaan menyepakati langkah awal kerja sama strategis dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi para pekerja di Indonesia, melalui sinergi program perumahan nasional.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini telah memberikan dukungan nyata terhadap kebutuhan perumahan pekerja, baik dalam bentuk pembangunan maupun renovasi rumah.

"Sudah jelas bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen yang kuat. Tadi kami bahas, dalam tiga tahun terakhir mereka telah membantu 567 unit rumah di 2022, 494 unit di 2023, dan hingga Juni 2024 telah menyalurkan bantuan untuk 390 unit rumah. Ini merupakan langkah konkret dalam mendukung target nasional 3 juta rumah," ujar Menteri Maruarar (Ara) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Lebih lanjut, kerja sama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk nota kesepahaman (MoU), dengan fokus pada sinergi antara program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menegaskan dukungan penuh terhadap inisiatif Kementerian PKP. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan memanfaatkan data kepesertaan yang dimiliki untuk melakukan profiling pekerja yang membutuhkan rumah, serta memastikan mereka mendapatkan akses pembiayaan yang tepat.

"Dengan jumlah peserta mencapai 39,3 juta orang, kami memiliki basis data yang kuat untuk menargetkan program FLPP dan MLT secara lebih efektif. Ini adalah bentuk nyata kontribusi kami dalam mendukung kesejahteraan pekerja," jelas Pramudya.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah tersalurkan 134.400 unit rumah melalui skema FLPP, dan 76 persen di antaranya diakses oleh pekerja swasta yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Rencana kerja sama ini juga mendapat dukungan dari sejumlah asosiasi perumahan yang disampaikan Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan insentif berupa pembebasan uang muka bagi para pekerja yang mengakses rumah subsidi.

"Langkah konkret ini akan difasilitasi oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian PKP melalui sosialisasi langsung ke perusahaan-perusahaan, agar pekerja semakin mudah mendapatkan akses rumah yang layak," ujar Joko.

Kerja sama lintas sektor ini diharapkan menjadi pendorong percepatan pencapaian target nasional penyediaan 3 juta rumah, sekaligus memperluas akses perumahan yang terjangkau dan layak bagi pekerja di seluruh Indonesia.

Selaraskan Grand Design, Kementerian PANRB Pastikan Kinerja Tanpa Silo dan Antisipatif

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah melakukan Penyelarasan Grand Design agar menjadi instrumen yang mendorong sinkronisasi dan kolaborasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian PANRB. Penyelarasan juga dilakukan untuk memastikan bahwa Kementerian PANRB memiliki arah jelas, yang tidak hanya reaktif terhadap isu, tetapi antisipatif terhadap perubahan.

“Saya ingin kita jadi contoh kerja tidak tersilo, semua program Kementerian PANRB harus ada shared outcome. Tentu mengapa adanya grand design reformasi birokrasi untuk memastikan nanti Kementerian PANRB punya arah yang jelas dalam jangka panjang,” ungkap Menteri PANRB Rini Widyantini saat memberikan pengantar dalam Focus Group Discussion Penyelarasan Grand Design di Lingkungan Kementerian PANRB 2025-2045 di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (22/7/2025).

Lima Kedeputian di lingkungan Kementerian PANRB telah menyusun masing-masing grand design, yaitu Reformasi Birokrasi, akuntabilitas aparatur dan Pengawasan; Sumber Daya Manusia Aparatur; Kelembagaan dan Tata Laksana; Pelayanan Publik; serta Transformasi Digital Pemerintah.

Dokumen yang tengah disusun kini tengah dipadukan agar memiliki satu kerangka narasi besar yang selaras, baik secara substansi maupun arah transformasi. “Kita akan terus perbaiki grand design agar lebih sinkron dengan memperhatikan manajemen risiko yang harus kita hadapi,” imbuh Rini.

Open Government Partnership Global Envoy Yanuar Nugroho turut memberikan rekomendasi dalam penyusunan grand design di Lingkungan Kementerian PANRB 2025-2045. Ia dalam kesempatan tersebut memaparkan pendekatan foresight yang berfokus pada visi besar.

“Kita perlu menelaah duplikasi atau tumpang tindih peran hingga analisis risiko masa depan,”. Risiko yang dimaksud mencakup perubahan politik, ketimpangan fiskal, dan distrupsi teknologi yang diproyeksikan memberikan dampak besar terhadap birokrasi dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, grand design tidak hanya dilakukan sebatas perencanaan, melainkan juga dapat dinilai efektivitasnya melalui analisis situasional untuk menghubungkan kebijakan dengan situasi nyata. “Kemudian menguji (grand design) melalui use case. Misalnya digitalisasi layanan publik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau mobilisasi ASN digital,” jelas mantan Deputi II Staf Kepresidenan RI (2015-2019) tersebut.

Rekomendasi berikutnya adalah meningkatkan transparansi penyusunan grand design yang dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, Menyusun digital repository agar setiap dokumen yang relevan dapat diakses oleh siapa saja. Kedua, melibatkan akademisi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta pihak eksternal lainnya yang relevan untuk membuat grand design lebih responsif dengan kebutuhan masyarakat.

Miliki Tarif yang Lebih Kompetitif dengan Negara Lain, Indonesia Manfaatkan Peluang untuk Mendukung Pertumbuhan Investasi

Jakarta, 22 Juli 2025

Pemerintah Indonesia berhasil mencapai kesepakatan dalam kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) untuk produk asal Indonesia hingga berada pada angka 19% yang sebelumnya menyentuh besaran 32%. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah terus berupaya memberikan penjelasan dan pemahaman umum kepada masyarakat agar dapat melihat konteks kebijakan tarif Amerika Serikat secara lebih utuh.

Dalam acara UOB Media Editors Circle, Selasa (22/07), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso melakukan diskusi secara interaktif dengan editor media-media di Indonesia terkait kebijakan tarif Amerika Serikat.

“Indonesia dianggap merupakan negara yang awal-awal April lalu responsnya cukup baik. Kita ke sana membawa dokumen yang lengkap, membawa penawaran yang lengkap. Kaitannya dengan permintaan baik dari sisi tarif, non-tarif, kemudian pembelian produk Amerika, maupun yang terkait dengan investment. Jadi kita sebenarnya cukup lengkap paketnya, makanya oleh pihak Amerika betul-betul diapresiasi,” tutur Sesmenko Susiwijono.

Indonesia memiliki tarif yang lebih kompetitif daripada negara ASEAN dan negara kompetitor lainnya, sehingga memberi keuntungan besar bagi ekspor nasional. Tarif rendah tersebut juga memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi, karena dinilai lebih menarik untuk relokasi industri. Hal Ini membuka peluang baru bagi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

“Nah sisi positifnya, justru dengan kondisi global seperti ini walaupun ketidakpastiannya masih sangat tinggi, namun sebenarnya sebagian perkembangan yang ada justru menjadi opportunity untuk Indonesia. Menjadi kesempatan yang sangat baik terutama untuk mendukung investasi,” ungkap Sesmenko Susiwijono.

Terkait penerapan tarif tersebut, Sesmenko Susiwijono mengatakan bahwa sesuai ketentuan, tarif baru tersebut seharusnya mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. Namun, khusus untuk Indonesia, terdapat klausul bahwa selama proses negosiasi lanjutan masih berlangsung dan sebelum adanya pernyataan bersama (joint statement), maka tarif resiprokal yang baru belum diberlakukan.

“Hari ini pun, kalau ekspor ke Amerika, kemudian barangnya masuk, sampai 1 Agustus kalau kita belum publish joint statement bersama, kita masih kena MFN plus 10%. Baru nanti setelah kita resmi, nanti akan kena MFN plus 19%,” ujar Sesmenko Susiwijono.

Pemerintah menegaskan bahwa strategi perdagangan internasional Indonesia tidak hanya terfokus pada kebijakan tarif Amerika Serikat, tetapi mencakup upaya memperluas pasar ekspor, substitusi impor secara bertahap, termasuk peluang penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Dengan berbagai skema kerja sama internasional yang sedang dijajaki saat ini, termasuk IEU-CEPA, FTA, hingga CPTPP, Pemerintah bertekad menjadikan tantangan global sebagai peluang untuk memperkuat ekonomi nasional.

“Yang ingin kami garis bawahi dengan membuat trade deal dengan Amerika, sehingga tarif masuknya barang-barang Amerika 0%, saya kira tidak akan terlalu mengkhawatirkan.  Apalagi kalau produk-produknya memang sifatnya bukan produk-produk yang akan berkompetisi dengan produk yang kita produksi di dalam negeri,” kata Sesmenko Susiwijono.

Di akhir sesi diskusi, Sesmenko Susiwijono juga mengatakan bahwa untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun 2025. Saat ini Pemerintah tengah menyusun sejumlah kebijakan lanjutan yang ditargetkan akan selesai dan diumumkan pada kuartal ketiga tahun guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional

Menhan Hadiri Peresmian Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo

Klaten – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri acara peresmian kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang digelar di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Senin, (21/7/2025). Kehadiran Menhan mencerminkan dukungan pertahanan negara terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui pemberdayaan desa.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan Badan Hukum Koperasi kepada lima perwakilan Ketua Koperasi, yakni Bambang Gunarsa (KDMP Bentangan, Klaten), Jamaluddin Adiwijaya (KDMP Sumbung, Boyolali), Parni (KDMP Karangdowo, Klaten), Sumanto (KKMP Banyuanyar, Surakarta), dan Rizka Hidayati (KDMP Ceper, Klaten).

Saat memberikan sambutan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi adalah alat perjuangan rakyat kecil untuk menjadi kuat secara ekonomi. Kepala Negara juga menegaskan bahwa peluncuran 80.081 koperasi ini bukanlah langkah kecil, melainkan gerakan nasional strategis untuk memotong dominasi ekonomi oleh pihak-pihak besar yang selama ini menghambat kemajuan rakyat.

“Pada hari ini kita meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih, tepatnya 80.081 koperasi. Hari ini adalah memang hari yang bersejarah. Kita mulai suatu usaha besar. Koperasi ini adalah usaha besar strategis,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa koperasi akan didukung dengan infrastruktur nyata seperti gudang, cold storage, gerai sembako, apotek, kendaraan logistik, serta fasilitas pinjaman super mikro untuk mendukung distribusi dan ekonomi desa.

Acara peresmian ini turut dihadiri Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, para Menteri Kabinet Merah Putih, dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi.

Perkuat Nilai Pancasila pada ASN, Kementerian PANRB Bahas Sistem Pembelajaran Bersama BPIP

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus berupaya memperkuat nilai-nilai Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satunya dengan memperkuat peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem pembinaan dan pengembangan ASN. Pancasila juga masuk ke dalam program Asta Cita dari Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, yakni Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

“Kementerian PANRB dan BPIP berkolaborasi dalam integrasi materi Pancasila dalam pelatihan ASN, penguatan peran BPIP dalam ekosistem pembelajaran ASN,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini saat Audiensi dengan BPIP, di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (18/07/2025).

Disampaikan bahwa penguatan pengamalan Pancasila masuk pada pengembangan kompetensi sosiokultural. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan kompetensi ASN dirasa penting, khususnya dalam menghadapi tantangan masyarakat majemuk. Nilai dan prinsip Pancasila menjadi pedoman dalam membentuk ASN yang mampu bekerja secara inklusif, beretika, dan menghargai keberagaman.

BPIP diharapkan berperan aktif sebagai learning contributor dan center of excellence dalam penguatan nilai-nilai Pancasila pada sistem pembelajaran terintegasi. Peran tersebut dapat dijalankan melalui kerja sama dan koordinasi dengan LAN dalam menyusun materi, merancang kurikulum, serta menyinergikan pelatihan yang berbasis Pancasila dengan agenda peningkatan kompetensi ASN. Sinergi ini menjadi kunci agar penguatan ideologi tidak berjalan sendiri, tetapi menyatu dalam sistem pengembangan kompetensi Pegawai ASN.

Meski demikian Menteri Rini mengatakan jika implementasi ideologi Pancasila telah diterapkan dan tercermin dalam Budaya Kerja ASN yang berbasis nilai dasar BerAKHLAK. Nilai- nilai ini menjadi pedoman sikap dan perilaku ASN, mendorong mereka untuk menjadi aparatur yang inklusif, empatik, cinta tanah air, dan menjunjung tinggi kepentingan bangsa. Ini merupakan bentuk nyata aktualisasi Pancasila dalam keseharian birokrasi.

“Sebagai lembaga yang mengawal ideologi bangsa, BPIP memiliki mandat penting sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. BPIP membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, termasuk koordinasi, standardisasi pelatihan, hingga pemberian rekomendasi atas regulasi yang berpotensi bertentangan dengan Pancasila,” katanya.

Sementara itu Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan program pembiaan Pancasila tidak bisa dilaksanakan oleh BPIP saja, namun diperlukan sinergi antar instansi pemerintah termasuk Kementerian PANRB yang mengatur tata kelola SDM. Pihaknya juga meminta dukungan Kementerian PANRB untuk dapat memasukan pendidikan Pancasila pada setiap jenjang Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN baik tingkat pusat maupun daerah.

“Kami datang ke sini untuk minta bantuan, kerjasama dengan Kementerian PANRB bagaimana supaya nilai-nilai Pancasila itu masuk lagi secara sistematis, administratif ke dalam semua struktur ASN. Jadi dengan penguatan seperti kerjasama ini, BPIP sudah akan semakin kukuh dalam melaksanakan tugasnya yaitu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam, minimal ASN,” pungkasnya.

Menteri PKP Dorong Provinsi Sultra Tingkatkan Pemanfaatan CSR Sektor Pertambangan untuk Perumahan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk lebih aktif menggandeng sektor pertambangan dalam pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna mendukung pembangunan perumahan bagi masyarakat.

“Saya melihat potensi CSR dari perusahaan tambang di Sultra sangat besar. Akan sangat bermanfaat jika diarahkan untuk pembangunan rumah atau renovasi kawasan permukiman,” kata Menteri Maruarar dalam pertemuan koordinasi bersama jajaran pemerintah daerah se Sulawesi Tenggara di Kantor Kementerian PKP Jakarta, Kamis malam (17/7/2025).

Menurut Menteri Maruarar, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan berbagai program strategis Kementerian PKP. Salah satu bentuk kolaborasi yang telah terbukti efektif adalah melalui skema CSR dari perusahaan-perusahaan swasta, terutama dari sektor pertambangan.

“Di daerah lain, CSR telah membangun ribuan rumah tanpa kami terima uang atau lahan. Kami hanya memfasilitasi. Contohnya CSR dari Berau, Harum Energi, hingga Astra sudah berkontribusi nyata. Sultra juga bisa,” tegasnya.

Ia menambahkan, banyak perusahaan tambang di Sultra memiliki kapasitas untuk turut serta dalam pembangunan perumahan, baik berupa pembangunan unit rumah baru maupun renovasi kawasan permukiman tidak layak huni.

“Ini bukan sekadar soal tanggung jawab sosial, tapi investasi jangka panjang untuk stabilitas sosial dan ekonomi daerah. Saya mengajak Gubernur, bupati/wali kota di Sultra untuk menyusun pendekatan khusus menggandeng sektor tambang,” ujarnya.

Menteri Ara juga mengungkapkan bahwa Kementerian PKP menargetkan pembangunan rumah subsidi hingga 500 ribu unit tahun depan. Ia menyebut dukungan daerah, baik lewat dana APBD maupun sinergi dengan CSR, akan mempercepat capaian tersebut.

“CSR adalah salah satu kekuatan yang sangat strategis untuk mengisi kekurangan anggaran negara. Kalau bisa dioptimalkan di Sultra, dampaknya bisa sangat luar biasa,” ujarnya.

Menteri Maruarar juga mengajak perbankan dan lembaga pembiayaan seperti BTN dan TAPERA untuk bersinergi dengan pemerintah daerah di Sultra dalam memperluas akses pembiayaan rumah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang suku bunganya diturunkan menjadi 5 persen.

KUR Tunjukkan Kinerja Gemilang Semester Pertama 2025, Pemerintah Hadirkan Terobosan untuk Dukung Sektor Perumahan dan Ketahanan Pangan

Jakarta, 11 Juli 2025

Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencatatkan kinerja yang mengesankan di semester pertama 2025 dengan realisasi penyaluran mencapai Rp131,84 triliun atau 45,86% dari target tahun 2025. Pencapaian ini menunjukkan antusiasme tinggi pelaku UMKM dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan bersubsidi dari Pemerintah di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional akibat berbagai faktor internal dan eksternal yang penuh ketidakpastian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan KUR bagi UMKM di Jakarta mengungkapkan bahwa hingga 30 Juni 2025, KUR telah menjangkau 2,28 juta debitur dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang terjaga pada level 2,38%, jauh lebih rendah dibandingkan NPL kredit UMKM umum sebesar 4,36%.

"Capaian KUR semester I 2025 cukup positif, yang lebih penting 60% penyaluran KUR berhasil masuk ke sektor produksi sesuai target kita. Ini menunjukkan KUR benar-benar mendorong 

Untuk mendukung visi Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo, dua terobosan besar kebijakan KUR telah disiapkan. Salah satu terobosan yang disiapkan adalah pemberian kemudahan penyaluran KUR untuk mendukung sektor pertanian pangan khususnya komoditas tebu. Skema ini dirancang untuk menjawab tantangan swasembada gula konsumsi yang ditargetkan tercapai pada 2028.

"Bayangkan, 86% tanaman tebu milik rakyat sudah menua dan perlu segera diremajakan. Tanpa intervensi cepat, mimpi swasembada gula akan sulit dicapai. Kemudahan KUR untuk sektor pertanian khususnya komoditas tebu rakyat hadir sebagai solusi konkret," tegas Menko Airlangga.

Pemerintah memberikan relaksasi akses KUR bagi petani tebu rakyat. Mereka yang pernah mengakses kredit komersial pun tetap bisa mengajukan KUR, sebuah relaksasi yang mencerminkan urgensi program ini. Para mitra usaha (off-taker) yang telah bekerja sama dengan petani tebu juga diberikan kesempatan untuk memvalidasi kelompok tani binaan mereka. Hal ini dapat mempercepat proses pencairan dana untuk skema KUR Khusus bagi kelompok usaha binaannya. Terlebih lagi, penerima KUR yang merupakan binaan mitra off-taker yang berperan sebagai avalis (penjamin) dapat dibebaskan dari syarat penyertaan agunan tambahan karena agunan cukup berupa usaha yang dibiayai.

Terobosan skema berikutnya yaitu kredit program baru yang merambah sektor perumahan dalam mendukung pencapaian Program Tiga Juta Rumah. Skema ini dirancang dengan dua pendekatan. Pada sisi supply (pasokan) para developer, kontraktor, hingga pedagang material bangunan skala UMKM bisa mengakses kredit hingga Rp5 miliar dengan bunga murah melalui pemberian subsidi bunga/subsidi marjin oleh Pemerintah sebesar 5% (fixed p.a). Pada sisi demand (permintaan) UMKM yang ingin membeli, membangun, atau merenovasi rumah dalam rangka usaha juga mendapat akses pembiayaan murah dengan disediakan plafon pinjaman sampai dengan Rp500 juta dengan bunga berjenjang 6% hingga 9% per tahun dan tenor sampai dengan 5 tahun.

"Sektor perumahan memiliki multiplier effect ekonomi yang dahsyat. Setiap rupiah yang masuk akan menghasilkan Rp1,74 output ekonomi. Belum lagi potensi menyerap 13,8 juta tenaga kerja per tahun. Ini bukan sekadar membangun rumah, tapi membangun masa depan ekonomi," jelas Menko Airlangga.

Untuk itu Pemerintah menambah plafon KUR untuk tahun 2025 sebesar Rp117 triliun di luar plafon yang telah ada. Penambahan plafon tersebut diikuti dengan penambahan anggaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR sebesar Rp1,2 triliun.

Semester pertama 2025 juga mencatatkan prestasi yang membanggakan dalam hal inklusi keuangan. Lebih dari satu juta pelaku usaha mengakses KUR untuk pertama kalinya, sementara setengah juta lainnya berhasil naik kelas atau graduasi. Ini membuktikan KUR bukan sekadar memberi ikan tetapi benar-benar memberikan kail dan mengajarkan cara memancing.

Sinergi dengan Pemerintah daerah juga membuahkan hasil manis. Data 1,87 juta calon debitur potensial yang diunggah pemda berhasil dikonversi menjadi 1,27 juta debitur aktif. Maluku Utara, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan mencatat tingkat konversi tertinggi sekaligus menunjukkan keseriusan daerah dalam mendorong UMKM.

Program lainnya seperti Kredit Alsintan juga menunjukkan kemajuan dengan 15 bank penyalur yang siap menyalurkan dana murah untuk mekanisasi pertanian. Sementara itu, Kredit Industri Padat Karya tengah dalam tahap pelengkapan dan penyelesaian regulasi.

Untuk menjaga momentum positif ini Pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi bunga Rp38,28 triliun untuk tahun 2025. Dengan kinerja semester pertama yang menggembirakan proyeksi penyaluran hingga akhir tahun diprediksi akan melampaui target.

KUR, Kredit Alsintan, KIPK, dan berbagai program pembiayaan Pemerintah merupakan perwujudan program yang tidak hanya memberikan modal tetapi juga harapan. Melalui inovasi yang berkelanjutan dan dukungan dari semua pihak, KUR akan terus menjadi tulang punggung pemberdayaan ekonomi rakyat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.