Kementerian PU Perkuat Ketahanan Pangan di NTT melalui Jaringan Irigasi Air Tanah, Antisipasi Dampak El Nino

akarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Infrastruktur ini menjadi solusi penyediaan air irigasi bagi lahan pertanian di tengah ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan penurunan curah hujan, terutama di wilayah NTT yang sejak lama dikenal memiliki kondisi iklim relatif kering. 

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan keberadaan JIAT merupakan bagian dari strategi pemerintah menjaga produktivitas pertanian di daerah rawan kekeringan. Dengan memanfaatkan potensi air tanah secara berkelanjutan, petani tetap memiliki sumber air untuk bercocok tanam meski curah hujan menurun akibat El Nino. 

Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian PU memperkuat pengelolaan sumber daya air sebagai bagian dari mitigasi kekeringan nasional. Menurut Menteri Dody, pembangunan sumur JIAT harus diikuti dengan percepatan pembangunan jaringan irigasi tersier agar air dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani.

"Air ini harus kita hemat dan kelola dengan baik. Saya minta agar jaringan tersier segera dibangun, sehingga air tidak terbuang dan bisa menjangkau lebih banyak sawah secara efisien," kata Menteri Dody.

Salah satu JIAT yang telah dibangun berada di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Infrastruktur tersebut memiliki debit air 8 liter per detik dengan kedalaman sumur 57 meter dan mampu melayani lahan pertanian seluas sekitar 9 hektare. JIAT di Kupang dilengkapi dengan jaringan pipa sepanjang 1.000 meter, 13 box bagi, reservoir berkapasitas 50 meter kubik, serta memanfaatkan energi utama panel surya yang didukung listrik PLN sebagai cadangan. 

Kepala Satuan Kerja NVT Air Tanah dan Air Baku Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II Djoniur Doga mengatakan lokasi pembangunan JIAT ditetapkan berdasarkan usulan pemerintah daerah agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pembangunan sumur dimulai pada September 2025 dan selesai pada Desember 2025 sebagai bagian dari Program Instruksi Presiden yang membangun 18 titik JIAT di NTT.

"Puji Tuhan kami memperoleh debit air sekitar 8 liter per detik dari kedalaman sumur 57 meter. Dukungan masyarakat juga sangat besar, bahkan ada warga yang menghibahkan lahannya untuk pemasangan panel surya dan rumah pompa sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik," ujar Djoniur.

Selain menyediakan air irigasi, JIAT juga dilengkapi fasilitas air bersih skala kecil bagi petani yang beraktivitas di sekitar lahan. Menurut Djoniur, penyediaan fasilitas tersebut merupakan arahan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air agar petani tidak mengalami kesulitan memperoleh air bersih saat berada di area pertanian.

Djoniur menambahkan, tantangan berikutnya adalah meningkatkan efisiensi penggunaan air di tingkat petani. Menurutnya, pendampingan mengenai pola pemberian air sangat penting agar sumber air tanah yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

"Tanaman sebenarnya tidak membutuhkan air berlebihan. Yang terpenting adalah bagaimana air digunakan secara hemat dan tepat sesuai kebutuhan tanaman. Karena itu kami berharap ada pendampingan dari sektor pertanian agar pemanfaatan JIAT semakin optimal," katanya.

Bagi para petani, keberadaan Jaringan Irigasi Air Tanah membawa perubahan nyata terhadap produktivitas pertanian. Salah seorang petani di Kelurahan Batuplat, Meike, mengaku sebelum adanya JIAT, kebutuhan air untuk lahannya hanya mengandalkan sumur gali sedalam sekitar 8 meter. Air diambil secara manual menggunakan ember untuk kemudian disiramkan ke tanaman, sehingga membutuhkan tenaga dan waktu yang besar.

"Dulu kami gali sumur sekitar delapan meter. Airnya diambil pakai ember sedikit demi sedikit untuk menyiram tanaman. Kalau musim kemarau, air sangat terbatas sehingga kami hanya bisa panen satu kali dalam setahun," ujar Meike.

Kini, setelah JIAT beroperasi, pasokan air menjadi jauh lebih mudah dan stabil. Meski memasuki musim kemarau, lahan pertanian tetap dapat diairi sehingga petani dapat meningkatkan intensitas tanam menjadi dua kali dalam setahun.

"Sekarang kami sangat bersyukur karena sudah ada air dari JIAT. Walaupun musim kering, kami tetap bisa menanam dan panen dua kali dalam setahun. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum, dan BBWS NTT yang sudah membangun fasilitas ini. Kami berharap jaringan irigasi ini terus dimanfaatkan dengan baik sehingga semakin banyak petani yang merasakan manfaatnya," kata Meike. 

Hingga saat ini, pembangunan JIAT telah tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTT. BBWS Nusa Tenggara II mencatat telah membangun lebih dari 300 titik JIAT dan sekitar 1.600 infrastruktur air tanah dan air baku di wilayah NTT. Pada tahun 2026, Kementerian PU juga menyiapkan pembangunan empat titik JIAT baru sebagai langkah antisipasi kekeringan, masing-masing dua titik di Kota Kupang dan dua titik di Kabupaten Malaka.

Melalui pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah yang terintegrasi dengan jaringan distribusi menuju lahan pertanian, Kementerian PU optimistis ketersediaan air bagi petani di wilayah kering seperti NTT akan semakin terjamin. Infrastruktur ini diharapkan mampu menjaga produktivitas pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim dan ancaman El Nino

Menhan Dampingi Presiden Pimpin Panen Raya TNI Terintegrasi

Jawa Timur – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto memimpin Panen Raya TNI Terintegrasi di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur pada Jumat (17/7/2026).

Panen raya yang dilaksanakan secara serentak di 43 titik di seluruh Indonesia tersebut menjadi wujud nyata sinergi TNI dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Dalam pelaksanaannya, TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, sedangkan TNI Angkatan Darat pada pendampingan komoditas padi.

Ketahanan pangan merupakan gerakan nasional yang membutuhkan sinergi dan kerja sama seluruh komponen bangsa. Keterlibatan TNI di sektor pangan merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, sejalan dengan jati diri TNI yang lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan senantiasa hadir di tengah-tengah rakyat.

Presiden Prabowo: LNG Abadi Masela Jadi Tonggak Kemandirian Energi dan Mesin Baru Kemakmuran Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela merupakan tonggak penting dalam memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mempercepat transformasi Indonesia menuju negara industri modern. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan groundbreaking proyek LNG Abadi Masela yang digelar secara hybrid melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, dan lokasi proyek di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, pada Kamis, 16 Juli 2026.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk mitra investasi dari Jepang. Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen membangun kerja sama yang saling menguntungkan, namun tetap mengedepankan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Kita mulai proyek ini, kita cari suatu keuntungan bersama. Kehormatan bagi tuan rumah adalah kalau mitranya, kalau tamunya bahagia itu kehormatan bagi tuan rumah. Tapi kita pun punya tanggung jawab kepada rakyat kita. Rakyat kita masih banyak yang hidupnya susah sehingga saudara-saudara, saya sebagai Presiden Republik Indonesia saya sebagai yang menerima mandat dari rakyat Indonesia, saya sekali lagi saya tegaskan jalankanlah proyek ini dengan sebaik-baiknya atas dasar saling menguntungkan,” ujar Presiden.

Presiden menekankan bahwa keberhasilan proyek tersebut harus mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Menurutnya, keuntungan bagi investor harus berjalan beriringan dengan terpenuhinya kepentingan nasional, terutama dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa proyek LNG Abadi Masela memiliki nilai investasi sekitar 20,9 miliar dolar Amerika Serikat dan diproyeksikan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat, dan produk lainnya. Menurut Presiden, proyek tersebut akan menjadi penopang penting bagi program hilirisasi nasional yang membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar.

“Proyek ini investasinya sangat besar 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan. Kita harus melakukan hilirisasi, dan hilirisasi ini membutuhkan energi,” kata Presiden.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan putra daerah, pelaku usaha lokal, serta dukungan dari BUMN agar manfaat ekonomi proyek dapat dirasakan secara luas, khususnya oleh masyarakat di wilayah sekitar.

“Ekonomi, pembangunan, transformasi, hilirisasi, industrialisasi harus secepatnya membawa kemakmuran untuk sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Semua ini milik rakyat, kita tanggung jawabnya adalah menjamin bahwa rakyat merasakan sehingga komitmen tadi mengutamakan putra daerah, membantu pengusaha-pengusaha lokal,” tegas Presiden.

Menutup sambutannya, Presiden menyatakan optimistis proyek LNG Abadi Masela akan menjadi pendorong kemajuan Indonesia, khususnya kawasan Indonesia Timur. Tidak hanya itu, proyek tersebut juga diharapkan akan memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Saya yakin proyek ini nanti akan menjadi pendorong bagi kemajuan Indonesia khususnya Indonesia Timur, ini juga memperkuat kemandirian energi nasional Indonesia dan juga tonggak yang penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Presiden.

Kemenko Polkam Sinkronkan Kebijakan TKD dan DBH Untuk Jaga Stabilitas Daerah dan Keberlanjutan Pelayanan Publik

Polkam, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat sinkronisasi kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) guna menjaga stabilitas pemerintahan daerah, memastikan keberlanjutan pelayanan publik, serta mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi belanja negara.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Pembahasan Perkembangan Terkini Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam Perspektif Kemenko Polkam yang dipimpin Plt. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Heri Wiranto, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Rapat dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara, serta pejabat terkait di lingkungan Kemenko Polkam.

Heri menegaskan bahwa kebijakan efisiensi belanja negara, termasuk penyesuaian Transfer ke Daerah, merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diarahkan Presiden untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pengelolaan keuangan negara.

“Transfer ke Daerah dan Dana Bagi Hasil tidak hanya merupakan instrumen fiskal, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan, politik, dan keamanan di daerah. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci agar pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan optimal,” ujar Heri.

Dalam rapat tersebut dibahas bahwa kebijakan TKD pasca-efisiensi Tahun Anggaran 2026 tetap diarahkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pemerintah daerah, terutama belanja pegawai dan operasional pemerintahan. Langkah tersebut diharapkan tidak mengganggu pembayaran gaji aparatur sipil negara, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sekaligus memperkuat sinergi program pembangunan daerah dengan kementerian/lembaga dan berbagai program prioritas nasional.

Rapat juga membahas bahwa penyesuaian alokasi TKD berpotensi memberikan tekanan terhadap kapasitas fiskal sejumlah pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan tata kelola keuangan daerah, serta pemanfaatan skema pembiayaan pembangunan yang inovatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pembahasan menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus diimbangi dengan penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta penataan kewenangan pusat dan daerah guna memperkuat kapasitas fiskal dan mendorong inovasi pembangunan.

Sebagai tindak lanjut, hasil evaluasi kebijakan TKD, DBH, dan hubungan keuangan pusat-daerah akan diusulkan sebagai salah satu agenda pembahasan dalam forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang dipimpin Wakil Presiden. Pembahasan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinkronisasi kebijakan nasional, meningkatkan efektivitas hubungan keuangan pusat dan daerah, serta mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

Melalui Katalis 2.0, Indonesia Pererat Kerja Sama Ekonomi Strategis dengan Australia

Jakarta, 14 Juli 2026 – Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri menerangkan, pelaksanaan Katalis 1.0 telah memberikan manfaat signifikan bagi Indonesia dan Australia serta menjadi landasan bagi penguatan kerja sama melalui Katalis 2.0. Program tersebut membuktikan bahwa kerja sama ekonomi yang dirancang dengan baik dapat menjembatani sisi kebijakan dan praktik secara nyata. Hal ini disampaikannya dalam acara Peluncuran Program Katalis 2.0 di Jakarta, Senin (13/7).

“Selama pelaksanaannya selama lima tahun (2021—2025), Katalis 1.0 telah memperkuat akses pasar, mendukung kemitraan bisnis yang berkelanjutan secara komersial, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memfasilitasi dialog kebijakan, serta membantu memperluas kerja sama di berbagai sektor strategis. Kini, peluncuran Katalis 2.0 menjadi tonggak penting dalam kemitraan yang terus berkembang antara Indonesia dan Australia,” jelas Wamendag Roro.

Menurutnya, peluncuran Katalis 2.0 bukan sekadar menandai dimulainya fase baru sebuah program. Namun, peluncuran ini merupakan penegasan kembali komitmen kedua negara untuk mengubah peluang yang tercipta melalui Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) menjadi hasil ekonomi nyata yang bermanfaat bagi dunia usaha, pekerja, dan masyarakat di kedua negara. Tujuan ini selaras dengan misi Katalis 2.0 untuk memperkuat pelaksanaan IA-CEPA melalui kerja sama praktis antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra pembangunan.

“Capaian dari program Katalis tecermin dalam berbagai bentuk kegiatan, mulai dari fasilitasi ekspor produk pertanian premium dan kakao Indonesia ke Australia, dukungan kemitraan pengembangan keterampilan di bidang perawatan lansia, akselerasi inovasi digital, hingga pemberdayaan perempuan wirausahawan dalam perdagangan internasional,” urai Wamendag Roro.

Lebih lanjut, Wamendag Roro menjelaskan, bagi Kementerian Perdagangan RI, fase baru Katalis ini turut menandai tanggung jawab yang lebih besar. Melalui Pilar 1 Program Kerja Sama Ekonomi IA-CEPA, Kementerian Perdagangan RI akan memegang peran koordinasi yang lebih kuat untuk memastikan kerja sama ekonomi tersebut menghasilkan capaian yang praktis dan terukur.

Asisten Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Matt Thistlethwaite mengatakan, program Katalis 2.0 akan memperdalam hubungan ekonomi Indonesia dan Australia dengan membuka lebih banyak peluang perdagangan, investasi, pengembangan keterampilan, serta kemitraan bisnis. 

“Indonesia merupakan salah satu mitra ekonomi terdekat Australia. Bersama-sama, kita telah menciptakan lebih banyak peluang bagi dunia usaha, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mewujudkan kemakmuran bersama bagi kedua negara,” terangnya.

Wamendag Roro menambahkan, keberhasilan Katalis 2.0 tidak akan diukur dari sekadar jumlah lokakarya atau laporan yang dibuat. Keberhasilan tersebut akan diukur dari jumlah pelaku usaha yang memasuki pasar baru, lapangan kerja berkualitas yang tercipta, fasilitasi investasi, serta kemitraan jangka panjang yang terbangun antara kedua negara.

“Mari kita terus bekerja sama dengan ambisi, rasa saling percaya, dan visi bersama untuk memastikan bahwa IA-CEPA tetap menjadi wadah yang dinamis bagi kerja sama ekonomi yang lebih mendalam, serta menjadikan Katalis 2.0 sebagai pendorong bagi kemakmuran, ketahanan, dan pertumbuhan inklusif yang lebih besar bagi kedua negara,” pungkas Wamendag Roro.

Komisi IV DPR RI Dukung Penguatan Laboratorium Veteriner Kementan untuk Antisipasi Dampak El Nino pada Subsektor Peternakan

Banjarbaru � Komisi IV DPR RI mendukung langkah Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat kesiapsiagaan subsektor peternakan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino melalui penguatan kapasitas laboratorium veteriner. Penguatan sistem kesehatan hewan dinilai menjadi kunci untuk mengantisipasi risiko gangguan produksi peternakan akibat musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang.

Dukungan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Veteriner (BV) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (3/7/2026), yang difokuskan untuk meninjau kesiapan laboratorium veteriner sekaligus membahas strategi mitigasi menghadapi potensi dampak El Nino terhadap subsektor peternakan dan ketahanan pangan nasional.

Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menjadi momentum untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana laboratorium veteriner dalam menghadapi potensi peningkatan risiko penyakit hewan akibat perubahan iklim. Kondisi musim kemarau yang lebih panjang dinilai berpotensi memengaruhi ketersediaan pakan dan air bagi ternak, meningkatkan risiko penyebaran penyakit hewan, hingga berdampak pada produksi pangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Titiek Soeharto menegaskan bahwa Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional sekaligus pemasok kebutuhan pangan bagi sejumlah wilayah di Kalimantan, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Oleh karena itu, dampak perubahan iklim harus diantisipasi sejak dini melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

�Berdasarkan prakiraan BMKG, sejumlah wilayah termasuk Kalimantan Selatan berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal. Kondisi ini perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada sektor pertanian dan peternakan. Petani dan peternak harus tetap dapat memproduksi, pasokan pangan tetap terjaga, dan stabilitas harga pangan dapat dipertahankan,� ujar Titiek Soeharto.

Menurutnya, penguatan sistem irigasi, penyediaan sarana produksi, hingga pengamanan cadangan pangan menjadi langkah penting dalam menghadapi musim kemarau. Di sisi lain, subsektor peternakan memerlukan perhatian khusus karena kondisi cuaca kering berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit hewan.

Titiek juga mengapresiasi peran Balai Veteriner Banjarbaru yang selama puluhan tahun menjadi laboratorium rujukan regional di Kalimantan. Menurutnya, peningkatan kapasitas laboratorium, baik dari sisi peralatan, sumber daya manusia, maupun sistem biosekuriti, perlu terus dilakukan agar kemampuan deteksi dini terhadap penyakit hewan semakin optimal.

�Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran yang sangat strategis. Yang kita utamakan bukan mengobati, tetapi mencegah munculnya wabah penyakit hewan. Karena itu, kami akan terus mendukung penguatan sarana laboratorium, termasuk apabila diperlukan tambahan anggaran untuk meningkatkan pelayanan kesehatan hewan,� tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan Kementan telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak El Nino terhadap sektor peternakan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pengawasan kesehatan hewan di jaringan balai veteriner, peningkatan program vaksinasi, surveilans penyakit, serta koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan ketersediaan pakan dan air bagi ternak di wilayah yang berpotensi terdampak.

�Kementerian Pertanian terus memperkuat langkah mitigasi menghadapi El Nino melalui peningkatan surveilans penyakit hewan, penguatan kapasitas laboratorium veteriner, pelaksanaan vaksinasi, serta koordinasi dengan pemerintah daerah agar ketersediaan pakan dan air bagi ternak tetap terjaga. Dengan kesiapsiagaan yang baik, kami optimistis produktivitas peternakan dan ketahanan pangan nasional dapat terus dipertahankan,� kata Agung.

Melalui sinergi antara Kementan, DPR RI, pemerintah daerah, penyuluh, dan para pelaku usaha peternakan, kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim diharapkan semakin kuat. Penguatan sistem kesehatan hewan dan laboratorium veteriner menjadi salah satu kunci dalam menjaga produktivitas ternak, mencegah munculnya wabah penyakit, serta memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga di tengah tantangan perubahan iklim.

Presiden Prabowo: Kebangkitan Bangsa Dibangun dengan Kerja Keras dan Semangat Persatuan

Presiden Prabowo Subianto meresmikan lima bendungan di Indonesia secara terpusat dari Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat, 10 Juli 2026. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa bendungan ini menjadi simbol kesinambungan pembangunan nasional yang dibangun melalui kerja keras dan semangat persatuan.

“Inilah namanya pembangunan bangsa. Ini namanya kebangkitan bangsa. Pembangunan bangsa, kebangkitan bangsa bukan jatuh dari langit. Kemakmuran tidak ada di pohon, jatuh dari langit, tidak. Kemakmuran kerja besar, kerja keras, kerja bersatu,” ucap Presiden.

Dari sejarah, Presiden Prabowo belajar bahwa bangsa yang mampu mencapai kemajuan adalah bangsa yang mampu menjaga persatuan. “Terutama, elitnya, pemimpin-pemimpinnya harus bersatu. Harus legowo,” katanya.

Presiden juga menekankan bahwa kemakmuran bangsa tidak akan tercapai apabila praktik korupsi dan kebocoran masih terus terjadi. Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh aparat negara, birokrasi, kementerian, dan lembaga untuk bersama-sama membenahi diri.

“Indonesia tidak mungkin makmur kalau korupsi masih merajalela. Indonesia tidak mungkin makmur kalau banyak kebocoran,” ujar Presiden.

Presiden juga mengingatkan para petugas negara agar mawas diri dan tidak melawan kehendak rakyat. Menurut Presiden, rakyat menginginkan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, dan berpihak pada kepentingan publik.

“Selalu berpesan kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga, marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri. Saya tidak mau lihat ke belakang, tapi saya mohon perbaiki diri. Mawas diri, jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan. Rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan,” tegas Presiden.

Untuk itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus memupuk rasa cinta kepada Tanah Air sebagai modal untuk menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. “Hanya dengan cinta tanah air, berarti kita cinta bangsa Indonesia. Kita harus hormati dan cintai bangsa kita sendiri. Tidak ada bangsa lain yang akan menghormati kita. Tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita,” ujar Presiden.