Lima Geopark Indonesia Raih Green Card UNESCO, Bojonegoro Lolos Jadi UGGp Baru

Jakarta, 5 November 2026 – Lima geopark Indonesia berhasil meraih status Green Card atau kartu hijau dari UNESCO setelah melalui proses revalidasi dalam Sidang ke-11 Dewan UNESCO Global Geoparks (11th Session of the Council of the UNESCO Global Geoparks 2026) yang berlangsung pada 2–4 November 2026 di Paris, Prancis.

Kelima geopark tersebut adalah Belitong, Merangin Jambi, Ijen, Raja Ampat, dan Maros-Pangkep. Dalam sidang yang sama, Bojonegoro dinyatakan lolos sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) baru.

Capaian ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan kualitas tata kelola geopark, menjaga kelestarian warisan geologi, serta mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/11/2026), mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, pengakuan UNESCO bukan sekadar penghargaan internasional, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan kekayaan alam, geologi, dan budaya Indonesia tetap lestari serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Status geopark dunia harus dijaga melalui tata kelola yang kuat, konservasi yang nyata, dan pelibatan masyarakat lokal. Kita ingin keberadaan geopark tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia di tingkat dunia, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti.

Adapun Geopark Ranah Minang Silokek yang juga diusulkan sebagai UGGp baru diberikan kesempatan selama dua tahun untuk melengkapi rekomendasi UNESCO Global Geopark.

Lima Geopark Raih Green Card

Status Green Card bagi Belitong, Merangin Jambi, Ijen, Raja Ampat, dan Maros-Pangkep ditentukan melalui mekanisme pemungutan suara oleh Anggota Dewan Geopark Dunia dalam sidang tersebut.

Belitong UGGp yang ditetapkan pada 15 April 2021 berhasil meraih kembali Green Card setelah memperoleh Yellow Card atau kartu kuning pada revalidasi 2024. Selama masa perbaikan dua tahun, Badan Pengelola Belitong UGGp bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Belitung, dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menindaklanjuti rekomendasi UNESCO, terutama terkait komersialisasi Batu Satam dan standar konservasi penyu.

Pemerintah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur menerbitkan edaran larangan komersialisasi Batu Satam, sedangkan konservasi penyu kini dipusatkan di Pulau Cina yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam sidang, salah satu Anggota Dewan menyampaikan bahwa Belitong sangat layak menjadi percontohan (best practice) global bagi geopark lain penerima Yellow Card.

Sementera itu, Ijen UGGp yang terletak di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso menjalani revalidasi pertamanya setelah ditetapkan pada 24 Mei 2023. Kawasan dengan 21 geosite ini memiliki kawah aktif dengan danau asam terbesar di dunia serta fenomena blue fire. Ijen UGGp dinilai telah memenuhi rekomendasi dan saran UNESCO sebelumnya.

Merangin Jambi UGGp yang ditetapkan pada 2023 juga berhasil mempertahankan status Green Card. Kawasan seluas 4.832,31 kilometer persegi di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, ini memiliki bentang alam batuan kapur berumur kuno dan Kaldera Masurai yang berumur 33.000 tahun.

Salah satu catatan dalam sidang adalah aktivitas tambang emas ilegal di sekitar sungai tempat fosil Muara Karing berada. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Pengelola bersama Pemerintah Kabupaten Merangin dan Pemerintah Provinsi Jambi mengupayakan penutupan tambang secara hati-hati karena bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Raja Ampat UGGp yang ditetapkan pada 2023 menjalani revalidasi pertamanya pada 18–22 Agustus 2026 dan berhasil menuntaskan seluruh enam rekomendasi dari periode evaluasi sebelumnya. Tindak lanjut tersebut antara lain mencakup identifikasi empat geosite baru di Pulau Misool pada 2024, pembangunan Geological Information Center (GIC) di Waisai dan pusat informasi di Pulau Yefman, serta peningkatan pelibatan masyarakat adat dalam pelestarian budaya, perlindungan geosite, dan pengembangan geowisata berkelanjutan.

Anggota Dewan mengapresiasi pengelolaan wilayah kepulauan Raja Ampat yang sangat luas dan menantang secara geografis. Isu pertambangan di sekitar wilayah perbatasan juga dinilai telah ditangani dengan baik melalui komitmen kuat pemerintah dalam melarang aktivitas tambang di dalam kawasan geopark. Seluruh Anggota Dewan yang hadir secara bulat menyetujui pemberian Green Card bagi Raja Ampat UGGp.

Maros-Pangkep UGGp yang ditetapkan pada 2023 menjalani misi revalidasi pertamanya pada 27–31 Juli 2026 oleh dua evaluator UNESCO. Kawasan seluas 5.254,10 kilometer persegi yang meliputi wilayah daratan dan perairan ini memiliki bentang alam karst kelas dunia, lebih dari 720 gua, warisan seni cadas prasejarah, kawasan konservasi laut, serta keanekaragaman hayati yang tinggi.

Kedua evaluator menilai Maros-Pangkep UGGp secara umum telah melaksanakan rekomendasi periode sebelumnya sehingga merekomendasikan pemberian Green Card. Tindak lanjut tersebut antara lain mencakup pemasangan panel interpretasi dan simbol geopark di lokasi strategis, termasuk Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, penyusunan Master Plan 2025–2034 yang memasukkan agenda mitigasi perubahan iklim, program edukasi Geopark to School dan School to Geopark, serta penandatanganan nota kesepahaman dengan Oki Islands UGGp di Jepang dan Khorat UGGp di Thailand.

Dukungan Kemenpar

Menteri Pariwisata menjelaskan Kementerian Pariwisata berkontribusi aktif melalui pendampingan dan dukungan selama proses revalidasi.

“Dukungan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” ucap Menteri Pariwisata.

Untuk Belitong UGGp, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan Seminar Nasional dan Lokakarya Penguatan Tata Kelola Belitong UGGp pada September 2025 serta berkolaborasi menggelar seminar internasional bertajuk “Sustainable Marine Tourism for Ecosystembased Adaptation and Community Resilience in Island Geoparks” pada Juni 2026. Menteri Pariwisata juga melakukan kunjungan kerja ke sejumlah geosite Belitong UGGp pada Juli 2026.

Dukungan lainnya berupa kolaborasi dengan maskapai Citilink melalui pengumuman kedatangan (landing announcement) di Bandara Internasional H.A.S. Hanandjoeddin dengan ucapan “Selamat Datang di Belitong UNESCO Global Geopark”, serta fasilitasi 40 unit papan imbauan edukatif keselamatan di tiga geosite.

Di Ijen UGGp, Menteri Pariwisata meninjau Pusat Geologi Geopark Ijen di Banyuwangi pada 25 Juli 2026. Kementerian Pariwisata juga mendukung pencetakan 300 leaflet, 50 booklet, dan 10 stiker narasi untuk papan informasi di geosite yang dikunjungi asesor.

Di Raja Ampat UGGp, Menteri Pariwisata turut membuka PreEvent Geotourism Festival and International Conference (GEOFEST) yang diselenggarakan Badan Pengelola Geopark Raja Ampat pada 8–9 Juni 2026 di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup dialog budaya, lokakarya anyaman, pameran geofood, serta kunjungan ke sejumlah titik geosite.

Sementara di Merangin Jambi UGGp, Kementerian Pariwisata menggelar pelatihan pemandu gunung bagi 50 pemandu dan calon pemandu pada 1 Agustus 2026, serta bekerja sama dengan Batik Air, maskapai utama menuju Bandara Muaro Bungo, pada 11 Agustus 2026 melalui pengumuman kepada penumpang untuk meningkatkan promosi kawasan.

Pada 14 Agustus 2026, Kementerian Pariwisata melaksanakan seminar internasional “Geotourism and Geopark Interpretation Strengthening for Sustainable Geopark Management” yang diikuti 60 peserta luring dan 60 peserta daring dengan menghadirkan Dr. Nathinee Thongdee dari Khorat UGGp, Thailand.

Adapun untuk Maros-Pangkep UGGp, Kementerian Pariwisata bersama Badan Pengelola Geopark Maros-Pangkep menyelenggarakan Bimbingan Teknis Peningkatan Tata Kelola Amenitas dan Aksesibilitas Destinasi Pariwisata pada 11 Juni 2026 di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini diikuti 50 peserta dari unsur badan pengelola, Youth Forum, pengelola geosite, desa wisata, organisasi perangkat daerah, dan asosiasi pariwisata. Kementerian Pariwisata juga melakukan visitasi ke sejumlah geosite, antara lain Santuari Kupu-Kupu dan Air Terjun Bantimurung serta Taman Arkeologi Leang-Leang, untuk meninjau kesiapan menuju revalidasi.

Selain itu, Kementerian Pariwisata memberikan pendampingan teknis dan administratif selama kunjungan lapangan revalidator UNESCO di Belitong dan Ijen, serta mengirimkan staf untuk memantau proses pra-revalidasi dan revalidasi di Merangin Jambi.

Tahap Selanjutnya

UNESCO Global Geoparks Council akan merilis pernyataan resmi (official statement) beserta lembar rekomendasi dan saran untuk periode selanjutnya. Untuk Ijen dan Merangin Jambi, rekomendasi yang disampaikan dalam sidang antara lain mencakup pembenahan fasilitas dan papan informasi serta penguatan kerja sama dengan taman nasional di kawasan tersebut.

Bagi Raja Ampat, revalidator merekomendasikan antara lain peningkatan perlindungan dan fasilitas pengunjung di geosite utama, penguatan sinergi dengan Cagar Biosfer UNESCO Raja Ampat, serta perluasan program pendidikan ke sekolah dasar. Sementara itu, MarosPangkep mendapat enam rekomendasi untuk empat tahun ke depan, antara lain perbaikan informasi di situs web, penguatan tata kelola, dan pengembangan jalur geowisata bahari (marine geotrails).

Hasil keputusan Dewan selanjutnya akan diajukan untuk disahkan oleh Dewan Eksekutif UNESCO (UNESCO Executive Board) dalam Sidang Musim Semi (Spring Session) pada April 2027. Setelah pengesahan tersebut, UNESCO akan menyelenggarakan seremoni penyerahan sertifikat Green Card UGGp.

Menteri Pariwisata menegaskan bahwa keberhasilan ini harus menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan geopark.

Kementerian Pariwisata akan terus meningkatkan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan promosi UNESCO Global Geoparks Indonesia.

“Target kita adalah mempertahankan predikat Green Card sebagai bukti bahwa pengelolaan kawasan telah mampu menyeimbangkan aspek konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, setiap rekomendasi UNESCO harus ditindaklanjuti melalui aksi nyata dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” kata Menteri Pariwisata.

Indeks Reformasi Birokrasi Capai 89,81, Kemenko Perekonomian Perkuat Komitmen Reformasi Birokrasi yang Semakin Berdampak

Dalam rangka mendorong penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Atas dedikasi dan sinergi seluruh unit kerja serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengawal pelaksanaan RB tahun 2025, Kemenko Perekonomian berhasil mencatatkan indeks RB sebesar 89,81 dengan kategori A (Memuaskan), meningkat 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan adaptasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang kini berorientasi pada dampak nyata. Sejumlah indikator pelaksanaan RB juga telah mencapai target minimal kategori Baik yang ditetapkan Kementerian PANRB. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh unit kerja dan ASN untuk terus memperkuat kinerja, kolaborasi, serta kontribusi dalam mewujudkan birokrasi yang semakin berkualitas dan berdampak.

“Kami menyampaikan penghargaan, apresiasi dan terima kasih ke teman-teman semuanya atas kerja kerasnya selama ini. Sehingga beberapa target terkait dengan indeks reformasi birokrasi maupun pelaksanaan dari agen perubahan di masing-masing unit kita bisa capai semuanya. Kita bersyukur untuk indeks RB kita juga terus meningkat,” tutur Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam acara Pemberian Apresiasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dan Agen Perubahan Tahun 2025-2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (4/11).

Pada tahun 2026, pelaksanaan RB Tematik mencakup enam tema, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, ketahanan pangan, hilirisasi dan sumber daya, peningkatan akses, kualitas dan mutu pendidikan, serta peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan. Sejalan dengan hal tersebut, sinergi antarunit kerja menjadi faktor penting untuk memastikan kontribusi Kemenko Perekonomian dalam mendukung agenda prioritas nasional dapat berjalan secara optimal.

Sesmenko Susiwijono juga mengapresiasi capaian kinerja organisasi sepanjang tahun 2026, khususnya peran unit-unit kedeputian dalam mengawal berbagai program kebijakan dan prioritas nasional. Di tengah dinamika perekonomian global yang dipengaruhi ketidakpastian geopolitik serta berbagai tantangan domestik, seluruh jajaran dinilai  mampu menjaga kinerja dan menyelesaikan berbagai target yang telah diamanatkan. Evaluasi tersebut sekaligus menjadi landasan untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program kerja tahun 2027.

Dalam menghadapi tantangan ke depan, seluruh jajaran Kemenko Perekonomian diharapkan tetap fokus menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya dalam mengawal berbagai agenda strategis perekonomian nasional. Penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan lintas Kementerian Koordinator juga perlu terus dilakukan guna memastikan sinergi kebijakan dan pelaksanaan program nasional berjalan efektif. Dengan demikian, capaian Reformasi Birokrasi tidak hanya tercermin melalui peningkatan indeks, tetapi juga melalui kontribusi nyata terhadap kualitas kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dalam mengawal agenda RB Kemenko Perekonomian, integrasi budaya kerja dalam pekerjaan sehari-hari menjadi aspek yang perlu ditekankan. Oleh karena itu, pembangunan Agen Perubahan di setiap unit kerja menjadi salah satu strategi dalam mengakselerasi budaya kerja pada lingkup unit kerja eselon I. sehubungan dengan hal ini, pada kesempatan tersebut dilakukan juga pemberian apresiasi kepada Agen Perubahan di lingkungan Kemenko Perekonomian periode 2025-2026. Melalui pemberian apresiasi kepada unit kerja dan Agen Perubahan ini, Kemenko Perekonomian berharap semangat kolaborasi, inovasi, dan budaya kerja berorientasi hasil dapat terus tumbuh di seluruh lingkungan organisasi.

“Pelaksanaan RB Kemenko Perekonomian yang menunjukkan trend positif setiap tahunnya merupakan peluang dan juga tantangan bagi kita sendiri. Dengan demikian semangat untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik harus kita jaga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu yang terus berupaya dan bekerja keras dalam mendorong perbaikan RB Kemenko Perekonomian,” ujar Kepala Biro Hukum dan Organisasi I Ktut Hadi Priatna dalam laporannya pada kesempatan tersebut.

Presiden Prabowo Bahas Langkah Strategis Penguatan Ketahanan Energi Nasional

Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik. Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada Selasa (3/11/2026) di Istana Merdeka, Jakarta. 

Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan program bioetanol E20.

“Saya kebetulan dari sektor energi. Bapak Presiden menanyakan kesiapan tentang implementasi daripada E20 dalam rangka mendorong ketahanan energi kita,” jelasnya. 

Menurut Bahlil, pemerintah telah menyiapkan rencana strategis pengembangan bioetanol mulai dari E20 hingga E50. Implementasi program tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian, seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian. 

“E20 sampai dengan E50 dan kami sudah menyiapkan renstranya. Saya dengan Pak Mentan, karena hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM. Dan menyangkut dengan B50 tetap kita pertahankan, karena ini adalah geopolitik yang tidak pernah kita tau ujungnya ke mana,” katanya. 

Selain pengembangan energi berbasis nabati, pemerintah juga berencana membangun fasilitas penyimpanan minyak atau storage di sejumlah wilayah Sumatra. Menurut Bahlil, pembangunan fasilitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas cadangan minyak nasional. 

“Di samping itu kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan impor crude, itu semuanya bisa ada tempatnya di atas 20 hari. Target kita bisa sampai dengan 60 hari,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa studi kelayakan pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut telah rampung. Pemerintah, menurutnya, akan mulai melakukan peninjauan lokasi pada akhir tahun ini, termasuk melakukan pengecekan terhadap aspek keamanan. 

“Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan,” tegasnya.

Melalui pengembangan bioetanol, keberlanjutan biodiesel B50, dan penguatan cadangan minyak strategis, pemerintahan Presiden Prabowo terus membangun fondasi ketahanan energi yang lebih kuat. Indonesia harus semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya, semakin tangguh menghadapi gejolak dunia, dan semakin mampu menjaga kepentingan nasional di tengah ketidakpastian global.

Jaga Independensi KND, Kemensos Pastikan Seleksi Bebas Intervensi

Jakarta – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan Kementerian Sosial hanya berperan membentuk dan memfasilitasi proses seleksi anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) Periode 2026–2031, bukan menentukan siapa yang akan terpilih.

Penegasan tersebut disampaikan Agus Jabo saat membuka Uji Publik Calon Anggota Komisi Nasional Disabilitas Periode 2026–2031 di Auditorium Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).

“Peran Kementerian Sosial adalah membentuk dan memfasilitasi, bukan menentukan,” kata Agus Jabo.

Menurutnya, KND lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 131 undang-undang tersebut, KND ditegaskan sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen. Sementara Pasal 132 memberikan mandat kepada KND untuk memantau, mengevaluasi, dan mengadvokasi penghormatan, pelindungan, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Melalui peraturan tersebut, Presiden mendelegasikan kepada Menteri Sosial untuk membentuk Panitia Seleksi atas usulan Ketua KND. Wamensos Agus Jabo menjelaskan, keterlibatan Kemensos dalam proses tersebut tidak berarti kementerian menentukan hasil seleksi. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Panitia Seleksi untuk menyusun dan menetapkan tata cara seleksi secara mandiri.

“Kementerian Sosial menghormati sepenuhnya kemandirian Panitia Seleksi. Kami memastikan proses ini berjalan, didukung, dan dapat diakses, tetapi penilaian sepenuhnya berada di tangan Panitia Seleksi,” ujarnya.

Ia menekankan, independensi dibangun sejak proses seleksi. Karena itu, seluruh tahapan harus berjalan secara jujur, terbuka, dan bebas dari kepentingan apapun.

“Independensi KND tidak dimulai pada hari pelantikan. Ia dimulai dari proses seleksi yang jujur, terbuka, dan bebas dari kepentingan apa pun,” tegasnya.

Seleksi calon anggota KND Periode 2026–2031 telah melalui sejumlah tahapan. Dari 869 peserta yang mendaftar, sebanyak 101 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi. Selanjutnya, 69 calon dinyatakan lolos Tes Objektif Berbasis Komputer.

Nama 69 calon tersebut telah diumumkan kepada publik untuk mendapatkan masukan masyarakat. Panitia Seleksi juga menghimpun informasi mengenai rekam jejak para calon dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Agus Jabo menyebut Uji Publik menjadi salah satu tahapan penting dalam proses seleksi karena memberikan ruang bagi para calon untuk bertatap muka dengan penyandang disabilitas.

“Hari ini kita sampai pada tahapan yang paling istimewa, yaitu Uji Publik. Istimewa, karena pada tahap inilah para calon berhadapan langsung dengan pemilik mandat sesungguhnya, yaitu penyandang disabilitas itu sendiri,” katanya.

Ia mengajak masyarakat untuk terus mengikuti dan mengawal proses seleksi anggota KND hingga seluruh tahapan selesai. Agus Jabo juga menyampaikan penghargaan kepada Panitia Seleksi yang telah bekerja secara objektif, transparan, dan akuntabel. Apresiasi turut disampaikan kepada Komisi Nasional Disabilitas Periode 2021–2026 atas pengabdiannya, serta organisasi penyandang disabilitas yang selama ini menjadi mitra kritis pemerintah.

“Semoga Uji Publik ini melahirkan calon-calon terbaik, yang kelak membawa KND menjadi lembaga yang independen, berwibawa, dan benar-benar berdiri bersama penyandang disabilitas. Menuju Indonesia yang inklusif, di mana tidak ada seorang pun yang tertinggal,” pungkas Agus Jabo. 

Sebagai informasi, Uji Publik menjadi salah satu tahapan penting dalam seleksi calon anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) periode 2026-2031. Tahap ini membuka ruang partisipasi masyarakat dan organisasi penyandang disabilitas untuk memberikan masukan serta mengajukan pertanyaan langsung kepada para kandidat. Uji publik dilaksanakan secara hybrid pada 2 dan 3 November 2026. Masyarakat dapat mengikuti proses pengujian secara langsung di Perpustakaan Nasional maupun secara daring melalui akun YouTube Panitia Seleksi (Pansel) KND mulai pukul 07.00 WIB.

Hadir secara langsung dan daring Panitia Seleksi KND 2026–2031, Ketua Pansel Prof. Muhammad Nuh, Anggota Pansel Abdul Muis, Bahrul Fuad, Rofah, dan Siswadi. Hadir pula tim panelis Co- Founder Asah Kebijakan Indonesia dan Advokat Isu Disabilitas Nur Fauzi Ramadhan, Head of Product Development  Thisable Beauty Care Fanny Evrita dan Analis Kebijakan Utama Kemensos Hasim. Hadir pula masyarakat dan organisasi penyandang disabilitas.

Kemenkes Dorong Penguatan Kompetensi dan Pemerataan Tenaga Kesehatan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendorong penguatan tata kelola dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan serta menjamin keselamatan pasien. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus dalam The 2nd National Forum of the Indonesian Health Council 2026 sekaligus peringatan dua tahun Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), pada Jumat (30/10/2026).

Wamenkes Benjamin mengatakan, tantangan pembangunan kesehatan tidak hanya menyangkut ketersediaan fasilitas dan teknologi, tetapi juga pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan masyarakat.

Data Kemenkes per Agustus 2026 menunjukkan, 38 persen Puskesmas masih mengalami kekosongan sembilan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan, dengan kebutuhan pengisian mencapai 6.927 tenaga. Kondisi ini membutuhkan perencanaan SDM kesehatan berbasis data dan karakteristik wilayah.

“Pemenuhan tenaga kesehatan tidak cukup hanya berorientasi pada jumlah. Kita harus memastikan jenis dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan, serta distribusinya merata agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas,” ujar Wamen Benjamin.

Ia menambahkan, kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan harus terus ditingkatkan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti kecerdasan artifisial, telemedisin, dan rekam medis elektronik. Pengembangan profesi berkelanjutan harus berorientasi pada peningkatan kemampuan nyata, bukan sekadar pemenuhan angka kredit.

Wamen Benjamin juga menekankan pentingnya pemerataan akses peningkatan kompetensi, khususnya bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) serta daerah bermasalah kesehatan (DBK). Dukungan dapat dilakukan melalui pelatihan daring, pembelajaran campuran, dan pendampingan rumah sakit rujukan.

Dalam forum tersebut, ia menyampaikan enam arahan, yakni memperkuat independensi dan profesionalisme Konsil, Kolegium, dan Majelis Disiplin Profesi; merencanakan kebutuhan tenaga berbasis data; membangun budaya peningkatan kompetensi berkelanjutan; memperkuat literasi digital; memastikan pemerataan kompetensi dan penegakan disiplin yang adil; serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor.

“Keselamatan pasien adalah hak setiap warga negara, di mana pun mereka tinggal. Karena itu, setiap kebijakan dan pelaksanaan profesi harus mengutamakan kompetensi, profesionalisme, serta kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Wamenkes Benjamin berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat tata kelola tenaga medis dan tenaga kesehatan, sehingga dapat ditindaklanjuti menjadi bagian dari perbaikan sistem kesehatan Indonesia.

Kunker ke Pacitan, Menhan Sjafrie Tinjau Yonif TP 934/Satria Buwana Yudha: Teladani Rute Perjuangan Panglima Besar Soedirman

Pacitan, Jawa Timur – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin melanjutkan kunjungan kerja ke Marshalling Area Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 934/Satria Buwana Yudha (SBY) di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Kamis (29/10/2026).

Kunjungan kerja Menhan Sjafrie diawali dengan pertemuan silaturahmi dan makan siang bersama Wakil Bupati Pacitan Gagarin beserta seluruh prajurit. Usai makan siang, Menhan memberikan pengarahan langsung di hadapan ratusan prajurit Yonif TP 934/SBY.

Dalam pengarahannya, Menhan Sjafrie mengingatkan bahwa Kabupaten Pacitan memiliki bobot nilai sejarah yang sangat penting dan khusus bagi seluruh prajurit TNI. “Pacitan ini adalah wilayah yang sangat bersejarah. Di sinilah melintas rute perjuangan gerilya Panglima Besar Jenderal Soedirman dalam mempertahankan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Selain itu, Pacitan juga merupakan tanah kelahiran Presiden Ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono. Kalian harus bangga dan wajib menjaga nilai-nilai sejarah kejuangan tersebut dengan mengabdikan diri sebaik-baiknya kepada rakyat!” tegas Menhan Sjafrie.

Menhan juga menekankan pentingnya membangun jiwa korsa, persatuan, dan kebersamaan di lingkungan kesatrian tanpa membeda-bedakan suku maupun agama. Sebagai satuan baru Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang memiliki dua kualifikasi utama, setiap prajurit juga dituntut mahir dalam kemampuan tempur dasar seperti menembak, bela diri, dan patroli, sekaligus siap mendampingi Pemerintah Daerah serta membantu kesulitan masyarakat sekitar melalui kompi fungsional pertanian, peternakan, kesehatan, dan konstruksi.

“Kalian adalah bagian dari keluarga besar masyarakat Pacitan. Jaga nama baik para pendahulu perjuangan, jaga nama baik rakyat Pacitan, dan jaga kehormatan kesatuanmu! Balaslah jasa rakyat yang telah membiayai seluruh fasilitas dan perlengkapanmu dengan memberikan rasa aman dan nyaman atas kehadiran Batalyon ini,” pesan Menhan.

Selesai pengarahan, Menhan RI menerima paparan satuan dari Komandan Batalyon (Danyonif) TP 934/SBY mengenai kesiapan pangkalan serta progres pembangunan kesatrian.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin turut didampingi sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan dan TNI AD, yakni Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan, Panglima Kodam (Pangdam) V/Brawijaya, Wakil Inspektur Jenderal Angkatan Darat (Wairjenad), serta Inspektur Kodam (Irdam) V/Brawijaya

Gratis untuk Umum, NHI Family FunWalk dan Bazaar Digelar 8 November

Jakarta, 28 Oktober 2026 - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung penyelenggaraan “NHI Family FunWalk dan Bazaar 2026” yang diinisiasi Ikatan Alumni NHI Bandung (IKA NHI Bandung) di Jakarta pada 8 November 2026 untuk mempererat kolaborasi ekosistem pariwisata sekaligus mengajak masyarakat memperingati Hari Pahlawan melalui kegiatan positip.

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa saat menerima audiensi IKA NHI Bandung di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (19/10/2026), menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata untuk mendukung penyelenggaraannya.

Menurut Wamenpar, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi ant alumni, keluarga, pelaku industri, dan masyarakat umum sekaligus menumbuhkan semangat kepahlawanan melalui kegiatan positif. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi pariwisata nasional.

"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga dapat menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat jejaring alumni dan masyarakat dalam mendukung pariwisata nasional," ujar Wakil Menteri Pariwisata.

Dukungan Kementerian Pariwisata meliputi penyediaan tempat, sarana dan prasarana, fasilitasi perizinan keramaian, serta promosi dan dokumentasi melalui Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata.

Untuk memperluas manfaat kegiatan, Wamenpar juga mengusulkan keterlibatan Kementerian Kesehatan dalam penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta. Selain itu, seluruh kedeputian dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pariwisata akan dilibatkan untuk memeriahkan rangkaian acara.

Ketua Umum IKA NHI Bandung Tantowi Yahya mengapresiasi dukungan Kementerian Pariwisata. Ia menjelaskan bahwa FunWalk yang berlangsung pada Minggu (8/11/2026) terbuka dan gratis bagi masyarakat umum, dengan target lebih dari 1.000 peserta dari kalangan alumni, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat luas

Kegiatan FunWalk akan dimulai pukul 06.00 WIB dari Ratu Plaza, melintasi Bundaran HI, dan berakhir di Gedung Sapta Pesona pada pukul 08.00 WIB.

Setiap pendaftar akan memperoleh vest jersey eksklusif yang sekaligus berfungsi sebagai nomor undian doorprize.

Selain jalan santai, masyarakat dapat menikmati bazar di halaman Gedung Sapta Pesona yang menghadirkan 20 booth makanan dan beragam produk menarik. Kegiatan ini juga menggandeng Lions Club Indonesia untuk mengumpulkan buku bacaan layak pakai yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan

Sejumlah tokoh nasional dan daerah dijadwalkan hadir, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Sandiaga Salahuddin Uno, serta sejumlah tokoh masyarakat dan general manager hotel di Jakarta dan Bandung.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi bukti nyata kolaborasi antara alumni, Kementerian Pariwisata, dan masyarakat dalam memperingati Hari Pahlawan dengan semangat kebersamaan dan kontribusi positif bagi bangsa,” kata Tantowi