Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk lebih aktif menggandeng sektor pertambangan dalam pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna mendukung pembangunan perumahan bagi masyarakat.
“Saya melihat potensi CSR dari perusahaan tambang di Sultra sangat besar. Akan sangat bermanfaat jika diarahkan untuk pembangunan rumah atau renovasi kawasan permukiman,” kata Menteri Maruarar dalam pertemuan koordinasi bersama jajaran pemerintah daerah se Sulawesi Tenggara di Kantor Kementerian PKP Jakarta, Kamis malam (17/7/2025).
Menurut Menteri Maruarar, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan berbagai program strategis Kementerian PKP. Salah satu bentuk kolaborasi yang telah terbukti efektif adalah melalui skema CSR dari perusahaan-perusahaan swasta, terutama dari sektor pertambangan.
“Di daerah lain, CSR telah membangun ribuan rumah tanpa kami terima uang atau lahan. Kami hanya memfasilitasi. Contohnya CSR dari Berau, Harum Energi, hingga Astra sudah berkontribusi nyata. Sultra juga bisa,” tegasnya.
Ia menambahkan, banyak perusahaan tambang di Sultra memiliki kapasitas untuk turut serta dalam pembangunan perumahan, baik berupa pembangunan unit rumah baru maupun renovasi kawasan permukiman tidak layak huni.
“Ini bukan sekadar soal tanggung jawab sosial, tapi investasi jangka panjang untuk stabilitas sosial dan ekonomi daerah. Saya mengajak Gubernur, bupati/wali kota di Sultra untuk menyusun pendekatan khusus menggandeng sektor tambang,” ujarnya.
Menteri Ara juga mengungkapkan bahwa Kementerian PKP menargetkan pembangunan rumah subsidi hingga 500 ribu unit tahun depan. Ia menyebut dukungan daerah, baik lewat dana APBD maupun sinergi dengan CSR, akan mempercepat capaian tersebut.
“CSR adalah salah satu kekuatan yang sangat strategis untuk mengisi kekurangan anggaran negara. Kalau bisa dioptimalkan di Sultra, dampaknya bisa sangat luar biasa,” ujarnya.
Menteri Maruarar juga mengajak perbankan dan lembaga pembiayaan seperti BTN dan TAPERA untuk bersinergi dengan pemerintah daerah di Sultra dalam memperluas akses pembiayaan rumah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang suku bunganya diturunkan menjadi 5 persen.
