KUR Tunjukkan Kinerja Gemilang Semester Pertama 2025, Pemerintah Hadirkan Terobosan untuk Dukung Sektor Perumahan dan Ketahanan Pangan

Jakarta, 11 Juli 2025

Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencatatkan kinerja yang mengesankan di semester pertama 2025 dengan realisasi penyaluran mencapai Rp131,84 triliun atau 45,86% dari target tahun 2025. Pencapaian ini menunjukkan antusiasme tinggi pelaku UMKM dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan bersubsidi dari Pemerintah di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional akibat berbagai faktor internal dan eksternal yang penuh ketidakpastian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan KUR bagi UMKM di Jakarta mengungkapkan bahwa hingga 30 Juni 2025, KUR telah menjangkau 2,28 juta debitur dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang terjaga pada level 2,38%, jauh lebih rendah dibandingkan NPL kredit UMKM umum sebesar 4,36%.

"Capaian KUR semester I 2025 cukup positif, yang lebih penting 60% penyaluran KUR berhasil masuk ke sektor produksi sesuai target kita. Ini menunjukkan KUR benar-benar mendorong 

Untuk mendukung visi Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo, dua terobosan besar kebijakan KUR telah disiapkan. Salah satu terobosan yang disiapkan adalah pemberian kemudahan penyaluran KUR untuk mendukung sektor pertanian pangan khususnya komoditas tebu. Skema ini dirancang untuk menjawab tantangan swasembada gula konsumsi yang ditargetkan tercapai pada 2028.

"Bayangkan, 86% tanaman tebu milik rakyat sudah menua dan perlu segera diremajakan. Tanpa intervensi cepat, mimpi swasembada gula akan sulit dicapai. Kemudahan KUR untuk sektor pertanian khususnya komoditas tebu rakyat hadir sebagai solusi konkret," tegas Menko Airlangga.

Pemerintah memberikan relaksasi akses KUR bagi petani tebu rakyat. Mereka yang pernah mengakses kredit komersial pun tetap bisa mengajukan KUR, sebuah relaksasi yang mencerminkan urgensi program ini. Para mitra usaha (off-taker) yang telah bekerja sama dengan petani tebu juga diberikan kesempatan untuk memvalidasi kelompok tani binaan mereka. Hal ini dapat mempercepat proses pencairan dana untuk skema KUR Khusus bagi kelompok usaha binaannya. Terlebih lagi, penerima KUR yang merupakan binaan mitra off-taker yang berperan sebagai avalis (penjamin) dapat dibebaskan dari syarat penyertaan agunan tambahan karena agunan cukup berupa usaha yang dibiayai.

Terobosan skema berikutnya yaitu kredit program baru yang merambah sektor perumahan dalam mendukung pencapaian Program Tiga Juta Rumah. Skema ini dirancang dengan dua pendekatan. Pada sisi supply (pasokan) para developer, kontraktor, hingga pedagang material bangunan skala UMKM bisa mengakses kredit hingga Rp5 miliar dengan bunga murah melalui pemberian subsidi bunga/subsidi marjin oleh Pemerintah sebesar 5% (fixed p.a). Pada sisi demand (permintaan) UMKM yang ingin membeli, membangun, atau merenovasi rumah dalam rangka usaha juga mendapat akses pembiayaan murah dengan disediakan plafon pinjaman sampai dengan Rp500 juta dengan bunga berjenjang 6% hingga 9% per tahun dan tenor sampai dengan 5 tahun.

"Sektor perumahan memiliki multiplier effect ekonomi yang dahsyat. Setiap rupiah yang masuk akan menghasilkan Rp1,74 output ekonomi. Belum lagi potensi menyerap 13,8 juta tenaga kerja per tahun. Ini bukan sekadar membangun rumah, tapi membangun masa depan ekonomi," jelas Menko Airlangga.

Untuk itu Pemerintah menambah plafon KUR untuk tahun 2025 sebesar Rp117 triliun di luar plafon yang telah ada. Penambahan plafon tersebut diikuti dengan penambahan anggaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR sebesar Rp1,2 triliun.

Semester pertama 2025 juga mencatatkan prestasi yang membanggakan dalam hal inklusi keuangan. Lebih dari satu juta pelaku usaha mengakses KUR untuk pertama kalinya, sementara setengah juta lainnya berhasil naik kelas atau graduasi. Ini membuktikan KUR bukan sekadar memberi ikan tetapi benar-benar memberikan kail dan mengajarkan cara memancing.

Sinergi dengan Pemerintah daerah juga membuahkan hasil manis. Data 1,87 juta calon debitur potensial yang diunggah pemda berhasil dikonversi menjadi 1,27 juta debitur aktif. Maluku Utara, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan mencatat tingkat konversi tertinggi sekaligus menunjukkan keseriusan daerah dalam mendorong UMKM.

Program lainnya seperti Kredit Alsintan juga menunjukkan kemajuan dengan 15 bank penyalur yang siap menyalurkan dana murah untuk mekanisasi pertanian. Sementara itu, Kredit Industri Padat Karya tengah dalam tahap pelengkapan dan penyelesaian regulasi.

Untuk menjaga momentum positif ini Pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi bunga Rp38,28 triliun untuk tahun 2025. Dengan kinerja semester pertama yang menggembirakan proyeksi penyaluran hingga akhir tahun diprediksi akan melampaui target.

KUR, Kredit Alsintan, KIPK, dan berbagai program pembiayaan Pemerintah merupakan perwujudan program yang tidak hanya memberikan modal tetapi juga harapan. Melalui inovasi yang berkelanjutan dan dukungan dari semua pihak, KUR akan terus menjadi tulang punggung pemberdayaan ekonomi rakyat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Peringatan Tahun Baru Hijriah di Kemhan, Sebagai Motivasi dan Peningkatan Kinerja

Jakarta – Keluarga besar Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyelenggarakan peringatan Tahun Baru Hijriah di Masjid At Taqwa, Kemhan, Jakarta, Kamis (10/7/2025), yang dibuka langsung oleh Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan Laksda TNI Dr. Arif Harnanto, S.T., M.Eng.

Dalam sambutan Menhan yang dibacakan Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan menyampaikan bahwa peringatan ini menjadikan semangat hijrah sebagai motivasi dalam memperkuat komitmen terhadap profesionalisme, loyalitas, menjunjung nilai-nilai integritas, kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi. Introspeksi menjadi fondasi dalam mengevaluasi kinerja dan pelayanan selama ini, agar ke depan setiap pegawai mampu berkontribusi secara maksimal dalam mendukung kebijakan pertahanan negara, khususnya dalam mewujudkan pertahanan yang modern, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Pada peringatan 1 Muharam yang mengambil tema “Hikmah Menyambut Tahun Baru Hijriah sebagai Motivasi, Introspeksi, dan Peningkatan Kinerja bagi Personel Kementerian Pertahanan”, hadir sebagai penceramah yaitu Ustaz Riza Muhammad dan diawali dengan pembacaan tilawatil Quran.

Dalam ceramahnya, Ustaz Riza Muhammad menyampaikan bahwa perbanyak taat dan ibadah hanya untuk Allah SWT, agar menjadi orang baik yang terhindar dari perbuatan buruk. Hal ini tercermin dari sikap loyalitas kepada kepentingan nasional untuk kemajuan bangsa.

Turut hadir dalam Peringatan Tahun Baru Hijriah 1 Muharam, Rektor Unhan, pejabat Eselon I, II, III dan IV, serta Pengurus DWP dan pegawai Kementerian Pertahanan. 

Menteri PANRB Pastikan Sekolah Rakyat Berjalan Berkelanjutan dan Profesional Melalui Penguatan Kelembagaan dan SDM

JAKARTA – Pengentasan kemiskinan ekstrem perlu didukung dengan langkah nyata, termasuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mengakses pendidikan berkualitas. Dukungan yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 8/2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yaitu turut mengambil peran dalam penataan kelembagaan dan pemenuhan kebutuhan guru pada Sekolah Rakyat.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan pada Inpres tersebut telah ditetapkan peran dan tanggung jawab lintas kementerian, yaitu Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian PANRB, Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama. Kementerian PANRB berperan sebagai instansi pendukung dalam dua hal, yaitu pada aspek kelembagaan dan SDM melalui penguatan organisasi yang dikoordinasikan Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kemensos serta fasilitasi rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan.

“Peran Kementerian PANRB ini harus dilaksanakan dengan baik untuk mendukung operasional sekolah rakyat agar benar-benar bisa dijalankan secara berkelanjutan dan profesional,” jelas Menteri Rini pada Rapat Tingkat Menteri terkait pembahasan Inpres No.8/2025 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Menurutnya, sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Sekolah Rakyat berada dibawah koordinasi Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial, bersama dengan Balai Diklat dan Politeknik Kesejahteraan Sosial yang sudah ada saat ini.

“Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem kelembagaan Kementerian Sosial yang sudah memiliki jalur operasional, penganggaran, dan pembinaan SDM secara fungsional,” jelasnya.

Sebagai penguatan kelembagaan, Sekolah Rakyat dirancang mengacu pada Permendikbud No. 6/2019, dengan mempertimbangkan lokasi dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan.

“Sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 8/2025, saat ini telah diusulkan 200 Sekolah Rakyat dengan jenjang Pendidikan SMP, SMA, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi,” jelasnya.

Sementara itu untuk pemenuhan kebutuhan guru, Kementerian PANRB bersama Kemendikdasmen berkolaborasi dalam pemenuhan Kebutuhan Guru pada Sekolah Rakyat.

“Dengan demikian, peran Kementerian PANRB tidak hanya menfasilitasi pemenuhan guru, tetapi juga mengawal proses seleksi yang adil, terukur, dan sesuai dengan prinsip meritokrasi. Ini penting agar sekolah rakyat tidak hanya berdiri secara kelembagaan, tetapi juga memiliki guru yang kompeten dan sesuai kebutuhan lapangan,” tambahnya.

Menteri PKP : KUR Perumahan Wujud Nyata Dukungan Pemerintahan Presiden Prabowo Di Sektor Perumahan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan adanya Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan merupakan wujud nyata keberpihakan dan dukungan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan rakyat melalui pembangunan perumahan. Guna mensukseskan Program tersebut, Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak mulai dari Kementerian/ Lembaga serta perbankan untuk menyusun Peraturan Menteri PKP agar sesuai dengan tata kelola yang baik sehingga mekanisme dan target penyaluran KUR Perumahan bisa tepat sasaran dan membantu peningkatan perekonomian Indonesia.

"Kementerian PKP siap berkoordinasi dan belajar dari berbagai pengalaman ekosistem perumahan dan Kementerian / Lembaga seperti Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan. Selain itu juga berkoordinasi dengan BPK dan BPKP guna mempersiapkan Peraturan Menteri yang baik dari sisi mekanisme, sasaran serta aturan yang sesuai tata kelola yang baik," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri II, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Menteri PKP menyatakan adanya Program KUR untuk  perumahan merupakan sejarah penting bagi bangsa Indonesia dan menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan rakyat dari sektor perumahan.

"Terimakasih atas dukungan Presiden Prabowo terbesar, Danantara, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dalam program KUR Perumahan ini. Kementerian PKP tidak akan bisa berjalan sendiri dalam melaksanakan Program 3 Juta Rumah dan penyusunan 3 Peraturan Menteri yakni Peraturan Menteri PKP, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan menunjukkan bahwa kami punya visi dan misi yang sama untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," terangnya.

Untuk menyusun Peraturan terkait KUR tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait pada Selasa sore juga melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan,  Febrio Kacaribu, Ph.D dan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,  Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E di ruang kerjanya.

Menteri PKP menjelaskan, pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2 jam dan semua pihak yang berkepentingan turut hadir dalam pertemuan ini guna membahas KUR Perumahan. Turit hadir perwakilan dari Bank BRI yakni Direktur Consumer Banking BRI, Nancy Adistyasari dan Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar serta Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.
 

"Saya senang KUR Perumahan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak dan kami ditargetkan untuk menyelesaikan Peraturan Menteri PKP pada bulan Juli ini. Kami juga me dapat informasi dan pelajaran dari Bank BRI dan  BTN yang hadir berbagi pengalaman mengenai cara penyaluran KUR dan pembiayaan bagi para pengembang perumahan serta KPR Sejahtera FLPP untuk masyarakat," tandasnya.

Wakil Menteri BUMN,  Kartika Wirjoatmodjo mengaku siap mendukung program KUR Perumahan ini. Pihaknya juga berharap Himbara untuk ikut mendukung penyaluran KUR Perumahan bagi masyarakat. "Kami siap mendukung KUR Perumahan untuk rakyat Indonesia," katanya.

Dampingi Presiden Prabowo Subianto Hadiri KTT BRICS, Menko Airlangga Sebut BRICS Berkomitmen Perkuat Multilateralisme dan Dorong Reformasi Tata Kelola Global

Rio de Janeiro, 7 Juli 2025

Dalam rangkaian lawatan kerja ke Brasil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu (6/07). Pelaksanaan KTT tersebut mengusung tema mengenai Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance.

Dalam keterangan pers usai menghadiri KTT tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BRICS memiliki peran strategis yang cukup signifikan. Sebelum mengalami perluasan keanggotaan, BRICS memiliki representasi sekitar 34% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) global dengan nilai sebesar USD28 triliun. Setelah bergabungnya Indonesia bersama negara-negara anggota baru lainnya, BRICS hingga kini telah mencakup 40% dari PDB dunia dan merepresentasikan sekitar 56% populasi global.

“Jadi ini ekonominya terus bertambah, dan kalau kita lihat berdasarkan purchasing power parity, ini juga BRICS itu sudah lebih tinggi daripada G7. Jadi ini yang mendorong bahwa BRICS menjadi bagian daripada Global South dan diharapkan bisa menyuarakan Global South di fora internasional,” ungkap Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung perdamaian dunia melalui pendekatan multilateralisme serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional. Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan penolakan terhadap perang dan penggunaan standar ganda dalam tatanan global, serta mendorong reformasi sistem multilateral dan peningkatan keterwakilan negara-negara Global South dalam tata kelola global, khususnya pada institusi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Bapak Presiden juga menegaskan menolak perang dan juga penggunaan standar ganda. Dan Bapak Presiden sejalan dengan hampir dari seluruh peserta mendorong reformasi multilateral dan keterwakilan Global South dalam tata kelola global, khususnya dalam institusi seperti PBB dan didorong agar kepemimpinan BRICS dapat mendorong kepemimpinan multilateral yang lebih adil,” ucap Menko Airlangga.

Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan harapan agar kepemimpinan BRICS dapat menjadi katalis dalam menciptakan multilateralisme yang lebih adil. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan dukungan terhadap Palestina dan secara khusus mengangkat pentingnya Bandung Spirit untuk dapat dilanjutkan dalam forum BRICS tersebut.

“Bapak Presiden menegaskan hubungan terhadap Palestina dan secara khusus untuk mengingatkan Bandung Spirit agar bisa dibawa dalam forum, dilanjutkan dalam forum BRICS tersebut,” lanjut Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyoroti urgensi untuk menghidupkan kembali multilateralisme di tengah konstelasi global yang semakin multipolar. Presiden Prabowo Subianto turut mendorong peningkatan kerja sama ekonomi diantara negara-negara Global South serta optimalisasi pemanfaatan peran New Development Bank (NDB).

“Ini kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan bahwa pemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan. Kita tahu bahwa dilaporkan tadi dalam New Development Bank itu ada beberapa proyek yang sedang ditangani, antara lain clean energy project, kemudian infrastruktur, kemudian juga beberapa proyek yang terkait dengan sustainability dan green. Saat sekarang ditangani 120 proyek dan nilainya sekitar 39 bilion,” ujar Menko Airlangga.

Di samping itu, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk berpartisipasi secara aktif dalam NDB tersebut. Keterlibatan dalam NDB dinilai strategis guna membuka akses pembiayaan pembangunan yang mendukung agenda transformasi hijau dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pertemuan tingkat tinggi BRICS tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang tertuang dalam Leaders’ Declaration, yakni komitmen untuk memperkuat multilateralisme dan mendorong reformasi tata kelola global, promosi perdamaian dan keamanan internasional, stabilitas global, serta pendalaman kerja sama ekonomi, perdagangan, dan keuangan internasional, perubahan iklim dan pengembangan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif, serta penguatan kemitraan untuk memajukan pembangunan manusia, sosial, dan budaya.

“Kemudian outcomes daripada pertemuan tadi, salah satunya adalah Leaders’ Declaration dan dalam Leaders’ Declaration itu ada beberapa poin yang terkait dengan penguatan multilateralisme dan reform daripada global governance. Nah untuk poin kedua tadi menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia. Kemudian yang ketiga tentu terkait dengan climate change dan promoting sustainable, yang fair and inclusive development. Yang keempat adalah partnership for promotion, human, social, and cultural development. Nah itu outcome dari leaders declaration,” pungkas Menko Airlangga.

Wamenhan Sambut Positif Inisiatif NBRI Dorong Kemandirian Teknologi Pertahanan

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto menerima audiensi dari pendiri National Battery Research Institute (NBRI), Prof. Dr. rer. nat. Evvy Kartini, di kantor Kementerian Pertahanan, Kamis (3/7/2025). Pertemuan ini membahas peran strategis Indonesia dalam pengembangan ekosistem baterai global untuk memperkuat pertahanan negara dan industri strategis nasional secara berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan komitmen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) dalam mendorong kemandirian teknologi strategis.

Dalam kesempatan tersebut, NBRI turut menyampaikan rencana penyelenggaraan International Battery Summit 2025, satu-satunya forum baterai berskala internasional di Indonesia yang ditargetkan diikuti oleh sekitar 30 negara. NBRI mengharapkan dukungan dari Kemhan RI agar acara ini dapat terselenggara dengan sukses sebagai bagian dari upaya strategis pengembangan industri baterai nasional.

Menanggapi berbagai inisiatif tersebut, Wamenhan RI menyambut baik kerja sama dengan NBRI dan menegaskan pentingnya pengembangan teknologi baterai sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional, sekaligus memberi kontribusi terhadap nilai tambah ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pertahanan negara adalah tanggung jawab semua pihak dan melibatkan seluruh sumber daya nasional.

Wamenhan RI juga menekankan bahwa teknologi baterai akan menjadi tulang punggung sistem pertahanan dalam 5–10 tahun ke depan, dan menekankan pentingnya penguasaan teknologi baterai dari hulu ke hilir agar Indonesia tidak bergantung pada negara lain. Hal ini dinilai krusial untuk membangun sistem pertahanan yang mandiri dan tangguh menghadapi tantangan ke depan. 

Menteri PKP Temui Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan Bahas Usulan Skema KUR Bidang Perumahan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mentargetkan penyusunan Peraturan Menteri terkait skema dan mekanisme usulan kredit usaha rakyat (KUR) bidang perumahan bisa selesai pada akhir Juli tahun ini. Hal itu diperlukan sebagai landasan peraturan pelaksanaan pembangunan perumahan bagi masyarakat mengingat pemerintah akan segera mengucurkan dana dari Danantara untuk sektor perumahan.

"Kami akan kerja cepat untuk segera menyelesaikan Peraturan Menteri terkait usulan skema dan mekanisme KUR. Targetnya selesai akhir Juli ini," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Pada pertemuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan rapat koordinasi terkait evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

"Hari ini saya menghadiri rapat evaluasi kredit usaha rakyat   (KUR) semester 1 tahun 2025 dan Usulan Pengembangan Skema KUR tahun 2025. Tindak lanjut dukungan yang begitu besar dari Bapak Presiden Prabowo terhadap  sektor perumahan," katanya.

Menteri PKP menerangkan berkat arahan dan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto, Program 3 Juta Rumah untuk rakyat mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak dan eksosistem perumahan.

Pemerintah terus mendorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah membangun dan merenovasi hunian untuk masyarakat dengan baik. Koordinasi antar instansi pemerintah pun terus dilaksanakan agar mampu berkolaborasi dan bersinergi menghasilkan program dan kebijakan pro rakyat.

"Kami mengucapkan terimakasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Danantara Bapak Roslan Roeslani, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Mensesneg Bapak Prasetyo Hadi, Ketua Satgas Perumahan Bapak Hasyim dan Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasco atas kepercayaan dan dukungan terhadap sektor perumahan," katanya.

Menteri PKP juga berterimakasih atas kerja keras dari jajaran Eselon I Kementerian PKP dan BP Tapera dan ekosistem perumahan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kementerian PKP juga mentargetkan untuk menyelesaikan sejumlah Peraturan Menteri untuk menjadi dasar peraturan pelaksanaan program di lapangan yang terkait skema dan mekanisme pembiayaan dan pembangunan rumah untuk masyarakat.
"Adanya dukungan pembiayaan dari Danantara sebesar Rp 130 T tentunya menjadi angin segar bagi ekosistem perumahan untuk terus bekerja keras dan bersinergi membangun rumah yang layak dan terjangkau serta berkualitas," tandasnya.

Kemhan dan KKP Perkuat Sinergi, Wamenhan: Dukung Ketahanan Ekonomi

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, pada Rabu (2/7/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antarkementerian dan mencerminkan peran strategis pertahanan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui optimalisasi potensi kelautan dan perikanan.

Wamenhan disambut langsung oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksdya TNI Didit Herdiawan. Dalam pertemuan, kedua pihak membahas sejumlah agenda strategis, salah satunya pengembangan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) di Morotai, Maluku Utara, serta kerja sama dan kolaborasi Kemhan dengan KKP dalam pemanfaatan fasilitas dermaga di Wanam Merauke untuk mendukung program ketahanan pangan yang menjadi prioritas Presiden RI.

Wamenhan Donny menyampaikan Kemhan Rl pada prinsipnya mendukung pembangunan infratruktur Dermaga di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Morotai untuk mendukung ketahanan ekonomi khususnya kelautan dan perikanan, serta kekuatan pertahanan wilayah.

Pertemuan ini telah menegaskan komitmen Kemhan dan KKP dalam membangun kekuatan nasional berbasis sumber daya maritim. Kolaborasi kedua institusi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pertahanan dan ekonomi yang saling mendukung dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan bangsa.

Hasilkan Kebijakan Aspiratif dan Berdampak, Menteri PANRB Terima Masukan dari PPI

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus berupaya melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik melalui perumusan kebijakan. Salah satunya dengan mendengar masukan dari para ahli dibidangnya. Masukan dari para ahli dirasa penting guna perbaikan pelayanan kepada publik maupun dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kementerian PANRB sebagai pembina pelayanan publik, mendorong terciptanya inovasi sebagai respons atas tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks, dinamis, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Maka diperlukan masukan dari banyak pihak, tidak hanya dari masyarakat namun juga para ahli,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini saat Audiensi dengan Perhimpunan Periset Indonesia (PPI), di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (01/06/2026).

Menteri Rini mengatakan jika pelayanan publik yang berkualitas adalah ujung tombak reformasi birokrasi. Oleh karena itu, pihaknya perlu mendengar masukan dari para ahli guna menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Hal tersebut dirasa dapat membuat perubahan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan yang dibutuhkan secara terpadu dan terdigitalisasi.

Disampaikan bahwa peran PPI diperlukan untuk menyusun kajian kebijakan berbasis evidence untuk menyatukan arah kebijakan, mendukung pelembagaan inovasi. Peran lain adalah pengembangkan pelatihan, asistensi, dan model pembinaan SDM berbasis riset serta membantu membangun ekosistem inovasi yang tidak bergantung pada figur.

Selain pelayanan publik, pihaknya juga memerlukan masukan dari PPI dalam hal implementasi reformasi birokrasi. Dimana birokrasi yang kapabel, berdaya saing, dan berintegritas merupakan faktor pendukung tercapainya visi besar Indonesia untuk menjadi negara maju, bermartabat, dan sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Hal tersebut merupakan arahan Presiden dan Wakil Presiden.

“Birokrasi yang berdampak dapat tercapai apabila kita dapat bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan nasional bersama. Apa yang kita kerjakan sesungguhnya bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut pihaknya akan membuka peluang kerja sama antara Kementerian PANRB dengan PPI, terutama dalam hal pemberian masukan guna menghasilkan kebijakan yang tepat fungsi. Karena memang untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik harus menjadi prioritas setiap instansi, baik pusat maupun daerah serta kolaborasi dari banyak pihak.

Pada kesempatan tersebut Ketua Umum PPI Syahrir Ika mengapresiasi kerja – kerja yang dilakukan Kementerian PANRB yang dirasa terus mengalami perbaikan terutama dalam bidang digitalisasi dan reformasi birokrasi. Pihaknya juga meminta Kementerian PANRB dapat memanfaatkan SDM yang ada di PPI yang merupakan organisasi profesi periset Indonesia yang diamanatkan oleh BRIN selaku instansi Pembina periset di Indonesia.

“Kami datang dengan konsep rekomendasi dalam berbagai sektor, baik sektor penataan aparatur negara, pelayanan publik, maupun digitalisasi kami siap membantu Kementerian PANRB untuk menghasilkan kebijakan,” katanya.

Senada dengan hal tersebut Wakil Ketua Dewan Pakar PPI Siti Zuhro menyampaikan Kementerian PANRB merupakan lokomotif dari reformasi birokrasi pemerintahan. Dengan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dengan ragam keahlian, PPI dapat turut serta mengawal kebijakan Kementerian PANRB seperti inovasi pelayanan publik yang tidak hanya menyasar pemerintah pusat namun hingga pemerintah daerah, dan lainnya

Perkuat Ekosistem Kemudahan Berusaha dan Tingkatkan Daya Saing Nasional, Pemerintah Lakukan Deregulasi Sejumlah Kebijakan di Sektor Perdagangan

Jakarta, 30 Juni 2025

Pemerintah terus melakukan penguatan ekosistem kemudahan berusaha dan daya saing nasional, di antaranya melalui upaya deregulasi di sektor perdagangan. Langkah strategis ini merupakan bagian dari reformasi struktural untuk memperkuat iklim usaha nasional dan mempercepat proses perizinan, serta diharapkan dapat menghilangkan hambatan teknis dan birokrasi yang selama ini dinilai memperlambat alur logistik dan aktivitas bisnis. Paket deregulasi dimaksud mencakup dua aspek utama yakni relaksasi kebijakan impor dan penyederhanaan perizinan usaha di sektor perdagangan.

“Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan deregulasi untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, terutama untuk menghadapi ketidakpastian terkait dengan perkembangan trade dan perekonomian global,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Deregulasi Kebijakan Perdagangan dan Kemudahan Berusaha di Kementerian Perdagangan, Jakarta (30/06).

Selain untuk tetap menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional, Menko Airlangga juga mengungkapkan beberapa hal yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait upaya deregulasi ini. Pertama, Pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, sekaligus untuk meningkatkan daya saing. Kedua, menciptakan ekosistem agar penciptaan lapangan kerja terus terbentuk. Ketiga, sektor padat karya terus didorong agar lebih bisa menarik investasi dan menjaga investasi yang ada.

Menindaklanjuti arahan tersebut, beberapa hal telah dipersiapkan Pemerintah termasuk dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Satuan Tugas (Satgas) Perundingan Perdagangan, Investasi, dan Keamanan Ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, dan Satgas Peningkatan Iklim Investasi dan Percepatan Perizinan Berusaha. Selain itu, juga telah diterbitkan Instruksi Presiden tentang Diregulasi Percepatan dan Kemudahan Perizinan Usaha,

“Dan tentunya ini seluruhnya sejalan dengan proses-proses yang dilakukan oleh Indonesia yang membuat regulasi kita bisa diperbandingkan dengan negara-negara lain. Termasuk dalam proses aksesi OECD, di mana Indonesia sudah punya roadmap atau Initial Memorandum. Kemudian ini juga sudah dibahas dalam berbagai comprehensive economic partnership yang existing maupun yang sedang dalam proses,” ungkap Menko Airlangga.

Salah satu langkah utama deregulasi yang dilakukan Pemerintah yakni dengan mencabut Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo. Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Sebagai gantinya, Pemerintah telah menerbitkan Permendang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan impor secara umum dan delapan Permendag lainnya yang mengatur secara khusus untuk setiap klaster komoditas.

Pemerintah juga telah menetapkan relaksasi impor terhadap 10 kelompok komoditas dengan tetap menjaga kepentingan nasional dan kelestarian industri strategis dalam negeri. Komoditas yang mendapat relaksasi mencakup produk kehutanan (khususnya kayu untuk bahan baku industri), bahan baku pupuk bersubsidi, bahan bakar lain, bahan baku plastik, sakarin dan siklamat (pemanis industri), bahan kimia tertentu, mutiara, food tray, alas kaki, serta sepeda roda dua dan tiga.

Seluruh proses penyusunan kebijakan telah dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai usulan dari seluruh stakeholder terkait termasuk dari Kementerian/Lembaga dan asosiasi. Selain itu juga dilakukan Regulatory Impact Analysis (RIA) hingga rapat kerja teknis yang melibatkan seluruh stakeholder terkait. Peraturan dimaksud akan mulai berlaku 60 hari sejak diundangkan, guna memastikan kesiapan implementasi dari segi sistem pelayanan maupun kesiapan regulasi pendukung.

Melalui reformasi kebijakan ini, Pemerintah berharap dapat menciptakan kepastian hukum, memberikan kemudahan dalam proses usaha, serta meningkatkan daya saing industri nasional ke depan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam mendorong ease of doing business secara konkret di seluruh wilayah Indonesia.

Menhan RI Terima Kunjungan Kehormatan Minister of State for Defence of the United Kingdom, Perkuat Kerja Sama Pertahanan

Jakarta – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan Minister of State for Defence of the United Kingdom (UK) H.E. Vernon Rodney Coaker, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (26/6/2025). Kunjungan ini mencerminkan bentuk kerja sama internasional di bidang pertahanan yang bersifat non-pakta, yang dibangun atas dasar saling pengertian dan kepentingan bersama.

Kehadiran H.E. Vernon Rodney Coaker di Kementerian Pertahanan RI mendapat sambutan hangat dan dinilai sebagai kontribusi berharga dalam memperkuat kerja sama pertahanan serta membuka peluang kolaborasi baru antara kedua negara.

Di akhir pertemuan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat hubungan pertahanan bilateral yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Inggris, sejalan dengan eratnya hubungan antara pimpinan pemerintahan Indonesia dan Inggris. Komitmen ini menjadi wujud nyata diplomasi pertahanan dalam mendorong stabilitas kawasan serta memperluas kerja sama strategis kedua negara.

Coffee Morning Bersama Instansi Paguyuban, Menteri PANRB Konsolidasikan Grand Design Reformasi Birokrasi

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali mempekuat konsolidasi di antara instansi paguyuban PANRB. Bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian PANRB sepakat untuk bergerak bersama dalam menyusun dan menerapkan kebijakan.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyebutkan bahwa suatu kebijakan tidak cukup hanya dibuat dari balik meja. Perlu diskusi, dan saling mendengar satu sama lain, seperti yang dilakukan pagi ini dalam acara Coffee Morning Paguyuban Kementerian PANRB, di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

“Kekuatan kebijakan tidak hanya terletak pada rumusannya, tetapi pada sejauh mana ia disusun secara kolaboratif, berdasarkan kenyataan di lapangan, dan disepakati bersama. Dan kehadiran kita disini menjadi wujud nyata bahwa kita berkomitmen untuk membenahi bersama tata kelola birokrasi secara lebih terintegrasi dan adaptif,” ujarnya

Dalam pertemuan ini, Menteri Rini juga mengingatkan bahwa meski setiap instansi memiliki target dan perannya masing-masing, tapi ada satu tujuan bersama (shared outcome) yang menjadi fokus saat ini. Salah satunya adalah tugas besar melakukan transformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara (ASN).

“Tujuan akhirnya jelas, yaitu menghasilkan tata kelola yang dapat menjamin transformasi birokrasi dan tersedianya ASN profesional yang mampu mengemban tugas pembangunan nasional. Ini adalah tujuan bersama kita, dan keberhasilannya diukur secara kolektif,” jelasnya.

Baginya, melakukan transformasi birokrasi perlu dilaksanakan secara top down melalui penyiapan grand design jangka panjang. Grand design ini akan menjadi acuan bersama oleh instansi Paguyuban PANRB dengan perannya masing-masing.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Kementerian PANRB memegang arah kebijakan manajemen ASN, sehingga penting untuk memonitor agar kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh instansi lain, tetap sejalan dengan kebijakan strategis nasional

Oleh karena itu, tak hanya kolaborasi, Menteri Rini juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan terkoordinasi. Karena dalam proses penyusunan Grand Design Reformasi Birorkasi Nasional (GDRBN) dan Grand Design Manajemen ASN, prosesnya harus terus diperkuat melalui kolaborasi dan komunikasi yang baik.

“Sinergi dengan BKN, LAN, dan ANRI menjadi kunci dalam memastikan arah kebijakan berjalan efektif dan selaras. Kami juga menyakini bahwa peran masing-masing lembaga tetap berjalan dalam koridor kewenangan yang telah diatur, namuun tetap saling terhubung dalam satu ekosistem,” pungkasnya.

Konsisten Tunjukkan Kemajuan Signifikan, Reformasi Birokrasi Kemenko Perekonomian Fokus pada Dampak Langsung ke Masyarakat

Jakarta, 24 Juni 2025

Komitmen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) terus menunjukkan hasil yang signifikan. Dengan raihan nilai 88,62 untuk penilaian RB tahun 2024, Kemenko Perekonomian secara konsisten menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang efektif, akuntabel, dan berdampak. Reformasi Birokrasi tidak hanya dipandang sebagai urusan internal kesekretariatan, tetapi sekaligus menjadi instrumen strategis dalam mendukung Program Prioritas Nasional (PPN) serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain capaian nilai reformasi birokrasi, Kemenko Perekonomian juga mencatat sejumlah prestasi lain seperti perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 16 tahun berturut-turut sejak 2008 serta Predikat Unggul pada Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang diapresiasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Lebih lanjut, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menempatkan Kemenko Perekonomian pada peringkat ke-9 nasional dengan nilai 81,81.

“Indeks WTB yang 16 kali. Saya kira ini luar biasa. Mampu mempertahankan itu menjadi hal tidak mudah,” tegas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam acara Apresiasi dan Kick Off Meeting Indeks Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa (24/06).

Memasuki tahun 2025, Reformasi Birokrasi terus akan dijalankan dengan merujuk kepada Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) terkini. Kemenko Perekonomian juga akan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi yang menargetkan keterlibatan signifikan institusi dalam perubahan birokrasi yang tidak hanya berdampak pada organisasi, tetapi juga langsung berdampak bagi masyarakat.

Penguatan budaya kerja juga menjadi fokus utama melalui pembentukan Agen Perubahan 2025–2026 di setiap unit kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian serta implementasi terkait Nilai Dasar ASN BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa.

Dengan capaian yang telah diraih dan arah kebijakan yang terus disempurnakan, Kemenko Perekonomian bertekad untuk menjadikan birokrasi sebagai penggerak utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Difasilitasi Syarikah, Jemaah Tidak Dipungut Biaya Kunjungi Destinasi Ziarah di Madinah

Makkah (Kemenag) - Selain makam Nabi dan Raudhah, destinasi ziarah jemaah haji di kota Madinah yang dikunjungi jemaah adalah Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Kiblatain, dan percetakan Al-Quran.

Kepala Seksi Media Center Haji (MCH) Daerah Kerja Makkah Dodo Murtado menyampaikan, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja Madinah berkoordinasi dengan pihak Syarikah untuk memfasilitasi jemaah berkunjung ke lokasi tersebut.

“Tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh jemaah haji untuk mengunjungi lokasi ziarah tersebut,” tandas Dodo dalam keterangan persnya di Makkah, Senin (23/06/2025).

Selain itu, Dodo menambahkan, sejak tahun 2023, salat 40 waktu atau Arbain tidak lagi menjadi program ibadah jemaah haji Indonesia selama di Madinah.

“Narasi Arba’in sudah dihilangkan dari buku ‎manasik haji yang diberikan kepada Jemaah jelang keberangkatan,” jelas Dodo.

“Hal ini disebabkan masa ‎tinggal Jemaah haji Indonesia di Madinah tidak memungkinkan tercapainya salat Arba’in,” sambungnya

“Petugas Pembimbing ibadah telah mensosialisasikan masalah Arbain secara masif saat kegiatan manasik haji di Tanah Air,” ucapnya.

Pada fase pemulangan hari ini, sejumlah 18 kelompok terbang jemaaah haji gelombang pertama yang dijadwalkan pulang ke Tanah Air dengan total jemaah haji dan petugas sebanyak berjumlah 7.047 orang.

“Hari ini, terdapat 20 kloter dengan total jemaah haji dan petugas berjumlah 7.901, yang dijadwalkan berangkat ke Madinah,” ucapnya.

Bagi jemaah haji yang masih berada di Kota Makkah, dan ingin melakukan ibadah di Masjidilharam, sejak Minggu, 22 Juni 2025, area Tawaf hanya diperuntukkan bagi jemaah haji yang menggunakan pakaian ihram.

“Bagi jemaah yang tidak menggunakan pakaian ihram dapat beribadah di luar area Tawaf atau di lantai atas masjid,” jelasnya.

Selama berada di kawasan Masjid Nabawi, Dodo mengingatkan jemaah untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan otoritas setempat dengan tidak merokok di area atau kawasan Masjid Nabawi.

“Pelanggaran atas ketentuan tersebut, jemaah akan dikenakan sanksi dan denda oleh pihak otoritas,” tandas dia.

“Manfaatkan kesempatan di Kota Nabi untuk memaksimalkan ibadah di masjid dengan membaca Al-Quran, zikir, ibadah sunnah lainnya dan berziarah ke tempat bersejarah di Madinah,” lanjutnya.

Ia juga mengimbau jemaah untuk memprioritaskan kesehatan masing-masing selama di Makkah dan Madinah dengan menjaga asupan nutrisi yang cukup, makan dan istirahat yang teratur, dan membatasi aktivitas di luar pemondokan.

Menhan Sjafrie Dampingi Presiden Prabowo Melakukan Pertemuan Bilateral dengan Presiden Vladimir Putin

Rusia – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Kamis (19/6/2025). Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Rusia. Kedua pemimpin menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan strategis yang berlandaskan kepercayaan dan persahabatan.

Presiden Prabowo dalam pernyataan pers bersama Presiden Putin menegaskan bahwa  hubungan antara Indonesia dan Rusia telah terjalin erat sejak awal kemerdekaan Indonesia.

“Federasi Rusia selalu menjadi mitra penting bagi Indonesia di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya,” tambah Presiden RI.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Putin menekankan bahwa Indonesia merupakan mitra utama Rusia di kawasan Asia Pasifik. Presiden Putin juga menyampaikan harapan bahwa dengan kunjungan Presiden Prabowo tersebut dapat mendorong kerja sama yang lebih erat di masa mendatang.

Usai pertemuan bilateral, Presiden RI dan Presiden Rusia juga turut menyampaikan keterangan pers bersama.

Presiden RI Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Rusia memiliki prinsip yang sejalan dalam urusan internasional. Salah satunya dalam hal penyelesaian konflik dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Hal senada, Presiden Rusia Putin juga menegaskan bahwa Indonesia dan Rusia tidak hanya berbagi pandangan, tetapi juga menjalin koordinasi aktif dalam berbagai forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tingkatkan Pemahaman Gratifikasi, Kementerian PANRB Gelar Sosialisasi Anti Korupsi

JAKARTA - Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas. Widyaiswara Ahli Madya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Indra Furqon mengatakan bahwa konteks pegawai negeri yang dimaksud tidak hanya PNS, namun sebagaimana yang di maksud dalam Undang-undang (UU) tentang Kepegawaian dan KUHP, termasuk orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, serta korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.

"Pidana gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara ini diatur dalam UU No. 20/2021 pasal 12B ayat 2," jelasnya saat menjadi narasumber Sosialisasi Edukasi Anti Korupsi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Definisi dan bentuk gratifikasi secara detail dijelaskan pada Pasal 12B UU No. 20/2021.

Indra mengatakan bahwa berdasarkan survey partisipasi publik yang dilakukan KPK pada tahun 2019, hanya 37 persen responden segmen masyarakat yang mengetahui istilah gratifikasi. "Selain itu hanya 13 persen responden segmen pemerintah yang pernah lapor gratifikasi," ujarnya.

Menurutnya, gratifikasi dianggap sebagai hal kecil namun memberikan dampak besar yang sangat merugikan. "Gratifikasi juga sering diberikan secara tidak langsung dan menyasar kepada anggota keluarga," kata Indra.

Namun demikian, menurut Indra terdapat gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dijelaskan pada Peraturan KPK RI No. 2/2019. "Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan secara garis besar yang tidak memiliki konflik kepentingan sebagaimana yang telah diatur peraturan KPK RI No.2/2019 seperti pemberian keluarga, hadiah kejuaraan, hadiah undian, penghargaan, dan lainnya," jelasnya.

Lebih lanjut Indra mengatakan bahwa tidak sepantasnya pegawai negeri atau pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan. Seseorang pegawai atau pejabat tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi haknya dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab dan kewajibannya. "Karena senilai uang yang kita terima, sebesar itu pula harga diri kita dimata pemberi gratifikasi," tambahnya.

Sementara itu Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih mengatakan bahwa untuk memperkuat pencegahan gratifikasi di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian PANRB telah diterbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 17/2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan instansi pemerintah. "Peraturan ini diterbitkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan dan tindakan administrasi, serta menjaga integritas birokrasi," jelasnya.

Sri Rejeki juga mengatakan sosialisasi yang digelar bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seluruh pegawai, dan rekanan penyedia barang dan jasa di lingkup Kementerian PANRB tersebut untuk pengingat dan menambah wawasan terkait gratifikasi. "Sosialisasi ini sebagai reminder. Agar kita bisa lebih paham dan mengetahui modus baru gratifikasi seperti apa. Jangan sampai ketidakpahaman terkait gratifikasi ini bisa memicu suatu permasalah secara individu maupun organisasi," tambahnya.