Menteri PANRB Dukung IPDN Perkuat Mobilitas ASN ke Pelosok Daerah

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melakukan audiensi dengan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (25/03/2025). Pertemuan ini membahas terkait transformasi tata kelola IPDN.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Rini mengatakan IPDN saat ini memainkan peran yang sangat strategis sebagai garda depan pembentukan karakter dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan, khususnya pemerintah daerah.

"Kami menyambut baik kehadiran Bapak Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) beserta jajarannya dan sangat terbuka untuk berbagi dalam upaya mencetak sumber daya aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tangguh, dan berintegritas," ujar Menteri Rini.

Menteri Rini menjelaskan, dalam dinamika birokrasi modern, keberadaan lulusan IPDN sangat vital dalam menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks dan berbasis kinerja.

Pemerintah pusat dan daerah menilai lulusan IPDN siap untuk langsung terjun ke sistem pemerintahan dan mengelola layanan publik secara profesional. Dalam hal ini, lulusan IPDN berperan sebagai agent of change di daerah, terutama dalam mendorong perbaikan layanan publik, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, dan digitalisasi pemerintahan kecamatan dan desa.

Ke depannya, lanjutnya, distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lulusan IPDN diharapkan terus memperhatikan prinsip afirmatif bagi daerah-daerah yang masih kekurangan SDM berkualitas. Ini menjadi bagian dari arah kebijakan satu data ASN dan talent management nasional yang sedang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PANRB.

"Sebagaimana kita ketahui, transformasi birokrasi bukan hanya terkait penataan tata kelola dan kelembagaan, tapi juga terkait kesiapan SDM, khususnya mengenai keadilan spasial – bagaimana kualitas ASN dapat tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal)," ungkapnya.

Selain itu, IPDN diharapkan dapat terus mengembangkan kurikulum dan pola pengajaran yang adaptif terhadap dinamika digitalisasi, perubahan sosial, dan tantangan global serta kolaborasi dengan kementerian/lembaga, sektor swasta, dan institusi internasional.

Hal ini bertujuan agar lulusan IPDN tetap relevan dan unggul untuk bersaing tidak hanya secara administratif, tetapi juga di level kompetensi digital, kemampuan memimpin perubahan, dan menghadirkan inovasi layanan publik yang inklusif.

"Kami di Kementerian PANRB berkomitmen untuk terus mendukung penguatan kelembagaan dan peran IPDN sebagai center of excellence pendidikan PNS. Kami percaya bahwa dengan sinergi yang kuat antara IPDN dan instansi pemerintah, kita bisa bersama-sama membangun birokrasi yang tidak hanya melayani, tetapi juga memberdayakan masyarakat," imbuhnya.

Menteri Rini berharap IPDN dapat terus menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori pemerintahan, tetapi juga siap menghadirkan solusi nyata di lapangan – dari Papua hingga Aceh, dari desa terpencil hingga kota metropolitan.

Kembali Digelar, KIPP 2025 Usung Semangat Berdampak Untuk Kesejahteraan Masyarakat

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2025. Mengusung semangat "Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak Untuk Kesejahteraan Masyarakat," pendaftaran kompetisi ini akan dimulai pada 8 April 2025 melalui tautan https://sinovik.menpan.go.id/

"Dalam kesempatan yang baik ini, saya secara resmi membuka KIPP 2025. Kami mengajak kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN untuk mengikutkan inovasi pelayanan publik terbaiknya," ujar Menteri PANRB Rini Widyantini di Jakarta, Senin (24/03/2025).

Menteri Rini menambahkan, Kementerian PANRB terus mendorong terciptanya pelayanan publik yang adaptif dan beriorientasi pada masyarakat. Salah satunya dengan melakukan pembinaan inovasi melalui KIPP yang diikuti oleh instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. Penyelenggaraan kompetisi ini juga sebagai upaya mendorong pencapaian target Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Penyelenggaraan KIPP 2025 merupakan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian target Asta Cita dan menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika global," tuturnya.

Menurutnya, keberhasilan inovasi untuk mentransformasi pelayanan publik, tidak hanya dengan menghadirkan teknologi baru, tetapi juga dengan perubahan mindset penyelenggara  pelayanan publik.

Sebagai informasi, penyelenggaraan KIPP ini diatur melalui Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021 tentang tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD. KIPP telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan diikuti oleh 460 instansi pemerintah.

"Penyelenggaraan KIPP telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui inovasi pada berbagai bidang seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan," ungkap Menteri Rini.

Diharapkan KIPP 2025 menjadi ajang untuk berbagi inspirasi, mendorong kolaborasi, dan mempercepat transformasi pelayanan publik. Untuk itu, Menteri Rini mengajak seluruh instansi berpartisipasi untuk mengirimkan inovasi terbaiknya.

"Mari bersama kita wujudkan birokrasi yang semakin inovatif, berdampak, dan melayani dengan sepenuh hati," tutur Rini.

Sembilan Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Didaftarkan ke UNPSA 2026

JAKARTA – Sebanyak sembilan inovasi pelayanan publik terbaik milik Indonesia siap berkompetisi di ajang internasional besutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama dengan inovator telah mendaftarkan inovasi terpilih dalam ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2026.

“Hari ini Kementerian PANRB bersama sembilan inovator telah melakukan final review terhadap masing-masing proposal inovasi sebelum akhirnya kami submit untuk keikutsertaan Indonesia dalam UNPSA 2026,” jelas Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Strategi Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto di Jakarta, Jumat (21/03/2025).

Ajib menjelaskan bahwa sembilan inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi dwi tahunan ini dinilai telah memenuhi kriteria dan unggul pada aspek kebaruan, ide inovasi, dampak, serta adaptabilitas. Sebagai instansi pembina pelayanan publik, Kementerian PANRB telah melakukan pendampingan penyusunan proposal sejak Februari 2025 yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan dilakukan proofreading agar sesuai dengan syarat dan ketentuan.

Pendaftaran UNPSA 2026 telah dimulai sejak Januari dan akan ditutup pada 31 Maret 2025. Ajib mengatakan bahwa mengingat Indonesia akan merayakan dua hari raya pada akhir Maret, yakni Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idulfitri 1446H, maka Kementerian PANRB memutuskan pendaftaran inovasi asal Indonesia dilakukan pada hari ini, mendahului dari tenggat waktu yang telah ditentukan.

Disampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam kompetisi prestisius besutan United Nations of Development and Social Affairs (UNDESA) ini bukan semata apresiasi dan pembuktian dalam skala intenasional. Keikutsertaan ini juga sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas dan dampak inovasi terhadap perbaikan pelayanan publik.

Hal ini sejalan untuk menunjang program Asta Cita serta mewujudkan pelayanan publik berkelas dunia. “Dengan mengikuti kompetisi skala dunia ini, inovasi-inovasi terbaik ini tidak hanya mereformasi pelayanan publik di skala nasional saja, tapi juga dapat dipelajari dan ditiru oleh negara-negara lain dalam rangka perbaikan pelayanan publik di negara lain,” ungkap Ajib.

Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam UNPSA sejak tahun 2014 dengan memberikan pendampingan bagi 208 inovasi yang diikutsertakan dan telah beberapa kali mendapatkan penghargaan. Tercatat Indonesia telah menorehkan enam penghargaan dengan terakhir pada tahun 2024 dengan dua penghargaan dari dua inovasi, yakni Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta SAN PIISAN (Sayangi Dampingi Ibu dan Anak Kota Semarang) dari Kota Semarang.

“Harapan kami seluruh proposal dari inovasi pelayanan publik yang diikutsertakan dapat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dari UNPSA, sehingga inovasi pelayanan publik asal Indonesia dapat kembali berjaya di kancah internasional,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ajib juga menyampaikan apresiasinya kepada tim pendamping dan penerjemah yang telah turut serta dalam proses penyusunan proposal inovasi untuk UNPSA 2026 ini. “Terima kasih kepada pimpinan instansi, inovator, serta tim pendamping dan tim penerjemah yang berkontribusi dalam keikutsertaan Indonesia pada UNPSA 2026. Semoga upaya ini mendapatkan hasil terbaik bagi pelayanan publik di Indonesia,” tutup Ajib. 

Resmikan KEK Industropolis Batang, Pemerintah Berikan Dukungan bagi Upaya Menarik Investasi dan Meningkatkan Daya Saing Industri Nasional

Jakarta, 20 Maret 2025

Menghadapi tantangan ekonomi global mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia hingga ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional, berbagai strategi ditempuh Pemerintah agar tetap mampu menjaga stabilitas dan laju ekonomi domestik. Salah satu upaya dilakukan yakni melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memiliki peran krusial dalam menarik investasi dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Menyusul sejumlah KEK yang terdapat di Indonesia, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) juga menjadi kawasan yang ditetapkan sebagai KEK dengan nama KEK Industropolis Batang. Penetapan tersebut ditujukan untuk turut mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi strategis baik dari dalam maupun luar negeri. Beroperasi di lahan seluas 2.887 Ha, KEK Industropolis Batang didesain sebagai kawasan industri modern yang memiliki ekosistem terintegrasi, mulai dari industri manufaktur, logistik, hingga zona komersial dan residensial.

“Terkait dengan penyiapan infrastruktur, KEK Industropolis Batang ini telah dilengkapi infrastruktur yang terintegrasi dengan kawasan berupa Jalan Kawasan, Simpang Susun Akses Jalan Tol, Penyediaan Air Baku, Instalasi Pengolahan Air, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Reservoir Air Baku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Instalasi Gas, Listrik, Akses Jetty, 10 Tower Rumah Susun, serta 64 Unit Bangunan Pabrik Siap Pakai, ini disediakan Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam acara Peresmian Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai KEK Industropolis Batang, Kamis (20/03).

Hingga saat ini, KITB sendiri telah mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp17,95 triliun dan membuka lapangan kerja bagi 7.008 orang, dengan total 27 pelaku usaha yang terdiri dari 7 tenant telah beroperasi, 7 tenant dalam tahap konstruksi, dan 13 tenant dalam persiapan pembangunan. Dengan penetapan menjadi KEK, Pemerintah akan menyediakan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal bagi pelaku usaha, termasuk pembebasan pajak tertentu serta kemudahan perizinan, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan daya tarik KEK Industropolis Batang sebagai destinasi utama investasi.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa negara-negara di kawasan ASEAN juga berlomba menjadikan desain KEK sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan investasi, seperti Vietnam yang memiliki 4 KEK dengan luasan lahan 1,6 Juta Ha, Malaysia memiliki 6 KEK dengan luasan lahan lebih luas yaitu 2,15 Juta Ha, Thailand terdapat 10 KEK dengan luasan 622 Ribu Ha, Filipina memiliki 419 KEK dengan luasan 70 Ribu Ha, serta Indonesia yang memiliki 24 KEK dengan luasan 21 Ribu Ha. Dari 24 KEK di Indonesia, fokus kegiatan utama terdapat pada industri manufaktur sebanyak 12 KEK, industri pariwisata sebanyak 8 KEK, industri digital sebanyak 3 KEK, dan jasa lainnya sebanyak 1 KEK. Hingga kini, realisasi investasi seluruh KEK tersebut mencapai Rp263,4 triliun dan berhasil menyerap hingga 160.874 tenaga kerja.

Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah mendukung segala upaya, inisiatif, dan inovasi dari semua pihak termasuk kalangan swasta, serta pihak luar negeri dan dalam negeri. Indonesia merupakan negara yang terbuka, perlu partisipasi, investasi, serta kerja sama yang baik dan saling menguntungkan.

Ke depan, Pemerintah berharap agar KEK Industropolis Batang dapat menjadi contoh keberhasilan KEK dalam meningkatkan daya saing industri nasional sehingga mampu mendukung pencapaian visi pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Pemerintah juga akan terus memastikan percepatan pembangunan dan implementasi berbagai kebijakan strategis agar KEK Industropolis Batang dapat berkembang lebih pesat dan segera memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Bupati Batang M Faiz Kurniawan, Para CEO Perusahaan/Investor RRT dalam skema Twin Countries Twin Parks, Para Pimpinan BUMN, Asosiasi Usaha dan Mitra Investor Kawasan Ekonomi Khusus, serta Pimpinan Badan Pengelola (BUPP) KEK Industropolis Batang.

Akselerasi Pertumbuhan Inovasi Daerah, Kementerian PANRB Lakukan Pembinaan Inovasi

JAKARTA - Dalam menjamin keberlangsungan inovasi pelayananan publik di daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tak henti-hentinya mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan inovasi melalui Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP), termasuk lingkup Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini tentunya, mendorong adanya potensi inovasi untuk kemudahan dalam pelayanan publik.

“Dengan adanya Hub JIPP, diharapkan dapat mendorong potensi inovasi pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Barat yang bisa dikembangkan kabupaten/kota di wilayah sekitarnya. Selain itu, juga dapat memberi kemudahan untuk inovasi pelayanan publik disebarluaskan,” ungkap Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitas Strategi Pengembangan Praktek Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto dalam sambutannya pada acara Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik pada Hub JIPP lingkup Provinsi Sulawesi Barat secara daring, Selasa (18/03/2025).

Lebih lanjut, Ajib menyampaikan pentingnya pembinaan inovasi pelayanan publik melalui Hub JIPP sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah komunikasi antar-instansi di daerah. Ajib menyebutkan, hal ini menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan efektivitas pembinaan inovasi untuk mendorong pertumbuhan budaya dan ekosistem inovasi pada instansi pemerintah

Dijelaskan, Hub JIPP pembinaan inovasi pelayanan publik dapat menjadi wadah untuk menyebarluaskan informasi, media berbagi pengetahuan sekaligus sebagai stimulan dalam menumbuhkembangkan budaya inovasi melalui scaling up, replikasi, maupun diseminasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Terdapat tiga strategi pembinaan inovasi pelayanan publik dalam pelaksanaan pembinaan inovasi, yaitu penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik. Sejak tahun 2014, Kementerian PANRB melaksanakan penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) sebagai salah satu satu upaya dalam mendorong penciptaan inovasi.

Diketahui, dalam 10 tahun pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2014-2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah turut berkontribusi dalam mengikutsertakan 24 inovasi dan 1 inovasi bertajuk "Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" dari Kabupaten Majene masuk sebagai Top 99 KIPP tahun 2014. KIPP hadir sebagai salah satu upaya dalam pembinaan untuk mendorong penciptaan inovasi sejak tahun 2014.

Selain KIPP, upaya pembinaan inovasi melalui replikasi dan scaling up inovasi pelayanan publik dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan cara kerja inovasi, tetapi juga memperluas jangkauan dampak ke unit kerja lain, instansi lain, atau bahkan daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga publik, masyarakat sipil, sektor swasta, dan berbagai pihak untuk dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

"Kedepannya, Hub JIPP diharapkan dapat mendorong gerakan yang dapat menginspirasi tumbuhnya inovasi baru dan kebaharuan inovasi yang muncul melalui replikasi. Juga dapat mendorong pembelajaran praktik baik inovasi dari instansi ke instansi lainnya," pungkas Ajib.

Untuk diketahui kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut dari kesediaan Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu Hub JIPP Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB No. 305/2024. Hadir dalam kegiatan ini Kepala BAPPEDA dan Litbang Provinsi Sulawesi Barat dan kepala biro organisasi dan balitbang di seluruh kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Barat.

Fundamental Kuat Perekonomian Indonesia Mendukung Optimisme Laju Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, 18 Maret 2025

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tetap menjadi andalan Pemerintah Indonesia dalam menarik investasi asing ke dalam negeri. Dalam tahun ini ada beberapa KEK yang menjadi prioritas untuk semakin dikembangkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam jumpa wartawan di Istana Merdeka, Selasa (18/3), menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto hari ini dibahas tentang perkembangan pembangunan KEK di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

“Beliau akan ke lapangan pada hari Kamis nanti, dan rencananya dalam Kamis nanti itu ada juga kerja sama Two Countries Twin Parks (TCTP). Jadi itu kerja sama antara Indonesia dengan Provinsi Fujian (Tiongkok) untuk mendorong investasi industri di KEK Batang, dan direncanakan mereka akan investasi sekitar Rp16 triliun. Ini menjadi pembicaraan pada saat Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Xi Jinping yang lalu, sehingga ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut,” jelas Menko Airlangga.

Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan mengenai perkembangan KEK Nongsa Digital Park di Batam yang ke depannya akan diperluas karena terdapat rencana pendirian beberapa data center di sana. Kemudian, dijelaskan juga terkait dengan KEK Singhasari, di mana saat ini sudah berdiri King’s College London, disusul akan didirikan juga universitas Queen Mary of London dan Imperial College London.

Menko Airlangga menerangkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara spasial sudah relatif bagus, dan juga tingkat inflasi sampai Februari 2025 masih rendah dengan inflasi intinya masih positif di angka 2,48% (yoy). Pada Februari 2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih konsisten di level optimis pada angka 126,4 dan Purchasing Managers’ Index (PMI) juga masih di level ekspansif pada angka 53,6, lalu didukung juga dengan pertumbuhan kredit di Januari 2025 sebesar 10,3%, dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 5,51%, serta Cadangan Devisa relatif masih tinggi di akhir Februari 2025.

“Kami juga bahas sektor-sektor yang masih tumbuh, mulai dari makanan-minuman maupun logam dasar yang relatif juga tinggi. Sektor tekstil pakaian jadi juga masih positif, kemudian juga terkait mesin perlengkapan. Kami juga laporkan terkait dengan neraca ekspor yang tumbuh positif dan secara neraca perdagangan juga surplus. Jadi dari berbagai kondisi tersebut kami laporkan bahwa perekonomian Indonesia secara fundamental masih baik,” ungkap Menko Airlangga.

Terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), menurut Menko Airlangga, terdapat arahan dari Presiden Prabowo agar penyalurannya lebih didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif. Realisasi KUR per sektor periode Agustus 2015 - 31 Desember 2024 yakni telah disalurkan ke usaha produktif sektor pertanian sebesar 29,9%, usaha produktif sektor perikanan sebesar 1,7%, usaha sektor industri sebesar 7,6%. KUR juga telah disalurkan ke usaha perdagangan sebesar 46,4%. KUR Penempatan PMI juga telah disalurkan sebesar Rp2,3 triliun untuk 152.167 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pekerja magang Indonesia.

“Bapak Presiden minta agar sektor produktifnya ditingkatkan. Tentunya nanti akan ada revisi mengenai Keppres mengenai KUR, dan nama komitenya akan membunyikan itu menjadi Komite kebijakan Pembiayaan Usaha Produktif. Dengan adanya perubahan struktur kabinet, maka akan memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan maupun Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di dalam komite tersebut,” papar Menko Airlangga.

Perkembangan proses negosiasi perjanjian internasional juga dibahas Menko Airlangga dengan Presiden Prabowo. “Dengan OECD, kita sudah mengirim sebagian initial memorandum yang masih berproses, dan nanti akan ada meeting di Juni 2025 yang tentu akan menentukan tahapan-tahapan selanjutnya. Kemudian kita juga membahas terkait dengan rencana kerja sama IEU-CEPA yang tinggal dua isu tadi saya laporkan yakni terkait dengan bea ekspor dan perizinan impor,” kata Menko Airlangga.

Selanjutnya, juga akan ada sidang komite bersama antara Indonesia dan Rusia pada 14-15 April 2025 untuk merumuskan hasil akhir dari perjanjian Eurasia Economic Union FTA yang merupakan kerja sama Indonesia dengan lima negara bekas Uni Soviet yaitu Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, dan Kirgistan.

“Saat ini, sudah 14 bab dari 15 bab pembahasan sudah selesai. Jadi Bapak Presiden akan berkunjung ke Rusia di Juni 2025, dan diharapkan pada kunjungan tersebut principle agreement-nya sudah bisa ditandatangani,” tutur Menko Airlangga.

Menko Airlangga pun menyampaikan tentang Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) yang merupakan perjanjian perdagangan bebas antara 12 negara di kawasan Asia-Pasifik yaitu Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, Vietnam, dan Inggris.

“Dengan memproses aksesi (ke dalam) CP-TPP diharapkan kita membuka pasar Meksiko, Kanada, Peru, dan Inggris. Nah, ini tentu akan membuka peluang pasar ekspor di mana terjadi penurunan tarif langsung pada saat kita masuk dalam CP-TPP, dan standar CP-TPP ini tidak menerapkan standar trade related aspect of intellectual property right. Jadi ini salah satu yang cukup baik dengan perjanjian CP-TPP,” pungkas Menko Airlangga.

Era Digital, Layanan Polri Harus Humanis dan Profesional

JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum diharapkan mengedepankan aspek humanisme. Dari sisi lain, transformasi harus membawa Korps Tri Brata ini semakin modern termasuk beradaptasi dengan dunia digital.

"Di masa sekarang ini, mengedepankan terwujudnya Polisi yang humanis merupakan suatu keharusan, karena konteks humanisme dalam pelayanan Polri berperan penting dalam membangun kepercayaan publik melalui pendekatan yang lebih empati dan memahami kebutuhan masyarakat," ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto saat menjadi Keynote Speach dalam acara Seminar Sekolah Mahasiswa S1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) angkatan 82/WWP di Auditorium STIK-PTIK, Jakarta, Senin (17/03/2025).

Purwadi menjelaskan, peran Polri sangat vital dalam upaya pencegahan dan mitigasi dampak yang dapat terjadi dalam dunia siber. Menurutnya, Polri harus memperkuat penguasaan teknologi dan komitmen pimpinan dalam memberikan layanan dan perlindungan yang terbaik bagi masyarakat melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

"Ke depan, integrasi layanan publik ke dalam Portal Pelayanan Publik adalah langkah awal yang esensial dalam upaya melindungi dan mengayomi masyarakat dari bahaya penipuan dan kejahatan siber, terutama dalam layanan pelaporan dan situasi darurat," ungkapnya.

Mantan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri ini menyebut gebrakan apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong kesuksesan perjalanan transformasi digital. Pertama, diluncurkannya Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital oleh Presiden ketujuh Joko Widodo.

INA Digital bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. "Produk-produk awal seperti Identitas Digital Terpadu (INApas), Portal Pelayanan Publik (INAku), dan Portal Administrasi Pemerintahan (INAgov) adalah bukti komitmen kita untuk menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan terintegrasi," imbuhnya.

Keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital, lanjutnya, telah menjadi pola di sejumlah negara maju, sehingga rakyat tidak perlu repot dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. “Kisah sukses digitalisasi terhadap pembangunan juga sudah terjadi di negara-negara lain, India mencapai target penghematan anggaran sebesar USD 33 miliar (Rp537 Triliun), Estonia mengalami pertumbuhan 10 kali lipat GDP dalam 20 tahun dengan digitalisasi. Tiongkok menurunkan kemiskinan secara signifikan dalam 5 tahun dengan inklusi finansial digital,” ungkapnya.

Kementerian PANRB mengapresiasi komitmen Polri dalam upaya percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. "Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi pemicu dalam mereformasi instansi Polri agar pelayanannya menjadi lebih efektif, efisien, transparan serta akuntabel," jelasnya.

BNI Resmikan Wholesale Innovation Hub, Ruang Kerja Kreatif untuk Era Baru BNIdirect

JAKARTA, 15 Maret 2024 – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat transformasi digitalnya dengan meresmikan Wholesale Innovation Hub untuk BNIdirect di RDTX Square, Kuningan. Wholesale Innovation Hub ini dirancang sebagai ruang kreatif yang mendukung kolaborasi antar tim dalam menciptakan solusi perbankan digital yang lebih inovatif, aman, dan efisien. Inovasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah segmen wholesale dan memperkuat positioning BNI sebagai Top Transaction Bank di Indonesia.

Peresmian Wholesale Innovation Hub dilakukan oleh Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Direktur Digital and Integrated Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena, dan segenap jajaran direksi BNI pada acara Wholesale Innovation Hub Open House dan Iftar 2025 di RDTX Square, Kamis (13/03/2025).

Pada kesempatan tersebut, Royke menegaskan bahwa Wholesale Innovation Hub ini merupakan wujud komitmen BNI dalam menciptakan ekosistem digital yang memenuhi kebutuhan nasabah korporasi dan bisnis. Dirancang dengan lingkungan kerja yang dinamis, Wholesale Innovation Hub ini mendukung kreativitas dan pengembangan solusi perbankan inovatif untuk menghadapi tantangan di era digital.

“BNI memahami bahwa inovasi lahir dari lingkungan kerja yang inspiratif guna terus menghadirkan solusi digital terbaik bagi nasabah. Setelah membangun Innovation Hub di Sarinah, kini kami menghadirkan Wholesale Innovation Hub di RDTX Square untuk menciptakan suasana kerja yang lebih kreatif bagi tim BNIdirect," ujar Royke.

Wholesale Innovation Hub dirancang agar nyaman dan sesuai dengan kebutuhan karyawan, terutama generasi muda yang kini mendominasi tenaga kerja BNI. Saat ini, 40% karyawan BNI berasal dari generasi Z, yang membawa perspektif baru dan gagasan segar dalam pengembangan layanan digital.

Fasilitas Wholesale Innovation Hub di RDTX Square hadir dengan konsep ruang kerja yang berbeda dari kantor perbankan pada umumnya. Beberapa fasilitas unggulan yang tersedia meliputi:

• Ruang kerja yang nyaman dan fleksibel, didesain untuk meningkatkan produktivitas dan kolaborasi antar tim.

• Coffee shop dan mini golf, sebagai sarana relaksasi bagi karyawan untuk mendorong kreativitas dalam menciptakan inovasi baru.

• Layar besar interaktif, yang menampilkan informasi terkait pengembangan untuk memudahkan monitoring dan pengambilan keputusan berbasis data.

• Agile Room/Collaborative Room, yang dilengkapi dengan fasilitas brainstorming seperti peralatan presentasi interaktif untuk mendukung diskusi inovatif dan sesi design thinking.

• Conference Room, menjadi ruang pertemuan modern berteknologi canggih yang mendukung presentasi, diskusi strategis, serta pertemuan dengan mitra bisnis atau nasabah korporasi.

BNIdirect telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Per tahun 2024, nilai transaksi yang berhasil dihimpun oleh Wholesale Digital Channel mencapai Rp7,931 triliun, naik sebesar 23,3% year-on- year (YoY), angka transaksi yang meningkat sebesar 36,5% YoY, serta pengguna Wholesale Digital Channel meningkat sebesar 14,2% YoY.

“Bekerja di perbankan memiliki kesan yang kaku dan tradisional, tapi di BNI, kami percaya bahwa inovasi digital terbaik lahir dari lingkungan yang mendukung kreativitas dan kolaborasi. Dengan Wholesale Innovation Hub ini, kami berharap dapat terus melayani nasabah korporasi dan bisnis dengan baik dengan terus mengembangkan solusi perbankan digital yang memudahkan nasabah sehingga menjadikan BNI sebagai top of mind dari transaksional nasabah,” ungkap Royke.

[SELESAI]

Tentang BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), salah satu bank terkemuka di Indonesia, berkomitmen untuk menawarkan berbagai solusi keuangan untuk perorangan dan mendukung pertumbuhan serta kesuksesan bisnis baik di dalam negeri maupun global. Dengan komitmen untuk membangun kemitraan jangka panjang, BNI menyediakan rangkaian lengkap layanan keuangan, termasuk capital loans, trade finance, cash management, project financing, dan treasury. BNI turut mendukung perusahaan Indonesia dalam memperluas jangkauan global, serta membantu perusahaan multinasional dalam memasuki pasar Indonesia.

Menhan Sjafrie Terima Tanda Kehormatan Tertinggi dari TNI

Jakarta  – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menerima tanda kehormatan tertinggi dari TNI sebagai bentuk apresiasi atas peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional serta modernisasi alutsista dan intelijen negara. Menhan Sjafrie menerima tanda kehormatan tersebut bersama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) RI Muhammad Herindra yang berlangsung di Gedung Sudirman, Kemhan RI, Jakarta, Kamis (13/03/25).

“Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami dalam melanjutkan perjuangan untuk NKRI,” ungkap Menhan Sjafrie.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11-14/TK/Tahun 2025 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan, Menhan Sjafrie dianugerahi dengan empat tanda kehormatan tertinggi dari TNI, yaitu Bintang Yudha Dharma Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama, dan Bintang Swa Bhuana Paksa Utama.

Penganugerahan tanda kehormatan ini dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasau Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, dan Wakasal Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh Menhan RI dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Bintang Yudha Dharma Utama merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan kepada prajurit TNI atau warga sipil yang telah berjasa besar dalam bidang pertahanan. Sementara itu, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama, dan Bintang Swa Bhuana Paksa Utama masing-masing merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan kepada prajurit TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang telah berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan angkatan masing-masing.

Acara penganugerahan tanda kehormatan ini dihadiri oleh Wamenhan, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, serta pejabat Eselon I Kemhan. 

Sinkronisasikan Strategi untuk Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Menko Airlangga Lakukan Pertemuan dengan Dewan Ekonomi Nasional

Jakarta, 12 Maret 2025

Kendati diliputi dengan berbagai ketidakpastian kondisi global, perekonomian nasional masih menunjukkan fundamental yang terjaga dengan tingkat inflasi terkendali, hingga Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan PMI Manufaktur yang optimis. Untuk dapat tetap menjaga stabilitas kondisi perekonomian nasional, koordinasi antar entitas Pemerintah terus dilakukan untuk mendorong perekonomian nasional, salah satunya yang dilakukan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kemenko Perekonomian pada Rabu (12/03), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa ke depan Pemerintah akan terus mendorong pencapaian target investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Senada dengan pernyataan tersebut, Ketua DEN Luhut juga menuturkan bahwa Pemerintah ingin meningkatkan penciptaan lapangan kerja, salah satunya dengan mendorong industri padat karya. Untuk itu diharapkan berbagai peraturan terkait dengan investasi agar mampu mengakomodir kemudahan bagi investor.

“Kita juga perlu perhatikan terkait dengan capital market yang kita harus kembalikan bahwa fundamental terkait dengan fiskal tetap kita jaga, terkait dengan current account deficit dan juga budget deficit tetap kita jaga sesuai dengan apa yang diarahkan dan disampaikan dalam APBN,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyepakati bahwa untuk mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% sesuai dengan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah hal akan didorong mulai dari percepatan penyelesaian dan implementasi kerangka kerja sama internasional seperti OECD, IEU CEPA, CP-TPP, Indonesia-Kanada maupun FTA dalam lingkup regional, peningkatan investasi yang dibarengi dengan Percepatan sectoral reform, hingga pengurangan inkonsistensi peraturan serta adanya desk bagi negara lain dalam melakukan aduan dalam permasalahan investasi di Indonesia.

Selain itu, Kemenko Perekonomian dan DEN juga akan mendorong review terhadap kebijakan tax holiday, dalam mengantisipasi adanya global minimum tax 15% dimana akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan, kebijakan insentif PPN DTP Mobil Listrik Hybrid, hingga penguatan KEK eksisting dan percepatan penetapan usulan KEK. Adapun terkait dengan KEK, Pemerintah akan terus mendorong untuk percepatan pengembangan KEK, salah satunya KEK Kura-Kura Bali, serta mendorong Quality Tourism di Bali.

Lebih lanjut, Ketua DEN Luhut juga menyampaikan bahwa dengan berbagai pembahasan yang telah dilakukan tersebut, Kemenko Perekonomian bersama dengan DEN telah menyepakati perlunya koordinasi dalam membahas isu-isu strategis yang perlu dimonitor kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Kami tadi bicara dengan Pak Airlangga, dengan keadaan global yang begini, peraturan-peraturan yang kita anggap menghambat masuknya investasi ke Indonesia itu kita akan usulkan kepada Presiden untuk di-take out. Jadi nanti ada tim yang akan bekerja,” ujar Ketua DEN Luhut.

Dalam sesi doorstop, Menko Airlangga juga menyampaikan tanggapan terkait dengan lembaga rating yang memproyeksikan rasio utang Pemerintah Indonesia menjadi 40,4% terhadap PDB pada tahun 2025, dengan defisit fiskal meningkat ke 2,5%. Menurut Menko Airlangga, angka tersebut masih berada dalam range aman di bawah 3% dan 40%, dimana batas yang diatur terkait rasio utang Pemerintah terhadap PDB sendiri yakni sebesar 60%. Meski demikian, Pemerintah akan tetap berkomitmen untuk terus menjaga tingkat rasio utang berada di bawah 40%.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional  Mari Elka, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan BUMN Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Elen Setiadi, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Rudy Salahudin, Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Dida Gardera, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, serta Jajaran Dewan Ekonomi Nasional. 

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2025 Segera Hadir

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kini tengah menyiapkan penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2025. Gelaran kompetisi inovasi ini kembali hadir setelah rehat sejenak pada tahun 2024 guna mengevaluasi pembinaan inovasi pelayanan publik serta penyelenggaraan KIPP.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru menyampaikan agar instansi pemerintah dan BUMN serta BUMD dapat bersiap untuk mengikuti KIPP tahun 2025 ini. Persiapan dapat dilakukan dengan memilih inovasi terbaik untuk diikutsertakan.

"Kementerian PANRB meminta agar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN dan BUMD dapat menyiapkan diri untuk mendaftarkan inovasi terbaiknya dalam gelaran KIPP di tahun ini," jelas Deputi Otok di Jakarta, Senin (10/03/2025).

Deputi Otok melanjutkan bahwa KIPP merupakan salah satu upaya untuk mendorong tumbuhnya budaya inovasi bagi seluruh instansi pemerintah. Dengan mendorong penciptaan inovasi, ASN yang terlibat didalamnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan ide, gagasan, serta pemikiran yang dapat menumbuhkan kreatifitas dalam bekerja. Selain itu, dapat mendorong ASN untuk selalu berpikir kritis dan adaptif ditengah perubahan global serta untuk menjawab tantangan yang hadir.

Dalam pelaksanaannya, KIPP melakukan penjaringan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan kepada inovasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah serta BUMN dan BUMD. Penyelenggaraan KIPP telah berjalan selama 10 tahun sejak 2014 dan telah menghasilkan 1.065 Top Inovasi Pelayanan Publik Terbaik.

Selama sepuluh kali penyelenggaraan, terdapat 24.442 inovasi telah terdaftar dan sebanyak 13.491 inovasi dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dari 1.065 Top Inovasi Pelayanan Publik, sebanyak 263 inovasi diantaranya telah direplikasi oleh lintas instansi pemerintah.

KIPP tidak hanya memberikan dampak terhadap akselerasi pelayanan publik di Indonesia saja. Tiga Top Inovasi Pelayanan Publik juga sudah mendapatkan pengakuan di kancah internasional melalui ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA).

Ketiga inovasi tersebut adalah Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) - One Stop Service Penanggulangan Kemiskinan dari Kabupaten Sragen (2015). Kemudian, Program Pengendalian Malaria Kabupaten Teluk Bintuni melalui Sistem EDAT (2018); dan inovasi SANPIISAN (Sayangi Dampingi Ibu Anak Kota Semarang) pada tahun 2024 lalu.

Selain dari ajang UNPSA, salah satu inovasi yang meraih predikat 5 Pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation (OAPSI) 2022, yaitu Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) dari Kabupaten Klungkung, juga mendapat apresiasi dari negara lain. Apresiasi ini datang dari Republik Kongo melalui kunjungan Menteri Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Republik Kongo ke lokasi TOSS Center.

Deputi Otok juga menjelaskan bahwa KIPP merupakan program strategis dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. KIPP selaras dalam mendorong pencapaian Asta Cita dan target prioritas pemerintahan baru saat ini.

Terkait waktu dan teknis penyelenggaraan KIPP 2025, Otok menyampaikan Kementerian PANRB akan mengeluarkan kebijakan lebih lanjut. "Mengenai waktu, kami merencanakan KIPP dimulai minggu ketiga Maret 2025 dengan detail yang akan disampaikan kemudian," ungkapnya.

Sedangkan Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto menambahkan bahwa penyelenggaraan KIPP 2025 dapat diikuti seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, termasuk BUMN dan BUMD. 

Lebih lanjut, menurut Ajib, KIPP merupakan salah satu cara Kementerian PANRB dalam melakukan pembinaan inovasi pelayanan publik. Dalam konteks global, negara-negara maju yang tergabung dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), telah menjadikan kompetisi inovasi sebagai praktik baik untuk menumbuhkan inovasi di sektor publik.

"Tentunya kami berharap semua instansi pemerintah nantinya dapat berpartisipasi dan mengirimkan inovasi terbaiknya dalam KIPP 2025," tutup Ajib.