Perkuat Ekosistem Kemudahan Berusaha dan Tingkatkan Daya Saing Nasional, Pemerintah Lakukan Deregulasi Sejumlah Kebijakan di Sektor Perdagangan

Jakarta, 30 Juni 2025

Pemerintah terus melakukan penguatan ekosistem kemudahan berusaha dan daya saing nasional, di antaranya melalui upaya deregulasi di sektor perdagangan. Langkah strategis ini merupakan bagian dari reformasi struktural untuk memperkuat iklim usaha nasional dan mempercepat proses perizinan, serta diharapkan dapat menghilangkan hambatan teknis dan birokrasi yang selama ini dinilai memperlambat alur logistik dan aktivitas bisnis. Paket deregulasi dimaksud mencakup dua aspek utama yakni relaksasi kebijakan impor dan penyederhanaan perizinan usaha di sektor perdagangan.

“Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan deregulasi untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, terutama untuk menghadapi ketidakpastian terkait dengan perkembangan trade dan perekonomian global,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Deregulasi Kebijakan Perdagangan dan Kemudahan Berusaha di Kementerian Perdagangan, Jakarta (30/06).

Selain untuk tetap menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional, Menko Airlangga juga mengungkapkan beberapa hal yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait upaya deregulasi ini. Pertama, Pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, sekaligus untuk meningkatkan daya saing. Kedua, menciptakan ekosistem agar penciptaan lapangan kerja terus terbentuk. Ketiga, sektor padat karya terus didorong agar lebih bisa menarik investasi dan menjaga investasi yang ada.

Menindaklanjuti arahan tersebut, beberapa hal telah dipersiapkan Pemerintah termasuk dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Satuan Tugas (Satgas) Perundingan Perdagangan, Investasi, dan Keamanan Ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, dan Satgas Peningkatan Iklim Investasi dan Percepatan Perizinan Berusaha. Selain itu, juga telah diterbitkan Instruksi Presiden tentang Diregulasi Percepatan dan Kemudahan Perizinan Usaha,

“Dan tentunya ini seluruhnya sejalan dengan proses-proses yang dilakukan oleh Indonesia yang membuat regulasi kita bisa diperbandingkan dengan negara-negara lain. Termasuk dalam proses aksesi OECD, di mana Indonesia sudah punya roadmap atau Initial Memorandum. Kemudian ini juga sudah dibahas dalam berbagai comprehensive economic partnership yang existing maupun yang sedang dalam proses,” ungkap Menko Airlangga.

Salah satu langkah utama deregulasi yang dilakukan Pemerintah yakni dengan mencabut Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo. Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Sebagai gantinya, Pemerintah telah menerbitkan Permendang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan impor secara umum dan delapan Permendag lainnya yang mengatur secara khusus untuk setiap klaster komoditas.

Pemerintah juga telah menetapkan relaksasi impor terhadap 10 kelompok komoditas dengan tetap menjaga kepentingan nasional dan kelestarian industri strategis dalam negeri. Komoditas yang mendapat relaksasi mencakup produk kehutanan (khususnya kayu untuk bahan baku industri), bahan baku pupuk bersubsidi, bahan bakar lain, bahan baku plastik, sakarin dan siklamat (pemanis industri), bahan kimia tertentu, mutiara, food tray, alas kaki, serta sepeda roda dua dan tiga.

Seluruh proses penyusunan kebijakan telah dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai usulan dari seluruh stakeholder terkait termasuk dari Kementerian/Lembaga dan asosiasi. Selain itu juga dilakukan Regulatory Impact Analysis (RIA) hingga rapat kerja teknis yang melibatkan seluruh stakeholder terkait. Peraturan dimaksud akan mulai berlaku 60 hari sejak diundangkan, guna memastikan kesiapan implementasi dari segi sistem pelayanan maupun kesiapan regulasi pendukung.

Melalui reformasi kebijakan ini, Pemerintah berharap dapat menciptakan kepastian hukum, memberikan kemudahan dalam proses usaha, serta meningkatkan daya saing industri nasional ke depan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam mendorong ease of doing business secara konkret di seluruh wilayah Indonesia.

Menhan RI Terima Kunjungan Kehormatan Minister of State for Defence of the United Kingdom, Perkuat Kerja Sama Pertahanan

Jakarta – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan Minister of State for Defence of the United Kingdom (UK) H.E. Vernon Rodney Coaker, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (26/6/2025). Kunjungan ini mencerminkan bentuk kerja sama internasional di bidang pertahanan yang bersifat non-pakta, yang dibangun atas dasar saling pengertian dan kepentingan bersama.

Kehadiran H.E. Vernon Rodney Coaker di Kementerian Pertahanan RI mendapat sambutan hangat dan dinilai sebagai kontribusi berharga dalam memperkuat kerja sama pertahanan serta membuka peluang kolaborasi baru antara kedua negara.

Di akhir pertemuan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat hubungan pertahanan bilateral yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Inggris, sejalan dengan eratnya hubungan antara pimpinan pemerintahan Indonesia dan Inggris. Komitmen ini menjadi wujud nyata diplomasi pertahanan dalam mendorong stabilitas kawasan serta memperluas kerja sama strategis kedua negara.

Coffee Morning Bersama Instansi Paguyuban, Menteri PANRB Konsolidasikan Grand Design Reformasi Birokrasi

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali mempekuat konsolidasi di antara instansi paguyuban PANRB. Bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian PANRB sepakat untuk bergerak bersama dalam menyusun dan menerapkan kebijakan.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyebutkan bahwa suatu kebijakan tidak cukup hanya dibuat dari balik meja. Perlu diskusi, dan saling mendengar satu sama lain, seperti yang dilakukan pagi ini dalam acara Coffee Morning Paguyuban Kementerian PANRB, di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

“Kekuatan kebijakan tidak hanya terletak pada rumusannya, tetapi pada sejauh mana ia disusun secara kolaboratif, berdasarkan kenyataan di lapangan, dan disepakati bersama. Dan kehadiran kita disini menjadi wujud nyata bahwa kita berkomitmen untuk membenahi bersama tata kelola birokrasi secara lebih terintegrasi dan adaptif,” ujarnya

Dalam pertemuan ini, Menteri Rini juga mengingatkan bahwa meski setiap instansi memiliki target dan perannya masing-masing, tapi ada satu tujuan bersama (shared outcome) yang menjadi fokus saat ini. Salah satunya adalah tugas besar melakukan transformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara (ASN).

“Tujuan akhirnya jelas, yaitu menghasilkan tata kelola yang dapat menjamin transformasi birokrasi dan tersedianya ASN profesional yang mampu mengemban tugas pembangunan nasional. Ini adalah tujuan bersama kita, dan keberhasilannya diukur secara kolektif,” jelasnya.

Baginya, melakukan transformasi birokrasi perlu dilaksanakan secara top down melalui penyiapan grand design jangka panjang. Grand design ini akan menjadi acuan bersama oleh instansi Paguyuban PANRB dengan perannya masing-masing.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Kementerian PANRB memegang arah kebijakan manajemen ASN, sehingga penting untuk memonitor agar kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh instansi lain, tetap sejalan dengan kebijakan strategis nasional

Oleh karena itu, tak hanya kolaborasi, Menteri Rini juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan terkoordinasi. Karena dalam proses penyusunan Grand Design Reformasi Birorkasi Nasional (GDRBN) dan Grand Design Manajemen ASN, prosesnya harus terus diperkuat melalui kolaborasi dan komunikasi yang baik.

“Sinergi dengan BKN, LAN, dan ANRI menjadi kunci dalam memastikan arah kebijakan berjalan efektif dan selaras. Kami juga menyakini bahwa peran masing-masing lembaga tetap berjalan dalam koridor kewenangan yang telah diatur, namuun tetap saling terhubung dalam satu ekosistem,” pungkasnya.

Konsisten Tunjukkan Kemajuan Signifikan, Reformasi Birokrasi Kemenko Perekonomian Fokus pada Dampak Langsung ke Masyarakat

Jakarta, 24 Juni 2025

Komitmen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) terus menunjukkan hasil yang signifikan. Dengan raihan nilai 88,62 untuk penilaian RB tahun 2024, Kemenko Perekonomian secara konsisten menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang efektif, akuntabel, dan berdampak. Reformasi Birokrasi tidak hanya dipandang sebagai urusan internal kesekretariatan, tetapi sekaligus menjadi instrumen strategis dalam mendukung Program Prioritas Nasional (PPN) serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain capaian nilai reformasi birokrasi, Kemenko Perekonomian juga mencatat sejumlah prestasi lain seperti perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 16 tahun berturut-turut sejak 2008 serta Predikat Unggul pada Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang diapresiasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Lebih lanjut, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menempatkan Kemenko Perekonomian pada peringkat ke-9 nasional dengan nilai 81,81.

“Indeks WTB yang 16 kali. Saya kira ini luar biasa. Mampu mempertahankan itu menjadi hal tidak mudah,” tegas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam acara Apresiasi dan Kick Off Meeting Indeks Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa (24/06).

Memasuki tahun 2025, Reformasi Birokrasi terus akan dijalankan dengan merujuk kepada Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) terkini. Kemenko Perekonomian juga akan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi yang menargetkan keterlibatan signifikan institusi dalam perubahan birokrasi yang tidak hanya berdampak pada organisasi, tetapi juga langsung berdampak bagi masyarakat.

Penguatan budaya kerja juga menjadi fokus utama melalui pembentukan Agen Perubahan 2025–2026 di setiap unit kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian serta implementasi terkait Nilai Dasar ASN BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa.

Dengan capaian yang telah diraih dan arah kebijakan yang terus disempurnakan, Kemenko Perekonomian bertekad untuk menjadikan birokrasi sebagai penggerak utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Difasilitasi Syarikah, Jemaah Tidak Dipungut Biaya Kunjungi Destinasi Ziarah di Madinah

Makkah (Kemenag) - Selain makam Nabi dan Raudhah, destinasi ziarah jemaah haji di kota Madinah yang dikunjungi jemaah adalah Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Kiblatain, dan percetakan Al-Quran.

Kepala Seksi Media Center Haji (MCH) Daerah Kerja Makkah Dodo Murtado menyampaikan, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja Madinah berkoordinasi dengan pihak Syarikah untuk memfasilitasi jemaah berkunjung ke lokasi tersebut.

“Tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh jemaah haji untuk mengunjungi lokasi ziarah tersebut,” tandas Dodo dalam keterangan persnya di Makkah, Senin (23/06/2025).

Selain itu, Dodo menambahkan, sejak tahun 2023, salat 40 waktu atau Arbain tidak lagi menjadi program ibadah jemaah haji Indonesia selama di Madinah.

“Narasi Arba’in sudah dihilangkan dari buku ‎manasik haji yang diberikan kepada Jemaah jelang keberangkatan,” jelas Dodo.

“Hal ini disebabkan masa ‎tinggal Jemaah haji Indonesia di Madinah tidak memungkinkan tercapainya salat Arba’in,” sambungnya

“Petugas Pembimbing ibadah telah mensosialisasikan masalah Arbain secara masif saat kegiatan manasik haji di Tanah Air,” ucapnya.

Pada fase pemulangan hari ini, sejumlah 18 kelompok terbang jemaaah haji gelombang pertama yang dijadwalkan pulang ke Tanah Air dengan total jemaah haji dan petugas sebanyak berjumlah 7.047 orang.

“Hari ini, terdapat 20 kloter dengan total jemaah haji dan petugas berjumlah 7.901, yang dijadwalkan berangkat ke Madinah,” ucapnya.

Bagi jemaah haji yang masih berada di Kota Makkah, dan ingin melakukan ibadah di Masjidilharam, sejak Minggu, 22 Juni 2025, area Tawaf hanya diperuntukkan bagi jemaah haji yang menggunakan pakaian ihram.

“Bagi jemaah yang tidak menggunakan pakaian ihram dapat beribadah di luar area Tawaf atau di lantai atas masjid,” jelasnya.

Selama berada di kawasan Masjid Nabawi, Dodo mengingatkan jemaah untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan otoritas setempat dengan tidak merokok di area atau kawasan Masjid Nabawi.

“Pelanggaran atas ketentuan tersebut, jemaah akan dikenakan sanksi dan denda oleh pihak otoritas,” tandas dia.

“Manfaatkan kesempatan di Kota Nabi untuk memaksimalkan ibadah di masjid dengan membaca Al-Quran, zikir, ibadah sunnah lainnya dan berziarah ke tempat bersejarah di Madinah,” lanjutnya.

Ia juga mengimbau jemaah untuk memprioritaskan kesehatan masing-masing selama di Makkah dan Madinah dengan menjaga asupan nutrisi yang cukup, makan dan istirahat yang teratur, dan membatasi aktivitas di luar pemondokan.

Menhan Sjafrie Dampingi Presiden Prabowo Melakukan Pertemuan Bilateral dengan Presiden Vladimir Putin

Rusia – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Kamis (19/6/2025). Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Rusia. Kedua pemimpin menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan strategis yang berlandaskan kepercayaan dan persahabatan.

Presiden Prabowo dalam pernyataan pers bersama Presiden Putin menegaskan bahwa  hubungan antara Indonesia dan Rusia telah terjalin erat sejak awal kemerdekaan Indonesia.

“Federasi Rusia selalu menjadi mitra penting bagi Indonesia di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya,” tambah Presiden RI.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Putin menekankan bahwa Indonesia merupakan mitra utama Rusia di kawasan Asia Pasifik. Presiden Putin juga menyampaikan harapan bahwa dengan kunjungan Presiden Prabowo tersebut dapat mendorong kerja sama yang lebih erat di masa mendatang.

Usai pertemuan bilateral, Presiden RI dan Presiden Rusia juga turut menyampaikan keterangan pers bersama.

Presiden RI Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Rusia memiliki prinsip yang sejalan dalam urusan internasional. Salah satunya dalam hal penyelesaian konflik dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Hal senada, Presiden Rusia Putin juga menegaskan bahwa Indonesia dan Rusia tidak hanya berbagi pandangan, tetapi juga menjalin koordinasi aktif dalam berbagai forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tingkatkan Pemahaman Gratifikasi, Kementerian PANRB Gelar Sosialisasi Anti Korupsi

JAKARTA - Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas. Widyaiswara Ahli Madya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Indra Furqon mengatakan bahwa konteks pegawai negeri yang dimaksud tidak hanya PNS, namun sebagaimana yang di maksud dalam Undang-undang (UU) tentang Kepegawaian dan KUHP, termasuk orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, serta korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.

"Pidana gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara ini diatur dalam UU No. 20/2021 pasal 12B ayat 2," jelasnya saat menjadi narasumber Sosialisasi Edukasi Anti Korupsi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Definisi dan bentuk gratifikasi secara detail dijelaskan pada Pasal 12B UU No. 20/2021.

Indra mengatakan bahwa berdasarkan survey partisipasi publik yang dilakukan KPK pada tahun 2019, hanya 37 persen responden segmen masyarakat yang mengetahui istilah gratifikasi. "Selain itu hanya 13 persen responden segmen pemerintah yang pernah lapor gratifikasi," ujarnya.

Menurutnya, gratifikasi dianggap sebagai hal kecil namun memberikan dampak besar yang sangat merugikan. "Gratifikasi juga sering diberikan secara tidak langsung dan menyasar kepada anggota keluarga," kata Indra.

Namun demikian, menurut Indra terdapat gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dijelaskan pada Peraturan KPK RI No. 2/2019. "Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan secara garis besar yang tidak memiliki konflik kepentingan sebagaimana yang telah diatur peraturan KPK RI No.2/2019 seperti pemberian keluarga, hadiah kejuaraan, hadiah undian, penghargaan, dan lainnya," jelasnya.

Lebih lanjut Indra mengatakan bahwa tidak sepantasnya pegawai negeri atau pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan. Seseorang pegawai atau pejabat tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi haknya dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab dan kewajibannya. "Karena senilai uang yang kita terima, sebesar itu pula harga diri kita dimata pemberi gratifikasi," tambahnya.

Sementara itu Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih mengatakan bahwa untuk memperkuat pencegahan gratifikasi di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian PANRB telah diterbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 17/2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan instansi pemerintah. "Peraturan ini diterbitkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan dan tindakan administrasi, serta menjaga integritas birokrasi," jelasnya.

Sri Rejeki juga mengatakan sosialisasi yang digelar bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seluruh pegawai, dan rekanan penyedia barang dan jasa di lingkup Kementerian PANRB tersebut untuk pengingat dan menambah wawasan terkait gratifikasi. "Sosialisasi ini sebagai reminder. Agar kita bisa lebih paham dan mengetahui modus baru gratifikasi seperti apa. Jangan sampai ketidakpahaman terkait gratifikasi ini bisa memicu suatu permasalah secara individu maupun organisasi," tambahnya. 

Tidak hanya sebagai Katalis Pertumbuhan Ekonomi, Kawasan Rebana Diharapkan Mampu Menjadi Mesin Baru Pembangunan Nasional

Jakarta, 18 Juni 2025

Kawasan Rebana yang terdiri dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Subang, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Cirebon, Kuningan, dan juga Kota Cirebon telah ditetapkan sebagai klaster industri dan metropolitan baru. Kawasan Rebana juga didukung dengan infrastruktur strategis nasional seperti Pelabuhan Internasional Patimban, Bandara Kertajati, jaringan jalan tol, dan kawasan industri melalui 13 Kawasan Peruntukan Industri.

Kawasan ini mencakup sekitar 20% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat dan dihuni oleh hampir 10 juta jiwa dengan kontribusi ekonomi sebesar 19% terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat.

“Dalam visi menuju Indonesia Emas 2045, Kawasan Rebana ini diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bagi Jawa Barat tetapi juga sebagai mesin baru pembangunan nasional,” kata Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin ketika membuka The 2th Joint Coordinating Committee (JCC) Meeting Project for Rebana Area Development which is related to Patimban International Port di Jakarta, Selasa (17/06).

Pelaksanaan Project for Rebana Area Development which is related to Patimban International Port diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi dengan memajukan pengembangan industri dan infrastruktur di Kawasan Rebana, khususnya yang ada di sekitar Pelabuhan Internasional Patimban, melalui penguatan struktur dan kapasitas pelaksanaan Badan Pengelola Kawasan Rebana dan lembaga terkait lainnya.

“Adapun output yang diharapkan dapat dihasilkan melalui program ini, antara lain output pertama yakni peninjauan kembali dan pemutakhiran Rencana Induk (Masterplan) Pengembangan Kawasan Rebana dan pemilihan proyek-proyek prioritas. Lalu output kedua, penguatan sistem untuk mendukung implementasi proyek-proyek prioritas pada Kawasan Rebana. Dan juga output ketiga adalah penyusunan rencana detail pada proyek-proyek prioritas di Kawasan Rebana,” jelas Deputi Rudy.

Pemerintah mendukung percepatan pembangunan Kawasan Rebana ini melalui berbagai kebijakan, termasuk melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, serta pengintegrasian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) ke dalam Kawasan Rebana, seperti Bendungan Cipanas, Bendungan Jatigede, Pelabuhan Patimban, Bandara Udara Kertajati, Tol Cisumdawu, Kawasan Industri Patimban, dan sebagainya.

“Di antara PSN tersebut, Pelabuhan Internasional Patimban merupakan capaian yang patut diapresiasi, dengan pembangunan tahap kedua yang masih berjalan dan kapasitas operasionalnya yang diharapkan mampu mendorong aktivitas ekspor-impor, relokasi industri, dan menciptakan rantai logistik baru, yang akan bermanfaat tidak hanya bagi Kawasan Rebana, tetapi juga untuk seluruh Indonesia,” ungkap Deputi Rudy.

Dalam pertemuan JCC kedua ini, juga dibahas sejumlah agenda seperti penyepakatan struktur keanggotaan JCC dan EC, penyampaian progres pengembangan Kawasan Rebana yang kini tengah bergerak melalui pendekatan pembangunan terintegrasi berbasis zonasi sektor unggulan dan penyampaian progres penyusunan kajian Masterplan oleh JICA yang akan menjadi peta jalan strategis pembangunan jangka panjang. Selain itu juga dilakukan pembahasan terkait isu-isu strategis lainnya yang membutuhkan sinergi dan solusi bersama.

“Mari kita manfaatkan pertemuan ini sebaik-baiknya untuk mengoptimalkan koordinasi, dan memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta mitra internasional seperti JICA guna mendukung Rebana Metropolitan yang sejahtera, berdaya saing global, dan berkelanjutan sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045 melalui misi Asta Cita,” pungkas Deputi Rudy.

Turut hadir dalam acara ini diantaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nazib Faizal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Sumasna, Senior Representative of the JICA Indonesia Office Kazuyuki Kakuda, perwakilan Anggota JCC dari K/L, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kawasan Rebana, serta Tim Ahli dari PT OCG.

Wamenhan RI: Tertib Administrasi BMN Kunci Peningkatan Kinerja Kemhan dan TNI

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto didampingi Sekjen Kemhan dan Irjen Kemhan membuka kegiatan Entry Meeting Satgas Penatausahaan Pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI Tahun 2025 di ruang rapat Itjen Kementerian Pertahanan, Selasa (17/6/2025).

Dalam sambutannya, Wamenhan menekankan bahwa penatausahaan pemanfaatan BMN memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kinerja Kemhan dan TNI. Menurutnya, kualitas kinerja sebuah instansi pemerintah sangat bergantung pada tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan yang tertib dan transparan, termasuk dalam pengelolaan administrasi pemanfaatan barang milik negara.

“Saat ini, pertanggungjawaban atas barang milik negara menjadi semakin penting bagi pemerintah, termasuk Kemhan dan TNI. Oleh karena itu, kami terus berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas, khususnya dalam hal pelaporan keuangan,” ujar Wamenhan.

Lebih lanjut, Wamenhan menegaskan bahwa penatausahaan BMN bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan tanggung jawab besar dalam mencatat, melaporkan, dan mengamankan seluruh aset negara yang berada di lingkungan Kemhan dan TNI, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menutup arahannya, Wamenhan menyampaikan harapan agar seluruh jajaran unit organisasi di Kemhan dan TNI terus menjaga dan meningkatkan akuntabilitas, terutama dalam hal pelaporan keuangan serta administrasi pemanfaatan BMN secara tertib dan profesional.

Kegiatan Entry Meeting ini turut dihadiri oleh para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemhan, perwakilan dari Kementerian Keuangan, serta pejabat dari Mabes TNI dan Mabes Angkatan. 

Menteri PANRB Dorong ASN Muda Jadi Motor Penggerak Perubahan

JAKARTA – Dalam upaya mendorong transformasi birokrasi diperlukan sosok-sosok abdi muda yang bukan hanya cerdas secara akademik, tapi juga tangguh, inovatif, dan membawa semangat perubahan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat menutup Orientasi Wawasan dan Tugas bagi 53 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian PANRB, di Jakarta, Senin (16/06/2025).

“ASN muda juga harus menjadi motor penggerak, bukan sekadar roda penggerak birokrasi,” kata Menteri Rini.

Menteri Rini menyampaikan bahwa kehadiran ASN muda sebagai motor penggerak transformasi birokrasi diperlukan karena kondisi birokrasi saat ini masih memerlukan perbaikan di beberapa sektor. Tantangan utama birokrasi Indonesia saat ini dan ke depan, mencakup transformasi menyeluruh terhadap pola pikir dan budaya kerja birokrasi menjadi lebih adaptif, lincah, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

“Untuk menciptakan perubahan dan hasil kerja yang bermakna, kita perlu membangun pola pikir yang adaptif, sistemik, dan berorientasi pada dampak. Tiga mindset ini adalah fondasi penting untuk menghadapi tantangan masa depan dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi dan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya ASN bukanlah robot, namun merupakan manusia yang dituntut untuk menyalurkan ide kreatif dan berdampak bagi masyarakat tanpa menyimpang dari aturan birokrasi. “Kita ini bukan robot. Tapi sebagai manusia tentunya kita ingin bekerja dan mempunyai arti. Di dunia birokrasi itu kita sering harus mengikuti aturan tetapi bukan berarti kita tidak bisa lincah atau kreatif dan berdampak. Kenapa, karena kalian bukan PNS biasa. Kalian adalah generasi yang bikin birokrasi enggak membosankan,” jelasnya.

Lebih lanjut Menteri Rini menyampaikan bahwa ASN adalah inovator yang senantiasa mencari dan menawarkan solusi cerdas. Selain itu ASN juga berperan sebagai katalisator yang mendorong perubahan budaya kerja di instansi. Pada saat yang sama, ASN juga menjadi eksekutor yang menjalankan kebijakan secara tepat dan cepat.

Terlebih saat ini Kementerian PANRB bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan merupakan bagian dari Strategic Triangle yang menjadi fondasi pengelolaan pemerintahan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berdampak. “Sebagai Chief Operating Officer (COO), Kementerian PANRB mengawal penyederhanaan birokrasi, transformasi layanan publik, dan peningkatan kinerja aparatur,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut Menteri Rini juga menaruh harapan besar pada 53 CPNS yang baru bergabung dengan Kementerian PANRB untuk mengemban amanah dengan sebaik mungkin. “Sebagai bagian dari penggerak reformasi birokrasi, perjalanan yang kalian mulai hari ini adalah langkah awal dari pengabdian panjang kepada bangsa dan negara. Kita tidak bekerja untuk hari ini, tapi membangun birokrasi masa depan,” pungkasnya.

Luncurkan Program Belanja Nasional Holiday Sale, Pemerintah Dongkrak Konsumsi Dalam Negeri

Tangerang Selatan, 13 Juni 2025

Masuki kuartal kedua tahun 2025, Pemerintah telah menggulirkan 5 Paket Stimulus Ekonomi berupa diskon transportasi, diskon tarif tol, bantuan sosial dan bantuan pangan, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Guliran stimulus ini diharapkan mampu turut menopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan konsumsi domestik.

“Kalau kita lihat di Triwulan pertama, komponen konsumsi rumah tangga masih cukup baik, sebesar 54,53%,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keynote speech dalam acara Launching Program Belanja Nasional Holiday Sale di Tangerang Selatan, Jumat (13/06).

Dalam rangkaian kegiatan Hari Ritel Nasional (HRN) 2025 yang mengusung tema “Retail, Revival Local Roots and Global Moves” tersebut, Menko Airlangga mengapresiasi Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) atas penyelenggaraan Program Belanja Nasional Holiday Sale yang juga mengusung target penjualan mencapai Rp60 triliun. Kegiatan tersebut sejalan dengan program Pemerintah untuk mendorong peningkatan konsumsi domestik melalui pemanfaatan momentum libur sekolah dan memasuki tahun ajaran baru.

Sebelumnya, Pemerintah juga telah meluncurkan program sejenis yakni EPIC Sale dengan nilai transaksi mencapai Rp14,9 triliun serta program Friday Mubarak dan Belanja di Indonesia Aja (BINA) yang berhasil membukukan transaksi lebih dari Rp100 triliun. Capaian ini diharapkan selanjutnya mampu turut memberi dorongan bagi keberhasilan Program Belanja Nasional Holiday Sale.

Lebih lanjut, Menko Airlangga mendorong kolaborasi bersama Pemerintah Daerah, asosiasi, serta Kementerian/Lembaga lain untuk menyelenggarakan program serupa dengan memanfaatkan momentum seperti HUT Republik Indonesia, HUT Daerah, Natal dan Tahun Baru. Sebagai pilot project, pada HUT ke-498 Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkolaborasi dengan para pelaku usaha menyelenggarakan Festival Jakarta Great Sale.

“Indonesia negara besar. Indonesia punya resource yang kuat. Dan Indonesia punya masyarakat yang punya daya beli. Nah, daya beli ini yang harus diperkuat. Jadi antara resource dan daya beli harus kita kaitkan. Jangan sampai resource-nya keluar, daya belinya masih turun. Ini yang harus kita dongkrak,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya yakni Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepada Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Staf Ahli Pembangunan Daerah dan Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, dan sejumlah perwakilan Kementerian/Lembaga serta jajaran pimpinan PT Indomarco Prismatama

Wamenkeu Suahasil: Pemerintah Fokus Jaga Strategi Jangka Menengah-Panjang Ditengah Ketidakpastian Global

Jakarta, 12/6/2025 Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan pentingnya menjaga fokus pada strategi jangka menengah dan panjang di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat saat ini. Hal ini ia sampaikan saat memberikan keynote speech pada forum Kadin Global Economic Outlook 2025 yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), pada Kamis (12/6), di Menara KADIN Jakarta.

 

Kondisi global saat ini ditandai dengan melemahnya semangat multilateralisme dan meningkatnya kebijakan unilateralisme dari sejumlah negara. Situasi ini memaksa banyak negara dan pelaku usaha untuk mengambil keputusan-keputusan jangka pendek. 

 

“Kalau kita ikut dengan gaya dunia yang hanya terpaku pada jangka pendek, maka kita tidak akan ke mana-mana,” ujar Wamenkeu Suahasil.

 

Ia menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo memiliki fokus pada fondasi jangka panjang tersebut, dan menetapkan fondasi pembangunan nasional yang berbasis pada Pasal 33 UUD 1945. Tiga hal utama yang menjadi perhatian adalah pengelolaan kekayaan alam, penguatan sumber daya manusia, dan pengembangan dunia usaha termasuk UMKM dan koperasi. 

 

“Inilah akar dari cara kita menyusun kegiatan ekonomi menuju kemakmuran jangka panjang,” kata Wamenkeu Suahasil.

 

Wamenkeu juga menyoroti delapan arah pembangunan nasional atau Astacita yang kini menjadi acuan kebijakan fiskal. Prioritas tersebut meliputi ketahanan pangan, energi, program makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, penguatan desa dan koperasi, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global. Belanja negara dalam APBN 2025 yang saat ini dialokasikan sebesar Rp3.621 triliun diarahkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas yang juga memiliki multiplier effect kepada perekonomian secara luas tersebut.

 

Menutup paparannya, Wamenkeu Suahasil mengajak seluruh pelaku usaha untuk memperkuat kolaborasi dan mendorong penggunaan produk dalam negeri. “Hanya dengan cara ini kita bisa melipatgandakan multiplier ekonomi nasional,” pungkasnya.

Presiden Prabowo Didampingi Menhan Sjafrie Resmikan Indo Defence 2025, Luncurkan Kendaraan Listrik Taktis MV3-EV “Pandu”

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, secara resmi membuka Indo Defence 2025 Expo & Forum di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Utara, Rabu (11/6/2025). Acara yang mengusung tema “Defence Partnerships for Global Peace & Stability”, ini adalah edisi yang ke-10 dan pameran industri pertahanan terbesar di kancah global.

Rangkaian pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, dilanjutkan dengan pembacaan doa dan laporan kesiapan Indo Defence 2025 oleh Menteri Pertahanan RI.

Menhan Sjafrie menyampaikan bahwa Indo Defence yang dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai 14 juni 2025, diikuti oleh 1.180 peserta ekshibisi, dengan konfirmasi kehadiran dari 42 negara sahabat melalui 659 perusahaan asing dan 521 produsen dari dalam negeri.

“Secara khusus dilaporkan kepada bapak Presiden, dalam Indo Defence banyak produksi yang mulai diawaki oleh generasi putra putri anak bangsa yang memiliki semangat nasional teknokrat Indonesia. Ini menunjukkan era kebangkitan generasi teknokrat modern di Indonesia,” ujar Menhan Sjafrie.

“Kami laporkan bahwa kadet mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan telah tampil meraih medali emas dalam ajang lomba Korea International pada tahun 2024 dengan proyek inovatif di Korea baru-baru ini,” tambah Menhan Sjafrie.

Selanjutnya, Presiden RI menyampaikan sambutannya, di hadapan seluruh tamu undangan. Presiden Republik Indonesia menyampaikan apresiasi atas kehormatan yang diberikan kepadanya untuk membuka pameran Indo Defence yang bertujuan memberikan ruang kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara industri pertahanan dalam negeri, industri pertahanan negara-negara sahabat, serta dunia akademisi di Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur- unsur pimpinan, baik dari kalangan politik maupun kemasyarakatan, serta generasi muda Indonesia.

Usai memberikan sambutan, Presiden RI didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Menteri Pertahanan untuk melakukan pemindaian tangan atau hand scanning menggunakan teknologi inovatif Hand Gesture for Detonate Bomb karya kadet mahasiswa Fakultas Teknik dan Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan RI. Teknologi tersebut telah meraih medali emas pada ajang World Invention Competition and Exhibition (WICE) di Malaysia dan Seoul International Invention Fair (SIIF) di Korea Selatan tahun 2024.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan peresmian Indo Defence 2025 Expo dan Forum yang ditandai dengan peluncuran kendaraan taktis listrik MV3-EV produksi PT Pindad. Peluncuran kendaraan MV3-EV dilaksanakan secara simbolis melalui penandatanganan plat dan pemberian nama kendaraan oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden memberikan nama “Pandu”—terinspirasi dari tokoh wiracarita Mahabharata yang dikenal sebagai perintis atau pemimpin pertama—dengan harapan dapat menjadi pelopor pengembangan kendaraan listrik nasional di masa mendatang.

Peluncuran kendaraan ini menegaskan komitmen PT Pindad sebagai industri pertahanan yang terus berinovasi dan berbasis teknologi hijau yang ramah lingkungan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan peninjauan stan pameran industri pertahanan oleh Presiden RI didampingi Menhan RI, di antaranya Rosoboronexport-Rusia, Turkish Aerospace-Turkiye, United Arab Emirates Pavilion, China North Industries Corporation (Norinco), Krauss-Maffei Wegmann dan Nexter Defense Systems (KNDS) dan melintasi stan DEFEND ID, Dassault Aviation-Rafale, Boeing-USA, Pindad, serta Infoglobal.

Selanjutnya sebagai penutup, Presiden Prabowo bersama Menhan Sjafrie menyaksikan penandatanganan 27 kontrak bersama dengan para penyedia barang dan jasa pertahanan yang merupakan BUMN dan BUMS kebanggaan nasional, serta pengembangan (upgrading) 20 Rumah Sakit TNI.

Penandatanganan 27 Kontrak ini bernilai 33 triliun rupiah dan untuk kontrak dengan industri pertahanan dalam negeri mulai tahun 2020 sampai dengan Juni 2025 berjumlah 792 kontrak, dengan nilai 230 triliun rupiah.

Penandatanganan kontrak bersama ini merupakan wujud nyata komitmen dari Kementerian Pertahanan yang telah melaksanakan tugasnya sebagai pembangunan kekuatan pertahanan, komitmen kuat dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta efektivitas belanja pertahanan sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Turut hadir dalam pembukaan peresmian Indo Defence diantaranya Wakil Presiden RI Ke-6 Try Sutrisno, Ketua MPR RI Ketua DPD RI, para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua BPK RI dan para Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri dan Para Kepala Staf Angkatan, serta para Menteri Pertahanan dan Ketua Delegasi negara sahabat.

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) pada tiap pemerintah daerah di Indonesia. Direncanakan, Menteri PANRB akan meresmikan MPP pada 13 daerah besok, Rabu, 11 Juni 2025. “Sebanyak 13 pemerintah daerah besok akan resmi memiliki MPP sebagai tempat terpadu bagi masyarakat untuk mengurus berbagai layanan perizinan, administrasi, dan nonadminisrasi,” jelas Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru di Jakarta, Selasa (10/5/2025). 13 MPP yang akan diresmikan tersebut tersebar pada 12 provinsi. Peresmian ini akan menambah jumlah MPP yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia yang saat ini berjumlah 272 MPP menjadi 285 MPP.

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) pada tiap pemerintah daerah di Indonesia. Direncanakan, Menteri PANRB akan meresmikan MPP pada 13 daerah besok, Rabu, 11 Juni 2025.

“Sebanyak 13 pemerintah daerah besok akan resmi memiliki MPP sebagai tempat terpadu bagi masyarakat untuk mengurus berbagai layanan perizinan, administrasi, dan nonadminisrasi,” jelas Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru di Jakarta, Selasa (10/5/2025).

13 MPP yang akan diresmikan tersebut tersebar pada 12 provinsi. Peresmian ini akan menambah jumlah MPP yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia yang saat ini berjumlah 272 MPP menjadi 285 MPP.

Deputi Otok menyampaikan bahwa peresmian MPP kali ini akan berlangsung secara daring. Usai peresmian, Menteri Rini juga dijadwalkan untuk menyapa 13 daerah sembari melihat kondisi di tiap-tiap MPP.

Ke-13 MPP yang akan diresmikan tersebut berlokasi di Kabupaten Nagan Raya (Aceh); Kabupaten Lima Puluh Kota (Sumatra Barat); Kabupaten Natuna (Kepulauan Riau); Kabupaten Ogan Ilir (Sumatra Selatan); Kabupaten Belitung Timur (Bangka Belitung); dan Kabupaten Lampung Timur (Lampung).

Selain itu, Kabupaten Garut (Jawa Barat); Kota Blitar (Jawa Timur); Kabupaten Bengkayang (Kalimantan Barat); Kabupaten Barito Selatan (Kalimantan Tengah); Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kalimantan Selatan); serta Kabupaten Banggai Laut (Sulawesi Tengah) juga akan memiliki MPP usai diresmikan besok hari.

MPP sebagai tempat terpadu bukan saja menyediakan pelayanan, namun juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang nyaman bagi masyarakat. Fasilitas yang tersedia diantaranya ruang tunggu, tempat bermain anak, ruang laktasi, musala, pusat ATM, pojok baca, hingga balai nikah.

Deputi Otok juga mengatakan bahwa kehadiran MPP dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. “Peresmian 13 MPP yang akan dilakukan esok hari diharapkan dapat memacu daerah lainnya untuk segera merampungkan pembangunan MPP sehingga kehadiran MPP di tiap daerah dapat segera terlaksana,” pungkas Otok.

Masyarakat juga dapat menyaksikan kegiatan tersebut secara langsung melalui kanal YouTube Kementerian PANRB pada pukul 13.30 WIB.

Menhan Dampingi Presiden, SPPI Ujung Tombak Pembangunan Nasional

Bogor – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dr. Ir. Dadan Hindayana mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, dalam acara Pengarahan kepada Peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch-3 yang berlangsung di Universitas Pertahanan, Rabu (4/6/2025). Acara ini menandai komitmen serius pemerintah dalam mencetak generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan kompeten sebagai motor penggerak pembangunan nasional.

Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch-3 dimulai sejak 14 April 2025 dan akan berakhir pada pertengahan Juli 2025. Program intensif ini meliputi pendidikan dasar militer dan pelatihan manajerial. Lebih dari tiga puluh ribu siswa mengikuti program ini.

Acara diawali dengan sambutan dari Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Dr. Anton Nugroho. Dalam pidatonya, Dr. Anton Nugroho menyampaikan kehormatan besar atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kampus Unhan, yang menjadi penyemangat dalam mencetak generasi muda unggul.

Rektor Unhan menegaskan bahwa program SPPI adalah tonggak sejarah komitmen Kementerian Pertahanan dalam membentuk generasi muda tidak hanya sebagai komponen cadangan kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan bangsa di bidang gizi, pertanian, manajemen pangan, dan pemberdayaan masyarakat desa. SPPI diharapkan dapat mendukung pertahanan negara, menggerakkan ekonomi masyarakat lokal, dan mengatasi persoalan stunting dan gizi buruk.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam arahannya menyampaikan pentingnya program SPPI dan menekankan bahwa para peserta SPPI adalah anak-anak muda Indonesia yang akan menjadi ujung tombak pemerintah dalam menggerakkan pembangunan nasional, khususnya di daerah-daerah terpencil.

Program makan bergizi gratis, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah, disebut Presiden sebagai solusi strategis untuk mengatasi masalah stunting dan gizi buruk di Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk anak-anak sekolah, tetapi juga ibu hamil, dengan harapan dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Di akhir pengarahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan kepada para peserta SPPI untuk senantiasa menjaga semangat, saling mengisi, mendorong, dan memperkuat cinta Tanah Air. Ditegaskan bahwa bangsa ini membutuhkan putra-putri patriotik yang rela berkorban demi kemajuan Indonesia.