Optimalkan Pengendalian Inflasi, TPIP dan TPID Wilayah Bali-Nusra Perkuat Sinergi Tingkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian

Jakarta, 27 Mei 2025

Di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global, antara lain disebabkan oleh fragmentasi geoekonomi, lonjakan harga akibat ketegangan geopolitik, serta kebijakan proteksionisme pemerintahan baru AS pasca Presiden Trump mengumumkan kebijakan tarifnya, perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat sebesar 4,87% (yoy) pada Q1-2025. Hal tersebut didukung oleh realisasi inflasi yang terjaga rendah dan stabil pada rentang target sasaran nasional 2,5±1%, yaitu sebesar 1,95% (yoy) pada April 2025.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai tantangan yang muncul, Pemerintah melakukan perumusan strategi dan langkah konkret melalui Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Bali - Nusa Tenggara (BaliNusra) yang diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Bali. Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia melihat pentingnya sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas inflasi pangan sesuai dengan kesepakatan HLM ТРІР 2025 pada kisaran 3,0-5,0%.

"Di tengah berbagai tantangan saat ini, penting untuk menjaga inflasi volatile food tetap terkendali. Upaya menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga perlu dilakukan melalui perluasan KAD, peningkatan peran BUMD sebagai offtaker dan juga optimalisasi Sistem Resi Gudang. Pengendalian inflasi juga perlu memperhatikan daya beli masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan dalam rapat koordinasi tersebut.

Tingkat inflasi April 2025 dipengaruhi oleh normalisasi tarif listrik pasca berakhirnya program diskon tarif sebesar 50%, meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan dan kenaikan harga emas perhiasan. Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat diikuti tingkat inflasi yang stabil dan terkendali dengan menjalankan bauran kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil yang didukung strategi kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Tingkat inflasi di Indonesia utamanya dipengaruhi oleh komponen harga bergejolak (volatile food) sehingga pengendalian inflasi pangan menjadi sangat penting. Namun demikian, pengendalian inflasi pangan mempunyai sejumlah tantangan, seperti meningkatnya alih fungsi lahan pertanian, dinamika cuaca ekstrim, regenerasi petani, rendahnya akses pembiayaan petani dan nelayan, serta belum terintegrasinya data pangan secara menyeluruh.

Pada Rapat Koordinasi tersebut disepakati beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk pengendalian inflasi pangan, di antaranya yakni penguatan implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), peningkatan partisipasi generasi muda (petani milenial), peningkatan produktivitas pertanian melalui fasilitas pembiayaan KUR Alsintan, peningkatan kapasitas BUMD/BUMDes, optimalisasi pelabuhan dan pelayaran perintis antar pulau, serta mendorong integrasi data pangan seluruh provinsi se-Bali-Nusra.

Lebih lanjut, pada hari yang sama, dilaksanakan kunjungan ke salah satu pelaku usaha yang memanfaatkan pembiayaan Kredit Alsintan, yaitu PT Sari Galih Mesari di Kabupaten Bangli. Usaha debitur bergerak di bidang Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras yang pada awalnya menggunakan mesin Rice Milling Unit (RMU) sederhana. Melalui Kredit Alsintan, debitur dapat membeli mesin RMU lengkap sehingga dapat memproduksi lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat tanpa terkendala cuaca, juga dapat memproduksi beras premium yang memiliki harga jual lebih tinggi. Rencana debitur ke depannya yaitu melakukan kerja sama dengan Bulog dan kelompok tani di area sekitar.

PT Sari Galih Mesari ini menjadi salah satu contoh pemanfaatan dukungan pembiayaan dalam peningkatan produktivitas pertanian. Hal ini sejalan dengan langkah strategis dalam pengendalian inflasi pangan. Ke depannya, diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang dapat memanfaatkan dukungan pembiayaan sehingga dapat mengembangkan usahanya dan turut berkontribusi dalam upaya pengendalian inflasi pangan.

Dalam rangkaian kegiatan di Bali, Pemerintah juga melaksanakan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pada GNPIP tersebut dilaksanakan pencanangan sinergi/komitmen pengendalian inflasi oleh TPIP dan TPID di wilayah Bali-Nusra, antara lain melalui komitmen sinergi Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara gapoktan dan SPPG, pasokan pangan perumda dan industri pariwisata, komitmen program peningkatan luas tambah tanam (LTT), serta pemberian bantuan untuk peningkatan produktivitas pertanian.

Turut hadir dalam rangkaian Rapat Koordinasi dan GNPIP tersebut antara lain Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Asisten Deputi Kementerian Pariwisata, Direktur Badan Gizi Nasional, Direktur Badan Pangan Nasional, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kepala Biro Perekonomian NTT, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Kementerian Pertanian, Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-Bali-Nusra, dan perwakilan TPID se-Bali-Nusra.

Menhan Sjafrie Ingatkan Pentingnya Sejarah dalam Pembekalan SPPI di Malang

Malang – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke Dodikjur Rindam V/Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur. Senin (26/5/2025).

Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau dan memberikan pembekalan terhadap para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang saat ini telah mengikuti pelatihan bela negara selama kurun waktu tiga bulan.

Saat memberikan arahan kepada para SPPI, Menhan Sjafrie menyatakan bahwa para peserta akan dibekali etos kerja dan kedisiplinan, serta kemampuan bela negara, bukan untuk dijadikan prajurit TNI, melainkan sebagai komponen cadangan yang dipersiapkan apabila negara memerlukan, baik dalam mendukung pembangunan nasional maupun menjaga kedaulatan negara bersama TNI.

Lebih lanjut, Menhan berpesan agar para SPPI tidak melupakan sejarah, karena sejarah merupakan sarana untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki peradaban.

Sementara itu Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin yang turut mendampingi Menhan, mengapresiasi perhatian Menhan terhadap pembangunan kekuatan pertahanan negara saat ini. Bahkan, Pangdam berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelatihan yang saat ini dijalani oleh para SPPI saat ini. “Kami siap melatih, membina, dan mendampingi para anggota SPPI agar mereka mampu menjadi bagian penting dalam sistem pertahanan negara,” ujar Pangdam V/Brawijaya.

Sebagai bentuk perhatian terhadap kesiapan dan kenyamanan peserta pelatihan, Menhan bersama Pangdam dan sejumlah Perwira TNI AD meninjau langsung berbagai fasilitas di Rindam, mulai dari barak, ruang makan, kamar mandi, hingga dapur lapangan.

Hadiri Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Keuangan, Menko Airlangga: Implementasi Coretax yang Lebih Baik untuk Mendorong Kenaikan Rasio Pajak

Jakarta, 23 Mei 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada hari Jumat (23/05) berkesempatan untuk turut menghadiri pelantikan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satu pejabat yang dilantik yakni Bimo Wijayanto yang menggantikan Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak. Bimo Wijayanto sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Lebih lanjut, Bimo Wijayanto pernah menduduki posisi sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Maritim dan Investasi pada periode September 2020 hingga Desember 2024. Pengalaman Bimo Wijayanto di pemerintahan juga mencakup peran sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP) pada 2016-2020 sebagai Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan, dan juga Deputi Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis. Bimo Wijayanto sebelumnya juga pernah berkarir di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2014-2015 sebagai Analis Senior di Center for Tax Analysis (CTA).

“Pak Bimo itu sudah berpengalaman karena pernah di Pajak, pernah di Kemenko Marinves, kemudian juga di KSP pernah, dan juga beliau terakhir di kantor Menko. Dari segi pendidikan juga baik, dari Universitas Gajah Mada, kemudian juga dari Australia, dan relatif berusia muda,” ungkap Menko Airlangga seusai pelantikan tersebut.

Menko Airlangga juga berharap sebagai Dirjen Pajak yang baru, Bimo Wijayanto dapat mendorong kenaikan rasio pajak. Karena kenaikan rasio pajak merupakan salah satu target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu caranya yakni melalui implementasi Coretax dengan lebih baik, sehingga akan mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pembayaran pajaknya.

“Tentu saya berharap beban yang dibebankan, terutama untuk menaikkan rasio pajak itu bisa dikerjakan, tetapi tentu teamwork yang seperti tadi disampaikan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, kerja sama itu penting, sehingga organisasi menjadi penting dan menjaga kerja sama, baik horizontal maupun vertikal,” jelas Menko Airlangga.

Selain melantik Direktur Jenderal Pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada kesempatan tersebut juga melantik 21 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lainnya. Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak diharapkan oleh pimpinan negara agar mampu meningkatkan rasio pajak, memperbaiki pelayanan kepada wajib pajak, mempertinggi tingkat kepastian mengenai perpajakan, serta menjaga transparansi dan tata kelola perpajakan. Selain itu, Menkeu Sri Mulyani juga menekankan perbaikan sistem Coretax agar mampu memudahkan pelayanan kepada wajib pajak dan juga memastikan keandalan dari sistem itu sendiri.

Turut hadir dalam acara ini yakni antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Intelijen Negara, Ketua Komisi XI DPR, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan DPD RI, Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Kemenko Perekonomian, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian.

Menteri Rini: Transformasi Digital Pemerintah Melalui AI, Peluang Dorong Inovasi dan Efisiensi dalam Layanan Publik

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan sebagai bagian dari upaya mengembangkan pemerintah digital, penerapan kecerdasan buatan (AI) di sektor pemerintah dapat menjadi komponen penting yang mendukung inovasi dan efisiensi dalam layanan publik. Namun, penguatan tata kelola dibutuhkan untuk memastikan penerapan AI berdampak positif bagi masyarakat.

"Penguatan tata kelola data dilakukan tidak hanya untuk memungkinkan transformasi pemerintah digital yang efektif, tetapi juga untuk memastikan fondasi yang kuat dan bertanggung jawab untuk penerapan AI. Upaya ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk membina ekosistem tata kelola yang koheren dengan data dan teknologi yang secara optimal melayani warga negaranya," ungkap Rini saat memberikan sambutan dalam acara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Innovative, Digital and Open Government (INDIGO) Network in Southeast Asia 2025, di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Seiring dengan upaya memajukan penggunaan AI dalam pemerintah dengan landasan pemerintah digital dan tata kelola data, Indonesia menyambut baik kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan kemitraan strategis dengan para pemangku kepentingan internasional untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan memastikan penerapan AI yang bertanggung jawab dan berdampak.

"Pemerintah Indonesia menantikan diskusi yang mendalam, saling bertukar pengalaman, dan kolaborasi yang lebih erat saat kita bersama-sama mengembangkan kemajuan teknologi, khususnya dalam pemerintah dengan AI," imbuhnya

Dalam kesempatan yang sama, Director Digital Government Co-operation Division Ministry of the Interior and Safety (MOIS) Korea Park Byung Joon menyampaikan tidak ada pilihan bagi pemerintah selain melakukan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya dengan penggunaan AI. "AI merupakan inti transformasi digital agar kebijakan publik efisien dan terpersonalisasi dengan kebutuhan masyarakat. AI juga mendorong pemerintah yang transparan dan inklusif," terangnya.

Sesuai dengan tema yang diusung yaitu 'Governing with AI: Advancing good governance through AI implementation in the public sector' Joon kemudian berharap bahwa forum ini dapat menjadi ajang berbagi praktik baik penerapan AI dalam pemerintah antara negara di Asia Tenggara.

Sebagai informasi, Kementerian PANRB telah bekerja sama dengan OECD melalui INDIGO Division dan OECD Korea Policy Centre (KPC) menyelenggarakan OECD INDIGO Network in Southeast Asia 2025. Kolaborasi tersebut dilakukan dalam rangka penguatan kerja sama internasional dan peran aktif Indonesia di bidang pemerintah digital, inovasi sektor publik, dan keterbukaan pemerintah. Forum ini diikuti oleh delegasi Indonesia, perwakilan dari negara-negara anggota ASEAN, negara-negara anggota OECD, dan perwakilan OECD.

OECD INDIGO Network in Southeast Asia 2025 merupakan bagian dari Program Regional Asia Tenggara OECD (SEARP), yang mendukung mekanisme pertukaran pengetahuan Global E-Leaders Initiative (GELI) yang menjadi forum strategis untuk mempertemukan para pemimpin senior di bidang transformasi digital pemerintah dari negara-negara Asia Tenggara dan negara-negara anggota OECD. Para peserta dapat berbagi praktik baik dan memperkuat tata kelola digital, khususnya dalam penggunaan AI di sektor publik

Sekjen Kemhan Pimpin Rapat Pembahasan MoU antara Kemhan dan BPOM RI untuk Penguatan Ketahanan Nasional di Bidang Obat dan Makanan

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo memimpin rapat bersama jajaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) guna membahas implementasi Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding/MoU) antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dr. Taruna Ikrar. Rapat berlangsung di ruang rapat Sisinfohaneg Kemhan, Jakarta, pada hari Rabu (21/5/2025).

MoU tersebut bertajuk “Penguatan Ketahanan Nasional di Bidang Obat dan Makanan”. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi strategis antara Kemhan dan BPOM RI dalam menjamin ketahanan kesehatan nasional, khususnya di sektor obat dan makanan, sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan negara.

Kesepakatan ini mencakup dukungan percepatan sertifikasi fasilitas produksi dan izin edar obat serta makanan, pengawasan ketat terhadap produk obat dan makanan, dukungan program Makan Bergizi Gratis, peningkatan kompetensi SDM termasuk pendidikan dan teknologi di bidang obat dan makanan, pengembangan obat bahan alam dalam peningkatan pelayanan kesehatan tradisional, pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pertukaran data dan informasi dalam meningkatkan ketahanan kesehatan di bidang obat dan makanan, serta kerja sama lain yang disepakati oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional, khususnya di bidang kesehatan dan sebagai wujud nyata dari upaya pembangunan pertahanan negara secara holistik, mengingat kesehatan masyarakat adalah fondasi ketahanan nasional.

Dengan adanya MoU ini, Kemhan dan BPOM RI berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga ketahanan kesehatan bangsa, sekaligus mendukung kebijakan strategis pemerintah di bidang pertahanan dan kesejahteraan masyarakat.

Menko Airlangga Undang Pebisnis Thailand untuk Kuatkan Kemitraan Strategis Indonesia–Thailand

Jakarta, 20 Mei 2025

Rencana penerapan tarif resiprokal di bawah kebijakan perdagangan Presiden Trump telah menimbulkan tantangan global yang signifikan. Akibatnya, negara-negara di seluruh dunia perlu mengevaluasi kembali strategi perdagangan mereka dan beradaptasi dengan lanskap ekonomi yang bergeser. Menghadapi dinamika tersebut, Indonesia telah melakukan langkah-langkah proaktif dengan menjalin komunikasi perdagangan dengan Amerika Serikat dan sejumlah negara partner dagang utama Indonesia lainnya.

“Indonesia secara proaktif terlibat dengan Amerika Serikat untuk memulai negosiasi perdagangan. Upaya-upaya ini mencerminkan komitmen kami untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus berkontribusi pada sistem perdagangan internasional yang stabil dan berbasis aturan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mewakili Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyampaikan keynote speech pada the CEO Forum with Thailand Businesses di Bangkok, Thailand, pada Senin (19/05).

Seiring dengan perdagangan global yang semakin tidak dapat diprediksi, Indonesia telah mempercepat upaya untuk mereformasi kebijakan perdagangan dan investasi, merelaksasi peraturan, dan memperkuat hubungan bilateral. Langkah-langkah tersebut diharapkan akan membantu terciptanya momentum baru bagi kerja sama perdagangan dan investasi yang lebih mendalam, khususnya dengan mitra utama seperti Thailand.

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Thailand menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2024, ekspor Indonesia ke Thailand mencapai sekitar USD7,7 miliar dengan komoditas utama seperti batu bara, suku cadang otomotif, dan baja. Sementara itu, impor dari Thailand mencapai USD9,7 miliar yang didominasi oleh produk seperti beras, tebu, suku cadang otomotif, dan mesin-mesin. Data tersebut menunjukkan hubungan ekonomi yang saling melengkapi serta komitmen bersama untuk mencapai kemakmuran.

Investasi Thailand di Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan. Dalam periode tahun 2020-2024, investasi Thailand mencapai USD1,06 miliar pada sekitar 1.800 proyek di berbagai sektor yang mencakup mineral non-logam, pertanian, perkebunan, karet, plastik, energi, pergudangan, hingga layanan logistik.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyoroti kekuatan fundamental ekonomi ASEAN. Di tahun 2024, ASEAN mencatat tingkat pertumbuhan sebesar 4,8% yang didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi pada sektor-sektor unggulan seperti kendaraan listrik, pusat data, dan semikonduktor. Total perdagangan barang ASEAN meningkat sekitar 8,9% mencapai USD3.841 miliar, sementara arus masuk investasi asing langsung (FDI) mencapai USD234 miliar. Sektor pariwisata ASEAN juga mengalami ekspansi yang signifikan pada tahun 2024, dengan perkiraan 126,5 juta kedatangan wisatawan mancanegara.

Memasuki tahun 2025, ekspansi ekonomi ASEAN diperkirakan tumbuh 4,7%, di tengah adanya risiko eksternal, termasuk ketidakpastian kebijakan perdagangan AS. Oleh karena itu, Indonesia membuka peluang strategis bagi pelaku usaha Thailand di sektor-sektor unggulan, antara lain yakni hilirisasi sumber daya mineral, ekosistem kendaraan listrik, hingga infrastruktur digital dan data center.

Guna memfasilitasi jalur investasi tersebut, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kemitraan publik-swasta melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menawarkan lingkungan yang kondusif bagi investor Thailand untuk mengoperasikan bisnisnya, serta pengembangan infrastruktur melalui proyek-proyek kolaboratif di bidang transportasi, energi, dan pembangunan perkotaan. Selain itu, Indonesia juga menempatkan keberlanjutan dan inklusivitas sebagai pilar utama dalam strategi ekonomi Indonesia.

“Dengan fundamental ekonomi yang kuat ini, saya mengundang para pebisnis Thailand untuk menjajaki berbagai peluang yang ditawarkan Indonesia dan bergabung dengan kami dalam membentuk masa depan yang sejahtera bagi negara kita dan kawasan ASEAN,” pungkas Menko Airlangga.

Menteri PANRB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Desa PDT

JAKARTA– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Desa PDT) Yandri Susanto di Kantor Kementerian PANRB, Senin (19/5/2025). Pertemuan ini membahas capaian reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Desa PDT.

“Selain membahas capaian reformasi birokrasi, kami juga membahas penguatan kelembagaan serta SDM aparatur di lingkup Kementerian Desa PDT,” jelas Menteri PANRB Rini Widyantini.

Pada pertemuan tersebut, Rini menyampaikan bahwa sehubungan dengan pembentukan Kabinet Merah Putih pada tahun 2024, terjadi transisi kelembagaan Kementerian Negara. Salah satunya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Desa PDTT) yang dilakukan dengan memisahkan tugas, fungsi, dan SDM aparatur transmigrasi ke Kementerian Transmigrasi.

“Sementara itu urusan desa dan pembangunan daerah tertinggal tetap berada di kementerian yang sama,” kata Rini.

Berdasarkan data pembentukan Kementerian Desa PDTT, Kementerian PANRB menilai bahwa kualitas implementasi reformasi birokrasi di Kementerian Desa PDTT tetap sama seperti sebelumnya. Indeks RB tahun 2024 tersebut dapat dijadikan baseline bagi Kementerian Desa PDTT setelah dilakukannya transisi kelembagaan.

“Kami mendukung seluruh upaya serta mengapresiasi atas capaian reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Desa PDTT,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan bahwa kementerian yang dipimpinnya telah melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan capaian indeks reformasi birokrasi. Terbaru, Kementerian Desa PDT melakukan 12 rencana aksi pada tahun 2025.

Rencana aksi tersebut diantaranya yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pendukung makanan bergizi, peningkatan ketahanan pangan lokal desa, desa swasembada energi, desa swasembada air, desa ekspor, pemuda pelopor desa, digitalisasi desa dan desa wisata, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta aksi lainnya.

“Dua belas rencana aksi ini merupakan program reformasi birokrasi tematik Kementerian kami dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo untuk mengurangi kemiskinan ekstrim di Indonesia,” jelasnya.

Dalam pertemuan ini Yandri juga memberikan apresiasi pada Kementerian PANRB yang telah melakukan supervisi dalam rangka peningkatan indeks reformasi dan penguatan tata kelola di lingkup Kementerian Desa PDT. 

Kemhan Gelar Rapat Koordinasi Laporan Kesiapan Indo Defence 2024 Expo & Forum

Jakarta – Kementerian Pertahanan (Kemhan) menggelar rapat koordinasi laporan Kesiapan dan kemajuan masing-masing bidang Indo Defence 2024 Expo & Forum di Aula Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan, Jakarta, Jumat (16/5/2025). Rapat dibuka langsung oleh Plh. Dirjen Potensi Pertahanan (Pothan) Kemhan Laksda TNI Dr. Sri Yanto, M.Si (Han), didampingi oleh Sesditjen Pothan Brigjen TNI Heri Pribadi.

Dalam sambutannya, Laksda TNI Sri Yanto menegaskan pentingnya rapat ini sebagai pelaporan kemajuan dari masing-masing bidang dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Indo Defence 2024.

Rapat ini juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi hal-hal menonjol serta kendala teknis yang memerlukan perhatian dan solusi cepat dari seluruh pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan tersebut, Kasubdit Prokerma Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan Kolonel Kav S. Iskandar memaparkan perkembangan terbaru persiapan Indo Defence 2024 hingga per tanggal 16 Mei 2025.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh BAIS TNI, pejabat Unhan RI, serta para pejabat Eselon I, II, III dan IV di lingkungan Kemhan.

Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat, Menteri PANRB Uraikan Skenario Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan

JAKARTA – Sekolah Rakyat menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Sebagai program gagasan Presiden Prabowo di bawah Kementerian Sosial, Sekolah rakyat diperuntukkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), melalui penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas.

Untuk mendukung keberhasilan program Sekolah Rakyat, perlu dilakukan pemenuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan sesuai Instruksi Presiden No. 8/2025, Kementerian PANRB diberikan mandat untuk memastikan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan dalam program Sekolah Rakyat.

“Menindaklanjuti amanat ini, telah disepakati sejumalah skema pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat, yang disusun melalui hasil rapat antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ungkap Menteri Rini dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Terkait Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Rini mengungkapkan, skema pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang sudah disusun nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebelum nantinya diaplikasikan dalam memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat.

“Kementerian PANRB memastikan bahwa kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat dapat terpenuhi secara optimal, efektif, dan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan skema percepatan pemenuhan kebutuhan guru akan dikawal langsung oleh Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. "Namun skema yang sudah kita bahas dalam rapat koordinasi ini akan kita laporkan terlebih dahulu kepada Bapak Presiden," ujarnya.

Mensos mengungkapkan hingga saat ini sudah terdapat 65 titik di Indonesia yang siap menyelenggarakan program Sekolah Rakyat. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat diharapkan dapat mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya. 

"Jadi insyaallah dengan skema-skema yang sudah dibuat itu kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan guru yang ada utamanya dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat," pungkas Mensos. 

Menhan Sjafrie Menerima Kunjungan Gubernur Lemhannas RI

Jakarta – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Kunjungan ini berlangsung dalam rangka memperkuat arah strategis pertahanan nasional melalui kebijakan sentralisasi pembangunan kekuatan dan logistik pertahanan di bawah koordinasi langsung Presiden, sebagai bagian dari upaya revitalisasi kekuatan nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa pertahanan bukan semata-mata urusan militer, melainkan bagian integral dari kedaulatan negara yang mencakup dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Lemhannas, sebagai lembaga kaderisasi kepemimpinan nasional, turut berkontribusi melalui program pendidikan strategis dan kajian geopolitik guna memperkuat fondasi kebangsaan serta kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan global.

Sinergi antara Kementerian Pertahanan dan Lemhannas mencerminkan komitmen bersama untuk membangun sistem pertahanan negara yang adaptif, modern, dan berorientasi pada solusi nyata demi mewujudkan Indonesia yang tangguh dan berdaulat. 

Terima Penghargaan dari Pemerintah Jepang, Menko Airlangga Tegaskan Kelanjutan Kerja Sama Ekonomi dan Bisnis dengan Jepang

Tokyo, 9 April 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima anugerah Bintang Jasa Musim Semi Tahun 2025 “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star” dari Pemerintah Jepang atas jasa dan kontribusinya dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Jepang dan Indonesia. Anugerah kehormatan dari Pemerintah Jepang ini tak hanya menjadi simbol kuatnya persahabatan Indonesia dan Jepang, namun juga menjadi kado spesial dalam momentum peringatan HUT RI ke-80 pada tahun ini.

Dalam Press Briefing di KBRI Tokyo setelah menerima penghargaan tersebut, Menko Airlangga mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia mempunyai peran cukup penting, yang membuat hubungan kedua negara harus tetap dijaga lebih kuat, sehingga akan menjaga keberlangsungan bisnis yang selama ini sudah berjalan baik.

“Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah mengizinkan saya hadir (di Jepang) untuk menerima penghargaan ini. Tentu kami mengapresiasi dukungan Pemerintah dan stakeholders Jepang dalam berbagai kerja sama dengan Indonesia, terutama sejak 2016 ketika saya menjadi Menteri Perindustrian, sampai dengan 2019 saya menjadi Menko Perekonomian,” kata Menko Airlangga.

Selain kepada Menko Airlangga, penghargaan yang diserahkan langsung oleh Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba itu, diberikan juga kepada Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2009-2014 Marty Natalegawa.

“Tadi (setelahnya) ada pertemuan dengan Kaisar Jepang. Di mana dalam pertemuan itu, Kaisar menyampaikan terima kasih atas kerja sama Jepang dengan negara-negara mitra, karena yang hadir di situ bukan hanya dari Indonesia, tetapi dari berbagai negara di seluruh dunia. Selain itu, Kaisar juga berpesan agar semuanya tetap sehat dan kembali dengan selamat,” papar Menko Airlangga.

Indonesia juga turut aktif dalam inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC) yang diluncurkan oleh Perdana Menteri Jepang periode 2021-2024 Fumio Kishida pada gelaran G20 Tahun 2022 di Indonesia. Salah satu proyek AZEC sudah diluncurkan pada 5 Mei 2025 yakni Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh di Solok, Sumatera Barat. Sementara itu, beberapa proyek yang masih dalam pipeline seperti Proyek Legok Nangka Waste-to-Energy, PLTP Sarulla, serta Proyek Jaringan Transmisi antara Jawa-Sumatera.

“Untuk AZEC, Pemerintah Jepang sudah menyiapkan dana khusus sebesar USD500 juta, dan sekarang Indonesia dan Jepang sudah menyiapkan lebih dari 175 MoU, yang dalam pipeline itu beberapa proyeknya terkait pengurangan emisi menuju Indonesia Net Zero Emission di 2060. Dan, dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Mantan PM Kishida beberapa waktu lalu, patut diapresiasi bahwa Indonesia dan Jepang membuat joint task force, yang kebetulan di Indonesianya dipimpin Kemenko Perekonomian,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam lawatan ke Jepang kali ini, Menko Airlangga bertemu dengan antara lain Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang Muto Yoji, yang mana pada pertemuan itu telah disepakati penguatan kerja sama sektor perdagangan dan investasi, serta didorong juga penyelesaian IJEPA yang sudah diratifikasi Parlemen Jepang dan targetnya di Indonesia akan diselesaikan pada semester II-2025 mendatang.

Kemudian, dengan Chairman Keidanren (Federasi Bisnis Jepang yang beranggotakan 1.542 perwakilan usaha, 106 asosiasi industri, dan organisasi ekonomi regional dari 47 perfektur di Jepang), dan juga dengan President of the Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) Ken Kobayashi.

“Kaidanren terus mendukung posisi Indonesia dalam proses aksesi di OECD maupun CP-TPP. Lalu, dengan JCCI, terdapat beberapa proyek yang sudah berjalan seperti MRT di Jakarta, dan terakhir kemarin baru saja disepakati terkait PLTP Muara Laboh yang menjadi bagian dari AZEC. Potensi kerja sama ke depan terbuka untuk sektor manufaktur, energi terbarukan, dan infrastruktur berkelanjutan,” ucap Menko Airlangga.

Sebagai informasi bahwa sampai 2024, Jepang merupakan investor asing terbesar ke-6 bagi Indonesia, dengan nilai investasi yang mencapai USSD3,46 miliar. Pada triwulan IV-2024, PMA Jepang di Indonesia didominasi oleh sektor kendaraan bermotor dan alat transportasi, transportasi, gudang dan telekomunikasi, industri kimia dan farmasi, industri mesin, elektronik, serta instrumen kedokteran.

“Dalam pertemuan kemarin juga dibahas terkait kondisi geopolitik, yang mana para pengusaha di Jepang juga sama-sama mempunyai keprihatian terhadap disrupsi perekonomian yang sedang terjadi. Nah, Indonesia sendiri merasa bahwa Jepang ini salah satu investor besar, dan trade kedua negara juga terus meningkat, dan mereka berpesan agar kita harus melanjutkan kerja sama yang ada (meskipun) di tengah ketidakpastian ini,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara ini yaitu di antaranya Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Wakil Duta Besar RI untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Maria Renata Hutagalung, Ibu Yanti Airlangga, jajaran staf KBRI Tokyo, dan perwakilan jurnalis dari media yang berbasis di Jepang maupun Indonesia.

Pentingnya Peran Perempuan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

JAKARTA – Upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan aspek penegakan hukum semata, tetapi juga membutuhkan kekuatan budaya integritas yang tumbuh dari dalam birokrasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa perempuan di dalam birokrasi memainkan peranan penting dalam meningkatkan budaya integritas tersebut.

"Disinilah pentingnya peran perempuan. Perempuan bukan hanya penggerak dalam keluarga dan masyarakat, tetapi menjadi fondasi penting dalam menjaga nilai kejujuran, etika, dan integritas di lingkungan kerja, termasuk di pemerintahan," ungkap Menteri Rini dalam acara Sinergi dan Aksi Pencegahan Korupsi di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Pimpinan Tinggi (Pimti) Perempuan Indonesia ini mengusung tema Perempuan Berintegritas, Pilar Utama Anti-Korupsi. Disampaikan, hari ini tidak hanya berbicara perempuan, tetapi tentang kekuatan nilai, keteguhan prinsip, dan keberanian untuk selalu memilih kejujuran.

Menteri Rini menyadari bahwa perempuan saat ini masih menghadapi tantangan berat dalam upaya pencegahan korupsi. Tantangan yang harus diatasi bersama diantaranya budaya permisif terhadap korupsi, keterbatasan literasi anti-korupsi, tekanan politik dan sosial, serta perlunya pendekatan berbasis gender dalam pencegahan korupsi.

Untuk itu, sangat diperlukan komitmen dan upaya konsisten untuk terus mendorong peran perempuan di level pengambil keputusan yang berintegritas tinggi agar dapat menjadi katalis perubahan budaya baik di instansi pemerintah. Dalam meningkatkan peran perempuan pada level pengambilan keputusan, Menteri Rini mengatakan bahwa dalam RPJMN 2025-2029 telah ditetapkan bahwa kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan menjadi prioritas nasional.

Perempuan, Menteri Rini melanjutkan, memiliki kemampuan luar biasa untuk memutus mata rantai korupsi. Berbagai studi membuktikan bahwa organisasi yang dipimpin oleh perempuan, khususnya yang memiliki keterwakilan 30% ke atas dalam posisi strategis, memiliki peluang 12 kali lebih besar untuk mencapai kinerja puncak.

Hal ini dapat terjadi karena perempuan memiliki kemampuan unggul dalam kecerdasan emosional, integritas, empati, dan pengambilan keputusan berbasis etika dan inklusivitas. "Artinya, mendorong perempuan untuk memimpin bukan hanya soal keadilan, tapi juga soal strategi peningkatan kinerja birokrasi dan institusi publik," lanjutnya.

Kasus korupsi sering kali bersifat patriarkal, didominasi oleh laki-laki, sedangkan perempuan kerap dikecualikan. Namun, data menunjukkan bahwa sebanyak 46 persen perempuan di Indonesia menganggap korupsi sebagai sesuatu yang 'normal' dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan ini menjadi alarm bagi kita, khususnya para pemimpin perempuan, bahwa tugas membangun lingkungan sosial yang kuat dan berintegritas. belum selesai. Kondisi ini juga dapat menjadikan perempuan sebagai potensi kekuatan dalam mengganggu kelangsungan praktik korupsi tersebut.

Oleh karena itu, perempuan memiliki peluang besar dalam melakukan pencegahan korupsi. Pemberdayaan perempuan akan berperan pada pencegahan korupsi karena memperlemah struktur dan jaringan korupsi yang sudah lama mengakar.

Kondisi ini membuka ruang lebih besar bagi kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan inklusif. "Selain itu, keterlibatan perempuan dalam posisi strategis antikorupsi bukan semata bentuk komitmen kesetaraan gender, melainkan juga merupakan kebutuhan strategis politik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas," jelasnya.

Dalam arahan Presiden mengenai reformasi birokrasi, salah satu poin yang ditekankan adalah pentingnya pemberantasan korupsi kebocoran anggaran. Kementerian PANRB berperan sentral dalam mendorong birokrasi yang lebih responsif, adaptif, dan bebas dari praktik-praktik korupsi.

Kementerian PANRB terus mendorong terciptanya ekosistem yang memungkinkan perempuan ASN tumbuh, berkembang, dan menjadi pemimpin. Berbagai kebijakan telah ditetapkan, diantaranya fleksibilitas kerja, rekrutmen dan karier ASN tanpa diskriminasi, serta mengintegrasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam budaya kerja ASN. Selain itu, Kementerian PANRB berkomitmen untuk selalu membangun kebijakan yang mendorong lingkungan birokrasi yang inklusif, adil gender, dan bebas dari korupsi.

Rini berharap seminar ini tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga memperkuat komitmen bersama untuk memastikan perempuan mendapatkan ruang yang adil dan setara dalam membangun birokrasi yang bersih dan berdaya saing. Perempuan yang berdaya, terdidik, dan berintegritas tidak saja mampu menolak korupsi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mendorong budaya kerja yang jujur dan transparan.

"Karena masa depan Indonesia yang bersih dan berintegritas bergantung pada keberanian kita semua, termasuk dan terutama para perempuan, untuk berdiri di garis depan dalam perjuangan melawan korupsi. Saya percaya dan optimis bahwa harapan itu bisa kita wujudkan, apabila perempuan-perempuan hebat berada di garis depan perubahan," harap Menteri Rini.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menyampaikan bahwa perempuan yang berdaya memainkan peranan penting dalam mencegah praktik korupsi. Dengan memanfaatkan Ruang Bersama Indonesia sebagai tempat berkolaborasi, dapat menciptakan sebuah ekosistem yang memungkinkan perempuan dapat memaksimalkan potensi dan perannya, serta anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal.

Disampaikan, bukan perempuan yangg diutamakan, melainkan keluarga. Jika perempuan maju, maka keluarga akan maju dimana salah satunya dapat menumbuhkan perilaku antikorupsi dari lingkungan keluarga.

"Kita sama-sama bekerja untuk membangun keluarga. Bukan menyekat ruang, tetapi memberikan akses yang sama untuk bersama-sama mewujudkan hak yang sama dalam membangun negara ini," jelasnya.

Sementara, Kepala BPKP M. Yusuf Ateh yang membuka acara ini mengatakan bahwa perempuan memang memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya budaya dan praktik korupsi. "Saya sepakat bahwa perempuan memang ujung tombak dan menjadi pilar utama dalam membangun budaya antikorupsi. Perlu diperkuat caranya agar peran perempuan lebih baik dalam mencegah dan memberantas korupsi," pungkasnya.

Tetap Resilien di Tengah Ketidakpastian Global, Menko Airlangga Ungkap Langkah Pemerintah Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, 6 Mei 2025

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengawali perundingan dengan Amerika Serikat usai diumumkannya kebijakan tarif resiprokal oleh Presiden Donald Trump. Indonesia tidak hanya menyatakan sikap tetapi juga menyampaikan proposal konkret kepada Pemerintah AS, dengan mengusung semangat kerja sama bilateral yang adil dan saling menguntungkan.

Dalam perjalanan negosiasi, delegasi Indonesia melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat tinggi AS, diantaranya yaitu USTR, Secretary of Commerce, Secretary of Treasury, dan National Economic Advisor, serta sejumlah pelaku usaha di AS seperti Semikonduktor Industry Association, United States-ASEAN Business Council, United States-Industry Indonesia Society (USINDO), Asia Group, Amazon, Boeing, Microsoft, dan Google.

Melalui wawancara dengan Metro TV, Selasa (6/05), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa putaran pertemuan untuk membahas inti perundingan tarif dengan AS sudah dimulai. Pemerintah menargetkan perundingan akan selesai paling cepat 60 hari.

“Yang dibahas mengenai tarif resiprokal. Jadi tarif resiprokal inilah yang kita dalam negosiasi untuk menurunkan tarif tersebut. Seluruh negara saat ini diberlakukan 10% itu hanya 90 hari, sesudah itu nanti kita lihat dari hasil pembicaraan,” ungkap Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga mengatakan bahwa Indonesia tetap harus waspada terhadap  persaingan global dan menurunnya jumlah perdagangan karena kebijakan uncertainty yang dilakukan oleh AS serta perang dagang yang sedang terjadi antara AS dengan China. Indonesia perlu memanfaatkan potensi pasar dan investasi dari berbagai forum kerja sama internasional, seperti Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Selain itu, perlu juga untuk mencegah masuknya barang-barang dumping dengan memperhatikan safeguard dan daya saing industri dalam negeri. Saat ini, Pemerintah juga sedang mempersiapkan paket deregulasi kebijakan untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha dalam rangka menarik para investor.

Di tengah gejolak perdagangan global, komitmen Indonesia dan Uni Eropa untuk menyelesaikan Perundingan I-EU CEPA menjadi semakin relevan. Dengan kondisi sekitar 87% perdagangan barang dunia berlangsung di luar keterlibatan Amerika Serikat, semakin menegaskan urgensi diversifikasi mitra dagang dan penguatan kerja sama regional. “Target kita memang memperluas pasar. Jadi kalau kita melihat episentrumnya di Amerika untuk ketidakpastian dan gejolak ini, maka kita mencari daerah lain yang kita bisa masuki,” kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut, terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia, Menko Airlangga mengatakan bahwa perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid dengan pertumbuhan 4,87% (yoy) pada Triwulan I-2025, melampaui negara tetangga di ASEAN, hanya di bawah Vietnam dan diantara negara G20 hanya di bawah China.

“Jadi kita menunjukkan bahwa di dalam situasi ketidakpastian, ekonomi Indonesia menunjukkan resiliensi. Jadi mempunyai daya tahan yang cukup tinggi,” ujar Menko Airlangga.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 4,89% dan kontribusi 54,5% terhadap PDB. Industri Makanan dan Minuman juga tumbuh 6,04% serta Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki tumbuh 6,95%. Dari sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan yaitu Sektor Pertanian mencatat pertumbuhan tertinggi (10,52%), diikuti Sektor Jasa Lainnya (9,84%), dan Jasa Perusahaan (9,27%).

Selain itu, terkait data PHK di Indonesia, Pemerintah melalui Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja akan meninjau data PHK yang sudah dan belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan. “Tetapi yang paling penting bagi Pemerintah, kita di kuartal pertama ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 594.104 dari industri baik PMDN maupun PMA. Artinya job creation itu tumbuh di kuartal pertama juga,” pungkas Menko Airlangga. 

Kementerian PANRB dan TBI Perdalam Akselerasi Transformasi Digital Pemerintah untuk Dukung Program Prioritas Nasional

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikannya sebagai Presiden telah menyampaikan urgensi transformasi digital pemerintah untuk layanan bantuan sosial atau subsidi agar tepat sasaran. Hal ini diwujudkan salah satunya melalui Instruksi Presiden No. 4/2025 yang mengatur tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kesuksesan DTSEN sendiri sangat didukung Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai enabler utama.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Senior Director Government Innovation and AI Tony Blair Institute (TBI) Barbara Ubaldi mendalami lebih lanjut terkait pengembangan dan pemanfaatan Digital Public Infrastructure untuk mendukung tercapainya prioritas Pemerintah Indonesia.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kebutuhan pemanfaatan Digital Public Infrastructure yang terintegrasi akan mendorong efisiensi layanan pemerintah yang bebas korupsi serta memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran,” ujar Menteri Rini dalam pertemuan dengan Tim Tony Blair Institute (TBI) di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (6/5/2025).

Menteri Rini mengungkapkan Pemerintah Indonesia telah memahami pentingnya Digital Public Infrastructure dalam mendukung integrasi dan interoperabilitas sistem untuk menghadirkan layanan yang berkualitas, inklusif, dan efisien. Upaya integrasi Digital Public Infrastructure dengan berbagai layanan publik prioritas yang terintegrasi ke dalam satu portal pun diatur melalui Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Lanjutnya diuraikan, pemerintahan membutuhkan DPI sebagai enabler di era digital untuk mempercepat keterpaduan sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang menjadi hajat hidup orang banyak. DPI membangun dan mengelola platform strategis berdasarkan proses bisnis dengan cakupan identitas digital (digital ID), pertukaran data (data exchange), dan pembayaran digital (digital payment).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Rini mengapresiasi peran TBI dalam mendukung transformasi digital pemerintah Indonesia dan melihat peluang besar untuk memperkuat kerja sama strategis, khususnya dalam pengembangan layanan digital pemerintah terpadu, seperti yang telah dimulai melalui INApas, INAku, dan INAgov dengan mengadopsi global best practices. Kementerian PANRB juga terbuka untuk kolaborasi lebih lanjut dalam penguatan interoperabilitas, tata kelola data, dan kebijakan digital.

“Kami juga berharap TBI dapat membuka akses ke jejaring lembaga pembangunan internasional serta menjembatani koordinasi lintas kementerian/lembaga dan kemitraan dengan sektor swasta dan akademisi. Kolaborasi ini kami harapkan berkelanjutan, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutur Rini.

Senior Director Government Innovation and AI Tony Blair Institute (TBI) Barbara Ubaldi menyampaikan Tony Blair Institute siap menyediakan dukungan strategis dalam memperkuat interoperabilitas layanan publik, tata kelola data, dan perumusan kebijakan pemerintah digital di Indonesia. Barbara mengamini bahwa interoperabiltas antar instansi pemerintah tentu merupakan sebuah ‘pekerjaan rumah’ yang memang tidak mudah.

“Digital Public Infrastructure tidak bisa dilakukan hanya oleh satu institusi. Harus dilakukan secara kolaboratif. Karenanya kami (Tony Blair Institute) siap untuk melanjutkan dukungan berkelanjutan dalam transformasi digital pemerintah Indonesia,” pungkas Barbara.