Wamenkeu Juda Sampaikan Empat Prinsip Kepemimpinan dalam Respon Ketidakpastian Global

Jakarta, 02/04/2026 Kemenkeu – Kondisi global yang penuh ketidakpastian menuntut hadirnya pemimpin yang mumpuni dalam merespon sebuah risiko. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam Kuliah Umum Kepemimpinan Sektor Publik yang diselenggarakan Politeknik Keuangan Negara STAN pada Rabu (01/04).

“Bagaimana kita bisa secara cepat, secara kreatif, dan berani untuk mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Itu sesuatu yang yang punya values, leadership yang sangat dalam,” ungkap Wamenkeu Juda.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu menyampaikan empat prinsip utama kepemimpinan yang relevan bagi para teknokrat dan pengambil kebijakan dalam menghadapi ketidakpastian global.

Pertama, membangun sinergi yang solid dan terintegrasi antar lembaga. Kolaborasi yang erat antara pengelola fiskal dan moneter menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan konsisten.  

Kedua, pentingnya berpikir kreatif dan inovatif. Dalam kondisi yang tidak normal, pendekatan konvensional dinilai tidak lagi memadai. Oleh karena itu, diperlukan keberanian untuk menghadirkan inovasi-inovasi kebijakan yang baru.

Ketiga, keberanian dalam mengambil keputusan. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan secara tegas dengan mempertimbangkan berbagai skenario yang memungkinkan.

Terakhir, sikap adaptif dan tangkas juga menjadi kunci. Di tengah perubahan yang cepat, pemimpin harus mampu menyesuaikan diri dan kebijakan secara dinamis agar tetap relevan dengan kondisi yang berkembang.

Kementerian PKP-BP BUMN Gerak Cepat Relokasi Warga Bantaran Rel, Manfaatkan Lahan Milik BUMN

Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar rapat koordinasi bersama Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala BPS Amalia Adininggar, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT Angkasa Pura Muhammad Rizal Pahlevi, Plt Direktur Utama Perumnas Imelda Alini, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo di Gedung BP BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden untuk mempercepat relokasi masyarakat yang tinggal di bantaran rel kereta api, sekaligus melanjutkan langkah konkret pasca peninjauan lahan milik PT Angkasa Pura di kawasan Kramat, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah bergerak cepat dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk BP BUMN dan pemangku kepentingan terkait. “Kami mendapat dukungan yang sangat cepat dari Kepala BP BUMN serta Direktur Utama PT KAI dan PT Angkasa Pura. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk segera menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemanfaatan lahan milik PT Angkasa Pura ditargetkan mampu menyediakan sekitar 300 unit hunian, sementara lahan milik PT KAI akan dimanfaatkan untuk sekitar 500 unit, dengan target penyelesaian tahap awal pada 15 Juni 2026.

Menteri PKP juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk pembangunan hunian di lahan lain milik PT KAI yang akan ditentukan oleh PT KAI. “Kami juga membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta. PT KAI akan menentukan titik-titik lahan yang dapat dibangun melalui dukungan CSR, sehingga percepatan penyediaan hunian bisa lebih optimal,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan komitmen BUMN untuk mendukung penuh program pemerintah melalui optimalisasi aset yang dimiliki.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Aset-aset BUMN yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, seperti lahan milik Angkasa Pura, dapat kita dorong untuk dimanfaatkan bagi relokasi masyarakat di bantaran rel. Saat ini kami juga tengah memetakan aset-aset lain yang berpotensi untuk mendukung program perumahan,” ujar Dony.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai langkah cepat yang dilakukan merupakan bentuk nyata dari pendekatan government preneurship dalam menjawab arahan Presiden. “Ini adalah contoh kerja cepat. Dalam waktu sekitar satu minggu sejak Presiden turun langsung ke bantaran rel, ide dan arahan beliau sudah mulai menemukan bentuk konkret. Kolaborasi antara Kementerian PKP dan BP BUMN ini luar biasa,” ungkap Qodari.

Dari sisi perencanaan berbasis data, Kepala BPS Amalia Adininggar menekankan pentingnya intervensi yang tepat sasaran, terutama di wilayah dengan backlog kepemilikan hunian yang tinggi. “Kolaborasi ini sangat cepat dan efektif, serta yang terpenting berbasis data. DKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, memiliki backlog kepemilikan hunian yang tinggi. Intervensi di wilayah ini menjadi sangat strategis,” jelas Amalia.

Lebih lanjut, dalam waktu sekitar tiga minggu ke depan, Kementerian PKP bersama BUMN akan merampungkan pemetaan aset-aset yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, khususnya di kota-kota besar.

Program ini juga akan diperkuat melalui sinergi lintas sektor dalam pengembangan hunian vertikal yang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah tanggung. Dengan sinergi kuat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, Kementerian PKP optimistis percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya relokasi warga bantaran rel, dapat segera terwujud secara nyata dan berkelanjuta

Wamenhan Terima Wakil Ketua Kadin Indonesia Korwil Sumatra II, Bahas Perkembangan Kawasan Industri

Jakarta — Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI), Donny Ermawan Taufanto, dalam kapasitasnya selaku Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menerima kunjungan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Koordinator Wilayah Sumatra II, Johanes Kennedy Aritonang, di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai perkembangan investasi dan pengembangan kawasan industri strategis di wilayah Sumatra, termasuk sejumlah tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan dan koordinasi lintas sektor. Diskusi juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan industri nasional.

Wamenhan RI menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan bahwa pengembangan kawasan industri memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional serta peningkatan kapasitas industri dalam negeri. Selain itu, kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

DPN akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan sebagai bahan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mendukung iklim investasi yang kondusif serta memperkuat ketahanan nasional melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam kunjungan ini, Wamenhan RI didampingi oleh Deputi Bidang Geopolitik, Geostrategi, dan Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional (DPN)

Menhub Dudy : Sebanyak 147,55 Juta Orang Melakukan Perjalanan Selama Angkutan Lebaran 2026

akarta - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menutup Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2026 (1447 H) di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Senin (30/3). Menhub Dudy menyampaikan, berdasarkan data Mobile Positioning Data (MPD), jumlah orang melakukan perjalanan selama masa Angkutan Lebaran (13-29 Maret 2026) mencapai 147,55 juta orang atau naik 2,53% dari hasil survei sebanyak 143,92 juta orang.

"Penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun ini merupakan kerja besar bersama, yang melibatkan koordinasi lintas sektor secara intensif, baik antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, operator transportasi, maupun seluruh pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dan arus balik dengan aman, selamat, dan lancar," tutur Menhub Dudy.

Dari total jumlah penumpang angkutan umum, Menhub menyebut terdapat kenaikan 10,87% selama masa Angkutan Lebaran tahun ini, dibandingkan tahun sebelumnya, dari 21,23 juta penumpang menjadi 23,54 juta penumpang. Adapun rincian per moda transportasi moda angkutan jalan sebanyak 3,89 juta penumpang, mengalami kenaikan sebesar 11,64% dibandingkan 2025 yaitu 3,49 juta penumpang; moda angkutan laut sebanyak 2,02 Juta penumpang, mengalami kenaikan sebesar 9,86% dibandingkan 2025 yaitu 1,84 Juta Penumpang; moda angkutan udara sebanyak 4,77 juta penumpang, mengalami kenaikan sebesar 6,97% dibandingkan 2025 yaitu 4,47 juta penumpang; moda kereta api sebanyak 7,31 juta penumpang, mengalami kenaikan sebesar 10,13% dibandingkan 2025 yaitu 6,64 juta penumpang; dan moda penyeberangan sebanyak 5,52 juta penumpang, mengalami kenaikan sebesar 15,36% dibandingkan 2025 yaitu 4,79 juta penumpang.

Sementara dari sisi keselamatan, data Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas selama masa Angkutan Lebaran 2026 sebanyak 3.517 kejadian mengalami penurunan sebesar 6,31% dibandingkan tahun sebelumnya dengan total 3.754 kejadian. Fatalitas kecelakaan pun mengalami penurunan sebesar 31,19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan sebanyak 300 jiwa, dibanding Angkutan Lebaran 2025 sejumlah 436 jiwa.

"Capaian ini patut kita syukuri, namun juga harus kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Saya ingin menekankan kembali bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi. Tidak boleh ada kompromi dalam aspek kelaikan sarana, kesiapan prasarana, maupun kepatuhan terhadap standar operasional," ujar Menhub Dudy.

Menhub Dudy terus mendorong penguatan keselamatan, termasuk pelaksanaan ramp check, pengawasan di lapangan, serta pengendalian lalu lintas yang terintegrasi. Demikian pula dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan respons terhadap dinamika di lapangan.

Di sisi lain, kualitas pelayanan kepada masyarakat juga harus terus ditingkatkan. "Transportasi haruslah menjadi sebuah upaya memindahkan orang dan barang, seraya menghadirkan rasa aman, nyaman, dan memberikan kepastian kepada masyarakat," lanjut Menhub.

Pada kesempatan ini, Menhub Dudy mengapresiasai kerja keras, dedikasi, dan sinergi semua pihak, diantaranya segenap jajaran TNI, Polri, seluruh Kementerian/Lembaga terkait, seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, operator transportasi di semua moda, serta seluruh pihak yang telah bekerja tanpa kenal lelah selama periode Angkutan Lebaran tahun ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan secara khusus juga disampaikan Menhub Dudy kepada seluruh lembaga pemberitaan, media massa, para jurnalis nasional, atas pemberitaan yang informatif, lengkap, dan jujur selama masa Angkutan Lebaran 2026 sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap mengenai situasi perjalanan mudik dan balik.

"Dan tentu saja, saya harus menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mematuhi arahan petugas serta berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan keselamatan selama perjalanan," imbuh Menhub.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Mohammad Syafii, beserta seluruh Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Kunjungan Mendadak Presiden Prabowo di Senen, Tangis Haru dan Harapan Warga Pecah di Bantaran Rel

Di tengah aktivitas yang berjalan seperti biasa, tak ada yang menyangka momen berbeda akan terjadi. Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba hadir di tengah pemukiman padat warga di Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (26/03/2026), dalam sebuah momen yang tak pernah dibayangkan sebelumnya oleh warga

Tidak ada yang menyadari apa yang akan terjadi, hingga Presiden turun dari kendaraan dan mulai menyapa warga. Dalam hitungan detik, suasana haru dan tak percaya bercampur menjadi satu menyelimuti permukiman tersebut. 

Warga dari berbagai kalangan mulai dari orang dewasa hingga anak-anak berlarian menghampiri Presiden. Mereka tampak antusias untuk sekadar melihat dari dekat, berjabat tangan, hingga menyampaikan harapan secara langsung. 

Salah satu warga, Nur Hanifah, mengaku terharu bisa bertemu langsung dengan Presiden. Ia bahkan meninggalkan aktivitas memasaknya di dapur untuk keluar rumah dan bersalaman dengan Presiden.

“Tadi lagi masak kita di dapur jadi buru-buru keluar, ada Bapak Presiden, Bapak Presiden. Wah bapak saya, bapak ganteng, pas keluar cium tangan,” tuturnya penuh antusias.

Dalam kesempatan tersebut, Nur Hanifah juga menyampaikan harapannya kepada Presiden agar bantuan dari pemerintah terus berjalan. Senada, warga lainnya, Yana turut berharap program bantuan sosial seperti PKH dapat terus berlanjut, serta dukungan bagi anak-anak seperti program makan bergizi gratis (MBG) tetap diberikan.

“MBG, pokoknya biar anak sekolah itu bisa gini lagi lah, karena kita kan orang sini kan mayoritasnya pada di bawah garis itu lah ya. Biar berlanjut terus lah gitu, kalau pun ibu rumah tangga nih saya, ya buat anak-anak sekolah gitu,” kata Bu Yana. 

Cerita haru juga datang dari Wawan, seorang pengamen badut, yang mengaku nyaris tak kuasa menahan emosi saat melihat langsung kedatangan Presiden di kawasan pemukimannya.

“Terharu lah, hampir mau nangis dengarnya. Orang baru pertama kali ini datang ke sini, kayaknya gimana gitu senang hati,” ucap Wawan. 

Sementara itu, Cono, seorang pemulung yang juga merupakan warga di daerah tersebut mengaku sempat berbincang langsung dengan Presiden. Ia mengingat momen tersebut sebagai kejadian yang spontan dan tak terduga.

“Ya kaget bu, spontanitas kan,” cerita Cono. 

Kepada Presiden, Cono pun menyampaikan harapannya terkait keterbatasan tempat tinggal yang dialaminya beserta para warga sekitar.

"Kata Pak Prabowo, mau enggak dibikinin rumah susun? Saya bilang mau Pak, karena saya enggak banyak tempat tinggal. Memang ini adanya," katanya. 

Kehadiran Presiden Prabowo di Kelurahan Kramat bukan sekadar kunjungan, tetapi momen ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir langsung di tengah rakyat dengan menyapa, mendengar, dan merespons.

Di gang sempit yang biasanya sunyi dari perhatian, sore itu berubah menjadi ruang harapan dan tempat di mana rakyat merasa dilihat, didengar, dan diperhatikan oleh pemimpinnya. 

Genjot Energi Domestik, Hilirisasi Rp239 Triliun Jadi Penopang Kemandirian

BOGOR - Pemerintah menegaskan perkembangan percepatan program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi sebagai strategi utama untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (25/3), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membahas langkah konkret untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta pengurangan ketergantungan pada impor energi.

Bahlil melaporkan, dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan.

"Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi," ujar Bahlil di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor.

Selain hilirisasi, arahan serupa juga mengemuka untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi domestik untuk memperkuat swasembada. Fokusnya antara lain pada etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO) sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO-CPO," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Bahlil menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, bersamaan dengan pemerintah terus memantau dinamika pasar global.

Kendati begitu, pemerintah tetap membuka ruang relaksasi produksi batubara dan nikel, namun dengan pendekatan yang terukur. Bahlil menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh memicu kelebihan pasokan yang justru menekan harga komoditas nasional di pasar global. "Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply & demand dan harga," tambahnya.

Pemerintah memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel. Menurut Bahlil, kebijakan itu dipertimbangkan agar negara memperoleh nilai yang lebih adil dari pemanfaatan mineral strategis tersebut. "Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan arahan khusus agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan negara. Kepala Negara menekankan pentingnya menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis nasional sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor mineral.

"Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara," jelas Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa 2026 akan menjadi tahun penting bagi pembuktian kedaulatan mineral Indonesia. Pemerintah, menurut Bahlil, ingin memastikan sumber daya alam tidak lagi dijual murah hanya demi volume produksi, melainkan memberi nilai tambah yang maksimal bagi bangsa. "Kita pengin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah," tegasnya.

Kementan, Kemendiktisaintek, dan BRIN Perkuat Sinergi Riset untuk Dukung Swasembada Pangan dan Hilirisasi

Jakarta — Menteri Pertanian (Mentan) bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menandatangani kesepakatan bersama tentang sinergi riset dan inovasi untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan dan hilirisasi komoditas pertanian. Penandatanganan berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

 

Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, dan perguruan tinggi dalam menghasilkan inovasi yang dapat langsung diterapkan di sektor pertanian serta mendorong penguatan industri berbasis komoditas pangan nasional.

 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan sektor pertanian tidak dapat berkembang tanpa dukungan riset dan inovasi yang kuat. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan industri sangat penting agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi ilmiah semata, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

“Pertanian pangan tidak mungkin maju tanpa inovasi. Banyak penelitian di perguruan tinggi yang sangat baik, tetapi kalau tidak ditarik menjadi kebijakan dan tidak masuk ke industri, maka hanya berhenti di atas kertas,” kata Mentan Amran.

 

Menurutnya, sinergi antara riset dan kebijakan dapat menghasilkan dampak besar bagi pembangunan pertanian nasional. Ia mencontohkan berbagai kebijakan strategis di sektor pertanian yang lahir dari gagasan dan inovasi, yang kemudian diterjemahkan pemerintah dalam bentuk regulasi dan program nyata.

 

“Ketika inovasi masuk ke pemerintah dan diterjemahkan menjadi kebijakan, dampaknya bisa sangat besar bagi masyarakat. Inilah yang ingin kita dorong bersama melalui kolaborasi ini,” ucapnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kolaborasi ini menjadi momentum penting bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi lebih nyata dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

 

Ia menyebut selama ini banyak hasil penelitian di perguruan tinggi yang belum mampu menembus pasar karena kurangnya kolaborasi dengan dunia industri dan pemerintah.

 

“Lebih dari 90 persen bahkan hampir 99 persen hasil penelitian di dunia akademik tidak berhasil masuk ke pasar komersial. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah dan industri menjadi sangat penting agar inovasi bisa benar-benar dimanfaatkan,” ujarnya.

 

Ia juga menyampaikan pihaknya akan mengonsolidasikan perguruan tinggi di Indonesia untuk fokus pada pengembangan riset komoditas strategis yang mendukung kemandirian pangan nasional.

 

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria mengatakan sektor pertanian merupakan fondasi penting bagi peradaban bangsa sehingga perlu didukung dengan riset dan teknologi yang kuat. Katanya, BRIN telah menyiapkan peta jalan riset pangan nasional agar pengembangan inovasi antara lembaga riset dan perguruan tinggi dapat berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.

 

Saat ini BRIN juga telah menghasilkan 188 paten bidang pangan dan berbagai produk inovasi di bidang pangan yang siap dimanfaatkan oleh industri.

 

“Kami ingin BRIN goes to industry ke stakeholder termasuk Kementerian Pertanian agar produk bisa dimanfaatkan di lapangan dan membawa impact. Dari riset dan berbagai inovasi, hasilnya bisa dirasakan masyarakat dan industri. Oleh karena itu, BRIN siap mendukung percepatan hilirisasi inovasi di sektor pangan,” jelasnya.

 

Sebagai informasi, kesepakatan bersama antara Kementan, Kemendiktisaintek, dan BRIN yang ditandatangani mencakup koordinasi dan sinkronisasi program riset dan inovasi pada berbagai komoditas strategis seperti padi, jagung, kedelai, gandum, sorgum, bawang putih, sawit, kelapa, kopi, kakao, gambir, kakao, lada, pala, ayam, serta alat mesin pertanian, pupuk, pengolahan pascapanen, dan komoditas lainnya mendukung swasembada pangan berkelanjutan dan hilirisasi komoditas pertanian.

 

Selain itu, kerja sama juga meliputi penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi pertanian, penguatan pertanian modern, hingga pemanfaatan bersama sarana-prasarana riset.

 

Kesepakatan yang melibatkan sedikitnya 18 perguruan tinggi di Indonesia ini juga menyasar peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian, pertukaran data dan informasi, serta pemanfaatan hasil riset untuk mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian nasional.

 

Melalui sinergi ini, pemerintah berharap inovasi dan teknologi pertanian dapat berkembang lebih cepat, memperkuat kemandirian pangan nasional, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian Indonesia di tingkat global.