Penilaian Kapabilitas Kelembagaan Kunci Wujudkan Organisasi Pemerintah yang Efektif

JAKARTA - Untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang efektif, lincah, dan kolaboratif guna mendukung pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi, perlu dilakukan penilaian kapabilitas kelembagaan secara terukur dan konsisten.

Langkah krusial ini harus didukung penuh oleh pemerintah daerah beserta seluruh aparatur di daerah dengan keberanian untuk menghilangkan ego sektoral, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih lincah, kolaboratif, dan terintegrasi.

"Birokrasi yang lincah dan adaptif harus terbentuk secara merata dari pusat hingga ke daerah. Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan pemerintah daerah siap mengimplementasikan paradigma baru penilaian kelembagaan yang tidak lagi konvensional, melainkan berbasis pada kapabilitas yang komprehensif," ujar Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nanik Murwati saat membuka Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No. 4 Tahun 2026 tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Pemerintah secara daring, Selasa (26/5/2026).

Nanik menjelaskan langkah masif ini diambil guna memastikan pemerintah daerah memiliki kesiapan dan kesamaan persepsi yang sama dengan Instansi Pusat dalam menerapkan Peraturan Menteri PANRB No. 4/2026 tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Pemerintah. Regulasi baru ini resmi menggantikan aturan lama, yaitu Peraturan Menteri PANRB No. 20/2018.

"Ke depan, pengukuran evaluasi kelembagaan tidak hanya fokus pada pendekatan dimensi struktur dan dimensi proses, namun diperkaya dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan berdasar aspek ketepatan fungsi, ukuran, proses, dan aspek tata kelola," ungkapnya.

Deputi Nanik mengatakan, secara teknis terdapat empat aspek utama yang diukur dalam penilaian terbaru ini, yaitu Ketepatan Fungsi, Ketepatan Ukuran, Ketepatan Proses, dan Tata Kelola. Keempat aspek tersebut, membentuk Indeks Kapabilitas Kelembagaan yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Reformasi Birokrasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran keempat Desain Besar Reformasi Birokrasi 2025–2045, yaitu terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincah.

"Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini, kami berharap kita semua dapat membangun pemahaman yang sama bahwa penilaian kapabilitas kelembagaan bukan semata-mata proses administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya transformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang lebih adaptif, efektif, dan mampu bekerja secara kolaboratif," jelasnya.

Dalam menjamin transparansi dan objektivitas, lanjutny, proses penilaian nantinya akan melewati tahapan verifikasi oleh Tim internal Kementerian PANRB serta Panel Ahli. Hasil akhir dari proses ini akan ditetapkan menjadi Indeks Kapabilitas Kelembagaan. Indeks ini sekaligus berperan menjadi salah satu indikator dalam penilaian Reformasi Birokrasi.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, dirinya berharap agar implementasi penilaian kapabilitas kelembagaan instansi pemerintah berjalan secara optimal, objektif, dan berkualitas di instansi pemerintah. Proses penilaian yang dilakukan secara baik dan konsisten, tidak hanya menghasilkan indeks penilaian, tetapi juga mendorong perbaikan kelembagaan yang semakin relevan dengan tantangan dan kebutuhan birokrasi di masa depan.

Pada acara tersebut juga dipaparkan mengenai korelasi strategis antara penilaian kapabilitas kelembagaan dengan evaluasi kelembagaan di pemerintah daerah yang berlandaskan pada Permendagri No. 99/2018 yang disampaikan oleh Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah pada Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Efrimeiriza.

Serta dipaparkan mengenai petunjuk teknis dari pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB No. 4/2026 tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Pemerintah untuk dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Deny Isworo Makirtyo. 

Dari Kebumen, Presiden Prabowo Tegaskan Kedaulatan Pangan dan Hentikan Kebocoran Kekayaan Negara

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat kedaulatan pangan dan menghentikan kebocoran kekayaan negara. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada kegiatan panen raya udang dan peninjauan sortir hasil panen di kawasan tambak Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah, pada Sabtu (23/05/2026).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dalam 19 bulan masa pemerintahannya, sejumlah capaian strategis telah berhasil diraih, terutama di sektor pangan nasional. Kepala Negara menyebut Indonesia kini telah mencapai swasembada pada sejumlah komoditas pangan utama.

“Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita, telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sudah kita kerjakan mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Pangan relatif kita aman,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menilai capaian tersebut menjadi hal penting di tengah situasi dunia yang saat ini dipenuhi konflik dan ketidakpastian geopolitik. Menurut Presiden, Indonesia harus tetap waspada dan memperkuat ketahanan nasional di berbagai sektor.

“Di dunia banyak sekarang pertikaian, perang di mana-mana. Kita bersyukur ke Yang Mahakuasa kita masih tidak terlibat, tapi kita waspada. Kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita,” ucap Presiden.

Selain ketahanan pangan dan pertahanan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan nasional secara mandiri sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kepala Negara menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

“Dan sekarang kekayaan-kekayaan kita, kita kelola sendiri. Kita tidak mau kekayaan kita terus-menerus dipermainkan oleh orang-orang tertentu, oleh negara-negara tertentu. Dan ini sudah kita lakukan. Harus kita lakukan, ini perintah dari Undang-Undang Dasar. Dan ini untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo juga kembali menyinggung pidatonya di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 20 Mei 2026 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan besar, namun masih menghadapi persoalan kebocoran sumber daya negara yang harus segera dihentikan.

“Indonesia sungguh-sungguh sangat kaya, tapi terlalu banyak kekayaan kita bocor. Dan kebocoran ini harus kita hentikan. Dan saya bertekad, saya akan berusaha sekeras tenaga saya, dan tenaga semua pembantu saya, kita akan berbuat apa saja yang diperlukan untuk menghentikan kebocoran kekayaan rakyat Indonesia,” tutur Presiden.

Menurut Presiden Prabowo, seluruh upaya tersebut dilakukan agar kekayaan bangsa dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kelompok tertentu.

“Kekayaan itu harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya segelintir saja,” pungkas Presiden

Komisi V DPR RI Dorong Bertambahnya Pembangunan Rusun TOD, Kementerian PKP Matangkan Regulasi Baru Terkait Rusun

Jawa Barat - Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menegaskan pemerintah tengah menyusun regulasi baru terkait pembangunan rumah susun (rusun) guna mendorong percepatan penyediaan hunian vertikal yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat mendampingi kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI ke Rusun TOD Depok, Jawa Barat, Jumat (22/5/2026).

Menurut Sri Haryati, penyusunan regulasi baru tersebut menjadi langkah penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan rusun subsidi yang selama ini dinilai masih menghadapi banyak hambatan, khususnya dari sisi skema usaha dan ketentuan harga jual. Ia menjelaskan, regulasi sebelumnya masih menyamakan pola pengaturan rumah susun dengan rumah tapak sehingga kurang memberikan fleksibilitas bagi pengembang dalam membangun hunian vertikal.

“Ke depan kami ingin menghadirkan regulasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik rumah susun, sehingga skema pembangunan, harga jual, serta dukungan pembiayaannya menjadi lebih menarik bagi pengembang maupun masyarakat,” ujar Sri Haryati.

Ia menambahkan, pemerintah juga terus mendorong pembangunan rusun yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik melalui konsep Transit Oriented Development (TOD). Menurutnya, aksesibilitas menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh hunian yang layak, dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, serta memiliki biaya transportasi yang lebih efisien

Dalam kesempatan tersebut, Sri Haryati juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, serta sektor swasta untuk mendukung pengembangan kawasan hunian vertikal yang terintegrasi.

Sementara itu Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi mendukung program rusunawa yang menggunakan konsep Transit-Oriented Development (TOD). Menurutnya dengan adanya konsep TOD itu bisa menjadi solusi untuk kota dengan padat penduduk.
 
“Jabodetabek sangat butuh desain seperti ini (Rusunawa TOD) untuk menyelesaikan masalah kepadatan (dan juga) polusi,” ujar Hadi

Iya menyampaikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat kebijakan perumahan rakyat, khususnya melalui penyusunan regulasi baru rusun yang dinilai dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat di kawasan perkotaan

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V Muhammad Syauqie memastikan bahwasannya kawasan Rumah Susun Transit Oriented Development (TOD) di Depok, Jawa Barat, harus diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
 
"Komisi V DPR RI perlu memastikan bahwa pengembangan Transit Oriented Development (TOD) benar-benar berpihak kepada masyarakat pekerja urban dan pengguna transportasi publik, bukan justru didominasi oleh investor maupun spekulan properti,” ujar Syauqi.

Lebih lanjut, Syauqie menegaskan bahwa jangan sampai pembangunan TOD tidak berpihak kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah. "Karena dalam praktiknya, kadang rumah rakyat lebih cepat dimiliki orang yang bahkan sudah punya beberapa rumah lain. Sebuah ironi perkotaan yang cukup rajin terulang di negeri ini," tambahnya. 

Buka Tanwir II Pemuda Muhammadiyah, Wapres Ajak Generasi Muda Saling Bergandengan Tangan Hadapi Tantangan Global

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengajak Pemuda Muhammadiyah dan generasi muda Indonesia untuk saling bergandengan tangan menghadapi berbagai tantangan global sekaligus mendukung pembangunan nasional.

Ajakan tersebut disampaikan Wapres saat membuka Tanwir II Pemuda Muhammadiyah Tahun 2026 di Hotel Four Points by Sheraton, Badung, Bali, Kamis (21/05/2026). Dalam sambutannya, Wapres menilai kondisi global saat ini penuh dinamika dan membutuhkan kolaborasi antargenerasi muda.

“Ini adalah momen-momen yang penuh dinamika, ini adalah krisis global, geopolitik yang tidak menentu, perang dagang, perang tarif, perubahan iklim, disrupsi teknologi, ini waktunya anak-anak muda, sesama anak muda saling bergandengan tangan,” tegasnya.

Kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan keterlibatan generasi muda dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, pemerataan pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan potensi daerah guna menghadapi tantangan global dan mewujudkan Indonesia maju.

Menurut Wapres, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, terlebih Indonesia akan memasuki bonus demografi dengan dominasi penduduk usia produktif.

“Pemerintah tidak bisa sendiri, apalagi nanti kita ada bonus demografi, di mana sebagian besar penduduk kita ada pada usia yang produktif,” terang Wapres.

Karena itu, Wapres menekankan pentingnya momentum bonus demografi dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing generasi muda Indonesia.

“Dan ini adalah saat yang sangat penting, sangat krusial, karena momen ini hanya datang satu kali dan tidak akan terulang lagi. Karena itu saya berpesan sekali lagi, anak-anak muda harus saling bergandengan tangan,” pesan Wapres.

Wapres juga mengajak Pemuda Muhammadiyah untuk lebih aktif terlibat dalam penguatan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk di Papua. Menurutnya, keterlibatan generasi muda sangat dibutuhkan untuk mendukung pemerataan pendidikan, kesehatan, dan transformasi digital di daerah-daerah terpencil.

“Ini saya minta juga teman-teman Pemuda Muhammadiyah, Pak Ketua Bang Fikar [Dzulfikar], mohon lebih sering-sering mengadakan acara atau mengirim teman-temannya ke area-area 3T,” pinta Wapres.

Lebih jauh, Wapres menuturkan dirinya telah beberapa kali mengunjungi berbagai wilayah di Papua untuk memastikan program-program pemerintah dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Karena itu, ia berharap Pemuda Muhammadiyah juga dapat melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus ikut berkontribusi terhadap pembangunan di wilayah tersebut.

“Kalau bisa mungkin kunjungan berikutnya kita ajak teman-teman Pemuda Muhammadiyah ke Papua, biar tahu keadaan real di sana seperti apa, bagaimana tantangannya di sana seperti apa. Karena Pemuda Muhammadiyah pasti sangat konsen untuk masalah kesehatan dan pendidikan,” imbau Wapres.

“Saya tidak maksa, tapi kalau bersedia ya kita angkut,” sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada Pemuda Muhammadiyah yang dinilai konsisten melahirkan kader-kader muda unggul dan berakhlak yang kini berkontribusi di berbagai sektor strategis nasional.

“Pemuda Muhammadiyah ini adalah mitra strategis pemerintah. Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemuda Muhammadiyah yang sudah melahirkan generasi-generasi, pemuda-pemuda yang unggul, berakhlak,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah harus terus hadir di tengah masyarakat serta menjadi bagian penting dalam mendukung kemajuan bangsa. Menurutnya, kader Pemuda Muhammadiyah tidak hanya dipersiapkan sebagai kader persyarikatan, tetapi juga kader umat dan kader bangsa yang mampu memberi solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

“Dan ini menjadi bagian penting agar setinggi apapun Pemuda Muhammadiyah itu mencapai prestasi dalam bidang apapun, mereka harus senantiasa membumi, mereka harus senantiasa merakyat, mereka harus senantiasa hadir di tengah suasana kebatinan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Sementara, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla juga menegaskan dukungan dan optimisme Pemuda Muhammadiyah terhadap pemerintah di tengah berbagai tantangan bangsa. Menurutnya, keberanian generasi muda dalam mengambil peran sejarah menjadi hal penting dalam menghadapi dinamika zaman saat ini.

“Dan saya yakin, keberanian yang sama hari ini ada pada sosok Mas Gibran Rakabuming Raka. Di tengah tekanan, di tengah keraguan, dan riuhnya pertarungan zaman, Mas Gibran tetap berdiri mengambil peran sejarah. Karena sejatinya sejarah tidak pernah memilih mereka yang nyaman, tetapi memilih mereka yang kuat bertahan di tengah badai,” ungkapnya.

Selain membuka Tanwir II Pemuda Muhammadiyah, Wapres dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meninjau sejumlah program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pengembangan industri garam, budidaya rumput laut, hingga pembangunan di wilayah 3T.

Turut hadir dalam acara ini, Wakil Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Anggota DPR RI Komisi XII Rocky Candra, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, dan Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.

Beranda Tentang Kami Produk Hukum Berita & Artikel Informasi & Layanan Publik Pasal 33 UUD 1945 Jadi Kunci Kemakmuran, Presiden Prabowo Ajak Bangsa Berani Benahi Ekonomi Nasional

Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa pelaksanaan sistem perekonomian nasional sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan. Menurut Presiden, para pendiri bangsa telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa yang dijalankan sebagai bangsa melalui pasal 33 tersebut.

“Saya ingin tegaskan hari ini, keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, kita jalankan dengan baik, kita jalankan dengan murni dan konsekuen, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh akan menjadi negara yang makmur, yang adil, di mana rakyatnya menikmati kesejahteraan dan kualitas hidup yang layak,” ucap Presiden pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu (20/05/2026).

Dalam pidatonya, Presiden mengajak seluruh unsur bangsa untuk berani menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan negara. Presiden menilai tantangan dan hambatan harus dijawab dengan keberanian serta semangat memperbaiki keadaan demi masa depan rakyat Indonesia.

“Saya merasa hari ini harus saya sampaikan dari eksekutif kepada legislatif, dihadiri oleh pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara. Marilah kita berani untuk menghadapi masalah walaupun itu merupakan tantangan, hambatan, atau kekurangan,” ujarnya.

Presiden menjelaskan bahwa rakyat Indonesia pada dasarnya hanya menginginkan kehidupan yang layak dan berkecukupan. Menurut Presiden, masyarakat berharap dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan bagi keluarganya.

“Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa membeli susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bilamana anak mereka sakit, atau bapak mereka sakit,” kata Presiden.

“Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita,” lanjutnya.

Setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi ekonomi dan kekayaan nasional, Presiden meyakini bahwa pelaksanaan amanat UUD 1945 merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Presiden juga menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

“Untuk itu, menurut pendapat pemerintah dan saya yakin seluruh patriot Indonesia akan mendukung bahwa bumi dan air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita, dan hanya itu yang bisa membuat kita tinggal landas mencapai cita-cita kita semua,” tuturnya.

Presiden Prabowo pun berharap agar Indonesia dapat menjadi negara yang damai, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Presiden juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, terutama bagi masyarakat kecil dan kelompok yang paling tidak berdaya.

“Kita ingin melihat Indonesia yang setiap warga negaranya hidup rukun, damai, cukup sandang, pangan, dan papan. Kita ingin Indonesia yang ‘gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo’,” ujar Presiden.

“Negeri di mana hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat dan mereka yang punya uang banyak,” tandasnya.

Menkeu Purbaya Dorong Penyelesaian Hambatan Investasi dari Danau Toba hingga Mandalika

Jakarta, 19/5/2026 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin Sidang Debottlenecking ke-10 Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) di Jakarta pada Selasa (19/5). Sidang tersebut membahas penyelesaian berbagai hambatan investasi, mulai dari sektor budidaya perikanan di Danau Toba hingga penyediaan infrastruktur air bersih dan pengembangan kawasan pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Aduan pertama berasal dari PT Aqua Farm Nusantara (AFN) terkait ketidakselarasan kuota budidaya ikan Danau Toba sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2021 dengan kapasitas produksi dan perizinan investasi perusahaan. PT AFN merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang budidaya ikan tilapia terintegrasi, dengan kegiatan budidaya di Danau Toba dan fasilitas pengolahan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Menkeu menegaskan pentingnya penyelesaian yang mampu menjaga keseimbangan antara kepastian investasi dan keberlanjutan lingkungan. Dalam sidang tersebut, pemerintah memutuskan akan melakukan kajian ulang terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan Danau Toba sebagai dasar penyempurnaan kebijakan ke depan.

Selain membahas sektor budidaya perikanan, sidang juga menangani aduan kedua dari PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PAIA) terkait pelaksanaan perjanjian investasi penyediaan air bersih berbasis teknologi Seawater Reverse Osmosis (SWRO) di KEK Mandalika. PT PAIA merupakan perusahaan PMA yang bergerak di bidang penyediaan air bersih melalui proses desalinasi air laut. Isu yang disampaikan meliputi kesenjangan pemenuhan kewajiban infrastruktur oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), ketidaksesuaian pengelolaan dan skema komersial dengan kesepakatan awal, serta perubahan skema bisnis yang memengaruhi kelayakan ekonomi dan keberlanjutan investasi SWRO.  Sebagai tindak lanjut, pemerintah mendorong penyelesaian secara konstruktif guna menjaga keberlanjutan investasi serta memastikan keandalan penyediaan infrastruktur air bersih bagi pengembangan kawasan.

Adapun aduan ketiga membahas kendala implementasi perjanjian pemanfaatan dan pengembangan lahan yang dihadapi PT Perusahaan Resor Indonesia Amerika (PRIA) di KEK Mandalika. PT PRIA merupakan perusahaan yang berfokus pada pengembangan Kawasan Pariwisata terpadu, khususnya Proyek Resor Hotel Bintang 5 di KEK Mandalika. Pemerintah akan melanjutkan pembahasan bersama investor utama guna memperoleh solusi yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

Hingga 19 Mei 2026, Satgas P3M-PPE telah menerima 145 aduan melalui Kanal Debottlenecking. Dari jumlah tersebut, sebanyak 89 aduan telah diselesaikan dan ditindaklanjuti secara cepat, terkoordinasi, dan akuntabel

Kapolri Beberkan Inovasi Polri Manfaatkan dan Tingkatkan Produksi Pertanian

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan sejumlah inovasi yang telah dilaksanakan oleh Polri dalam rangka memanfaatkan dan meningkatkan produksi pertanian.

Sigit mengungkapkan, Polri melakukan kerja sama dengan UMKM lokal untuk mendorong pemanfaatan hasil samping pertanian melalui pengembangan briket tongkol jagung dengan nama Miracle Carbon (mirekel karbon).

"Sebagai energi alternatif untuk keperluan rumah tangga, pendukung UMKM, penghangat kandang ayam, serta pengganti kayu bakar," kata Sigit saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, Groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri serta launching operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Di segi mendukung peningkatan produktivitas pertanian, Sigit menyebut, Korps Bhayangkara melahirkan inovasi pupuk Presisi berbasis batu bara, yang bermanfaat untuk menaikkan PH sebanyak satu sampai dengan dua

tingkat.

"Sekaligus merestorasi unsur hara, sehingga dapat menyuburkan tanah dan menyehatkan tanaman," ujar Sigit.

Menurut Sigit, inovasi tersebut sudah berjalan di lahan pertanian jagung pada Provinsi Jawa Barat dan Papua.

Lebih dalam, Sigit menuturkan, inovasi lain yang telah dilakukan Polri di antaranya membuat vertical dryer, mobil pemipil, soil tester, pompa tenaga surya, Atmosphere Water Generator, serta Mobile Rotary Dryer.

"Yang bermanfaat untuk mengeringkan jagung secara merata dan lebih bersih tanpa harus membawa hasil panen ke gudang," tutup Sigit.

Kemenkop Perkuat Sinergi Kadiskop Selindo Untuk Operasionalisasi KDKMP

Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menggelar Rapat koordinasi nasional (Rakornas) dengan tema "Kolaborasi Nasional Untuk Percepatan Implementasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)" dengan melibatkan seluruh Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi seluruh Indonesia (selindo) serta stakeholder lainnya di Jakarta, Rabu (13/5). Melalui Rakor ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan untuk memastikan proses operasionalisasi berjalan dengan baik.

Turut hadir dalam Rakornas tersebut Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, Pejabat Eselon I dan II di Kemenkop, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Krisdianto serta para Kepala Dinas di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh wilayah di Indonesia.  

Menkop Ferry mengapresiasi seluruh dukungan dari pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya sehingga program strategis nasional KDKMP dapat berjalan mulai dari proses pembentukan badan hukum hingga tahapan operasionalisasi yang akan segera dilakukan saat ini. Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan dan keterlibatan semua pihak program ini sulit dilakukan sehingga diharapkan konsistensi dukungan tersebut dapat terus dilakukan hingga tahap operasionalisasi.

“Saya mengapresiasi kepada semua Kepala Dinas Koperasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, karena kita berhasil melaksanakan Instruksi Presiden tentang pembentukan badan hukum KDKMP,” ujarnya.  

Tahap pertama peresmian operasionalisasi KDMKP di provinsi Jateng dan Jatim ini akan dilakukan sebanyak 1.061 unit dimana simbolisasi peresmian yang akan dilakukan di KDKMP di wilayah Nganjuk Jawa Timur.

Sementara itu terkait dengan progres pembangunan KDKMP per hari ini, Rabu (13/5) telah dan sedang dibangun 37.327 unit KDKMP di seluruh Indonesia, dan sebanyak 8.927 unit sudah selesai 100 persen bangunan gerai, gudang dan sarana perlengkapan lainnya.

“Keberhasilan KDKMP ini bukan sekadar badan hukum atau bangunan, tapi harus berfungsi menjual kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat, dan menyalurkan program pemerintah pusat,” tegas Menkop Ferry.  

Menkop Ferry menyebutkan bahwa sebagai pedoman payung hukum dalam operasionalisasi KDKMP, akan segera diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) di mana saat ini draft dari Inpres ini telah disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara. Dalam draft ini berisi tentang bagaimana upaya percepatan operasionalisasi KDKMP yang melibatkan lintas sektor Kementerian dan Lembaga.

"Poin-poinnya berisi tentang model bisnisnya, tentang rekrutmen SDM untuk operasionalisasinya, kemudian sistem informasi manajemen dan lain sebagainya,"  katanya. 

Menkop Ferry kembali menegaskan bahwa apabila 83 ribu KDKMP beroperasi dengan baik maka Indonesia akan menjadi satu-satunya negara dengan jumlah koperasi di desa yang sukses beroperasi terbesar dan terbanyak di dunia. Presiden menilai capaian ini sebagai tonggak sejarah pembangunan ekonomi rakyat.  

“Keberadaan KDKMP ini, diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya menciptakan simpul perekonomian di desa-desa atau kelurahan. Bahkan secara agregat diharapkan koperasi dapat menjadi lembaga ekonomi utama yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ucap Menkop.

Menkop Ferry menekankan bahwa melalui Rakornas tersebut diperlukannya kerja kolaboratif lintas kementerian dan lembaga serta kepala daerah sehingga proses operasionalisasi dapat berjalan dengan baik. Sinergi ini diyakini mampu mengembalikan koperasi sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi sesuai konstitusi.  

“Semoga perjuangan kita ini menjadi langkah besar membangun perekonomian rakyat yang mandiri, kuat, dan sejahtera, serta menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional,” ujar Menkop Ferry.

Di Forum RI–Rusia, Wamen ESDM Soroti Kerja Sama Energi Bersih dan Ketahanan Energi

KAZAN -- Pemerintah Indonesia terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai negara mitra serta memperluas kerja sama strategis internasional, termasuk Federasi Rusia. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam rangkaian Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik yang berlangsung di Kazan, Rusia, dengan sektor energi dan sumber daya mineral menjadi salah satu fokus utama pembahasan.

Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot turut mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada pertemuan yang dipimpin bersama First Deputy Prime Minister Federasi Rusia Denis Manturov. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis kedua negara untuk memperkuat kerja sama bilateral di berbagai sektor prioritas, termasuk energi dan sumber daya mineral.

Dalam pertemuan terbatas Co-Chairs SKB RI-Rusia, Wamen ESDM Yuliot menyampaikan sejumlah perkembangan kerja sama sektor energi antara Indonesia dan Rusia. Pembahasan mencakup tindak lanjut rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, perkembangan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, hingga kerja sama energi nuklir untuk tujuan damai.

Sementara itu, pada sesi Plenary Sidang Komisi Bersama ke-14 RI-Rusia, Wamen ESDM menyoroti pentingnya penguatan investasi dan kerja sama teknologi energi antara Indonesia dan Rusia guna mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih.

"Kerja sama di sektor energi (dengan Rusia) telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dan kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil. Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan energi, baik untuk bahan bakar minyak maupun listrik," ujar Yuliot di sesi Plenary SKB RI-Rusia di Kazan, Rusia, Selasa (12/5) waktu setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Yuliot juga menekankan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus mendorong pengembangan energi bersih dan penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

"Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, ditetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 GW, dengan target 40 GW berasal dari energi baru terbarukan atau sebesar 62 persen dari total tambahan kapasitas. Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, ditargetkan pembangunan dua unit dengan total kapasitas 500 MW," jelas Yuliot.

Rangkaian pertemuan SKB ke-14 RI-Rusia tersebut menghasilkan Agreed Minutes yang memuat sejumlah tindak lanjut kerja sama sektor energi dan sumber daya mineral antara kedua negara. Pembahasan mencakup peluang kerja sama minyak dan gas bumi, LNG dan LPG, pengembangan energi baru terbarukan, pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, hilirisasi dan metalurgi mineral, hingga standardisasi industri migas dan energi.

Forum SKB RI-Rusia merupakan mekanisme kerja sama bilateral resmi antara Pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia untuk membahas dan mengevaluasi perkembangan kerja sama di berbagai sektor strategis. Keterlibatan Kementerian ESDM dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi energi Indonesia guna mendukung ketahanan energi nasional, pengembangan hilirisasi industri, serta penguatan kerja sama teknologi dan investasi di sektor energi dan sumber daya mineral.

Wamenhan RI Pimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan Matra Darat ASN Pemprov Sulsel TA 2026 di Makassar

Makassar – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan (Komcad) Matra Darat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 di Makassar, Rabu (13/5/2026). Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah, dalam mendukung kesiapsiagaan nasional.

Dalam amanat Menteri Pertahanan RI yang dibacakan Wamenhan RI, ditegaskan bahwa pembentukan Komcad merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Program ini bertujuan memperkuat Komponen Utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter, sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa

Menhan RI juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas komitmen dan sinergi nyata dalam mendukung pembentukan Komcad. Dukungan tersebut dinilai sebagai contoh positif kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkokoh fondasi pertahanan nasional dari wilayah. Kepada para ASN yang ditetapkan sebagai Komcad, disampaikan pesan agar senantiasa menjunjung tinggi loyalitas kepada NKRI, memperkuat disiplin, menjaga kesiapan, serta menjadi teladan semangat bela negara di lingkungan kerja dan masyarakat.

Setelah upacara penetapan selesai, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemberian apresiasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman kepada siswa terbaik Komcad ASN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi, prestasi, dan semangat bela negara yang telah ditunjukkan para peserta selama mengikuti proses pembinaan dan pelatihan. Rangkaian acara dilanjutkan dengan pertunjukan demonstrasi yang menampilkan kemampuan, disiplin, dan hasil pembinaan para peserta Komcad sebagai wujud kesiapan mereka dalam mendukung sistem pertahanan negara. Kegiatan ditutup dengan penghormatan dan defile pasukan Komcad.

Melalui penetapan Komcad Matra Darat ASN Pemprov Sulsel TA 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tinjau MRT Fase 2A Sawah Besar-Harmoni, Wapres Tekankan Pentingnya Transportasi Publik yang Aman dan Inklusif

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau progres pembangunan MRT Jakarta Fase 2A lintas Utara–Selatan di proyek Stasiun MRT Sawah Besar dan Stasiun MRT Harmoni, Jakarta, Selasa (12/05/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Wapres melihat langsung perkembangan konstruksi bawah tanah, termasuk perjalanan melalui tunnel dari Sawah Besar menuju Harmoni, serta menyoroti pentingnya menghadirkan transportasi publik yang aman, nyaman, modern, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi Wapres untuk mendengarkan pemaparan mengenai perkembangan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A Bundaran HI–Kota yang, berdasarkan data per 25 April 2026, telah mencapai progres keseluruhan sebesar 59,76 persen.

Wapres juga melihat capaian konektivitas tunnel bawah tanah dari Stasiun Sawah Besar menuju Harmoni yang kini sudah dapat dilalui dengan berjalan kaki. Selain itu, pekerjaan diaphragm wall (D-Wall) dan pembangunan dinding stasiun di area Duta Merlin juga terus berjalan.

“Transportasi publik yang modern ini adalah salah satu prioritas dari Bapak Presiden. Dan saya yakin jika transportasi publiknya aman, nyaman, modern, terintegrasi, semuanya akan berbondong-bondong menggunakan transportasi publik,” ujar Wapres dalam keterangannya kepada awak media.

Wapres menekankan bahwa pengembangan transportasi publik memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dukungan kawasan aglomerasi. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk mewujudkan sistem transportasi yang mampu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung kualitas hidup perkotaan yang lebih baik.

Selain itu, Wapres turut mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat layanan transportasi publik, termasuk melalui integrasi layanan MRT, LRT, dan Transjakarta, serta kebijakan tarif gratis bagi 15 golongan masyarakat seperti lansia dan penyandang disabilitas.

“Yang paling penting sekali lagi aman dan nyaman untuk anak-anak, perempuan, ibu hamil, lansia, dan kaum difabel,” tegasnya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat.

Sebagai informasi, MRT Jakarta Fase 2A akan menghubungkan Bundaran HI hingga Kota sepanjang sekitar 5,8 kilometer dengan tujuh stasiun bawah tanah, yakni Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Segmen Bundaran HI–Monas ditargetkan beroperasi pada 2027, sementara jalur hingga Stasiun Kota ditargetkan tersambung pada 2029.

Diterbangkan Airbus A400M TNI AU ke Cebu, Maung Bawa Simbol Diplomasi Indonesia

Pengiriman kendaraan taktis Maung MV3 Garuda Limousine menggunakan pesawat Airbus A400M milik TNI Angkatan Udara menuju Cebu, Filipina, menjadi perhatian tersendiri usai digunakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN pada 7–8 Mei 2026. Langkah tersebut tidak hanya menunjukkan kesiapan pengamanan dan dukungan logistik negara, tetapi juga memperlihatkan kepercayaan Indonesia terhadap produk industri pertahanan dalam negeri untuk tampil di forum internasional.

Mobil kepresidenan karya anak bangsa produksi PT Pindad itu telah lebih dahulu tiba di Cebu pada 4 Mei 2026. Dari dalam lambung pesawat Airbus A400M TNI AU, Maung MV3 Garuda Limousine dibawa langsung dari Indonesia untuk mendampingi mobilitas Presiden Prabowo selama agenda kenegaraan berlangsung.

Kehadiran Maung di Filipina pun mencuri perhatian di tengah deretan kendaraan delegasi negara-negara ASEAN. Bukan kendaraan impor ataupun mobil kenegaraan asing, Presiden Prabowo memilih menggunakan kendaraan produksi nasional sebagai representasi kemampuan industri strategis Indonesia di panggung dunia.

Mobil berwarna putih tersebut tampil dengan desain eksklusif dan maskulin. Maung MV3 Garuda Limousine merupakan varian terbaru dari keluarga Maung yang dikembangkan PT Pindad. Kendaraan ini dirancang khusus dari platform MV3 sebagai kendaraan resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan standar keamanan, kenyamanan, dan performa tinggi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa penggunaan Maung dalam forum internasional memiliki makna yang jauh melampaui fungsi kendaraan operasional Presiden semata.

“Penggunaan Maung di forum internasional ini bukan sekadar alat transportasi, tetapi sebagai simbol kemandirian, kepercayaan diri bangsa, dan kemajuan industri nasional Indonesia. Maung menjadi sebuah simbol diplomasi. Dari dalam negeri, untuk Indonesia, hadir di panggung dunia,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya pada 7 Mei 2026.

Bagi Indonesia, perjalanan Maung menuju Cebu menjadi simbol kesiapan negara dalam membawa produk strategis nasional tampil di level internasional. Kehadiran kendaraan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa karya industri pertahanan Indonesia mampu berdiri sejajar dan dipercaya mendukung agenda kenegaraan di forum tertinggi kawasan Asia Tenggara.

Usai digunakan Presiden Prabowo selama rangkaian KTT ASEAN ke-48, Maung MV3 Garuda Limousine kembali pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Airbus A400M TNI AU, menutup perjalanan diplomasi kendaraan karya anak bangsa di Filipina.

Sinergi KKP - Barantin Tingkatkan Ekspor Hasil Perikanan

JAKARTA, (8/5) - Pemerintah terus mengupayakan penguatan ekspor perikanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Badan Karantina Indonesia (Barantin/BKI) bersinergi melakukan penguatan sistem penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan serta karantina ikan untuk meningkatkan daya saing hasil perikanan Indonesia di pasar dunia.

 

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dengan Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, di kantor KKP, Rabu (6/5). Pertemuan ini menandai komitmen kedua lembaga untuk menyelaraskan kewenangan dan mengurangi tumpang tindih regulasi yang selama ini menjadi perhatian, termasuk di tingkat internasional.

 

Menteri Trenggono menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Ia menyebut kerja sama dengan negara-negara mitra yang telah berjalan dengan baik, dapat dilakukan secara bersama-sama dengan karantina, guna meningkatkan efisiensi dan daya tawar Indonesia.

 

“Kolaborasi ini penting sekali, termasuk dalam kelanjutan penerapan regulasi secara teknis oleh kementerian,” ujarnya.

 

Salah satu isu yang dibahas adalah tata laksana impor hasil perikanan khususnya pengendalian importasi melalui  registrasi perusahaan negara asal yang merupakan kewenangan dari competent authority (CA). Sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2019, maka KKP ditetapkan sebagai penanggung jawab atau CA pangan asal ikan sehingga kebijakan registrasi berada di KKP untuk disinergikan dengan Barantin yang sesuai tusi nya melaksanakan pengawasan di border sehingga dengan adanya kolaborasi ini tidak menimbulkan trade confusion terhadap negara mitra.

 

Selain itu, KKP juga mendorong penguatan kerja sama teknis, seperti integrasi laboratorium hingga pembagian tanggung jawab dalam penanganan mutu produk dan kesehatan dari hama penyakit ikan karantina. Dalam skema yang diusulkan, aspek mutu tetap menjadi tanggung jawab KKP, sementara fungsi karantina diperkuat pada titik-titik pengawasan tertentu di border.

 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menekankan bahwa irisan kewenangan antara kedua lembaga adalah hal yang tidak terhindarkan. Namun, menurutnya, ruang irisan itu justru harus disinergikan.

 

“Karena ini gabungan, pasti di dalamnya ada irisan. Ruang inilah yang harus disinergikan agar tidak menyulitkan pihak lain,” kata Karding.

Ia juga memastikan bahwa sinergisitas dalam pengawasan importasi hasil perikanan  ke depan akan dibangun kerja sama yang lebih spesifik, termasuk pembagian peran yang tegas antara fungsi mutu dan karantina. Karding menegaskan pentingnya menghindari ego sektoral serta menjaga citra Indonesia di mata internasional.

 

Lebih lanjut, Karding menyoroti pentingnya pertukaran data melalui mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur.

 

Dalam kerangka besar, kedua belah pihak sepakat mendorong sinergisitas pengawasan mutu dalam satu sistem nasional. Skema yang diusung adalah menempatkan KKP sebagai competent authority penguat standar dan pengawasan mutu produksi dari hulu sampai hilir, hingga pengawasan pasca impor, sementara Barantin berperan sebagai otoritas pengendali di pintu pemasukan dan pengeluaran (border).

 

Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang lebih efisien, mengurangi duplikasi proses, serta memperkuat kepercayaan pasar internasional terhadap produk perikanan Indonesia.

 

Dengan langkah kolaboratif ini, pemerintah optimistis ekspor perikanan nasional dapat meningkat, sekaligus memastikan standar mutu dan keamanan produk tetap terjaga sesuai ketentuan global.

Terima Laporan Mahasiswa, Mentan Amran Langsung Telepon dan Tindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran

 

 Jakarta — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan respons cepat dan terbuka terhadap aspirasi mahasiswa dalam Diskusi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia yang digelar di Jakarta, Rabu (6/5/2026). 

 

Dalam forum yang dihadiri sekitar 118 perwakilan mahasiswa dari berbagai daerah tersebut, Mentan Amran langsung menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran di sektor pertanian yang disampaikan peserta.

 

Dua laporan yang langsung direspon yakni dugaan peredaran bawang merah ilegal di Sumatera Utara serta kelangkaan pupuk subsidi bagi petani bawang merah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Atas laporan tersebut Mentan Amran langsung melakukan sambungan telepon kepada pihak terkait di daerah.

 

“Terima kasih mahasiswa. Inilah yang kita harapkan. Kalau ada pelanggaran, laporkan. Tidak boleh ada pembiaran. Kita berantas mafia, kita tindak tegas,” tegas Mentan Amran di hadapan peserta diskusi.

 

Ia bahkan langsung mencoba menghubungi aparat penegak hukum di Sumatera Utara terkait laporan bawang merah ilegal yang dinilai merugikan petani lokal. Menurutnya, praktik ilegal seperti itu tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak harga pasar dan melemahkan kesejahteraan petani.

 

“Nah itu ditangkap, masukkan penjara. Kapan negeri ini bisa makmur kalau ada pembiaran? Sama dengan beternak kejahatan di republik ini,” ujarnya.

 

Selain itu, laporan dari mahasiswa asal NTB terkait kelangkaan pupuk subsidi juga langsung direspons cepat. Mentan Amran menegaskan akan segera menelusuri distribusi pupuk di wilayah tersebut dan memastikan tidak ada penyimpangan di lapangan.

 

Dalam kesempatan itu, Mentan Amran juga menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik, khususnya di sektor pertanian. Ia mengapresiasi sikap mahasiswa yang dinilai kritis namun tetap konstruktif.

 

“Kita butuh pengkritik yang konstruktif. Bukan fitnah, tapi kritik berbasis data. Kita buka apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

 

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik mafia di sektor pertanian. “Ada koruptor, kita penjarakan. Di sektor pertanian sudah 76 tersangka. Ini bukti bahwa kita tidak main-main,” tegasnya.

 

Sementara itu, Koordinator BEM SI Wilayah Sumatera Utara, Muzan Mirisan, mengapresiasi respons cepat Mentan Amran atas aporan mahasiswa. Ia menyebut, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan di lapangan.

 

“Kita apresiasi kepada Pak Menteri, ada beberapa tadi yang  langsung ditindaklanjutin ya. Di Sumatera Utara, kita menyoroti kasus bawang merah ilegal yang ada. Kami berharap setelah kegiatan ini bisa dapat dibasmi mafia-mafia, terutama bawang merah ilegal yang masuk ke daerah Sumatera Utara,” ungkapnya.

 

Hal senada disampaikan Muhammad Abdi Maludin, mahasiswa asal NTB yang melaporkan persoalan pupuk. Ia menjelaskan bahwa ada oknum yang mempermainkan sehingga pupuk bersubsidi tidak sampai ke petani bawang merah. Ia menilai respons cepat Mentan Amran menjadi bukti keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa.

 

“Saya lihat Pak Menteri langsung merespon dan berkoordinasi saat itu juga. Ini yang kami harapkan, agar persoalan di daerah bisa cepat ditangani,” katanya.

 

Melalui forum dialog ini, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan generasi muda serta memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan tegas.