Delegasi The Federation of Korean Industries Bertemu Menko Airlangga: Korea Selatan Siap Tingkatkan Komitmen Investasi di Indonesia

Jakarta, 30 April 2025

Dalam rangkaian misi bisnis The Federation of Korean Industries (FKI), delegasi bisnis Korea Selatan yang dipimpin Chairman Lotte Corporation Shin Dongbin mengunjungi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (29/04). Pertemuan ini diikuti oleh sejumlah perusahaan besar Korea Selatan yang telah berinvestasi di Indonesia, antara lain yaitu Lotte Group, POSCO, Hanhwa, KCC Glass, KB Group, Samsung, CJ, LG CNS, EcoPro, SK Plasma, SPC Group, MegazoneCloud, dan LS MTRON.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi FKI membahas keberlangsungan investasi serta rencana komitmen perluasan investasi di Indonesia. Sebagai mitra utama dari Pemerintah Korea Selatan dalam memberikan masukan kebijakan perdagangan, FKI merupakan pihak yang signifikan dan strategis bagi Pemerintah Indonesia.

Indonesia dan Korea Selatan telah menjalin hubungan diplomatik yang harmonis selama beberapa dekade. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa kerja sama dan komitmen yang akan dikembangkan oleh kedua negara, seperti pembangunan tahap lanjut untuk mobil listrik dan ekosistem hidrogen dari Hyundai Motor Company serta kerja sama antara POSCO dan Krakatau Steel untuk memperkuat investasi dan hilirisasi baja nasional.

“Indonesia dan Korea Selatan memiliki potensi yang luar biasa dalam beragam sektor ekonomi, termasuk manufaktur, teknologi, energi, dan infrastruktur,” ungkap Menko Airlangga.

Selanjutnya Menko Airlangga dan FKI membahas beberapa hal meliputi komitmen investasi digitalisasi sektor keuangan oleh Hanhwa General Insurance, pengembangan pabrik katoda menggunakan nikel Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar Eropa, Asia, dan Amerika, serta melanjutkan kerja sama yang solid seperti investasi Lotte Shopping di Indonesia.

Menko Airlangga juga menyambut baik keberlanjutan pembangunan komplek petrokimia di Cilegon, Banten sejak ground breaking tujuh tahun lalu. Proyek ini akan mendorong produksi petrokimia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sektor industri memiliki peran sebagai salah satu pilar perekonomian yang dapat secara efektif meningkatkan perekonomian suatu negara.

Chairman Shin menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Indonesia atas dukungan yang telah diberikan selama ini termasuk melalui pematangan industri manufaktur dan percepatan implementasi IK CEPA. Selain itu, dengan langkah Indonesia yang saat ini melakukan negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat, hal ini akan sangat membantu keberlangsungan investasi Korea Selatan di Indonesia.

Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan teknologi dan inovasi terbaik di dunia, dan Indonesia adalah negara dengan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah. Pembangunan berkelanjutan dalam setiap kerja sama internasional merupakan aspek yang menjadi perhatian utama Pemerintah Indonesia, oleh karena itu, setiap langkah kerja sama dengan Korea Selatan yang sedang dijalin akan terus memperhatikan manfaat ekonomi, aspek lingkungan, dan keberlangsungan sosial.

“Dengan berkolaborasi, Indonesia dan Korea Selatan dapat mewujudkan bentuk kerja sama perekonomian yang saling menguntungkan dan produktif,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga diantaranya yaitu Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Elen Setiadi, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Mohammad Rudy Salahuddin, Duta Besar Indonesia Untuk Korea Cecep Herawan, serta Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani.

Akselerasi Satu Data Inovasi Pelayanan Publik Nasional, Pemerintah Sinkronisasi Struktur Data dan Fitur dalam Integrasi JIPPNas

JAKARTA – Menindaklanjuti high level coordination meeting, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukan identifikasi, dan sinkronisasi struktur data dan fitur dalam integrasi Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas). Hal tersebut dilakukan untuk mendorong akselerasi terciptanya Satu Data Inovasi Pelayanan Publik.

“Ke depan, integrasi ini akan menjadi fondasi awal dalam mendorong terwujudnya penerapan Satu Data Inovasi Pelayanan Publik secara nasional,” ujar Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto, dalam Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi dan Sinkronisasi Struktur Data dan Fitur dalam Integrasi JIPPNas di Jakarta, Selasa (29/04/2025).

Pada kegiatan yang diselenggarakan secara hibrida tersebut dilakukan beberapa langkah konkret oleh pihak Kementerian PANRB, Kemendagri, dan LAN diantaranya yaitu identifikasi kesamaan dan perbedaan struktur data inovasi di masing-masing sistem/platform; penyinkronan fitur-fitur utama yang mendukung pengelolaan inovasi; penentuan komponen dasar yang dapat digunakan bersama atau shared components; serta mewujudkan interoperabilitas antar sistem inovasi nasional.

Dalam teknisnya, integrasi ini akan dilaksanakan dengan alur pertukaran data point-to-point antara JIPPNas (Kementerian PANRB), Indeks Inovasi Daerah (Kementerian Dalam Negeri), dan Inoland (Lembaga Administrasi Negara). Melalui upaya itu, diharapkan sistem inovasi pelayanan publik di Indonesia dapat lebih terintegrasi, berbasis data, dan mendorong perbaikan layanan publik yang berkelanjutan.

“Kami mengharapkan adanya dukungan penuh dari semua pihak, termasuk masukan konstruktif dan identifikasi potensi hambatan yang mungkin timbul, serta solusi teknisnya, agar integrasi ini dapat berjalan lancar dan terstruktur,” tutur Ajib.

Dalam kesempatan itu, Analis Kebijakan Pertama Kementerian PANRB Resty Adelia memaparkan tahapan dan target integrasi yang telah dirancang. Ia menjelaskan masing-masing peran dalam proses integrasi. Sebagai pengelola JIPPNas, Kementerian PANRB berperan dalam menyediakan data inovasi pelayanan publik yang dapat diakses oleh instansi lain; mengelola data pengguna untuk autentikasi; serta mendistribusikan data replikasi inovasi antar instansi.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran dalam menyediakan data inovasi terkait pengelolaan wilayah dan administrasi; serta menyediakan master data wilayah untuk pemetaan wilayah. Selain itu LAN juga berperan penting dalam proses integrasi, yaitu menyediakan ide inovasi terkait peningkatan pelayanan publik dan administrasi negara; serta mengelola penyebaran ide inovasi ke instansi lain.

Sebagai informasi integrasi ini bertujuan untuk maturitas data, validitas data, dan satu data (terintegrasi, dan tidak ada perbedaan). Dalam FGD ini, perwakilan dari Kemendagri dan LAN menyampaikan pandangan strategis dalam mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan struktur data inovasi di masing-masing sistem/platform. Disampaikan, Indeks Inovasi Daerah merupakan platform penginputan pelaporan inovasi yang telah dilaksanakan oleh daerah.

Kemudian, semua data yang masuk ke dalam Indeks Inovasi Daerah akan di showcase-kan di dalam website Tuxedovation yang dapat diakses oleh publik, namun untuk mengakses data tertentu memerlukan login. Sedangkan, Inoland dibangun dengan fitur-fitur yang memuat berbagai informasi yang diperlukan untuk mendukung inovasi sejak proses maupun pasca proses pengembangan inovasi.

Laporkan Kemajuan Penting Negosiasi Kebijakan Tarif Amerika Serikat ke Presiden Prabowo Subianto, Menko Airlangga: Kita Tawarkan Win-Win Solution Lewat Skema Perdagangan yang Fair and Square

Jakarta, 28 April 2025

Usai bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk melakukan upaya negosiasi terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diluncurkan oleh AS, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai perkembangan dan sejumlah kemajuan penting dari upaya negosiasi intensif tersebut.

Sejumlah pertemuan telah dilakukan delegasi Indonesia dalam upaya negosiasi dengan Pemerintah AS Utersebut, mulai dari pertemuan dengan US Trade Representative, Secretary Commerce, Secretary Treasury, Director of National Economic Council hingga pertemuan dengan sejumlah pelaku usaha di AS seperti Semikonduktor Industry Association, United States-ASEAN Business Council, United States-Industry Indonesia Society (USINDO), Asia Group, Amazon, Boeing, Microsoft, dan Google. Selain itu, juga dilakukan pertemuan dengan beberapa negara lain seperti pertemuan dengan Minister for Trade and Tourism Australia serta dengan Minister of Trade, Industry, and Energy Korea Selatan.

“Secara prinsip apa yang ditawarkan Indonesia dalam bentuk surat yang diajukan tanggal 7 dan tanggal 9 mendapatkan apresiasi dari Amerika karena surat yang Indonesia masukkan relatif komprehensif. Jadi tidak hanya bicara mengenai tarif, tapi juga bicara mengenai non-tarif barrier dan juga mengenai rencana Indonesia menyimbangkan neraca perdagangan. Jadi kita sebut itu fair and square. Neraca perdagangannya sekitar USD19 million, kita berikan lebih dari USD19,5 million,” ungkap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers terkait Hasil Kunjungan ke Amerika Serikat di Istana Negara, Senin (28/04).

Selanjutnya, Menko Airlangga juga melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rencana perusahaan Indorama yang akan melakukan investasi sebesar USD2 miliar di Lousiana, Amerika Serikat untuk sektor blue ammonia. Kemudian, pembahasan dengan Amerika Serikat turut dilakukan terkait dengan critical minerals.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan terkait permintaan Indonesia terhadap tarif resiprokal yang dikenakan Amerika Serikat. Untuk komoditas-komoditas utama Indonesia yang diekspor ke Amerika, Indonesia melakukan negosiasi agar tarif yang dikenakan dapat setara dengan beberapa negara lain seperti Vietnam dan Bangladesh, sehingga diharapkan dapat terjadi equal level playing field. Selain itu, sejumlah hal lain yang bersifat teknis seperti kerja sama pendidikan dan sains juga akan terus didorong.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menjabarkan tindak lanjut atas upaya negosiasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia, salah satunya terkait Pemerintah AS yang menugaskan USTR untuk melanjutkan perundingan teknis dengan Indonesia. Adapun USTR sendiri juga mengapresiasi posisi Indonesia yang terus berupaya melakukan dialog dengan pihak AS. Sebagai landasan bagi kelanjutan pembahasan di tingkat teknis tersebut, Pemerintah Indonesia dan pihak USTR telah melakukan penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA), sehingga pembahasan yang dilakukan hanya untuk diketahui kedua belah pihak.

“Secara geopolitik tentu Indonesia dianggap penting oleh Amerika. Dan tadi saya laporkan ke Bapak Presiden, Bapak Presiden memberikan arahan bahwa apa yang kita tawarkan itu adalah win-win solution. Dan kita tidak membedakan satu negara dengan negara lain, jadi artinya relatif apa yang kita tawarkan adalah apa yang sedang kita lakukan di dalam negeri,” jelas Menko Airlangga.

Lebih jauh, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan 3 Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, Satgas Peningkatan Iklim Investasi dan Percepatan Perizinan Berusaha, serta Satgas Perundingan Perdagangan, Investasi, dan Keamanan Ekonomi yang dibentuk sebagai tindak lanjut upaya perundingan yang dilakukan dengan AS. Dengan dibentuknya Satgas tersebut, diharapkan dapat mendorong percepatan proses perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan AS.

Di samping menyampaikan perkembangan mengenai negosiasi dengan AS, Menko Airlangga juga memberikan keterangan mengenai hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Chairman Lotte Group dan Delegasi Federation of Korean Industries Republic of Korea. Pertemuan tersebut diikuti oleh 19 perwakilan perusahaan Korea Selatan yang telah berinvestasi di Indonesia dengan total investasi hingga USD15,4 miliar dan berencana akan melakukan investasi tambahan sebesar USD1,7 miliar.

Salah satu perusahaan yang hadir yakni Lotte Chemicals yang menawarkan kepada Indonesia untuk dapat berpartisipasi di dalam Lotte Chemicals tersebut. Atas tawaran tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyetujui dan memberi penugasan kepada Danantara untuk melakukan kajian dan tindak lanjut daripada investasi tersebut. Kemudian terdapat beberapa perusahaan lain termasuk KB Financial yang juga melaporkan bahwa saat ini telah berada pada posisi yang profitable.

Selain itu juga terdapat perwakilan dari Hyundai Motor yang menyampaikan perkembangan operasional yang relatif baik, dan perwakilan POSCO menyatakan bahwa Pohang Steel yang bekerja sama dengan Krakatoa Steel akan masuk dalam fase kedua dimana fase pertama telah selesai dilakukan. Kemudian beberapa industri termasuk EcoPro yang sudah melakukan investasi hampir US500 juta di Morowali, juga akan membuat katoda precursor dan nickel smelter. Selanjutnya, KCC Glass yang telah berinvestasi di Batang juga melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana ekspansi yang disertai dengan permintaan terkait harga gas di dalam negeri.

Terakhir, perusahaan LX International yang bergerak di sektor batubara, nikel, hingga plantation juga menyampaikan akan terus melanjutkan investasinya. Beberapa perusahaan yang terkait dengan pertahanan seperti Songshan sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah, serta perusahaan yang bergerak di bidang Plasma Convalescent juga tengah membangun pabrik di Cikarang dan diharapkan dapat menjaga kebutuhan Indonesia terhadap Plasma Convalescent.

“Nah, dari segi Korea sendiri mereka mengapresiasi pertemuan dengan Bapak Presiden yang berjalan secara terbuka, dan Bapak Presiden mendengar satu per satu dan itu yang membuat mereka sangat mengapresiasi keterbukaan Pemerintah,” pungkas Menko Airlangga. 

TPIP dan TPID Wilayah Sumatera Perkuat Sinergi Guna Mendukung Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan yang Inklusif

Medan, 25 April 2024

Tantangan global pada tahun 2025 semakin meningkat pasca Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarifnya. Hal tersebut berdampak pada pelemahan pasar keuangan, fluktuasi harga komoditas global, dan ketidakpastian kondisi ekonomi ke depan semakin meningkat. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tumbuh solid di atas 5% (yoy), didukung realisasi inflasi yang terjaga rendah dan stabil pada rentang target sasaran nasional 2,5±1%, yaitu sebesar 1,57% (yoy) pada 2024.

Pada Maret 2025, realisasi inflasi tercatat sebesar 1,03% (yoy) yang dipengaruhi normalisasi tarif listrik pasca berakhirnya program diskon 50%, serta meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan akibat peningkatan permintaan pada periode bulan Ramadan. Selain itu, kebijakan penurunan harga tiket pesawat dan diskon tarif tol pada arus mudik dan arus balik relatif menahan laju inflasi Maret. Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, diikuti tingkat inflasi yang stabil dan terkendali dengan menjalankan bauran kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil yang didukung strategi kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Tingkat inflasi di Indonesia utamanya dipengaruhi oleh komponen harga bergejolak (volatile food) sehingga pengendalian inflasi pangan menjadi sangat penting. Namun demikian, pengendalian inflasi pangan mempunyai sejumlah tantangan, seperti perlunya peningkatan produksi komoditas pangan, terhambatnya jalur distribusi dan rantai pasok, disparitas harga antarwaktu dan antarwilayah, serta perlunya penyediaan sarana penyimpanan pasca panen.

Dalam rangka mengantisipasi tantangan tersebut, Pemerintah merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret melalui Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sumatera yang diselenggarakan pada 24 Maret 2025 di Medan, Sumatera Utara, dengan tema “Sinergi dan Inovasi dalam Mendorong Peningkatan Produksi dan Efisiensi Rantai Pasok Distribusi Pangan Guna Mendukung Swasembada Pangan dan Pertumbuhan Inklusif di Sumatera”. Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia melihat pentingnya sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas inflasi pangan sesuai dengan kesepakatan HLM TPIP 2025 pada kisaran 3,0-5,0%.

“Untuk menjaga inflasi volatile food tetap terkendali, penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan melalui perluasan KAD dan peningkatan peran BUMD sebagai offtaker. Upaya-upaya pengendalian inflasi juga disinergikan dengan kebijakan untuk menjaga daya beli guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, termasuk di wilayah Sumatera,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan dalam rapat tersebut.

Rapat tersebut menyepakati beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk pengendalian inflasi pangan, di antaranya yakni dukungan peningkatan produksi melalui perbaikan jaringan irigasi dan optimalisasi pompanisasi, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan Fasilitasi Distribusi Pangan, peningkatan peran BUMD sebagai offtaker termasuk untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta optimalisasi penggunaan APBD khususnya untuk memprioritaskan program ketahanan pangan.

Pada Rapat Koordinasi TPIP-TPID di Wilayah Sumatera ini juga dilaksanakan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pada GNPIP tersebut dilaksanakan pencanangan sinergi/komitmen pengendalian inflasi oleh TPIP dan TPID di wilayah Sumatera, antara lain melalui komitmen sinergi Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas beras, telur ayam ras, bawang merah, dan cabai merah, serta pengembangan aplikasi yang memuat neraca pangan, perkembangan harga, dan kalender tanam.

Turut hadir dalam rangkaian agenda tersebut di antaranya Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Eksekutif Departemen Regional Bank Indonesia, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Staf Ahli Deputi Badan Gizi Nasional, Direktur Badan Pangan Nasional, Koordinator Wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pimpinan Wilayah Bulog Sumatera Utara, perwakilan Kementerian Pertanian, Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-Sumatera, dan perwakilan TPID se-Sumatera.

Resmi Berganti Nama, PopSurvey Hadir Lebih Dekat untuk Dukung Riset Akademik

Jakarta, 24 April 2025 - Populix, perusahaan riset berbasis teknologi asal Indonesia, mengumumkan perubahan nama Poplite, platform survei cepat mandiri miliknya, menjadi PopSurvey. Perubahan nama ini merupakan langkah strategis untuk lebih mendekatkan layanan PopSurvey kepada masyarakat, dan menegaskan dukungan Populix untuk perkembangan dunia riset Indonesia.

Raymond Tjipto, VP of Strategy and Business Operations di Populix, mengungkapkan, “Ekosistem riset akademis di Indonesia saat ini masih tergolong lemah. Bahkan masih di bawah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, yang penduduknya jauh lebih sedikit. Minimnya jumlah jurnal akademik berkualitas ini disebabkan oleh berbagai kendala, dua di antaranya adalah keterbatasan finansial dan waktu.”

Menurut peringkat SCImago Journal & Country Rank, Indonesia menempati peringkat ke-37 dari segi jumlah jurnal akademik yang berhasil masuk ke dalam Scopus. Scopus merupakan indeks jurnal internasional yang jadi kiblat jurnal berkualitas dan bergengsi. 

Karena itu pada tahun 2021 lalu PopSurvey hadir ke dalam ekosistem riset Populix. Platform survei mandiri daring ini menjadi solusi penelitian kuantitatif melalui survei, yang lebih ramah di kantong dan cepat dengan dukungan teknologi AI. 

Pengguna dapat menyebarkan survei secara online ke lebih dari 700 ribu responden terverifikasi Populix di seluruh Indonesia. Hal ini memampukan pengumpulan data yang cepat, bahkan 97.5% survei selesai kurang dari 24 jam. 

PopSurvey juga menghadirkan fitur NeXa, asisten riset berbasis AI yang dapat membantu memandu pengguna dalam melakukan riset. Mulai dari merancang dan membuat kuesioner, mengakses kumpulan responden sesuai target, hingga menarik kesimpulan. 

Kesemuanya dibungkus dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp375 per jawaban, tanpa dikenai biaya penggunaan platform. Karena itu layanan PopSurvey tidak hanya bermanfaat bagi penelitian akademik dosen dan profesional, tetapi juga dapat mengakomodir kebutuhan dan kantong mahasiswa, pelajar, juga untuk membantu pertumbuhan bisnis. 

Tak hanya itu, PopSurvey juga menawarkan layanan konsultasi publikasi jurnal terindeks SINTA (Science and Technology Index). SINTA adalah sebuah indeks jurnal di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Layanan konsultasi ini diberikan secara cuma-cuma, untuk membantu memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah bersama PopSurvey.

Hingga saat ini PopSurvey telah berhasil membantu penelitian akademik di lebih dari 180 universitas lokal maupun swasta, dalam dan luar negeri. Termasuk menggandeng lebih dari 40 partner resmi universitas dan komunitas, seperti PPI Dunia dan Matagaruda LPDP. Secara total PopSurvey telah meluncurkan hingga 10.000 survei, yang didominasi penelitian akademik oleh dosen dan mahasiswa.

“Selanjutnya, kami akan terus mengembangkan PopSurvey agar semakin mudah, akurat, dan cepat, berfokus pada riset akademik yang membutuhkan responden bervariatif dan jangkauan di luar Indonesia. Pengembangan juga akan mengedepankan pemanfaatan teknologi artificial intelligence untuk mempermudah proses riset. Harapannya, PopSurvey dapat semakin mendorong perkembangan dunia riset Indonesia, dan mendorong demokratisasi data di tanah air,” akhir Raymond.

Apabila ingin mengakses layanan PopSurvey, pengguna dapat mengunjungi laman info.populix.co/product/popsurvey dan memilih “Try PopSurvey Now” pada bagian tengah layar. Setelah itu, pengguna dapat mendaftarkan diri atau masuk dengan menggunakan email. Setelah masuk, pengguna dapat melihat contoh hasil riset PopSurvey dengan memilih “Lihat Contoh Hasil” di sisi kanan atas. Apabila pengguna ingin menggunakan fitur asisten riset NeXa, silakan memilih logo bulat biru dengan huruf “P” di sisi kanan bawah, dan memulai percakapan dengan NeXa.

Temui Wakil Presiden, Menteri PANRB: Penyelarasan Arah Reformasi Birokrasi Agar Lebih Berdampak Bagi Rakyat

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melaporkan capaian reformasi birokrasi serta Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) pada Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sebagai Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN). Reformasi birokrasi Indonesia bergerak dari sistem berbasis aturan menuju tata kelola dinamis, menuju birokrasi kelas dunia tahun 2045 melalui GDRBN 2025–2045 sebagai peta jalan Indonesia Emas.

“Pertemuan hari ini menjadi momen penting untuk menyelaraskan langkah, memastikan bahwa reformasi birokrasi tidak berhenti pada aspek prosedural, tetapi betul-betul menghasilkan outcome yang dapat dirasakan oleh rakyat,” ungkap Rini ditemui di Kantor Wapres, Rabu (23/4/2025).

Capaian reformasi birokrasi menunjukkan tren positif selama 10 tahun terakhir, mencerminkan peningkatan tata kelola dan pelayanan publik di kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota. Reformasi birokrasi berhasil mendorong efisiensi anggaran, pelayanan publik prima, dan pemberantasan korupsi. Terkait arah reformasi birokrasi ke depan, Menteri Rini menjelaskan GDRBN 2025–2045 dirancang untuk mendukung RPJMN 2024-2029 yang merupakan terjemahan dari Asta Cita dengan visi birokrasi kelas dunia. Reformasi dilakukan bertahap hingga 2045 melalui transformasi digital pemerintah, penguatan kolaborasi, dan tata kelola adaptif berbasis manusia dan inklusif.

Prioritas reformasi birokrasi Tematik 2025–2029 akan tetap fokus pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengelolaan sumber daya, dan percepatan program prioritas Presiden, didukung transformasi digital pemerintah untuk pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berdampak luas.

Program reformasi birokrasi juga akan difokuskan pada enam area utama yaitu, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP); percepatan reformasi manajemen ASN; pembangunan pemerintahan digital; transformasi pelayanan publik agar makin responsif dan berdampak; progres penataan kelembagaan dalam kabinet merah putih; serta perumusan kebijakan kelembagaan dan tata laksana yang adaptif terhadap tantangan masa depan.

“Salah satu fokus area reformasi birokrasi adalah pembangunan pemerintahan digital. Terkait hal ini, dibutuhkan penyempurnaan pada kebijakan dan perencanaan, tata Kelola dan kelembagaan, serta pendanaan yang lebih terintegrasi, efektif, dan adil. Oleh karena itu, arah kebijakan tahun 2025 difokuskan pada revisi regulasi pemerintah digital, pembentukan komite percepatan, serta sinkronisasi dengan program prioritas pemerintah dalam RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025-2029, Asta Cita, dan GDRBN,” ungkapnya.

Di hadapan Wakil Presiden, Menteri Rini juga melaporkan pentingnya rekrutmen ASN berkualitas sebagai kunci membentuk birokrasi profesional, yang memicu pelayanan publik prima, investasi meningkat, dan pengangguran menurun. Selain itu, pemerintah juga mendorong layanan digital yang berdampak nyata bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan proaktif dan terintegrasi sepanjang siklus hidup warga, mulai dari lahir hingga tutup usia, sebagai fokus pengembangan SPBE 2025–2029.

“Sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden, bahwa reformasi birokrasi difokuskan pada responsivitas, percepatan kebijakan, pemberantasan korupsi, transformasi digital, serta penguatan koordinasi dan efektivitas anggaran untuk pelayanan publik yang berdampak nyata,” pungkasnya.

Raker dengan DPR RI, Kementerian PANRB Paparkan Progres Pemindahan ASN ke IKN

JAKARTA – Dinamika baru dalam pemerintahan dengan terbentuknya Kabinet Merah Putih membuat diperlukannya berbagai penyesuaian. Penyesuaian ini termasuk mengenai proses pemindahan instansi pusat ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan proses pemindahan kementerian/lembaga dan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN merupakan langkah strategis yang membutuhkan perencanaan matang dan penyesuaian yang dinamis.

“Karenanya terkait pemindahan K/L dan ASN ke IKN perlu dilakukan penyesuaian kembali agar kebijakan pemindahan sejalan dengan perubahan struktur organisasi dan prioritas strategis pemerintah kedepan,” ujar Menteri Rini dalam Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Jakarta, Selasa (22/04/2025).

Rini menguraikan, dimulai sejak tahun 2022, Kementerian PANRB telah menyusun rekomendasi pemindahan K/L ke IKN melalui proses penapisan yang mempertimbangkan fungsi strategis, peran kelembagaan, serta kesiapan infrastruktur pendukung. Memasuki periode Oktober 2024 hingga 2025, terjadi dinamika baru dalam pemerintahan, yakni pembentukan Kabinet Merah Putih. Proses ini membawa kebutuhan akan penyesuaian struktur organisasi K/L, penyelarasan penempatan SDM, serta penataan aset kelembagaan sesuai postur kabinet yang baru terbentuk.

“Pada 2025–2026, akan dilakukan penapisan ulang yang mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru, agar proses pemindahan tetap relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional. Saat ini penataan organisasi dan tata kerja sebagian K/L dalam Kabinet Merah Putih masih tahap konsolidasi internal pada masing-masing K/L," imbuhnya.” jelas Rini.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan untuk mempermudah pemindahan ASN ke IKN, BKN telah menyiapkan Layanan ASN Pindah ke IKN pada platform ASN Digital. “Layanan ini merupakan layanan yang berfungsi untuk memproses kepindahan ASN mulai dari pengusulan oleh masing-masing instansi sampai dengan ASN masuk pada Kawasan IKN,” jelas Zudan.

Selain terkait pemindahan ASN ke IKN, dalam raker tersebut juga dibahas terkait digitalisasi pemerintahan desa. Transformasi digital pemerintah adalah perubahan mendalam yang mencakup peningkatan proses bisnis, penguatan sumber daya manusia, serta pergeseran budaya birokrasi menuju layanan yang lebih responsif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Agar perubahan ini dapat terwujud, Kementerian PANRB bekerja sinergis dengan Kemenkomdigi, Kementerian PPN/Bappenas, BSSN, Kemendagri, seta Kemendes, untuk menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya mendukung, tetapi juga memberdayakan desa sebagai pendorong utama transformasi digital yang berkelanjutan dan merata.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menuturkan Komisi II DPR RI mendukung Kementerian PANRB untuk melakukan skema pemindahan ASN dilakukan secara bertahap berdasarkan timeline yang terukur, jelas, dan pasti dengan penapisan kelembagaan yang disesuaikan dengan kesiapan hunian dan infrastruktur perkantoran di IKN. “Komisi II DPR RI juga meminta Kementerian PANRB untuk mengakselerasikan terwujudnya transformasi digital pemerintah sampai tingkat desa, sesuai dengan Arah Kebijakan Nasional untuk Transformasi Digital Pemerintah dalam UU No. 59/2024 tentang RPJPN 2025-2045 dengan mengutamakan pemanfaatan tata kelola digital,” pungkas Zulfikar saat membacakan kesimpulan rapat kerja. 

Delegasi RI Langsung Tindaklanjuti Bahas Teknis dengan USTR, Menyepakati Format, Prosedur dan Jadwal Negosiasi 60 Hari ke Depan

Washington DC, 20 April 2025

Setelah pertemuan di tingkat Menteri antara Delegasi RI yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan pihak USTR yang langsung dipimpin Ambassador Jamieson Greer pada Kamis (17/04), di tingkat teknis langsung bergerak cepat melaksanakan pertemuan teknis antara Tim Teknis RI dengan Tim dari pihak USTR.

Sebagaimana diketahui, pada pertemuan tingkat Menteri tersebut, kedua pihak telah sepakat untuk segera membahas secara intensif proses negosiasi tarif dan menyiapkan kerangka kerja sama, dan menargetkan untuk menyelesaikan prosesnya dalam jangka waktu 60 hari ke depan. Tim Teknis USTR telah mengundang Tim Teknis RI pada hari Jumat (18/04) dengan mulai membahas pokok isu yang menjadi perhatian Amerika Serikat dan Indonesia.

Indonesia mengharapkan dapat disepakati format, mekanisme dan jadwal negosiasi dengan target waktu 60 hari. Sesuai permintaan Menko Airlangga kepada Ambassador Greer, tenggat waktu 60 hari tersebut adalah penyelesaian pembahasan isu untuk disepakati, sehingga masih terdapat waktu 30 hari dari 90 hari penundaan (pause) untuk implementasi kesepakatan.

Pembahasan mencakup pendalaman atas penawaran dan permintaan dari Indonesia, dan penjajakan mengenai format, prosedur, dan tahapan dari proses negosiasi. Pihak USTR menyambut baik proposal Indonesia, dan saat ini sedang menyusun draft dari working document yang akan memuat cakupan dan substansi negosiasi.

Beberapa isu pendalaman atas penawaran dan permintaan tersebut mencakup penyelesaian berbagai hambatan non-tarif antara lain perizinan impor, digital trade dan Customs Duties on Electronic Transmissions (CDET), pre-shipment inspections dan kewajiban surveyor, dan local content untuk industri. Pembahasan juga mencakup implementasi tarif resiprokal, tarif sektoral dan tarif dasar, dan isu akses pasar.

Terkait pembahasan format, prosedur, dan tahapan negosiasi, kedua belah pihak sedang mengkaji dan mempersiapkan masukan berdasarkan tenggat waktu penundaan tarif selama 90 hari, dan mendorong adanya posisi bersama dalam waktu 60 hari. Kedua belah pihak mendorong dialog dalam waktu secepat-cepatnya untuk mencapai kesepakatan.

Tim negosiasi teknis ini melibatkan secara terbatas Kementerian/Lembaga yang secara langsung berkaitan dengan kebijakan tarif perdagangan, terdiri dari Sekretaris Kemenko Perekonomian dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi (Kemenko Perekonomian), Direktur Jenderal Amerika dan Eropa (Kemenlu), Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Kemendag), Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kemenkeu), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Kuasa Usaha Ad-Interim KBRI Washington DC. 

Wamen PANRB Tegaskan Pelayanan Publik Sebagai Fondasi Tata Kelola Pemerintahan

BANJARMASIN - Pelayanan publik bukan hanya pelengkap birokrasi, melainkan menjadi fondasi transformasi tata kelola pemerintahan yang menopang transformasi sosial dan ekonomi. Hal tersebut ditegaskan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto pada Rapat Koordinasi Pelayanan Publik Se-Kalimantan Selatan di Banjaramasin, Kalimantan Selatan, Kamis (17/04/2025).

Purwadi mengatakan sebagaimana tercantum dalam UU No.59/2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), pelayanan publik berkualitas dan inklusif adalah bagian integral dari arah pembangunan jangka panjang bangsa. “Karena itu, setiap pembenahan layanan publik yang kita lakukan hari ini, baik dalam bentuk digitalisasi, inovasi, maupun integrasi layanan merupakan kontribusi langsung terhadap masa depan bangsa,” kata Purwadi.

Menurutnya pelayanan publik yang baik bukan hanya cepat dan efisien, tetapi juga berkeadilan dan menjangkau semua, terutama untuk kelompok rentan. Hal ini telah diatur secara eksplisit dalam PermenPANRB No. 11/2024, yang menjadi pedoman dalam membangun layanan inklusif.

Lima aspek utama yang menjadi prinsip pelayanan publik ramah kelompok rentan meliputi Komitmen kebijakan dan pimpinan, aksesibilitas fisik termasuk sarana dan prasarana yang ramah difabel, aksesibilitas komunikasi dan informasi dalam berbagai media dan format. Aspek berikutnya yaitu akomodasi yang layak untuk kelompok berkebutuhan khusus, serta kapasitas dan sensitivitas SDM pelayanan.

Lebih lanjut Purwadi menyampaikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 juga telah menetapkan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi sebagai bagian integral dari Prioritas Nasional ke 7. Prioritas tersebut yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

“Dalam kerangka ini, pelayanan publik diarahkan untuk menjawab sejumlah tantangan nyata,” ujarnya.

Purwadi mengatakan RPJMN saat ini telah menetapkan beberapa arah kebijakan utama pelayanan publik. Arah kebijakan tersebut diantaranya yaitu penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen ASN, digitalisasi pemerintah dan transformasi proses layanan, transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan, serta penataan desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih efisien dan sinergis.

“Untuk memastikan pelayanan publik tetap adaptif, efisien, dan berdampak, kita perlu menerapkan konsep pelayanan prima secara menyeluruh. Konsep ini menjadi pedoman bagi penyelenggara layanan agar tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi benar- benar menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Wamen PANRB dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan terus mencatat peningkatan IPP setiap tahunnya.

Pada tahun 2024, Kalimantan Selatan mencapai nilai rata-rata IPP sebesar 4,56 untuk provinsi, dan beberapa kabupaten/kota bahkan mencapai kategori A. Rata-rata nasional Indeks Pelayanan Publik mencapai 4,02, tergolong dalam kategori Sangat Baik.

“Capaian ini menjadi gambaran bahwa pelayanan publik kita terus membaik, meski tetap perlu ditingkatkan. Hal ini tentu patut kita apresiasi sebagai buah dari komitmen, perbaikan sistem dan semangat melayani yang tinggi,” tambahynya.

Sementara itu Wakil Gubernur Kalimantas Selatan Hasnuryadi Sulaiman mengatakan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, pelayanan publik dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan segala perubahan yang cepat, penuh resiko, dan kompleks. “Oleh sebab itu tantangan kita hari ini dan kedepan adalah bagaimana kita dapat mengintegrasikan teknologi informasi dalam pelayanan yang ada. Sementara peluangnya adalah bagaimana teknologi menciptakan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia pun juga memberikan apresiasi pada komitmen Kementerian PANRB dalam mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mewujudkan birokrasi pemerintah dan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. “Semoga yang sedang dan akan terus kita lakukan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui berbagai kebijakan program pendampingan dan program evaluasi yang terus dilakukan,” pungkasnya

Pertemuan Bilateral Indonesia – Rusia: Komitmen untuk Memperkuat Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Strategis

Jakarta, 16 April 2025

Dalam rangka memperkuat hubungan bilateral ekonomi antara Indonesia dan Federasi Rusia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah melakukan pertemuan bilateral dengan Deputi Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov sebagai bagian dari Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-13 RI–Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik, yang dilaksanakan di Jakarta, pada Selasa (15/4).

 

Dalam sambutannya, Menko Airlangga menegaskan bahwa Federasi Rusia merupakan mitra strategis bagi Indonesia, dan upaya penguatan hubungan bilateral terus dilakukan secara berkelanjutan di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah perkembangan kerja sama bilateral serta inisiatif kerja sama strategis di berbagai sektor. Beberapa kerja sama potensial yang menjadi topik diskusi antara lain pada sektor pertanian, peternakan, sertifikasi halal, hingga energi baru terbarukan.

 

”Indonesia mempunyai 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. KEK tersebut terdiri atas 13 KEK Industri, 8 KEK Pariwisata, 3 KEK Digital, dan 1 KEK Aero Technic. Pengembangan KEK diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing daerah, serta menciptakan lapangan kerja baru melalui kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi. Indonesia mendorong pihak Rusia untuk dapat melakukan investasi di KEK tersebut,” ujar Menko Airlangga.

 

Sebagaimana diketahui, tahun ini kedua negara merayakan 75 tahun pembukaan hubungan diplomatik yang telah terjalin erat melalui kerja sama di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, budaya, politik, dan lainnya. Serangkaian acara seperti forum bisnis, konser budaya, dan pertemuan tatap muka antar pejabat kedua negara telah berlangsung sejak tanggal 14 April 2025.

 

Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia juga berkomitmen untuk dapat mempercepat penyelesaian Perundingan Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Indonesia optimis akan mampu menyelesaikan perundingan tersebut pada tahun ini, sebagaimana yang telah menjadi arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Indonesia meminta dukungan Rusia untuk dapat mendorong 4 (empat) negara anggota EAEU lainnya agar segera merampungkan proses internal di negara masing-masing.

 

Sebelum menggelar pertemuan bilateral tersebut, Menko Airlangga juga mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Deputi Pertama Perdana Menteri Manturov di Istana Merdeka. Pertemuan tersebut dinilai menjadi momentum krusiasl dimulainya kembali dialog tingkat tinggi antara Indonesia dan Rusia yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

 

Dalam sesi wawancara bersama media usai mendampingi Presiden Parbowo Subianto, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Deputi Pertama Perdana Menteri Manturov memberikan undangan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri parade nasional di Rusia dan Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF), yang merupakan forum strategis bagi penguatan hubungan ekonomi dan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman.

Lebih lanjut, pertemuan juga membahas terkait potensi pengembangan rute penerbangan langsung dari Moskow ke Indonesia dan rencana sistem pembayaran yang memudahkan wisatawan Rusia di Indonesia. Selain itu, isu kerja sama investasi juga menjadi bahasan dalam pertemuan tersebut. Perkembangan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) antara Indonesia dan Eurasia diharapkan dapat mencapai peningkatan yang substansial.

”Tadi juga dibahas terkait dengan Eurasia Free Trade Agreement di mana diharapkan pada saat Bapak Presiden ke St. Petersburg seluruh materi di dalam pembahasan Eurasia ini bisa diselesaikan," pungkas Menko Airlangga.

 

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut diantaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi, Satf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, Perwakilan Pejabat Tinggi dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Turut hadir mendampingi Deputi Pertama Perdana Menteri Manturov diantaranya yakni Minister of Culture of the Russian Federation Olga Lyubimova, Deputy Minister of Transport of the Russian Federation Dmitry Zverev, Deputy Minister of Science and Higher Education of the Russian Federation Konstantin Mogilevsky. 

Apresiasi Dosen, Pemerintah Terbitkan Perpres tentang Tunjangan Kinerja

JAKARTA – Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Presiden No. 19/2025 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Hal itu diumumkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

“Pemerintah memberikan apresiasi terhadap kinerja ASN khususnya juga dosen di lingkungan Kemendikti Saintek. Ini bukan sekadar tambahan penghasilan. Lebih dari itu, tunjangan kinerja ini adalah instrumen strategis untuk mendorong birokrasi menjadi lebih adaptif, produktif, dan berorientasi hasil sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo,”ungkap Rini dalam konferensi pers bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto serta Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta, Selasa (15/04).

Rini menjelaskan, tunjangan kinerja bagi dosen dibawah naungan Kemendikti Saintek diberikan dengan memperhatikan kelas jabatan melalui proses evaluasi jabatan. Kelas jabatan bagi jabatan fungsional Dosen telah ditetapkan melalui surat Menteri PANRB mengenai Penetapan Kelas Jabatan Nasional bagi Jabatan Fungsional yang Dibina Oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nantinya, aturan teknis lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Menteri Dikti Saintek.

Ada tiga hal yang mendasari pemberian tunjangan kinerja bagi ASN khususnya juga dosen. Pertama, mendorong budaya kinerja dan profesionalisme ASN. Kedua, menghapuskan berbagai honorarium dan tunjangan-tunjangan lainnya. Serta, memacu setiap instansi pemerintah dalam melakukan percepatan reformasi birokrasi.

Rini mengingatkan bagi seluruh pegawai yang menerima tunjangan kinerja, ada tanggung jawab besar yang melekat. “Menjaga komitmen untuk terus mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena pemberian tukin bukan semata-mata soal angka, tapi tentang penguatan kualitas kinerja dan kontribusi nyata kepada masyarakat,” ujar Rini.

Kepada para dosen, Rini mengungkapkan bahwa pemerintah menaruh harapan besar bagi dunia pendidikan. Dosen diharapkan dapat menghadirkan sistem pembelajaran yang semakin inovatif, partisipatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

“Kontribusi dosen sangat diharapkan dalam meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi Indonesia, menjadi alumni yang unggul, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” imbuh Rini.

Pemberian tunjangan kinerja ini diharapkan memperkuat peran dosen dalam Tridarma Perguruan Tinggi secara utuh. Bukan hanya pada aspek pendidikan dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat. Rini menegaskan, sebagai pendidik, dosen diharapkan semakin aktif terlibat dalam memberi solusi nyata bagi persoalan sosial.

Sementara Menteri Dikti Saintek Brian Yuliarto menjelaskan saat ini jajarannya sedang mempercepat penerbitkan aturan teknis dari perpres tersebut. Brian berharap dengan dikeluarkan peraturan presiden ini dapat meningkatkan profesionalisme dan tata kelola berbasis kinerja dosen.

Dengan meningkatnya hal tersebut diharapkan perguruan tinggi di Indonesia semakin unggul setara dengan negara-negara maju sehingga peningkatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Saat ini sedang dilakukan harmonisasi aturan pemberian tukin bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB dan Kementerian Hukum.

Untuk menghindari penundaan pencairan, kerja sama yang erat dibutuhkan untuk mempercepat implementasi peraturan menteri dan petunjuk teknis yang ditargetkan selesai pada akhir bulan April ini.

“Langkah percepatan implementasi sedang dilakukan. Kami targetkan peraturan menteri dan petunjuk teknis ini bisa diselesaikan bulan ini sehingga tidak terjadi penundaan pencairan,” jelas Brian. Sementara untuk pencairan pembayaran tunjangan kinerja, para dosen akan dinilai selama satu semester ini.

Dalam kesempatan yang sama Menkeu Sri Mulyani menguraikan, ada 31.066 dosen ASN dibawah naungan Kemendikti Saintek yang akan menerima tunjangan kinerja. Jumlah tersebut terdiri dari 8.725 dosen pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri, 16.540 dosen pada Satker PTN Badan Layanan Umum, serta 5.801 dosen pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti).

“ Anggaran disiapkan untuk 14 bulan termasuk THR dan gaji ke-13. Para dosen akan dapat mulai 1 Januari 2025. Kami bayarkan sesudah Mendikti Saintek menerbitkan aturan teknisnya,” pungkas Sri Mulyani. (HUMAS MENPANRB)