Jumat, 30 September 2016

Hasil RUPSLB MedcoEnergi dan Laporan Keuangan 1H16

Jakarta, 30 September 2016 - Hari ini PT Medco Energi Internasional Tbk ("MedcoEnergi" atau "Perseroan") mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ("RUPSLB") dengan dua agenda. Agenda pertama yang disetujui adalah akuisisi 50% saham PT Amman Mineral Investama yang secara tidak langsung akan memiliki 82,2% saham di PT Newmont Nusa Tenggara (“Akuisisi”). Agenda kedua yang disetujui adalah peningkatan modal melalui penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham ("HMETD").
Akuisisi tersebut akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pemegang saham dengan memberikan akses terhadap fasilitas operasi bertaraf dunia di Batu Hijau dengan cadangan terbukti sebesar 2,6 miliar lbs tembaga dan 2,7 juta ons emas serta akses kedepan terhadap temuan cadangan undeveloped sebesar 12,9 miliar lbs tembaga dan 19,7 juta ons emas. Transaksi ini akan menambah besaran ekuitas dan portofolio investasi Perseroan, dan akan meningkatkan kontribusi pendapatan Perseroan dari sektor selain energi secara material.
Sementara itu, melalui Penawaran Umum Terbatas, Perseroan akan menggalang dana yang kurang lebih setara dengan AS$ 150 juta. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk membayar utang jatuh tempo dan untuk mendanai belanja modal. Setelah HMETD, Perusahaan akan memiliki struktur permodalan yang lebih kuat untuk menunjang kegiatannya yang kian berkembang.
Hari ini Perseroan juga telah mengumumkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 ("1H16"), dengan ikhtisar sebagai berikut.
Pencapaian Operasi 1H16
  • Volume produksi minyak dan gas sebesar 64 MBOEPD mengalami peningkatan sebesar 29% dibandingkan dengan periode 1H15. Kenaikan tersebut diraih berkat kinerja memuaskan berkelanjutan dari lapangan Senoro-Toili. 
  • Perusahaan berhasil menurunkan cash costs operasional minyak dan gas per unit sebesar 32% menjadi AS$ 7.6/boe dibandingkan 1H15, atau sudah sejalan dengan target tahun 2016 Perseroan yaitu di bawah AS$ 10/boe.
  • Pendapatan 1H16 sebesar AS$ 281 juta dengan harga realisasi minyak rata-rata sebesar AS$ 38.3/bbl dan harga realisasi gas rata-rata sebesar AS$ 4.18/mmbtu.
  • Memberikan kontrak EPC (Engineering Procurement and Construction) Block A Aceh kepada JEC untuk membangun fasilitas proyek gas. Produksi gas pertama ditargetkan pada kuartal I 2018.
Pencapaian Finansial 1H16
  • Laba kotor sebesar AS$ 107 juta dan laba operasi sebesar AS$ 58 juta. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization/ Laba Sebelum Biaya Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amotisasi) Perusahaan meningkat 14% dibandingkan periode  1H15 menjadi AS$ 121 juta, dengan kenaikan marjin EBITDA yang mencapai 11% lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
  • Laba penghasilan dari operasi yang dilanjutkan periode 1H16 tercatat sebesar AS$ 11 juta, dibandingkan dengan rugi bersih sebesar AS$ 31 juta pada 1H15.
  • Memperoleh persetujuan pemegang saham untuk rencana akuisisi 50% saham PT Amman Mineral Investama yang akan mengakuisisi 82,2% saham PT Newmont Nusa TenggaraTransaksi ditargetkan rampung pada Oktober 2016. 
  • Menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan Japex untuk mengakuisisi hak partisipasi sebesar 16.67% di Blok A Aceh PSC. Transaksi ditargetkan rampung pada Oktober 2016. 
  • Menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan ConocoPhillips guna mengakuisisi 40% hak partisipasi dan hak pengendalian operator (Operatorship) di South Natuna Sea, Blok B PSC, bersama dengan jaringan transportasi pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS). Transaksi ditargetkan rampung pada November 2016. 
  • Menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham untuk mendivestasi 100% hak partisipasi di Bawean PSC. Transaksi ditargetkan rampung pada kuartal IV 2016.
  • Meraih total dana Rp 2,5 triliun melalui program Obligasi Berkelanjutan IDR. Penawaran obligasi tersebut mengalami kelebihan pemesanan (oversubscribed) sehingga Perusahaan berencana untuk meluncurkan tahap baru dari program ini pada kuartal IV 2016.
Angka guidance untuk biaya operasional dan belanja modal di tahun 2016 tidak mengalami perubahan. Sementara untuk angka produksi satu tahun tidak termasuk dari hasil akuisisi diperkirakan akan sedikit meningkat dari angka 55 – 60 mboepd seperti yang sudah disampaikan sebelumnya.
CEO MedcoEnergi, Roberto Lorato, mengatakan "Di tengah lingkungan industri yang penuh tantangan, MedcoEnergi terus memperbaharui portofolio aset Perseroan. Fokus kami saat ini adalah mensukseskan proses akuisisi ini dan mengintegrasikan mereka ke dalam organisasi kami. Kinerja operasional aset produksi kami terus meningkat sementara pengembangan Blok A Aceh berjalan sesuai jadwal dan di bawah anggaran. "
Presiden Direktur MedcoEnergi, Hilmi Panigoro, menambahkan sifat strategis dari akuisisi tersebut sejalan dengan ambisi Perseroan untuk menjadi pemain independen terkemuka di sektor sumber daya alam Indonesia.

Kamis, 29 September 2016

Kemenperin-Sucofindo Fasilitasi IKM Peroleh Sertifikat SNI

Jakarta 29 September 2016,.- Kementerian Perindustrian dan PT. Sucofindo (Persero) memfasilitasi sejumlah pelaku industri kecil menengah (IKM) dari berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan bimbingan teknismengenaipenerbitan sertifikat standar nasional Indonesia (SNI) bagi produk-produknya. Kegiatan ini sebagai upaya peningkatan daya saing IKM nasional di tengah membanjirnya produk impor di dalam negeri.

“Direktorat Jenderal IKM Kemenperin bekerja sama dengan Sucofindo, melalui program corporate social responsibilities (CSR) dari Sucofindo untuk memberikan bantuan pelatihan bagi IKM dan sertifikasi gratis kepada 20 IKM,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih pada acara Sertifikasi dan Pelatihan Standarisasi Produk IKM Guna Meningkatkan Daya Saing Produk Indonesia di Jakarta, Kamis (29/9).

Gati menjelaskan, bantuan yang diberikan berupa sertifikat SNI yang akan diberikan kepada industri produsen pakaian bayi dan mainan anak, serta sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) bagi IKM. “Para peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai sistem manajemen mutu serta regulasi teknis terkait SNI yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas IKM dalam membuat produk sesuai SNI wajib dan tentunya disukai konsumen,” tuturnya.

Direktur Utama PT. Sucofindo (Persero), Bachder Djohan Buddin mengatakan, biaya sertifikasi yang ditanggung oleh Sucofindo ini merupakan wujud nyata perusahaan untuk memberikan bantuan kepada IKM di Indonesia agar lebih siap dalam menghadapi persaingan bisnis di dalam maupun luar negeri. “Tujuan kegiatan ini juga untuk mendukung kebijakan pemerintah mengenai kemudahan berusaha bagi IKM dan dalam penerapan SNI wajib bagi produk IKM. Untuk itu, Sucofindo terus berkomitmen memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi kerakyatan,” ujar Bachder.

Sementara itu, lanjut Gati, Ditjen IKMKemenperin juga telahmelaksanakan berbagai upaya strategis untuk terus meningkatkan daya saing produk IKM nasionalterutama dalam menghadapi implementasi pasar bebas seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN.

“Upaya tersebut, antara lain fasilitasi penerapan standar  produk, penyusunan rancangan SNI untuk komoditas IKM, bimbingan dan sertifikasi SNI bagi IKM, bimbingan dan sertifikasi hazard analysis critical control point (HACCP) bagi IKM pangan, sertifikasi halal bagi IKM pangan, bimbingan dan sertifikasi SVLK bagi IKM furniture dan barang kayu,” paparnya.

Gati memastikan, IKM telah membuktikan mampu bertahan di tengah krisis ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja, penunjang dan pemerataan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang mandiri, serta memiliki kedudukan yang strategis untuk mendukung perekonomian nasional.

Hingga tahun 2014, jumlah unit usaha IKM mencapai 3,5 juta unit dan menyerap tenaga kerjasebanyak 9 juta orang,” ujarnya. Dari jumlah IKM tersebut, memberikan nilai tambah sebesar Rp 222 triliun serta kontribusi PDB IKM terhadap PDB industri nasional sebesar 34.56 persen pada tahun 2014. Capaian ini menunjukkan bahwa IKM memiliki peran yang cukup penting bagi industri nasional.

Tujuan penerapan SNI

Gati juga menyampaikan, tujuan penerapan SNI wajib bagi sebuah produk, diantaranya untuk melindungi kepentingan konsumen, pelaku usaha, masyarakatdalam aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup (K3L). Selanjutnya, meningkatkan efisiensi pasar dan memperlancar arus perdagangan.

“Di samping itu, untuk efisiensi industri dalam negeri sehingga mempunyai daya saing yang kuat di pasar dalam maupun luar negeri, menciptakan persaingan usaha yang sehat, transparan, memacu kemampuan inovasi, serta meningkatkan kepastian usaha,” sebutnya.

Kemudian, SNI wajib jugauntuk mencegah masuknya produk impor dengan kualitas rendah. “Makanya, SNI wajib untuk IKM harus menjadi prioritas,” tegas Gati.Saat ini, produk IKM yang telah menerapkan SNI wajib adalah mainan anak, helm, dan pakaian bayi.

Gati menjelaskan, industri pakaian bayi misalnya, memiliki potensi besar pada sektor industri fesyen. Hal ini terlihat dari banyaknya produsen pakaian bayi yang telah melakukan registrasi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI.Belum lagi ditambah dengan industri pakaian bayi berskala mikro yang masih berproduksi di rumah tinggal,” ujarnya.

Sejak pemberlakuanSNI Wajib Pakaian Bayi yang dimulai pada 17 Mei 2014, telah terdaftar 130 pelaku usaha untuk mendapatkan SPPT SNI melalui Ditjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemenperin. “Ditjen IKM setiap tahunnyajuga terus melakukan pembinaan kepada pelaku IKM pakaian bayi baik berupa sosialisasi, bimbingan teknis, dan fasilitasi sertifikasi,” tuturnya.

Pada tahun 2015, Ditjen IKM telah melaksanakan bimbingan teknis SNI Wajib Pakaian Bayi di enam daerah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali dengan 35 fasilitasi sertifikasi. Sedangkan pada tahun 2016, lokasi bimbingan teknis SNI Wajib Pakaian Bayi dilaksanakan pada lima daerah, yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara, dengan 20 fasilitasi sertifikasi.

Sementara itu, Bachder menyampaikan, kegiatan pelatihan dan bantuan sertifikasi untuk IKM, termasuk bagi produsen pakaian bayi ini merupakan rangkaian acara perayaan Ulang Tahun ke 60 Sucofindo.Selain mengadakan pelatihan dan sertifikasi gratis untuk IKM dengan ruang lingkup SNI Mainan Anak dan Pakaian Bayi, lanjut Bachder, Sucofindo juga menyiapkan bantuan sertifikasi SVLK dan pelatihan SNI Pasar Rakyat, Sertifikasi Pangan Organik, Pengadaan Air Bersih di enam daerah, Pengujian Air Bersih serentak di 12 kota di Indonesia, yang melibatkan sekolah, puskesmas dan IKM, serta sertifikasi gratis Good Manufacturing Practice (GMP) untuk IKMdi berbagai kota di Indonesia.



Rabu, 28 September 2016

Selasa, 27 September 2016

Hasil Rapat Terbatas Presiden Mengenai Ekonomi Digital : Ekonomi Digital Harus Bermanfaat Bagi Rakyat

Jakarta, 27 September 2016, - Menindaklanjuti visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang pengembangan ekonomi digital di Kantor Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/09/2016).

Seperti diketahui, saat ini 93,4 juta dari 250 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet dengan jumlah penjualan melalui e-commerce pada tahun 2014 mencapai USD 2,6 Miliar. Presiden Joko Widodo meminta jajaran kabinetnya untuk memanfaatkan potensi yang ada guna meningkatkan pelaku ekonomi digital di Indonesia.  "Potensi pasar yang sangat besar ini tidak boleh ditinggal begitu saja. Saya yakin potensi itu akan bisa menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara," ujarnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta ekonomi digital ini dapat membawa manfaat bagi rakyat, khususnya UMKM dan para pelaku bisnis pemula atau start up.  "Kita harus bisa membangun channel antara sistem platform logistik dunia, dengan produk-produk yang berada di kampung-kampung, yang berada di desa-desa. Saya minta pelaku bisnis pemula atau start up diprioritaskan dan difasilitasi untuk mendapatkan akses permodalan agar usahanya bisa tumbuh dan berkelanjutan," imbuhnya.

Deregulasi dan Pelatihan e-commerce

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya dukungan pemerintah dalam upaya memperkuat pelaku ekonomi digital dengan melakukan deregulasi serta memberikan pelatihan pengembangan kapasitas untuk berkompetisi.

"Lakukan deregulasi besar-besaran untuk mendukung berkembangnya industri 'e-commerce'. Satu hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah pelatihan untuk mengembangkan kapasitas bagi pelaku pemula e-commerce sehingga akan semakin mampu bersaing di dunia bisnis," ucap Presiden Joko Widodo.

Selain deregulasi, pemerintah juga menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur untuk mendukung pencapaian visi tersebut. "Saya juga minta dilakukan percepatan jangkauan infrastruktur telekomunikasi yang dibutuhkan pelaku-pelaku 'e-commerce'," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa layanan pesan instan dari Blackberry sudah dimiliki 100 persen oleh Indonesia sehingga bisa dijadikan platform asli Indonesia.  "Kita harapkan nanti seluruh hal yang berkaitan dengan 'e-commerce' kita baik retail platform-nya, baik logistik platform-nya bisa nempel ke blackberry messenger khususnya yang nanti betul-betul kita siapkan menjadi platform asli Indonesia," ujar Presiden Joko Widodo.

Ekonomi Digital Pasarkan Produk UMKM

Menutup sambutannya, Presiden Joko Widodo menekankan tekad pemerintah untuk mengembangkan ekonomi digital sebagai salah satu upaya memasarkan produk-produk UMKM. "Saya kira perlu kita proteksi, perlu kita berikan dukungan sehingga ini betul-betul bisa kita dorong untuk nantinya memasarkan produk-produk desa, memasarkan produk kampung, usaha kecil, usaha mikro yang ada di negara kita," tutupnya.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki

Senin, 26 September 2016

Industri Elektronika Diminta Terapkan Teknologi Terkini untuk Pacu Inovasi

Jakarta 26 September 2016,.- Kementerian Perindustrian meminta kepada industri elektronika nasional untuk menggunakan teknologi terkini dalam proses produksi sebagai upaya memacu inovasi dan nilai tambah produk. Langkah ini sekaligus menyiapkan industri dalam negeri menghadapi Industri 4.0 yang memfokuskan pada kolaborasi proses manufaktur dengan dunia digital.
“Saat ini,pelaku industri di seluruh dunia sedang bertransformasi untuk menyambut Revolusi Industri yang ke-4 atau dikenal dengan istilah Industri 4.0, yang menekankan pada platform Internet of Thingsuntuk mencari langkah-langkah efisiensi dan optimalisasiproses produksi agar mencapai output yang maksimal,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peresmian Panasonic Solution & Innovation Center di Jakarta, Senin (26/9).
Airlangga mengungkapkan, pihaknya sedang mengkaji beberapa industri untuk dikembangkan sebagai sektor pionir bagi perkembangan Industri 4.0 di Indonesia, antara lain industri pupuk, baja, tekstil dan produk tekstil serta memungkinkan untuk industri elektronika. “Dengan adanya sarana ini, saya yakin bertransformasinya industri Indonesia menuju Industri 4.0 tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama,” tegasnya.
Oleh karena itu, Menperin memberikan apresiasi atas berdirinya Panasonic Solution & Innovation Centerdi Indonesia karena akan mendorong penciptaan varian baru dan peningkatakan kualitas khususnya produk elektronika yang sesuai kebutuhan masyarakat saat ini.
“Sarana ini juga sangat membantu program pemerintahsebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, bahwa langkah awal untuk membangun industri nasional adalah dengan meningkatkan nilai tambah industri Indonesia,” papar Airlangga.
Menperin pun meminta kepada Panasonic agar dapat berkolaborasi dengan dunia pendidikan, industri dan masyarakatdalam upaya mencari solusi-solusi mutakhir bagi peningkatan teknologi manufaktur sehingga industri nasional mampu berdaya saing di pasar domestik dan global.
Misalnya di dunia pendidikan,kata Airlangga, diutamakan menggandeng pendidikan vokasi atau perguruan tinggi gunameningkatkan kompetensisumber daya manusia (SDM)industri sesuai kebutuhan dunia usahaKolaborasi ini juga akan menjamin terjadinya transfer of knowledge dan transfer of technology bagi para industriawan Indonesia,” tuturnya.
Menperin optimistis, apabila hal tersebut dapat dilakukan, akan terlahir inovator-inovator muda dari Indonesia yang mampu menciptakan karya-karya yang mengglobal dan menjadikan industri Indonesia makin tangguh dan berkembang. “Itulah pentingnya kegiatan riset dan pengembangan teknologi di sektor industri,” tegasnya.
Untuk masa depan
Pada kesempatan yang sama, Executive Officer Panasonic Corporation, Hiroyuki Aota menyampaikan, Panasonic Business Innovation Center dan Yayasan MatsushitaGobel membangun showroom Solution & Innovation Center dengan menerapkan teknologi terkini agar menjadi salah satu wadah dalam mendorong penciptaan berbagai inovasi produk dan teknologi terutama bidang elektronika sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan untuk mewujudkan visi perusahaan: A better Life A Better World.
“Panasonic mendukung penuh pengembangan industri elektronika, termasuk melalui showroom ini, yang akan menjadi pusat inovasi dan wadah untuk memamerkan berbagai kecanggihan teknologimasa kini. Sarana ini juga menjadi wadah pembelajaran yang baik untuk berbagai perusahaan manufaktur elektronika di Indonesia dalam rangka menciptakan produk berkualitas tinggi yang lebih bermanfaat bagi masa depan,” paparnya.
Oleh karena itu, Hiroyuki berharap kepada pelaku idustri elektronika di Indonesia dan berbagai pihak lainnya agar ikut memanfaatkan fasilitas-fasilitas penelitian dan pengembangan di Panasonic Solution & Innovation Center dalam mewujudkan visi bersama untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya.
“Pusat inovasi ini menampilkan beragam teknologi manufaktur Panasonic, seperti mesin Screen Printer, Surface Mount, dan Welding Machine. Seluruh teknologi tersebut mencerminkan bahwa generasi masa kini mampu berkarya untuk memberikan kemudahan dan kehidupan yang lebih baik,” tuturnya.
Sarana ini juga memamerkan beragam produk dari mitra-mitra Panasonic seperti 3D-Inspection Machine Kohyoung. Seluruh teknologi tersebut mengedepankan efisiensi energi, dikemas dalam desain masa kini, dan memiliki keunggulanJapan Quality.
Hiroyuki menjelaskan, Panasonic Solution & Innovation Center terdiri dari lima zona berbeda, yaitu Concept Zone, SMT Zone, Control Center, Welding Zone, serta New Device & Product Zone. “Setiap zona akan memberikan pengalaman tersendiri kepada pengunjung yang ingin memperkaya pengetahuan mereka tentang produk dan industri elektronika,” kata Hiroyuki. Selain itu, pengunjung dapat melakukan uji coba berbagai materi atau komponen elektronika yang tersedia.
Bangunan dua lantai seluas 434 meter persegi ini berada satu komplek dengan Panasonic Manufacturing Indonesia. Fasilitas bangunan ini juga dilengkapi dengan aula seminar dan ruang konferensi untuk memfasilitasi berbagai seminar dan kegiatan terkait otomasi pabrik.
Sebelum membuka Solution & Innovation Center di Indonesia, Panasonic telah membuka showroom serupa di Bangkok, Thailand pada September 2016 dan di Chicago, Amerika Serikat pada Juli 2016. Dalam rangka memperluas upaya inovasi produk dan teknologi ke seluruh dunia pada masa depan, Panasonic akan membuka showroom lainnya di sejumlah kota-kota besar seperti di Hanoi, Vietnam.

Jumat, 23 September 2016

Mendag: PLB Membuat Biaya Logistik Lebih Efisien

Jakarta 23 September 2016,.- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan keberadaan Pusat Logistik Berikat (PLB)Cikarang Dry Port (CDP) di Cikarang-Bekasi Jawa Barat, membuat biaya logistik menjadi lebih efisien. Efisiensi ini akan meningkatkan daya saing nasional. Hal ini berkat implementasi Paket Kebijakan Ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah.
 
"Di tempat ini pula kita semua dapat merasakan dan menyaksikan langsung manfaatnya bagi pelaku usaha baik pengelola maupun perusahaan pengguna PLB ini," tegas Mendag Enggar di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (23/9).
 
Mendag melakukan Kunjungan Lapangan dan Dialog Interaktifdengan pelaku usaha untuk melihat dari dekat dampak implementasi Paket Kebijakan Ekonomi. Dialog yang digelar di PLB PT Gerbang Teknologi Cikarang, CDP, ini mengusung tema“Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui  Kehadiran  Pusat Logistik Berikat."  
 
Enggar menegaskan, saat ini merupakan era persaingan global sehingga setiap negara saling berlomba meningkatkan daya saingnasionalnya, salah satunya melalui pembenahan sistem logistik nasional (Sislognas). Mengacu pada Logistic Performance Index(LPI) yang dikeluarkan Bank Dunia, tahun 2016 Indonesia berada di peringkat 63 dari 160 negara, turun sepuluh tingkat dibandingkan pada 2014.
 
"Kinerja logistik Indonesia di bawah negara ASEAN lainnya. Tahun 2014 Indonesia berada di urutan ke 53 dan tahun 2016 di peringkat ke 63," katanya. Posisi Indonesia berada di bawah Singapura (5), Thailand (45), dan Malaysia (32). Penurunan ini disebabkan menurunnya skor kinerja logistik dari 3,08 pada 2014 menjadi 2,98 pada 2016.
 
"Skor Indonesia mengalami penurunan pada empat komponen penilaian yaitu custom, infrastruktur, logistic quality & competence, dan timeliness. Sedangkan, hanya dua komponen yang mengalami peningkatan, yaitu international shipment dan tracking & tracing,"kata Enggar.
 
Presiden Joko Widodo sempat menyatakan bahwa biaya logistik dan biaya transportasi sangat memberatkan negara. Nilainya 2-2,5 kali lipat dari Singapura dan Malaysia. Karena itu, Presiden meminta dilakukan segala upaya memindahkan dan menarik logistik yang selama ini disimpan di negara tetangga kembali ke lndonesia. Selain itu, juga melakukan pemangkasan biaya penimbunan dan biaya penelusuran teknis di luar negeri. PLB bahkan diharapkan dapat dibangun di setiap pulau dan provinsi di penjuru Indonesia.
 
Enggar juga menegaskan,  pemerintah telah melakukan pembenahan sistem logistik, sehingga terjadi efisiensi biaya logistik di Indonesia. "Pemerintah telah merespons cepat denganmengeluarkan 13 paket kebijakan yang terangkum dalam 6 tematik.Salah satu di antaranya adalah tema peningkatan daya saing logistik yang dikeluarkan dalam paket ke-2 pada September 2015, yaitu memberikan mandat pembentukan PLB," tuturnya.  
 
Pembentukan PLB akan mengefisienkan logistik nasional;mendekatkan ketersediaan barang-barang keperluan industri di dalam negeri, baik industri besar maupun industri kecil danmenengah; meningkatkan investasi; serta menjadikan Indonesia sebagai hub logistik nasional, regional, maupun global. 
 
Sejak diluncurkannya kebijakan pembentukan PLB, sampai saat ini telah diberikan izin sebanyak 24 PLB dengan beberapa komoditas sebagai substitusi kebutuhan pengembangan industri nasional. Ke depan, PLB akan terus dikembangkan baik dari sisi jumlah perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan PLB, maupun jenis komoditas yang diizinkan melalui mekanisme pendirian PLB. 
 
Komoditas yang saat ini disimpan di dalam PLB, antara lain kapas untuk mendukung industri tekstil dan produk tekstil, produk pendukung industri migas dan pertambangan, bahan kimia, komponen otomotif, serta bahan baku untuk industri makanan dan minuman. PLB juga akan dikembangkan untuk mendukung industri penerbangan, sektor pangan, sektor perikanan, maupun sektor lain yang dianggap penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia.
 
Dalam operasionalisasi PLB tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan pendukung, berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri (Peraturan MenteriKeuangan dan Peraturan Menteri Perdagangan) termasuk peraturan teknis lainnya setingkat Dirjen. Berbagai fasilitas jugadiberikan oleh Pemerintah dalam pengoperasian PLB terutama berupa pemberian fasilitas fiskal dari sisi bea masuk, cukai dan pajak; dan nonfiskal, yakni kemudahan perizinan, sistem pembayaran, dan ketentuan tata niaga.
 
"Seiring dengan perkembangan industri nasional, pemerintah berkomitmen terus mengembangkan PLB baik dari jenis komoditasnya, kapasitas gudang, maupun lokasi," terang Mendag.
 
Dalam jangka pendek dan menengah, pengembangan PLB selain diharapkan mendekatkan kebutuhan bahan baku industri di sekitarnya, juga mendukung terwujudnya tujuan peningkatan daya saing logistik dan daya saing industri nasional di pasar global. 
 
"Sebagaimana harapan Presiden, kita perlu berupaya maksimal menarik berbagai komoditas yang selama ini jasa logistiknya dinikmati pihak lain dan disimpan di negara tetangga. Dengan demikian kita mampu memangkas biaya penimbunan dan biaya penelusuran teknis di luar negeri," katanya.
 
Mendag juga menyatakan berbagai fasilitas PLB ini dapat mendukung upaya stabilisasi harga pangan melalui pengelolaan stok pangan di gudang-gudang PLB dan distribusi pangan antardaerah yang lebih efisien.  Dalam jangka panjang, keberadaan PLB juga mendorong perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang berada di ekuator, antara dua samudera, dan dunia benua. Untuk itu, perlu segera dilakukan implementasi atas Sislognas secara berdisiplin (Perpres No 26 tahun 2012, tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional).
 
Mendag menghargai masukan dari para penerima manfaat paket kebijakan ekonomi guna menyempurnakan paket kebijakan ekonomi. Selain itu, masukan pelaku usaha tentang informasi permintaan dan pasokan antara penyedia dan pengguna, sangat bermanfaat agar keberadaan PLB ini lebih optimal dan efisien, serta tidak mengganggu produksi.
 
Hadir dalam kunjungan kerja tersebut Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, sertaPara Ketua Pokja Satgas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi. Hadir pula Direktur Jenderal Bea dan Cukai,Para Anggota Pokja I, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Logistik,Ketua Asosiasi, Pimpinan Perusahaan, dan Pelaku Usaha.

Kamis, 22 September 2016

Telkom Group Salurkan Bantuan Bencana Banjir Garut

Jakarta, 22 September 2016 - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mewujudkan komitmen BUMN Hadir untuk Negeri dengan memberikan bantuan terhadap korban atas musibah bencana alam banjir yang menimpa sebagian wilayah Kabupaten dan Sumedang, Jawa Barat. Bantuan diserahkan langsung oleh Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto yang didampingi Direktur Human Capital Management Telkom Herdy Harman di Posko Sinergi BUMN Tanggap Bencana Garut, Kamis (22/9).

“Mewakili BUMN-BUMN lain, kami turut prihatin atas musibah banjir yang menimpa saudara-saudara di Garut. Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan beban bagi mereka yang tertimpa musibah,” ujar Herdy Harman.

Sebagai bentuk sinergi BUMN Hadir untuk  Negeri bersama Pertamina dan BRI, Telkom Group ditunjuk oleh Kementerian BUMN sebagai koordinator Posko Sinergi Tanggap Bencana Garut. Telkom Group mengkoordinir BUMN-BUMN lain untuk menyediakan sejumlah bantuan antara lain paket sembako, pakaian layak pakai, dan obat-obatan. Tim tanggap darurat yang dilengkapi perahu karet, tenda posko, tenda pengungsi, genset dan dapur umum juga diturunkan untuk membantu menyediakan kebutuhan logistik serta evakuasi korban bencana.

Herdy Harman menambahkan bahwa saat ini sejumlah bantuan kebutuhan logistik tahap awal seperti pangan (makanan dan minuman) dan sandang (pakaian anak dan dewasa) serta kebutuhan sanitasi seperti popok bayi dan pembalut wanita sudah didistribusikan melalui Pusat Posko Bencana Alam di Markas Kodim 0611 Garut.

Meskipun sempat terjadi lonjakan trafik komunikasi cukup tinggi pasca bencana, namun Herdy Harman tetap menjamin jaringan komunikasi tetap beroperasi dengan normal. “Sebagai bagian dari Telkom Group, Telkomsel menjamin kelancaran komunikasi pelanggan yang berada di sekitar lokasi bencana,” jelas Herdy Harman. Selain itu, Telkom juga menyediakan fasilitas telepon gratis di Posko Siaga Bencana Alam di Rumah Sakit Umum Garut.

Agar ketersediaan dan kualitas jaringan tetap baik, Herdy Harman mengatakan bahwa Telkom Group terus bersiaga untuk memastikan berfungsinya alat-alat produksi, khususnya di sekitar lokasi bencana. “Telkom Group telah siap dengan tim teknis yang siaga di sekitar lokasi bencana demi kelancaran berkomunikasi warga Garut dan Sumedang,” tegas Herdy Harman.

Seperti diketahui, banjir bandang melanda wilayah sebagian wilayah Kabupaten Garut dan Sumedang, Jawa Barat. Bencana ini menghantam ratusan pemukiman warga akibat meluapnya aliran sungai Cimanuk. Akibat bencana ini, puluhan orang menjadi korban jiwa dan belasan lainnya masih dalam pencarian.

Rabu, 21 September 2016

Selasa, 20 September 2016

Pengelolaan Keuangan Negara Harus Berorientasi pada Hasil

Jakarta 20 september 2016 - Pengelolaan keuangan negara bukan terletak pada masalah teknis akuntansi semata, namun juga masalah nilai-nilai utama yang harus kita pegang dalam keseharian kita sebagai penyelenggara negara. Esensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggungjawaban moral dan konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Selasa 20 September 2016.
Menurut Presiden, penggunaan setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat. APBN dan APBD juga harus lebih difokuskan pada belanja-belanja produktif yang mendorong ekonomi rakyat, baik berupa pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya.
"Untuk itu saya ingin menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Bukan berorientasi pada prosedur. Prosedurnya mengikuti iya, tapi orientasinya tetap hasil," imbuh Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta seluruh pihak untuk mawas diri. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban misalnya, Presiden mempertanyakan apakah yang selama ini sudah sering dan terbiasa dilakukan itu benar adanya. Sebab, Presiden melihat bahwa sekarang ini jajaran pemerintah lebih tersita waktunya hanya untuk membuat laporan pertanggungjawaban.
"Saya melihat hampir 60 sampai 70 persen birokrasi kita ini setiap hari mengurusnya SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Maaf kalau orientasi kita ke situ menurut saya keliru," tegasnya.
Presiden mencontohkan apa yang dilihatnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU). Menurutnya, PU itu seharusnya lebih memfokuskan diri untuk turun langsung ke lapangan memeriksa kerusakan jalan, irigasi yang rusak, dan pemeriksaan infrastruktur penunjang lainnya.
"Coba lihat juga di pertanian. Dulu kalau kita lihat setiap pagi ada PPL (pengawas pertanian lapangan) di pematang sawah. Bercengkerama dengan petani, memberikan bimbingan ke petani. Sekarang, lihat di dinas pertanian, lihat di Kementerian Pertanian, semuanya duduk manis di meja di ruangan ber-AC mengurus SPJ," ujar Presiden menambahkan.
Untuk itu, Presiden meminta jajarannya agar tidak menghabiskan perhatiannya hanya untuk mengurus laporan pertanggungjawaban. Presiden mengajak semua pihak untuk berinovasi dalam pembuatan laporan yang sederhana, berorientasi hasil, namun tetap mudah diperiksa dan dipertanggungjawabkan.
"Yang menurut saya harus kita pikirkan ialah bagaimana membuat laporan yang sederhana tapi berorientasi hasil. Mudah diperiksa, mudah dikontrol, dan mudah diawasi. Bukan laporan yang tebal-tebal. Mohon maaf, energi kita jangan habis di SPJ," terangnya.
Penghargaan Peraih Opini WTP Lima Tahun Berturut-turut
Dalam Rakernas yang bertajuk "Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan" tersebut diberikan pula penghargaan kepada 22 Kementerian Negara dan Lembaga, serta 15 pemerintah daerah yang mampu memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut.
Terhadap peraih penghargaan tersebut dan juga seluruh kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah lainnya, Presiden mengingatkan bahwa jajaran pemerintah jangan hanya berhenti pada mengejar predikat opini WTP semata. Sebab, opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan negara.
"Justru, dengan predikat WTP, kita harus bekerja keras lagi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan lebih akuntabel," tambahnya.
Mengakhiri sambutannya, Presiden kembali berpesan agar segera membangun sistem keuangan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, debirokratisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga diminta untuk mengiringi.
"Sekali lagi, kita harus mulai membangun sistem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi dan debirokratisasi. Jangan lupa, kita juga harus membangun manusianya dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan," tutupnya sekaligus membuka Rakernas.
Hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.